Tabloid Sipil Edisi 6

CMYK

Edisi 6 • Tahun I • 30 Juni 2008

CMYK

SURAT PEMBACA

Edisi 6 •Tahun I • Juni 2008

P

Award Untuk Pejuang Pangan

BLT

EMERINTAH diimbau untuk mengalihkan penerima Bantuan Tunai Langsung (BLT) tahun 2009 kepada ibu rumah tangga dari basis penyaluran saat ini yang diterima oleh bapak rumah tangga. Penyaluran BLT dengan basis ibu rumah tangga dinilai lebih efektif, karena selama ini 15-20 persen dana pengalihan subsidi kenaikan BBM melalui program BLT yang diterima para bapak digunakan untuk rokok. Jika BLT diberikan kepada kaum ibu, akan jauh lebih bermanfaat dan tidak menambah beban negara untuk subsidi sektor lainnya. Hal tersebut merupakan rekomendasi hasil penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang dikemukakan dalam diskusi evaluasi BLT tahap pertama di Kantor Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat di Jakarta, beberapa waktu lalu. Sebagian besar bapak rumah tangga merokok, dan itu menghabiskan sekitar 15-20 persen dana BLT yang diterima. Implikasi lain dari pemberian BLT kepada laki-laki, membengkaknya dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang juga merupakan program kesehatan dari pemerintah. Alasannya, jumlah orang sakit akibat rokok bertambah. Jadi, pemerintah rugi dua kali, memberikan dana untuk kepentingan yang kurang perlu dan menggelembungnya dana Jamkesmas. Karena itu, sebaiknya pihak terkait mendata ulang penerima BLT di Indonesia dengan menyebutkan ibu rumah tangga sebagai penerimanya. Mekanisme penerima sasaran BLT bagi ibu rumah tangga, kemungkinan bisa dilaksanakan pada penyaluran BLT tahun depan. Dengan adanya penyaluran dana BLT kepada ibu rumah tangga, diharapkan penerima lebih bijaksana karena digunakan untuk kepentingan sesuai skala prioritas. Ibu rumah tangga memang lebih arif dalam menggunakan dana BLT dbanding laki-laki. Berdasarkan penelitian di berbagai negara seperti Brasil, Meksiko dan Costa Rica, program BLT yang dibayarkan tepat sasaran mencapai 60 persen bisa disebut berhasil. Di Indonesia, pengalaman tahun 2005 lalu, keberhasilan tepat sasarannya mencapai 90 persen, ini sangat berhasil. Di Indonesia, hingga 14 Juni lalu, PT Pos telah menyalurkan dana BLT 90,30 persen. Saat ini, alokasi yang disalurkan sudah mencapai 703.253 rumah tangga, setara dengan Rp210.975.900.000. Semoga saja program BLT kali ini berhasil...!

2

Pentingkah Wanita Jadi Politisi? PEREMPUAN memang makhluk susah. Seprofesional dan secerdas apa pun, yang diperhatikan orang tetaplah fisiknya. Bahkan Senator Hillary Clinton, yang kalau tidak kalah dalam konvensi Partai Demokrat dan menyatakan mundur, punya kemungkinan untuk menjadi perempuan paling berkuasa sedunia, ternyata masih menerima komentar berkaitan dengan dandanannya. Juga (maaf) pantatnya. Menyenangkan juga memikirkan bahwa perempuan, dalam tradisi Aceh, punya suara penting dalam menentukan arah kebijakan negara. Sosok perempuan perkasa yang membintangi sejarah nanggroe sudah cukup menjadi bukti. Namun sebenarnya, sebelum menengadah ke ranah muluk seperti politik, ada wilayah kecil yang harus diperhatikan. Bangsa ini tidak ramah pada perempuan. Terutama ibu-ibu. Walau menyanjung perempuan dengan mengatakan ‘surga ada di telapak kaki ibu’, tapi mereka tak punya niat untuk meringankan beban para ibu. Buktinya, tidak satu pun dari sarana umum di kota-kota seluruh Indonesia yang menyediakan tempat untuk mengganti pampers bayi. Tak ada tempat duduk khusus ibu hamil di bis. Tak ada ambalan landai (seperti untuk sepeda motor), bagi ibu hamil agar mudah naik kendaraan umum. Anak tangga dan trotoar di tempat umum tinggi dan lebarnya tak pernah diperhitungkan agar mudah dilewati. Dan, terakhir, Polisi tidak pernah menyetop dan menilang, bila ada seorang ibu yang lagi hamil tua, masih dibonceng dengan sepeda motor. Padahal, hal itu mengancam nyawa si ibu dan bayinya sekaligus. D. Hendrika Suksmadewi DS Merpati, Meuraxa, Banda Aceh [email protected]

Ayo Selamatkan Harimau PERTAMA-TAMA, selamat atas terbitnya tabloid Sipil. Saya rasa, Anda punya potensi untuk menjadi tabloid yang bertaring. Saya sekarang mukim di Nagoya, Jepang, dan mendapatkan versi pdf tabloid Anda dari seorang kenalan. Menarik sekali

membaca tulisan tentang trafficking harimau Sumatera pada Edisi 5, Tahun 1, 2008. Harimau Sumatera, panthera tigris sumatrae, sudah lebih dari 50 tahun masuk ke dalam daftar hewan yang terancam punah. Anehnya, setelah setengah abad menjadi superstar yang terancam, dengan segala upaya yang konon sudah dilakukan untuk mencegah kepunahan maskot Divisi Siliwangi ini, harimau Sumatera tidak kunjung dicoret dari daftar tersebut. Artinya, tetap saja tak ada perubahan yang signifikan pada angka populasinya. Diperlukan ketegaan untuk menyelamatkan harimau. Ini bukan salah cetak. Pemerintah harus tega untuk secara tegas melarang penduduk di sekitar wilayah konservasi guna merambah daerah hutan. Tega merogoh kocek lebih dalam untuk menggaji polisi hutan yang kompeten. Tega menutup telinga dari rayuan para pengusaha yang hendak membabak hutan, kediaman harimau, bagi kepentingan bisnis belaka. Tega menindak mereka yang memperdagangkan harimau atau organ tubuhnya. Dan akhirnya, tega introspeksi, apa sebenarnya yang salah pada bangsa ini: baik hewan mau pun manusia sama-sama merana, padahal tinggal di satu-satunya kepulauan vulkanis terbesar di dunia.

BADAN Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akan memberikan penghargaan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, penyuluh dan pekerja swasta yang berperan aktif melakukan aktivitas nyata, memenuhi kecukupan pangan masyarakat. Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan (BKPP) telah mengirim surat ke kabupaten/kota untuk membentuk Tim Penilai. Sehingga, penghargaan tersebut dapat diberikan pemerintah kepada masyarakat dan berbagai pihak tersebut. Mekanismenya, Tim Kabupaten melakukan penilaian dan hasilnya diusulkan ke provinsi. BKPP Provinsi telah membentuk Tim Penilai, dan tim ini akan melakukan ferifikasi ke daerah. Hasil penilaian kabupaten/kota sudah masuk ke Tim Provinsi pada 15 Juni 2008. Klarifikasi oleh Tim Provinsi dilakukan sampai15 Juli. Hasil penilaian tim provinsi tersebut akan dikirim ke Departemen Pertanian (Deptan) RI. Selanjutnya mereka yang diusulkan dari Aceh tersebut, pada 17 Agustus nanti akan diundang ke Jakarta, untuk mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Kegiatan penilaian akan dilakukan secara seksama sesuai ketentuan dan persyaratan yang ada. Sehingga penghargaan tersebut memang layak diterima. Hal tersebut penting dilakukan dalam rangka meningkatkan peran nyata masyarakat. Sehingga, masalah pangan dapat ditangani oleh aktivitas masyarakat sendiri dan Aceh minimal bisa mandiri dengan tidak terlalu bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar daerah. Saya kira sudah sangat layak penghargaan tersebut diberikan pemerintah kepada masyarakat yangg telah berbuat banyak untuk komunitasnya. Kini, kita tunggu kandidat dari Aceh, yang akan diajukan sebagai duta kita untuk mendapat penghargaan tingkat nasional. Hasil kerja tim kabupaten/kota maupun provinsi yang bekerja bulan ini, menentukan siapa pahlawan pangan Aceh tahun ini. Paling tidak, akan ada kelompok masyarakat yang akan mendapat penghargaan tingkat kabupaten dan provinsi. Menurut kami, pemerintah dan masyarakat yang mukim di kabupaten/kota perlu juga memberikan apresiasi yang cukup untuk kegiatan ini, karena ini sangat bermanfaat bagi kita semua.

Aryadi Sjamsoel Iman Nagoya, Jepang [email protected]

Silman Haridhy Kepala Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

INNALILLAHI WAINNAILAIHI RAJI’UNN STAF & KARYAWAN TABLOID SIPIL Mengucapkan Belasungkawa yang Mendalam Atas Berpulangnya Kerahmatullah

BAPAK SHABRI NASRO PENYALUR TABLOID SIPIL DI TAKENGON Semoga Keluarga Yang Ditinggalkan Tabah Menerima Cobaan

Penerbit: Perkumpulan Impact Aceh, Alamat Redaksi: Gedung Impact, Jalan T Iskandar No: 50, Lambhuk, Ulee Kareng, Banda Aceh 23118. Telp. 0651-28541, Fax. 0651 – 28542 Rekening Bank: 105-00-0531602-5, Bank Mandiri a/n Perkumpulan Impact. Pemimpin Umum: Ramadhana Lubis, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ahmad MX Redaktur Pelaksana: Nashrun Redaktur: Qahar Muzakar, Andi Irawan, Reporter: Acun, Roni Purnama, Junaidi Mulieng, Mellyan, Tahara, Jufrizal, Irman Ibra, Murdeli, Ahmadi Simeulue, Harry Qamaruddin, Marketing: Irwansyah PSA, Memed, Desain: Maha Studio, Layout: Masri Ruhdiko, Teknologi Informasi: Komaruddin

DAFTAR ISI

Edisi 6 • Tahun I •Juni 2008

3

MENUNGGU AYAH -- Mulanya bocah ini ikut sembahyang bersama ayahnya saat mengikuti shalat berjamaah di salah satu masjid di Jakarta. Ketika semua jamaah sujud, ia pun ikut sujud. Tapi setelah itu ia tidak mau bangkit lagi. Malah memilih tidur-tiduran di atas sajadah. Ia tidak lagi peduli dengan orang-orang yang ada di sampingnya. Itulah dunia anak-anak, dunia penuh dengan permainan. Menyertakan anak-anak dalam shalat jamaah sangat dianjurkan dalam Islam. Meski mereka tidak bisa beribadah secara serius seperti halnya orang dewasa, namun melatih anak-anak menjalankan shalat berjamaah di masjid adalah sikap mulia. Rasulullah menyuruh, “ Ajarkan anak-anak kalian mencintai masjid sejak kecil.”

LAPORAN UTAMA

memberlakukan uji baca Al Quran? Kalau begitu, mari kita usulkan agar pemain Persiraja juga wajib bisa baca Al Quran.

6

umat Islam pada umumnya, aliran yang berhulu di Pakistan ini meyakini Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, sebagai Imam Mahdi.

FIGUR

NANGGROE Raisa Kamila Berawal dari Catatan Harian 16

Pemberontakan Lewat Qanun

Namanya Qanun Partai Lokal, tapi anehnya, turut pula mengatur nasib partai nasional. Salah satu isinya, semua calon anggota legislatif wajib bisa baca Al Quran. Qanun ini berpeluang dibatalkan karena bertentangan dengan aturan lebih tinggi.

4

12 WAWANCARA Ditangkap Salah, Dibiarkan Pun Salah Sejumlah nelayan di Lhokseumawe mengadukan keberadaan kapal pukat langga ke Makorem. Mereka merasa dirugikan. Anehnya, setelah ditangkap, nelayan dan panglima laot ikut protes.

10

NANGGROE Menuju MTQ Terbesar di Dunia

Nasionalisme Mengorbankan Agama

UU memang menabalkan bahwa Aceh adalah negeri syariat. Tapi, apakah semua posisi harus

Aksi mendukung dan menolak Ahmadiyah kian tajam dua pekan terakhir. Tak seperti keyakinan

“Pemilu Aceh Paling Rumit dibanding daerah lain”

NASIONAL

18

Pernah Singgah di Tapaktuan Seorang ulama Ahmadiyah pernah singgah dan menyebarkan Ahmadiyah di Tapaktuan. Dari sini kemudian berkembang ke seluruh Sumatera. Tapi, saat ini Ahmadiyah tidak terdengar di Aceh.

14

SOSOK Sejarah Baru Menanti AS

Barack Obama melewati satu tahap penting untuk mengukir sejarah sebagai presiden kulit hitam pertama AS. Ia akan bersaing dengan kandidat Partai Republik John McCain. Keduanya masih mencari calon wakil.

20 PERJALANAN

Derita Hidup Orang Pining Banjir di Pining, Gayo Lues, dua tahun lalu menghancurkan hampir semua sawah dan kebun. Hingga kini belum diperbaiki. Warga mulai merambah hutan. Ada juga yang bertani ganja.

22

CMYK

LAPORAN UTAMA

Edisi 6 •Tahun I • Juni 2008

4

Pemberontakan

Lewat Qanun

Namanya Qanun Partai Lokal, tapi anehnya, turut pula mengatur nasib partai nasional. Salah satu isinya, semua calon anggota legislatif, wajib bisa baca Al Quran. Qanun ini berpeluang dibatalkan karena bertentangan dengan aturan lebih tinggi.

P

ARLEMEN di Aceh membuat terobosan baru. Untuk pertama kalinya lembaga wakil rakyat itu menghasilkan sebuah qanun yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang produksi DPR RI. Yang menuai kontroversi itu aturan tentang wajib bisa baca Al Quran bagi semua calon anggota legislatif di Aceh, seperti tercantum dalam Qanun Partai Lokal yang disahkan DPR Aceh pada Jumat malam 13 Juni lalu. Qanun ini menjadi sangat penting, karena ia mengatur tentang peranan partai politik lokal dalam mengikuti Pemilu 2009. Dari 36 pasal yang termaktub dalam qanun tersebut, ada dua pasal yang mengundang perdebatan, yakni pasal 13 yang mengatur tentang ketentuan calon anggota legislatif partai lokal dan pasal 36 tentang calon legislatif partai nasional. Sejatinya, pasal 36 hanya sebagai pelengkap belaka. Sebab dalam UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu sudah ditentukan tentang persyaratan calon legislatif dari partai tersebut. Tapi, masalahnya qanun juga mengatur tentang syaratsyarat calon angota legislatif yang duduk di DPR Aceh. Jadi, mau tidak

mau, selain mengatur kriteria calon anggota legislatif dari partai lokal, qanun itu juga menyentuh keberadaan calon anggota legislatif dari partai nasional yang duduk di DPR Aceh nantinya. Di sinilah muncul polemik itu. Para anggota dewan meminta agar untuk partai lokal ada keharusan wajib bisa baca Al Quran untuk calon anggota legislatifnya. Wakil Ketua DPRA, Raihan Iskandar, termasuk pendukung kriteria ini. Ia mengacu pada Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang juga mewajibkan aturan sama. “Kalau kepala daerah diwajibkan, calon anggota legislatif harusnya sama,” ujarnya. Masalahnya, apakah aturan wajib baca Al Quran itu hanya untuk calon anggota legislatif dari partai lokal? Bagaimana dengan calon anggota legislatif dari partai nasional yang juga turut merebut kursi di DPR Aceh? Di sinilah perdebatan panjang itu mencuat. “Jika hanya diberlakukan untuk partai lokal, jelas itu sangat diskriminatif dan tidak adil,” ujar Abdullah Saleh. Agar ada keadilan, sebagian anggota DPR Aceh itu mengusulkan agar aturan yang sama juga berlaku untuk calon

legislatif dari partai nasional. Dengan demikian, ketentuan wajib bisa baca Al Quran harus dicantumkan dalam pasal 13 untuk partai lokal dan pasal 36 untuk partai nasional. Sampai di sini polemik semakin menghangat. Soalnya, untuk calon legislatif partai nasional ini sebenarnya sudah ada yang mengaturnya secara nasional, yakni UU No 10 Tahun 2008. Dalam UU tersebut sama sekali tidak ada kewajiban bisa baca Al Quran bagi kandidat anggota legislatif muslim. “Secara hukum, seharusnya kan qanun tidak bisa bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” kata Prof. Mawardi Ismail, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Jika kewajiban baca Al Quran diberlakukan untuk anggota legislatif partai nasional, itu berarti telah bertentangan dengan aturan hukum nasional. Idealnya, kata Mawardi dalam dengar pendapat dengan anggota DPR Aceh, aturan baca Al Quran itu tidak perlu tercantum dalam qanun partai lokal. Sejalan dengannya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf juga mengusulkan hal yang sama. “Nanti akan rumit sekali pelaksanaannya dan butuh waktu lama,” kata Irwandi. Apalagi, diperkirakan ada ribuan para politisi partai lokal dan partai nasional yang akan bertarung merebut kursi di parlemen nanti. Lagi pula, kewajiban bisa baca Al Quran berpeluang besar memunculkan konflik baru dalam sistem pemilihan umum di Aceh. Ia mencontohkan banyaknya per-

soalan yang muncul dalam kasus baca Al Quran saat pelaksanaan Pilkada di Aceh tahun 2006 lalu. “Pasal itu sangat berpeluang untuk ditolak pemerintah pusat,” ujarnya. Agar pekerjaan anggota DPR Aceh tidak sia-sia, Irwandi berkali-kali menyarankan agar aturan itu dihilangkan saja. Syarat baca Al Quran, katanya, tidak bisa dikaitkan langsung dengan penegakan syariat Islam. “ Kemampuan mengaji belum bisa menjamin seseorang telah bisa menjalankan syariat Islam secara baik. “Jika memang ingin menguji kemampuan calon anggota parlemen dalam menjalankan syariat Islam, saya mengusulkan agar tes mengaji ini diganti saja dengan ujian tertulis tentang dasar-dasar aqidah, ibadah dan hukum Islam lainnya. Saya pikir ini lebih objektif, karena tolok ukur penilaian yang dilakukan akan sama, juga tidak akan memakan waktu yang cukup lama,” ungkap Irwandi. Alasan logis yang disampaikan Irwandi ini justru ditentang oleh sejumlah anggota DPR Aceh. “Kalau alasan waktu, saya pikir tidak bisa diterima, karena seleksi kemampuan mengaji untuk mahasiswa IAIN yang jumlahnya mencapai ribuan juga bisa selesai dalam waktu dua hari,” ujar Mahyaruddin Yusuf dari Fraksi Partai Keadilan dan Sejahtera. Berbeda dengan Mahyaruddin, para anggota DPR Aceh dari Fraksi Golkar, Bintang Reformasi dan Demokrat berpendapat berbeda. Mereka justru sejalan dengan Gubernur

CMYK

CMYK

LAPORAN UTAMA

Edisi 6 • Tahun I •Juni 2008

Irwandi yang meminta sebaiknya klausul baca Al Quran itu tidak dimuat dalam qanun. “Sebaiknya DPR Aceh jangan membuat qanun yang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Itu akan sia-sia. Soal baca Al Quran sebaiknya tidak dicantumkan dalam Qanun Partai Lokal ini,” kata Juru Bicara Fraksi Golkar, Amir Fauzi SAB. Tidak mau kalah, Juru Bicara Fraksi F-PBR Abdurrahman Ahmad turut pula melancarkan kritik. “Kalau tetap disetujui, klausul qanun ini berpeluang ditolak oleh Pemerintah pusat”. Akhirnya kerja parlemen Aceh menjadi sia-sia. Para anggota Fraksi Golkar, PBR dan Demokrat itu menilai, wajib baca Al Quran bisa saja dijadikan syarat bagi calon anggota legislatif di Aceh. Untuk itu mereka menyarankan sebaiknya tidak diatur dalam qanun, tapi dilakukan melalui mekanisme dan aturan yang benar. Misalnya, KIP Aceh mengajukan persyaratan tambahan mampu baca Quran itu kepada KPU Pusat. Cara ini dianggap lebih baik dan tidak bertentangan dengan aturan pusat

yang mengatur hal serupa. Debat panjang inilah yang mencuat dalam sidang paripurna DPR Aceh, Jumat 13 Juni lalu. Sampai akhirnya pimpinan sidang terpaksa menskor acara selama 15 menit. Semula, ketika sidang dibuka, ada sebanyak 55 dari 69 anggota dewan yang hadir. Namun, setelah diskor dan dilanjutkan kembali, sebagian dari wakil rakyat itu menolak hadir dalam sidang. “Tidak ada gunanya melanjutkan sidang itu. Kami sudah tahu hasilnya,” kata sorang anggota dari Fraksi Golkar. Ia mengaku bukan tidak setuju dengan kewajiban baca Al Quran. Yang ia khawatirkan, qanun itu nantinya akan ditolak pemerintah pusat sehingga kerja parlemen Aceh menjadi sia-sia. “Untuk apa membahas hal yang siasia,” ujarnya. Tidak heran jika sesi kedua saat sidang akan dilanjutkan kembali, semua anggota Fraksi Golkar, PBR dan Demokrat menolak hadir dalam sidang. Hanya 33 anggota dewan dan empat pimpinan sidang yang bersedia hadir kembali. Secara hukum, jumlah itu sudah mencukupi kuo-

rum. Kebanyakan yang hadir adalah anggota fraksi PKS, PPP dan PAN. Mereka ini adalah partai-partai yang berbasis Islam. Saat bersamaan, di luar gedung DPR Aceh malam itu, terjadi aksi dari sekelompok mahasiswa dan santri yang mengaku pendukung syariat Islam. Mereka memang terus menyampaikan yel-yel mendukung kewajiban baca Al Quran bagi calon anggota dewan. Sudah tentu kehadiran para pengunjukrasa itu tidak disia-siakan oleh anggota dewan dari PKS, PAN dan PPP. “Sebagai fraksi berbasis Islam, tentu kita mendukung kewajiban itu,” kata Mayaruddin Yusuf dari PKS. Lagi pula, mereka menyadari bahwa partai-partai Islam di Aceh sangat berpotensi dikalahkan oleh partai lokal. Karena itu, saatnya mereka harus menarik perhatian rakyat dengan mendukung kewajiban baca Al Quran bagi calon anggota parlemen. Padahal, beberapa anggota DPR Aceh itu tahu dengan sadar bahwa klausul itu bertentangan dengan UU Pemilu. Akhirnya, menjelang tengah

5

malam, pimpinan sidang Teungku Raihan Iskandar memutusan dilakukannya voting secara terbuka untuk memutuskan soal klausul baca Al Quran tersebut. Hasilnya bisa ditebak, 33 anggota dewan yang hadir menyatakan setuju jika klausul itu dicantumkan dalam qanun. Dengan demikian, semua calon anggota legislatif di Aceh, baik dari partai lokal maupun partai nasional, harus lolos seleksi kemampuan baca Al Quran. Selanjutnya qanun itu akan dikirim ke Departemen Dalam Negeri untuk ditetapkan sebagai perangkat hukum yang sah bagi Aceh. Setelah mendapat penetapan dari pemerintah pusat, barulah qanun tersebut bisa diterapkan. Yang menjadi pertanyaan, akankah Qanun tersebut disetujui oleh Pemerintah pusat? Kita harus tahu, walau qanun dibuat dan berlaku di Aceh, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto punya hak membatalkannya. Tidak semua harus dibatalkan, tapi pemerintah bisa menolak pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi. Fazri

Demokrasi dalamVoting

P

EMUNGUTAN suara (voting) terkadang terasa tidak fair. Cara pengambilan keputusan lewat voting ini lebih mengandalkan kuantitas bukan kualitas. Jadi, kalauorang banyak bersekutu ingin melakukan sesuatu yang buruk, jika divoting, mereka akan menjadi benar karena jumlah kelompok yang bersekutu lebih banyak. Sementara, kubu yang merasa berkualitas, tapi karena jumlahnya sedikit, akhirnya tersingkir. Tapi voting tetap saja menjadi pilihan terakhir di semua negara. Dalam sidang PBB sekalipun, voting menjadi senjata terakhir untuk menentukan suara. Mekanisme voting inipula yang dilakukan pimpinan DPR Aceh dalam mengambil keputusan soal Qanun Partai Lokal. Walau jumlah suara yang menolak cukup banyak, tapi jika ditotal, suara yang mendukung kewajiban baca Al Quran bagi calon legislatif lebih banyak. Maka, voting memutuskan pasal tersebut tetap diakomodir. Debat voting ini sebenarnya merupakan cerita lama. Dalam sebuah pertemuan bertajuk ‘Gerakan Jalan Lurus’ mengenai demokrasi Indonesia di Jakarta, seorang petinggi negeri ini menyoal demokrasi berdasarkan voting. Menurutnya voting tidak berdasarkan falsafah musyawarah mufakat, tidak sejalan dengan semangat kebersamaan. Eliteelite politik mengedepankan voting, padahal rakyat menyukai harmoni. Debat soal voting ini sebenarnya tidak hanya di Indonesia. Di luar negeri pun sistem voting kerap dipermasalahkan. Namun harus diakui, ketika kita memilih jalan demokrasi, maka voting tidak bisa ditolak. Demokrasi di mana pun, memang perlu mengedepankan musyawarah

Irwandi dan Mendagri Mardiyanto

mufakat. Jika bisa dimusyawarahkan, mufakatlah jalannya. Tetapi, voting tidak bertentangan dengan semangat kebersamaan. Voting tidak bermakna perusak harmoni. Voting bukan lawan kebersamaan. Voting adalah metode untuk memutus sesuatu, jika musyawarah tidak berhasil memproduksi kata mufakat. Jadi, soalnya bukan voting. Perkaranya apakah kita dewasa dalam mempraktikkan voting? Demokrasi kita justru harus mendewasakan diri dengan mewajarkan voting: dalam menjalankan dan menerima hasil voting. Kalau kita terlalu pekat memuja mufakatisme, bisa jadi akan menghambat tumbuhnya kedewasaan dalam mempraktikkan voting. Artinya, bisa jadi sikap itu akan

menjadi kontributor bagi munculnya sikap kanak-kanak: marah dan dendam lantaran kalah voting. Voting tidaklah merusak kecenderungan rakyat menyukai harmoni. Rakyat tidak begitu peduli, apakah para elite mengambil keputusan dengan mufakat atau pemungutan suara. Yang penting keputusan itu berfaedah bagi rakyat. Warga Aceh sangat ahli dalam politik, karena ditempa pengalaman panjang tentang konflik. Rakyat sudah kenyal dan sanggup menerima perbedaan secara dewasa. Yang acapkali kurang dewasa adalah para elite yang disandera hawa nafsu politik jangka pendek, sesaat dan selalu ingin membuat keputusan tanpa pertimbangan jauh ke depan. Mereka lebih mementingkan puja puji dari

kelompok tertentu ketimbang logika benar tidaknya keputusan yang diambil. Karena itu, kita justru harus mulai berani membangun kebersamaan dan harmoni di tengah tradisi baru berdemokrasi, termasuk ketika harus voting. Basisnya sederhana: sanggup menerima kemenangan dan kekalahan secara dewasa. Menang tidak pongah, kalah tidak marah-marah. Menang secara elegan, kalah terhormat. Lantaran itu, mufakat maupun pemungutan suara sama derajatnya di hadapan demokras. Mufakat dan voting sama-sama memberi ruang memadai bagi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan. Jurna

CMYK

LAPORAN UTAMA

Edisi 6 •Tahun I • Juni 2008

Menuju MTQ Terbesar di Dunia UU memang menabalkan bahwa Aceh adalah negeri syariat. Tapi, apakah semua posisi harus memberlakukan uji baca Al quran? Kalau begitu, mari kita usulkan agar pemain Persiraja juga wajib bisa baca Al quran.

P

EMAHAMAN tentang syariat di tanah nanggroe ini mulai membingungkan. Segala sesuatunya harus diselaraskan dengan kemampuan membaca Al Quran. Seolah ada anggapan, jika lulus uji baca Al Quran, berarti orang itu akan mampu menjadi pemimpin yang baik. Karena itulah, jika ingin duduk sebagai angota legislatif, harus mampu melewati tes baca Al Quran. Semakin pintar baca Al Quran, barangkali, akan semakin gigih membela kepentingan rakyat. Setidaknya harapan itu yang ada di kepala sebagian anggota DPR Aceh. Itu sebabnya dalam Qanun Partai Lokal yang disahkan beberapa waktu lalu, mereka mewajibkan baca Al Quran untuk semua calon legislatif yang akan bertarung dalam Pemilu tahun depan. Kalau saja ada

50 partai yang bertarung dalam Pemilu di Aceh tahun depan, di mana satu partai mengusulkan 100 kandidat anggota legislatif, maka setidaknya ada 5.000 orang yang harus diuji baca Al Quran. Bisa dibayangkan berapa lama waktu yang tersita untuk menguji ribuan kandidat anggota legislatif tersebut. Sudah pasti akan muncul banyak pro-kontra di sana. Kandidat yang tidak lulus, sudah tentu akan melakukan protes. Apalagi jika standar uji baca Al quran itu tidak jelas. Kasus Pilkada dua tahun lalu setidaknya menjadi bukti. Inilah yang menjadi salah satu keberatan dari Gubernur Irwandi dan sejumlah politisi di DPR Aceh. “Saya bukan menentang syariat Islam, tapi bagaimana agar pelaksanaan Pemilu di Aceh lebih efisien dan lancar,” kata Irwandi. Beberapa politisi dari partai nasional juga sependapat dengan argumen itu. Malah menurut mereka, kalau tetap dipaksakan berlaku uji tes baca Al Quran, aturan itu berpeluang ditolak Pemerintah pusat, sebab bertentangan dengan UU Pemilu. “Jika kandidat anggota legislatif

dari Partai Nasional juga dites baca Al Quran, jelas bertentangan dengan UU,” kata Juru bicara Fraksi PBR, Abdurrahman Ahmad. Kalau untuk kandidat dari partai lokal, Ahmad menilai bisa-bisa saja karena berlaku secara khusus di Aceh. Dalam penjaringan para anggota legislatif, seharusnya yang diutamakan adalah kemampuan kandidat tersebut dalam menyerap dan membaca aspirasi rakyat. Bukan kemam-

tes baca Al Quran saat Pilkada 2006

6

puan baca Al quran belaka. Benar bahwa baca Al quran adalah penting bagi warga Aceh. Namun tentu harus ditentukan tempatnya di mana uji baca Al quran itu perlu dilaksanakan. “Jangan mentang-mentang kita daerah syariat, semua posisi di daerah ini harus diuji baca Al Quran. Kalau begitu, kita usulkan saja agar pesepakbola yang bergabung dalam Persiraja harus lulus uji baca Al Quran juga,” kata Al Muqaddar, salah seorang mahasiswa di Aceh. Soal alasan bisa dicari. “Mereka kan membawa nama Aceh di kancah nasional. Karena kita daerah syariat, makanya semuanya harus berdasarkan syariat,” katanya kesal. Muqaddar bukannya menentang pelaksanaan syariat Islam. Tapi, menurutnya, syariat di sini seharusnya dalam bentuk implementasi moral. Bukan kemampuan baca tulis Al Quran belaka. Seorang anggota legislatif yang fasih dan hebat dalam membaca Al Quran, tidak akan banyak manfaatnya bagi rakyat kalau dia tidak mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan suara rakyat yang memilihnya. “Kita butuh wakil rakyat yang benar-benar memahami kondisi yang dibutuhkan rakyat,” tambahnya. Masalahnya, apakah kemampuan baca Al Quran sudah menjamin itu? Karena itu, kata Muqaddar, sebaiknya uji baca Al Quran itu diganti dengan uji moral. Aktivis NGO ini sepakat dengan Gubernur Irwandi, jika memang ingin menguji kemampuan calon anggota parlemen dalam menjalankan syariat Islam, sebaiknya tes tersebut diganti saja dengan ujian tertulis tentang dasar-dasar aqidah, ibadah, dan hukum Islam lainnya. Seleksi ini tentu saja lebih objektif, karena tolok ukur penilaian yang dilakukan akan sama, juga tidak akan memakan waktu yang cukup lama. Penyantuman uji baca Al Quran dalam Pemilu mendatang tampaknya akan menjadi pembicaraan hangat di tingkat nasional, karena pemerintah pusat akan membahas Qanun Partai Lokal yang sudah disahkan DPR Aceh tersebut. Para politisi dari partai lokal

LAPORAN UTAMA

Edisi 6 • Tahun I •Juni 2008

pun mengaku sebenarnya keberatan jika uji tes baca Al Quran diberlakukan dalam Pemilu nanti. Bukan berarti mereka menentang syariat Islam di Aceh. “ Kita ingin bagaimana agar pelaksanaan Pemilu berjalan lebih efisien dan efektif,” kata Thamrin Ananda, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Aceh. Thamrin yakin, tidak ada korelasi antara kemampuan baca Al Quran dengan keahlian seseorang sebagai wakil rakyat di parlemen. Ia malah bisa memberi contoh, seorang tokoh terkenal di Aceh yang bisa baca Al Quran, namun hatinya busuk “Dia adalah Snouck Hurgronje, penasihat pasukan Belanda saat menjajah Aceh masa lalu,” kata Thamrin. Sebelum datang ke Aceh, Snouck pernah belajar bahasa Arab

dan Islam di Arab Saudi. Bahkan ia pun bisa menghafal beberapa ayat Al Quran. “ Nyatanya orangnya bejat,” ujarnya. Setidaknya, ujar Thamrin, ini bukti bahwa kemampuan baca Al Quran tidak selalu sejalan dengan kemampuan dan moral seseorang. PRA sendiri sebenarnya tidak menentang kebijakan itu. Tapi, kebijakan itu membuat sistem Pemilu di Aceh kian bertele-tele. Biaya pun bertambah. Andai saja seorang calon anggota legislatif dikenakan biaya Rp50 ribu per orang untuk ikut uji tes baca Al Quran, berarti dana yang dikeluarkan 5.000 kandidat itu mencapai Rp250 juta. “ Itukan biaya. Belum lagi soal waktu yang terbuang,” kata Thamrin. Makanya, jika tes baja Al Quran itu jadi dilaksanakan, Thamrin

berseloroh, di Aceh akan ada musabaqah tilawatil Qur’an (MTQ) terbesar di dunia. Sementara politisi Partai Aceh menilai, tes baca Al Quran itu wajar saja dilaksanakan di Aceh. “ Kami siap,” kata Adnan Beuransyah, juru bicara partai itu. Baginya, membaca Al Quran bagi orang Aceh bukanlah masalah berat. Namun soal waktu dan efisiensi, Adnan tidak bisa memberi penjelasan. “Soal pelaksanaan, itu urusan KIP,” jelasnya. Tapi, ada pula pandangan yang lebih keras. Mereka menilai pemberlakuan uji tes baca Al Quran bukanlah semata-mata untuk membuktikan kepada pihak luar bahwa Aceh berbeda dengan daerah lain, tapi salah satu upaya mempersulit keterlibatan Partai lokal. Setidaknya

Nasib Parlok di Awang-awang

Qanun sudah ada. Proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM sudah meloloskan 12 partai lokal. Lantas, apakah itu sudah menjamin bahwa partai lokal dipastikan siap bertarung dalam Pemilu di Aceh April tahun depan? Ooops...! tunggu dulu. Hingga sekarang kepastian itu belum ada, sebab proses verifikasi faktual yang dilakukan Komite Independen Pemilu (KIP) belum jelas. Tanpa ada verifikasi KIP, berarti partai lokal tidak akan bisa ikut Pemilu. Kapan verifikasi dilakukan? Ini yang dipertanyakan sekelompok pengurus partai lokal dalam kunjungan mereka ke kantor KIP Aceh, Senin 16 Juni lalu. Para politisi itu resah, karena Komite Pemilihan Umum (KPU) pusat sudah menentukan bahwa batas akhir verifikasi faktual partai lokal adalah 5 Juli 2008. Kekhawatiran ini yang membuat delegasi partai lokal, 16 Juni lalu, mendatangi kantor Komite Independen Pemilu (KIP) Aceh. Setidaknya mereka meminta kepastian agar nasib mereka sebagai peserta Pemilu dijelaskan

secepat mungkin. Mereka meminta KIP Aceh mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat mengundurkan jadwal pengumuman penetapan partai yang lolos sebagai peserta Pemilu. Sebab, apabila jadwal pengumuman itu tetap dilakukan pada 5 Juli 2008, maka dipastikan partai lokal terancam tidak bisa ikut dalam Pemilu 2009. “Apa mungkin verifikasi bisa tuntas dalam waktu sesingkat itu?” tanya Tami Ansar, dari Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA). Tami dan pengurus partai lokal lainnya menilai KIP Aceh terlalu gambling karena berani bekerja dengan waktu yang sesingkat itu. Mereka khawatir, justru nanti hasil verifikasi menjadi tidak akurat. Itu sebabnya, para pengurus partai lokal minta kepada KIP meminta dispensasi kepada KPU untuk memperpanjang masa verifikasi partai lokal. “Mengundurkan waktu, kami kira adalah solusi yang tepat,” kata Thamrin Ananda, Sekjen PRA. Sempitnya masa verifikasi terkait

dengan lambatnya Qanun Partai Lokal disetujui DPR Aceh. Dan sekarang, kendati sudah disetujui, tapi tidak otomatis bisa diterapkan. Harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari pemerintah pusat. Seandainya saja Mendagri menyetujui Qanun Parlok tersebut tanpa ada koreksi, maka pekan ketiga, sekitar tanggal 25 Juni, qanun tersebut baru bisa diberlakukan. Jika batas waktu verifikasi adalah 5 Juli, artinya KIP hanya punya waktu melakukan verifikasi selama 11 hari. Tapi, apabila ada koreksi, tentulah akan jadi masalah, karena qanun itu harus dibahas kembali dan ini akan memakan waktu lama lagi. Ujung-ujungnya proses verifikasi partai lokal menjadi terhambat. Verifikasi tidak bisa dilakukan sebelum ada keputusan penetapan qanun dari pemerintah pusat. “Ini menunjukkan nasib partai lokal seperti dipermainkan,” kata Thamrin. Apalagi jumlah anggota KIP Aceh hanya tujuh orang. Bagi KIP sendiri, tampaknya belum ada upaya untuk menuruti kemauan pengurus partai lokal itu. Mereka hanya menghimbau, sebaiknya partai lokal mempersiapkan diri manakala verifikasi sudah bisa dilakukan. “Sehingga, saat verifikasi dilakukan, semua Parlok bisa melewatinya dengan mulus,” kata Juru Bicara KIP Aceh, Nasir Zalba. KIP sendiri mengaku masih menunggu keputusan dari Mendagri, apakah Qanun Parlok bisa dilaksanakan atau tidak. Jika ada pasal yang ditolak, apa boleh buat, ya partai lokal siap-siap saja. Mudah-mudahan saja tetap bisa ikut Pemilu. Rizanul

7

Thamrin Ananda mencium gelagat ini. Bukan rahasia lagi, aksi massa di depan kantor DPR Aceh yang mendukung uji baca Al Quran adalah pendukung salah satu partai berkedok Islam. Aksi mereka berhasil. Sengaja atau tidak, akhirnya yang menjadi korban adalah partai lokal. “Sistem Pemilu Aceh menjadi rumit,” kata Thamrin. Ia memberi contoh, qanun yang sudah disahkan itu nantinya akan dievaluasi oleh Pemerntah pusat – dalam hal ini Departemen Dalam Negeri – untuk diteliti dan ditetapkan. Menteri Dalam Negeri berhak untuk merevisi jika ternyata ada pasal dalam qanun bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. “Jika ternyata pasal tentang baca Al Quran dibatalkan oleh pusat, kan butuh waktu lagi bagi DPR Aceh untuk membahasnya,” ujar Thamrin. Alasan Thamrin masuk di akal. Lagi pula, pemerintah pusat juga pernah melakukan hal yang sama ketika menolak klausul tentang Qanun No 7 tahun 2007 soal Pelaksaan Pemilu di Aceh. Dalam salah satu pasal di qanun itu, ada disebutkan soal status keanggotaan KIP Aceh yang bisa dicopot sebelum berkekuatan hukum tetap. Pasal itu kemudian ditolak pemerintah pusat. Sebab, UU menyebutkan hanya vonis yang berkekuatan hukum tetap yang bisa menghentikan seseorang dari jabatannya. “Qanunnya diterima, tapi ada klausul yang ditolak dan direvisi,” ujar Agung Wijaya, peneliti lembaga Demos Aceh. Untuk Qanun Pilkada ini, Agung juga menilai ada peluang pasal 36 soal baca Al Quran ditolak. “Kita lihat saja nanti. Tapi, saya punya feeling akan dipersoalkan pusat,” katanya. Menjadi sangat rumit nanti jika pemerintah hanya menolak pasal 36 soal tes Al Quran bagi calon legislatif partai nasional. Sementara pasal 13 — berkaitan tes baca Al quran bagi Partai Lokal – diloloskan. Kalau itu terjadi, kata Agung, akan menjadi unik. “Berarti hanya calon legislatif partai lokal saja yang tes baca Al Quran,” katanya tertawa. Jika itu terjadi, tentu berpeluang memunculkan protes. Akhirnya DPR Aceh harus berembuk lagi mencari penyelesaian. Proses Pemilu di Aceh pun menjadi lebih sulit. Kalau memang pemerintah pusat mau menolak pasal qanun itu, kata Agung, sebaiknya ditolak untuk kedua-duanya. Kalau memang diloloskan, ya, juga harus kedua-duanya. “Sehingga tidak terjadi diskriminatif,” tambahnya. Dengan demikian proses Pemilu di Aceh berjalan lancar. Pemilu di Aceh akan menjadi sorotan dunia, sebab inilah pertama di Indonesia adanya peserta dari partai lokal. Bila sukses, bukan tidak mungkin akan ada tuntutan agar partai lokal juga diizinkan di daerah lain. Ya, seperti calon perseorangan yang sukses di Aceh dan kini akan berlaku secara nasional. Fazri, Irwan

CMYK

NANGGROE

Edisi 6 •Tahun I • Juni 2008

8

Duh, Mereka Terancam

Deportasi

Pemerintah Malaysia berencana mendeportasi 24 ribu warga Aceh di negara itu yang mendapat izin tinggal dengan kartu korban tsunami. Sebuah tugas berat bagi Irwandi Yusuf. Upaya pendekatan untuk mendapat perpanjangan segera dilakukan.

M

ENURUT data Badan Pusat Statistik, pada 2007 lalu, tingkat pengangguran di Aceh sekitar 1,3 juta (atau 28,2 persen dari jumlah penduduk). Jumlah pengangguran ini cukup tinggi di Indonesia. Jika tidak ditangani dengan baik, pada akhir tahun ini angka tersebut bisa jadi akan melonjak, karena akan ada tambahan 24 ribu pencari kerja baru. Mereka adalah kelompok pencari kerja yang selama ini hidup di Malaysia. Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi mengatakan, para pendatang asal Aceh itu akan dipulangkan karena izin tinggal mereka sudah habis. Warga Aceh sebanyak 24 ribu adalah pendatang yang masuk ke Malaysia pada akhir 2004 hingga pertengahan 2005. Mereka mengaku keluar dari Aceh karena alasan rumah mereka hancur dibantai kerasnya gelombang tsunami. Kondisi itu diperburuk karena konflik yang masih melanda Aceh. Banyak warga Aceh yang pindah ke Malaysia karena mereka memiliki keluarga yang tinggal di

negeri jiran itu. Sebagian besar dari pendatang itu berusia 18 – 45 tahun. Tekanan ekonomi yang buruk di Aceh termasuk yang mendorong mereka mengadu nasib ke Malaysia. Sejarah Migrasi warga Aceh ke Malaysia sebenarnya sudah berlangsung sejak masa konflik tahun 1976. Sebagian dari warga Aceh itu telah mendapatkan kartu permanent resident. Bahkan tidak sedikit yang sudah menjadi warga negara Malaysia. Jumlah keturunan Aceh di negeri itu mencapai 26 ribu jiwa. Mereka umumnya sudah hidup tenang dengan ekonomi yang stabil. Di keluarga-keluarga inilah orang Aceh korban tsunami banyak menyandarkan hidup sebelum mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di sejumlah perkebunan atau perusahaan lainnya. Kondisi Aceh yang hancur membuat Pemerintah Malaysia merasa kasihan dengan para pendatang ini. Atas dasar belas kasihan inilah, Malaysia kemudian memberi mereka izin tinggal selama dua tahun, dan mendapat kartu penduduk tsunami (tsunami card). Bermodal izin inilah, 24 ribu pendatang asal Aceh tersebut bisa tinggal bebas di negeri jiran itu. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh kasar. Dua tahun sudah berlalu, kini Pemerintah Malaysia mulai mengevaluasi keberadaan para pendatang tersebut. Masa berlaku tsunami card akan habis pada Agustus tahun ini. Maka, berembus kabar,

semua warga yang memegang kartu tersebut akan dikembalikan ke Aceh. Karuan, warga Aceh tersebut tentu saja mulai resah. Mereka kasak kusuk untuk membahas apa langkah yang harus dilakukan ke depan. Hidup di Aceh tentu bukan hal mudah karena kondisi ekonomi di Aceh tidak sebaik Malaysia. Pengaduan pun mereka sampaikan ke kantor Duta Besar Indonesia di Malaysia, minta agar pemerintah Indonesia melakukan lobi kepada Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Kawasan Chow Kit, Kuala Lumpur, adalah wilayah yang gegap gempita membicarakan masalah ini. Kawasan ini pusat kegiatan masyarakat Aceh di Malaysia. Seni dan tradisi Aceh kerap sekali dipertontonkan di wilayah ini, termasuk kegiatan keagamaan. Bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad, 8 Juni lalu, warga Aceh Malaysia mengundang Duta Besar, Da‘i Bachtiar untuk hadir mendengarkan keluhan yang dialami warga Aceh di sana. Mereka meminta agar Da’i mengupayakan agar mereka tidak sampai dideportasi kembali ke tanah air. “Kami mohon kepada Dubes Indonesia bapak Da‘i Bachtiar untuk melobi kerajaan Malaysia untuk memperpanjang masa berlakunya kartu Tsunami bagi sekitar 24.000 warga Aceh di sini,” kata salah satu tokoh masyarakat Aceh,

Basri bin Yusuf. Mereka begitu menaruh harapan besar kepada Da’i karena hanya cara diplomatislah yang efektif untuk meminta Malaysia mengurungkan niatnya. Kedatangan Duta Besar Indonesia sebagai undangan dalam acara kenduri masyarakat Aceh itu merupakan yang pertama dalam sejarah. Sebelumnya, hubungan pihak kedutaan Indonesia di Malaysia dengan warga Aceh tidak begitu harmonis. Di masa konflik, mencuat tuduhan kalau warga Aceh di Malaysia adalah pendukung GAM. “Ini merupakan peristiwa bersejarah. Seorang Dubes Indonesia hadir pada acara masyarakat Aceh yang pertama kali. Masyarakat Aceh diminta untuk tidak lagi curiga,” kata Basri, yang langsung disambut tepuk tangan dari sekitar 1.000 orang yang hadir pada saat itu. Selain Da’i, hadir dalam acara itu antara lain Yang Dipertuan Masyarakat Aceh di Malaysia Faisal Hassan, Presiden Universiti Islam Antar Bangsa (Internasional) Sanusi Zuned beserta istrinya, Nurlela yang juga cucu pejuang Aceh Daud Beureuh, dan menteri Agama Malaysia Zahid Hamidi. Menurut dana Pemerintah Malaysia, sebenarnya negeri itu ada menampung sekitar 36.000 masyarakat Aceh setelah kejadian Tsunami 26 Desember tahun 2004. Tujuannya ialah agar mereka dapat mencari dan meneruskan kehidupan di Malaysia. Setelah terjadinya

CMYK

CMYK

NANGGROE

Edisi 6 • Tahun I •Juni 2008

perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan GAM, maka ada sebagian warga Aceh yang kembali ke kampung halaman, dan masih tersisa 24.000 pemegang kartu Tsunami di Malaysia. Sejak tahun lalu sebenarnya Kerajaan Malaysia sempat ingin mengakhiri perlindungan dan penampungan masyarakat Aceh di Malaysia namun berhasil diperpanjang satu tahun lagi hingga Agustus 2008 setelah diadakan pendekatan dan lobi oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Pada Agustus 2008, masa pemegang kartu Tsunami akan habis dan kerajaan Malaysia tampaknya enggan untuk memberi perpanjang untuk kedua kalinya. Dalam dialog dengan warga Aceh itu, Da’i tidak mampu memberi jawaban tegas. Menurutnya, deportasi adalah hak pemerintah Malaysia karena memang izin tinggal warga Aceh di sana sudah habis masa berlakunya. “Kita harus menghormati hukum dan aturan di negeri ini,” katanya. “Tidak lupa juga saya mengingatkan bahwa tahun depan Indonesia akan mengadakan Pemilu. Oleh sebab itu manfaatkanlah hak pilih anda dalam Pemilu nanti,” katanya. Dari pernyataan ini, tersirat jelas kalau Da’i tampaknya tidak mau ngotot untuk memperjuangkan perpanjangan masa tinggal para korban tsunami itu. Apa boleh buat, satu-satunya harapan rakyat hanya ada di pundak Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Ketika habis mas aberlaku tsunami card pada Agustus 2007, Irwandi juga yang melobi Malaysia untuk memperpanjang masa berlaku kartu tersebut. Sekarang, menjelang habis pada Agustus ini, kembali Irwandi yang diminta melakukan lobi. Upaya penjelasan kepada Irwandi sudah dilakukan beberapa tokoh Aceh di Banda Aceh. Hasilnya, Irwandi tampaknya

9

Duta Besar Indonesia di Malaysia Da’i Bakhtiar bersilaturrahmi dengan warga Aceh di Kuala Lumpur

tidak bisa mengelak lagi. Ia mengaku dalam waktu dekat ini akan segera berangkat ke Malaysia untuk melobi pejabat Kerajaan di sana agar memperpanjang izin tinggal bagi 24.000 pemegang kartu tsunami. “Saya akan upayakan agar masa tinggal orang Aceh di sana diperpanjang,” katanya. Upaya ini perlu dilakukannya, sebab kalau saja semua warga Aceh itu dikembalikan ke kampung halamannya, tentu saja beban pengangguran di daerah ini akan meningkat. Betapa tidak, tanpa kedatangan mereka saja, tingkat pengangguran di Aceh sudah cukup tinggi. Itu sebabnya Gubernur Irwandi berharap agar pihak Kerajaan negara tetangga itu mau mempertimbangkan kondisi kehi-

dupan ekonomi Aceh yang belum sepenuhnya pulih akibat konflik panjang dan bencana tsunami raksasa pada 26 Desember 2004. Menurut Irwandi, rencana untuk melobi pihak Kerajaan Malaysia sebenarnya sudah diancang-ancang sejak ia mendapat kabar dari sejumlah warga Aceh pemegang kartu tsunami di Malaysia, bahwa izin tinggal mereka akan berakhir pada Agustus 2008. “Memang saya sudah berencana untuk pergi ke Malaysia untuk melobi pejabat Kerajaan Malaysia, agar rencana kepulangan mereka ditunda dulu. Tidak mungkin mereka dibawa pulang tahun ini, karena lapangan kerja belum mencukupi. Kita meminta perpanjangan untuk satu tahun lagi, sambil kita membenahi,” katanya.

Tidak jelas bagaimana hasil lobi yang dilakukannya nanti, namun Irwandi tampaknya optimis Kerajaan Malaysia masih memahami kondisi Aceh yang masih sangat butuh bantuan dari negara lain. Hal ini didasarkan pada pengalamannya tahun lalu ketika melakukan lobi untuk hal yang sama, di mana ketika itu Irwandi langsung datang menjumpai Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Najib Tun Razak. “ Saya minta kepada beliau agar warga pemegang kartu tsunami Aceh jangan dipulangkan dulu, belum tahu mau diberi pekerjaan apa, karena Aceh masih belum sepenuhnya pulih,” katanya. Berkat pendekatan itu, Irwandi akhirnya berhasil. Akankah yang kedua ini akan berhasil pula? Kita tunggu gebrakan Teungku Agam. Rizanul

Ada Menabung, Ada Menanti Tiang gantung Tidak bisa dibantah, Malaysia adalah lahan para pencari kerja dari Indonesia. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negeri jiran itu mencapai 1,2 juta, termasuk ekspatriat dan sekitar 15.000 pelajar Indonesia, dan sekitar 200.000 warga Indonesia pemegang permanent residence. Dari semua suku di Indonesia, Aceh adalah penduduk terbanyak. Jumlah warga Aceh yang mendapat izin permanent resident mencapai 26 ribu jiwa. Ada pula lebih dari 10 ribu warga Aceh yang sudah menjadi warga negara di sana. Tak mengejutkan jika hubungan Aceh dan Malaysia begitu dekat. Tidak sedikit pejabat tinggi di Malaysia merupakan keturunan Aceh. Seniman kondang P Ramlee begitu sangat diagungkan di Malaysia. P Ramlee adalah putra asli Aceh yang merantau ke negeri itu saat usia remaja. Di samping pengungsi korban tsunami, banyak pula pemuda Aceh yang datang ke Malaysia sebagai

pekerja resmi (TKI). Menurut Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Provinsi Aceh Mukhtar Ssos, jumlahnya lebih dari 1.000 orang. Mereka ini tidak hanya bekerja untuk diri dan keluarganya, tapi turut pula membantu perekonomian Aceh. Jika katakan saja rata-rata mereka mengirim uang Rp 1 juta per bulan ke kampung halamannya, berarti devisa yang dihasilkan mencapai Rp 1 miliar per bulan. Di saming cerita manis itu, banyak pula cerita pahit. Tidak sedikit pemuda Aceh di sana yang terjerat dalam kasus perdagangan narkotika (dadah). Tergiur dengan pendapata yang besar, mereka tidak sadar sesungguhnya telah merusak citra Aceh di Malaysia. Data yag masuk ke Provinsi Aceh, saat ini setidaknya 450 pemuda Aceh yang ditahan di sejumlah penjara di Malaysia. Sebagian besar dari mereka tengah menanti keputusan kerajaan soal eksekusi mati. Bisnis narkoba sanat diharamkan di

Malaysia. Sedikit saja ketahuan membawa ganja atau benda haram lainnya, hukuman gantung akan menanti. Pemerintah Aceh sebenarnya juga sudah berupaya untuk membantu para tahanan ini. Gubernur telah membantu tim advokasi warga Aceh di Malaysia. Namun yang dibantu hanyalah tahanan yang terkait kasus politik atau kriminal biasa. “Setidaknya Pemeirntah Aceh akan mengupayakan agar para tahanan itu mendapatkan pengacara yang bagus untuk mendampingi mereka di pengadilan,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas Pemerintah Aceh Hamid Zein. Untuk kasus yang terkait narkoba, Pemerintah Aceh mengaku tidak akan memberi bantuan. Dua penjara yang paling banyak menahan warga Aceh adalah penjara Sungai Buloh dan Penjara Kajang. Di Penjara Sungai Buloh, setidaknya ada 250 warga Aceh yang ditahan terkait kasus dadah dan kriminal lainnya. Sebanyak 89 orang dari mereka sudah

dijatuhi hukuman mati. Namun belum dieksekusi karena masih menunggu putusan tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Sedang di Penjara Kajang, ada sekitar 200 pemuda Aceh yang ditahan di sana. Tidak ada data pasti berapa dari jumlah itu yang seadng bersiap menghadapi ancaman hukum gantung. Banyaknya warga Aceh yang terlibat bisnis narkotika di Malaysia membuat citra Aceh di negeri itu mulai rusak. Padahal, kalau saja tidak ada pemuda Aceh yang terlibat kriminal apalagi dadah, hubungan Aceh dan Malaysia pastilah sangat harmonis. Namun akibat ulah pemuda yang ingin cepat kaya itu, Malaysia semakin hati-hati menerima kedatangan pemuda Aceh. Inipula salah satu hambatan bagi Irwandi atau pemerintah Indonesia untuk melobi perpanjangan masa berlaku kartu tsunami. Begitupun, Pemerintah Aceh berjanji akan terus berupaya. Kita lihat saja nanti hasilnya. Rizanul

CMYK

NANGGROE 10

Edisi 6 •Tahun I • Juni 2008

Ditangkap salah,

Dibiarkan pun salah

Sejumlah nelayan di Lhoksemawe mengadukan keberadaan kapal pukat langga ke Makorem. Mereka merasa dirugikan. Anehanya setelah ditangkap, nelayan dan panglima laot ikut protes.

R

ABU 4 Juni lalu, Satu per satu kapal pukat langga merapat ke bibir pantai Desa Pusong, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe “Kami pulang cepat, mulai besok (5 Junired) tidak melaut, karena kapal rekan kami sudah ditangkap TNI AL tadi malam,” kata seorang awak kapal pukat langga yang baru turun dari kapalnya. Kapal pukat lannga adalah sebutan lain untuk kapal pukat harimau mini. Hari itu, informasi telah ditangkapnya tiga kapal pukat langga milik nelayan Desa Pusong oleh TNI AL, menjadi topik hangat yang dibahas para nelayan di pesisir kota Lhokseumawe itu. Dua hari sebelumnya, seratusan lebih nelayan tradisional di Lhokseumawe mendatangi Makorem011/Lilawangsa. Kedatangan itu untuk mengadukan keberadaan kapal pukat langga yang selama ini bebas beroperasi di zona operasional boat nelayan pukat darat atau boat jaring. “Nelayan pukat harimau mini juga diundang ke Korem untuk duduk sama-sama bermusya-

warah mencari solusi, tapi nelayan pukat harimau tidak datang,” kata sejumlah nelayan boat jaring. Mendapat laporan dari para nelayan tradisional bahwa kapal pukat langga bebas beroperasi di perairan Lhokseumawe dan melanggar zona operasional, Danrem Lilangwangsa Kol Inf Eko Wiratmoko langsung memanggil Komandan Lanal Lhokseumawe Letkol (Laut) Andi Kriswanto untuk menindaklanjuti laporan para nelayan tradisional itu. Hari itu juga, Danlanal Lhokseumawe menindaklanjuti laporan tersebut. Hasilnya, tiga kapal pukat lannga beserta pawang (nahkoda) ditangkap. Keberadaan kapal pukat langga dinilai mengancam mata pencaharian nelayan tradsional. Kapal yang ditanggap itu, yakni KM Bintang Terang, nahoda Zulkifli Ahmad pawang. KM Bintang Mas milik nelayan Pusong, nahkoda Muhammad Jamal. Dan KM Seribu Dinar milik nelayan Kandang, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe, nahkodanya Khaidir. TNI AL juga memeriksa sekitar 30-an awak kapal tersebut. “Tiga nahkoda kami amankan sebagai tersangka, sedangkan 30-an awak kapal itu dilepas setelah dimintai keterangan,“ kata Letkol (Laut) T Andi Kriswanto, Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Lhokseumawe, 4 Juni di dermaga Pelabuhan Umum Krueng Geukueh. Ketiga pawang kapal tersebut

dititipkan ke Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Lhokseumawe. Penangkapan tersebut dilakukan menyahuti aspirasi para nelayan tradisional yang melakukan unjuk rasa ke Makorem 011/LW dua hari sebelumnya. Para nelayan itu meminta dilakukan penertiban terhadap kapal pukat langga yang mencari ikan di kawasan sekitar 2 mil dari garis pantai. Kapal besar itu sangat meresahkan dan merugikan nelayan tradisional yang memang alatnya sangat terbatas. Tak hanya karena permintaan nelayan tradisional yang merasa dirugikan, dari hasil pemeriksaan, kapal-kapal itu ternyata tidak melengkapi Surat Izin Usaha Perairan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Kemudian, melanggar areal penangkapan ikan yang seharusnya GT atau ukuran tonase 30 ton ke atas hanya di izinkan mengambil ikan berjarak sekitar 12 mil, tetapi malah merapat di daerah tangkapan ikan nelayan tradisional. “Kasihan nelayan tradisional tidak akan mendapatkan ikan lagi, karena hanya menyisakan sampah. Lagi pula mereka mengurus SIUP dan SIPI itu di Bireuen yang merupakan salah alamat. Aturannya kan di Lhokseumawe,“ kata Danlanal. Akibat perbuatannya, tiga nahkoda yang menjadi tersangka dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan pasal 27 junto 93 dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara atau

denda Rp2 miliar. Ekses dari penangkapan itu, sejak 5 Juni 2008 ribuan nelayan pukat langga di Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Pusong, Lhokseumawe, mogok melaut. Sebagai bentuk protes para nelayan terhadap TNI AL yang menangkap tiga kapal pukat langga dan menahan tiga nahkoda kapal itu. Paska penangkapan, aktivitas nelayan lumpuh total. Seluruh nelayan yang mencari ikan di lautan lepas, merapat ke dermaga. “Kami akan menghentikan aktivitas perdagangan ikan di PPI Lhokseumawe. Nelayan juga akan menggalang solidaritas karena sebagian besar pedagang ikan di pasar Pusong adalah orang-orang nelayan pukat langga,” kata Panglima Laot Lhok Pusong, Rusli Yusuf, 5 Juni lalu. Soal SIUP dan SIPI, menurut Rusli, pihaknya sudah melaksanakan sesuai hukum adat laot yang dikeluarkan Dinas Perikanan Kabupaten Bireun. Pengurusan izin dilakukan di Bireun, karena Dinas Perikanan Kota Lhokseumawe mempersulit nelayan dalam proses pengurusan izin dimaksud. Dia juga membantah bahwa kapal yang ditangkap itu menggunakan pukat harimau. Pukat jenis itu sudah digunakan nelayan sejak dahulu kala, dan selama ini tidak pernah dipersoalkan. Rusli juga menyesalkan penangkapan itu yang membuat kerugian bagi kapal KM Seribu Dinar,

NANGGROE 11

Edisi 6 • Tahun I •Juni 2008

karena ikan yang ada dalam fiber (kotak penyimpan ikan) sudah membusuk. Anehnya lagi, dua ikan di dalam fiber juga raib. Kerugian rata-rata Rp2,2 juta per fiber. Padahal, KM Seribu Dinar saat ditangkap bukan sedang labuh ikan di kawasan garis pantai, tetapi hendak pulang dari melaut melewati rute lintas laut untuk merapat ke PPI. Mogok melaut ribuan nelayan di Lhokseumawe berlanjut hingga 6 Juni 2008. Meski Panglima Laot Aceh sudah turun tangan, namun pihak Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Lhokseumawe tetap menolak membebaskan tiga kapal yang ditahan. Buntutnya, ratusan dari ribuan nelayan di Lhokseumawe, 6 Juni 2008, mendatangi kantor Walikota Lhoskeumawe untuk membahas persoalan ditangkapnya tiga kapal pukat langga oleh TNI AL. Dalam pertemuan tersebut hadir Wakil Walikota Suadi Yahya, Sekjen Panglima Laot Aceh M Adli Abdullah, Mayor (Laut) Hendi mewakili Danlanal Lhokseumawe, Wakil Ketua Komisi B DPRK Lhokseumawe, Junaidi Arsyen, perwakilan dari Syahbandar Lhoskeumawe, Faisal Matriadi, dari universitas Malikulsaleh Lhokseumawe, dan ratusan nelayan pukat langga dan nelayan tradisional. Para nelayan meminta Pemko Lhokseumawe bertanggung jawab atas ditangkapnya tiga kapal pukat langga. Hal itu terjadi karena Pemko Lhoskeumawe mempersulit pelayanan kepada nelayan di daerah itu. Menyikapi protes itu, Wakil Walikota Suaidi Yahya langsung memerintahkan Kadis Perikanan dan Kelautan untuk mengubah paradigma birokrasi selama ini. Untuk meminta penangguhan penahanan tiga kapal pukat langga yang ditahan TNI AL, perwakilan para nelayanan menjumpai Danlanal Lhokseumawe Letkol (Laut) T

Andy Kriswanto. Para perwakilan nelayan yang diutuskan untuk menjumpai Danlanal, antara lain Sekretaris Jenderal Panglima Laot Aceh M Adli Abdullah, Wakil Ketua Komisi B DPRK Lhokseumawe, Junaidi Arsyen, Faisal Matriadi dari Unimal, Panglima Laot Lhok Pusong Rusli Yusuf dan beberapa nelayan kapal pukat langga serta nelayan tradisional. “Kedatangan kami kemari untuk mencari solusi agar pihak Lanal membebaskan tiga kapal pukat langga yang ditahan bersama nahkodanya,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRK Lhokseumawe Junaidi Arsyen Belum selesai Junaidi Arsyen berbicara, Danlanal Andi Kriswanto langsung “interupsi”. “Maaf, kalau bisa saya potong. Kemarin itu kan bapak (sambil menunjuk ke arah seorang nelayan tradisional-red) dan bapak (sambil menunjuk ke Panglima Laot Lhok Pusong Rusli Yusuf-red) yang ikut demo ke Danrem meminta kapal pukat langga ditangkap. Lha, sekarang kok datang ke saya minta kapal itu dilepas,” kata Danlanal. “Kemarin itu ada warga sipil memerintahkan anggota saya untuk membebaskan kapal pukat langga yang kami tahan di Pelabuhan Umum Krueng Geukuh. Warga sipil itu mengatasnamakan perintah saya. Anggota saya nelpon saya apa benar saya perintahkan membebaskan kapal itu. Saya katakan tidak ada, lha berani sekali warga sipil itu,” kata Danlanal dengan logat Jawanya yang kental. “Kalau sudah gondok, saya makan beuling ini,” tambahnya sambil memecahkan kaca lampu, lalu menyantap kaca itu bak kerupuk. Sekonyong-konyong, mata Junaidi Arsyen, M. Adli Abdullah, Faisal Matriadi, dan perwakilan nelayan yang duduk dalam pertemuan tersebut, terbelalak seakan tidak percaya dengan apa yang

foto-foto: Irman

Pertemuan nelayan dan muspida Aceh Utara

mereka lihat. Begitupun, Danlanal mengaku tetap akan membantu nelayan dengan cara mempercepat proses pelimpahan kasus penangkapan tiga kapal pukat langga dan nahkodanya ke pihak kejaksaan. “Kalau diminta lepas, ya, nggak bisa. Soal penangguhan, silahkan nantinya diminta pada pihak kejaksaan, kami tidak punya kewenangan memberikan penangguhan penahanan,” katanya. Dalam kesempatan itu, Faisal Matriadi dari Unimal juga sempat mempertanyakan kepada Danlanal terkait masih bebasnya beroperasi kapal pukat harimau asing di perairan Lhokseumawe yang tidak ditangkap oleh TNI AL. “Bagus pernyataan Anda itu. Ayo, tunjukkan di mana pukat harimau itu, kita sama-sama ikut patroli. Saya seret kapal pukat harimau itu kemari,” katanya. Setelah melalui proses panjang, akhirnya ribuan nelayan pukat langga di Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Pusong, Lhokseumawe, kembali melaut, pada 8 Juni 2008. Sementara mengenai nasib tiga

nahkoda (pawang) yang masih ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Lhokseumawe, akan dilakukan upaya penangguhan masa hukuman, dan kapal motor diambil kembali melalui pinjam pakai, setelah menjalani prosedur hukum yang berlaku. TNI AL meminta nelayan paling lambat, 10 Juni 2008, harus siap perizinan sementara untuk dijadikan pegangan hukum. Menurut Rusli, salah satu kesimpulan yang diambil dalam rapat rapat itu adalah menentukan tapal batas antara jarak lokasi mencari ikan nelayan pukat darat (perahu kecil) dengan pukat langga. Ia juga menyesalkan sikap Dinas Kelautan dan Perikanan Bireuen yang mengeluarkan izin asal-asalan. Mereka merasa tertipu dengan pelayanan dinas tersebut di Bireuen yang menipu dalam pengurusan SIUP dan SIPI, di mana biaya urus Rp500 ribu ternyata tak resmi dan bertentangan dengan Undang-undang nomor 31 tahun 2004 pasal 27 junto 93 tentang kelautan. Irman Ibra

Mesin vs Tenaga Manusia Menurut para nelayan tradisional, di Lhokseumawe sedikitnya terdapat 12 kapal pukat langga milik nelayan setempat. Sedangkan nelayan tradisional yang menggunakan boat pukat darat

atau boat jaring mencapai 200 unit. “Pukat harimau mini beroperasi siang malam, termasuk di daerah operasi kami,” kata sejumlah nelayan Desa Pusong. Anehnya, para nelayan me-

nolak disebutkan namanya. Secara tidak langsung mereka menunjukkan ketakutannya terhadap toke-toke kapal pukat langga. “Dulu, sepak-terjang pukat harimau mini (pukat langga) lebih dasyat lagi di perairan ini. Dulu banyak kapal pukat harimau mini dari Idi, Aceh Timur, dan dari Sumatera Utara. Aturannya, wilayah operasi mereka berjarak 5 mil dari pantai (per mil 1852 meter). Sudah ada surat perjanjian sejak tahun 1990-an. Tapi tetap dilanggar,” kata nelayan kecil itu. Boat jaring, dipakai oleh satu hingga dua nelayan. Selama ini, setiap dua kali beroperasi mendapat penghasilan Rp100 ribu. “Potong biaya modal; BBM 15 liter Rp60 ribu, konsumsi, pengadaan es batangan per boat 20-30 batangan, hingga ongkos angkut dari PPI Rp30 ribu. Keuntungan bersih paling maksimal Rp 20 ribu – Rp30 ribu. Kami hanya mmapu menangkap ikan kecil kualitas lokal seperti teri,” kata

seorang nelayan boat jaring. Sedangkan kapal pukat langga mampu menangkap ikan berkualitas ekspor, seperti ikan tairo atau tenggiri dengan harga jual Rp30 ribu per Kg, kerapu Rp36 ribu per Kg, Juwana Rp36 ribu per Kg, Tenggiri Bunga Rp25 ribu per Kg, Bawal Putih Rp54 ribu per Kg, Kerapu Hati Rp27 ribu per Kg, dan Koli Cantik Rp29 ribu per Kg. “Ikan-ikan itu kami kirim ke Medan. Toke di Medan mengekspor ke Singapura, Thailand, dan beberapa negara lain,” kata Alimuddin, seorang pedagang ikan di pasar tradisional Lhokseumawe. “Nelayan tradisional dengan pukat darat atau jaring paling jauh mampu beroperasi dengan jarak 250-300 meter dengan bibir pantai. Pukat darat ditarik dengan tenaga manusia, sedangkan pukat langga menggunakan kapal yang ditarik dengan mesin,” kata salah seorang nelayan Desa Pusong. Irman Ibra

CMYK

NASIONAL 12

Edisi 6 •Tahun I • Juni 2008

foto-foto: antara

Aksi mendukung dan menolak Ahmadiyah kian tajam dua pekan terakhir. Tak seperti keyakinan umat Islam pada umumnya, aliran yang berhulu di Pakistan ini meyakini Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, sebagai Imam Mahdi.

Nasionalisme

Mengorbankan Agama P

Mirza Ghulam

RO kontra tentang keberadaan Ahmadiyah terus mencuat di seluruh Indonesia. Aksi-aksi pengrusakankantor dan masjid Ahmadiyah terjadi di mana-mana. Tuntutan agar aliran tersebut dilarang berkembang di Indonesia, terus mencuat. Yang menentang adalah kelompok muslim yang mengaku tidak rela agamanya dinodadi ajaran sesat. Sementara yang membela adalah kelompok nasional yang merasa bahwa soal keyakinan adalah hak azasi manusia. Bagin kelompok kedua ini ada anggapan, soal sesat atau tidak, itu bukan urusan manusia. Yang penting hak sebagai pemeluk agama tetap dijalankan. Mereka berpedoman kepada UUD 1945 yang menyatakan bahwa “ warga negara Indonesia berhak memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing. “ Kelompok pembela Ahmadiyah inilah yang menggelar aksi demo di Monas, Jakarta pada akhir 1 Juni lalu. Mereka menamakan diri Aliansi

Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama (AKKB). Para anggota organisasi ini mengklaim sebagai kelompok nasionalis. Banyak di antara mereka non muslim. Ada pula tokoh gereja, pendeta dan lainnya. Acara itu katanya untuk memperingati hari Kelahiran Pancasila. Namun ada semacam agenda dukungan terhadap Ahmadiyah. Inilah yang menghadirkan kekecewaan dari kelompok muslim lainnya. Mereka menuding AKKB itu hanya sebuah kedok untuk menghancurkan Islam. “Mereka membawa-bawa semangat nasionalis, tapi mereka sesungguhnya ingin merusak Islam,” kata Habib Rizieq, tokoh Front Pembebasan Islam (FPI). Bersama dengan pendukungnya, Habib menggelar aksi di hari yang sama di Monas. Sejalan dengan FPI, kelompok Islam lainnya Hizbut Tahrir juga mendukung Habib. Kelompok ini menurunkan tim pengamanan sendiri yang mereka namakan Komando Laskar Islam. Panglimanya adalah Munarman, seorang pengacara yang cerdas, dan mantan Ketua YLBHI Jakarta. Buntut dari dua aksi itulah terjadi kericuhan. Munarman dituduh melakukan penganiayaan. Padahal ia mengaku diprovokasi oleh kelompok AKKB. Usai aksi, Munarman dinyatakan sebagai buronan. Sementara Habib sebagai pimpinan aksi, ditahan tiga hari setelah aksi. Munarman sendiri akhirnya

menyerahkan diri pada 9 Juni lalu, sehari setelah pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melarang penyebaran Ahmadiyah di Indonesia. Munarman memang pernah berjanji, ia akan menyerahkan diri ke polisi jika Ahmadiyah yang sesat itu dilarang beraktivitas di Indonesia. “ Mereka mengotori Islam. Saya akan terus menentang ajaran itu,” kata mantan Direktur LBH Banda Aceh ini. Ia bahkan rela berseberangan dengan seniornya Adnan Buyung Nasution yang merupakan salah satu pendukung AKKB. Dengan gaga Munarman pun menyatakan “ Saya bertanggungjawab penuh atas aksi di Monas itu. Mau dihukum pun saya siap. Silahkan saya ditahan, yang lain bebaskan. Saya yang menanggung beban ini semuanya.” Sejak menyerah, Munarman langsung dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan di sel Polda Metro Jaya bersama Habib Rizieq. Penahanan kedua tokoh Islam ini mendapat protes dari berbagai pihak. Setiap hari nyaris tidak pernah halaman Polda Metro tidak dihadang aksi demo. Tamu-tamu terus berdatangan mengunjungi Munarman dan Habib di dalam tahanan. Sementara para pendukung AKKB yang merasa dirinya ‘menang’ semakin angguh. Dukungan lembaga internasional terus mengalir ke kelompok itu. Kini mereka tengah

melakukan sosialisasi ke sejumlah daerah tentang kebebasan beragama. Ada agar massa terus mendukung Ahmadiyah yang nyata-nyata sesat. Merusak Islam adalah agenda tersembunyi kelompok ini. Nabi Baru Pengikut Ahmadiyah meyakini bahwa pada 1876 Mirza memperoleh ilham pertama dari Allah, saat dia berusia 40 tahun. Ketika itu ayahnya sedang terkulai koma. Ilham itu mengatakan ayah Mirza akan wafat setelah magrib dan itulah memang yang terjadi. ”Perintah Allah” itu terus berdatangan. Sejumlah ilham tersebut kemudian ditulis menjadi tazkirah, yang oleh sejumlah kalangan disebut sebagai kitab suci Ahmadiyah. Tak hanya menerima ”wahyu”, Mirza juga pemikir yang rajin menulis di surat kabar. Buku pertamanya berjudul Barahiyn Ahmadiyah. Buku itu berisi pembelaan terhadap Islam dari serangan Barat. Oleh para pengikutnya, Mirza lalu dianggap mujadid. Pengikutnya bertambah pesat. Sejumlah buku menyebutkan pada mulanya pengikut Mirza disebut Qadianiyah atau Mirzaiyah. Qadianiyah merujuk pada tempat Qadian, tempat tinggal Mirza dan Mirzaiyah merujuk pada namanya. Nama itu kemudian berganti menjadi Ahmadiyah. Buku Ahmadiyah, Keyakinan yang Digugat, menyebutkan nama itu muncul

CMYK

CMYK

NASIONAL 13

Edisi 6 • Tahun I •Juni 2008

ketika pemerintah Inggris, yang menjajah India, melakukan sensus penduduk, mewajibkan orang mencantumkan agamanya. Di Indonesia, Ahmadiyah masuk pada 1924. Saat itu dua orang mubalig Ahmadiyah, Maulana Ahmad dan Mirza Wali Ahmad, tiba di Yogyakarta dan diizinkan berpidato dalam muktamar ke-13 Muhammadiyah. Tahun berikutnya, mubalig Ahmadiyah lainnya mendarat di Tapaktuan, Aceh, dan mulai menyebarkan ajaran Ahmadiyah ke seluruh Sumatera. Dalam perjalanannya, Ahmadiyah pecah menjadi dua: Qadian dan Lahore. Yang pertama tetap mengakui kenabian Mirza, sedangkan yang kedua menolaknya. Nama Lahore dipakai untuk menandai kelahiran kelompok ini di Lahore, Pakistan. Di Indonesia, Ahmadiyah Qadian bergabung dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Adapun kelompok Lahore bergabung dalam Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berkalikali sudah mengeluarkan fatwa sesat untuk Ahmadiyah, terutama mereka yang Qadiani. Pada 1980, majelis itu menilai Qadiani sebagai aliran sesat. Kelompok Lahore tidak disebut-sebut dalam fatwa itu. Dalam fatwa Majelis yang terbit pada 2005, Lahore juga dinyatakan sesat. Pada tahun yang sama, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat merekomendasikan agar pemerintah melarang Ahmadiyah dari seluruh wilayah hukum Indonesia. Tapi pemerintah belum bersikap atas aliran itu. Sejak sikap anti-Ahmadiyah kian keras dua tahun terakhir, Departemen Agama memilih berdialog dengan petinggi Ahmadiyah, terutama dari aliran Qadiani. Petinggi aliran ini menyambut baik. Sepanjang 2007, dialog itu berlangsung tujuh kali. Dari reli dialog itu kemudian disimpulkan bahwa pengikut Ahmadiyah ingin diterima sebagai bagian dari komunitas muslim Indonesia. Pemerintah setuju dengan syarat para petinggi aliran itu kembali mengakui Muhammad sebagai nabi terakhir. Mungkin karena merasa tertekan, pemimpin Ahmadiyah lalu melunak

Munarman, Panglima Laskar Islam

dan menuangkan sikap mereka dalam 12 butir pernyataan. Di situ antara lain dijelaskan bahwa Ahmadiyah mengakui Muhammad Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir dan Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, pembawa berita gembira, yang bertugas memperkuat syiar Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Penjelasan itu ditandatangani pada 14 Januari 2008 dan diumumkan sehari berselang. Menteri Agama lalu membentuk tim khusus yang bertugas memantau pelaksanaan 12 butir penjelasan Ahmadiyah itu. Tim ini resmi dibentuk pada 24 Januari 2008 lewat Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2008. Setelah tiga bulan memantau, tim itu menyimpulkan bahwa Ahmadiyah tidak melaksanakan keputusan tersebut secara konsisten. Sementara itu, sejumlah petinggi aliran tersebut hakulyakin semua butir berjalan di lapangan. Perbedaan itu membuat semuanya kembali ke titik nol. Pada 16 April 2008, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat kembali menggelar rapat membahas Ahmadiyah. Hasilnya? Badan itu

memerintahkan Ahmadiyah menghentikan semua kegiatan. Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto, yang menjabat ketua badan itu, mensinyalir praktek ajaran Ahmadiyah sudah mengganggu ketertiban umum. ”Peringatan harus dilakukan lewat Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Kejaksaan Agung, dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama.” Badan itu mengingatkan para pemuka agama dan organisasi massa Islam agar menjaga ketertiban dan menghormati proses penyelesaian Ahmadiyah. Repotnya, tidak semua warga taat pada imbauan itu. Dini hari, Senin pekan lalu, sebuah masjid milik Ahmadiyah di Sukabumi, Jawa Barat, hangus dibakar sekelompok orang (lihat ”Hangusnya Masjid di Lembah Sejuk”). Kini sekitar 500 ribu pengikut di seantero negeri gundah-gulana. Para petinggi Ahmadiyah tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan. Mereka meminta bantuan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Mereka juga berusaha menyatukan langkah dengan menggelar pertemuan nasional di Bali pada 19 April 2008. Polisi sudah memberi izin, tapi ancaman yang berdatangan membuat rencana itu kandas. Kini harapan mereka tinggal satu: surat keputusan bersama Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Jika tiga pejabat itu menyetujui keputusan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat, tamat sudah riwayat Ahmadiyah. Massa Islam di lapangan tidak sedikit juga yang berdiri di belakang Ahmadiyah. Sejumlah organisasi massa dan lembaga swadaya masyarakat dikabarkan menggelar aksi simpatik untuk Ahmadiyah pekan ini. Selasa pekan lalu, 500 orang menggelar unjuk rasa di halaman pendapa Kabupaten Sukabumi, persis ketika Musyawarah Pimpinan Daerah Sukabumi sedang berunding soal Ahmadiyah.

Abah Tatan, koordinator forum orang miskin, mengecam pembakaran masjid di Sukabumi itu. Dia mendesak para petinggi yang sedang rapat agar menangkap para pelaku. Para santri wilayah Cirebon menuntut pemerintah bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran tersebut. ”Kami menolak keras aksi pembakaran masjid itu,” kata Solichin, Ketua Forum Komunikasi Alumni Keluarga Santri Wilayah Cirebon. Solichin menuding sikap pemerintah yang tidak tegas menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah. Dia menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil sikap. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengambil sikap. Pada 8 Juni lalu terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung. SKB tersebut menyatakan bahwa Ahmadiyah tidak boleh berkembang di Indonesia. SKB tersebut agak mengambang. Yang dilarang hanyalah penyebarannya. Ahmadiyah sendiri tidak dinyatakan sebagai agama terlarang. “Kalau dijalankan sendiri-sendiri, silahkan,” kata Jaksa Agung. “ Asalkan jangan disebarkan.” Tentu saja SKB ini kembali menuai polemik. Para petinggi Ahmadiyah melakukan perlawanan. Dengan didukung kelompok AKKB – yang dibelangnya ada tokoh agama lain — mereka mengadu kepada Dewan Pertimbangan Presiden. Di sana mereka diterima sejumlah anggota Dewan. Dalam pertemuan itu, petinggi Ahmadiyah berkeluh-kesah soal surat keputusan bersama tersebut. Mereka berharap Dewan memberi masukan kepada Presiden agar membatalkan penerbitan keputusan itu. Angin segar ditiupkan anggota Dewan Pertimbangan. ”Akan kami coba secepatnya mencegah keluarnya surat keputusan itu,” kata anggota Dewan bidang hukum, Adnan Buyung Nasution. Dia juga berjanji akan meminta Yudhoyono membatalkan SKB tersebut. Nini

CMYK

NANGGROE 14

Edisi 6 •Tahun I • Juni 2008

Pernah Singgah di Tapaktuan Seorang ulama Ahmadiyah pernah singgah dan menyebarkan Ahmadiyah di Tapaktuan. Dari sini kemudian berkembang ke seluruh Sumatera. Tapi, saat ini Ahmadiyah tidak terdengar di Aceh.

A

LIRAN Ahmadiyah telah menyebar di berbagai penjuru dunia. Di Pakistan, penyebaran ini sempat memunculkan perdebatan panjang. Ummat Islam melakukan protes keras terhadap mereka. Sebagai jalan keluarnya, akhirnya Pemerintah Paistan memutuskan bahwa Ahmadiyah bukanlah agama Islam. Karena tidak lagi dinyatakan sebagai Islam, aliran Ahmadiyah kini aman di Pakistan. Di Indonesia, tuntutan yang sama juga berkembang. Ada permintaan agar pemerintah meniru langkah Pakistan. “Sebaiknya dinyatakan bahwa mereka bukan agama Islam,” kata mantan menteri Hukum dan HAM Yusril Izha Mahendera. Dengan demikian, Ahmadiyah bisa bebas berkembang di In-

donesia dengan tidak lagi membawa-bawa Islam. Jika Ahmadiyah masih menganggap dirinya Islam, bagaimanapun, kata Yusril, warga Islam lain akan marah karena aliran Ahmadiyah jelas-jelas menyimpang dari Alquran dan Hadish. Aliran Ahmadiyah muncul dari

India yang dikembangkan oleh pendirinya Mirza Ghulam Ahmad. Aliran ini masuk ke Indonesia pertama kali pada 1924 dan berkembang di Pulau Jawa. Di Aceh, Ahmadiyah sama sekali tidak berkembang. Saat ini tdak pernah terdengar ada kelompok pengajian atau masjid

Ahmadiyah di wilayah ini. Tapi bukan berarti Ahmadiyah tidak pernah ada di Aceh. Justru perkembangannya di Sumatera diawali dari Aceh, yakni di Tapaktuan. Di bawah ini adalah kronologis berkembangnya Ahmadiyah di Indonesia, yang dirangkum dari berbagai sumber:

1889

Januari 1965

kegiatan Ahmadiyah di Indonesia.

Mirza Ghulam Ahmad mendirikan Ahmadiyah di Qadian, Punjab, India.

Presiden Soekarno menerbitkan UU Nomor 1/PNPS/ 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Ahmadiyah secara hukum mulai terdesak.

Desember 2005

1980

Agustus 2007

1908 Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia. 1914 Ahmadiyah pecah menjadi dua: aliran Lahore dan Qadian. Ahmadiyah Lahore tidak lagi mengakui Mirza sebagai nabi. Adapun Ahmadiyah Qadian tetap meneruskan ajaran awal Mirza Ghulam Ahmad. 1924 Dua orang mubalig Ahmadiyah Lahore, Maulana Ahmad dan Mirza Wali Ahmad, tiba di Yogyakarta, Indonesia. Mereka disambut dengan baik oleh komunitas Muhammadiyah dan diizinkan berpidato dalam muktamar ke-13 Muhammadiyah. Februari 1925 Seorang mubalig Ahmadiyah Qadian, Rachmat Ali, tiba di Tapaktuan, Aceh, dan menyebarkan Ahmadiyah di Sumatera. 1929 Muktamar Muhammadiyah ke-18 di Solo menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Anggota Muhammadiyah yang percaya pada kenabian Mirza Ghulam Ahmad memilih keluar dan mendirikan Gerakan Ahmadiyah Indonesia. September 1933 Tokoh Ahmadiyah Qadian, Abubakar Ayyub, berdebat terbuka dengan tokoh Persatuan Islam, A. Hassan, di Jakarta mengenai ajaran Ahmadiyah. Debat itu tidak menghasilkan kesepakatan apa pun. 13 Maret 1953 Organisasi Ahmadiyah Qadian, yakni Jemaat Ahmadiyah Indonesia, mendapat status badan hukum (Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor JA 5/23.)

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Juli 1981 Orang nomor dua dalam organisasi Ahmadiyah Qadian internasional, Mirza Mubarok Ahmad, cucu Mirza Ghulam Ahmad, datang ke Indonesia. Dia menemui warga Ahmadiyah di pelosok Jawa Barat. Agustus 1990 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia atas Pemimpin Redaksi Media Dakwah yang dinilai bersalah karena memuat foto Mirza Ghulam, dengan sorban berhiaskan ular kobra. 2000 Khalifah tertinggi Ahmadiyah Qadian, Mirza Thahir Ahmad, berkunjung ke Indonesia untuk menjadi pembicara di seminar International Forum on Islamic Studies. Di sela kunjungannya, Mirza sempat bertemu dengan Presiden Abdurrahman Wahid. September 2002 Permukiman warga Ahmadiyah di Pancor, Lombok, Nusa Tenggara Barat, diserbu pemuda setempat selama lima hari berturut-turut. Mei 2005 Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat mengadakan rapat terbatas di Kejaksaan Agung dan menyatakan Ahmadiyah—baik aliran Lahore maupun Qadian—sebagai ajaran menyimpang. Namun rekomendasi ini tidak disusul dengan penetapan surat keputusan bersama tiga menteri yang melarang

Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Menteri Agama Maftuh Basyuni memerintahkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Agama Atho Muzdhar berdialog dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Ada tujuh pertemuan sepanjang September 2007-Januari 2008. Pertemuan selalu dihadiri wakil dari Departemen Dalam Negeri, Markas Besar Kepolisian RI, dan Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. 15 Januari 2008 Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengumumkan 12 butir penjelasan yang memuat klarifikasi soal keyakinan Ahmadiyah mengenai kedudukan Nabi Muhammad SAW dalam teologi aliran itu. Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat menggelar rapat untuk membentuk tim evaluasi guna memantau pelaksanaan ke-12 butir penjelasan Ahmadiyah itu. 24 Januari 2008 Menteri Agama membentuk tim pemantau dan evaluasi pelaksanaan 12 butir penjelasan Ahmadiyah Indonesia. 16 April 2008 Setelah mengevaluasi selama tiga bulan, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat menyatakan ajaran Ahmadiyah tetap menyimpang dari akidah Islam. Badan ini juga meminta Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung segera mengeluarkan surat penghentian kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Fazri

NANGGROE 15

Edisi 6 • Tahun I •Juni 2008

Sidang Ajaib

Atu Lintang

Pembakaran dan pembunuhan anggota KPA di Takengon dianggap hanya kasus kriminal biasa. Seorang pelakunya bahkan hanya dituntut satu tahun penjara. Ada banyak kejanggalan dalam persidangan itu.

W

AJAH Mat bin As tertunduk lesu kala petugas keamanan menghadirkannya dalam sidang di Pengadilan Negeri Takengon awal Juni lalu. Remaja berusia 17 tahun ini seakan menjadi bintang pada hari itu. Ada puluhan pasang mata yang hadir menyaksikan sidang tersebut. Ketika jaksa penuntut umum Muhammad Radyan membacakan tuntutannya, sejumlah pengunjung langsung tersentak. Betapa tidak, seorang yang didakwa terlibat kasus pembakaran kantor KPA dan pembunuhan lima pemuda yang ada di dalamnya, ternyata dituntut satu tahun penjara. “ Apa, tuntutan satu tahun? “ ujar seorang pengunjung yang berada di luar sidang. Ia tidak habis mengerti, mengapa sebuah kasus pembunuhan berencana justru dituntut amat ringan. Malah ada yang menduga, bukan tidak dalam putusan hakim nanti, Mad hanya akan dihukum penjara selama 6-8 bulan. Jika ada pengunjung yang terkejut, sebaliknya Mad justru tampak tenang. Sejumlah media sempat memprediksikan para tersangka kasus pembunuhan itu bakal dihukum berat. Nyatanya yang dialami Mat tidak seperti itu. Tanpa banyak memberi komentar kepada wartawan, Mad berlalu dengan dikawal petugas keamanan. Mad tidak sendiri. Ada 24 orang lagi yang terlibat kasus yang sama dan kini sedang menanti persidangan. Mereka adalah orang-orang yang dituduh terlibat pembakaran kantor Komite Peralihan Aceh (KPA) di Desa Atu Lintang. Takengon pada Sabtu dinihari 1 Maret lalu. Tidak hanya rumah saja yang hangus terbakar, lima orang anggota KPA juga ikut terpanggang di dalamnya. Seorang lagi ditemukan sudah menjadi mayat tidak jauh dari lokasi itu. Peristiwa itu sempat menggegerkan Aceh. Sempat pula mencuat isu kalau anggota KPA dari daerah lain akan melakukan pembalasan. Namun kabar itu isapan jempol belaka. Tindakan kepolisian yang cepat akhirnya meredam berbagai rumor tentang pembunuhan tersebut. Namun bukan berarti pihak GAM diam. Para pentolan GAM menyampaikan aksi protes dan tuntutan agar kasus itu diusut tuntas. Polisi me-

Lokasi Pembunuhan Atu Lintang

mang bekerja cepat. Terbukti dalam dua pekan, 25 orang berhasil ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka. Dari semua tersangka itu, Mad yang paling muda. Yang lainnya oprang dewasa dan beberapa orang sudah berumur. Ada pula seorang kepala desa. Umumnya para tersangka adalah warga di sekitar lokasi kejadian. Sejak awal pengungkapan kasus ini memunculkan perdebatan di kalangan penagak hukum dan tokoh GAM. Pihak GAM menuding kalau aksi pembakaran itu merupakan bagian dari scenario untuk menggagalkan perdamaian Aceh. Pelakunya dituding sebagai kelompok milisi. Tragedi ini begitu menarik perhatian, karena merupakan yang paling hebat sejak terajutnya perdamaian Helsinki Agustus 2005. Kasus ini mengingatkan tragedi 3 Maret 2003, di mana terjadi aksi massa yang merusak kantor Pemantau perdamaian. Akhirnya proses perdamaian yang digalang Henry Dunant Center kala itu gagal total. Lain lagi dengan hasil penyidikan pihak kepolisian. Selama dalam pemeriksaan, sama sekali tidak ditemukan unsur politis di dalamnya. “Kasus itu kriminal murni,” kata Kapolda Aceh Irjen Pol Rismawan. Tuduhan adanya keterlibatan kelompok lain sebagai dalang, sama sekali tidak terungkap dalam pemeriksaan polisi. Mereka hanya memberi tiga kategori untuk para pelaku, yakni kelompok yang menyuruh melakukan, kelompok pelaku (ek-

sekutor), dan kelompok yang turut serta. Tidak dijelaskan kelompok mana yang paling banyak. Hanya saja, polisi tetap bersikeras kalau kasus pembakaran kantor KPA itu tidak terkait politik. Dalam proses persidanganpun, nyaris tidak ada kejutan. Dakwaan jaksa hanya mengarah pada kasus kriminal biasa. Padahal bisa dipastikan, para korban dianiaya lebih dahulu sebelum tewas terpanggang. Tuntutan satu tahun penjara kepada salah seorang terdakwanya tidak beda dengan kasus kekerasan biasa. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, sempat mempertasnyakan proses sidang Mad tersebut. Sebab, majelis hakim menyebab Mat sebagai anak-anak. Padahal menurut Koordinator KontraS Aceh, Asiah Uzia, anggapan itu tidak benar. “Hal ini menjadi rancu mengingat pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam aspek hukum pidana, dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak dalam hukum pidana adalah berumur 16 tahun, seperti yang tertera dalam pasal 45 KUHP,” ujarnya. Jika jaksa ingin mengunakan mekanisme anak dalam terminologi Undang-undang Perlindungan Anak, kata Asiah, maka seharusnya terhadap 24 tersangka lainnya juga harus dikenakan Undang-undang yang sama. Di manadisebutkan bahwa setiap orang yang menyuruh anak untuk terlibat dalam peristiwa yang mengandung kekerasan, diancam penjara 5 tahun dan/atau

denda 100 juta Rupiah. Itu sebabnya Kontras khawatir persidangan kasus Atu lintang itu akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum terhadap kasus kekerasan di Aceh. Mat sendiri hanya didakwa dengan pasal 340 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Setelah Mat, dalam waktu dekat akan menyusul 24 orang lagi yang akan disidangkan. Hingga sekarang situasi di Atu Lintang masih belum sepenuhnya aman. Para keluarga korban pembakaran itu merasa slit untuk kembali ke kampungnya, karena umumnya masyarakat disana tidak menyukai mereka. Walaupun mencuat seruan agar dilakukan islah antara kelompok anti dan pendukung GAM di sana, namun itu tidak menjadi jaminan bahwa Atu Lintang akan aman. Beberapa waktu lalu, empat keluarga yang anaknya tewas dalam pembunuhan itu menyampaikan pengaduan ke kantor DPR Aceh. Mereka mengadukan situasi desa yang belum aman. Bahkan mereka tidak bisa pulang. Sayangnya, pengaduan ini sampai sekarang belum tertangani. Kasus pembunuhan ini bermula dari perseteruan kelompok pemuda yang bergabung dalam KPA dan sekelompok pemuda lain dalam upaya memperebutkan penguasaan terminal di Takengon. Tak lama setelah kejadian itulah, kantor KPA kemudian dibakar massa. Qahar

CMYK

FIGUR 16

Edisi 6 •Tahun I • Juni 2008

Raisa Kamila

Berawal dari Catatan Harian Banyak gadis menjadikan buku catatan harian sebagai tempat menyurahkan semua isi hati. Masalah apapun akan ditumpahkan dalam buku harian, misalnya kegiatan rutin, impianimpian, sampai kesedihan setelah putus dari pacar. Tapi, berbeda bagi Raisa Kamila. Gadis manis kelahiran Banda Aceh, 15 Mei 1991 ini menjadikan buku catatan harian sebagai guru sekaligus wadah tempat dia belajar untuk menjadi seorang penulis. Dari buku catatan harian, dia kini menjelma sebagai gadis berprestasi. Pelajar kelas

dua SMA 1 Banda Aceh ini baru saja memenangkan lomba film dokumenter yang diselenggarakan Muslim Aid. Lebih hebat lagi, dia juga memenangkan lomba menulis cerita pendek yang dilaksanakan di saat bersamaan. Film berjudul “Perjalanan Pulang Rani Monika” karya Raisa Kamila dan Mifta Sugesti menjadi juara pertama lomba pada akhir 2007 tersebut. Film ini merupakan kisah nyata yang dialami pelajar korban tsunami. “Saya sendiri nggak nyangka film itu akhirnya keluar sebagai juara,” imbuhnya. Perjuangan Raisa dalam membuat film itu dituangkan juga dalam blog-nya. Penggarapan film yang menceritakan tentang kehidupan seorang pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), yang tinggal di satu barak pengungsian dan terus berjuang menghadapi segala tantangan hidup dalam melanjutkan pendidikan, digarap Raisa dengan penuh tantangan. Dalam waktu singkat, film itu akhirnya rampung, dengan bermodal handycam pinjaman dari Komunitas Tikar Pandan. Lebih mengejutkan. Saat penganugerahan hadiah, Raisa tak hanya menang di lomba film dokumenter. Dia juga meraih juara pertama lomba menulis cerita pendek. Judul ceritanya, “Sebuku Makale”, berkisah tentang kerinduan seorang gadis terhadap kekasihnya. Cerita ini berlatar kehidupan Tanah Gayo. Prestasi menulis membuatnya menonjol dalam lingkaran penulis muda di Aceh. Beberapa prestasi telah diraihnya sejak lama dan dimuat dalam beberapa media lokal dan nasional. Misalnya, ketika dia menulis tentang gelombang raya. Karyanya dimuat di sebuah harian nasional. Bukti bahwa bukan kacangan lagi. “Menulis

itu sangat mengasyikkan,” ujarnya. Raisa mengisahkan, ia mulai menulis sejak sekolah dasar, diawali dari kegemarannya menulis catatan harian dan membuat majalah kecilkecilan. Bakatnya didapati secara otodidak. Banyaknya koleksi buku milik orang tuanya di rumah juga diakui sangat membantunya. “Waktu kecil, ayah sering menyuruh saya membaca buku karya Pramoedya Ananta Toer,” katanya mengenang. Kemampuannya jangan ragukan lagi. Segudang prestasi pernah diraihnya baik di tingkat lokal maupun nasional. Mulai dari lomba mengarang di majalah Bobo, lomba surat perdamaian untuk Aceh, lomba menulis di Sekolah Dokarim dan masuk 20 besar lomba menulis diselenggarakan UNICEF, yang diikuti 2.000 peserta dari seluruh Indonesia. Raisa juga gemar melukis. Bahkan, penghargaan yang pertama kali didapatkannya pun berasal dari lomba melukis yang diadakan sebuah harian lokal di Aceh, saat dia masih duduk di kelas tiga SD. “Itu hal yang paling berkesan, dan akan selalu saya ingat,” ujarnya. Raisa sadar kemampuannya belum seberapa. Maka dia memilih Sekolah Menulis Dokarim, Banda Aceh, sebagai tempat mengasah bakat menulis. Sekolah itu berada satu payung dengan Komunitas Tikar Pandan, tempat Raisa meminjam handycam untuk meracik film dokumenternya. Dara yang sedang sibuk dalam mengurus organisasi Solidaritas Independen Kaum Muda Aceh (SIKMA) ini juga terpilih sebagai salah satu kandidat peserta program pertukaran pelajar ke Swiss, yang di fasilitasi AFS Year Program dan Youth Exchange and Study (YES). “Selain sibuk ngurus SIKMA, saya juga sedang bersiap-siap untuk berangkat mengikuti pembelajaran di Swiss,” imbuhnya. Terpilihnya Raisa sebagai salah satu kandidat pertukaran pelajar tidaklah mudah. Ia harus mengikuti serangkaian tes. “Tes yang paling berat saat wawancara kepribadian. Itu yang hampir membuat saya gagal. Yang diuji adalah mental,” sebutnya. Raisa berharap dapat belajar banyak di Swiss nanti. Sepulang dari sana,ia mengaku akan mencoba membagi pengetahuan yang dimilikinya kepada semua orang. “Saya merasa berhutang kepada masyarakat Aceh, yang telah membawa saya sehingga bisa belajar di Swiss,” ujar dara yang mengaku bercita-cita sebagai antropolog dan penulis ini. Harry Qamaruddin

CMYK

CMYK

FIGUR 17

Edisi 6 • Tahun I •Juni 2008

Herry Kiswanto

Tantangan Baru untuk Persiraja

Bola adalah satu hal yang tidak terpisahkan dari hidup laki-laki ini. Bahkan, ia rela meninggalkan bangku kuliah demi olah raga yang paling terkenal seantero dunia itu. Namanya Herry Koswanto. Di Indonesia, ia dikenal sebagai salah seorang legendaris sepak bola.

Herry dibesarkan di klub Pardedetex Medan. Tahun 1979 ia terpilih memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia. bermain di posisi libero. Di tahun 1987 ia berhasil membawa tim nasional juara Sea Games 1987 di Jakarta dan juara sub grup Pra Piala Dunia. Selama karirnya, ia telah Lima kali sukses membawa timnya juara kompetisi dan tiga kali juara piala liga Indonesia. Dan semasa karirnya ia hanya pernah mendapat sekali kartu kuning, ketika membela Krama Yudha Tiga Berlian melawan Pelita Jaya di era Galatama. Tahun 1993 Herry menyatakan diri gantung sepatu sebagai pemain bola. Sejak tahun 1997 ia lalu memulai karirnya sebagai pelatih. Prestasi gemilang yang pernah diraihnya sebagai pelatih antaranya membawa Persija ke semifinal di liga super Djarum Super Indonesia. Tim yang pernah diasuhnya adalah, Persija Lampung, Indosemen, PSSI Semarang, Persikabo Bogor,

Oprah Winfrey

Host Terkaya Pesona Oprah Winfrey sampai saat ini masih menyedot perhatian dunia. Di tengah kelesuan rating televisi dan sirkulasi majalah, dia tetap mampu menghasilkan USD 272 juta (Rp 2,5 triliun) untuk periode setahun lalu. Tak pelak, dia berada di posisi teratas dalam daftar 100 Selebriti Paling Berpengaruh versi majalah Forbes. Posisi kedua diduduki oleh bintang lapangan golf, Tiger Woods. Penghasilannya selama setahun lalu mencapai USD 115 juta (Rp 1,08 triliun). Posisi ketiga ditempati oleh Angelina Jolie. Meski penghasilan Jolie hanya USD 14 juta (Rp 131,5 miliar), ketenarannya tak tertandingi. Dia dinyatakan berhak berada di posisi ketiga. Suaminya, Brad Pitt, harus terpuruk di posisi

ke-10 dengan penghasilan USD 20 juta (Rp 187,9 miliar). Menanggapi pemberitaan soal kekayaan ini, Oprah hanya tersenyum-senyum. Ia me ngaku lebih banyak menghabiskan uangnya untuk kegiatan sosial ketim bang kepentingan pribadi. “Saya masih terobsesi mendirikan sekolah di negara-negara miskin,” katanya. Sebelumnya Oprah sudah punya sekolah di Afrika dan wilayah miskin di Amerika. Oprah adalah salah satu pendukung utama Obama dalam perebutan satu jatah dari Partai Demokrat untuk menuju kursi Presiden AS. Pengaruh dukungan Oprah sangat besar dalam mendulang suara bagi Barrac Obama hingga akhirnya bisa mengalahkan Hillary Clinton. Dit

PSS Sleman, serta Persmin Minahasa. Sepak terjangnya sebagai pelatih yang telah meloloskan banyak klub menjadi juara menarik perhatian pemerintah Aceh dan memintanya melatih Persiraja. Setelah sukses meloloskan klub Persmin Minahasa ke kompetisi Super Liga di musim 2007/2008 lalu, laki-laki yang biasa dipanggil Akang ini resmi dikontrak untuk jangka waktu satu tahun oleh klub Persiraja Banda Aceh, sebagai pelatih kepala di kompetisi Divisi Utama untuk musim 2008/2009. Nilai kontraknya Rp400 juta per tahun. dilengkapi fasilitas mobil dan tempat tinggal. “Saya mau bekerjasama dengan siapa saja, asalkan merasa cocok, serta mempunyai visi dan misi yang sama,” kata Herry. Bagi dia, tidak ada istilah pilihpilih klub. Tugas seorang pelatih adalah melatih, bukan memilih klub. “Lagipula saya lahir di Aceh, wa-

laupun saya keturunan campuran Sulawesi, Jawa dan Sunda. Jadi betul-betul Indonesia,” canda pria yang juga hobby olah raga renang dan tennis meja itu. Herry lahir di Kuta Alam, Banda Aceh, 25 April tahun 1955. Di bawah asuhan Herry, Persiraja telah melakukan seleksi terhadap seratus orang calon pemain baru. Tapi karena dianggap tidak memenuhi standar ia membubarkannya. Sedangkan pemain Persiraja sebelumnya rama yang sudah pindah klub. Terpaksa ia memutuskan memakai pemain luar untuk memperkuat tim tersebut. “Saat ini hanya enam orang pemain asli lokal,” kata dia. Lima pemain asing asal Kamerun, Liberia, Argentina dan Chili. Selebihnya dari Medan, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. “Tim ini saya bentuk dari nol. Inilah tantangan bagi saya,” tukas Herry. Mellyan

Iptu Elfiana

Surprise jadi

Kapolsek

15 April lalu, perempuan hitam manis ini dilantik menjadi Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Baiturrahman. Disana, ia membawahi 36 anggota kepolisian. “Saya sama sekali tidak menyangka akan menjadi Kapolsek, apalagi saya seorang perempuan. Ini sebuah surprise dan saya sangat bersyukur atas anugerah dan kepercayaan ini,” kata wanita kelahiran Aceh Besar, 21 Juli 1967 ini. Elfiana bergabung di kepolisian tahun 1987-1988, melalui jalur bintara. Pendidikan

polisinya diikuti di sekolah kepolisian Ciputat, Jakarta. Di tahun 2003, ia melanjut karirnya ke sekolah calon perwira (Secapa) di Sukabumi. Setahun disana, ia lulus sebagai perwira angkatan 30 Resume Angkabrata. Pengalaman dinas selama lebih kurang 20 tahun di kepolisian membuat perempuan ini sangat berhati-hati dan menghargai hidupnya. Bagi dia, kapolsek bukanlah jabatan sepele, meskipun posisi ini berada dalam tingkat terbawah struktut teritorial Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sebelum menjabat Kapolsek Baiturahman, Elfiana bertugas di unit PPA ( Pemberdaya Perempuan dan Anak ) Polda NAD. Dari tahun 2005-2008. “Saya selalu menanggani korban kekerasan dalam rumah tangga, maupun kekerasan biasa. Itu membuat

saya tahu akan kejamnya hidup,” ungkap anak pertama dari enam bersaudara pasangan Reubin dan (alm) Nurbiah. Sebagai kapolsek yang bertanggung jawab, ia tidak segan-segan untuk terjun langsung ke lapangan. “Polsek merupakan gardu depan polri dengan masyarakat,” kata dia. Setiap malam sabtu dan minggu ia selalu menyempatkan diri untuk ikut berpatroli bersama anggotanya. “Kepada semua masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban, baik lelaki maupun perempuan tidak perlu takut melopor ke polisi, apabila terjadi Sesuatu hal yang mengancam jiwa anda dan ketertiban umum ,” ujar Elfiana berpesan. “Berdoa dan berusaha, sekali tampil harus berasil ” itulah motto hidup Elfiana. Tahara

CMYK

WAWANCARA 18

Edisi 6 •Tahun I • Juni 2008

Drs. H Abdul Salam Poroh, Ketua KIP Aceh

“Pemilu Aceh Paling Rumit dibanding daerah lain” Di banding daerah lain di Indonesia, tugas menangani pemilu di Aceh barangkali relatif lebih sulit. Batapa tidak, di provinsi ini jumlah partai peserta pemilunya lebih banyak. Selain diikuti partai-partai dari pusat, partai lokal juga turut berkiprah. Kalau saja ada 40 partai nasional yang akan ikut pemilu tahun depan dan ditambah, katakanlah, 10 partai lokal, berarti sedikitnya jumlah partai peserta pemilu di Aceh mencapai 50 peserta. Dalam sejarah Indonesia, ini adalah jumlah peserta pemilu terbesar. Karena pesertanya lebih banyak, sudah tentu prosesnya lebih rumit pula. Apalagi kalau ditambah lagi dengan kewajiban baca Al quran bagi setiap calon anggota legislatif, sudah tentu masalahnya tidak ringan. Bayangkan, diperkirakan ada sekitar 4.000 para kandidat wakil

Apa saja proses yang sudah dilakukan KIP sampai sekarang? Sejak kami dilantik pada tanggal 24 Mei oleh Gubernur Irwandi Yusuf, pada hari itu, setelah pelantikan kami langsung berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pembekalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, disana saya dipilih sebagai ketua. Kemudian pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Juni, kami dipanggil lagi ke Jakarta untuk diberikan lagi pembekalan, tentu dalam bidang yang lain. Jadi setelah dilantik, kami sudah dua kali diberikan pembekalan untuk memantapkan tugastugas penanganan pemilu nanti. Setelah pembekalan itu kami langsung bekerja. Mempersiapkan tempat, membagi masing-masing tugas tujuh orang anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP), dan sekarang kita sudah mulai melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemilu. Sekarang ini kami sedang melaksanakan tugas pendataan pemilih. Memang sudah ada data-data awal dari Pilkada tahun lalu, tetapi saat ini ada terjadi perubahan-perubahan yang lain. Ada yang meninggal, ada

yang menjadi TNI atau Polisi, ada juga yang pensiun. Berarti KIP harus melakukan pendataan lagi? Ya, harus kita sesuaikan lagi, hingga nanti pada akhirnya lahirlah yang namanya daftar pemilih sementara. Untuk perbaikan-perbaikan itu waktunya sampai bulan November 2008. Baru kemudian lahirlah yang namanya daftar pemilih tetap. Waktunya itu sampai menjelang pemilu. Proses yang kita lakukan ini namanya pemutakhiran data. Sekarang sedang berjalan. Menyangkut verifikasi Partai Lokal? Kalau ditingkat pusat, yang dilakukan adalah verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum pusat. Kalau saya katakan pusat, disini artinya bukan Jakarta, tatapi tekanannya itu pada KPU. Untuk verifikasi partai lokal, verifikasi adminitratifnya itu dilakukan oleh KPU. Sedangkan yang kami lakukan di provinsi, kemudian di kabupaten itu namanya verifikasi faktual. Itu sudah kita mulai 13 Juni, hari terakhir. Parnas yang terakhir diverifikasi adalah Partai Merdeka.

rakyat yang akan bertarung pada Pemilu tahun depan. Kalau semua kandidat itu harus dites baca Al quran, sudah tentu bakal banyak masalah yang muncul kemudian. Ria-riak protes dari orang-orang yang tidak lolos tes akan mencuat di mana-mana. Setidaknya kondisi ini mengingatkan kita saat tes baca Al quran dalam Pilkada dua tahun silam. Tak heran jika anggota KIP harus bekerja keras untuk meminimal konflik yang mungkin terjadi. Anggota KIP Aceh berjumlah tujuh orang. Mereka adalah hasil penyaringan yang dilakukan DPR Aceh. Mulanya ada lebih 50 orang kandidat yang ikut tes. Setelah diseleksi beberapa kali, akhirnya hanya tujuh yang dilantik sebagai anggota pelaksana pemilu di Aceh ini. KIP Aceh diketuai oleh Abdul Salam Poroh. Ia terpilih secara aklamasi dalam sebuah rapat yang digelar pada 25 Mei lalu di Hotel Aston Vila Jakarta. Sebelum menjabat sebagai ketua KIP, jabatan terakhirnya adalah sebagai Sekretaris Dewan DPR Aceh. Berikut ini penjelasan Abdul Salam tentang masalah Pemilu di Aceh dan persoalan yang mungkin mereka alami:

Jadi itu sudah kita lakukan untuk partai politik. Istilah sekarang partai politik nasional (parnas), itu untuk membedakan antara parnas dengan partai politik lokal. Padahal kalau kita melihat peraturan yang ada, untuk partai nasional disebut partai politik saja, sedangkan yang lokal disebut partai politik lokal. Sesudah verifikasi ditingkat propinsi dilakukan, berkasnya akan dikirimkan ke kabupaten. Di kabupaten akan diverifiaksi lagi, tetapi tekanannya pada segi lain. Kalau di propinsi tekanannya itu pada pengurus, kantor. Kalau di kabupaten, tekannya itu pada KTA (kartu tanda anggota) dari partai itu. Verifikasi di tingkat kabupaten akan dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 24 juni. Itu yang menyangkut verifikasi parnas, kalau verifikasi partai lokal? Menyangkut verfikasi partai politik itu belum ada qanun, dan hari ini masih dibahas. Insya Allah kalau qanun ini sudah selesai dibahas, dan sudah disahkan menjadi qanun, kemudian diundangkan dalam lembaran daerah, baru kita mulai veri-

fikasi untuk partai politik lokal. Qanun belum selesai, apa itu tidak menghambat kerja KIP? Kita tidak bisa berbicara begitu. Kalau misalnya memang menghambat, lalu apa yang mau kita katakan? Lalu kalau dikatakan tidak menghambat, kita juga tidak berbuat apa-apa. Namun kemudian, akibat dari itu pergeseran waktu pasti terjadi. Kita sudah laporkan ke KPU, bahwa kalau di Aceh ini terjadi pergeseran waktu, khusus yang menyangkut dengan verifikasi partai politik lokal. Kita sudah kirimkan surat kesana (KPU). Saat ini kita terus melakukan apa-apa yang mungkin kita lakukan. Karena di dalam qanun, sebagai aturan pelaksananya, itu akan keluar enam peraturan KIP Propinsi, dan lima keputusan KIP Propinsi. Itu sudah kita buat, draftnya sudah ada. Itu untuk mengantisipasi kelambatankelambatan kedepan nantinya. Begitu nanti qanun sudah disahkan, kita langsung mulai melakukan tugas-tugas kita. Misalnya mengumumkan, memberitahukan, membuat formulir.

WAWANCARA 19

Edisi 6 • Tahun I •Juni 2008

Untuk partai nasional, ada berapa partai yang diverifikasi? Yang sudah kita terima berkasnya ada 12 parnas, itu sudah kita verifiakasi. Jadi itulah beberapa yang sudah kita lakukan. Semua kegiatan pemilu ini, sampai dengan hari pemungutan suara nantinya, itu semua sudah ada tahap-tahapnya, dituangkan dalam peraturan KPU No 9. Sudah terjadwal dengan sedemikian rupa, tinggal melaksanakan saja. Soal penjaringan anggota KIP di daerah, sampai kapan prosesnya? Itu dalam operasioal di tingkat kabupaten. Memang di tingkat kabupaten sampai hari ini itu masih terus dalam proses. Itu wewenangan DPRD, bukan wewenanng kami. Itu bisa dilihat dalam qanun No 7 pasal 14. jadi anggota KIP itu dilantik oleh DPR. Sebelum KIP yang baru dilantik, anggota KIP atau KPU lama itu masih menjalankan tugas mereka seperti biasa. Ada klausula yang seperti. Jadi bagi daerah yang belum dibentuk KIP baru, KIP lama yang bertugas, sampai terbentuknya KIP baru. Tapi untuk Aceh ada kecualinya, yaitu untuk Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Subulussalam. Kenapa? Karena disana ada pemilihan bupati (Pilkada). Untuk daerah itu, sebelum dilakukan pemilu, ada pemilihan bupatinya. Sekarang baru ada dua daerah yang sudah diangkat anggota KIP yang baru. Dari 23 daerah, dua yang sudah diangkat KIP yang baru, lainnya belum. Sekarang masih pada tahap penjaringan-penjaringan, fit and propertest dan sebagainya. Terlambatnya penjaringan anggota KIP, apa itu tidak memperlambat kerja-kerja KIP? Tidak, karena memang sudah ada batas waktunya, yaitu sampai tanggal 5 Juli nanti. Sampai pada tanggal itu, seluruh KIP di daerah harus sudah terlantik. Makanya saya katakan ini masih terlambat. Kendala yang selama ini dihadapi KIP? Memang ada kendala, isitilahnya kendala tradisional. Misalnya kantor. Sekarang kantor yang kita tempati ini kan dulunya kantor KIP, sedangkan KPU kantorya itu di Geuceu. Nah sekarang, KPU dan KIP sudah bergabung kantornya. Jadi dalam satu kantor ada dua bagian. Yang dulunya cuma 23 orang, sekarang sudah menjadi 56 orang. Ya jadinya kan agak sempit. Kami berharap dan sangat bersenang hati, apabila bapak gubernur mau memberikan kantor itu (bagian belakang kantor arsip-red). Kantor yang ditempati sekarang juga kantor arsip. Kalau bapak gubernur mau memberikan kantor itu kami sangat bersyukur, karena memang sudah sangat representatif. Suasana kantor yang begini akan menghambat kerja KIP? Tidak. Tapi itu sebagai kendala. Walaupun tugas KIP kedepan memang sangat berat, tapi ini tidak menghambat. Cuma kan akan lebih bagus, kalau kantornya bisa lebih luas. Kalau untuk menghambat kerja saya rasa tidak. Kendala yang lainnya? Sepertinya sekarang ini belum terasa. Karena pemilu kan masih sembilan bulan lagi. Yang sedikit

terasa, ya soal qanun verifikasi itu yang belum selesai dibahas. Begitu ini selesai dibahas, semua prosesnya sudah bisa dijalankan. Sudah bisa berlari kencang. Kalau sekarang ini masih menghambat tugas-tugas kami, karena belum ada qanun. Dilihat dari kerjanya, sepertinya ke depan tugas KIP ini akan terasa begitu berat? Bagi saya ini sudah biasa. Karena sudah biasa kerja berat. Apalagi anggota KIP sekarang banyak yang masih muda-muda, energik. Tinggal kita gerakkan dan beri semangat. Dengan begitu kesulitan-kesulitan yang diprediksi oleh banyak orang insya Allah akan bisa diatasi. Memang kalau dibandingkan dengan nasional, KIP di Aceh memang tugasnya agak berat. Kalau di daerah lain tugas lebih ringan, karena di propinsi lain kan tidak ada parlok. Sedangkan di Aceh, ada parlok yang menjadi pekerjaan rumah bagi kami. Jadi gak salah orang menilai bahwa tugas KIP ini memang berat. Soal waktunya yang sempit? Akan kita coba sebaik mungkin. Tahapan-tahapannya kan sudah ada. Contoh, di kabupaten-kabupaten sekarang ini kan sedang dibentuk KIP kab/kota. Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sudah pengumuman, ada yang baru fit and propertes, macam-macamlah. Tetapi pada tanggal 5 Juli, semua itu harus sudah selesai. Begitu juga menyangkut soal verifikasi, nantinya sesuai jadwal yang sudah ditentukan, semua itu harus sudah selesai. Dengan kondisi seperti sekarang, jadwal itu akan dapat dicapai dengan baik? Akan kita usahakan. KIP juga harus mengeluarkan sejumlah aturan, apa itu sudah selesai dibahas? Jadi KIP memang dibebankan untuk mengeluarkan aturan. Kalau yang terkait dengan qanun ada enam aturan yang harus dibuat. Kemudian ada lima keputusan. Semua itu sudah

ada draftnya, tinggal menunggu qanun selesai dan diundangkan dalam lembaran daerah. Satu hari setelah itu, kami sudah mengesahkan aturan-aturan itu. Sekarang ini kita menunggu induknya disahkan dulu. Karena memang sesuai dengan aturannya, bahwa tanggal aturan-aturan yang dibuat oleh KIP itu tidak boleh lebih dari tanggal disahkannya qanun. Jadi draftnya semua sudah selesai, tinggal diberi tanggal, lalu saya tandatangani. Aturan-aturan yang dibuat KIP memuat tetang penjabaran pasal-pasal yang ada dalam qanun. Ada kemungkinan aturan-aturan itu akan berubah? Tidak. Kalaupun ada mungkin hanya pada redaksi katanya saja, menyangkut materinya semua sudah fit. Lalu bagaimana Anda melihat potensi konflik dalam pemilu ke depan? Kalau itu tidak bisa saya ramalkan, dan mudah-mudahan tidak. Semua orang bisa membaca sendiri tentang itu. Seperti Pilkada lalu, orang bilang Pilkada akan rusuh dan segala macam, tapi kenyataannya kan tidak, semuanya sukses. Soal Partai Lokal, dari 12 yang lolos administrasi, menurut Anda berapa jumlah partai yang berpeluang ikut dalam Pemilu nanti? Saya pribadi yakin semua parlok bisa ikut pemilu, tapi kondisinya bisa saja berubah. Keyakinan saya ini muncul karena didasarkan waktu yang dibutuhkan KIP dalam melakukan verifikasi. KIP hanya perlu waktu beberapa hari saja untuk menyelesaikan tugasnya lalu melaporkan hasil verifikasi tersebut kepada Komite Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, sampai batas waktu 5 Juli 2008. Logikanya begini, kalau verifikasi terhadap 12 partai nasional di tingkat provinsi bisa selesai dilakukan dalam dua hari, berarti untuk verifikasi terhadap parlok juga tidak membutuhkan waktu yang lama. KIP akan berkerja keras mengejar sisa waktu.

Mekanisme verifikasi yang dilakukan KIP bagaimana? Verifikasi sudah kami lakukan sejak 12 Juni lalu. Benar baru 12 dari 35 partai politik berbasis nasional yang kami verifikasi. Mereka adalah partai yang telah dinyatakan lulus verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. Untuk pelaksanaan verifikasi faktual terhadap 12 parpol, KIP telah membentuk dua tim, dimana masing-masing tim akan memverifikasi enam parpol. Setelah verifikasi ditingkat provinsi selesai, pada 14-27 Juni verifikasi faktual terhadap parpol itu dilanjutkan di tingkat kabupaten/ kota oleh KIP kabupaten/kota masingmasing. Kita Rencanakan hasil verifikasi faktual terhadap parpol ditingkat provinsi dan kabupaten/kota akan selesai sesuai jadwal. Sehingga dalam durasi waktu 26-28 Juni ini, kita sudah bisa menyerahkan hasilnya ke KPU pusat. Bagaimana dengan Partai nasional lainnya? Menurut ketentuan, ada 16 partai nasional yang tidak perlu lagi menjalani proses verifikasi. Ke-16 parpol itu terdiri dari tujuh parpol yang memenuhi pasal 315 Undangundang (UU) tentang Pemilu dan sembilan parpol yang memenuhi pasal 316 UU yang sama. Umumnya mereka partai besar yang sudah memiliki kursi di DPR RI. Verifikasi Partai lokal bagaimana? Untuk verifikasi partai lokal akan kami lakukan setelah qanun Partai Lokal disahkan oleh DPR Aceh. Kita baru mendapat kabar bahwa qanun itu sudah disahkan pada 13 Juni lalu. Dengan demikian tampaknya kami sudah bersiap-siap akan bekerja. Qanun itu adalah dasar kami untuk melakukan verifikasi. Untuk parlok kita hanya mempunyai satu dasar hukum yaitu qanun. Karena itulah, untuk melakukan verifikasi terhadap parlok tidak akan bisa berjalan tanpa ada qanun sebagai payung hukum. Qahar

SOSOK 20

Edisi 6 •Tahun I • Juni 2008

Sejarah Baru Menanti AS

Barack Obama melewati satu tahap penting untuk mengukir sejarah sebagai presiden kulit hitam pertama AS. Ia akan bersaing dengan kandidat Partai Republik John McCain. Keduanya kini masih mencari calon wakil.

D

ENGAN dukungan suara yang telah melampaui batas minimal 2.118,Obama dengan gemilang menyatakan kemenangannya dalam pertarungan nominasi Partai Demokrat. Senator kelahiran Hawaii berusia 46 tahun itu mengalahkan Senator Hillary Clinton setelah pertarungan panjang selama lima bulan terakhir. Kemenangan Obama atas nominasi Partai Demokrat ini merupakan sejarah baru bagi seorang kulit hitam dalam mencapai tahapan tertinggi dalam proses Pemilu AS yang panjang dan melelahkan. Sejumlah tokoh kulit hitam lain seperti Jesse Jackson, Alan Keyes, Carol Moseley Braun,dan Al Sharpton belum pernah melewati tahap nominasi partai seperti dilalui pria yang pernah bersekolah di Menteng, Jakarta Pusat itu. Dalam pidato kemenangannya

di Xcel Energy Center di St Paul, Minnesotta, Obama mengajak seluruh pendukung Demokrat untuk bersatu menghadapi calon presiden Partai Republik John McCain November mendatang. “Hari ini,saya berdiri di depan Anda dan saya katakan bahwa saya akan menjadi calon dari Partai Demokrat untuk pemilihan Presiden AS,” tambahnya. Obama juga mengajak seluruh pendukung Demokrat melakukan perubahan secara besar-besaran dalam kebijakan negara. “Sudah waktunya bagi kita membuka lembaran baru meninggalkan kebijakan lama,” ujar suami Michelle ini di depan 17.000 pendukungnya. Menurut perkiraan MSNBC, Obama saat ini telah meraih 2.122 delegasi. Ini berarti dia telah melampaui batas minimal jumlah delegasi yang dipersyaratkan Partai Demokrat, yakni 2.118 delegasi. Sementara Hillary memperoleh 1.925 delegasi. Pidato Obama disampaikan bersamaan dengan berakhirnya pemilihan pendahuluan di South Dakota dan Montana yang digelar sehari sebelumnya. Pemilihan di dua negara bagian itu merupakan yang terakhir

sejak Obama dan Hillary memulai persaingan 17 bulan silam.Hasil penghitungan menunjukkan, Obama mengandaskan Hillary di Montana dengan 60% lawan 40% suara. Sementara Hillary unggul di South Dakota dengan 55,5% lawan 44,5% suara. Stretegi Kampanye Dalam kampanyenya nanti, Obama akan banyak menyerang kebijakan pemerintahan Republik yang melancarkan perang di Irak dengan menghabiskan dana miliaran dolar AS selama lima tahun terakhir. Obama secara langsung menyerang pernyataan McCain yang akan mempertahankan tentara AS di Irak selama mungkin, bahkan hingga 100 tahun ke depan. Dengan kondisi ekonomi AS yang terpuruk sekarang ini, Obama mengatakan anggaran perang tersebut akan sangat bermanfaat untuk membenahi kondisi kehidupan rakyat AS.Dia berjanji akan membenahi kondisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat AS dengan menarik pasukan AS dari Irak secara bertahap. Senator dari negara bagian Illinois ini cenderung untuk menyerahkan kembali pemerintahan Irak kepada rakyat Irak sendiri. Di lain

kesempatan, Obama memuji Senator Hillary Clinton yang akhirnya secara jujur mengakui kekalahannya. Hillary bahkan mengatakan ia akan mendukung penuh Obama dalam kampanye November mendatang. ”Saya bertekad menyatukan partai kita sehingga kita lebih kuat dan lebih siap dari sebelumnya untuk merebut kembali Gedung Putih pada November,” kata Hillary yang disambut teriakan pendukungnya di New York City. Pidato itu merupakan gambaran kalau persaingan Hillary dan Obama sudah berakhir dan Hilary mengaku siap mendukung kampanye Obama. Siapa yang akan mendapingi Obama sebagai kandidat wakil presiden nanti? Ini yang masih menjadi tanda tanya. Nama Hillary memang sempat muncul sebagai salah satu kandidat yang akan disandingkan dengan Obama. Namun di samping itu masih banyak pula nama lain yang dianggap idel sebagai wakil. Ini tentu bukan tugas ringan, sebab lawan yang akan dihadapi Obama adalah seorang politi yang sudah matan dalam lapangan politik. John McCain telah lebih 30 tahun berkesimpung dalam Partai

SOSOK 21

Edisi 6 • Tahun I •Juni 2008

Republik. Usianya saat ini sudah 71 tahun, bandingkan dengan Obama yang masih 45 tahun. Oleh sebab itu, Obama jelas membutuhkan wakil untuk memperkuat perolehan suaranya. Hillary memang masuk dalam daftar salah satu calon wapres yang tengah dipertimbangkan, meski belum final. Nama nama lainnya yang kuat adalah Senator Joseph Biden dari Delaware, Gubernur New Mexico Bill Richardson, dan Senator Sam Nunn, pakar pertahanan militer di senat AS. Walau pemilihan presiden baru akan berlangsung lima bulan lagi, namun persaingan keras antara Obama dan McCain sudah mencuat ke permukaan. Dalam beberapa pernyataannya, John McCain acap kali melancarkan kritik kepada Obama. Dia menuding Obama seorang dengan ideologi liberal yang gagal. ”Saya sudah beberapa tahun mengamati dan saya terkejut seorang pria muda terlibat dalam banyak ide-ide yang gagal,”kata McCain. ”Seperti orang-orang sebelumnya, dia menilai pemerintah merupakan jawaban bagi semua masalah, karena itu pemerintah harus menggunakan seluruh sumber daya dan membuat keputusan untuk kita,” tambah McCain dalam pidato paling keras saat Obama memenangi nominasi Demokrat. McCain terus menyatakan bahwa dirinya berbeda dengan Presi-

Obama kecil (kanan) bersama ayah tirinya Soetoro, Ibu kandungnya Ann Dunham dan Maya Soetoro saat di Jakarta

den George W Bush. Pernyataan itu untuk melawan kampanye Obama yang menyamakan Senator Arizona itu dengan Bush. Penasihat Obama menilai McCain telah mengalami kekalahan di babak pertama dengan bereaksi seperti. Obama sendiri masih terus melakukan beberapa pendekatan dengan politisi dabn tokoh masyarakat di Amerika Serikat. Ia terus menggali isu-isu penting yang akan diusungnya dalam kampanye mendatang. Adiknya Maya Soetoro ikut mendukungnya dalam

kegiata kampanye dalam bentuk lain. Isu yang berkembang di Amerika saat ini adalah ekonomi dan Irak. Jika dua tahun lalu isu Irak masih menjadi isu sentral pemilu dan politik, ekonomi AS saat ini tengah memburuk akan menjadi tema penting kampanye kedua kubu. Karena itu, Obama merencanakan akan memulai kampanye di North Carolina dengan tema ekonomi, termasuk upaya mengatasi kenaikan harga BBM yang tinggi.

Sampai Juli ini, Obama akan mengusung tema ekonomi ke seluruh AS untuk merebut simpati dari kelas menengah yang sangat terpukul oleh kenaikan harga BBM. North Carolina belum pernah dimenangkan Demokrat sejak pemilu 1976. Begitu juga dengan Virginia yang pekan lalu dikunjungi Obama. Dari North Carolina, Obama akan membidik Missouri yang juga menjadi basis kekuatan Republik dalam pemilu presiden. Rizanul

Obama dan Indonesia D

ALAM sejarah pemilihan presiden di Amerika Serikat, baru kali ini kehangatannya terasa amat kental di Indonesia. Kehadiran Barack Obama sebagai kandidat yang diunggulkan Partai Demokrat hangat dibicarakan di sejumlah pelosok tanah air. Obama Fans Club malah sudah terbentuk di Jakarta yang sebagian besar anggotanya mengaku cukup dekat dengan kandidat presiden berkulit hitam itu. Tidak jelas apakah Obama juga kenal dengan mereka atau tidak. Tentu ada alasan mengapa penggemar Obama di Jakarta itu mengaku tertarik mendukung kandidat presiden dari Partai Demokrat. Alasannya, sebab Obama pernah tinggal selama dua tahun di Jakarta. Bahkan ia sempat sekolah di Menteng. Ia masih punya banyak teman kecil yang tinggal di Jakarta. Teman-teman sekolah Obama inilah yang kemudian menggagas terbentuknya komunitas pendukung Obama di Indonesia. Kumpul-kumpul pendukung itu berawal dari komunitas dunia maya, yaitu facebook. Jejaring sosial ini dalam waktu singkat mengajak ratusan orang Indonesia mendukung Barack Obama. Dari dukungan di dunia maya, berlanjut pada ”kopi darat”. Dari pribadi-pribadi yang tidak saling mengenal, komunitas ini memiliki semangat yang sama: Indonesia for Obama dan punya semangat berkumpul. Mereka membawa poster dan pernak-pernik bertuliskan ”Yes We Can” dan ”Change We Can Believe In Obama ’08”. Enda Nasution, sang penggagas jejaring sosial ”Indonesia for Obama”, berharap semangat Obama sebagai tokoh muda kelahiran 4 Agustus 1961 itu dapat menular ke Indonesia. Sebab, calon presiden Indonesia pada pemilihan presiden

tahun 2009 adalah tokoh yang sudah berumur sekitar 60 tahun. ”Sebagai orang muda, kita berharap ada tokoh muda Indonesia, seperti Obama, yang berusia 47 tahun dan berani maju sebagai calon presiden,” kata Enda, yang juga dikenal sebagai blogger. Agus Hamonangan, seorang moderator milis mengungkapkan, ada kebanggaan ketika banyak orang membicarakan masa kecil Barack Obama yang pernah tinggal di Jakarta. Sejarah ini dapat membuat nama Indonesia selalu ikut disebut-sebut. Dalam sejarah pemilihan presiden AS, memang baru kali ini nama Indonesia disebut-sebut media massa. Banyak orang ingin tahu latar belakang keluarga Obama yang multikultur dan multiras. Bahkan, keluarga Obama melambangkan keberagaman AS. Barack Obama dilahirkan di Queen’s Medical Center di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, dari pasangan Barack Hussein Obama Sr, ekonom lulusan Harvard asal Kenya, dan Ann Dunham dari Wichita, Kansas, Amerika Serikat. Ketika Obama dilahirkan, kedua orangtuanya adalah mahasiswa di East-West Center di Universitas Hawaii di Manoa. Namun, saat Obama berusia dua tahun, orangtuanya bercerai. Ayahnya kembali ke Kenya, hanya sempat bertemu sekali dengan anaknya, sebelum meninggal dunia pada tahun 1982. Ann Dunham kemudian menikah lagi dengan Lolo Soetoro, mahasiswa EastWest Center dari Indonesia. Saat berusia enam tahun, Obama pindah ke Jakarta. Ann ikut suami keduanya, Lolo Soetoro. Dari perkawinan itu lahirlah Maya Soetoro, yang tidak lain adik Obama lain ayah. Namun, empat tahun

kemudian, tahun 1971, Obama meninggalkan Jakarta, tinggal bersama kakeknya di Hawaii. Para sahabat dan guru Obama di SD Menteng Jakarta Pusat mengaku bangga kepada Barack Obama. ”Saya pikir bukan hanya saya, tetapi semua orang Indonesia bangga kepadanya karena dia pernah tinggal di Indonesia,” kata Cut Citra Dewi, sahabat Obama satu kelas di SD Menteng, seperti dikutip Reuters. ”Kami akan selalu berdoa untuk Obama dan berharap dia berhasil menjadi presiden AS. Kita saat ini menghadapi krisis global dan kita berharap jika Obama menjadi presiden, dia mampu mengatasi situasi ini. Tak ada lagi perang,” ungkapnya. Para sahabatnya saat bersama di bangku SD Menteng menceritakan, Obama kecil sangat suka menggambar karakter kartun. Mereka berharap Obama menjadi presiden AS dan ini akan memperkuat hubungan Indonesia dengan AS. Salah seorang guru Obama di SD Menteng, Effendi, mendoakan Obama. Sosok Obama memang cukup memukau publik. Dia adalah calon presiden AS yang berhasil memanfaatkan kecanggihan teknologi internet, baik untuk publikasi maupun menggalang donasi bagi kampanyenya.

Maya Soetoro, adik Barack Obama

Obama memiliki dua putri dari pernikahannya dengan Michelle. Sedangkan ayah tirinya yang dulu di Jakarta telah meninggal dunia. Adiknya Maya Soetoro kini hidup di Honolulu, mendukung kampanye Obama. Rizanul

CMYK

EKONOMI 22

Edisi 6 •Tahun I • Juni 2008

Derita Hidup Orang Pining

Banjir bandang di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, dua tahun lalu, menghancurkan hampir semua sawah dan kebun warga. Hingga kini belum diperbaiki. Akibatnya, warga mulai merambah hutan. Ada juga yang bertani ganja

B

ENCANA alam, terutama banjir bandang, agaknya sudah menjadi langganan warga Pining. Hampir setiap tahun daerah ini selalu kedatangan bencana alam tersebut. Tidak jarang sampai memakan korban. Kecamatan Pining berjarak sekitar 40 km dari Blangkejeren, ibukota gayo Lues. Akses ke wilayah itu masih sangat sulit. Hanya sepeda motor yang bisa digunakan untuk menembus desa-desa pedalaman. Akibatnya, ketika bencana datang, bantuan pasti lambat sampai. Ketika kampanye Pilkada dua tahun lalu berlangsung, para kandidat Bupati berlomba-lomba menjanjikan pembangunan di kecamatan ini. Sektar 1.500 jiwa penduduk Pining menyambut hangat janji tersebut. Namun setelah terpilih, hingga sekarang tidak tampak program pemerintah yang menonjol di wilayah pedalaman ini. Bahkan bencana alam hebat

yang terjadi dua tahun silam, sampai sekarang belum teratasai dengan baik. Banyak rumah penduduk yang belum diganti. Ratusan hektar kebun sawah penduduk terbengkalai karena tertimbun longsoran batu dan lumpur akibat banjir bandang tersebut. “Sebanyak 90 persen lahan sawah di Pining rusak berat,” ujar Aman Jarum, tokoh masyarakat serta relawan pemerhati lingkungan di daerah itu. Jika tak segera direhab segera, Aman yakin, warga akan melakukan tindakan pelanggaran hukum. Bisa saja mencuri kayu atau menanam ganji. “Sekarang saja sudah banyak yang melakukannya,” kata Aman. Jalan ke Pining pun memang sangat memprihatinkan. Hampir semua jembatan yang ada di jalan menunju desa itu dalam kondisi kritis. Tak mengherankan jika harga kebutuhan pokok di Pining melonjok hingga 20 persen di banding kota lain di Gayo Lues. Dalam catatan Pemerintah Aceh, kecamatan ini termasuk miskin dan tertinggal. Beberapa pemuda desa mencoba bekerja sebagai buruh bangunan. Tapi penghasilan mereka sulit dikatakan cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Gaji buruh bangunan di kecamatan itu hanya Rp 30 ribu per hari. Abdul Karim misalnya, selain bekerja sebagai petani, ia menyambi

pula sebagai buruh bangunan. Dengan penghasilan itupula ia harus membiayai tiga anaknya sekolah di SD dan SMP. Tidak jarang ia harus meminta beras kepada tetangga. “Habis mau apa lagi,” katanya. Rekan-rekan Karim ada yang memilih cara lain yang lebih menguntungkan, yakni merambah hutan. Ada yang bertujuan untuk membuka lahan kebun, ada pula yang ingin mendapatkan kayu untuk dijual ke pengusaha yang secara periodik datang ke desa itu membelinya. “Kini warga Pining banyak yang membuka kebun di Telege dan Aih Kering,” kata Makmur, kepala Desa Kampung Pining. Makmur merupakan salah seorang kepala desa yang secara tegas menolak rencana pemekaran Provinsi ALA. Merambah kayu adalah pekerjaan biasa bagi warga Pining. Satu lagi yang menjadi tradisi banyak pemuda di sana adalah menanam ganja. Ketika perambahan kayu marak terjadi, para pemuda Pining ramai-ramai meninggalkan kebiasaan bertanam ganja. Mereka beralih ke bisnis kayu karena jauh lebih menguntungkan. Sekarang, setelah berlakunya moratorium hutan, warga menjadi kebingunan. Kembali sebagai petani, rasanya sangat sulit karena sebagian besar lahan pertanian sudah tertutup lumpur dan bebatuan akibat bencana banjir bandang hebat

dua tahun lalu. Bencana banjir bandang itu terjadi pada Juma’at malam, 22 Desember 2006. bermula dari hujan deras yang turun dua hari sebelumnya, kemudian disusul dengan datangnya arus air deras bercampur bebatuan dari arah pegunungan. Air sungai meluap. Material pasir, batu, kayu dan lumpur menyatu menuju ke pemukiman warga sekitar. Kejadian yang berlangsung di malam hari itu membuat warga tak bisa berbuat banyak. Empat warga Kecamatan Pining tewas disapu air deras. Satu di antaranya sampai sekarang belum ditemukan mayatnya. Selain korban jiwa, banjir itu merusak sejumlah bangunan, seperti, rumah, masjid, menasah, balai desa, dan jalan. Sawah dan kebun habis diterjang bebatuan dan air lumpur. “Sekitar 400 hektar lahan warga Pining di sembilan kampung, hancur tanpa bisa ditanami lagi karena dipenuhi pasir,” kata Abu Kari Aman Jarum, 51 tahun, penduduk Kampung Pertik, salah satu desa yang berada di Kecamatan Pining. Saat kejadian, laki-laki itu menyelematkan diri dengan menaiki jembatan besi Sungai Pining yang baru saja selesai dipasang. Jembatan itu kini masih rusak dan belum pernah diperbaiki pemerintah setempat. Sebelum banjir, jembatan itu merupakan satu-satunya pintu masuk menuju desa-desa di Kecamatan

CMYK

CMYK

EKONOMI 23

Edisi 6 • Tahun I •Juni 2008

foto-foto: ashaf

Pining. Dari sembilan desa yang ada, hanya satu desa yang berada di seberang sungai Pining, yaitu Kampung Pintu Rime. Sementara dari Pintu Rime ke delapan kampung lainnya, harus terlebih melewati sungai Pining. Delapan kampung lain nyakni, Kampung Pining, Pertik, Ekan, Baru, Lesten , Pepela, Uring dan Kampung Gajah semua kampung itu berada di sepanjang daerah aliran sungai. Bencana itu telah merusak kehidupan di Pining. Warga yang tadinya hidup sebagai petani, kini tidak lagi bisa berbuat apa-apa karena lahan sudah tidak ada. Jika sebelumnya warga Pining menjual beras ke ibukota kabupaten, sekarang mereka yang justru membeli beras. Bencana itu telah membuat perekonomian warga morat-marit. Untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain merambah hutan, cara efektif bagi pemuda di Pining adalah menanam ganja. Kawasan ini sejak dulu memang dikenal sebagai lahan yang sangat subur untuk menanam ganja. Untuk mendapatkan ganja, di sini tidak perlu membayar. Jika datang ke warung-warung kopi di kecamatan pining, kita akan banyak melihat para pemuda dan orang tua tengah on karena mengisap ganja. Bahkan potongan daun dan batang ganja berukuran kecil, kerap terlihat jatuh di bawah meja. “Hal-hal seperti itu biasa di sini”, ujar salah seorang warga yang kebetulan keheranan Sipil saat berkunjung ke sana beberapa waktu lalu. Tidak jauh dari warung itu, terdapat komplek kantor Muspika Kecamatan Pining.

Keunikan lainnya di Pining adalah, suasana orang-orang (kebanyakan pemuda) yang menyelipkan senjata tajam di pinggangnya. Suasana demikian adalah hal yang jamak di sana. Tapi kondisi itu, kata Amir, salah seorang pemuda setempat, baru muncul dua tahun terakhir. Sebelumnya para pemuda desa sangat gigih bekerja sebagai petani. Di siang hari biasanya mereka sibuk bekerja di sawah. Di tempat lain, ada kesibukan petani yang sedang berkebun. “Dulu desa kami sangat indah. Susunan sawah terlihat sangat rapi. Apalagi jika menjelang panen, enak sekali dilihat,” kata Amir. Sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Sandaran ekonomi warga hancur berantakan. Sebagai pelariannya, menanam ganja dan merambah hutan adalah pilihan sejumlah warga di sana. Caranya, hutan ditebang terlebih dahulu. Setelah daun kayu kering kemudian dibakar. Bibit ganja lalu disebar di lokasi itu. Untuk mendapatkan bibit ganja, sangat mudah di Pining karena ganja-ganja liar banyak terdapat di pegunungan. Bibit ganja disemai hingga menunggu proses tanam sekitar 20-30 hari. Ganja kemudian di tanam di sela-sela pohon yang belum membusuk. Humus dan iklim hutan membuat ganja bisa tumbuh mencapai 1-2 meter. Setelah ditanam, sesekali dibersihkan dari hama rumput. “Kalau masa panen hampir tiba, harus rajin-rajin menjaga, kalau tidak dicuri orang,” kata salah seorang petani ganja lainnya. Setelah beberapa kali menyiangi rumput ganja, tiga bulan kemu-

dian ganja sudah siap panen. Setelah dipanen lalu dijemur. Ganja dijemur di tempat yang terbuka dan terkena matahari. Seperti di pinggir sungai atau di atas batu-batu besar di Sungai Pining. Ganja itu kemudian dijual kepada agen di luar daerah. Seperti Kutecane, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Langkat dan Gayo Lues. Untuk mengantarkannnya, biasanya ada peran beberapa kurir yang membawa ganja itu melewati “jalan tikus” di hutan pedalaman. Ongkos kurir sebesar Rp 80 ribu per kilogram. Itu harga untuk perjalanan dari dari Pining ke Pulo Tige, Aceh Tamiang. melewati hutan Lesten. Lama Perjalanan sehari semalam. Jalur Pining dan Lesten yang berjarak 22 kilometer, dan hanya bisa ditempuh jalan kaki. Harga ganja biasanya mencapai

Rp 500 ribu per kg. Terkadang bisa naik karena permintaan banyak, sementara ketersediaan barang sedikit. “Ya, pandai-pandai kita lah memainkan harga,” kata seorang pemuda Pining yang aktif bisnis ganja. Memang tidak semua pemuda Pining berani ambil risiko menanam ganja. Ada juga yang memilih menaman nilam, coklat dan sejumlah tanaman perkebunan lainnya. “Harga minyak nilam saat ini Rp. 700-800 ribu per liternya dengan masa tanam enam bulan,” ujar Karim penduduk Lesten yang menanam nilam satu hektar. Namun tak semua warga mau mencontoh Karim. Selain karena masa tanamnya lebih lama, perawatannya juga rumit. Untuk menanam nilam butuh modal sekitar Rp 5 juta, sedangkan menanam ganja hanya butuh modal nekad. Ashaf

Terkenal sebagai Penghuni Penjara

N

AMA Pining barangkali tidak terlalu akrab di telinga publik di Indonesia. Bahkan warga Aceh pesisir barat dan timur pun tidak terlalu sering mendengar nama kecamatan ini. Di wilayah Aceh bagian tengah, Pining boleh jadi kerap disebut. Tapi sangat sedikit orang luar yang berkunjung ke kecamatan ini. Tapi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, nama Pining cukup populer. “Saya memang tidak pernah ke daerah itu. Tapi sering sekali mendengar-

nya,” ujar Khairul, salah seorang petugas sipir di penjara itu. Maklum, cukup banyak penghuni Tanjung Gusta yang berasal dari Pining. “Mereka semua terkait kasus ganja,” kata Khairul. Bukan hanya di Medan, hampir semua lembaga pemasyarakatan di kota-kota besar di Aceh, seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe, selalu ada penghuni warga Pining. Kasusnya sama: ganja! Paling tidak saat ini tercatat ada 30 pemuda yang berasal dari Pining, menghuni sejumlah penjara di Sumatera Utara dan Aceh.

Hebatnya, tak semua pesakitan itu lelaki dan berusia dewasa. Beberapa di antaranya terdapat para wanita, anak-anak dan remaja. Misalnya Riza, 15 tahun, Ancah, 14 tahun, dan Kitam 15 tahun. Mereka adalah bekas siswa SMP yang dihukum empat tahun penjara di Tanjung Gusta, Medan. Mereka merupakan contoh generasi muda Pining yang harus menghabiskan usia remajanya di balik jeruji. Keterlibatan perempuan dalam bisnis haram ini bukanlah yang aneh. Sejak puluhan tahun lalu, sindikat perdagangan ganja memanfaatkan kaum hawa untuk mengelabui polisi. Misalnya, dengan cara membalutkan gumpalan daun ganja ke bagian perut dan berlagak seperti perempuan hamil. Cara lain, menyembunyikan ganja kering di bawah geladak ambulance yang mengangkut perempuan sakit. Rasiyah, 26 tahun, janda tiga anak yang kini mendekam di penjara Blangkejeran punya cerita. Awal November 2006 ia tertangkap dalam perjalanan dari Gayo Lues menuju perbatasan Aceh Tenggara. Rasiyah mengaku disuruh orang yang baru dikenalnya untuk membawakan barang seberat 20 kilogram ke Kutacane. Dengan bekal ongkos Rp 30 ribu, ia dijanjikan akan diberi bagian ratusan ribu lagi jika dagangan itu terjual. Sayang, polisi keburu menemukan ganja kering di balik keranjang sayur singkong yang di-

panggulnya. “Saya hanya ingin memberi anak-anak cukup makan,” kata warga Kuta Bukit ini sambil mendekap Putrinya, 3 tahun, anaknya yang terkecil. Menurut Kepala Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gayo Lues, Armiati, banyaknya perempuan yang menjadi kurir ganja juga disebabkan karena penjara gagal membuat mereka jera. “Meskipun kerap tertangkap, mereka tak merasa kesulitan hidup di penjara,” kata Armiati ketika mengunjungi tahanan perempuan di Blangkejeren beberapa waktu lalu. Perempuan terpenjara itu mendapatkan makan tanpa harus bekerja dan memperoleh sejumlah kelonggaran. “Mereka bisa pulang semalam atau dua malam asal mau menyogok petugas,” tambah Armiati. Armiati memang mengakui, upaya pemerintah untuk memberdayakan para perempuan di Gayo Lues masih belum serius. Kantor tempat Armiati bekerja misalnya, pernah memberi bantuan modal kerja bagi sejumlah kelompok perempuan. Sayang, upaya seperti ini mandek. Modal yang dipinjamkan bukan hanya tidak berkembang, bahkan sama sekali tidak dapat dikembalikan alias macet. Maka tak mengherankan, dengan kondisi perekonomian yang begitu sulit seperti sekarang ini, beberapa perempuan memilih jalan pintas. Menjadi kurir ganja. Ashaf

CMYK

CMYK

UKM 24

Edisi 6 •Tahun I • Juni 2008

Gemerlap Sawit Aceh Pemerintah Aceh akan mengembangkan bisnis perkebunan sawit dengan sistem plasma. Warga diberi tanah untuk mengelola perkebunan itu. Ada tenaga penyuluh dari Malaysia. Aceh menuju daerah sawit?

I

NILAH salah satu obsesi Irwandi: mengoptimalkan lahan-lahan kritis sebagai lahan perkebunan. Lahan tersebut akan diberikan hak pengelolaannya kepada masyarakat. Bibit ada, tenaga penyuluh tersedia, dana awal juga diberikan. Irwandi berharap, pada tahun ini setidaknya sudah ada 15 ribu lahan sawit baru yang akan dibuka. Itu masih milik Pemerintah Aceh. Punya swasta lebih banyak lagi. Saat ini saja di Aceh terdapat 75.000 hektar lahan kelapa sawit yang ditanami oleh produsen smallholder, sebanyak 120.000 hektar milik perkebunan pemerintah dan 85.000 hektar milik perkebunan swasta. Produksi total minyak sawit mentah Aceh yang berasal dari lahan-lahan itu sebanyak 500.000 metrik ton. Jumlah ini sebenarnya jauh di bawah rata-rata nasional. Ke depan, perkebunan kelapa sawit akan dikembangkan melalui perkebunan plasma. Keluarga yang

berpartisipasi akan mendapatkan kepemilikan dan menjalankan perkebunan plasma mereka. Pemerintah Aceh merencanakan untuk memberikan lahan seluas empat hektar bagi keluarga miskin, korban konflik, dan anak yatim piatu. Mereka nantinya akan diberi hak untuk mengelola lahan tersebut dengan bantuan dari tenaga ahli yang kita sediakan. Dalam 10 tahun mendatang, Irwandi berobsesi, program pengembangan perkebunan berbasis masyarakat desa akan lebih besar lagi. Pemerintah Aceh berharap masyarakat desa mampu mengelola hutan dengan pertanian yang bernilai ekonomi tinggi. Perkebunan rakyat juga akan bisa meningkatkan luas kawasan perkebunan sawit hingga lebih dari 500.000 hektar. Dengan demikian, pada tahun 2015 Aceh bisa menghasilkan 1,5 juta ton minyak sawit dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 2,0 juta ton. Jumlah pro-

duksi itu hanya kalah tipis dari Sumatera Utara. Jika rencana itu berhasil, berarti Aceh akan menjadi salah satu sentra sawit di Indonesia, setelah Sumatera Utara, Riau dan Jambi. Selain pengusaha lokal, semangat untuk mendatangkan investor asing juga cukup tinggi. Lebih dari 10 investor sawit asal Malaysia kini tengah mengambil ancang-ancang menjadikan Aceh sebagai lahan investasi kebun mereka. Tingginya minat investor Malaysia mengembangkan bisnis Sawit di Aceh terungkap dalam sebuah dokumen yang adau di tangan tangan pejabat di Pusat Perizinan Investasi (PPI) Departemen Pertanian, Jakarta. Dari informasinya itu, terlihat sederet perusahaan Malaysia yang tengah mengincar lahan di Indonesia. Aceh salah satu yang menjadi sasaran. Dalam lembar itu, tertera nama 44 perusahaan asing-terbanyak (16) perusahaan asal Malaysia-yang mengincar perkebunan seluas 0,44 juta hektare (ha). “Mereka antusias,” kata seorang pejabat Deptan. Terutama Malaysia, bukan hanya yang kecil, melainkan juga perkebunan besar mereka memang terus ‘menggempur’ lahan kelapa sawit di Tanah Air. Belum lama ini, IJM Plantations Berhad’s, melalui

anak usahanya, Gunaria Sdn Bhd, misalnya, menyepakati pengambilalihan (akuisisi) 95% saham perusahaan perkebunan sawit Indonesia, PT Zarhasih Kaltim Perkasa (ZKP) senilai Rp2,85 miliar (US$313,359), cash. Perusahaan ini juga tengah mengincar lahan di Aceh. Mereka menilai, investas sawit di Aceh atau Sumatera akan lebih efisien karena jaraknya yang sangat dekat dengan Malaysia. Total investasi Sime Darby Bhd, yang mulai menggarap kebun kelapa sawit Indonesia sejak 1998 seluas 270.000 ha, termasuk mengakuisisi perkebunan sawit milik konglomerat Salim, di Indonesia US$1,2 miliar. Pada awalnya, investasi perusahaan asal negeri jiran, Malaysia mencapai US$400 juta. Komisaris Utama Sime Darby Bhd, Tun Musa Hitam mengakui pintu investasi di bidang perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih sangat terbuka lebar. Dia menunjuk ada tiga daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan, yakni Aceh, Riau, dan Jambi. Antusiasme ini nyaris sama dengan kejadian 1996. Pada tahun itu, Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto merencanakan untuk mengalahkan Malaysia sebagai pengekspor minyak kelapa

CMYK

CMYK

PERILAKU 25

Edisi 6 • Tahun I •Juni 2008

sawit terbesar di dunia dengan cara menambah luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dua kali lipat, menjadi 5,5 juta hektare pada 2000. Separuh dari luasan perkebunan kelapa sawit ini dialokasikan untuk perusahaan perkebunan swasta asing. Bedanya, pada 1996, berkembangnya subsektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai insentif. Terutama kemudahan dalam perizinan dan bantuan subsidi investasi

untuk pembangunan perkebunan rakyat pola PIR-Bun dan dalam perizinan pembukaan wilayah baru untuk areal perkebunan besar swasta. Kini, kendati ada insentif berupa subsidi bunga kredit melalui program Revitalisasi Perkebunan, tetapi lebih banyak karena permintaan crude palm oil (turunan pertama dari kelapa sawit) yang melonjak. Sebab banyak negara menggelar program biodiesel, solusi mengatasi kian mahalnya harga minyak fosil dan berkurangnya produksi. Di sisi lain, meminjam istilah

Ketua Harian Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Rosediana Suharto, kenaikan harga CPO tidak melulu karena harga minyak mentah. Harga minyak Minyak kedelai dan minyak rape yang banyak digunakan di Eropa, Amerika Serikat, China, dan lainlain sebagai bahan makanan dan juga kebutuhan nonpangan lainnya antara lain, bahan bakar yang dapat diperbarui. Karena permintaan yang cukup besar di negara yang pada umumnya beriklim subtropis tersebut, pro-

Demam Sawit di Pesisir Barat s

EMANGAT mengembangkan perkebunan sawit kini tengah melanda warga Aceh di pesisir barat. Kawasan yang dulunya dikenal sebagai bakas lokasi HPH, kini dijadikan sebagai hutan sawit. Di Kabupaten Aceh Singkil misalnya, sejumlah perusahaan nasional ramai-ramai mengelola ribuan hektar lahan sawit. Mereka antara lain PT Astra, Ubertraco, Mopoli Raya dan lainnya. Tidak jauh berbeda, lahan di Nagan Raya dan Aceh Barat juga menjadi intaian perusahaan besar tersebut. Yang berbeda justru di Aceh Barat Daya. Semangat menanam sawit di wilayah ini tidak didominasi perusahaan besar, melainkan rakyat. Pemerintah setempat agaknya cukup berhasil merangsang semangat warganya untuk mengolah lahan terlantar menjadi kebun sawit. Untuk itu, Pemerintah menyediakan bantuan bibit. Pemda Aceh barat Daya sedang mengembangkan program pembagian bibit sawit sebanyak 250 ribu batang secara gratis kepada warga yang ingin membuka lahan perkebunan. Bitbit tersebut termasuk kategori unggul. Usianya 8 -9 bulan. Masyarakat hanya diminta mempersiapkan lahan hingga siap tanam. Pemda setempat memang berencana untuk menjadikan Abidaya sebagai kawasan SAMIRA (Sawit Milik Rakyat), pembibitan yang dilakukan oleh Pemda Abdya berada di pinggir jalan Inpres Desa Tertinggal (IDT) atau di poros pembukaan jalan alternatif yang dibuka dengan lebar 30 meter berada di desa Lama Tuha Kecamatan Kuala Batee. Bibit tersebut diperoleh dari Pusat Pengembangan Kelapa Sawit di Sumatra Utara. Pemda Abdya mencadangkan lahan 100 hektar untuk kawasan pembibitan tanaman perkebunan milik rakyat. Di banding daerah lain, Pemda Aceh Barat Daya tampaknya selangkah berada di depan. Dengan

penanaman sawait 250.000 batang, diperkirakan akan ada tambaha lahan perkebunan milik rakyat seluas 1.700 hektar pada tahun ini. Tahun depan, mereka menargetkan bisa mengembangkan sawit itu hingga 3.500 hektar. Ini yang membuat Abdiya berbeda dengan daerah di pesisir barat lainnya. Jika perkebunan sawit di Aceh Singkil, Nagan Raya dan Aceh Barat lebih banyak dikuasai perusahaan –perusahaan besar, maka di Abdiya justru perkebunan menjadi milik rakyat. Dalam lima tahun ke depan, Pemda Abdiya mengharapkan akan ada 15.000-17.500 hektar kawasan perkebunan yang dikembangkan oleh rakyatnya. “Kita utamakan rakyat, bukan untuk perkebunan besar,” kata Akmal, Bupati Aceh Barat Daya. Jika perusahaan besar ingin investasi di wilayahnya, Akmal meminta sebaiknya mereka mendirikan pabrik saja. “Untuk perkebunan, biar rakyat aja sebagai pemiliknya,” tambah Akmal. Bila semua lahan diserahkan kepada perusahaan besar, Akmal khawatir nasib Abdiya akan sama dengan Nagan Raya atau Aceh Singkil. Di daerah itu, hanya 30 persen lahan yang menjadi milik rakyat. Selebihnya punya orang-orang di luar Aceh. Dampaknya, pembangunan di Naga Raya dan Aceh Singkil jadi terbengkalai. “Uang hasil sawit banyak lari ke luar Aceh. Se-

mentara rakyat hanya jadi buruh belaka,” katanya. Keseriusan pemda Aceh Barat Daya dalam membangun kawasan sawit rakyat sudah terlihat sejak tahun 2007 lalu, puluhan milyar dana APBK Abdya dialokasikan untuk pengeringan rawa, pembangunan infrastruktur dasar dan pembibitan kelapa sawit. Diperkirakan lahan seluas 15.000 hektar seluruhnya akan menjadi kebun sawit pada tahun 20102011. Perhitungannya, jika dilakukan penanaman 1700 hektar pada akhir tahun ini, paling tidak pada akhir 2011, ada 800 KK warga Aceh Barat Daya akan memetik buah pasir. Pada 2012 panen meningkat. “Maka seat pesawat terbang dari banda Kuala Batu tidak lagi di booking oleh pejabat dan para kontraktor di negeri itu. Setidaknya minimal tiga seat di pesawat itu ditempati oleh petani sawit,” ujar Akmal. Dalam anggaran tahun depan pun, kata Akmal, Pemerintah Kabupaten Abdiya masih tetap fokus kepada pengembangan ekonomi rakyat melalui perkebunan sawit ini. Akmal agaknya banyak belajar dari perkebunan yang ada di Labuhan Batu, Sumatera Utara dan juga di Malaysia. Di sana, rakyat hidup makmur, karena perkebunan dikuasai warga, bukan perusahaan besar. Fadli

duksi dan harga dari kedua minyak sayur itu menjadi tinggi dan memengaruhi harga minyak dan lemak lainnya yang a.l. minyak sawit. Tak ayal, mereka yang semula tidak menggeluti industri minyak sawit, kini berduyun-duyun masuk. Kini, harga satu kavling perkebunan kelapa sawit pun, terutama di Riau dan Jambi misalnya, melonjak dari Rp25 juta menjadi Rp40 juta. Bahkan, di kedua provinsi itu, banyak petani di daerah menolak untuk diwawancarai wartawan karena takut diserbu orang kota yang berduit. Di luar grup usaha besar yang lebih dulu berkecimpung di sawitBakrie, Sinar Mas, Salim Grup, Asian Agri, Wilmar, London Sumatera, Astra Agro Lestari, Sampoerna Agrokini Barito pun mulai mengincar dan Charoen Pokhpand. Termasuk PT Inti Kapuas Arowana Tbk (IIKP) yang memutuskan untuk melakukan investasi pada bidang perkebunan kelapa sawit. Setelah mempelajari hasil kajian usaha di bidang kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Agrindo Management Services, perusahaan itu memutuskan investasi di perkebunan kelapa sawit. IIKP merupakan perusahaan yang menekuni industri ikan hias, khususnya arwana. Dalam usahanya itu IIKP melakukan usaha penangkaran ikan arwana di Pontianak. Namun, banyak hal yang harus diwaspadai. Kasus yang pernah terjadi dan menjadi modal pihak pesaing untuk mendiskreditkan industri ini tidak ramah lingkungan, perlu ditekan. Di industri minyak sawit, dikenal biaya sosial (social costs). Biaya ini timbul sebagai akibat terjadinya permasalahan dan atau konflik sosial dalam pelaksanaan kegiatan tertentu. Misalnya, biaya yang harus dikeluarkan karena terjadinya konflik lahan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat lokal yang tinggal di lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit. Konversi hutan Pasalnya, kasus itu, pernah terjadi dan banyak dilakukan karena lahan yang tersedia dan cocok untuk sawit sangat terbatas, akibatnya harus mengonversi hutan. Pada 1999, misalnya, hutan produksi terbatas yang telah dikonversi menjadi areal perkebunan sampai Maret 1999, mencapai 166.532,25 hektare (ha). Terluas di Riau, 94.616,45 ha disusul di Jambi seluas 27.675 ha, Aceh 17.635 ha, Sumut 10.903,80 ha, dan Maluku 3.840 ha. Bahkan, menurut catatan Dephut (1999), total areal hutan yang telah dikonversi untuk perkebunan sampai Maret 1999, 4,06 juta ha dan total areal perkebunan kelapa sawit hingga 1998, 2,77 juta ha. Dari areal konversi 4,06 juta ha itu, konversi terluas terjadi di Riau, 1,53 juta ha, Kaltim 434.738,37 ha, dan Kalteng 428.053,89 juta ha. Secara keseluruhan di antara lima pulau terbesar di Indonesia, pada saat itu, konversi terluas terjadi di Sumatra seluas 2,55 juta ha disusul Kalimantan 1,41 juta ha. Fazri

CMYK

LINGKUNGAN 26

Edisi 6 •Tahun I • Juni 2008

Orangutan di

Rumah Orang

Populasi orangutan (pongo pygmaeus) di Kawasan Leuser dikhawatirkan mengalami kepunahan. Aksi pembalakan dan pengrusakan hutan tempat bermukim satwa langka itu menjadi penyebabnya.

N

ASIB sejumlah satwa yang banyak terdapat di kawasan ekosistem leuser terus terancam. Setelah harimau sumatera yang menjadi incaran para pemburu karenna bagian tubuhnya yang mahal, orangutan pun ikut jadi sasaran. Setiap tahun jumlah orangutan yang ada di kawasan hutan lindung itu terus mengalami penyusutan. Direktur Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Sofyan Tan di Medan,

Selasa, mengatakan, orangutan Sumatera yang bermungkim di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Langkat setiap tahunnya terus berkurang hingga yang total sudah mencapai 500 ekor. “Tahun 2006 orangutan di kawasan TNGL perbatasan Aceh dan Langkat, masih ada sekitar 7.000 ekor, tapi tahun 2007 hanya tinggal 6.500 ekor lagi. Kekurangan tersebut sangat memprihatinkan, mengingat satwa tersebut dilindungi oleh undangundang,” katanya. Tahun ini, jumlah orangutan itu diperkirakan terus menyusut. Jika tidak ditangani dengan baik, bukan tidak mungkin orangutan di Leuser akan punah. Salah satu penyebab punahnya orangutan itu adalah banyaknya aksi pencurian kayu di hutan yang menyebabkan habitat mereka terganggu. Banyak pula orang yang memang sengaja untuk memburu orangutan

untuk dijadikan koleksi pribadi. “ Bahkan, orang utan tersebut juga ada yang diburu sekelompok suku yang tinggal di sekitar hutan untuk dikonsumsi sebagai sumber protein hewani.,” ujar Sofyan Tan. Pesatnya pembukaan lahan perkebunan sawit di Sumatera juga termasuk yang mendorong cepatnya kepunahan hewan ini. Data dari center for Orangutan Protection, pembukaan lahan sawit di Sumatera sekal 2006 - November 2007 setidakya telah menewaskan 544 orangutan. Mereka dibunuh karena dianggap hawa bagi perkebunan sawit. Pihak perusahaan perkebunan mengaku kerap dirugikan oleh orangutan, karena binatang ini paling suka memakan tunas muda buat sawit. Padahal kondisi itu terpaksa dilakukan orangutan karena makanan mereka sudah habis ditebang oleh perusahaan itu.

DI Aceh saja, pada 2008 ini akan dibuka lahan sawit milik Pemerintah seluas 15 ribu hektar. Sementara swasta mencapai 30 ribu hektar. Ironisnya, di lokasi pembukaan itu banyak terdapat orangutan, seperti di Aceh Timur dan Aceh Tamiang yang berbatasan dengan langkat. Diperkirakan bakal lebih banyak lagi orangutan yang menjadi korban. Ya, selain korban karena pemburuan, binatang ini juga korban bisnis kapitalis. Sepanjang tahun 2008, YEL memperkirakan, tingkat pemburuan orangutan di kawasan Leuser cukup tinggi. Malah, kata Sofyan, saat konflik melanda Aceh, tingkat pemburuan orangutan sangat marak. Pelakunya adalah oknum tertentu yang memburu orang utan ketika mereka memburu musuhnya. “Ketika musuh tidak didapat, orangutan yang mereka sikat,” tambahnya. Sampai di kota, orangutan itu kemudian dijual kepada kolektor atau penggemar hewan. Tidak sedikit orang kaya di kotakota besar memiliki peliharaan orangutan di rumahnya. Padahal tindakan itu adalah pelanggaran hukum. Yang menjadi incaran para pemburu biasanya adalah bayi orangutan. Aksi ini ditenggarai kuat sebagai salah satu yang semakin akan ”memunahkan” kehidupan orangutan. Karena banyak manusia yang meminati memelihara bayi orangutan. Bahkan hingga ke luar negeri. Hingga orangutan diburu hingga ke habitatnya. Para pemburu biasanya memilih untuk mengambil bayi orangutan untuk diselundupkan keluar Indonesia – yang entah bagaimanaternyata lolos juga. Untuk mendapatkan seekor bayi orangutan, para pemburu jelas harus membunuh tiga-lima orangutan dewasa. Terutama harus membunuh ibunya yang akan mati-matian melindungi anaknya. Orangutan dewasa yang tertangkap lainnya juga dibunuh dengan keji dan akan diambil segal organ-organ tubuhnya untuk dijual dan digunakan sebagai pengobatan tradisional. Kendati kini pemerintah Indonesia kemudian memberlakukan UU atas satwa langka seperti orangutan, namun kondisi hutan Indonesia sendiri masih dalam kritis yang luar biasa. Orangutan Sumatera merupakan salah satu hewan endemis yang hanya ada di Sumatera. Orangutan di Sumatera hanya menempati bagian utara pulau itu, terutama di kawasan ekosistem Leuser, mulai dari Timang Gajah, Aceh Tengah

LINGKUNGAN 27

Edisi 6 • Tahun I •Juni 2008

sampai Sitinjak di Tapanuli Selatan. Keberadaan hewan mamalia ini dilindungi Undang-Undang 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan digolongkan sebagai ‘Critically Endangered’ oleh IUCN. Di Sumatera, salah satu populasi orangutan terdapat di daerah aliran sungai (DAS) di wilayah Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Langkat, Batang Toru, Sumatera Utara. Populasi orangutan liar di Sumatera diperkirakan sejumlah 7.300. Populasi orangutan Sumatera kini diperkirakan 6.000 an ekor. Padahal pada era 1990 an, diperkirakan 200.000 ekor. Populasi mereka terdapat di 13 daerah terpisah secara geografis. Kondisi ini menyebabkan kelangsungan hidup mereka semakin terancam punah.

Saat ini hampir semua orangutan sumatera hanya ditemukan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, dengan Danau Toba sebagai batas paling selatan sebarannya. Dalam jumlah kecil ada juga terdapat di sebelah barat daya danau, yaitu Sarulla Timur dan hutan-hutan di Batang Toru Barat. Populasi orangutan terbesar di Sumatera dijumpai di kawasan Leuser Barat (2.508 individu) dan Leuser Timur (1.052 individu), serta Rawa Singkil (1.500 individu). Populasi lain yang diperkirakan potensial untuk bertahan dalam jangka panjang (viable) terdapat di Batang Toru, Sumatera Utara, dengan ukuran sekitar 400 individu. Selain di Sumatera, populasi hewan ini ada pula di Kalimantan, atyau yang disebut dengan orangutan

Borneo. Orangutan di Borneo dikelompokkan ke dalam tiga anak jenis, yaitu Pongo pygmaeus pygmaeus yang berada di bagian utara Sungai Kapuas sampai ke timur laut Sarawak; Pongo pygmaeus wurmbii yang ditemukan mulai dari selatan Sungai Kapuas hingga bagian barat Sungai Barito; dan Pongo pygmaeus morio. Diperkirakan secara total populasi liarnya di alam hanya 45.000 hingga 69.000. Di Borneo, orangutan dapat ditemukan di Sabah, Sarawak, dan hampir seluruh hutan dataran rendah Kalimantan, kecuali Kalimantan Selatan dan Brunei Meskipun orang utan termasuk hewan omnivora (bertulang belakang), tapi sebagian besar dari mereka hanya memakan tumbuhan. Makanan kesukaan orang utan ada-

lah buah-buahan. Makanan lainnya antara lain daun-daunan, biji-bijian, kulit kayu dan tunas tanaman (yang lunak). Selain itu mereka juga memakan serangga dan hewan-hewan kecil lainnya (seperti burung dan mamalia kecil). Orang utan bahkan tidak perlu meninggalkan pohon mereka jika ingin minum. Mereka biasanya meminum air yang telah terkumpul di lubang-lubang di antara cabang pohon. Orang utan betina biasanya melahirkan pada usia 7-10 tahun dengan lama kandungan berkisar antara 8,5 hingga 9 bulan; hampir sama dengan manusia. Jumlah bayi yang dilahirkan seorang betina biasanya hanya satu. Bayi orang utan dapat hidup mandiri pada usia 6-7 tahun. Rizanul

Di Tengah Himpitan Hutan

H

ASIL penelitian para pakar primata sedunia menyebutkan, orangutan secara ginelogis mempunyai “kedekatan” dengan manusia. Sebanyak 97% DNA orangtutan sama dengan manusia. Orangutan juga mempunyai jenjang umur seperti halnya manusia hingga 50-60 tahun. Mereka mempunyai keluarga, “sistem sosial”, “budaya”, bahkan mempunyai nilainilai “manusiawi” seperti halnya manusia. Orangutan adalah satu-satunya kera besar yang mewakili benua Asia dan hanya bisa ditemui di Indonesia, yaitu Sumatera (Orangutan Sumatera/ Pongo abelii) dan Kalimantan (Pongo pygmaeus). Sebanyak 90% orangutan ada di dua pulau ini dan 10%-nya ada di Malaysia (Sabah dan Serawak). Kera besar tersisa di dunia lainnya hanya bisa

ditemui di benua Afrika yaitu: gorilla (Gorilla gorilla/ Gorilla beringei), simpanse (Pan troglodytes) dan banobo atau simpanse pigmi (Pan paniscus). Jadi jika ada ditemukan dan diakui adanya orangutan di negara lain, maka itu bisa dipastikan dari hasil penangkaran atau diperoleh secara illegal. Kehidupan orangutan “sedikit” berbeda dengan kehidupan ”saudarasaudaranya” di benua Afrika. Mereka jarang turun ke “permukaan bumi” karena lebih banyak menghabiskan waktunya menjelajah dan hidup di atas pohon. Hal ini menjadi penting untuk menghindari predator seperti harimau misalnya di Sumatera. Secara psikologis, orangutan juga mempunyai kesadaran atas kemampuan mereka sendiri. Mereka mampu berpikir dan menempatkan dirinya dalam hubungan dengan lingkungan sosial dan fisiknya. Mereka bahkan mempunyai kemampuan belajar dengan cepat, mengambil kesimpulan dan mampu membuat serta membongkar peralatan. Daya ingatnya juga sangat kuat, juga bakat yang mengagumkan untuk memahami tanda-tanda lingkungan. Termasuk memahami “bahasa” yang dikenalnya sejak masa bayi. Orangutan juga memahami nilai-nilai kekeluargaan di antara sesama mereka. Bahkan anak-anak orangutan pun sama seperti halnya anak-anak manusia pada umumnya. Pakar orangutan Prof Dr Carel van Schaik menggambarkan bahwa ibu orangutan adalah ibu yang sempurna yang menurutnya mendekakati gambaran “ideal” yang digambarkan Plato. Hubungan ibu-anak orangutan ternyata lebih lama dan sangat erat daripada semua mamalia lain di dunia. Anak-anaknya diberi perhatian penuh dan kasih sayang total. Mereka begitu sabar menjawab setiap rengekan anaknya. Ketika induk primata lain akan panik dan melarikan diri meninggalkan anaknya saat datang ancaman, ibu orangutan rela mati mempertahankan dan melindungi anaknya. Ibu orangutan akan mengeluarkan suara-suara lembut untuk bicara dengan anaknya- yang tentu saja hanya bisa didengar anaknya.

Selagi tidur anak-anak orangutan juga mengeluarkan suara dengkuran nan lembut. Jika anak manusia menunjuk-nunjuk ketika meminta makanan, maka anak orangutan akan berulangkali mengalihkan pandangannya dari makanan ke mata ibunya. Anak orangutan jantan tinggal bersama ibunya hingga usia tujuh atau delapan tahun. Sementara anak orangutan betina bisa tinggal bersama ibunya lebih lama lagi, sehingga bisa belajar banyak dari ibunya terutama dalam hal ”mengurus anak”. Pada usia sekitar 14 tahun anak-anak orangutan dipastikan sudah hidup mandiri dan bisa membuat sarangnya sendiri. Mereka mempunyai ”teknis” yang bagus dalam membangun sarangnya. Mereka membuatnya dari ranting-ranting dan daun-daunan. Meskipun kelihatannya labil, namun sarang orangutan yang dibangun oleh mereka sangat kuat menahan berat badan orangutan dewasa (betina 40 kg dan jantan 80 kg-kurang lebih). Seperti halnya manusia, mereka juga memasang atap bagi ”rumahnya”. Orangutan dewasa jarang tinggal bersama dalam satu sarang. Kecuali betina yang memiliki anak kecil. Mereka membuat sarang setiap kali hendak tidur. Pada akhir kehamilannya, orangutan betina akan membuat beberapa sarang dalam satu hari. Selain untuk tidur, sarang orangutan berfungsi untuk melindungi mereka dari hujan lebat dan sebagai tempat istirahat ketika mereka merasa sedang sakit. Orangutan juga punya strategi jitu dalam mengatur perkembangbiakannya. Orangutan betina tidak akan melahirkan anak berikutnya sebelum anak yang sedang diasuhnya mandiri. Jarak kelahiran antara anak yang satu dengan yang lainnya bisa mencapai sembilan tahun. Mungkin itu sebabnya spesies ini menjadi semakin langka selain habitat mereka juga terancam rusak. Orangutan betina akan matang secara seksual pada usia sembilan tahun (McConkey dalam Caldecot & Miles, 2005). Namun mereka baru bereproduksi pada usia 15 tahun. Jika tidak ada gangguan (dari predator dan manusia), usia orangutan jantan bisa saja mencapai hingga 40-60 tahun. Jadi dalam kondisi normal, selama hidup, orangutan paling hanya bisa bereproduksi menghasilkan anak paling banyak empat saja. Jika makanan yang tersedia tidak mecukupi dan terjadi stres, maka orangutan betina tidak akan berminat melakukan hubungan seksual. Akibatnya, jumlah anak yang dihasilkannya pun akan lebih sedikit lagi. Rizanul

CMYK

BUDAYA 28

Edisi 6 •Tahun I • Juni 2008

Yang Nikmat dari Dubur Musang Kopi termahal di dunia adalah kopi hasil kotoran musang. Di Amerika Serikat dan Eropa, kopi ini sangat diminati. Aceh berpotensi mengembangkan bisnis kopi ini. Tapi, petani juga harus memelihara musang.

I

NGIN mendapat untung besar dari bisnis pertanian kopi? Tidak perlu repor-repot. Selain memiliki perkebunan kopi, Anda selaku petani sebaiknya juga memelihara musang. Biarkan musang itu berkeliaran di kebun. Biarkan ia memakan biji kopi yang sudah masak. Biarkan ia berkembang biak di sana. Dari hasil pertanian kopi dan pemeliharaan musang itu, niscaya petani kopi akan mendapatkan untung besar. Musang adalah jenis binatang pengerat. Hewan ini kerap berkeliaran di semak-semak dan kebun. Ia suka menyergap ayam dan memakan serangga. Tapi makanan utamanya sesungguhnya adalah biji-bijian. Salah satu makanan favorit musang adalah buah kopi. Pada malam hari musang akan memakan biji kopi yang sudah matang. Instingnya sangat jeli, sehingga binatang ini hanya mau memakan buah kopi yang terbaik. Buah kopi yang di makan selanjutnya diolah dalam sistem pencernaanya. Namun yang dicerna hanyalah kulit buahnya saja, sedangkan biji kopinya dikeluarkan utuh bersama kotoran. Biji kopi yang dikeluarkan dari anus musang telah melalui tahapan fermetasi sempurna selama dalam saluran pencernaannya. Kulit dan daging kopi dihancurkan. Sedangkan biji kopi — yang justru dibutuhkan petani – dikeluarkan kembali melalui anus bercampur kototan. Asal tahu saja, hasil proses kimia alami ini justru membuat kualitas biji kopi yang dikeluarkannya menjadi lebih baik. Aromanya jauh berbeda dengan kopi hasil panen dari pohonnya.

Musang disebut pula dengan nama Luwak. Itu sebabnya kopi yang dihasilkan dari kotoran musang disebut juga Kopi Luwak. Jenis kopi ini barangkali tidak terlalu populer di Indonesia. Namun di luar negeri, Kopi Luwak adalah jenis kopi yang paling dicari. Bagi para penikmat kopi sejati, Kopi Luwak dianggap belum bisa tertandingi oleh jenis kopi manapun di dunia. Warnanya hitam kental. Aromanya, wow...bagi penikmat kopi sejati, mungkin tidak akan melupakannya. Sampai-sampai ada yang mengaku bulu kuduknya berdiri. Dan tentu saja, hanya bagi orangorang yang memiliki kecintaan tinggi terhadap kopi yang dapat merasakan sensasi ini. Upaya mengembangkan Kopi Luwak sebenarnya sudah dilakukan sejumlah petani di Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. Namun kebanyakan dari mereka hanya mendapatkan kopi ini dari hasil kotoran musang liar. Belum banyak petani di Aceh yang terpikir untuk memelihara musang. Berbeda sekali dengan petani kopi di Lampung dan Sulawesi. Semangat memelihara musang di kebun kopi sedang semarak di sana. Malah saat ini sedang dikaji tentang upaya pengembang biakan musang. “Binatang itu memang tidak mudah untuk dipelihara dan dijinakkan,” kata Amrin Gayo, salah seorang petani kopi di Aceh Tengah. Salah satunya cara agar musang itu kerap datang ke kebun kopi, adalah dengan membiarkan ia melakukan apa saja di sekitar kebun. Musang biasanya akan membuang kotoran di satu tempat yang sama dalam jangka panjang. Hal ini memudahkan petani kopi untuk memungut kotoran tersebut dan menyaring biji-bijian kopi yang masih tersisa. Tapi tentu kapasitas buah kopi yang dimakan binatang itu tidak terlalu banyak. Itu sebabnya produksi Kopi Luwak pun amat sedikit. Di seluruh Indonesia, kopi ini hanya dipanen kurang dari 200 kg per tahun. Tak mengherankan jika kopi ini dikategorikan langka. Harganya pun selangit. Di pasar internasional, Kopi Luwak di-

jual dengan harga hingga ratusan dollar AS. Biji kopi bermerek Kopi Luwak yang telah disangrai dalam kemasan setengah kilogram dijual dengan harga 175 dollar AS ( sekiar Rp 1,6 juta). Selain Kopi Luwak, kopi terkenal lainnya adalah Blue Mountain dari Jamaika dan kopi Arabica Supremo dari Colombia. Namun harga kedua jenis kopi ini jauh di bawah Kopi Luwak. Setengah kilogram Blue Mountain sekitar 35 - 40 dollar AS. Sedangkan setengah kilogram Arabica Supremo seharga 14 dollar AS. Untuk mendapatkan biji Kopi Luwak, petani harus menunggu dalam waktu lama. Setiap pagi mereka harus memungut kotoran musang dan kemudian menyaring biji kopi yang tersisa. Sekali membuang kotoran, paling hanya 20-40 biji kopi yang diperoleh. Hari demi hari petani harus rajin mengumpulkannya. “ Dalam dua bulan, bisa dapat satu Ons saja, itu sudah luar biasa,” kata Amrin. Tidak jelas bagaimana sejarah temuan tentang kopi Luwak ini. Ada versi lain yang mengatakan cerita ini bermula dari seorang petani kopi di Sulawesi yang ingin memanen kopinya. Suatu ketika ia menemukan biji kopi yang sudah terkelupas bercampur dengan kotoran musang. Semula ia jijik, tapi saat itu harga kopi sedang mahal-mahalnya. Dari pada terbuang sayang, ia memungut kopi itu untuk diminum langsung. Tidak disangka, aromanya sangat luar biasa. Sejak itu petani tadi

mulai bercerita kepada temantemannya. Kabar tentang kopi hasil kotoran musang akhirnya menjadi cerita yang terus berkembang hingga ke seantero jagat. Karena jumlah produksi kopi ini sangat sedikit, tidak heran jika hanya resto-resto elit yang menyediakannya. Di Aceh, kopi ini memang sudah menjadi pembicaraan banyak orang. Namun sulit sekali diperoleh. Petani pun tidak banyak yang sabar untuk memungut kopi hasil kotoran musang. “Jika dapat, biasanya kita lebih suka meminum untuk kebutuhan sendiri. Rasanya, sungguh nikmat,” kata Amrin. Belum ada terdengar kabar tentang petani kopi Aceh yang mampu memproduksi Kopi Luwak dalam jumlah besar. Di Indonesia, Kopi Luwak lebih banyak dihasilkan di Lampung dan Sulawesi. Semua kopi itu umumnya diekspor ke Eropa dan Amerika. Di Amerika dan Eropa kopi jenis sangat digemari. Menurut Isaac Jones, Direktur penjualan Tastes of the World, salah satu penyalur kopi, teh, dan cokelat di Amerika, Di Inggris, Kopi Luwak bisa dinimkati di Toserba Peter Jones di Sloane Square, Kota London. Dan Anda mungkin tak akan percaya, satu cangkir kopi itu dijual seharga 50 Pound, atau lebih kurang 1 juta rupiah. Sedangkan untuk bubuk kopinya dijual dengan harga 324 Pound atau Rp5,9 juta per kilogram. Ashaf

CMYK

CMYK

PESONA 29

Edisi 6 • Tahun I •Juni 2008

LAUT TAWAR

N

AMA danau Laut Tawar tercantum dalam sebuah buku dongeng yang dibagikan kepada anak-anak kelas 4 di sebuah Sekolah Dasar di Bandung. Sebagai bacaan, ceritanya biasa saja. Tetapi namanya, Laut Tawar, lengket di benak. Agaknya, kata ‘laut’ yang mencitrakan keluasan itu memberi kesan megah pada nama danau ini. Demikian juga narasi awal tentang betapa indahnya alam di sekitar danau yang terletak sekitar 3000 m di atas permukaan laut ini. Keindahan yang teruji, ketika kita datang ke lokasi danau di Takengon ini. Udara yang sejuk, menurunkan kabut pada penghujung malam, terangkat saat fajar menyingsing. Permukaan danau yang tenang hanya diganggu riak kecil dari perahu nelayan, mencari ikan depik, ikan khas danau ini. Hamparan rumput pampa, mempercantik tepian danau dengan bunganya, yang serupa bulu berwarna putih kecoklatan. Ditambah sawah berteras yang meluas dari kaki gunung hingga ke tepi air, danau Laut Tawar mewakili pemandangan khas Asia Tenggara yang tak ada duanya di dunia. Lokasi yang ideal sebagai tempat berlibur keluarga ini menyediakan penginapan-penginapan yang cukup representatif. Tak sedikit yang menghadap langsung ke arah danau, sehingga para tamu yang menginap dapat langsung

menikmati kecantikan matahari terbit dari jendela kamar mereka. Mereka yang memiliki hobi fotografi, terutama fotografi alam bebas, akan menemukan banyak sekali objek jepretan yang menarik di sini. Sebaiknya, bangun sebelum subuh, agar dapat melihat permainan cahaya matahari pada permukaan air ketika fajar tiba. Saat begitu juga tepat untuk menyaksikan nelayan yang mulai turun, serta para petambak yang memberi pakan ternaknya. Bila angin bertiup dari arah yang tepat, telinga juga bisa menangkap sayup suara muadzin memanggil. Tak sulit mencapai danau Laut Tawar. Hanya beberapa menit dari pusat kota Takengon, ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Danau ini menyimpan potensi wisata air yang selama ini dimungkinkan menjadi salah satu primadona ekonomi daerah. Selain potensi fauna serta keindahan alamnya, bermacam olah raga air juga dapat lebih dikembangkan di sini. Takengon, dengan danau Laut Tawar yang berada di sisi timur kota sejuk itu, juga dihuni warga kota yang gemar mengoleksi beraneka jenis tanaman bunga. Bertandanglah ke sana. Segala kepenatan dari rutinitas sehari-hari, dimungkinkan lenyap bila berada di daerah yang sebagian besar merupakan bagian dari kawasan ekosistem Leuser itu. Azhar, Thaya

CMYK

KESEHATAN

Edisi 6 •Tahun I • Juni 2008

30

Cara Efektif Stop Rokok Kecanduan rokok menjadi masalah serius yang dihadapi dunia. Terobosan terapi farmakologi terbaru, mampu menghentikan kebiasaan merokok dalam tiga bulan.

Tiada hari tanpa rokok. Kalimat itu cocok bagi para pencandu rokok (adiksi nikotin). Beberapa jam tidak mengisap rokok, pencandu biasanya akan merasa gelisah. Mulut terasa tidak enak hingga bingung hendak melakukan sesuatu. Di Indonesia, terdapat sekitar 63 juta perokok yang sulit menghindari kecanduan. Walaupun mereka menyadari rokok berdampak negatif bagi kesehatan fisik, mental hingga ekonomi. Data WHO tahun 2008 mencatat, sebanyak 5,4 juta orang meninggal akibat rokok di seluruh dunia. Untuk kawasan Asia Tenggara, sebanyak 124 juta orang dewasa yang merokok. Sekitar 46% berada di Indonesia. Berawal dari keprihatinan tersebut, PT Pfizer Indonesia bersama Yayasan Jantung Indonesia dan Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok (LM3) mengembangkan terapi yang bertujuan untuk membuat orang-orang berhenti merokok. Dinamakan dengan terapi farmakologi. “Sudah sejak dulu orang mencari obat yang cocok agar seseorang bisa berhenti merokok. Namun, baru ditemukan kalau terapi farmakologi bisa membuat orang berhenti merokok dalam tiga bulan,” kata dokter spesialisasi penyakit jantung dan pembuluh darah serta konsultan dari RS Harapan Kita, dr Aulia Sani SpJP(K). Dia menuturkan, seseorang sulit berhenti merokok karena nikotin di dalam rokok menyebabkan adiksi. Nikotin 5 hingga 10 kali lebih kuat menimbulkan efek psikoaktif pada

manusia daripada kokain dan morfin. “Terapi farmakologi caranya cukup mudah. Pasien kami terapi dengan obat yang bernama Varenicline,” sebut dokter yang juga Dewan Pembina Yayasan Jantung Indonesia dan Anggota Komnas PMM itu. Terapi tersebut terdiri atas beberapa tahap. Aulia menjelaskan, untuk tahap awal, pasien diberikan dosis awal Varenicline sebanyak 0,5 mg selama beberapa hari. Setelah itu dilanjutkan dengan 1 mg Varenicline hingga dosis tetap Varenicline yang harus diminum dua kali per hari. Setelah melakukan terapi farmakologi dengan menggunakan Varenicline, dia mengaku rata-rata pasien bisa berhenti merokok dalam waktu tiga bulan. Tanpa mengalami gangguan seperti gelisah, sulit berkonsentrasi, hingga selera makan menurun. Varian obat Varenicline merupakan terobosan baru yang disebut sebagai nicotinic acetylcholine receptor partial agonist. “Selain dibantu dengan terapi, yang paling penting agar dapat berhenti merokok, setiap orang harus memiliki niat. Kalau niat sudah kuat, 150% akan sukses berhenti merokok,” katanya. Pengurus Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok( LM3), dr Widjajantimemaparkan, Varenicline adalah obat nonnikotin pertama yang secara khusus diciptakan untuk berhenti merokok. “Obat ini bekerja pada reseptor di mana nikotin bekerja sehingga dapat mengurangi gejala kecan-

duan,” katanya. Di samping itu Varenicline memiliki cara kerja yang unik dengan menghalangi (antagonist effect) nikotin yang menempel pada otak. Bukan sebagai terapi pengganti nikotin, yang sudah ada sebelumnya. Varenicline juga mampu mengurangi rasa nikmat yang ditimbulkan dari rokok jika seorang pasien merokok kembali. Hal tersebut dibuktikan dengan sebuah studi yang melibatkan 1.210 perokok. Setelah 12 pekan pertama diberi terapi farmakologi dengan Varenicline, pencandu rokok berhasil berhenti merokok. Kemudian, terapi diteruskan selama 12 pekan. Hasilnya menunjukkan perpanjangan terapi meningkatkan keberhasilan pasien untuk berhenti merokok Seperti disadari semua orang, kebiasaan merokok akan menyebabkan datangnya berbagai penyakit. Salah satunya bronkitis. Penyakit ini disebut radang saluran napas dan dikenal dua jenis, yaitu akut dan kronik. Menurut dr Ahmad Hudoyo, Sp. P, spesialis paru yang aktif sebagai pengajar di Departemen Pulmonologi FKUI, bronkitis akut dapat disebabkan oleh infeksi maupun bahan-bahan yang merangsang, termasuk bahan kimia. Bronkitis kronik sifatnya ireversibel (menetap atau tidak bisa sembuh) dan progresif, artinya penyakit makin lama makin berat. “Penyebab bronkitis kronik adalah bahan iritan, radikal bebas

serta gas-gas yang beracun yang mengiritasi selama beberapa puluh tahun secara terus-menerus. Gas-gas berbahaya tersebut terdapat didalam asap rokok,” beber dokter yang menyelesaikan spesialis bidang pulmonologi di FKUI serta training onkologi paru di Toranomon Tokyo ini. Menurutnya, mereka yang mengalami penyakit ini dapat dilihat dari gejala utama alami batuk-batuk. Bila penyebabnya infeksi, batuk akan disertai demam dan dahak berwarna kuning. “Batuk berdahak disertai sesak napas adalah gejala yang khas pada bronkitis kronik. Disebut kronik karena terjadi terus menerus, setiap hari selalu batuk. Bermacam obat dan dokter yang sudah beranti ganti tetap batuk. Tidak menjadi sembuh tetapi malah bertambah berat. Bila ditumpanghi infeksi, gejala bertambah berat, disertai demam, dahak yang tadinya putih berubah menjadi kuning,” tuturnya panjang lebar. Diagnosis bronkitis kronik sebenarnya cukup dengan melihat gejala-gajala tadi. Foto rontgen diperlukan untuk menyingkirkan kemungkinan penyakit lainnya. Pemeriksaan laboratorium yang perlu adalah pemeriksaan faal paru untuk menilai berat ringannya derajat sesak napas (obstruksi)-nya. Sebenarnya tidak ada obat yang manjur untuk menyembuhkan penyakit ini. Tetapi obat-obatan dan oksigen diperlukan untuk meringankan gejalanya saja. Bila ada tanda-

KESEHATAN 31

Edisi 6 • Tahun I •Juni 2008

Dimana Tabloid SIPIL Bisa Didapat Bireuen Badrun Aditya Agency. Jln. Medan-Banda Aceh, No.11 Bireuen. Hp 081360157383

Sigli Yusuf Jln. Abu Beurueh Meunasah Paloh Kambeuek Kec. Mutiara Sigli, Hp. 085218343015

Lhokseumawe & sekitar H. Hamzah Toko Buku dan Koran Aron Pos, Jl. Suka Ramai Lhokseumawe, Hp. 0811672766

Beureunuen Yuliadi Tarmizi Agency Galon Sapri, Simpang Lamlo. Beureunuen Hp. 085260074478

Takengon Novia Agency. D/a Pasar Inpres Balee Atu,Kios B.16 Takengon. Hp. 081360057385

Aceh Timur Nasir Agency Depan Mesjid Raya Kota Binjai, Julok Aceh Timur Hp 085261747605

Bener Meriah Sadikin Simpang Pante Raya, Galon Gatra. Bener Meriah, Hp. 085261531897

Langsa & Aceh Tamiang H. Aziz d/a Jailani Agency. Jln Sudirman No.1, Langsa, Telp. 0641 - 32337

Blang Pidie Rizal Loket Abdya Perdana Travel Hp. 085261488445 tanda infeksi maka dibutuhkan antibiotika. “Karena penyebab utama penyakit ini dari rokok, maka kebiasaan merokok harus dihentikan. Pengobatan jangka panjang adalah pemakaian oksigen dirumah. Bila penyakit bertambah parah dengan sesak napas yang meninjol, artinya pasien sudah tergantung dengan O2, maka oksigen harus dipakai terus menerus,” saran dokter spesialis paru RS Persahabatan Jakarta ini. Sama halnya dengan bronkitis, penyebab kanker paru juga diakibatkan oleh kebiasaan merokok. Penyebaran sering terjadi yaitu ke tukang, hati, otak dan kelenjar ginjal. Dari 100 orang yang menderita kanker paru, 90 orang di antaranya ternyata mempunyai riwayat kebiasaan merokok sebelumnya. “Hubungan yang erat ini juga terbukti dengan dosis-akibat. Bila seseorang merokok lebih lama, lebih banyak jumlah

batang, lebih dalam cara menghisapnya maka kemungkinan terkena kanker paru lebih tinggi,” paparnya. Ditambahkan olehnya, gejala yang sering dijumpai yaitu batuk-batuk (kering atau berdahak), sakit dada, sesak napas, batuk darah, nafsu makan berkurang dan berat badan turun drastis. Pilihan pengobatan tergantung jenis kanker dan stage atau stadium (derajat). “Untuk mengetahui jenis biasanya dilakukan biopsi agar dapat membedakan tumor itu jinak (tumor) atau ganas (kanker). Dengan biopsi, kita bisa membedakan apakah suatu tumor itu jinak (tumor) atau ganas (kanker),” terangnya. Bila kanker, selanjutnya bisa dibedakan tipenya apa dan mengetahui jenis obat yang harus diberikan. Setelah jenis diketahui, lalu ditentukan derajat kankernya. Fazri

Kutacane Yashut/Anto Jln Cut Nyak Dhien, No.50, Hp.081397708821

Meulaboh Sayed Fadlain Jln Syiah Kuala 435, Kuta Padang Hp. 085260181605

Banda Aceh Sabri, Depan Rex Peunayong Hp. 08126906745 Anuar AR, Jl. Cut Nyak Dhien, Setui

Nagan Raya Kamal Faisal Ponsel, Simpang Peut. Nagan Raya Hp. 081377239907

Tapaktuan Bestari Raden Komp. Perumahan Guru SD, Lorong Hilir, Lhok Bengkuang Tapaktuan Aceh Selatan. Hp. 081377195487

Tapaktuan T. Masrizal Kustum Rana (depan SD Alue Keutapan) Ttn Hp 085260193193

Calang Mirza D/a Kantor Asosiasi Pedagang Ikan (API) Jln. Banda Aceh-Meulaboh, Desa Panton Makmur Calang, Hp. 081377478677

Kedai Runding Maryada Adzkiya Agency, Jln Tapaktuan-Medan. Km. 35 Kedai Runding, Telp. 0656 - 441451, Hp. 085277333307

Formulir Berlangganan Tabloid SIPIL Mohon dicatat sebagai pelanggan Tabloid SIPIL DATA PRIBADI 1. Nama 2. Pekerjaan 3. Alamat Kirim

: ………………………………………………. : ………………………………………………. : ………………………………………………. : ………………………………………………. : ………………………………………………. 4. RT/RW : ………………………………………………. 5. Kode Pos : ………………………………………………. 6. Telp/Fax : ………………………………………………. 7. Hp : ………………………………………………. 8. Mulai Berlangganan : ………………/……………. (Bulan/Tahun) : S/d..…………/……………. (Bulan/Tahun) 9. Jumlah Rp : ………………………………………………. Tanggal : Pelanggan Tanda Tangan



Kirimkan/Fax. Formulir Berlangganan & Tanda Bukti Pembayaran Bank Mandiri Cabang Banda Aceh No. Rek. 105-00-0531602-5 a/n Perkumpulan Impact Kepada Penerbit SIPIL Gedung IMPACT, Jalan T Iskandar No 50 Lambhuk, Banda Aceh 23118 Telp.: 0651 – 28541 ext 105 Fax: 0651 – 28542 Email: [email protected] Harga Tabloid SIPIL Rp. 3000,- Tahun 2008, terbit dua minggu sekali. Apabila ada perubahan harga akan diberitahukan, bagi pelanggan yang sudah membayar sebelum kenaikan harga tidak di kenakan harga baru. ð ð

Berlangganan 6 bulan Rp. 34.000,Berlangganan 1 tahun Rp. 67.000,-

Catatan :Tambahan Ongkos Kirim Untuk Wilayah Luar Banda Aceh akan disesuaikan

Suara Arus Bawah

CMYK

Edisi 6 •Tahun I • Juni 2008

32

CMYK