System Pemerintahan

System Pemerintahan 1. Pengertian Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan berasal dari kata system dan pemerintahan. Menurut Kamus Umum Bahasa Idonesia karya W.J.S Poerwadarminta sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama – sama untuk melakukan sesuatu maksud. Menurut E. Utrecht, istilah pemerintahan adalah pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan atau alat perlengkapan Negara yang berkuasa atau memerintah dalam arti luas yang meliputi badan yang membuat peraturan (legislative), badan yang menjalankan peraturan (eksekutif), dan badan yang mengadili pelanggaran peraturan (yudikatif). 2. Fungsi Pemerintahan Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. 3. Fungsi – Fungsi Negara antara lain : 1. Anarkisme adalah suatu tindakkan atau sikap penyangkalan dari Negara dan

pemerintah serta penyangkalan dari semua tujuan dan fungsi Negara. 2. Individualisme adalah suatu keburukan yang terpaksa diterima. 3. Sosialisme adalah merupakan suatu gerakkan social yang menghendaki tangan pemerintah yang seluas – luasnya dalam bidang perekonomian. 4. Komunisme adalah bertujuan memperluas fungsi Negara dan menuntut penguasaan bersama dari alat –alat produksi. 5. Sindikalisme adalah merupakan suatu gerakkan politik yang dimulai di Prancis sekitar tahun 1890. 6. Guild Socialism adalah gerakkan yang bersifat khas Inggris. Paha mini mengajarkan bahwa dalam badan – badan koperasi umum akan menguasai alat –alat produksi dan akan menyelenggarakan tugas –tugas kenegaraan dalam bidang kesejahteraan. 7. Fascisme adalah gerakan politik yang dibentuk Binnito Mussolini mempunyai sifat – sifat yang khas yaitu kediktatoran dan ketotaliterannya. 8. Kolektivisme Empiris adalah paham yang berusaha mengutamakan kesejahteraaan kolektif (bersama) dengan meyediakan jasajasa.yang tidak dapat diberikan oleh usaha – usaha swasta.

1. Sistem Pemerintahan Presidensial. Ciri – cirinya : 1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kelpala Negara dan kepala pemerintahan. 2. Kekuasaan eksekutif (presiden) dipilih melalui Pemilu baik langsung maupun tidak langsung 3. seorang presiden memiliki prerogratif (hak istimewa), contoh : Memilih atau memberhentikan mentri dalam cabinet. 4. Mentri/cabinet bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada legislative. Kelebihan dari Sistem Presidendial : 1. badan eksekutif lebih stabil kedudukannya dibandingkan parlementer. 2. Masa jabatan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu yang ditentukan. 3. Penyusunan program kerja cabinet mudah diseuaikan dengan jangka waktu jabatannya. 4. legislative bukan tempat kaderisasi untuk jabatan karena dapat diisi oleh orang lain. Kelemahan dari Sistem Presidendial :

Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung oleh legislative sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak. 2. Sistem pertanggung jawabannya tidak jelas. 3. Pembuatan keputusan atau kebijakan umumnya hasil tawar – menawar antara eksekutif dan legis latif, sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas dan memakan waktu yang lama. 1.

A. Bidang Politik Agenda yang harus dilaksanakan untuk penaggulangan krisis di bidang politik antara lain sebagai berikut. 1. Pembuatan undang – undang politik yang sesuai dan mendukung proses demokratisasi; 2. Melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; 3. Menumbuhkan pemerintahan yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindak berdasrkan undang – undang dalam rangka lebih meningkatkan kredibilitas pemerintahan di mata rakyat; dan 4. Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Bidang Ekonomi Agenda yang harus dijalankan untuk penaggulangan krisis di bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Mewujudkan nilai tukar rupiah yang stabil dan wajar melalui pemilihan dan penetapan system nilaitukar untuk mengendalikan fluktuasi kurs; 2. Mengendalikan mekanisme penyelesaian utang – utang swasta untuk mengembalikan citra dan kepercayaan luar negri terhadap kredibilitas usaha nasional; 3. Mengendalikan suku bunga dan menekan laju inflasi; 4. Melakukan restrukturisasi dan penyehatan perbankan sesuai dengan Undang – undang Perbankan; 5. Menyediakan kebutuhan sembilan bahan pokok dan obat – obatan yang cukupserta yang terjangkau rakyat; 6. Menghidupkan kembali kegiatan produksi terutama kegiatan – kegiatan yang berbasis pada ekonomi rakyat dan berorientasi ekspor; 7. Mendayagunakan potensi ekonomi dari sumber daya alam, khususnya sumber daya kelautan untuk meningkatkan ekspor; dan

8.

Mendayagunakan potensi kepariwisataan sebagai sumber devisa Negara.

Agenda yang harus dilaksanakan untuk reformasi di bidang ekonomi yang sebagai berikut. 1. Mewujudkan kebijakan ekonimi makro dan mikro yang transparan; 2. Membenahi lembaga – lembaga keuangan, terutama sector perbankan; 3. Membuat perekonomian lebih efisien dan kompetitif dengan menghiolangkan praktik monopoli maupun monopsoni; 4. Meningkatkan keterburukan pemerintahan dalam pengolaan usaha untuk menghilangkan KKN dan praktik – praktik ekonomi yang merugikan Negara dan rakyat; dan 5. Melaksanakan deregulasi ketetapan – ketetapan yang menghambat intvestasi, produksi, distribusi, dan perdagangan. C. Bidang Agama, Sosial, dan Budaya Agenda yang harus dilaksanakan berkaitan dengan penanggulangan krisis dalam kehidupan keagamaan, social, dan budaya, antara lain, sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2. Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana ibadah; 3. Melaksanakan program jarring pengaman social dengan social dengan sasaran khususnya di bidang pangan dan kesehata; 4. Melasksanakan kebijakan penyelamatan pelajar dan mahasiswa dari ancaman putus sekolah; dan 5. Peningkatan akhlak mulia dan budi luhur dilksanakan melalui pendidikan;