Sylvia Ayuning Tyas 874

Nama : Sylvia Ayuning Tyas NRT

: 874 PERKUAT KEDAULATAN MELALUI KERJASAMA KEIMIGRASIAN

Seorang manusia telah diciptakan Tuhan menjadi makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, begitupun sebuah instansi mustahil jika hanya bertumpu pada instansinya sendiri, pasti membutuhkan instansi lain untuk mendukung tugas dan fungsinya yaitu melalui kerjasama . Dalam benak saya ketika mendengar kata “kersjasama” , timbul komunikasi antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Melalui komunikasi juga dapat menghasilkan suatu kesepakatan serta hubungan timbal balik. Pada struktur Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi terdapat sub direktorat yang di sebut Direktorat Kerjasama Luar Negeri atau yang sekarang berganti nama menjadi Direktorat Kerjasama Keimigrasian. Kerjasama Keimgrasian terdiri dari kerjasama Kemigrasian Internasional dan Kerjasama Keimigrasian Dalam Negeri. Kerjasama Keimgrasian Internasional misalnya Kerjasama Imigrasi Indonesia dengan Australia dalam bentuk pelatihan bahasa inggris selama 3 bulan di Queensland University, berbicara mengenai pelatihan tersebut , sejujurnya saya ingin sekali mendapatkan kesempatan untuk mengikutinya sebab merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya, supaya saya dapat belajar lebih banyak mengenai imigrasi di Australia dan saya dapat mengaadopsi beberapa ilmu yang relevan serta bermanfaatuntuk dapat diimplementasikan di Indonesia. Imigrasi bukan hanya sebuah instansi biasa bagi saya, banyak kebanggan yang saya patrikan disani, meskipun saya sendiri kadang merasa “gemas” dengan siakp pemerintah

saat mengeluarkan statement atau kebijakan tidak berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Beberapa berita yang saya dengar maupun baca pemerintah ingin mengedepakan pelayanan , Saya tahu namun jangan sampai mengenyampingkan keamanan negra kita sendiri bukan? Kedaulatan negara adalah suatu kepentingan yang fundamental. Namun hal tersebut seakan terkikis sedikit demi sedikit oleh beberapa kebijakan serta statement misalnya : 1. Kebiajakan bebas visa untuk 169 negara, jika dari berita yang saya dengar penetapan negara bebas visa tersebut bertujuan demi meningkatan pariwisata guna peningkatan devisa negara , lalu apakah negara yang kita berikan bebas visa memberikan kebebasan bagi warga negara kita yang akan sekedar berlibur atau berkunjung kesana? Jawabannya tidak semua , mayoritas dari negara yang diberikan bebas visa oleh indonesia masih harus di bebankan dalam mengurus visa agar dapat tinggal disana, itu jelas bahwa dalam hal ini asas resiprokal tentu tidak tepat sasaran. Asas resiprokal adalah adanya hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antar negara yang mengadakan hubungan. Satu kata yang harus kita garis bawahi untuk pernyataan tersebut ialah menguntungkan namun kata hanyalah sekedar kata Indonesia tidak mendapatkan keuntungan dari beberapa negara yang telah di bebaskan visanya untuk masuk wilayah indonesia. 2. “Proses pembuatan paspor tidak perlu lama-lama cukup 1 jam” . Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor

adalah dokumen

yang

dikeluarkan

oleh

Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Menurut pasal di atas jelas bahwa paspor merupakan dokumen yang digunakan warga negara indonesia dalam melakukan perjalanan antarnegara bukan lagi perjalanan antardaerah sendiri sudah tentu dari segi keamanan dan keabsahan sangat diperlukan dalam hal ini jadi butuh waktu yang tidak sebentar untuk mendapatkannya. Diperlukan data dan identitas yang valid maka otomatis juga perlu waktu yang lebih dari 1 jam. Mengingat tugas dan fungsi imigrasi itu cukup kompleks pasti butuh sinergitas antar instansi lain yang berkaitan dalam melakukan kerjasama. Dan sinergitas tersebut dapat terwujud jika dari dalam instansi kita juga men-support inovasi atau ide-ide baru yang dapat memperkuat Imigrasi Indonesia. Menurut saya dari apa yang saya paparkan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai suatu problem solving yaitu : 1. Menaggapi issu TKI-Non prosedural sebaiknya diadakan sosialisasi di tiap kantor Imigrasi yang mencakup wilayah kerja kanim tersebut dengan mempresentasikan mengenai imigrasi, tugas dan fungsinya lalu dampak bahayanya jika seorang calon TKI akan bekerja tanpa prosedur yang resmi (Non Prosedural) setelah itu menempelkan brosur proses pembuatan paspor di tiap kelurahan dan bekerjasama dengan warga setempat untuk meyebarluaskan brosur serta informasi tersebut. Karena menurut pengalaman saya ketika melaksanakan KKN di Sukabumi masyarakat setempat hanya mengetahui kantor pasporan bukan kantor imigrasi. 2. Terkait kebijakan bebas visa, saya masih bertanya-tanya saat adanya keputusan untuk menetapkan bebas visa kepada 169 negara, apakah pemerintah sudah

mempertimbangkan suara dari pihak imigrasi ? ataukah hanya pariwisata saja yang berpartisipas dalam rapat tersebut? Jika dilihat dari kepentingan nya sekarang bebas visa lebih mengutamakan pada wisata sebagai salah satu penghasil devisa, namun menurut saya akan lebih baik jika segala infrastruktur dan keamanan terkait kepariwisataan Indonesia di benahi terlebih dahulu, seperti dilansir oleh https://tirto.id/kondisi-infrastruktur-takmendukung-pariwisata-chZc mengenai jalan dan infratruktur wisata yang rusak dan tidak mendukung untuk para wisatawan ditambah faktor keamanan di mana para wisatawan sering kecopetan bila berkunjung ke Medan. Maka dalam hal ini koordinasi antara pemerintah dan imigrasi juga harus di perhitungkan jangan hanya demi pariwisata kedaulatan negara kita menjadi taruhannya. 3. Mencetak kader Pimpinan Imigrasi Muda Politeknik Imigrasi merupakan pendidikan kedinasan yang bernaung dibawah Kementrian Hukum dan HAM yang bertujuan mencetak kader pimpinan masa depan di lingkungan Ditjen imigrasi yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif di mana lulusannya kelak akan ditempatkan di seluruh kantor imigrasi di Indonesia dan di perwakilan imigrasi di luar negeri ini adalah tujuan besar imigrasi dalam mencetak kader pimpinan imigrasi dimasa depan agar dalam kurikulumnnya lebih disesuaikan dengan keadaan lapangan diimigrasi nantinya serta diperbanyak penyesuaian praktkeimigrasian di lapangan.

4. Koordinasi imigrasi dengan DIASPORA DIASPORA adalah Warga Negara Indonesia baik profesioal maupun Non-Profesional yang tinggal di Negara Lain. Misalnya apabila ada Warga Negara Indonesia baik Tenaga Kerja Indonesia maupun bukan yang mendapat kesulitan mengenai dokumen perjalanan nya sesama WNI disana yang lebih mengerti tentang kepengurusan dokumen dapat saling

membantu, serta imigrasi dan diaspora dapat menjalin kerjasama untuk dapat mensosialisasikan mengenai keimigrasian di wilayah negara nya masing-masing.

Pentingnya kerjasama membantu mewujudkan koordinasi yang baik antar pihak yang ada dalam sebuah instansi demi keamanaan dan kedaulatan negara . Tidak akan ada kerugian dalam sebuah kerjasama jika didasari koordinasi yang baik satu dengan lainnya. Harapan saya di masa depan, untuk kebijakan bebas visa agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut karena bebas visa banyak disalahgunakan dan difungsikan tidak sebagaimana mestinya. Dan untuk instansi saya, imigrasi ke depannya besar harapannya saya suatu saat nanti imigrasi akan berdiri sendiri menjadi sebuah badan agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penjaga pintu gerbang negara akan lebih baik .