Surat Tugas-rekon Marbella 24-26 Jan 19 (1).docx

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS IBRAHIM ADJIE Jl. Ibrahim Adjie No. 88 Tlp. 7208355 Bandung SURAT TUGAS NO: 446/ Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

: dr. Nurhasijati Ningsih

NIP

: 196811201999032004

Jabatan

: Kepala UPT PUSKESMAS Ibrahim Adjie

Dengan ini menugaskan kepada nama-nama berikut:

1. Nama

: Anna

NIP

:

Jabatan

:

2. Nama

: Susi Susilawati

NIP

: 196409151987032006

Jabatan

: III B / Penata Muda Tingkat I

3. Nama

: Santi

NIPK

:

Jabatan

:

4. Nama

: Asep Wildan Firdaus

NIPK

: 2017.05.19.008

Jabatan

: TU / Pengadministrasi Umum

Untuk mengikuti Workshop Jurnal Pencatatan Jurnal Aset Tetap dan Aset Lancar di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung, berdasarkan surat edaran sekretaris daerah Kota Bandung No. 030/SE.092-BPKA tentang pelaksanaan sensus barang milik daerah. Yang akan dilaksanakan pada: Hari / Tanggal

: Kami, Jumát, Sabtu 24, 25, 26 Januari 2019

Waktu

: Sesuai jadwal terlampir

Tempat

: Marbella Suites Hotel Jl. Sentra Dago Pakar Kab. Bandung Barat

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di: Bandung Pada tanggal: 23 Januari 2019 Kepala UPT PUSKESMAS Ibrahim Adjie

dr. Hj. S. Nurhasijati Ningsih NIP 196811201999032004

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS IBRAHIM ADJIE Jl. Ibrahim Adjie No. 88 Tlp. 7208355 Bandung

LAPORAN RAPAT / PERTEMUAN / PELATIHAN UPT PUSKESMAS IBRAHIM ADJIE 1. DASAR PENUGASAN: a. Berdasarkan surat edaran Sekretaris Daerah Kota Bandung No. 030/SE.092-BPKA tentang pelaksanaan sensus barang milik daerah. b. Berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan Kota Bandung No. 005/23046-Dinkes prihal pelaksanaan rekonsiliasi sensus barang milik daerah 2018. c. Validasi nilai aset pada inventarisasi barang milik daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung 2. NAMA KEGIATAN: Workshop Pencatatan Jurnal Aset Tetap dan Aset Lancar di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung 2019.

3. TEMPAT KEGIATAN Marbella Suites Hotel, Jl. Sentra Dago Pakar Kab. Bandung Barat

4. TANGGAL KEGIATAN Kamis, Jumát, Sabtu 24, 25, 26 Januari 2019

5. MATERI / HASIL KEGIATAN Jumát, 24 Januari 2019 Pembukaan

: Tim Aset Dinas Kesehatan Kota Bandung

Disampaikan oleh

: Asep Rohmat Kurnia, S.E, M.M

Workshop Pencatatan Jurnal Aset Tetap dan Aset Lancar di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2019 dihadiri oleh UPT Puskesmas se-Kota Bandung,

Dinas Kesehatan, Narasumber dari BPKA Inspektorat Pemkot Bandung. Peserta Workshop dari Puskesmas yang hadir adalah Pengurus Barang, Akuntansi dan Pengelola Obat. Acara ini akan berlangsung selama tiga hari dari Jum’at sampai sabtu pada tanggal 24, 25 dan 26 Januari 2019 dengan susunan acara sebagai berikut:

SUSUNAN ACARA WORKSHOP PENCATATAN JURNAL ASET TETAP DAN ASET LANCAR 24, 25, 26 Januari 2019 HARI Pertama WAKTU 07.30 – 08.00 08.00 – 08.30 08.30 09.30 10.00 12.00 13.00 15.00 15.30 19.00

– – – – – – – –

09.30 10.00 12.00 13.00 15.00 15.30 17.30 21.00

ACARA / MATERI Registrasi Peserta Pembukaan dan menyanyikan Indonesia Raya Sambutan Kepala Dinas Coffee Break Pengelolaan Aset Tetap ISHOMA Pengelolaan Aset Lancar Coffee Break Pencatatan Stok dan Kartu Barang Penelusuran Dokumen Perolehan Barang

PENANGGUNG JAWAB / PEMBICARA Panitia Panitia Dr. Hj. Rita Verita S, MM., MH.Kes Taopik Saeful Anwar Taopik Saeful Anwar Muhammad Megananda, S.ST Asep Rohmat K, SE. MM

Hari Kedua WAKTU 08.00 09.30 10.00 12.00 13.00

– – – – –

09.30 10.00 12.00 13.00 15.00

15.00 – 15.30 15.30 – 17.00 19.00 – 21.00

ACARA / MATERI Inventarisasi Persediaan Coffee Break Inventarisasi Aset Tetap ISHOMA Metode Stok Opname Perbekalan Kesehatan Coffee Break Latihan Penjurnalan Aset Lancar Lanjutan Latihan Penjurnalan Aset Lancar

PENANGGUNG JAWAB / PEMBICARA Untung Mubarok, SE Muhammad Megananda, S.ST Aulia Supermas,Apt Yusuf M Ruhiat, S.Pi Yusuf M Ruhiat, S.Pi

Hari Ketiga WAKTU 08.00 09.30 10.00 12.00 13.00

– – – – –

09.30 10.00 12.00 13.00 15.00

15.00 – 16.00

ACARA / MATERI Pengamanan Aset melalui Sensus Coffee Break Latihan Penjurnalan Aset Tetap ISHOMA Lanjutan Latihan Penjurnalan Aset Tetap Penutupan

PENANGGUNG JAWAB / PEMBICARA Yusuf M Ruhiat, S.Pi Yusuf M Ruhiat, S.Pi Yusuf M Ruhiat, S.Pi

Kamis, 24 Januari 2019 Sambutan

: Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung

Disampaikan oleh

: dr. Nina Manarosana

Berdasarkan hasil temuan BPK yang tidak tuntas-tuntas terutama di tata kelola aset atau inventarisasi barang KIB B dan barang persediaan di lingkungan Dinas Kesehatan dalam hal ini PUSKESMAS se-kota Bandung, selama ini kota Bandung belum mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dan menurut pernyataan

BPKP banyak anggaran dana pemerintah yang sudah dikeluarkan namun belum jelas peruntukannya maka, ini menjadi bahan temuan KPK dan mendapat ancaman disclaimer. Program seperti harusnya sudah dilaksanakan sejak jaman dahulu namun memang karna ada beberapa kendala sehingga tidak bisa dilaksanakan. Maka mulai sekarang harus sudah dikerjakan agar administrasi menjadi rapih untuk semua PUSKESMAS karna kita harus siap apabila semuanya harus dikerjakan secara mendiri dan sebagai mana peraturan UU no. 32 dan atau UU no. 18 tahun 2016 yang memungkinkan semua PUSKESMAS menjadi BLUD. Himbauan dari Pemerintah dalam hal ini Bapak Wali Kota Bandung dan BPKA untuk inventaris barang dan aset harus selalu dilakukan sensus agar terpantau terhadap validasi nilai aset. Acara ini merupakan amanah yang tertuang dalam Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jadi bukan acara yang asalsalan tetapi memang ada dalam peraturan dan harus diadakan acara seperti ini minimal dua kali dalam setahun. Ada beberapa pesan yang harus diperhatikan:  Laporan Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan bisa di audited atau tidak itu tergantung kita.  Tupoksi pengurus barang seperti bendahara penerimaan tetapi berupa barang bukan uang yang harus selalu tercatat dan terpantau penggunaannya.  Harus menunjukan kemampuan dalam kinerja untuk menjadi BLUD dan Puskesmas mandiri dari mulai semua pencatatan: 

Belanja BLUD



Pendapatan BLUD dan APBD



Belanja BOK



Hibah atau pemberian



CSR



Pendapatan lainnya

 Kita belum WTP tetapi WDB dan itu ada di aset.  Setiap belanja harus teridentifikasi sumber belanjanya. Kamis, 24 Januari 2019 Materi

: Penglolaan Aset Tetap

Disampaikan oleh

: Taopik Saeful Anwar

A. Pengertian Aset Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata

uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah Pernyataan No. 7 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara/daerah aset merupakan salah satu unsur penting yang harus dikelola

dengan

baik

untuk

menunjang

kegiatan

operasional

pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam peraturan tersebut, barang yang diberi nama aset lebih tepatnya disebut aset tetap. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Mencabut PP No. 6 Tahun 2006 dan PP No 38 Tahun 2008) mengatur tentang pengelolaan asset pemerintah baik asset pemerintah pusat maupun asset pemerintah daerah, yang diberi nama asset adalah barang. Pengertian Barang menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah setiap benda baik berwujud maupun

tidak

berwujud,

bergerak

maupun

tidak

bergerak,

yang

dapat

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Namun demikian pengertian barang pada manajemen pengelolaan BMN/BMD sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 hanya dibatasi yang berwujud (tangible) sebagaimana dimaksud Bab VII Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan

Negara.

Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud. Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntasi Pemerintah (KKAP), aset di klasifikasikan kedalam asset lancar dan non lancar: 1. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. 2. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang yaitu meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan lainnya. Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Barang milik daerah/N ini yang dimaksud dengan: 1. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 6 menjelaskan bahwasanya Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas badan APBN/APBD; barang yang berasal dari perolehan

lainnya

yang

sah,

yaitu

dari

hibah/sumbangan,

dari

perjanjian/kontrak diperoleh dari ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. B. Aset Tetap Menurut PSAP 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah: 1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; 2. Hak atas tanah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies). Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas terdiri dari tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta kontruksi dalam pengerjaan. 1. Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Gedung dan bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh

dengan

maksud

untuk

dipakai

pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. 3. Peralatan dan mesin

dalam

kegiatan

operasional

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 4. Jalan, irigasi, dan jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 5. Aset tetap lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Golongan aset ini disebutkan dalam dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang terdiri atas

buku

perpustakaan,

buku

terbitan

berkalam,

barang-barang

perpusatakaan, barang bercorak kesenian atau kebudayaan, serta hewan ternak dan tumbuh tumbuhan. 6. Konstruksi dalam pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan

namun

pada

tanggal

laporan

keuangan

belum

selesai

seluruhnya. Aset ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. C. Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar. Berdasarkan pasal 48 ayat (2) dan penjelasan atas pasal 49 ayat (6) UU No. 1 Tahun 2004, ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik Negara/D dalam Peraturan Pemerintah meliputi penjualan barang melalui pelelangan dan pengecualiannya, perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. Rumusan tersebut merupakan siklus minimal atas seluruh mata rantai siklus pengelolaan barang milik negara/daerah (asset management cycle).

Pengelolaan aset negara Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 27 Tahun 2014 adalah tidak sekedar administrative semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset Negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan

pada

pertimbangan

perlunya

penyesuaian

terhadap

siklus

perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara). (Yusuf, 2010: 31) menyatakan siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan

kebutuhan

dan

penganggaran,

pengadaan,

penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pengelolaan barang milik daerah meliputi: 1. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2. pengadaan; 3. penggunaan; 4. pemanfaatan; 5. pengamanan dan pemeliharaan; 6. penilaian; 7. pemindahtanganan; 8. pemusnahan; 9. penghapusan; 10. penatausahaan; 11. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; Siklus yang terdapat dalam Permendagri 19 tahun 2016 memiliki sedikit perbedaan dengan yang terdapat dalam PP 27 tahun 2014 Kamis, 24 Januari 2019 Materi

: Penglolaan Aset Lancar

Disampaikan oleh

: Taopik Saeful Anwar

Aset lancar adalah harta perusahaan yang dapat ditukar dengan uang tunai dalam waktu relative singkat, biasanya ukuran waktunya yang dipakai ialah siklus usaha atau tahu buku, yang termasuk aktiva lancer ialah uang kas, rekening giro bank, investasi jangka pendek, piutang usaha, persediaan barang dagang, biaya dibayar dimuka, wesel. Aset lancar adalah uang kas atau aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumer dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Dari pengertian aktiva lancar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aktiva lancar adalah aktiva yang dapat dijadikan uang dalam waktu yang singkat dalam kurun waktu kurang dari satu tahun yang terdiri dari kas, rekening giro, piutang usaha, persediaan, wesel dan lain sebagainya. Kelompok aset lancar Yang termasuk ke dalam kelompok aset lancar adalah sebagai berikut: 1. Kas Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos kas. 2. Investasi Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau marketable securities) merupakan investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi. 3. Piutang wesel Piutang wesel merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam suatu undang-undang. 4. Piutang dagang Piutang dagang merupakan tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang secara kredit. 5. Persediaan Persediaan merupakan semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih digudang atau belum terpakai. 6. Piutang penghasilan Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima merupakan penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasanya tetapi diterima pembayarannya sehingga merupakan tagihan.

7. Persekot. Persekot atau pembayaran yang diterima dimuka merupakan pengeluaran untuk memperoleh jasa dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya. Kamis, 24 Januari 2019 Materi

: Pencatatan Stok dan Kartu Barang

Disampaikan oleh

: Muhammad Megananda, S.ST

Stok gudang merupakan salah satu asset perusahaan yang perlu dikelola dengan baik. Pasalnya dengan mengelola stok gudang anda maka sama baiknya dengan mengelola biaya operasional yang dimiliki perusahaan. Tentunya bukanlah hal yang mudah dalam mengelola stok gudang ini. tak hanya perlu pencatatan tertulis saja namun juga stok fisik langsung di gudang. Dalam penanganan stok gudang dikenal pula istilah warehouse management. Keberadaan gudang tidak bisa dipandang sebelah mata sebab gudang merupakan bagian dari sistem logistic dan tempat penyimpanan produk. Adanya warehouse management merupakan suatu tatanan yang digunakan untuk mengelola pergudangan serta pendistribusian barang-barang agar produk tersimpan dengan baik dan terjaga kualitasnya saat diterima oleh customer. Adanya warehouse management juga mampu menyediakan informasi yang actual, akurat dan akuntabel serta kemudahan akses dalam pengawasan serta pengendalian dalam proses administrasinya dikemudian hari. Kesalahan Umum Dalam Mengelola Stok Gudang Sayangnya walau telah diimplementasikan warehouse management tak jarang masih ada kesalahan yang terjadi dalam mengatur pergudangan ini. Jika dibiarkan saja tak hanya perusahaan yang mengalami kerugian namun juga pihak konsumen. Untuk itu berikut beberapa kesalahan umum yang terjadi dalam mengelola stok gudang : Selisih Stok Selisih stok kerap terjadi ketika anda jarang menyesuaikan laporan stok gudang dengan pemeriksaan fisik. Tak selamanya barang yang anda simpan di gudang akan dalam keadaan baik. Beberapa diantaranya mungkin mengalami penyusutan sehingga terjadi cacat dan kerusakan. Jika hal ini terjadi maka barang tersebut tidak layak jual dan dibuang. Inilah yang mempengaruhi selisih stok barang gudang anda berbeda antara pemeriksaan fisik dan pencatatan komputerisasi. Pengelolaan Stok Secara Manual

Selain kesalahan dalam perhitungan stok secara fisik dan pembukuan adapun kesalahan yang terjadi akibat pengelolaan stok gudang secara manual. Pengelolaan stok secara digita akan lebih memudahkan anda dalam menghitung dan melaporkan stok gudang yang dimiliki. Selain lebih menghemat waktu dan praktis, pengelolaan stok gudang secara digital juga dinilai lebih rapi serta menghindari kesalahan dalam penulisan. Pengelolaan Ruang Persediaan Yang Buruk Selain dalam hal pencatatan ternyata pengelolaan ruang persediaan yang buruk juga mampu menyebabkan masalah dikemudian hari. Hal ini mampu berdampak pada efisiensi toko dan kerapian gudang itu sendiri. Ada baiknya anda memposisikan barang secara strategis. Berilah label pada tempat penyimpanan agar mempermudah dalam menemukan barang yang dicari. Pakai rak tinggi untuk ruang vertical di gudang persediaan sehingga penggunaan ruang lebih efisien. Solusi Untuk Masalah Selisih Stok Gudang Pada dasarnya selisih stok gudang merupakan tanggung jawab kepala gudang. Apabila kepala gudang memberlakukan stock opname secara rutin maka masalah selisih ini tidak akan terjadi. Untuk mendapatkan hasil stock opname yang akurat maka anda perlu melakukan beberapa hal berikut ini : a. Jika anda memiliki beragam jenis produk maka ada baiknya untuk membuat kartu stock opname per item dan berikanlah kode barang. b. Luangkan waktu yang cukup untuk melakukan stock opname sehingga dalam perhitungan, pengecekan dan input data tidak terburu-buru dan menghasilkan laporan yang tidak relevan. c. Lakukan cut off untuk stok barang seperti retur barang, konsinyasi maupun keluar masuknya barang. d. Lakukan penataan yang teratur, rapi dan sesuai dengan lokasi penempatan barang itu sendiri e. Hitunglah setiap unit barang dengan satuan terkecil agar tidak ada selisih yang terjadi dalam isi barang di kardus anda f. Tidak lupa lakukan pengecekan ulang untuk menghindari kesalahan perhitungan atau selisih item. Pengecekan ulang juga membantu anda dalam menilai apakah input barang yang anda lakukan sudah sesuai atau belum. Cara Sederhana Dalam Pengelolaan Stok Barang Ada baiknya mengelola stok barang dengan baik sedini mungkin untuk menghindari kesalahan yang terjadi dikemudian hari. Untuk itu berikut beberapa cara sederhana yang bisa anda tempuh untuk menjaga stok barang anda terjaga dengan baik: 1. Data Seakurat Mungkin Itu Penting

Ada baiknya anda memiliki data seakurat mungkin tentang barang yang ada di gudang. Persiapkan daftar dan informasi stok yang ada di gudang. 2. Pastikan Order Barang dan Kuantitas Barang Sesuai Selanjutnya anda perlu memastikan penerimaan barang dari order barang yang dilakukan sudah sesuai dengan kuantitas yang dikirimkan oleh supplier. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pencatatan serta mengetahui apakah supplier sudah memenuhi pesanan yang anda miliki dengan baik atau belum. 3. Buat Forecast Persediaan Selanjutnya buatlah perkiraan persediaan stok barang yang dibutuhkan dalam periode ini. dengan melakukan forecast persediaan maka anda tidak akan mengalami kekurangan stok barang ketika dibutuhkan atau kelebihan stok. 4. Cek Kembali Barang Yang Dimiliki Selanjutnya cek kembali barang yang anda miliki sebelum barang tersebut disimpan. Pengecekkan ini bisa mendeteksi apakah terjadi kecacatan dalam produk maupun kerusakan yang membuat produk tersebut tak layak dijual atau terpakai. Kamis, 24 Januari 2019 Materi

: Penelusuran Dokumen Perolehan Barang

Disampaikan oleh

: Asep Rohmat Kurnia, S.E, M.M

Gambaran Umum Penatausahaan Barang Milik Daerah Kegiatan Penata Usahaan: 1. Pembukuan  Pendaftaran  Pencatatan  Pengkodean penyimpanan bukti pemilikan 2. Inventarisasi  Perhitungan  Pengurusan  Penyelenggaraan  Pengaturan  Pencatatan data  Pelaporan 3. Pelaporan  Pengguna  Pengelola  Semesteran / tahunan

Pelaporan: Kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh pengurus barang pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Tujuan: Agar semua data dan informasi mengenai barang milik daerah dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan barang milik daerah dan sebagai bahan penyusunan Neraca Daerah. Sasaran: Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, baik yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna

Barang

maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Kuasa semesteran,

pengguna tahunan

barang dan

5

menyampaikan

(lima)

tahunan

laporan kepada

pengguna

pengguna.

barang

Pengguna

menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Pembantu

pengelola

menghimpun

seluruh

laporan

pengguna

barang

semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, di rekap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. Buku Induk Inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang

tahun

berikutnya,

selanjutnya

untuk

tahun-tahun

berikutnya

pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah. Dalam pengadaan barang ada dokumen yang harus lengkap diantaranya;  SPK,

Faktur,

Surat

Pesanan,

SPMP,

surat

perjanjian.

Contoh;

Belanja

kebutuhan penunjang pekerjaan, UPT membeli beberapa leptop maka harus dicantumkan dengan lengkap (merek, tipe, harga, spesifikasi, tahun, bahan) maka tim pengadaan barang harus mengetahuinya.  PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) sebelum mencari pihak ke-3 sebagai penyedia barang harus membuat dokumen perencanaan dengan keterangan lengkap maka sebelum melakukan pembayaran barang ke penyedia, terlebih dahulu barang dipesan ada datang dan diperiksa sesuai keterangan.  Dari PPHP

menyerahkan kepada pengurus inventaris barang untuk mendata

kelengkapannya;

 Surat berita acara dari PPHP tentang kebenaran dan keterangan barang.  Pembukuan diantaranya; buku penerimaan modal, buku pengeluaran barang, buku penerimaan pakai habis. Sesuai permendagri No. 17/No. 19 2016 / 2017 tentang pengadaan barang, inventaris, hibah, pembelian.  Membuat kartu inventaris ruangan dan penanggung jawab ruangan.  Surat bukti barang keluar.  Rekon belanja. Catatan neraca keungan dan barang harus sama.  Membuat berita acara.  Belanja keperluan PUSKESMAS.  Rencana belanja kebutuhan barang unit (RKBU).  Stok of name (persedian, pengeluaran, pemakaian).  Dokumen pengadaan. Aset merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dimiliki baik oleh perusahaan swasta maupun pemerintah yang dapat dinyatakan secara finansial. A. Berdasarkan fisiknya aset terbagi dari: a. Aset berwujud: aset berwujud adalah kekayaan yang dapat dimanifestasikan secara fisik dengan menggunakan panca indra. Contoh aset berwujud: 1. Tanah atau lahan. 2. Bangunan. 3. Infrastruktur misalnya; jalan raya, jembatan, irigasi dan waduk. 4. Kendaraan 5. Mesin 6. Peralatan kantor B. Aset tak Berwujud Adalah kekayaan yang menifestasinya tidak berwujud secara fisik yakni tidak dapat disentuh, dilihat, atau tidak bisa diukur secara fisik, namun dapat diidentifikasi sebagai kekayaan secara terpisah, dan kekayaan ini memberi manfaat serta memiliki nilai tertentu secara ekonomi sebagai hasil dari proses usaha atau melalui waktu. Contoh Aset Tak Berwujud: 1. Perencanaan (DED) 2. Softwere. 3. Hak Paten. 4. Hasil Penilaian Appraisal. C. Berdasarkan Nilainya Aset Daerah Terbagi Menjadi: 1. Aset Tetap (Intrakomptable): adalah aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai diatas nilai kapitalisasi.

2. Aset Tidak Tetap (Ekstrakomptable): adalah aset yang memiliki masa manfaat kurang atau lebih dari 12 bulan yang memiliki nilai dibawah nilai kapitalisasi. Batas nilai kapitasi aset pemerintah Kota Bandung berdasarkan kebijakan akuntansi adalah Rp. 1.000.000,- (Intrakomptable adalah nilai aset lebih besar sama dengan Rp. 1.000.000,- dan ekstrakomptable adalah nilai aset lebih kecil dari Rp. 1.000.000,-) D. Aset Daerah berdasarkan pengelompokan pencatatannya terbagi dari: 1. KIB A : Tanah Contoh: tanah kantor, tanah lapang, tanah sawah, tanah jalan, dll. 2. KIB B : Peralatan Contoh: meja, kursi, lemari, kendaraan, komputer, peralatan laboratorium, peralatan kedokteran, dll. 3. KIB C : Contoh: gedung kantor, gedung rumah sakit, gedung puskesmas, dll. 4. KIB D : Contoh: jalan lingkungan, irigasi, jaringan telpon, jaringan listrik, jaringan internet, 5. KIB E : Aset Tetap Lainnya Contoh: buku-buku, peralatan kesenian atau kebudayaan. 6. KIB F : Contoh: gedung bangunan yang belum selesai 100%, jalan irigasi dan jaringan yang belum selesai 100% 7. KIB G : Aset tak berwujud Contoh: DED, gambar rancangan arsitektur, softwere, hasil kajian, kajian. E. Aset Daerah Berdasarkan perolehnya: 1. Belanja Modal (APBD) 2. BLUD 3. Hibah dari pusat atau swasta Jumát, 25 Januari 2019 Materi

: Inventarisasi Persediaan

Disampaikan oleh

: Untung Mubarok, S.E

BARANG MILIK DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pasal 17 (3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:

a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah; b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang; e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; g.

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang; k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; m. memberi label barang milik daerah; n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang; o. melakukan stock opname barang persediaan; p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan; q. melakukan

rekonsiliasi

dalam

rangka

penyusunan

laporan

barang

Kuasa

Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang

melalui

Kuasa

Pengguna

Barang

setelah

diteliti

oleh

Pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna ATURAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NO. 05 PERATURAN

WALI

KOTA

BANDUNG

NOMOR

1331

TAHUN

2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 528 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DEFINISI

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya PERSEDIAAN Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. KLASIFIKASI Persediaan merupakan aset yang berwujud: a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, jarum suntik dan barang tak habis pakai seperti ban, komponen untuk mobil yang ada di workshop, lampu taman dan jalan, traffic cone dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi; misalnya bahan baku untuk pemeriksaan kadar air bersih, regent di laboratorium SKPD, bahan baku pembuatan alat pertanian dan lain-lain c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat untuk UKM setengah jadi, benih yang belum cukup umur d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan; misalnya adalah hewan, bibit tanaman atau alat kebersihan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. PENGAKUAN Persediaan diakui pada saat a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. b. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. PENGUKURAN Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode perpetual dengan melakukan penjurnalan penggunaan persediaan pada aplikasi setiap akhir bulan. Sedangkan

nilai

persediaan

berdasarkan

menggunakan metode FIFO (First In First Out) Persediaan disajikan sebesar:

hasil

inventarisasi

dengan

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian b. Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi PENGUNGKAPAN Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan: a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat b. Rincian objek, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau using. Contohnya obat-obatan yang sudah kadaluarsa, karcis/tiket/form yang memiliki cetakan tahun cetakan tahun tertentu sehingga tidak bias digunakan lagi tahun berikutnya. Persediaan dengan kondisi tersebut dikeluarkan dari pencatatan setelah sebelumnya dibuatkan Berita Acara Kondisi. Persediaan rusak atau using yang dilengkapi foto. Jika tidak ada Gudang penyimpanan, persediaan yang rusak atau using dapat dimusnahkan. Pada saat pemusnahan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan yang dilengkapi foto-foto RINCIAN OBJEK PERSEDIAAN a. Alat Tulis Kantor b. Dokumen/Administrasi Tender c. Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) d. Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya e. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih f. Bahan Bakar Minyak/Gas g. Spanduk, Brosur, Pamflet, Umbul-umbul dan Sarana Informasi Lainnya h. Souvenir i. Kalender j. Dekorasi k. Bahan Baku Bangunan (termasuk persediaan aspal) l. Bahan/Bibit Tanaman m. Bibit Ternak n. Bahan Obat-obatan o. Bahan Kimia dan Pupuk p. Persediaan Makanan Pokok q. Bahan Percontohan (Sample) r. Pakan Ternak s. Bahan Medis Habis Pakai t. Suku Cadang

u. Accu dan Ban v. Cetakan w. Makanan dan Minuman x. Pakaian Dinas dan Atributnya y. Pakaian Kerja z. Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu aa.Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Jumát, 25 Januari 2019 Materi

: Inventarisasi Aset Tetap

Disampaikan oleh

: Muhammad Megananda, S.ST

A. Pengertian Pada hakikatnya, Inventarisasi BMD adalah kegiatan untuk melakukan pengecekan antara data administratif BMD dengan kondisi fisik BMD yang bersangkutan. Maksudnya adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya, yang dikuasai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang atas suatu obyek barang. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. B. Tujuan Inventarisasi BMD 1. Menginventarisasi dan mengamankan seluruh BMD pada SKPD yang hingga saat ini belum terinventarisasi dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan; 2. Menyajikan nilai koreksi BMD pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Melakukan sertifikasi BMD atas nama Pemerintah Daerah. C. Obyek Inventarisasi BMD Adapun yang termasuk dalam obyek Inventarisasi BMD meliputi: 1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan 2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c) barang yang diperoleh berdasarkan undang-undang; atau d) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam rangka pertanggungjawaban hasil Inventarisasi BMD untuk tujuan pelaporan

keuangan

pada

Neraca,

pengelompokan

BMD

didasarkan

pada

kelompok aset tetap sebagaimana diatur di dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu terdiri dari: 1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Mesin 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Konstruksi dalam Pengerjaan 6. Aset Tetap Lainnya. II. ORGANISASI PELAKSANA INVENTARISASI A. Peran dan Tanggung Jawab Tim Penataan Aset Daerah. Tim Penataan Aset Daerah dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah. Tim ini terdiri dari Tim Pengarah, Tim Kerja, dan Sekretariat. 1. Tim Pengarah Tim

Pengarah

bertugas

dan

bertanggung

jawab

memberikan

pengarahan kepada Tim Kerja dalam rangka penataan aset Daerah. 2. Tim Kerja Tim Kerja adalah Koordinator kegiatan Inventarisasi BMD . Tugas dan tanggung jawab Tim Kerja adalah: a) Menyusun rencana kerja inventarisasi di wilayah kerjanya, sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Tim Pengarah. b) Menetapkan

Tim

Pelaksana

sesuai

dengan

kebutuhan

untuk

membantu pelaksanaan tugas Tim Inventarisasi Aset SKPD. c) Mengkoordinasikan pembentukan Tim Inventarisasi Aset SKPD. d) Melaksanakan pendampingan kegiatan inventarisasi aset SKPD dengan memperhatikan rencana dan beban kerja; e) Melaksanakan sosialisasi kegiatan penataan aset; f) Melakukan pengolahan data dan pelaporan hasil kegiatan penataan aset SKPD; g) Melakukan rekonsiliasi hasil inventarisasi aset SKPD dalam rangka penyusunan neraca; h) Melaporkan perkembangan (progress report) pelaksanaan kegiatan Penataan Aset kepada Tim Pengarah; i) Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan penataan aset; 3. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan pada Inspektorat yang bertugas membantu pelaksanaan Tim Penataan Aset B. Peran dan Tanggung Jawab Tim Inventarisasi SKPD Tim

Inventarisasi

SKPD

dibentuk

dengan

Keputusan

Kepala

SKPD

bersangkutan. Tugas dan tanggung jawab Tim Inventarisasi Inventarisasi SKPD yaitu: 1. Pengumpulan data awal Barang Milik Daerah pada seluruh satuan kerja. 2. Pelaksanaan inventarisasi/cek fisik lapangan atas seluruh Barang Milik Daerah dan dapat didampingi Tim Pelaksana yang ditunjuk/ditetapkan oleh Tim Penataan Aset Kota Bandung. 3. Update data/laporan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil inventarisasi yang telah dilakukan. 4. Pelaporan hasil update inventarisasi Barang Milik Daerah kepada Tim Penataan Aset. 5. Pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. III. MEKANISME PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN SENSUS BMD Inventarisasi terdiri dari 5 kegiatan utama, yaitu: 1. Pembentukan Tim Inventarisasi 2. Pengumpulan data awal BMD 3. Cek Fisik 4. Pencocokan dan klarifikasi data awal. 5. Penilaian Jumát, 25 Januari 2019 Materi

: Metode Stok Opname Perbekalan Kesehatan

Disampaikan oleh

: Aulia Supremas, S.Far.Apt

Stock opname merupakan kegiatan perhitungan persediaan fisik barang atau stok yang berada di dalam gudang. Tujuan dari stock opname adalah untuk mengetahui kebenaran catatan dalam pembukuan, yang mana termasuk salah satu fungsi untuk sistem pengendalian intern (SPI). Melalui kegiatan ini maka akan diketahui keadaan yang terjadi antara catatan pembukuan dan persediaan fisik yang ada. Untuk menjalankan stock opname, Anda membutuhkan sebuah tim yaitu tim penghitung dan tim input.

Tahap ini biasanya dilakukan jauh-jauh hari, sekitar satu minggu sebelum proses stock opname. Di tahap ini, komunikasi akan lebih banyak dilakukan dengan pengurus barang dan pengelola obat. Yang perlu dilakukan pada tahap ini antara lain: a. Menginstruksikan pengurus barang untuk menyiapkan tag/stiker yang digunakan untuk memberi tanda stok yang telah dihitung nantinya pada saat stock opname. b. Menginstruksikan pengelola obat untuk merapikan stok dengan menatanya sesuai kode dan jenis barang, sehingga pada saat melakukan stock opname tidak terjadi kerancuan karena masalah lokasi barang yang tidak beraturan. c. Menginstruksikan bagian pengelola obat untuk melengkapi stok gudang dengan barcode yang sesuai dengan program. Jadi setiap barang yang ada di gudang harus dilengkapi dengan kode barang, ini untuk memudahkan tim penghitung pada saat dilakukannya proses stock opname. d. Menginstruksikan pengelola obat untuk menyiapkan stiker dengan tulisan “TIDAK DIHITUNG”. Stiker ini nantinya digunakan untuk barang-barang yang tidak perlu dihitung pada saat dilakukannya stock opname. Barang-barang yang tidak perlu dihitung ini antara lain: 

Barang/stok yang masuk selama proses stock opname, atau yang masuk setelah tanggal cut off stock opname.



Barang yang bersifat titipan dari pihak lain atau yang sering disebut konsinyasi. Barang ini tidak perlu dihitung karena tidak boleh diakui sebagai stok.



Barang rusak yang sudah tidak bisa diretur dan yang nilainya disepakati untuk dihapus. Barang seperti ini sebaiknya juga disendirikan penyimpanannya di dalam gudang. Pada tahap ini artinya hari pelaksanaan stock opname sudah mendekati hari H. Tahap persiapan ini biasanya dilakukan pada H-1. Hal yang perlu dilakukan pada tahap ini antara lain: a. Memanggil semua tim untuk melakukan briefing terkait pelaksanaan stock opname. Di sini perlu dijelaskan mengenai tugas masing-masing orang yang akan terlibat dalam proses stock opname. b. Menginstruksikan Pengelola Obat untuk melengkapi inputan terkait mutasi barang sampai dengan jam tutup operasional pada H-1. c. Menginstruksikan Pengelola obat untuk menghentikan mutasi barang terhitung sejak tutupnya jam operasional sampai dengan selesainya proses stock opname. Tahap Stock Opname Tahap ini adalah hari di mana stock opname dilakukan. Hal yang harus dilakukan pada langkah ini adalah a.

Memastikan kembali bahwa semua transaksi terkait stok sudah ter-input semua ke program.

b.

Setelah semua stok sudah ter-input ke program, print semua stok dari program sebagai pedoman stok. Hasil print ini kemudian dibagikan kepada bagian accounting di masing-masing tim stock opname. Usahakan yang menerima hasil print bukanlah orang gudang, karena orang gudang tidak boleh tahu stok versi program pada saat melakukan penghitungan.

c.

Proses stock opname mulai berjalan, setiap stok yang sudah dihitung diberi tag/stiker agar tidak terjadi dobel penghitungan.

d.

Setiap lembar stok yang telah penuh diisi dengan hasil opname diserahkan ke bagian tim input untuk mulai disalin ke excel terlebih dahulu. Format excel yang digunakan ini harus bisa menunjukkan perbandingan stok versi program dengan hasil stock opname, sehingga bisa diketahui stok mana saja yang terjadi selisih.

e.

Kemudian

setelah

proses

stock

opname

selesai,

yang

perlu

dilakukan

selanjutnya adalah melakukan pengecekan ulang atas stok yang selisih. Apakah terjadi salah hitung atau memang terjadi selisih atas stok. f.

Setelah semua proses selesai, maka hasil stock opname tersebut diserahkan ke bagian

accounting

untuk

dilakukan

adjustment

stock

atau

penyesuaian

persediaan ke program. Sampai pada tahap tersebut, prosedur stock opname bisa dikatakan telah selesai. Kini, Anda dapat menggunakan software akuntansi Jurnal untuk melakukan stock opname dengan mudah. Dengan fitur Stok Barang dari Jurnal, Anda dapat lebih mudah mengetahui stok barang dengan realtime. Melalui fitur Stok Barang, Anda juga dapat lebih mudah ketika ingin melakukan pembelian stok sehingga menghindari risiko kelebihan maupun kekurangan stok. Jumát, 25 Januari 2019 Materi

: Penjurnalan Aset Lancar

Disampaikan oleh

: Yusuf M. Ruhiat, S.Pi

Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung telah menyediakan aplikasi sistem informasi barang persediaan (SIBAPER) untuk seluruh SKPD dan Dinas Kesehatan tentunya untuk Puskesmas se-kota Bandung sudah dibuatkan akun untuk dapat digunakan dalam melaksanakan stock opname barang persedian.

Memang terkadang dengan adanya teknologi berbasis aplikasi ini dalam perjalanannya selalu ada gangguan harusnya memudahkan malah menyulitkan namun pastinya sebelum memasukan kedalam aplikasi SIBAPER ada format kertas kerja yang harus diisi format file berikut adalah Microsoft excell.

Namun seiring berjalannya waktu Pemkot dalam hal ini inspektorat BPKA selalu ada perubahan dalam format kertas kerja namun itu tidak menjadi masalah karna dari format yang sebelumnya tinggal memindahkan saja karna format yang diatas sangat lengkap bisa dilihat ada saldo awal yang merupakan saldo tahun lalu seterusnya ada penambahan dan penggunaan untuk ditahun berjalan.

Barang persedian semua yang ada di Puskesmas dari mulai sumber APBD, BLUD, BOK, HImah harus tercatat dan terkendali, setelah melakukan perhitungan stock opname maka harus dibuat rincian dari total keseluruhan ke dalam berita acara.

Sesuai yang ada dalam lampiran berita acara tersebut seperti alat tulis kantor, peralatan, bahan medis habis pakai, obat-obatan dan lainnya yang ada di Puskesmas itu harus dimasukan sebagai bahan laporan pengguna anggaran dan perhitungan aset keuangan. Sabtu, 26 Januari 2019 Materi

: Pengamanan Aset Melalui Sensus

Disampaikan oleh

: Yusuf M. Ruhiat, S.Pi

Dimulai dari mengerjakan kertas kerja berupa file microsoft excell dari BPKA, file tersebut merupakan data KIB B atau barang / Peralatan dan mesin. Setiap Puskesmas dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung harus diperiksa dan didata kembali karena kemungkinan ada barang yang menyusut nilainya, hilang atau salah catat, memang dengan hadirnya aplikasi komputer berbasis WEB seperti SIMDA Barang dalam kehadirannya masih kontroversi dan banyak menuai protes dari para pengurus barang karna data yang salah dan sering tertukar dengan Puskesmas yang lain selain itu juga aplikasi ini selalu ada perkembangan dan perubahan seiring mengikuti versi dan peraturan pemerintah daerah. Bukan hanya dicek melalui data excell tetapi pengurus barang harus memberikan lebel secara berkala pada barang yang dimilikinya serta harus ada perhatian yang ekstra dari semua pihak yang ada di unit kerja masing-masing. Karena, sebagai pengguna anggaran harus dapat mempertanggungjawabkan dalam fisiknya dan pelaporannya. Dalam melakukan sensus BMD ada format file yang harus dikerjakan formatnya tidak jauh beda dengan format file yang sebelumnya di KIB B. memang seiring berjalannya waktu kebutuhan akan data dalam format file selalu berubah tergantung kebutuhan.

Sabtu, 26 Januari 2019 Materi

: Penjurnalan Aset Tetap

Disampaikan oleh

: Yusuf M. Ruhiat, S.Pi

Dalam melakukan penjurnalan aset tetap sebagai mana yang telah diuraikan diatas dari manapun sumbernya seperti APBD, BOK, BLUD, Hibah. Harus jelas dokumen keterangannya, dalam hal ini misalkan Puskesmas yang sudah BLUD bisa membuat perencanaan dan pengadaan untuk membeli barang yang dapat dijadikan aset yang nantinya masuk kedalam jurnal KIB B, memang prosesnya panjang dan tidak mudah, ada aplikasi yang harus dimasukan oleh pengurus barang dan bendahara keungan. Berikut adalah aplikasi SIMDA Keuangandan SIMDA BMD.

Aplikasi

tersebut

selalu

bergandengan

tidak

bisa

dipisahkan

dalam

penggunaannya dan harus sinkron atau sama sesuai dengan bahasa anggaran keuangannya dalam pengadaan barang tersebut karna itu adalah aset tetap yang nantinya harus dipertanggungjawabkan dalam penggunaan dan pelaporannya. Dan dimasukan kedalam format kerja untuk inventaris.

6. PERMASALAHAN 1. Masih ada data yang tidak sesuai dengan data yang ada di Puskesmas sedangkan pengurus barang tidak boleh merubah atau menambah keterangan dari data.

2. Perlu ada SK penghapusan terhadap barang dengan kondisi rusak, hilang dan salah catat. 3. Tidak semua karyawan peduli dan perhatian terhadap barang-barang yang ada di Puskesmas karena pengurus barang tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi dan inventarisasi barang di setiap ruangan. 4. Tidak semua pimpinan BLUD dapat mengeluarkan dana untuk pemeliharaan barang, sehingga banyak barang yang rusak dan tidak terpakai. 5. Kondisi bangunan puskesmas yang berbeda-beda sehingga tidak memiliki kruang penyimpanan barang. 7. RENCANA TINDAK LANJUT 1. Menyampaikan kembali materi ini pada saat staff meeting di Puskesmas. 2. Membuat rencana kerja lebih baik untuk inventarisasi barang. 3. Membuat instrumen data dan melaksanakan pemeliharaan barang. 4. Berdasarkan amanat barang dengan kondisi apapun harus dijaga karena syarat SK penghapusan adalah fisik barangnya harus ada. 5. Memahami tata graha ruangan karena sangat berpengaruh terhadap barangbarang yang dimiliki agar ergonomis. 6. Memberikan label dan kartu inventaris ruangan. 7. Harus ada laporan setiap barang yang pindah atau keluar. Mengetahui, Kepala UPT Puskesmas Ibrahim Adjie

dr. Sylfie Virgianti NIP 196409021989032006 Pengurus Barang UPT Puskesmas Ibrahim Adjie

Staf Rekam Medis UPT Puskesmas Ibrahim Adjie

Anna Mariana NIP 19640915 198703 2 006

Santi Soendari A.Md RMIK NIPK 2017.05.14.048

Pengurus Barang UPT Puskesmas Ahmad Yani

Staf Administrasi Umum UPT Puskesmas Gumuruh

Susy Susilawati NIP 19640915 198703 2 006

Asep Wildan Firdaus NIPK 2017.05.19.008