Surat Perjanjian Kerja

FPA 03.04a Rev.0

PERJANJIAN KONTRAK Komite Akreditasi Nasional dan LS Nomor: ______________________________ Kontrak ini dibuat pada hari ……., tanggal …….., bulan ……, tahun………oleh dan antara: 1.

Komite Akreditasi Nasional, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Badan Akreditasi, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV Lantai 4, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama, dan :

2.

……………………….., dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Lembaga Sertifikasi, berkedudukan di …………………., untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pasal 1 Ruang Lingkup Pemberian Jasa 1.

Atas permintaan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk melakukan jasa akreditasi atas sistem manajemen Pihak Kedua berdasarkan persyaratan terkait guna memperoleh sertifikat akreditasi berdasarkan syarat dan aturan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini.

2.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu memberikan jasa akreditasi, Pihak Pertama akan menggunakan asesor yang kompeten baik yang berasal dari lingkungan intern Pihak Pertama sendiri atau, bilamana diperlukan, yang berasal dari luar lingkungan Pihak Pertama yang dalam hal ini akan bertindak sebagai asesor kontrak bagi Pihak Pertama dan dijamin akan bisa menjaga kerahasiaan Pihak Kedua

3.

Asesor akan melaksanakan penilaian berdasarkan permohonan akreditasi pemohon sesuai dengan Pedoman BSN/KAN terkait

4.

Proses akreditasi dimulai dengan tahap Audit Kecukupan dan akan dilanjutkan dengan tahap asesmen setelah Pihak Pertama menerima kelengkapan dokumen dan dinyatakan cukup.

5.

Asesmen oleh Pihak Pertama dilakukan di tempat Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib menyediakan semua sarana dan dokumen yang dibutuhkan termasuk personel untuk memungkinkan Pihak Pertama melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan permintaan Pihak Pertama

Pasal 2 Akreditasi 1.

Dalam hal pemberian jasa akreditasi dari Pihak Pertama, Pihak Kedua harus bersedia untuk memenuhi persyaratan/ketentuan*) yang ditetapkan Pihak Pertama sebagai berikut : a. ………… b. ……….. c. ……….. d. dst

Tanggal : 16 Desember 2005

1 dari 4

FPA 03.04a Rev.0

2.

Sertifikat akreditasi hanya akan diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Pertama ternyata bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh Pihak Kedua telah sepenuhnya bersesuaian dengan persyaratan dalam Pedoman BSN/KAN terkait.

3.

Sertifikat tidak akan diberikan manakala berdasarkan evaluasi Pihak Pertama sistem manajemen yang diterapkan oleh Pihak Kedua tidak bersesuaian dengan persyaratan dalam Pedoman BSN/KAN terkait.

4.

Pihak Kedua harus melaksanakan internal audit sebelum Pihak Pertama melakukan kunjungan pengawasan (survailen).

5.

Pihak Pertama akan melakukan asesmen ulang apabila Pihak Kedua membuat perubahan besar terhadap operasinya atau apabila ada perubahan lainnya yang dapat berpengaruh.

Pasal 3 Umur Akreditasi

1.

Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pemberiannya oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, Pihak Kedua wajib diakreditasi ulang oleh Pihak Pertama.

2.

Selama berlakunya sertifikat, Pihak Pertama melakukan pengawasan berkala (survailen) kepada Pihak Kedua dalam kurun waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak Pihak Kedua diakreditasi dan dalam waktu maksimal 12 (dua belas) bulan untuk kunjungan berikutnya.

3.

Ketidaksesuaian yang ditemukan saat survailen harus ditindaklanjuti Pihak Kedua dalam jangka waktu yang ditentukan.

4.

Bilamana Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud diatas dalam jangka waktu yang ditentukan, Pihak Pertama akan mengenakan sanksi berupa pembekuan status akreditasi Pihak Kedua

5.

Bilamana ternyata bahwa Pihak Kedua tidak juga melakukan perbaikan dalam periode pembekuan tersebut, maka Pihak Pertama dapat mencabut akreditasi yang diberikan kepada Pihak Kedua.

Pasal 4 Penyaksian Asesmen

1.

Pihak Pertama melakukan

penyaksian terhadap kinerja auditor Pihak Kedua

saat

melaksanakan asesmen/survailen terhadap organisasi yang disertifikasi, untuk permohonan awal akreditasi, permohonan akreditasi ulang dan selama berlakunya sertifikat akreditasi. 2.

Selama berlakunya sertifikat akreditasi, Pihak Pertama melakukan penyaksian secara berkala, dalam kurun waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak Pihak Kedua diakreditasi dan dalam waktu maksimal 12 (dua belas) bulan untuk kunjungan berikutnya.

3.

Pihak Kedua mensyaratkan kliennya untuk menandatangani dokumen kontrak yang memuat komitmennya untuk menerima tim penyaksian KAN untuk menyaksikan auditor sertifikasi.

Tanggal : 16 Desember 2005

2 dari 4

FPA 03.04a Rev.0

Pasal 5 Pihak Kedua setuju untuk membayar biaya akreditasi/survailen/penyaksian kepada Pihak Pertama.

Pasal 6 Dalam melakukan jasa akreditasi, Pihak Pertama tidak memberikan jaminan bahwa Pihak Kedua akan berhasil memperoleh akreditasi, kecuali Pihak Kedua dapat memenuhi semua persyaratan yang dinyatakan dalam kontrak ini dan Pedoman BSN/KAN terkait.

Pasal 7 Selama Periode akreditasi, Pihak Kedua harus menyampaikan kepada Pihak Pertama jumlah sertifikat yang telah diterbitkan sesuai dengan ruang lingkup yang diakreditasi KAN.

Pasal 8 Logo 1.

Pihak Pertama memberikan hak kepada Pihak Kedua yang telah diakreditasi untuk menerbitkan sertifikat dengan membubuhkan tanda akreditasi atau logo KAN sesuai dengan ruang lingkup akreditasi yang diberikan Pihak Pertama,. Ketentuan mengenai penggunaan logo KAN oleh Pihak Kedua diatur dalam Pedoman KAN Nomor 12.

2.

Pihak Pertama akan mengambil tindakan yang sesuai, bila ternyata Pihak Kedua yang telah diakreditasi melakukan penyalahgunaan logo KAN.

3.

Pihak pertama melarang penggunaan logo KAN sedemikian rupa, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa Pihak Pertama telah menyetujui suatu produk, jasa atau proses yang disertifikasi oleh Pihak Kedua yang telah diakreditasi, kecuali untuk akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk.

Pasal 9 Perselisihan Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan kontrak ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan menurut prosedur yang ada pada Pihak Pertama.

Pasal 10 Force Majeure Force majeure adalah pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, badai,

Tanggal : 16 Desember 2005

3 dari 4

FPA 03.04a Rev.0

peperangan, huru-hara, keributan, blokade, peselisihan perburuhan, pemogokan, wabah penyakit yang secara langsung berhubungan dengan perjanjian ini. Jika Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua merasa terhambat didalam melaksanakan pekerjaan oleh karena adanya Force Majeure, maka Pihak Kedua harus segera melaporkan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah kejadian sehingga masing-masing pihak dapat mengatasi keaadan, dan penundaan pekerjaan dapat ditekan ke tingkat minimum.

Pasal 11 Lain – lain 1. Hal lain yang belum diatur dalam kontrak ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui kesepakatan. 2. Kontrak ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jakarta, ………………………………………..

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

KOMITE AKREDITASI NASIONAL Direktur Akreditasi .................

………………………………………

…………………………..

*) Disesuaikan dengan bidang akreditasi

Tanggal : 16 Desember 2005

4 dari 4