Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.docx

NAMA: VIA LITA GANDARI NPM: 1541011003 JURUSAN: MANAJEMEN PARALEL SKKNI DI SEKTOR PARIWISATA SKKNI yang di miliki oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2011 dan telah memperoleh penetapan oleh kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi sub sektor Berikut: No

SUB SEKTOR

SK. MENANKERTRANS

1

Biro Perjalanan Wisata

KEP.238/MEN/X/2004

2

Hotel dan Restourant

KEP.239/MEN/X/2004

3

SPA

KEP.141/MEN/V/2005

4

Jasa Boga

KEP.318/MEN/IX/2007

5

Tour Leader

KEP.55/MEN/III/2009

6

Pemandu Wisata Selam

KEP.56/MEN/III/2009

7

Kepemanduan Wisata

KEP.57/MEN/III/2009

8

Kepemanduan Museum

KEP.58/MEN/III/2009

9

Kepemanduan Ekowisata

KEP.61/MEN/III/2009

10

Pemandu Wisata Arus Jeram

KEP.62/MEN/III/2009

11

Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)

KEP.246/MEN/III/2010

SKKNI Tour Leader Untuk memperoleh Pimpinan perjalanan wisata (Tour Leader) yang berkualitas, yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang kompeten, perlu didukung dengan adanya sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan. Untuk memberi gambaran dan pedoman yang jelas dan sistematis tentang persyaratan minimal tenaga kerja di bidang Pimpinan perjalanan wisata (Tour Leader), maka perlu disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Bidang Pimpinan perjalanan wisata (Tour Leader). Berikut pengelompokan unit SKKNI bagi Pimpinan perjalanan wisata (Tour Leader):

a. Kompetensi Umum / General Kelompok kopetensi ini meliputi: Berkerjasama dengan kolega dan wisata, Berkerja dalam Lingkungan Sosial yang berbeda, Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja, Menangani Situasi Konflik, mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan Pariwisata. b. Kompetensi Inti (FUNGSIONAL) Kelompok kopetensi ini meliputi: Melakukan Persiapan Tour, Mengkoordinasikan Jadwal Persiapan, Mengembangakan Pengetahuan Destinasi, Mengatur saat keberangkatan, Mengatur saat Transit, Mengatur saat tiba, Mengatur saat di Kendaraan, Mengatur saat check in dan chek out di hotel, Mengatur Perserta saat tour, Mengelola Tour Tabahan, Mengatur Perpindahan Moda Transportasi, Mengelola Permasalah yang tidak terduga, Menangani keluhan peserta selama tur, mengelola laporan tur. c. Kopetensi Khusus / Spesifik Pendukung Kelompok kopetensi ini meliputi: Melakukan Komunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris Pada tingkat Oprasional dasr, Membaca dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar, Menulis dalam bahasa inggris pada tingkat oprasional dasar. Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata sangat erat kaitannya dengan upaya untuk mencapai tingkat kebersaingan yang tinggi. Oleh karena itu perlu didasarkan pula pada manajemen daya saing yang akan dapat meningkatkan profesionalisme dalam pemberian pelayanan secara comprehensive. Arus globalisasi perekonomian dunia yang merebak ke segala sektor dan hampir merambah ke segenap kegiatan usaha tidak terkecuali telah dirasakan dampaknya pada bidang pendidikan dan pelatihan. Tantangan pengembangan di sektor pariwisata dinilai sangat kompleks, mulai dari ketatnya persaingan dan tuntutan konsumen (Customer Demand) serta pengaruh globalisasi. Untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan profesional di bidang pariwisata, maka peran lembaga pendidikan dan pelatihan menjadi sangat menentukan. Pengembangan sertifikasi kompetensi kerja yang dilakukan oleh BNSP terkait dan terpadu dengan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta pengembangan pelatihan berbasis kompetensi di lembaga-lembaga pelatihan kerja sebagai kesatuan Sistem Latihan Kerja Nasional (SISLATKERNAS). Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 tahun 2003, sertifikasi kompetensi kerja merupakan bentuk pengakuan secara formal terhadap kompetensi kerja yang telah dikuasai oleh lulusan pelatihan kerja atau tenaga kerja yang telah berpengalaman. Pengaturan sertifikasi kompetensi kerja ini merupakan bagian integral dari SISLATKERNAS.

Berikut tata cara Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja: Pelatihan berbasis kopetensi adalah pelatihan yang berorientasi pada pencapaian kopetensi peserta latih, sehingga hasil akhir dari pelatihan adalah meningkatnya kopetensi peserta latih yang dapat di ukur melalui aspek sikap,pengetahuan, dan keterampilan. d. Penetapan Tim Penyusun Sebelum menyelenggarakan program pelatihan, perlu di bentuk dan ditetapkan tim penyusun program yang terdiri dari unsur-unsur, diantaranya: 1. Asosiasi usaha pariwisata 2. Asosiasi profesi pariwisata 3. Instruktur/ aksesor kompetensi 4. Pakar dan praktisi yang kompeten di bidangnya 5. Instansi pemerintah. e. Analisis Kebutuhan Pelatih Langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan pelatihan/Traning Need Analysis (TNA). Analisis dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pelatihdari setiap kualifikasi jabatan yang terdapat di usaha pariwisata. Beberapa hal yang harus diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam menganalisa kebutuhan pelatihan berbasis kopetensi adalah: 1. Kesenjangan antara kompetitif yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kompetensi yang di butuhkan pada usaha pariwisata. 2. Jenis dan jumlah usaha pariwisata yang terdapat di daerah tempat penyelenggaraan pelatihan dan banyak memperkerjakan masyarakat setempat. f. Penetapan Program Pelatihan Penetapan jenis pelatihan selanjutnya disusun berdasarkan kebutuhan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut: 1. Kinerja, sejauh mana element kopetensi yang dipersyratkan, terukur berdasarkan tingkat yang diinginkan. 2. Persyaratan kinerja, sejauh mana kondisi kriterian unjuk kerja yang diaplikasikan. 3. Acuan penilaian, sejauh mana acuan dapat di pergunakan dalam melaksanakan penilaian.

Dalam menetapkan jenis pelatih, penetapan unit kompetensi yang terdiri dari kompetensi umum kompetensi inti dan kompetensi khusus mengacu pada hasil analisis yang telah di peroleh, sehingga program pelatihan menjadi tepat guna,tepat sasaran dan dapat menjawab kesenjangan antara kompetansi tenaga kerja dengan kompetensi yang di butuhkan oleh usaha pariwisata. f. Penyusunan Kurikulum Pelatihan Penyusunan kurikulum pelatihan didasarkan atas penetapan program pelatihan dan merupakan salah satu tahapan kegiatan penyelenggaraan pelatihan. Kurikulum pelatihan mencakup: 1.

Kelompok unit dan kode unit kompetensi : kompetensi umum, inti dan khusus.

2.

Pelaksanaan pelatihan di tempat kerja.

3.

Materi pelatihan berdasarkan kelompok unit kompetensi

4.

Perkiraan waktu pelatihan. g. Penyusunan Silabus Pelatihan

Penyusunan silabus mengacu pada unit-unit kompetensi yang terdapat pada kurikulum yang telah di tetapkan. Pencapaian kompetensi dilakukan melalui analisis terhadap kriteria unjuk kerja (KUK) pada setiap elemen kompetensi sesuai indikator keberhasilan pencapaian kompetensi. Dalam mengembangkan silabus pelatihan yang perlu diperhatikan adalah: 1. Standar kompetensi kerja, standar kompetensi kerja harus mengacu keda 2 aspek yaitu: Aspek kompetensi (Pengetahuan, Keterampilan, dan sikap kerja) Tingkat/gradasi kompetensi kunci sebagai tingkat kinerja. 2. Langkah-langkah penyusunan silabus pelatihan Langkah proses penyusunan silabus terdiri dari pencapaian tujuan kompetensi dan ldentifikasi dan analisis kebutuhan standar kompetensi. Pencapaian tujuan pembelajaran: tujuan pembelajaran di kembangkan berdasarkan rumusan silabus, selanjutnya dikaji dan di tetapkan dalam bentuk strategi pembelajaran (learning strategi) yang meliputi: kegiatan pembelajaran teori (T) dan Praktek (P), metodologi dan media pembelajaran yang dibutuhkan dan jumlah jam pembelajaran yang di butuhkan. h. Persyaratn Peserta Pelatihan Persyaratan peserta pelatihan merupakan peranan penting dalam keberhasilan suatu penyelenggaraan pelatihan, sehingga pelatihan yang dilaksanakan menjadi efektif, efesien dan tepat sasaran. Penetapan persyaratan peserta pelatihan mengacu pada:

1. Pendidikan formal, min SLTA/SMK sederajat 2. Pengalaman perkerjaan, memiliki pengalaman kerja di bidang tugasnya minimal selama satu tahun. 3. Pelatihan yang pernah diikuti, disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan di selenggarakan ditunjukan dengan bukti sertifikat. 4. Utusan dan/atau Rekomendasi yang bersifat tertulis dari industri pariwisata. 5. Sehat jasmani dan rohani. i. Kriteria Penetapan Instruktur Instruktur dalam pelatihan berbasis kompetensi harus memiliki kemampuan sebagai pembicara sekaligus pemandu sehingga peserta pelatihan tidak hanya memperoleh keterampilan dan gambaran sikap dalam melaksanakan perkerjaanya. Dalam menetapkan instruktur pelatihan, beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah: 1. Assesor kompetensi dan/atau Master Assesor 2. Memahami SKKNI 3. Memiliki Sertifikat Training of Trainers (ToT) atau sejenisnya 4. Menguasai teknis subtansi sesuai dengan nama dan jenjang pelatihan yang akan dilaksanakan 5. Mampu berinovasi dan berimprovisasi dengan metode yang tepat. j. Fasilitas Pelatihan Fasilitas pelatihan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pelatihan dan pencapaian tujuan kompetensi yang diharapkan dari peserta pelatihan. Fasilitas pelatihan yang di butuhkan berupa: 1. Tempat penyelenggaraan : tempat penyelenggaraan pelatihan harus menggambarkan kondisi nyata yang terdapat di dunia usaha pariwisata/industri. 2. Modul/ materi pelatihan 3. Alat dan/atau bahan praktek 4. Media pembelajaran (audio visual, white board, LCD, dsb). k. Penyelenggaraan Pelatihan Dalam penyelenggaraan pelatihan, terdapat beberapa hal yang harus di persiapkan oleh penyelenggara, seperti:

1. Buku panduan peserta 2. Jadwal pelatihan 3. Modul/materi pelatihan 4. Tempat pelatihan 5. Instruktur Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. Penyelenggara pelatihan harus didukung oleh instruktur sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan. 2. Penyelengara pelatihan harus didukung fasilitas pelatihan yang memenuhi persyaratan untuk menjamin tercapainya standar kompetensi kerja. 3. Penetapan kelulusan dilakukan dengan cara memberikan penilaian kepada peserta pelatihan berdasarkan hasil test yang dapat berupa penilaiaan tertulis, simulasi dan praktek. 4. Peserta yang dinyatakan kompeten oleh instruktur dinyatakan lulus pelatihan dan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan kerja. 5. Sertifikat pelatihan kerja ditandatangani oleh pimpinan instansi penyelenggara pelatihan (kepala dinas kebudayaan pariwisata provinsi dan dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten/kota) l. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Evaluasi berbasis kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelatihan yang di selengarakan tepat sasaran, efesien dan efektif. Dengan adanya evaluasi, maka pelatihan yang dilakukan dapat mempertanggung jawabkan mutunya. Pelaksanaan evaluasi dapat dilihat dari komponen aspek: 1.

Evaluasi Instruktur

2.

Evaluasi perserta pelatihan

3.

Evaluasi Penyelenggara

Persyaratan Dasar Peserta Sertifikasi Peserta sertifikasi dapat mengajukan sertifikasi dengan persyaratan bukti kompetensi berasal dari pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja sesuai dengan bidang kerja di bidang Tour and Travel Klaster Tour Guide

Klaster Paket/Kemasan Kompetensi NO.

KODE UNIT

JUDUL UNIT KOMPETENSI

1

PAR.UJ01.001.01

Melakukan Kerjasama dengan Kolega dan Pelanggan

2

PAR.PW02.001.01

Bekerja sebagai Pramuwisata (Pengetahuan Dasar dan Etika)

3

PAR.PW02.002.01

Memberikan Pelayanan pada Penjemputan (Transfer-in) dan Pengantaran Wisatawan (Transfer-Out)

4

PAR.PW02.006.01

Menyiapkan dan Menyajikan Informasi Wisata

PAR.PW02.003.01

Mengembangkan dan Memelihara Pengetahuan Umum yang Dibutuhkan oleh Pramuwisata

5

Persyaratan Pendaftaran : 1. Pengalaman kerja/praktek kerja lapangan sesuai dengan bidang pekerjaannya selama 1 tahun. 2. Menyerahkan pas foto 3×4 sebanyak 4 lembar. 3. Fotokopi ijasah. 4. Fotokopi KTP. 5. Bukti-bukti rekaman hasil produk kerja dalam portofolio. Proses Asesmen : 1. Perencanaan asesmen meliputi: Menetapkan bukti-bukti yang diperlukan; menetapkan metode asesmen yang sesuai; mengembangkan perangkat asesmen yang sesuai; menetapkan asesor/tim asesor yang akan ditugaskan. 2. Pelaksanaan asesmen meliputi: Menguraikan lingkup dan tata cara asesmen; pengumpulan bukti-bukti; pengambilan keputusan asesmen; pencatatan hasil asesmen; memberikan umpan balik kepada peserta; serta laporan pelaksanaan asesmen. Proses Uji Kompetensi 1. LSP Pariwisata Cabang DIY merancang uji kompetensi untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal

2. 3. 4. 5.

muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan dan ketidaklulusan. LSP Pariwisata Cabang DIY memilki prosedur untuk menjamin konsistensi administrasi uji kompetensi. LSP Pariwisata Cabang DIY menetapkan, mendokumentasikan serta memantau kriteria untuk kondisi administrasi uji kompetensi. LSP Pariwisata Cabang DIY menjamin peralatan teknis yang digunakan telah diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat. LSP Pariwisata Cabang DIY mendokumentasikan dan menerapkan metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya, mengumpulkan dan memelihara data stastistik) dalam batasan tertentu yang dibenarkan, untuk menegaskan kembali keadilan, keabsahan, dan kinerja umum setiap ujian, dan tindakan perbaikan terhadap semua kekurangan yang dapat dikenali.