Sop Bu Yeni.docx

SOP PENGADAAN BARANG NO.DOKUMEN:

SOP

NO.REVISI

:

TGL TERBIT HALAMAN

: : 1 lbr

UPTD PKM PEMBANGUNAN

1. DASAR HUKUM

2. KETERKAITAN

Dr.Hj Sri Cahyatiningsih NIP:196810062002122001 1. Keppres 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan anggaran 2. Keppres 80 Tahun 3. KMA Nomor 36 Tahun 1999 4. KMA Nomor 327 Tahun 2001 5. Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Departemen Agama 1. Kepala Madrasah 2. Bendahara 3. Kepala Urusan Tata Usaha 4. Bagian/Fungsi-fungsi lain yang terkait

3. PERINGATAN 4. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Terabaikannya SOP ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pengguna barang 1. Jenis Anggaran 2. Bendahara Penerimaan Anggaran 3. Bendahara Pengeluaran Anggaran 4. Persetujuan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran

5. Formulir PERALATAN/PERLENGKAPAN 6. PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Formulir Rencana Kebutuhan Barang Tahunan 2. Formulir Rencana Pengadaan Barang Tahunan 3. Formulir Permintaan Barang 4. Formulir Pemesanan Pembelian/Purchase Order ( PO ) 5. Formulir Laporan Pembelian Barang 6. Formulir Laporan Pemakaian Barang 7. Formulir Evaluasi Penawaran 8. Formulir Daftar Pemasok Formulir 9. Daftra Peringkat Kinerja Pemasok

7. DEFINISI

1. Pengadaan Barang adalah kegiatan pengadaan barang/jasa baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun penyedia barang/jasa 2. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR PUSKESMAS UPTD PEMBANGUNAN NO.DOKUMEN:

SOP

NO.REVISI

:

TGL TERBIT

:

HALAMAN

: 1 lbr

Dr.Hj Sri Cahyatiningsih NIP:196810062002122001

UPTD PKM PEMBANGUNAN

1. PENGERTIAN

Imuinisasi adalah upaya untuk mendapat kekebalan terhadap penyakit tertentu dengan cara memberikan vaksin atau serum kedalam tubuh seseorang melalui suntikan atau mulut

2. TUJUAN

1. Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi dan balita dari Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ( PD31 ) 2. Tercapainya UCI ( Universal Child imunisation ) 80 % dari target sasaran

3. KEBIJAKAN

1. * Penyelanggaraan imunuisasi dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan mempertahankan prinsip keterpaduan antara pihak terkait * Mengupayakan pemerataan jangkauan pelayanan imunisasi baik terhadap sasaran masyarakat mapun sasaran wilayah * Mengutamakan kwalitas pelayanan yang bermutu * Mengupayakan kesinambungan penyelanggaraan melalui perencanaan program dan anggaran terpadu * Perhatian Khusus diberikan untuk wilayah rawan sosial, rawan penyakitu (KLB) dan daerah-daerah sulit secara geografis * Adanya SDM * Adanya fasilitas seperti : Adanya ruangan, meja kursi, buku, kohort bayi dan timbangan

4. PROSEDUR

1. Mendaftar di loket pendaftaran ( Untuk di dalam Gedung ) dan mendaftar di meja pendaftar ( Untuk di luar Gedung / Posyandu ) 2. Petugas menanyakan dan melihat KMS bayi pada ibu bayi tersebut 3. Mencatat dan menimbang bayi tersebut 4. Memeriksa keadaan umum bayi 5. Petugas memberi tahu imunisasi yang akan diberikan 6. Petugas memberikan penyuluhan tentang manfaat, efek samping dan dari imunisasi yang diberikan serta kerugiannya / dampaknya bila tidak diimunisasi 7. Pelaksanaan imunisasi BCG * Suntikan diberikan pada lengan kanan atas a. Dosis 0.05 cc, untuk mengukur dan menyuntikan dosis sebanyak itu secara akurat, harus menggunakan semprit dan jarum kecil yang khusus. b. Disuntikan kedalam lapisan kulit dengan penyerapan pelan-pelan ( intrakutan ) untuk memberikan suntikan intrakutan secara tepat, harus menggunakan jarum pendek yang sangat halus ( 10mm, ukuran 26 ) * Cara pemberian Vaksin BCG

1. Letakan bayi dengan posisi miring diatas pangkuan ibu dan lepas baju bayi dari lengan dan bahu. 2. Ibu sebaiknya memegang bayi dekat dengan tubuhnya, menyangga kepala bayi dan memegang lengan dekat dengan tubuh. 3. Pegang semprit dengan tangan kanan anda dengan lubang pada ujung jarum menghadap ke depan. 4. Buatlah permukaan kulit menjadi datar dengan menggunakan ibu jari kiri dan telunjuk anda 5. Letakkan semprit dan jarum dengan posisi hampir datar dengan kulit bayi 6. Masukkan ujung jarum tepat dibawah permukaan kulit tetapi didalam kulit yang tebal – cukup masukan bevel ( lubang diujung jarum ) 7. Agar posisi jarum tetap datar disepanjang kulit sehingga jarum masuk kedalam lapisan atas kulit saja. Jaga agar lubang diujung jarum menghadap ke depan 8. Jangan menekan jarum terlalu dalam dan jangan menurunkan jarum karena jarum akan masuk dibawah kulit, sehingga yang terjadi di suntikan didalam otot ( Subcutaneous ) bukan suntikan intradernal 9. untuk memegang jarum dennngaaannn posisi yang tepat, letakkan ibu jari kiri anda pada ujung bawah semprit dekat jarum, tetapi jangnan menyentuh jarum. 10. Pegang ujung penyedot antara jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan nda. Tekan penyedot dengan ibu jkari tangan anda. 11. Suntikan 0.05 ml Vaksin dan lepaskan jarum 5. UNIT KERJA

KIA, GIZI

6. REFERENSI

1. Pedoman Teknis Imunisasi Tingkat Puskesmas Direktorat Jenderal PP & PL, Depkes RI, Jakarta 2005 2. Pedoman Penyelanggaraan imunisasi, Depkes RI, Jakarta Th.2005

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR PUSKESMAS UPTD PEMBANGUNAN NO.DOKUMEN:

SOP

UPTD PKM PEMBANGUNAN

1. PENGERTIAN

2. TUJUAN

NO.REVISI

:

TGL TERBIT

:

HALAMAN

: 1 lbr

Dr.Hj Sri Cahyatiningsih NIP:196810062002122001

Imuinisasi adalah upaya untuk mendapat kekebalan terhadap penyakit tertentu dengan cara memberikan vaksin atau serum kedalam tubuh seseorang melalui suntikan atau mulut 1. Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi dan balita dari Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ( PD31 ) 2. Tercapainya UCI ( Universal Child imunisation ) 80 % dari target sasaran

3. KEBIJAKAN

1. * Penyelanggaraan imunuisasi dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan mempertahankan prinsip keterpaduan antara pihak terkait * Mengupayakan pemerataan jangkauan pelayanan imunisasi baik terhadap sasaran masyarakat mapun sasaran wilayah * Mengutamakan kwalitas pelayanan yang bermutu * Mengupayakan kesinambungan penyelanggaraan melalui perencanaan program dan anggaran terpadu * Perhatian Khusus diberikan untuk wilayah rawan sosial, rawan penyakitu (KLB) dan daerah-daerah sulit secara geografis * Adanya SDM * Adanya fasilitas seperti : Adanya ruangan, meja kursi, buku, kohort bayi dan timbangan

4. PROSEDUR

1. Mendaftar di loket pendaftaran ( Untuk di dalam Gedung ) dan mendaftar di meja pendaftar ( Untuk di luar Gedung / Posyandu ) 2. Petugas menanyakan dan melihat KMS bayi pada ibu bayi tersebut 3. Mencatat dan menimbang bayi tersebut 4. Memeriksa keadaan umum bayi 5. Petugas memberi tahu imunisasi yang akan diberikan 6. Petugas memberikan penyuluhan tentang manfaat, efek samping dan dari imunisasi yang diberikan serta kerugiannya / dampaknya bila tidak diimunisasi 7. Pelaksanaan imunisasi * Suntikan diberikan pada paha tengah luar secara intramuskular atau subkutan dalam dengan dosis 0.5 cc. * Cara Pemberian : a. Letakan bayi pada posisi miring diatas pangkuan ibu dengan seluruh kaki telanjang b. Orang tua sebaiknya memegang kaki bayi c. Pegang paha dengan ibu jari dan jari telunjuk d. Masukan jarum dengan sudut 900 e. Tekan seluruh jarum langsung kebawah melalui kulit sehingga masuk ke otot. Suntikan pelan-pelan untuk mengurangi rasa sakit

5. UNIT KERJA

KIA, GIZI

6. REFERENSI

1. Pedoman Teknis Imunisasi Tingkat Puskesmas Direktorat Jenderal PP & PL, Depkes RI, Jakarta 2005 2. Pedoman Penyelanggaraan imunisasi, Depkes RI, Jakarta Th.2005

NO.DOKUMEN:

SOP

UPTD PKM PEMBANGUNAN

1. PENGERTIAN

2. TUJUAN

NO.REVISI

:

TGL TERBIT

:

HALAMAN

: 1 lbr

Dr.Hj Sri Cahyatiningsih NIP:196810062002122001

Pemberian informasi tentang efek samping dan resiko pengobatan adalah kegiatanmemberikan penjelasan mengenai pengobatan yang akan dilakukantermasuk di dalamnya penjelasan mengenai efek samping dan resiko pengobatan yang akan dilakukan baik pada saat pengobatan berlangsung atau setelah pengobatan selesai. Pasien memahami efek samping dan resiko dari pengobatan yang dilakukan sehingga pasien siap menerima kemungkinan resiko yang akan terjadi saat pengobatan berlangsung

3. KEBIJAKAN 4. REFERENSI

1. Permenkes no 75 tahun 2004 tentang Puskesmas 2. Permenkes no 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

5. PROSEDUR

1. Petugas memanggil dan memverifikasi pasien pada saat akan menyerahkan obat 2. Petugas menyerahkan obat kepada pasien disertai informasi tentang cara pemakaian obat, efek samping obat dan resiko pengobatan yang akan dilakukan 3. Petugas memastikan pasien mengerti akan apa yang disampaikan oleh petugas 4. Petugas memberi kesempatan pada pasien untuk bertanya bila masih ada ya tidak jelas 5. Petugas menjelaskan kembali dan memastikan kembali pasien mengerti apa yang disampaikan 6. Petugas mendokumentasikan kegiatan

6.UNIT TERKAIT

1.Pasien 2. Petugas farmasi / Apoteker

SOP

PENYIMPANAN OBAT-OBAT EMERGENCY NO.DOKUMEN:

SOP

UPTD PKM PEMBANGUNAN

1. PENGERTIAN

2. TUJUAN

NO.REVISI

:

TGL TERBIT

:

HALAMAN

: 1 lbr

Dr.Hj Sri Cahyatiningsih NIP:196810062002122001

Penyimpanan obat emergency adalah kegiatan penyimpanan obat-obatan tertentu yang dibutuhkan pasien secara cepat, yang dilakukan pada unit tertentu di luar apotek , serta di simpan di lemari khusus obat emergency 1. Menjamin ketersediaan dan keamanan obat emergency 2. Memenuhi kebutuhan terapi/tindakan bagi pasien yang memerlukan penanganan secara cepat

3. KEBIJAKAN 4. REFERENSI

1. Permenkes no 75 tahun 2004 tentang Puskesmas 2. Permenkes no 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

5. PROSEDUR

1. 1. Siapkan obat yang akan disimpan dalam kotak emergency, sesuai dengan daftar obat emergency yang telah ditetapkan 2. 2. Susun obat emergency dalam kotak emergency dengan susunan yang sesuai aturan 3. 3. Setiap akhir minggu petugas farmasi memeriksa jumlah dan jenis obat emergency yang ada di lemari penyimpanan dan mencocokannya dengan daftar obat emergency. Kemudian mendokumentasikannya

6.UNIT TERKAIT

1.Pasien 2. Petugas farmasi / Apoteker

SOP

PENYEDIAAN OBAT-OBAT EMERGENCY DI UNIT KERJA NO.DOKUMEN:

SOP

UPTD PKM PEMBANGUNAN

1. PENGERTIAN

2. TUJUAN 3. KEBIJAKAN

NO.REVISI

:

TGL TERBIT

:

HALAMAN

: 1 lbr

Dr.Hj Sri Cahyatiningsih NIP:196810062002122001

Penyediaan obat-obat emergency merupakan suatu kegiatan merencanakan dan mengadakan obat-obat emergency sesuai kebutuhan pada unit pelayanan untuk menangani kondisi darurat pasien 1. Menjamin ketersediaan obat-obat emergency di unit pelayanan 2. menjamin ketepatan data untuk kegiatan perencanaan obat

4. REFERENSI

5. PROSEDUR

1. Permenkes no 75 tahun 2004 tentang Puskesmas 2. Permenkes no 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1. Koordinator unit pelayanan mengajukan permintaan tertulis kepada peyugas farmasi untuk menyediakan obat-obatan emergency yang dibutuhkan di unit pelayanan Petugas Farmasi menyiapkan obat emergency yang dibutuhkan oleh unit

2.

pelayanan 3. Petugas Farmasi mencatat setiap pengambilan obat emergency pada kartu stok dan buku bantu 4. Petugas Farmasi menyerahkan obat emergency ke unit pelayanan disertai dengan buku bantu

6.UNIT TERKAIT

1.Pasien 2. Petugas farmasi / Apoteker

SOP

PENANGANAN OBAT KADALUARSA/ RUSAK NO.DOKUMEN:

SOP

UPTD PKM PEMBANGUNAN

1. PENGERTIAN

NO.REVISI

:

TGL TERBIT

:

HALAMAN

: 1 lbr

Dr.Hj Sri Cahyatiningsih NIP:196810062002122001

1. Obat kadaluarsa adalah obat yang sudah tidak dapat digunakan lagi karena sudah melewati batas waktu (expired date) berkhasiatnya obat 2. Obat Rusak adalah, obat yang sudah tidak dapat digunakan lagi karena mengalami kerusakan secara fisik ataupun secara kimiawi

2. TUJUAN

Untuk menghindari kesalahan dalam pengobatan

3. KEBIJAKAN 4. REFERENSI

5. PROSEDUR

1. Permenkes no 75 tahun 2004 tentang Puskesmas 2. Permenkes no 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1. Pisahkan obat yang kadaluarsa dari stok dan simpan di ruang terpisah, dokumentasikan dan diberi tanda “barang ED” 2. Buat Berita acara dan usulkan untuk penghapusan barang kadaluarsa 3. Laksanakan pemusnahan barang kadaluarsa dengan menghancurkan kemasannya terlebih dahulu

6.UNIT TERKAIT

1.Pasien 2. Petugas farmasi / Apoteker

SOP

PENYIMPANAN OBAT

NO.DOKUMEN:

SOP

UPTD PKM PEMBANGUNAN

NO.REVISI

:

TGL TERBIT

:

HALAMAN

: 1 lbr

Dr.Hj Sri Cahyatiningsih NIP:196810062002122001

1. PENGERTIAN

Penyimpanan obat-obat (obat paten, generic, injeksi, infuse) di instalasi farmasi

2. TUJUAN

1. Untuk menjaga mutu sediaan farmasi 2. Untuk memudahkan pengambilan obat dalam pelayanan

3. KEBIJAKAN 4. REFERENSI

5. PROSEDUR

1. Permenkes no 75 tahun 2004 tentang Puskesmas 2. Permenkes no 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1. Obat disimpan berdasarkan jenis sediaannya , tablet, sirup, injeksi dalam ampul, vial, cairan infus dan sebagainya, disusun menurut daftar 2. Sediaan Farmasi tidak disimpan langsung di atas lantai, tapi disimpan di rak / palet 3. Stok disusun berdasarkan system FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expired First Out) 4. Dilakukan Stok Opname setiap akhir bulan untuk menghitung persediaan dan menata kembali penyimpanan

6.UNIT TERKAIT

1.Pasien 2. Petugas farmasi / Apoteker

SOP

PENYEDIAAN OBAT YANG MENJAMIN KETERSEDIAAN OBAT NO.DOKUMEN:

SOP

UPTD PKM PEMBANGUNAN

NO.REVISI

:

TGL TERBIT

:

HALAMAN

: 1 lbr

Dr.Hj Sri Cahyatiningsih NIP:196810062002122001

1. PENGERTIAN

Prosedur ini mengatur penyediaan yang menjamin ketersediaan obat

2. TUJUAN

Menjadi Pedoman dalam melaksanakan penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat

3. KEBIJAKAN 4. REFERENSI

5. PROSEDUR

1. Permenkes no 75 tahun 2004 tentang Puskesmas 2. Permenkes no 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1. Petugas Gudang obat dan apotek yang diberi wewenang untuk membuat perencanaan obat, membuat daftar perbekalan yang dibutuhkan di puskesmas Pembangunan 2. Petugas membuat perencanaan berdasarkan daftar penerimaan dan pemakaian obat selama ! tahun. Disebut dengan RKO (rencana Kebutuhan Obat) 3. RKO kemudian diajukan ke Dokter pemeriksa dan Kepala Puskesmas 4. Apabila disetujui, RKO akan diajukan ke dinas kesehatan Kabupaten Garut 5. Petugas Farmasi/Apoteker setiap bulan membuat laporan LPLPO untuk mendapatkan obat dari Instalasi Farmasi Kabupaten

6.UNIT TERKAIT

1.Pasien 2. Petugas farmasi / Apoteker

SOP

PERESEPAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA NO.DOKUMEN:

SOP

UPTD PKM PEMBANGUNAN

NO.REVISI

:

TGL TERBIT

:

HALAMAN

: 1 lbr

Dr.Hj Sri Cahyatiningsih NIP:196810062002122001

1. PENGERTIAN

Prosedur ini mengatur penyediaan yang menjamin ketersediaan obat

2. TUJUAN

Menjadi Pedoman dalam melaksanakan penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat

3. KEBIJAKAN 4. REFERENSI

5. PROSEDUR

1. Permenkes no 75 tahun 2004 tentang Puskesmas 2. Permenkes no 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1. Petugas Gudang obat dan apotek yang diberi wewenang untuk membuat perencanaan obat, membuat daftar perbekalan yang dibutuhkan di puskesmas Pembangunan 2. Petugas membuat perencanaan berdasarkan daftar penerimaan dan pemakaian obat selama ! tahun. Disebut dengan RKO (rencana Kebutuhan Obat) 3. RKO kemudian diajukan ke Dokter pemeriksa dan Kepala Puskesmas 4. Apabila disetujui, RKO akan diajukan ke dinas kesehatan Kabupaten Garut 5. Petugas Farmasi/Apoteker setiap bulan membuat laporan LPLPO untuk mendapatkan obat dari Instalasi Farmasi Kabupaten

6.UNIT TERKAIT

1.Pasien 2. Petugas farmasi / Apoteker

SOP

PERESEPAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA NO.DOKUMEN:

SOP

NO.REVISI

:

TGL TERBIT

:

HALAMAN

: 1 lbr

Dr.Hj Sri Cahyatiningsih NIP:196810062002122001

UPTD PKM PEMBANGUNAN

1. PENGERTIAN

Semua proses dari skiring resep, penyiapan obat dan penyerahan obat

2. TUJUAN

1. Memastikan semua proses dalam pelayanan obat golongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan undang-undang yang berlaku 2. Memastikan pengeluaran obat golongan narkotika psikotropika aman dan akurat

3. KEBIJAKAN 4. REFERENSI

5. PROSEDUR

1. Permenkes no 75 tahun 2004 tentang Puskesmas 2. Permenkes no 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1. SKRINING RESEP : 

Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan resep



Melakuian pemeriksaan terhadap kesesuaian farmasetik



Mengkaji pertimbangan klinis



Mengkonsultasikan ke dokter apabila terdapat masalah dalam resep

2. PENYIAPAN DAN PENYERAHAN OBAT : 

Memberi garis bawah berwarna merah pada obat yang termasuk golongan narkotika/psikotropika



Menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep



Mendokumentasikan pengeluaran obat narkotika/psikotropika



Mengunci kembali lemari psikotropika narkotika



Membuat label obat , diperiksa kembali dan kemudian diserahkan pada pasien setelah sebelumnya memverifikasi pasien



Memberikan informasi tentang pemakaian obat tersebut dan memastikan pasien memahami cara pemakaian obat tersebut



Menyimpan rsep narkotika psikotropika dalam tempat terpisah dan mendokumentasikannya dapa buku pencatatan resep narkotika psikotropika

6.UNIT TERKAIT

1.Pasien 2. Petugas farmasi / Apoteker

SOP

EVALUASI KETERSEDIAAN OBAT TERHADAP FORMULARIUM NO.DOKUMEN:

SOP

NO.REVISI

:

TGL TERBIT

:

HALAMAN

: 1 lbr

Dr.Hj Sri Cahyatiningsih NIP:196810062002122001

UPTD PKM PEMBANGUNAN

1. PENGERTIAN

2. TUJUAN

1. Evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan sampai sejauh mana ketersediaan obat terhadap formularium telah tercapai 2. Hasil evaluasi menjadi umpan balik program yang memerlukan perbaikan, kebutuhan yang belum terpenuhi, capaian program, kesesuaian perilaku , prestasi kerja dan peningkatan mutu 3. Tindak lanjut adalah memperbaiki hal-hal yang dipandang lemah, kurang tepat, kurang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dan mengembangkan program dengan cara menambah atau merubah beberapa hal yang dipandang dapat meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan 4. Penanggungjawab Farmasi adalah apoteker yang diberi kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan farmasi di Puskesmas 5. Petugas Farmasi adalah Asisten Apoteker yang membantu apoteker dalam pelaksanaan tugasnya 6. Pasien adalah mereka yang mendapatkan pelayanan kesehatan 7. Formularium adalah daftar obat yang digunakan oleh puskesmas yang berisi panduan terapi pasien, biasanya berisi nama obat generic dikelompokkan dalam terapi penyakit disertai dengan beberapa alternatif nama generic bermerk sekitar 2-3 item. Seiring dengan perkembangannya formularium diperbaharui setiap tahun dan ditambahkan/dikuranginya item melalui prosedur tertentu Untuk mengetahui kesesuaian ketersediaan obat dengan kebutuhan obat

3. KEBIJAKAN 4. REFERENSI

5. PROSEDUR

1. Permenkes no 75 tahun 2004 tentang Puskesmas 2. Permenkes no 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1. Petugas farmasi melakukan sampling pengambilan data stok opname 6 bulan sekali 2. Petugas farmasi mengumpulkan data jenis obat yang tersedia dari stok opname selama 1 tahun terakhir 3. Petugas mencatat jumlah jenis obat y tersedia di puskesmas 4. Petugas mencatat jumlah total jenis obat di formularium 5. Petugas menghitung dan mencatat jumlah jenis obat di puskesmas yang tercantum di formularium 6. Petugas menghitung tingkat ketersediaan obat dengan membandingkan jumlah jenis obat yang tersedia di puskesmas dengan jumlah jenis obat di

formularium 7. Apoteker menyampaikan hasil evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium kepada kepala puskesmas 8. Kepala puskesmas menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melaporkannya kepada team perencanaan Kebutuhan Obat terpadu .

6.UNIT TERKAIT

1. Dokter 2. Petugas pemeriksa 3. Apoteker 4. Petugas Farmasi 5. Pasien

SOP

PELAPORAN EFEK SAMPING OBAT NO.DOKUMEN:

SOP

NO.REVISI

:

TGL TERBIT HALAMAN

: : 1 lbr

Dr.Hj Sri Cahyatiningsih NIP:196810062002122001

UPTD PKM PEMBANGUNAN

1. PENGERTIAN

2. TUJUAN

Pelaporan efek samping obat adalah suatu proses kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau yang tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi serta dalam mengevaluasikan pengobatan sesuai formularium puskesmas 1. Menemukan efek samping obat sedini mungkin terutama yang berat, tidak dikenal , frekuwensinya jarang 2. Menentukan frekuensi dan incidental efek samping obat yang sudah dikenali, yang baru saja ditemukan 3. Mengenal semua faktor yang mungkin dapat menimbulkan/mempengaruhitimbulnya efek samping obat atau mempengaruhi angka kejadiandan hebatnya efek samping obat 4. Menjaga agar obat efek samping yang pernah terjadi tidak dibawa lagi oleh pasien yang bersngkutan maupun pasien lain dan tidak dimasukkan lagi dalam persediaan obat

3. KEBIJAKAN 4. REFERENSI

5. PROSEDUR

1. Permenkes no 75 tahun 2004 tentang Puskesmas 2. Permenkes no 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1. Petugas poli / UGD menerima keluhan pasien tentang ESO 2. Petugas poli/UGD menanyakan riwayat alergi sebelumnya 3. Petugas poli?UGD meminta obat yang sdiminum dan mencocokkan dengan rekam medis bila ada riwayat alergi di rekam medis 4. Petugas poli/UGD memastikan keluhan yang dilaporkan terjadi karena efek samping obat dan menentukan jenis obat yang menyebabkan alergi obat 5. Petugas poli/UGD memberi informasi kepada pasien ttg jenis obat yang menyebabkan alergi untuk diingat pasien dan diinformasikan ke petugas ketika berobat 6. Bila belum tercatat, petugas poli mencatat di RM dengan tinta merah tentang alergi obat 7. Petugas poli /UGD member informasi kepada pasien tentang jenis obat yang menyebabkab alergi untuk diingat pasien, berhenti mengkonsumsi obat tersebut dan diinformasikan ke petugas ketika berobat 8. Petugas Poli/UGD mencatat kejadian ESO di buku laporan ESO 9. Petugas poli/UGD memberikan resep untuk alergi dan resep obat pengganti 10. Mencatat identitas pasien dan efek yang terjadi di formulir ESO

6.UNIT TERKAIT

1. Dokter 2. Petugas pemeriksa 3. Apoteker 4. Petugas Farmasi 5. Pasien

SOP MENJAGA TIDAK TERJADINYA PEMBERIAN OBAT KADALUARSA, PELAKSANAAN FIFO DAN FEFO, KARTU STOK TERKENDALI NO.DOKUMEN:

SOP

NO.REVISI

:

TGL TERBIT

:

HALAMAN

: 1 lbr

Dr.Hj Sri Cahyatiningsih NIP:196810062002122001

UPTD PKM PEMBANGUNAN

1. PENGERTIAN

2. TUJUAN

Upaya Pencegahan pasien menerima obat yang kadaluarsa sehingga ada jaminan mutu dan kualitas obat Pasien menerima obat yang tidak kadaluarsa sehingga ada jaminan mutu dan kualitas obat

3. KEBIJAKAN 4. REFERENSI

1. Permenkes no 75 tahun 2004 tentang Puskesmas 2. Permenkes no 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

5. PROSEDUR

Petugas pengelola obat harus memperhatikan terkait pengelolaan obat kadaluarsa pada saat : 1. Penerimaan obat , wajib melihat waktu kadaluarsa obat dan dilihat ada kerusakan atau tidak di obat tersebut 2. Penyimpanan obat , melakukan stok opname setiap bulan dengan memperhatikan kadaluarsa dan kerusakan obat serta pengawasan terhadap kehilangan/pencurian obat 3. Sistem penyimpanan obat menggunakan FIFO dan FEFO serta menggunakan kartu stok 4. Penyerahan obat : petugas wajib memperhatikan kadaluarsa dan kondisi obat pada saat penyerahan obat serta menginformasikan pada pasien terkait kadaluarsa obat 5.

6.UNIT TERKAIT

Jika terjadi kadaluarsa obat harus dibuat berita acara dan didokumentasikan

1. Apoteker 2. Petugas Farmasi 3. Pasien