345595503-apa-dan-siapa-saja-yang-berperan-dalam-proses-implementasi-akreditasi-puskesmas.docx

Apa dan siapa saja yang berperan dalam proses implementasi

Akreditasi

Puskesmas ?

by MPUTRAKUSUMA on JUNE 13, 2016

Dalam pelaksanaan proses akreditasi puskesmas tentunya banyak pihak yang berperan di dalamnya. Peran dari masing – masing lintas sektor terkait pastinya akan mendukung kemudahan akselerasi dalam proses pencapaian akreditasi puskesmas. Berikut beberapa pihak yang berperan dalam proses akreditasi puskesmas antara lain : 1. Kementerian Kesehatan : Dukungan FAFKTP, pembuatan NSPK, penyusunan Roadmap tingkat pusat, penganggaran dan pembiayaan

( dekon, APBN, DAK

), sosialisasi dan advokasi, peningkatan bimbingan tekhnis SDM. 2. Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkokesra, Bappenas : dukungan kebijakan dan pembiayaan serta dukungan advokasi dan sosialisasi ke pemda. 3. Dinas

Kesehatan

Propinsi

: Pelatihan

Pendamping

Akreditasi

Kab/Kota,

Penyusunan Roadmap Akreditasi Tingkat Provinsi, Bimbingan Teknis dan Supervisi. 4. Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

: Lokakarya

penggalangan

komitmen,

Workshop pengenalan standar dan instrumen, Self Assessment, Pendampingan Penyusunan Dokumen, Pendampingan Implementasi & Penilaian Pra Survei, Penyusunan

Road

map

Akreditasi

tingkat

Kab/kota,

Pengusulan

Survei,

Penganggaran Implementasi dengan APBD maupun DAK nonfisik, Bimbingan dan Supervisi. 5. Puskesmas : Pembentukan tim mutu, Penyusunan Dokumen, Implementasi, Evaluasi Implementasi 6. Masyarakat/LSM : sebagai pemberi masukan dalam peningkatan mutu pelayanan puskesmas

6 Sasaran Pokok Pembangunan Kesehatan RPJMN 2015 -2019

1

Dalam

Sasaran pembangunan kesehatan dari tahun 2015 – 2019 di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sesuai dengan yang di cantumkan pada PERPRES N0. 2 TAHUN 2015 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak. 2. Meningkatnya pengendalian penyakit. 3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. 4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan. 5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin. 6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

0

Apa manfaat akreditasi puskesmas bagi FKTP

(

fasilitas kesehatan tingkat pertama ) ? Apa manfaat akreditasi puskesmas ? Tentu saja setiap kebijakan yang di terapkan guna peningkatan mutu pelayanan puskesmas ada manfaat yang di dapat. Adapun manfaat akreditasi puskesmas dibagi menjadi 3 bagian yaitu : 1. Manfaat bagi Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten kota. sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko. 2. Manfaat bagi FKTP. 

Memberikan keunggulan kompetitif



Menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas



Meningkatkan pendidikan pada staf



Meningkatkan pengelolaan risiko



Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf

2



Meningkatka reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian dan konsistensi dalam bekerja.



Meningkatkan keamanan dalam bekerja

3. Manfaat bagi masyarakat atau pelanggan ( pengguna jasa ). 

Memperkuat kepercayaan masyarakat.



Adanya jaminan kualitas pelayanan



Bagi BPJS kesehatan : Sebagai syarat recredensialing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Sebetulnya perlu kita fahami bersama bahwa inti daripada akreditasi adalah upaya bersama dalam peningkatan mutu Puskesmas dan peningkatan kapasitas pegawai puskesmas yang bermuara pada perbaikan pelayanan kepada pelanggan. Apa pengertian Akreditasi Puskesmas ? Dalam pandangan awam akreditasi puskesmas adalah sebuah pengakuaan dari badan independen terhadap perubahan menuju ke arah yang lebih baik dari pelayanan puskesmas. Kalau kita merujuk pada PERMENKES No. 46 Tahun 2015 dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 disebutkan sebagai berikut : Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi. Melihat definisi yang disebutkan dalam PERMENKES bahwa ada kata – kata “ setelah memenuhi standar akreditasi “ artinya bahwa di dalam penilaian dan pemenuhan elemen – elemen akreditasi wajib memenuhi semua standar elemen penilaian yang ada. Dalam memenuhi elemen penilaian yang ada sebetulnya puskesmas di haruskan melaksanakan apa yang ada di dalam elemen penilaian. Ada dokumen dan proses implementasi yang wajib dilakukan guna mencapai akreditasi dan peningkatan mutu. Pelanggan atau selanjutnya disebut masyarakat adalah salah satu sasaran dalam akreditasi ini. Kepuasan terhadap pelanggan dalam setiap pelayanan di puskesmas menjadi titik tumpu dalam ruhnya akreditasi dan peningkatan mutu. Kepuasan pelanggan di rancang seiring dengan peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas. 5 Elemen input dalam akreditasi puskesmas adalah sebagai berikut : 1. Harapan pelanggan 3

Ada keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan elemen pelayanan yang ada di dalam puskesmas. Masyarakat menyampaikan usulan dan harapannya terhadap kegiatan yang ada di puskesmas. Intinya adalah masyarakat punya peran dalam peningkatan mutu pelayanan puskesmas. 2. Pemenuhan : sarana, prasarana, alat, SDM, dana dan obat Seiring dalam peningkatan mutu pelayanan puskesmas instrumen sarana, prasarana, alat, SDM, dana dan obat menjadi bagian yang tidak tepisahkan dalam pemenuhan implementasi akreditasi puskesmas. 3. Pelaksanaan manajemen puskesmas Bila 2 hal di atas sudah masuk dalam implementasi puskesmas maka penguatan manajemen puskesmas menjadi hal yang tidak terpisahkan. Fungsi kunci kepala puskesmas adalah bagian dari bagaimana kepala puskesmas mengatur atau me menej staf nya di puskemas. 4. Standar, pedoman dan SOP. Standar, pedoman dan SOP digunakan dalam setiap imlementasi kegiatan puskesmas. Demikian sekilas mengenai pengertian Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi serta elemen input akreditasi puskesmas. # 6. Tahapan Persiapan Akreditasi Puskesmas :

Penilaian

Pra – Survey by MPUTRAKUSUMA on JUNE 15, 2016

1. Lokakarya. 2. Workshop. 3. Self assesment. 4. Penyusunan dokumen. 5. Implementasi . 6. Penilaian pra – survey. Kegiatan ini merupakan tahapan ke 6 ( enam ) dalam proses akreditasi puskesmas. Pada tahapan ini tim pendamping akreditasi melakukan penilaian terhadap kesiapan puskesmas untuk di usulkan dilakukan penilaian akreditasi. Disamping itu juga

4

untuk mengetahui upaya – upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan di puskesmas. Setelah dilakukan penilaian ulang oleh tim pendamping akreditasi puskesmas, hasilnya dibahas dalam rapat dengan tim mutu puskesmas beserta kepala puskesmas. Kemudian di tentukan apakah sudah layak atau belum untuk di ajukan ke tahap survey akreditasi. # 1. Tahapan Persiapan akreditasi puskesmas : Lokakarya Ini adalah tahapan paling awal yang dilakukan oleh tim pendamping akreditasi puskesmas. Dalam tahapan lokakarya yang di bahas dan di diskusikan adalah 1. Gambaran umum tentang akreditasi puskesmas. 2. Manfaat yang di dapat puskesmas. 3. Apa saja peran puskesmas dan stakeholder lainnya. 4. Pemahaman tentang kebijakan akreditasi puskesmas. 5. Kerangka konsep akrediatasi. 6. Membangun komitmen pimpinan dan seluruh staf puskesmas. 7. Pembentukan panitia dan pokja yang akan membantu akreditasi puskesmas ( pokja ADMEN, pokja UKM, pokja UKP serta tim auditor ). 8. Penandatanganan kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen bersama. Seluruh peserta yang hadir menandatangani lembar kesepahaman tanpa terkecuali. Lama pelaksanaan lokakarya ini adalah 1 ( satu ) hari. Yang di undang dalam kegiatan ini adalah lintas sektor, Camat, Lurah, Kepala desa, LSM, BPD, organisasi masyarakat, seluruh staf puskesmas serta tokoh masyarakat. Di dalam pertemuan lokakarya ini hendaknya di tindaklanjuti dengan pemilihan anggota tim Mutu akreditasi Puskesmas. Langsung menyusun struktur organisasi tim mutu. Baik itu pemilihan ketua tim mutu beserta perangkatnya. Pemilihan ketua pokja dan penanggung jawab masing masing bab ( terdiri dari 9 bab ) serta tim auditor. Selanjutnya ditentukan dan di sepakati jadwal kegiatan selanjutnya. # 2. Tahapan Persiapan akreditasi puskesmas : Workshop Definisi workshop ini adalah tim pendamping akreditasi puskesmas memandu dalam memahami standar dan instrumen penilaian. Di dalam elemen penilaian terdapat 42 standar, 168 kriteria dan 776 elemen penilaian ( EP ). Tetapi tentunya tidak semuanya

5

di bahas di dalam workshop ini tetapi tim pendamping cukup membahas beberapa EP lalu memberikan teknik dan trik dalam menyelesaikan setiap EP yang ada. Peserta : seluruh staf puskeskas terlebih lagi tim yang sudah di bentuk pada saat lokakarya. Waktu pelaksanaan : 2 hari. Disampaikan juga materi tentang tatalaksana Self Assesment, audit internal dan pasien safety dan K3. Tindaklanjut : 1. Pembagian tim untuk Self Assesment. Tim untuk pelaksanaan elf assesment ini berlaku silang. Misalnya tim UKM melakukan assesment ke timUKP begitu juga sebaliknya. Tidak boleh timnya sendiri melakukannya untuk timnya sendiri ( baca pada teknis Self Assesment ). 2. Persiapan Self Assesment. Persiapan tekhnis Self Assesment. 3. Tim masing-masing pokja di berikan tugas ( pada hari pertama ). Tugas nya berupa menyelesaikan

EP

yang

ada

dengan

membuat

tabel apa

yang

dikerjakan dan dokumen apa yang harus disiapkan.

# 3. Tahapan Persiapan akreditasi puskesmas : Self Asessment Pengertian self asessmentadalah menilai diri sendiri. Dalam hal ini puskesmas menilai dirinya sendiri berdasarkan elemen penilaian yang ada. Setiap elemen penilaian diberikan skor sesuai dengan kondisi yang ada. Teknisnya adalah setiap pokja tidak boleh menilai dirinya sendiri. Harus cross. Misal, pokja UKM menilai pokja UKP atau sebaliknya. Berikut ini beberapa fungsi atau manfaat dilakukannya Self Assesment di puskesmas akreditasi adalah 1. Menganalisis kondisi awal Puskesmas. Melihat kondisi atau memotret kondisi awal puskesmas berdasarkan instrumen akreditasi. Berapa skor real yang di dapat puskesmas. Kuncinya adalah berikan nilai serendah rendahnya agar mendapat rekomendasi dan perbaikan. 2. Menemukan fakta-fakta & rekomendasi untuk perbaikan terkait kelengkapan persyaratan akreditasi. Setelah menemukan fakta yang ada seyogya nya diberikan rekomendasi perbaikan atau kelengkapan dalam setiap elemen penilaian yang bernilai 0 ( nol ) dan 5 ( lima ).

6

3. Setelah mendapat rekomendasi perbaikan hendaknya di lakukan pembahasan setiap pokja yang ada dipimpin oleh ketua tim mutu. 4. Kemudian mapping dokumen yang belum ada atau yang belum tersedia agar dilengkapi. 5. Penyusunan rencana aksi Misalnya ada rapat per pokja atau rapat internal tim mutu. # 4. Tahapan Persiapan akreditasi puskesmas : Penyusunan Dokumen Sampai pada tahapan penyusunan dokumen ini. Tim pendamping akreditasi dapat menyampaikan panduan atau cara dalam pembuatan Surat Keputusan ( SK ), standar operasional prosedur ( SOP ),

kerangka acuan kerja

( KAK ), pedoman dan

dokumen manual mutu puskesmas. Tim pendamping dapat memberikan contoh dokumen yang sudah ada. Dalam tahapan ini pula hendaknya di identifikasi dokumen yang di butuhkan dalam menyelesaikan setiap elemen penilaian, penyiapan tata naskah, sarana dan prasarana, penyiapan dokumen internal dan external, penataan dokumen lalu di tindaklanjuti dengan pengendalian dokumen dan perbaikan sistem yang ada di puskesmas. Akan ada banyak rapat pada tiap-tiap pokja dalam menyelesaikan penyusunan dokumen. Saran saya : hendaknya setiap anggota tim mutu dapat membaca kembali setiap EP yang ada. Jadi bila ada dalam EP tersebut dapat di satukan. Maka hendaknya kegiatan penyiapan dokumennya di satukan saja guna menghemat waktu dan daya upaya puskesmas. Beberapa dokumen diantaranya perlu disiapkan selain dokumen yang diminta oleh setiap EP, sebagai berikut : 1. Dokumen internal, meliputi : kebijakan, manual mutu, rencana lima tahunan, perencanaan tingkat puskesmas ( PTP ) tahunan, pedoman atau panduan, kerangka acuan kerja program, standar operasional prosedur ( SOP ), rekam implementasi. 2. Dokumen external, meliputi : peraturan perundangan dan pedoman-pedoman yang diberlakukan oleh kemenkes, dinkes prop/kab/kota dan organisasi profesi yang merupakan acuan bagi FKTP dalam menyelenggarakan administrasi manajemen. # 5. Tahapan Persiapan akreditasi puskesmas : Implementasi 7

Tahapan yang ke 4 ( empat ) adalah implementasi. Ini merupakan tahapan pelaksanaan dalam setiap elemen penilaian yang ada. Tahapan menentukan untuk proses akreditasi puskesmas. Jadi yang terdapat dalam elemen penilaian wajib dilakukan atau dikerjakan. Sembari melakukan kegiatan dalam elemen penilaian sekaligus penyiapan dokumen. Lama waktu pelaksanaan implementasi ini adalah 3 – 4 bulan. Implementasi ini dilakukan sesuai dengan kebijakan, manual mutu, pedoman, kerangka acuan dan SOP yang sudah di rencanakan dalam setiap elemen penilaian yang ada. Ringkasaannya dalam implementasi adalah dilakukan sosialisasi standar sesuai dengan elemen penilaian di tiap pokja, pelaksanaan kegiatan sesuai standar, berjalannya monitoring proses dan evaluasi. Dan sebagai tindaklanjutnya dapat pula dilakukan rapat tinjauan manajemen ( RTM ), tindakan perbaikan dan pencegahan dan inovasi pelayanan. 5 Nilai yang wajib dimiliki oleh Ketua Tim Mutu Akreditasi Puskesmas Setelah dilakukan lokakarya ( tahapan awal akreditasi ) dan akan menentukan tim mutu akreditasi puskesmas, maka kepala puskesmas mempunyai hak prerogatif dalam menentukan struktur tim mutu. Karena tim ini lah yang nanti akan bekerja sama dengan fasilitator atau pengelola program puskesmas dalam menyukseskan akreditasi pada puskesmas tersebut. Setidaknya tim mutu ini terdiri dari 4 tokoh kunci utama yang menjadi motor dalam penyiapan dokumen, implementasi dan pemikir dalam menyelesaikan setiap elemen penilaian yang ada. Adapun ke 4 ( empat ) tokoh kunci tersebut adalah : 1. Ketua Tim Mutu 2. Ketua Pokja ADMEN 3. Ketua Pokja UKM 4. Ketua Pokja UKP Dari ke 4 ( empat ) masing – masing ketua ini nantinya akan di bantu lagi oleh wakil ketua, masing – masing penanggung jawab BAB yang akan membantu dalam mempermudah menyelesaikan elemen penilaian yang ada. Nah, sebagai kepala Puskesmas dalam memilih 4 tokoh kunci ini paling tidak masing – masing ketua ini mempunyai kompetensi sebagai berikut : 8

1. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik. Ini wajib karena nanti akan membuat SK, SOP, Pedoman, KAK yang semuanya menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku. 2. Komitmen.

Komitmen

menjadi

penting

karena

melatar

belakangi

keberlangsungan penyusunan dokumen. Karena memakan waktu, fikiran, tenaga serta jam kerja opsional sesuai kebutuhan. 3. Sinergi. Sikap ini sebagai arahan dari bagaimana bisa memanajemen tim dan bekerja dalam tim. Sinergitas yang tinggi di tuntut dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. 4. Inovatif. Banyak hal yang dapat di modifikasi dalam menyelesaikan setiap elemen penilaian ( EP ), maka strategi inovasi dan kiat mempermudah penyelesaian pekerjaan lah yang dibutuhkan. Beragam inovasi mestinya muncul sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan sempurna. 5. Bertanggung jawab. Sikap tanggung jawab merupakan salah satu orientasi bahwa ada niat yang kuat dalam merampungkan semua yang di minta dalam elemen penilaian. Mungkin masih banyak lagi tetapi pada prinsipnya ada tanggungjawab, sinergi, komitmen dan inovasi dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan masing – masing Ketua Tim. 3 Prinsip Dalam Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas Apa itu dokumen akreditasi ? adalah Semua dokumen yang harus disiapkan dalam pelaksanaan akreditasi. Dalam akreditasi puskesmas tentunya tidak terlepas dari adanya dokumen yang harus disiapkan. Secara total terdapat 776 elemen penilaian yang perlu diselesaikan baik itu dokumennya dan proses telusurnya. Tanpa adanya dokumen yang disiapkan maka akreditasi puskesmas tidak dapat dinilai secara keseluruhan. Maka ada 3 prinsip dasar dalam penyusunan dokumen akreditasi puskemas yaitu : 1. Kerjakan apa yang di tulis. Tugas-tugas yang dilakukan di puskesmas tentunya harus dikerjakan sepenuh hati sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dikerjakan secara maksimal dan sempurna. Sebelum mengerjakan pekerjaan tersebut sudah tentu ada perencanaan. Nah dari apa yang di rencanakan ini hendaknya dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah di tulis dan di catat. 2. Tulis apa yang dikerjakan. Setelah mengerjakan tugas-tugas tersebut hendaknya di catat, di arsipkan sehingga terdokumentasi dengan baik. Sehingga ketika di telusur bukti dokumennya terarsipkan dengan baik. 9

3. Bisa dibuktikan serta dapat ditelusur dengan buktinya. Ini adalah kombinasi dari 2 poin di atas serta dapat dibuktikan sampai pada telusur paling akhir. Demikian prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan dokumen akreditasi puskesmas. Panduan Lengkap Cara Pembuatan SOP Dalam Akreditasi Puskesmas Dalam pelaksanaan implementasi akreditasi puskesmas kita tidak akan lepas dari yang nama nya SOP yang singkatan dari standar operasional prosedur. SOP ini menjadi panduan dalam berbagai kegiatan dalam akreditasi puskesmas. Tanpa adanya SOP akreditasi puskesmas di anggap belum berjalan sesuai dengan rel yang ada. Disamping itu adanya dokumen SOP juga menjadi elemen penilaian untuk akreditasi puskesmas. Nah di bawah ini saya lampirkan panduan lengkap pembuatan SOP sehingga dapat di implementasikan dalam pembuatan dokumen akreditasi puskesmas. Kita mulai dari : 

Pengertian SOP :

1. SOP adalah Serangkaian instruksi tertulis yg dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan dimana dan oleh siapa dilakukan . (Permenpan No. 035 tahun 2012). 2. Istilah yg digunakan pada Pedoman Akrediatsi FKTP adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai Permenpan No. 35 tahun 2012 

Tujuan SOP :

1. Agar proses kerja rutin terlaksana efisien, efektif, konsisten & aman 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yg berlaku. 

Manfaat :

1. Memenuhi persyaratan standar pelayanan Puskesmas 2. Mendokumentasi langkah-langkah kegiatan 3. Memastikan staf Puskesmas memahami bagaimana melaksanakan pekerjaannya ( SOP pemberian informasi, SOP pemasangan infus, SOP pemindahan pasien, dll) KOP SOP

10

Komponen SOP

Syarat penyusunan SOP : 1. SOP ditulis oleh mereka yang melakukan pekerjaan/unit kerja tersebut. 2. Merupakan flow charting dari suatu kegiatan. 3. Harus jelas siapa melakukan apa, dimana, kapan dan mengapa. 4. Jangan menggunakan kalimat majemuk. Subyek, predikat, objek harus jelas. 5. Menggunakan kalimat perintah/instruksi bagi pelaksana, bahasa mudah dikenali. 6. Jelas, ringkas, mudah dilaksanakan. Demikian penjelasan tentang cara pembuatan SOP. Ingat bahwa masing-masing SOP pada tiap-tiap puskesmas berbeda kecuali SOP teknis. Misal SOP cara penyuntikan, pasti di setiap puskesmas sama. Tetapi SOP yang berkaitan dengan lintas sektor atau sasaran akan berbeda-beda. Jadi jangan asal mencontek SOP yang sudah ada. Esensi dari SOP adalah pekerjaan kita sesuai panduan dan kita ikuti panduan tersebut.

Mau Kaji Banding Akreditasi Puskesmas ?, Berikut Tahapannya Dalam akreditasi puskesmas kegiatan kaji banding diperlukan sebagai kesempatan untuk belajar dari pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Admen, UKM dan UKP puskesmas di puskesmas yang lain dan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak untuk perbaikan kinerja masing-masing puskesmas. Sebelum kaji banding dalam akreditasi sebaiknya teman-teman menyiapkan instrumen kaji banding puskesmas, rencana pelaksanaan kaji banding, kerangka acuan kaji banding. Ada baiknya juga dilakukan evaluasi internal sebagai acuan bagian mana saja yang akan diperbaiki nanti. Saya coba mendeskripsikan hal tersebut untuk memudahkan teman-teman dalam pelaksanaannya nanti. 11

1. Rencana pelaksanaan kaji banding. Dalam perencanaan pelaksanaan kaji banding puskesmas sebaiknya memperhatian beberapa hal berikut : 

Target puskesmas kita apa dalam hasil penilaian akreditasi nanti.



Topografi yang mirip ( misalnya dari segi budaya, demografi, wilayah )



Ini berfungsi untuk mengukur berapa besar biaya nanti yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan kahi banding tersebut.



Tentukan waktu yang tepat termasuk administrasinya ( surat tugas, surat permohonan kaji banding ke puskesmas yang di tuju, nota dinas bila perlu, stake holder terkait bila memungkinkan ). Rencanakan waktu sebaik mungkin. Bila memungkinkan semua penanggung jawab bab dapat ikut serta sehingga dapat mempelajari secara menyeluruh.

2. Kerangka acuan kaji banding. Membuat kerangka acuan sesuai petunjuk yang sudah ada. 3. Instrumen kaji banding. Adalah alat bantu yang akan di gunakan pada saat kaji banding misalnya ( ceklist wawancara, kamera, quisioner, bahan persentasi, diskusi personal dan observasi ). Setelah pelaksanaan kaji banding dilakukan. Tugas selanjutnya adalah 1. Laporan kaji banding. Tim akreditasi membuat laporan perjalanan dinas yang isi nya memuat tentang apa saja yang dikerjakan pada saat kaji banding ( misalnya, diskusi apa saja, diterima siapa, hal apa saja yang di dapat dan akan diterapkan di puskesmas ). 2. Rencana perbaikan. Membuat rencana dan time line pelaksanan perbaikan setelah kajibanding. 3. Laporan pelaksanaan perbaikan. Setelah implementasi perbaikan dilaksanakan. Di buatkan laporan perbaikan. Di sisi mana saja yang sudah di perbaiki atau diperbaharui sesuai dari hasil kaji banding tersebut. 4. Hasil evaluasi kaji banding. Membuat laporan matrik hasil evaluasi kaji banding. 5. Hasil evaluasi perbaikan kaji banding. Setiap kegiatan di evaluasi perbaikannya sehingga terukur arah perubahannya ( membuat matrik evaluasi perbaikan kaji banding dapat melibatkan tim auditor ).

3 Contoh Inovasi Kegiatan Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat Menurut

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia

(KBBI), Inovasi adalah

pemasukan

atau pengenalan hal-hal baru, pembaharuan, penemuan baru yang berbeda dari 12

yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Kata kuncinya adalah hal yang baru, pembaharu dan penemuan baru. Didalam kegiatan puskesmas yang berorientasi kesehatan masyarakat sebetulnya banyak sekali kegiatan yang bisa di katakan sebagai kegiatan pembaharu. Kegiatan inovatif yang fungsinya sebagai penunjang kegiatan pokok yang sudah ada. Disamping sebagai penunjang, kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur kegiatankegiatan yang sudah berjalan sebelumnya. Dalam konteks akreditasi puskesmas tentunya diperlukan sebuah ide, konsep dan implementasi pembaharu sebagai wujud dari aktualisasi sikap pembaharu dan inovatif. Di bawah ini 3 contoh Inovasi Kegiatan Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat yang paling sederhana dapat dilaksanakan oleh tim UKM Puskesmas. 1. Survey berkala dengan instrument quisioner. Konsep ini telah di ujicoba oleh puskesmas

Kelapa

kecamatan

Kelapa

Kabupaten

Bangka

Barat

Propinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Konsep kerja nya adalah puskesmas membuat quisioner yang pertanyaanya dapat menjawab beberapa masalah kesehatan di masyarakat ( misalnya, angka konsumsi zat gizi besi pada ibu hamil, angka bebas jentik di tiap rumah, persentase penggunaan jamban sehat serta akses air bersih pada suatu desa ). 2. Arisan jamban. Ini merupakan salah satu aksi dari tindaklanjut hasil survey yang dilakukan. Dari survey diatas bisa saja muncul ide-ide yang baru untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan. Dalam konteks arisan jamban objeknya adalah rumah masyarakat. Persentase rumah dari hasil survey tersebut yang belum memiliki jamban masih sedikit dan akan berpengaruh pada timbulnya penyakit Diare. Maka inisiatif untuk pengadaan jamban bagi masyarakat di telurkan. Salah satu kegiatannya adalah arisan jamban. Menghimpun semua sumber daya masyarakat untuk gotong royong bahu membahu memenuhi jamban keluarga. 3. Kelas edukatif Penyakit Menular dan Tidak Manular. Ini bisa dilakukan di indoor dan outdoor. Tergantung situasi dan kondisi masing-masing puskesmas. Sebagai contoh Puskesmas Sekar Biru Kecamatan Parit 3 Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kep. Bangka Belitung memulai kegiatan ini pada hari jumat pada saat pasien antri menunggu dilakukan pemeriksaan pada ruang tunggu poli umum. Dilakukan secara berkala dan bervariasi materinya pada tiap-tiap sesi. Manfaatnya jelas, menambah pemahaman masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular.

13

Tentunya dari ke tiga contoh kegiatan diatas butuh dievaluasi kegiatannya guna perbaikan kedepan. Berikut beberapa langkah agar kegiatan inovatif tersebut tetap berkelanjutan dan punya daya ungkit untuk masyarakat. 1. Konsep yang jelas. Buatlah konsep yang mumpuni. Jelas, terukur, dapat dilakukan,

terdokumentasi,

objek

yang

jelas,

manfaat

yang

di

dapat

dipertanggungjawabkan. 2. Dukungan dana. Ini penting, tidak dapat dilakukan bila tanpa dana. Sumbernya dapa diambil dari dana BOK, dana APBD program maupun CSR yang sesuai dengan ketentuan. 3. Tim yang solid. Dengan tim yang solid akan memudahkan dalam pengerjaanya. Pembagian tugas yang jelas, jadwal yang tepat serta dukungan moril. 4. Konsisten. Konsisten diperlukan guna berkelanjutan. Tidak pula hanya sebentar ibarat parasetamol penurun panas. Konsistensi menjadi motivasi bagi masyarakat dalam menilai keseriusan pelaksanaan program tersebut. 5. Evaluasi. Jangan lupa di evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan. Ajukan ide-ide perbaikan, sampaikan semua kendala. Bahas di semua level puskesmas dan ambil kebijakan strategis guna menyelesaikan masalah yang ada. T AHA PAN A KREDI TASI P USKESMAS Tantangan Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia 2. 3. Seperti kita ketahui bahwa dalam penerapan Sistem Informasi Kesehatan di Indoensia tentunya tidak mudah. Beberapa tantangan dalam implementasinya masih banyak kita temui sehingga memerlukan kebijakan dan kerjasama yang terintegrasi di dalamnya. Diantaranya tantangan tersebut adalah 4. *Globalisasi. Banyak ragam perangkat lunak Sistem Informasi Kesehatan sehingga

membingungkan

unit

operasional

dalam

menginputnya.

Juga

membingungkan pihak pengambil kebijakan dalam menentukan model dan sistem yang nantinya akan digunakan guna menghasilkan input, proses dan output yang maksimal sesuai dengan kebutuhan yang ada. 5. *Tantangan ekonomi global dan kemampuan keuangan pemerintah. Ini berkaitan dengan ketersediaan kemampuan keuangan pemerintah dalam menyediakan budgeting guna operasional dan penyiapan perangkat lunak dan perangkat keras dalam implementasi Sistem Informasi Kesehatan. 6. *Tantangan untuk membangun jejaring lintas unit dan lintas sektor. Tantanngan ini terkait integrasi dalam menyatukan input Sistem Informasi

14

Kesehatan yang lintas sektor. Karena masing – masing sektor atau unit punya definisi dan aplikatif sendiri dalam meninterpretasikan datanya. Masing-masing Sistem Informasi cenderung untuk mengumpulkan informasi sebanyakbanyaknya menggunakan cara dan format pelaporannya sendiri. Sehingga unit – unit operasional dalam melaporkan datanya terbebani. Dampaknya informasi yang di hasilkan kurang akurat. 7. *Ancaman keamanan informasi. Ancaman ini tentunya tidak dapat di pandang sebelah mata karena faktor keamanan informasi menjadi penting terkait dengan jenis data dan informasi yang menjadi input dan output yang nanti dihasilkan. 8. *Tantangan otonomi daerah. Ini sebagai implementasi dari UU No. 2 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga daerah punya otoritas dalam menentukan arah kebijakan sendiri termasuk di dalamnya mengenai arah kebijakan Sistem Informasi Kesehatan untuk kabupatennya. 9. sumber makalah : kelas kesmasintermediet. FKMUI2016 7 Cara Sederhana Agar Kegiatan Ukm Berjalan Maksimal Dalam

melaksanakan

kegiatan

di

puskesmas

tentunya

kita

memperhatikan

kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat maupun individu yang menjadi sasaran kegiatan UKM puskesmas. Melihat tujuan mulia diatas tentunya kerjasama tim di puskesmas sangat diperlukan menimbang semua sektor terkait di dalam elemen-elemen pokok kegiatan puskesmas. Konsultasi dan arahan serta bimbingan dari pimpinan puskesmas menjadi penting karena ini adalah bagian dari motivasi pimpinan kepada pelaksana yang nantinya akan melaksanakan kegiatan tersebut di lapangan. Apapun kegiatan itu perencanaan adalah satu tolak ukur keberhasilan. Berikut 7 cara sederhana menurut Saya agar kegiatan UKM dapat berjalan secara maksimal dilapangan : 1. Mengiventarisir semua kegiataan yang masuk dalam pokja UKM. Dalam perannya pokja UKM terbagi dalam 2 bagian ( permenkes 75 tahun 2014 ). Ada yang esensial dan pengembangan. Sebaiknya inventarisir dahulu kegiatan yang esensial barulah yang pengembangan. Diantaranya yang esensial adalah Promkes, Kesling, KAI dan IKB, Gizi, Pencegahan dan pengendalian penyakit dan UKM pengembangan : upaya yang sifatnya inovatif dan / bersifat ekstensifikasi dan 15

intensifikasi pelayanan sesuai prioritas masalah pelayanan dan potensi sumber daya di wilayah kerjanya. 2. Membagi habis tugas yang ada sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pengelola program. Tidak ada satu orang pelaksana pun dalam pokja UKM yang tidak kebagaian tugas dalam menyelesaikan kegiatan UKM. Semua staf mendapat tugas yang sesuai dengan program dan kapasitas tanggung jawabnya. Ini memang sedikit sulit menimbang di beberapa puskesmas masih kekurangan SDM. Tetapi setidaknya bisa mensiasati dengan frekuensi waktu dan jadwal kegiatan yang berimbang. 3. Membuat jadwal kegiatan sesuai dengan agenda dalam rencana kegiatan induk puskemas. Jadwal kegiatan menjadi penting mengingat kelompok sasaran kita adalah masyarakat dengan beragam aktifitas. Penjadwalan disesuaikan dengan sasaran yang ada. Misal, untuk sasaran ibu-ibu bisa dilakukan pada sore hari seperti kelas ibu hamil. Untuk sasaran penyuluhan bisa dilaksanakan pada malam hari ( seperti yang dilakukan di Puskesmas Kelapa Kabupaten Bangka Barat ). Pola penjadwalan ini juga tentunya di buat serinci mungkin sampai pada tempat dan siapa PJ nya. 4. Informasikan ke masyarakat ( bukti sosialisasi ). Setelah jadwal dibuat lalu sampaikan jadwal tersebut kepada sasaran yang akan dituju berikut dengan kontak person PJ UKM nya. Karena bila terjadi perubahan jadwal akan dengan mudah mengkonfirmasi nya. Teknis informasi jadwal ini bisa melalui surat kemudian sarankan di tempel pada papan pengumuman desa atau kantor desa setempat. Gunakan sistem informasi radio untuk disiarkan secara berkala. 5. Laksanakan kegiatan sesuai arahan program. Dalam pelaksanaan kegiatan apapun tentunya ada kerangka acuan dan SOP nya. Maka kerjakan sesuai dengan petunjuknya. Pun bila dilapangan terjadi hal-hal diluar panduan sebaiknya di kondisikan semaksimal mungkin sesuai jalur. Catat semua kendala dalam pelaksanaan guna dibahas dalam evaluasi kegiatan. 6. Rekap semua bukti pelaksanaan pokja UKM ( dokumentasikan ). Setelah kegiatan berjalan. Dokumentasikan semuanya secara menyeluruh. Seperti bila ada pertemuan hendaknya dilengkapi dengan surat undangan ( siapkan pula bukti tanda terima undangan ), daftar hadir, notulen rapat, jadwal agenda tentatif dan foto-foto kegiatan. Ini sebagai bukti otentik guna memenuhi elemen penilaian yang ada. 7. Evaluasi pelaksanaannya. Tahap akhir pelaksanaan kegiatan adalah evaluasi. Sebetulnya evaluasi masih masuk dalam rangkaian kegiatan yang tidak dapat di

16

pisahkan dari kegiatan pokoknya. Bahas semua kendala yang timbul dan langsung temukan solusi efektifnya guna perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Demikianlah cara sederhana dan sistematis agar pelaksanaan kegiatan UKM dapat berjalan semaksimal mungkin. Memang paparan ini sepertinya mudah tetapi dalam aplikasinya tentunya mengalami kendala. Setidaknya sudah menjadi tolak ukur yang sistematis, tersusun dan terarah guna efektifitas kegiatan UKM.



Permenkes Pedoman Manajemen Puskesmas Tahun 2016 MA December

15,

2016 Permenkes

Pedoman

Manajemen

Puskesmas

Tahun

20162017-01-07T00:24:40+00:00Info Sehat No Comment Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Sebagaimana kita ketahui, saat ini sudah terbit Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor

44

Tahun

2016 Tentang

Pedoman

Manajemen

Puskesmas. Dalam latar belakang Permenkes ini antara lain disebutkan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan baik upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dibutuhkan manajemen Puskesmas yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar menghasilkan kinerja Puskesmas yang efektif dan efisien. Beberapa dasar hukum yang mendasari Permenkes 44 tahun 2016, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Selanjutnya pada lampiran Permenkes beberapa hal dijelaskan antara lain, bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama.

17

Agar

Puskesmas

dapat

mengelola

upaya

kesehatan

dengan

baik

dan

berkesinambungan dalam mencapai tujuannya, maka Puskesmas harus menyusun rencana kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang selanjutnya akan dirinci lagi ke dalam rencana tahunan Puskesmas sesuai siklus perencanaan anggaran daerah. Semua rencana kegiatan baik 5 (lima) tahunan maupun rencana tahunan, selain mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan kabupaten/kota harus juga disusun berdasarkan pada hasil analisis situasi saat itu (evidence based) dan prediksi kedepan yang mungkin terjadi. Proses selanjutnya adalah penggerakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan/program yang disusun, kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian diikuti dengan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan (Corrective Action) dan diakhiri dengan pelaksanaan penilaian hasil kegiatan melalui penilaian kinerja Puskesmas. Pada dasarnya, jika kita tarik kebelakang, bahwa pemahaman akan pentingnya manajemen Puskesmas, telah diperkenalkan sejak tahun 1980, dengan disusunnya buku-buku pedoman manajemen Puskesmas, seperti antara lain : 1. Paket Lokakarya Mini Puskesmas (tahun 1982); 2. Pedoman Stratifikasi Puskesmas (tahun 1984) ; 3. Pedoman Microplanning Puskesmas (tahun 1986). 4. Paket Lokakarya Mini Puskesmas direvisi menjadi Pedoman Lokakarya Mini Puskesmas (tahun 1988), dengan penambahan materi penggalangan kerjasama tim Puskesmas dan lintas sektor, serta rapat bulanan Puskesmas dan triwulanan lintas sektor. 5. Pedoman Lokakarya Mini dilengkapi cara pemantauan pelaksanaan dan hasilhasil kegiatan dengan menggunakan instrument Pemantauan Wilayah Setempat (PWS), pada tahun 1993,. Pedoman Stratifikasi Puskesmas (tahun 1984), digunakan sebagai acuan Puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota, untuk dapat meningkatan peran dan fungsinya dalam

pembangunan

kesehatan

di

wilayah

kerjanya.

Sementara

pedoman Microplanning Puskesmas (tahun 1986), digunakan untuk acuan menyusun rencana 5 (lima) tahun Puskesmas, yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian target lima program Keluarga Berencana (KB)-Kesehatan Terpadu, yang terdiri atas Kesehatan Ibu Anak (KIA), KB, gizi, imunisasi dan diare. Dengan

adanya

perubahan

kebijakan

dalam

penyelenggaraan

pembangunan

kesehatan, diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Program 18

Indonesia

Sehat

dengan

Pendekatan

Keluarga

yang

berbasis

siklus

kehidupan, Sustainable Development Goals (SDG’s), dan dinamika permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakat, maka pedoman manajemen Puskesmas perlu disesuaikan dengan perubahan yang ada. Melalui pola penerapan manajemen Puskesmas yang baik dan benar oleh seluruh Puskesmas di Indonesia, maka tujuan akhir pembangunan jangka panjang bidang kesehatan yaitu masyarakat Indonesia yang sehat mandiri secara berkeadilan, dipastikan akan dapat diwujudkan. Pedoman Manajemen Puskesmas diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kepala, penanggungjawab upaya kesehatan dan staf Puskesmas di dalam pengelolaan sumber daya dan upaya Puskesmas agar dapat terlaksana secara maksimal. Pedoman Manajemen

Puskesmas

ini

juga

dapat

dimanfaatkan

oleh

dinas

kesehatan

kabupaten/kota, dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis manajemen kepada Puskesmas secara berjenjang. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,

disebutkan

bahwa

Puskesmas

mempunyai

tugas

melaksanakan

kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dan berfungsi menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya. Puskesmas dalam Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan bagian dari dinas kesehatan kabupaten/kota sebagai

UPT dinas kesehatan

kabupaten/kota. Oleh sebab itu, Puskesmas melaksanakan tugas dinas kesehatan kabupaten/kota yang dilimpahkan kepadanya, antara lain kegiatan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten/kota dan upaya kesehatan yang secara spesifik dibutuhkan masyarakat setempat (local specific). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas tersebut, Puskesmas harus melaksanakan manajemen Puskesmas secara efektif dan efisien. Siklus manajemen Puskesmas yang berkualitas merupakan rangkaian kegiatan rutin berkesinambungan, yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan secara bermutu, yang harus selalu dipantau secara berkala dan teratur, diawasi dan dikendalikan sepanjang waktu, agar kinerjanya dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam satu siklus “Plan-Do-Check-Action (P-D-C-A)”.

Siklus Manajemen Puskesmas (sumber Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas) Contoh tahapan kegiatan siklus manajemen Puskesmas (contoh untuk siklus tahun 2015, 2016, dan 2017), sebagai berikut: 19

1. Evaluasi kinerja Puskesmas tahun 2015 melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), dilaksanakan pada Desember 2015 2. Persiapan penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) tahun 2016 berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui dan dibandingkan dengan hasil kinerja Puskesmas tahun 2015, dilaksanakan pada Desember 2015 3. Analisa situasi dan pelaksanaan Survei Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) sebagai bahan penyusunan RUK tahun 2017 dan Rencana lima tahunan periode 2017 s.d 2021, dengan pendekatan Top-Down dan Bottom-Up, dilaksanakan pada Minggu Kedua Januari 2016 4. Lokakarya Mini (Lokmin) Bulanan Pertama, dilaksanakan pada Awal Januari 2016, Minggu keempat Januari 2016 5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dilaksanakan pada Awal Minggu pertama Februari 2016 6. Lokmin Bulanan Kedua, dilaksanakan Awal Minggu pertama Februari 2016 7. Lokmin Triwulan Pertama, dilaksanakan pada Akhir Minggu Pertama Februari 2016 8. Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Kecamatan

(Musrenbangmat),

dilaksanakan pada Minggu kedua Februari 2016 9. Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Kabupaten/Kota

(Musrenbangkab/kota), dilaksanakan pada Maret 2016 Pedoman manajemen Puskesmas ini harus menjadi acuan (pasal 1), khususnya bagi Puskesmas dalam: 1. Menyusun rencana 5 (lima) tahunan yang kemudian dirinci kedalam rencana tahunan; 2. Menggerakan pelaksanaan upaya kesehatan secara efesien dan efektif; 3. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja puskesmas; 4. Mengelola sumber daya secara efisien dan efektif; dan 5. Menerapkan menggerakkan,

pola

kepemimpinan

yang

tepat

dalam

memotivasi, dan membangun budaya kerja yang baik serta

bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu dan kinerjanya.

20

Sedangkan bagi Dinas kesehatan kabupaten/kota dapat menjadi acuan dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis manaj emen Puskesmas. Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas DISINI Perubahan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 2016 02 November 2016

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia, Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan telah menetapkan suatu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Standar ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di masing-masing daerah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk memastikan secara nasional, serentak, dan menyeluruh, bahwa masyarakat Indonesia akan mendapatkan pelayanan bidang kesehatan yang sama, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam implementasinya, SPM bidang kesehatan ini disusun agar dapat memfasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sebagai instrumen masyarakat untuk mengontrol kinerja pemerintah di bidang pelayanan kesehatan. Terlihat bahwa terdapat fungsi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat disini. Pemerintah mendapatkan acuan untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pelayanan bidang kesehatan yang terstandar, sedangkan masyarakat juga dapat mendapatkan haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai standar minimal.

21

Untuk komitmen membangun dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, baru-baru ini pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Dalam peraturan ini terlihat perbedaan dalam susunan dan variasi Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pada peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kotamemuat tentang Standar Pelayanan Minimal yang mengacu pada jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahun 2010 – tahun 2015 yang menekankan dalam 4 (empat) kelompok besar jenis layanan yaitu Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Penye Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLBCakupan Desa/Kelurahan, dan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga. Sedangkan dalam peraturan tahun 2016, jenis layanan kesehatan ini terbagi secara lebih rinci ke dalam 12 (dua belas) jenis layanan kesehatan dasar, termasuk di dalam nya memuat tentang kesehatan ibu dan anak, kesehatan saat usia produktif, kesehatan saat usia lanjut, penderita DM, Hipertensi, TB, dan orang dengan resiko HIV. Perubahan ini tentunya diikuti dengan adanya indikator, langkah kegiatan, variabel, dan unsur-unsur lainnya dalam standar pelayanan minimal mengalami penyesuaian di peraturan tahun 2016 ini. Kaitan dengan mapping kemampuan kabupaten/kota dalam pencapaian target-target SPM, pendanaan dan pembinaan dan pengawasan pada peraturan yang baru ini memang belum terlihat, namun akan disusun kemudian untuk melengkapi dan lebih menyempurnakan kembali dari peraturan sebelumnya. Sebagai penutup, peraturan tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan ini, tentunya diharapkan dapat membuat sebuah sinkronisasi antara pembangunan kesehatan secara nasional yang termuat didalam perencanaan

dan

pembangunan

kesehatan

di

masing-masing

daerah

kabupaten/kota. Undang-Undang 

UU No. 23 2014 tentang Pemerintah Daerah



UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan



UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial



UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional



UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 22

Peraturan Pemerintah 

PP No. 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan



PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan



PP No. 19 Tahun 2010 tentang Wewenang Gubernur



PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentarsi dan Tugas Pembantuan



PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan

Antara

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/kota 

PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Peraturan Presiden 

Perpres No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan



PERPRES No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan



PERPRES No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah



PERPRES No. 105 Tahun 2013 tentang Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu



PERPRES No. 106 Tahun 2013 tentang Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPR, DPD, MK, Hakim MA



PERPRES No. 107 Tahun 2013 tentang YANKES Tertentu Berkaitan Dengan KEMHAN, TNI, Kepolisian



PERPRES No. 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program JAMSOS



PERPRES No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program JAMSOS



PERPRES No. 110 Tahun 2013 tentang Gaji Upah Manfaat DEWAS dan Direksi BPJS



PERPRES No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PERPRES No. 12 Tahun 2013 tentang JAMKES

23



PERPRES No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Kesehatan 

PMK No. 4 tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan



PMK No. 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan



PMK No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif Di Rumah Sakit



PMK No. 43 Tahun 2016 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



PMK No. 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional



PMK No. 33 TAHUN 2015 tentang Perencanaan Kebutuhan SDMK



PMK No. 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah



PMK No. 36 Tahun 2016 tentang Pencegahan Kecurangan (fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional



PMK No. 12 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan JKN



PMK No.99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional



PMK No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan



PMK No. 27 Tahun 2014 tentang Juknis Sistem INA CBGs



PMK No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN



PMK No.59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan JKN



PMK No. 69 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan



PMK No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN

Peraturan Menteri Keuangan 

PMK No 88 /PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP Kapitasi pada FKTP Pemerintah 24



PMK 120 /PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Permendagri No 39 tahun 2012 tentang Perubahan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber APBD



Permendagri No 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber APBD

Keputusan Menteri Kesehatan 

KMK No. HK.02.02:Menkes:524:2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional



KMK

No.

046

Tahun

2014

tentang

TIM

Monitoring

dan

Evaluasi

Penyelelnggaraan JKN 

KMK No. 326 Tahun 2013 tentang Penyiapan Penyelenggaraan JKN



KMK No. 328 Tahun 2013 tentang Formularium Nasional



KMK No. 455 Tahun 2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan

Surat Edaran 

SE MENDAGRI No. 900 Tahun 2014 DANA KAPITASI JKN 1



SE Menkes No.31 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan



SE Menkes No.32 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan

Peraturan BPJS 

Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional



Peraturan BPJS Kesehatan No. 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Kendali Mutu dan Kendali Biaya pada Penyelenggaraan Program JKN



Peraturan BPJS Kesehatan No. 7 Tahun 2016 tentang Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program JKN



Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Status Kepesertaan Peserta PBPU dan Peserta Bukan Pekerja dalam Penyelenggaraan Program JKN 25



Peraturan BPJS Kesehatan No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta Bukan Pekerja



PERDIR:

Petunjuk

Teknis

Penagihan

dan

Pembayaran

Iuran

Jaminan

KesehatanPetunjuk

Teknis

Penagihan

dan

Pembayaran

Iuran

Jaminan

Kesehatan 

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional



Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan



Peraturan Bersama Sekjen Kemenkes dan Dirut BPJS Kesehatan Nomor HK.02.05/III/SK/089/2016 Nomor 3 Tahun 2016



Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan



Peraturan BPJS Kesehatan No. 3 Tahun 2014 tentang Kepatuhan



Peraturan BPJS Kesehatan No. 2 Tahun 2014 tentang Unit Pengendali



Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan



Panduan Praktis Admininstrasi Klaim Faskes BPJS Kesehatan



Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan BPJS Kesehatan

Petunjuk Teknis 

Juknis Jampersal Tahun 2012



Juknis DAK Tahun 2012



JUKNIS FINAL DAK KB 2012



Juknis BOK Tahun 2012

26



SPM Bidang Kesehatan Mengalami Perubahan



27 February 2017



Kemenkes telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan yang memuat 12 jenis pelayanan dasar yang

harus

dilakukan

Pemerintah

Kabupaten/Kota,

yaitu:

1) Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal; 2)

Pelayanan

3)

kesehatan

Pelayanan

4)

kesehatan

bayi

Pelayanan

5)

Pelayanan

6) 8)

Pelayanan

baru

lahir;

usia

pendidikan usia

pada

kesehatan Kesehatan

Balita;

pada

kesehatan

Pelayanan

9)

pada

kesehatan

Pelayanan

bersalin;

Kesehatan

kesehatan

Pelayanan

7)

ibu

produktif;

usia

lanjut;

penderita

Penderita

dasar;

hipertensi;

Diabetes

10)

Pelayanan

Kesehatan

Orang

dengan

Gangguan

11)

Pelayanan

Kesehatan

Orang

dengan

Tuberkulosis

Mellitus; Jiwa

Berat;

(TB);

dan

12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV. 

Prinsip

Dasar

1)

merupakan

Kesehatan

SPM kebutuhan

Bidang dasar

bagi

Kesehatan: setiap

manusia;

2) Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, 3) atau oleh pemerintah daerah; Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan

daerah;

4) Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga negara

memperoleh

kebutuhan

dasarnya;

serta

5) berlaku secara nasional. 

Konsep SPM yang baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kewenangan Pemerintah Daerah.



Konsep SPM yang mengalami perubahan dari Kinerja Program Kementerian menjadi Kinerja Pemda yang memiliki konsekuensi, Pemda diharapkan memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan adekuat. SPM 27

merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. 

Disebutkan dalam pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah.

Permenkes Pedoman Manajemen Puskesmas

Tahun 2016

Sebagaimana kita ketahui, saat ini sudah terbit Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor

44

Tahun

2016 Tentang

Pedoman

Manajemen

Puskesmas. Dalam latar belakang Permenkes ini antara lain disebutkan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan baik upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dibutuhkan manajemen Puskesmas yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar menghasilkan kinerja Puskesmas yang efektif dan efisien. Beberapa dasar hukum yang mendasari Permenkes 44 tahun 2016, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Selanjutnya pada lampiran Permenkes beberapa hal dijelaskan antara lain, bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama. Agar

Puskesmas

dapat

mengelola

upaya

kesehatan

dengan

baik

dan

berkesinambungan dalam mencapai tujuannya, maka Puskesmas harus menyusun

28

rencana kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang selanjutnya akan dirinci lagi ke dalam rencana tahunan Puskesmas sesuai siklus perencanaan anggaran daerah. Semua rencana kegiatan baik 5 (lima) tahunan maupun rencana tahunan, selain mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan kabupaten/kota harus juga disusun berdasarkan pada hasil analisis situasi saat itu (evidence based) dan prediksi kedepan yang mungkin terjadi. Proses selanjutnya adalah penggerakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan/program yang disusun, kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian diikuti dengan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan (Corrective Action) dan diakhiri dengan pelaksanaan penilaian hasil kegiatan melalui penilaian kinerja Puskesmas. Pada dasarnya, jika kita tarik kebelakang, bahwa pemahaman akan pentingnya manajemen Puskesmas, telah diperkenalkan sejak tahun 1980, dengan disusunnya buku-buku pedoman manajemen Puskesmas, seperti antara lain : 1. Paket Lokakarya Mini Puskesmas (tahun 1982); 2. Pedoman Stratifikasi Puskesmas (tahun 1984) ; 3. Pedoman Microplanning Puskesmas (tahun 1986). 4. Paket Lokakarya Mini Puskesmas direvisi menjadi Pedoman Lokakarya Mini Puskesmas (tahun 1988), dengan penambahan materi penggalangan kerjasama tim Puskesmas dan lintas sektor, serta rapat bulanan Puskesmas dan triwulanan lintas sektor. 5. Pedoman Lokakarya Mini dilengkapi cara pemantauan pelaksanaan dan hasilhasil kegiatan dengan menggunakan instrument Pemantauan Wilayah Setempat (PWS), pada tahun 1993,. Pedoman Stratifikasi Puskesmas (tahun 1984), digunakan sebagai acuan Puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota, untuk dapat meningkatan peran dan fungsinya dalam

pembangunan

kesehatan

di

wilayah

kerjanya.

Sementara

pedoman Microplanning Puskesmas (tahun 1986), digunakan untuk acuan menyusun rencana 5 (lima) tahun Puskesmas, yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian target lima program Keluarga Berencana (KB)-Kesehatan Terpadu, yang terdiri atas Kesehatan Ibu Anak (KIA), KB, gizi, imunisasi dan diare. Dengan

adanya

perubahan

kebijakan

dalam

penyelenggaraan

pembangunan

kesehatan, diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Program Indonesia

Sehat

dengan

Pendekatan

Keluarga

yang

berbasis

siklus

kehidupan, Sustainable Development Goals (SDG’s), dan dinamika permasalahan 29

kesehatan yang dihadapi masyarakat, maka pedoman manajemen Puskesmas perlu disesuaikan dengan perubahan yang ada. Melalui pola penerapan manajemen Puskesmas yang baik dan benar oleh seluruh Puskesmas di Indonesia, maka tujuan akhir pembangunan jangka panjang bidang kesehatan yaitu masyarakat Indonesia yang sehat mandiri secara berkeadilan, dipastikan akan dapat diwujudkan. Pedoman Manajemen Puskesmas diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kepala, penanggungjawab upaya kesehatan dan staf Puskesmas di dalam pengelolaan sumber daya dan upaya Puskesmas agar dapat terlaksana secara maksimal. Pedoman Manajemen

Puskesmas

ini

juga

dapat

dimanfaatkan

oleh

dinas

kesehatan

kabupaten/kota, dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis manajemen kepada Puskesmas secara berjenjang. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,

disebutkan

bahwa

Puskesmas

mempunyai

tugas

melaksanakan

kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dan berfungsi menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya. Puskesmas dalam Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan bagian dari dinas kesehatan kabupaten/kota sebagai

UPT dinas kesehatan

kabupaten/kota. Oleh sebab itu, Puskesmas melaksanakan tugas dinas kesehatan kabupaten/kota yang dilimpahkan kepadanya, antara lain kegiatan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten/kota dan upaya kesehatan yang secara spesifik dibutuhkan masyarakat setempat (local specific). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas tersebut, Puskesmas harus melaksanakan manajemen Puskesmas secara efektif dan efisien. Siklus manajemen Puskesmas yang berkualitas merupakan rangkaian kegiatan rutin berkesinambungan, yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan secara bermutu, yang harus selalu dipantau secara berkala dan teratur, diawasi dan dikendalikan sepanjang waktu, agar kinerjanya dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam satu siklus “Plan-Do-Check-Action (P-D-C-A)”.

Siklus Manajemen Puskesmas (sumber Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas) Contoh tahapan kegiatan siklus manajemen Puskesmas (contoh untuk siklus tahun 2015, 2016, dan 2017), sebagai berikut: 1. Evaluasi kinerja Puskesmas tahun 2015 melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), dilaksanakan pada Desember 2015 30

2. Persiapan penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) tahun 2016 berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui dan dibandingkan dengan hasil kinerja Puskesmas tahun 2015, dilaksanakan pada Desember 2015 3. Analisa situasi dan pelaksanaan Survei Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) sebagai bahan penyusunan RUK tahun 2017 dan Rencana lima tahunan periode 2017 s.d 2021, dengan pendekatan Top-Down dan Bottom-Up, dilaksanakan pada Minggu Kedua Januari 2016 4. Lokakarya Mini (Lokmin) Bulanan Pertama, dilaksanakan pada Awal Januari 2016, Minggu keempat Januari 2016 5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dilaksanakan pada Awal Minggu pertama Februari 2016 6. Lokmin Bulanan Kedua, dilaksanakan Awal Minggu pertama Februari 2016 7. Lokmin Triwulan Pertama, dilaksanakan pada Akhir Minggu Pertama Februari 2016 8. Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Kecamatan

(Musrenbangmat),

dilaksanakan pada Minggu kedua Februari 2016 9. Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Kabupaten/Kota

(Musrenbangkab/kota), dilaksanakan pada Maret 2016 Pedoman manajemen Puskesmas ini harus menjadi acuan (pasal 1), khususnya bagi Puskesmas dalam: 1. Menyusun rencana 5 (lima) tahunan yang kemudian dirinci kedalam rencana tahunan; 2. Menggerakan pelaksanaan upaya kesehatan secara efesien dan efektif; 3. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja puskesmas; 4. Mengelola sumber daya secara efisien dan efektif; dan 5. Menerapkan menggerakkan,

pola

kepemimpinan

yang

tepat

dalam

memotivasi, dan membangun budaya kerja yang baik serta

bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu dan kinerjanya. Sedangkan bagi Dinas kesehatan kabupaten/kota dapat menjadi acuan dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis manaj emen Puskesmas.

31

1. Kebenaran dan ketetapan rencana program kerja. 2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 3. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas. 4. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja. 5. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja..

5.1.4.2 KA PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLA UKM KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) PROGRAM

PEMBINAAN

PUSKESMAS A.

PENGELOLA

UPAYA

KESEHATAN

MASYARAKKAT

MAROS

BARU

Pendahuluan Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat. Puskesmas mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan sarana pelayanan kesehatan lain. Puskesmas wajib berpartisipasi dalam penanggulangan bencana, wabah penyakit, pelaporan penyakit menular dan penyakit lain yang ditetapkan oleh tingkat nasional dan daerah serta dalam melaksanakan program prioritas pemerintah. Lingkup upaya kesehatan Puskesmas meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang saling berkaitan.

32

Dalam

merencanakan,

mengevaluasi

program

melaksanakan,

kegiatan,

dan

memonitoring

penanggungjawab

Upaya

serta

Kesehatan

Masyarakat menjadi bagian terpenting keberhasilan program kegiatan yang telah dijalankan. Sehingga pembinaan kepada pengelola program yang ada dibawahnya menjadi sangat penting, karena pengelola program yang langsung menangani kegiatan dilapangan harus senantiasa dikontrol pola kerjanya agar selalu sesuai dengan aturan-aturan yang melekat padanya sebagai pengelola program. B.

Latar belakang Program pembinaan dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi, evaluasi kesadaran dan keahlian untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan bagi pengelola UKM sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Kesadaran mencakup tentang mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja. Kesadaran adalah tingkat perilaku pengelola UKM didalam memandang dan melaksanakan mutu layanan kesehatan.Materi pembinaan diberikan sesuai tuntutan tugas dan pekerjaan. Pengembangan kompetensi, kesadaran, dan pelaksanaan pembinaan untuk tingkat pengelola program dikendalikan oleh

penanggungjawab

bertanggungjawab

UKM.Penanggungjawab

terhadap

pencapaian

tujuan,

UKM

Puskesmas

pencapaian

kinerja,

pelaksanaan, dan penggunaan sumber daya, melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif. Penanggungjawab

UKM

Puskesmas

mempunyai

kewajiban

untuk

memberikan arahan dan dukungan bagi pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Arahan dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan, pendampingan,

pertemuan-pertemuan,

maupun

konsultasi

dalam

pelaksanaankegiatan. C.

Tujuan umum dan tujuan khusus a. Tujuan umum Tercapainya

tujuan,

pencapaian

kinerja,

pelaksanaan,

dan

penggunaan sumber daya UKM melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif antara penanggungjawab UKM dengan pengelola program yang ada dibawahnya. b.

TujuanKhusus Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam program orientasi adalah : 33

a) Pengelola program dapat melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan

dimasing-masing

UKM

sesuai

dengan

tujuan

dan

pencapaian kinerja yang ditetapkan. b) Penanggungjawab program

UKM

kegiatan

bertanggungjawab

ditingkatan

penanggungjawab

UKM

pengelola

melaksanakan

atas

terlaksananya

program,

sehingga

fungsinya

sebagai

penanggungjawab, pembina, serta pengontrol bagi bawahannya. c) Terjalinnya komunikasi yang efektif antara penanggungjawab UKM dengan pengelola program. D.

Kegiatan pokok dan rincian kegiatan Kegiatan pembinaan penanggungjawab UKM kepada pengelola program meliputi: a. Penanggungjawab

UKM

mengidentifikasi

program

pembinaan

bagi

pengelola program yang ada dibawahnya, program pembinaan bisa berupa

pelatihan,

pendampingan,

pertemuan-pertemuan,

maupun

konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan b. Untuk program pembinaan dalam bentuk pelatihan, penanggungjawab UKM perlu mengevaluasi pemenuhan persyaratan kompetensi bagi pengelola UKM di bawah kendalinya berdasarkan standar persyaratan kompetensi bagi pengelola program UKM yang telah ditetapkan oleh kepala puskesmas. c. Setelah

melakukan

evaluasi

pelatihan,

Penanggungjawab

UKM

Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi pengelola UKM, khususnya bagi yang belum memenuhi persyaratan. d. Penanggungjawab UKM Mengajukan kebutuhan pelatihan, termasuk usulan pelatihan tambahan kepada Kepala Puskesmas. e. Penanggungjawab

UKM

Menerima

program

pelatihan

dari

Kepala

Puskesmas. f. Penanggungjawab UKM Menyeleksi dan menetapkan pengelola UKM yang akan mengikuti pelatihan. g. Penanggungjawab UKM melakukan pembinaan dan atau pengarahan kepada pengelola program yang ada dibawahnya dalam bentuk konsultasi, pengajuan pelatihan, lokakarya mini, pertemuan lintas program, dan pengarahan pelaksanaan kegiatan. h. Pengelola program menindaklanjuti hasil pembinaan yang diberikan kepada penanggungjawab UKM. 34

i. Pengelola

program

melaporkan

hasil

tindaklanjut

kepada

penanggungjawab UKM. j. Penangggungjawab UKM Melaporkan hasil pembinaan internal kepada Kepala Puskesmas. k. Penangggungjawab UKM Mengarsipkan data hasil pembinaan internal di bidangnya.

E.

Cara Melaksanakan Kegiatan Cara melaksanakan program pembinaan UKM adalah dengan pengajuan pelatihan bagi pengelola program yang belum memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh kepala puskesmas, pendampingan, pertemuanpertemuan, maupun konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan

F.

Sasaran Pengelola program dapat melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tujuan dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

G.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Untuk pembinaan yang bersifat pelatihan, evaluasi persyaratan kompetensi pengelola

UKM

ditinjau

kembali

tahunsekali. Evaluasi pemenuhan persyaratan

sekurang-kurangnya kompetensi

3

dilaksanakan

setiap 1 tahun sekali (1 periode pelayanan). Pembinaan dapat dilaksanakan secara Internal dan Eksternal. Sedangkan pembinaan yang bersifat pendampingan, pertemuan-pertemuuan dan konsultasi kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan. H.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Program pembinaan dilakukan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan, penanggungjawab kekurangan

tim

UKM

senantiasa

pengelola

program

35

harus yang

memahami menjadi

kelebihan

dan

tanggungjawabnya.

Indikator keberhasilan pembinaan dapat diukur dari ketercapaian kinerja pengelola program dalam melaksanakan kegiatan. I.

Pencatatandan Pelaporan Pencatatan perkembangan pelaksanaan program kegiatan dilakukan oleh Penanggungjawab UKM sebagai indikasi keberhasilan program pembinaan yang telah dilakukan. Pencatatan dilakukan setiap akhir pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh pengelola program. Pelaporan kepada kepala puskesmas dilakukan sesuai dengan program koordinasi yang telah ditentukan.

Mengetahui, Kepala Puskesmas Maros Baru

Hamka Chair,SKM,M.Kes NIP : 19621228 199103 2 009

7.4.4.1 SPO IFORMED CONSENT KOP SPO

1. Tujuan

Pasien dan Keluarga mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan yang akan dilakukan,serta memberi

36

perlindungan

hukum

terhadap

tindakan

yang

akan

dilakukan oleh petugas. 2. Ruang

Puskesmas XXX

lingkup 3. Kebijakan

Pelaksanaan pelayanan Pasien dengan menerapkan SPO tersebut

4. Definisi

Informed Consent adalah memberikan Perlindungan terhadap tindakan yang akan di lakukan oleh petugas.

5. Prosedur

a. Petugas memeriksa pasien b. Petugas menegakkan therapi/diagnosa c. Petugas

menjelaskan

secara

lengkap

mengenai

penyakitnya d. Petugas menjelaskan mengenai tindakan yang akan di lakukan e. Petugas menjelaskan akibat bila tidak dilakukan tindakan f. Petugas menjelaskan manfaat dilakukan tindakan g. Petugas menjelaskan resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dilakukan

tindakan.

h. Petugas mengisi blangko informed consent i. Petugas menanyakan hubungan kekeluargaan antara yang memeberikan izin dengan pasien. j. Petugas memberitahu keluarga/pasien bila setuju untuk menandatangani blangko informed consent.

37

k. Petugas menandatangani informconent yang sudah di tandatangani pasien/keluarga l.

Petugas menyimpan blanko infomed consent pada map informed consent

6. Diagram Alir 7. Referensi

8.

Peraturan Menteri Kesehatan No.290/Menkes/per/111/2008 dan UU no.29 th 2004 pasal 45.

Dokumen Blanko informed consent Terkait

9. Distribusi

Seluruh unit-unit pelayanan dan tindakan kesehatan

10. Rekaman historis perubahan

38

6.1.1.5 TINDAK LANJUT PERBAIKAN KINERJA TINDAK LANJUT PERBAIKAN KINERJA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPT PUSKESMAS MAROS BARU TAHUN 2017 Program : …………..

No

Permasalahan

Alternatif Pemecahan

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

PJ

Pelaksana

BAB I.

PENYELENGGARAAN PELAYANAAN PUSKESMAS (PPP)

1.1.1.1

SK Ka Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan (brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster)

1.1.1.3

rekam kegiatan menjalin komunikasi

1.1.1.4

hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat yang dikumpulkan melalui kegiatan survey dan atau kegiatan lain

1.1.1.5

RUK dan RPK Puskesmas

1.1.1.6

notulen dapat penyusunan perencanaan puskesmas

1.1.2.2

SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat terhadap mutu pelayanan, form hasi identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat

1.1.2.3

bukti respon terhadap umpan balik

1.1.3.1

hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya

39

Waktu

1.1.3.2

Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan puskesmas 1.1.3.3

hasil-hasil perbaikan mekanisme kerja dan atau penggunaan

teknologi untuk perbaikan mutu pelayanan 1.1.4.1

RUK Puskesmas

1.1.4.2

RPK Puskesmas

1.1.4.3

rapat penyusunan perencanaan puskesmas: keselarasan rencana

dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi puskesmas 1.1.5.1

SOP monitoring. bukti pelaksanaan monitoring oleh pemimpin

puskesmas dan penanggungjawab program 1.1.5.2

SK Kepala puskesmas tentang penetapan indikator prioritas

untuk monitoring dan menilai kinerja 1.1.5.3

SOP monitoring, form analisis terhadap hasil monitoring, dan form

tindak lanjut monitoring 1.1.5.4

revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasar

hasil monitoring 1.2.1.1

SK kepala puskesmas tentang jenis-jenis pelayanan yang

disediakan oleh puskesmas 1.2.2.1

rekam bukti pemberian informasi lintas program dan lintas sektor

tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan puskesmas 1.2.2.2

Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampain informasi

kepada masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor 1.2.3.1

Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani

program, dan akses terhadap Puskesmas 1.2.3.2

Hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan

yang dibutuhkan 1.2.3.3

Jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan

1.2.3.5

Bukti pel

aksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses 1.2.3.6

Media komunikasi yang disediakan dan rekam bukti adanya

komunikasi masyarakat/pengguna pelayanan dengan pengelola dan/atau pelaksana 1.2.4.1

Jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas

1.2.4.3

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai

dengan jadwal 40

1.2.5.1

SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan

penyelenggaraan pelayanan 1.2.5.2

Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan

1.2.5.3

SOP tentang kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah

spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas. Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas 1.2.5.4

Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yang

potensial terjadi dalam penyelenggaran pelayanan 1.2.5.5

Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan

pelayanan Puskesmas, serta tindak lanjutnya. 1.2..5.6

Bukti pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program

dan pelayanan Puskesmas. Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten. 1.2.5.7

Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan

pelayanan Puskesmas 1.2.5.9 1.2.5.10

SOP koordinasi dalam pelaksanaan program SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko baik

dalam pelaksanaan program maupun pelayanan di Puskesmas, SOP tentang penyelenggaraan program, SOP tentang penyelenggaraan pelayanan, SOP tentang tertib administratif, Pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan. 1.2.6.1

SOP keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna

pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik 1.2.6.2

Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik

1.2.6.3

Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik.

1.2.6.4

Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik

1.3.1.1

SOP penilaian kinerja oleh Pimpinan dan Penanggung jawab

1.3.1.3

Indikator-indikator yang ditetapkan untuk penilaian kinerja

1.3.1.5

Rencana monitoring dan penilaian kinerja, hasil dan tindak

lanjutnya 1.3.2.1

Hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada

pihak-pihak terkait 1.3.2.2

Hasil pembandingkan data kinerja terhadap standar dan

kajibanding dengan Puskesmas lain, serta tindak lanjutnya 1.3.2.3

Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya 41

perbaikian kinerja 1.3.2.4

RUK yang memuat data dan analisis penilaian kinerja

1.3.2.5

Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota BAB II.

KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)

2.1.1.1

Bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas

2.1.1.2

Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas

2.1.1.3

Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan

2.1.1.4

Bukti izin operasional puskesmas

2.1.4.2

Form Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan prasarana

puskesmas 2.1.4.3

Form Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring

2.1.4.5

Form Bukti tindak lanjut monitoring

2.1.5.1

Form Daftar inventaris peralatan medis dan non medis

2.1.5.2

Form Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan peralatan

medis dan non medis 2.1.5.3

Form Bukti pelaksanaan monitoring, form hasil monitoring pelaksanaan

pemeliharaan peralatan medis dan non medis 2.1.5.5

Bukti tindak lanjut pelaksanaan monitoring pelaksanaan pemeliharaan

peralatan medis dan non medis 2.1.5.6

Form Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal, dan bukti

pelaksanaan kalibrasi 2.2.1.1

Form Profil kepegawaian Kepala Puskesmas

2.2.1.2

Form Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas.

2.2.1.3

Form Uraian tugas Kepala Puskesmas

2.2.1.4

Form Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan Kepala Puskesmas

2.2.2.1

Form Bukti analisis kebutuhan tenaga

2.2.2.2

Form Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada

2.2.2.3

Form Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan,

rencana pemenuhan kebutuhan, dan tindak lanjut 2.2.2.4

Form Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada

2.2.2.5

Form Bukti berupa surat izin sesuai yang dipersyaratkan

2.3.1.1

Stuktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota 2.3.1.2

SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggung jawab program

Puskesmas 42

2.3.1.3

SOP komunikasi dan koordinasi

2.3.2.1

Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana

kegiatan 2.3.2.3

Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas

2.3.3.1

Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas

2.3.3.2

Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi

2.3.4.1

Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program,

dan Pelaksana kegiatan 2.3.4.2

Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan

kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan 2.3.4.3

Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi.

2.3.4.4

Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang

update 2.3.4.5

Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat

pelatihan, dsb) 2.3.4.6

Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan

2.3.5.1

SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru. 2.3.5.2

Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi

2.3.5.3

SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan.

2.3.6.1

SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas

2.3.6.2

SOP tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas

2.3.6.3

SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas. Bukti

pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan 2.3.6.4

SOP tentang penilaian kinerja yang mencerminkan penilaian

kesesuaian terhadap visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas 2.3.7.1

SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung jawab

program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan. 2.3.7.2

SOP penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja.

2.3.7.3

Stuktur organisasi tiap program.

2.3.7.4

SOP pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan pelaporan.

2.3.8.1

Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana

kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 2.3.8.2

SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan 43

program Puskesmas. 2.3.8.3

SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang

penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas. 2.3.9.1

Kerangka acuan, SOP, instrumen tentang penilaian akuntabilitas

Penanggung jawab program dan Penanggung jawab pelayanan. 2.3.9.2

SK Kepala Puskesmas dan SOP pendelegasian wewenang

2.3.9.3

SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab

program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja. 2.3.10.1

Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi

pihak-pihak terkait dalam penyelenggaran program dan kegiatan Puskesmas 2.3.10.2

Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait.

2.3.10.3

SOP komunikasi dan koordinasi dg pihak-pihak tekait.

2.3.10.4

SOP evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan

tindak lanjut. 2.3.11.1

Panduan (manual) mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas,

Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan Program 2.3.11.2

Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing

Upaya Puskesmas 2.3.11.3

SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan Upaya Puskesmas

2.3.11.4

SK, Pedoman, dan SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian

rekaman 2.3.11.5

Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SOP

2.3.12.1

SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal.

2.3.12.2

SOP komunikasi internal.

2.3.12.3

Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal.

2.3.12.4

Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal.

2.3.12.5

Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal.

2.3.13.1

SOP tentang kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap

lingkungan. 2.3.13.2

SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko. Panduan

manajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko: identifikasi risiko, analisis risiko pencegahan risiko. 2.3.13.3

Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak negatif thd

lingkungan dan pencegahannya. 2.3.14.1

Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di

wilayah kerja 2.3.14.2

Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, 44

jadual dan penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan 2.3.14.3

Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring

2.3.14.4

Rekam tindaklanjut kegiatan pembinaan

2.3.14.5

Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporannya

2.3.15.2

SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.

2.3.15.3

Panduan penggunaan anggaran.

2.3.15.4

Panduan pembukuan anggaran.

2.3.15.5

SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan.

2.3.15.6

Hasil audit kinerja pengelola keuangan.

2.3.16.1

SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.

2.3.16.3

Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen

proses pengelolaan keuangan. 2.3.16.4

Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan.

2.3.16.5

Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan.

2.3.17.1

SK Kepala Puskesmas tenatang ketersediaan data dan informasi di

Puskesmas. SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab. 2.3.17.2

SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali)

data. 2.3.17.3

SOP analisis data.

2.3.17.4

SOP pelaporan dan distribusi informasi.

2.3.17.5

Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi.

2.4.1.1.

SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan

pasien pengguna pelayanan Puskesmas. Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas. 2.4.1.2

Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan

pasien/pengguna jasa Puskesmas. 2.4.1.3

SK Kepala Puskesmas dan SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban

pengguna. 2.4.2.1

SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal yang

berisi peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan di Puskesmas. 2.4.2.2

Peraturan internal karyawan sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan

Puskesmas 2.5.1.1

SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak/perjanjian kerja

sama dengan pihak ketiga, SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja 2.5.1.2

Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. 45

2.5.1.3

Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.

2.5.2.1

Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak.

2.5.2.2

SOP monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi,

dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga. 2.5.2.3

Bukti tindak lanjut hasil monitoring

2.6.1.1

SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang.

2.6.1.2

Daftar inventaris

2.6.1.3

Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan.

2.6.1.6

SK penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas. Program kerja

kebersihan lingkungan. 2.6.1.8 2.6.1.10

SK Penanggung jawab kendaraan Program kerja perawatan kendaraan. Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris.

BAB III.

PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP)

3.1.1.1

SK penanggung jawab manajemen mutu

3.1.1.2

Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab penanggung jawab manajemen

mutu. 3.1.1.3

Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas.

3.1.1.4

SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu.

3.1.1.5

Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran

puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis, foto). 3.1.2.1

Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas.

3.1.2.2

Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen tinjauan

manajemen. 3.1.2.3

SOP pertemuan tinjauan manajemen. Hasil-hasil pertemuan dan

rekomendasi. 3.1.2.4

Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen, bukti dan

hasil pelaksanaan tindak lanjut. 3.1.3.2

Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing.

3.1.3.3

Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan aspirasi

atau inovasi dari pihak terkait. Rencana program perbaikan mutu, dan bukti pelaksanaan. 3.1.4.1

Laporan kinerja, Analisis data kinerja.

3.1.4.2

SOP audit internal. Pembentukan tim audit internal. Pelatihan tim audit

internal. Program kerja audit internal. 3.1.4.3

Laporan hasil audit internal. 46

3.1.4.4

Laporan tindak lanjut temuan audit internal.

3.1.4.5

SOP rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi

audit internal. 3.1.5.1

SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas.

3.1.5.2

Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan

masyarakat. 3.1.5.3

Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan.

3.1.6.1

SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja

Puskesmas, data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik. 3.1.6.3

SOP tindakan korektif.

3.1.6.4

SOP tindakan preventif.

3.1.6.5

Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai.

3.1.7.1

Rencana kajibanding (kerangka acuan kaji banding).

3.1.7.2

Instrumen kaji banding.

3.1.7.3

Dokumen pelaksanaan kaji banding.

3.1.7.4

Analisis hasil kaji banding.

3.1.7.5

Rencana tindak lanjut kaji banding.

3.1.7.7

Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kaji

banding.

47

BAB IV.

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERORIENTASI SASARAN

(UKMBS) 4.1.1.1

SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/ sasaran terhadap

kegiatan UKM. 4.1.1.2

Kerangka acuan, metode, instrumen analisis kebutuhan masyarakat

/sasaran kegiatan UKM. 4.1.1.3

Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan kegiatan UKM dan

rencana kegiatan UKM 4.1.1.4

Rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas.

4.1.1.5

Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok

masyarakat, dan sasaran. 4.1.1.6

SOP koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor.

4.1.1.7

Rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas.

4.1.2.1

Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik (asupan) pelaksanaan

program kegiatan UKM. 4.1.2.2

Dokumen hasil identifikasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut

terhadap hasil identifikasi umpan balik. 4.1.2.3

SOP pembahasan umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan,

hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan. 4.1.2.4

Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program kegiatan UKM. 48

4.1.2.5

Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan.

4.1.3.1

Hasil identifikasi masalah, perubahan regulasi, dsb.

4.1.3.2

Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif.

4.1.3.3

Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan masyarakat,

sasaran kegiatan UKM, lintas program, dan lintas sektor. 4.1.3.4

Rencana perbaikan inovatif, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap hasil

evaluasi. 4.1.3.5

Bukti pelaksanaan sosialisasi.

4.2.1.1

Jadual kegiatan, rencana program kegiatan.

4.2.1.2

Data kepegawaian pelaksana UKM Puskesmas.

4.2.1.3

Bukti pelaksanaan sosialisasi.

4.2.1.4

Bukti pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas.

4.2.1.5

Bukti evaluasi dan tindak lanjut.

4.2.2.1

Bukti penyampaian informasi kepada masyarakat, kelompok masyarakat

dan sasaran kegiatan UKM 4.2.2.2

Bukti penyampaian informasi kepada lintas program terkait

4.2.2.3

Bukti penyamppaian informasi kepada lintas sektor terkait

4.2.2.4

Bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas

program, dan lintas sektor terkait 4.2.2.5

Rencana tindak lanjut, dan Tindak lanjut hasil evaluasi.

4.2.3.1

Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas.

4.2.3.2

Rencana kegiatan program, hasil evaluasi tentang metode dan teknologi

dalam pelaksanaan program, dan tindak lanjutnya. 4.2.3.3

Jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan

program kegiatan UKM dengan masyarakat. 4.2.3.4

Hasil evaluasi terhadap akses.

4.2.3.5

Bukti tindak lanjut.

4.2.3.6

SOP pengaturan jika terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan

kegiatan, dokumen bukti perubahan jadwal (jika memang terjadi perubahan jadwal). 4.2.4.1

SOP tentang penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan yang

mencerminkan kesepakatan bersama dengan sasaran kegiatan UKM dan/atau masyarakat. 4.2.4.2

SOP tentang penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan yang

mencerminkan kesepakatan bersama dengan lintas program dan lintas sektor. 4.2.4.3

SOP monitoring, hasil monitoring.

4.2.4.4

SOP evaluasi, hasil evaluasi.

4.2.4.5

Bukti tindak lanjut hasil evaluasi. 49

4.2.5.1

Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM.

4.2.5.2

Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan, rencana tindak lanjut.

4.2.5.3

Rencana tindak lanjut.

4.2.5.4

Bukti pelaksanaan tindak lanjut.

4.2.5.5

Evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan.

4.2.6.1

Surat Keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk

menangkap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM. 4.2.6.2

Surat Keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk umpan

balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM. 4.2.6.3

Bukti analisis keluhan.

4.2.6.4

Bukti pelaksanaan tindak lanjut.

4.2.6.5

Bukti penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut

terhadap keluhan. 4.3.1.1

SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian kinerja

UKM. 4.3.1.2

Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan.

4.3.1.3

Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian kegiatan UKM.

4.3.1.4

Bukti pelaksanaan tindak lanjut.

4.3.1.5

Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut.

BAB V.

KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

5.1.1.1

SK persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas.

5.1.1.2

SK penetapan Penanggung jawab UKM.

5.1.1.3

Hasil analisis kompetensi.

5.1.1.4

Rencana peningkatan kompetensi.

5.1.2.1

SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi.

5.1.2.2

Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

5.1.2.3

SOP dan bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi).

5.1.2.4

Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi.

5.1.3.1

Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas yang dituangkan dalam

kerangka acuan program kegiatan UKM. 5.1.3.2

Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada

pelaksana, sasaran, lintas program, dan lintas sektor. 5.1.3.3

Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan

tata nilai. 50

5.1.4.1

SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan.

5.1.4.2

Kerangka acuan pembinaan, dan bukti pembinaan.

5.1.4.3

Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan.

5.1.4.4

Kerangka acuan, tahapan, jadwal kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi.

5.1.4.5

Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor.

5.1.4.6

Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor.

5.1.4.7

Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan

koordinasi lintas program dan lintas sektor. 5.1.5.1

Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat

pelaksanaan kegiatan UKM. 5.1.5.2

Hasil analisis risiko.

5.1.5.3

Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko.

5.1.5.4

Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan bukti

pelaksanaan. 5.1.5.5

Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko.

5.1.5.6

Bukti pelaporan dan tindak lanjut.

5.1.6.1

SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab UKM

Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat. 5.1.6.2

Rencana, kerangka acuan, SOP pemberdayaan masyarakat.

5.1.6.3

SOP pelaksanaan SMD, Dokumentasi pelaksanaan SMD, dan hasil SMD

5.1.6.4

SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas.

5.1.6.5

Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas yang bersumber dari

swadaya masyarakat/swasta. 5.2.1.1

RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM.

5.2.1.2

RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap UKM.

5.2.1.3

RUK dan RPK.

5.2.1.4

Kerangka acuan kegiatan tiap UKM.

5.2.1.5

Jadwal kegiatan tiap UKM.

5.2.2.1

Hasil kajian kebutuhan masyarakat.

5.2.2.2

Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran.

5.2.2.3

Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masayarakat dan sasaran

5.2.2.4

RPK Puskesmas.

5.2.2.5

Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan

masyarakat/sasaran. 5.2.3.1

Hasil monitoring

5.2.3.2

SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring.

5.2.3.3

SOP pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil 51

pembahasan. 5.2.3.4

Hasil penyesuaian rencana.

5.2.3.5

SOP perubahan rencana kegiatan.

5.2.3.6

Dokumentasi hasil monitoring.

5.2.3.7

Dokumentasi proses dan hasil pembahasan.

5.3.1.1

Dokumen uraian tugas Penanggung jawab.

5.3.1.2

Dokumen uraian tugas pelaksana.

5.3.1.3

Isi dokumen uraian tugas.

5.3.1.4

Isi dokumen uraian tugas.

5.3.1.5

Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas.

5.3.1.6

Bukti pendistribusian uraian tugas.

5.3.1.7

Bukti pelaksanaan sosialisasi urairan tugas pada lintas program.

5.3.2.1

Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas.

5.3.2.2

Hasil monitoring.

5.3.2.3

Bukti tindak lanjut.

5.3.2.4

Bukti tindak lanjut.

5.3.3.1

SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP kajian ulang

uraian tugas. 5.3.3.2

Bukti pelaksanaan kajian ulang dan Hasil tinjauan ulang.

5.3.3.3

Uraian tugas yang direvisi.

5.3.3.4

Ketetapan hasil revisi uraian tugas.

5.4.1.1

Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing.

5.4.1.2

Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas.

5.4.1.3

Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas.

5.4.1.4

Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor.

5.4.1.5

Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor.

5.4.2.1

SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi dan

koordinasi program. 5.4.2.2

Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor.

5.4.2.3

Bukti pelaksanaan koordinasi.

5.4.2.4

Hasil evaluasi, rencana tindak lanjut, dan tindak lanjut terhadap

pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor. 5.5.1.1

SK Kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM

Puskesmas. 5.5.1.2

Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP.

5.5.1.3

SOP Pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalian

dokumen eskternal. 52

5.5.1.4

SOP dan bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan

penyelenggaraan UKM Puskesmas. 5.5.2.1

SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan

UKM Puskesmas. Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. 5.5.2.2

SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring.

5.5.2.4

Hasil monitoring.

5.5.2.5

Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring.

5.5.3.1

SK evaluasi kinerja UKM

5.5.3.2

SOP evaluasi kinerja.

5.5.3.4

SOP evaluasi kinerja, hasil evaluasi.

5.5.3.5

Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas.

5.6.1.1

SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM.

Bukti pelaksanaan monitoring 5.6.1.2

Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil

monitoring. 5.6.1.3

Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut.

5.6.2.1

Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana.

5.6.2.2

Bukti pelaksanaan kajian.

5.6.2.3

Bukti pelaksanaan tindak lanjut.

5.6.2.4

Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut.

5.6.2.5

Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja.

5.6.3.1

Hasil penilaian kinerja.

5.6.3.2

Kerangka acuan, SOP pertemuan penilaian kinerja, bukti pelaksanaan

pertemuan. 5.6.3.3

Bukti tindak lanjut, laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

5.7.1.1

SK hak dan kewajiban sasaran.

5.7.1.2

SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran.

5.7.2.1

SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas.

5.7.2.4

Bukti tindak lanjut.

BAB VI. 6.1.1.1

SASARAN KINERJA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Bukti adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja (bukti-bukti

proses pertemuan, maupun dokumen lain yang membuktikan adanya kegiatan penggalangan komitmen). 6.1.1.2

SK Kepala Puskesmas tentang peningkatan kinerja.

6.1.1.3

SK Kepala Puskesmas tentang tata nilai dalam pengelolaan dan 53

pelaksanaan kegiatan. 6.1.1.5

Rencana perbaikan kinerja, dan tindak lanjut.

6.1.1.6

Bukti-bukti inovasi program kegiatan UKM atas masukan pelaksana, lintas

program, lintas sektor. 6.1.2.1

Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan.

6.1.2.2

Indikator penilaian kinerja dan hasil-hasilnya.

6.1.2.3

Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.

6.1.2.4

Rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring.

6.1.2.5

Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja.

6.1.3.1

Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang

melibatkan lintas program dan lintas terkait. 6.1.3.2

Bukti-bukti saran inovatif dari lintas program dan lintas sektor.

6.1.3.3

Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja.

6.1.3.4

Bukti-bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja.

6.1.4.1

Panduan dan instrumen survei, bukti pelaksanaan survei untuk

memperoleh masukan dari tokoh masyarakat, LSM, dan/atau sasaran. 6.1.4.2

Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, sasaran

kegiatan UKM untuk memperoleh masukan. 6.1.4.3

Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana

(plan of action) perbaikan program kegiatan UKM. 6.1.4.4

Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja.

6.1.5.1

SK Kepala Puskesmas, SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja.

6.1.5.2

Dokumentasi kegiatan perbaikan kinerja.

6.1.5.3

Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja ke lintas program dan lintas

sektor. 6.1.6.1

Rencana kaji banding pelaksanaan UKM Puskesmas.

6.1.6.2

Instrumen kaji banding.

6.1.6.3

Laporan pelaksanaan kaji banding.

6.1.6.4

Rencana perbaikan pelaksanaan program kegiatan UKM berdasar hasil kaji

banding. 6.1.6.5

Laporan pelaksanaan perbaikan.

6.1.6.6

Hasil evaluasi kegiatan kaji banding.

6.1.6.7

Hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding.

54

BAB VII.

LAYANAN KLINIS YANG BERORIENTASI PASIEN (LKBP)

7.1.1.1

SOP pendaftaran

7.1.1.2

Bagan alur pendaftaran

7.1.1.3

SOP pendaftaran

7.1.1.5

SOP untuk menilai kepuasan pelanggan, form survei pasien

7.1.1.6

Hasil survei dan tindak lanjut survei

7.1.1.7

SOP identifikasi pasien

7.1.2.1

Media informasi di tempat pendaftaran

7.1.2.2

Hasil evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat pendaftaran 55

7.1.2.3

SOP penyampaian informasi, ketersediaan informasi lain

7.1.2.5

Ketersediaan informasi tentang fasilitas rujukan, MOU dengan tempat

rujukan 7.1.2.6

MOU dengan tempat rujukan

7.1.3.1

Informasi tentang hak dan kewajiban pasien/keluarga

7.1.3.3

SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien kepada pasien dan petugas,

bukti-bukti pelaksanaan penyampaian informasi 7.1.3.4

Persyaratan kompetensi petugas, pola ketenagaan, dan kesesuaian

terhadap persyaratan kompetensi dan pola ketenagaan, pelatihan yang diikuti 7.1.3.5

Persyaratan kompetensi petugas pendaftaran

7.1.3.6

SOP pendaftaran

7.1.3.7

SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unit-unit

penunjang terkait (misal SOP rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien) 7.1.3.8

Bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien baik kepada pasien (misal

brosur, leaflet, poster) maupun karyawan (misal melalui rapat) 7.1.4.1

SOP alur pelayanan pasien

7.1.4.2

SOP alur pelayanan pasien

7.1.4.3

Brosur, papan pengumuman tentang jenis dan jadwal pelayanan

7.1.4.4

Perjanjian kerja sama dengan sarana kesehatan untuk rujukan klinis,

rujukan diganostik, dan rujukan konsultatif, bukti pelaksanaan rujukan. 7.1.5.1

Hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, bahasa, kebiasaan dan

penghalang lain. 7.1.5.2

Bukti adanya upaya tindak lanjut untuk mengatasi hambatan dalam

pelayanan. 7.2.1.1

SOP pengkajian awal klinis

7.2.1.2

Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan kondisi ketenagaan yang

memberikan pelayanan klinis 7.2.1.3

SOP pelayanan medis, SOP asuhan keperawatan

7.2.1.4

SOP pelayanan medis

7.2.2.1

SOP kajian awal yang memuat informasi apa saja yang harus diperoleh

selama proses pengkajian (tim pelayanan klinis perlu menetapkan informasi apa saja yang perlu dicantumkan dalam rekam medis pasien) 7.2.2.2

SOP kajian awal yang memuat informasi apa saja yang harus diperoleh

selama proses pengkajian 7.2.3.1

SOP Triase

7.2.3.2

Kerangka acuan pelatihan petugas unit gawat darurat, bukti pelaksanaan

7.2.3.4

SOP rujukan pasien emergensi (yang memuat proses stabilisasi, dan 56

memastikan kesiapan tempat rujukan untuk menerima rujukan) 7.3.1.1

Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan kondisi ketenagaan yang

memberikan pelayanan klinis. 7.3.1.2

SOP pembentukan tim interprofesi bila dibutuhkan (termasuk pelaksanaan

perawatan kesehatan masyarakat/home care 7.3.1.3

SOP pendelegasian wewenang

7.3.1.4

Persyaratan pelatihan yang harus diikuti dan pemenuhannya untuk tenaga

profesional yang belum memenuhi persyaratan kompetensi, bukti mengikuti pelatihan:sertifikat, kerangka acuan pelatihan 7.3.2.1

Persyaratan peralatan klinis di Puskesmas, Daftar inventaris peralatan

klinis di Puskesmas 7.3.2.2

SOP pemeliharaan peralatan, SOP sterilisasi peralatan yang perlu

disterilisasi, jadwal pemeliharaan alat 7.3.2.3

SOP pemeliharaan sarana (gedung), jadwal pelaksanaan, SOP sterilisasi

peralatan yang perlu disterilkan. 7.4.1.1

Kebijakan dan SOP penyusunan rencana layanan medis. SOP penyusunan

rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim. 7.4.1.3

Bukti evaluasi kesesuaian layanan klinis dengan rencana terapi/rencana

asuhan (SOP audit klinis) 7.4.1.4

Hasil evaluasi. Bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi

7.4.1.5

Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut

7.4.2.4

SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien yang di dalamnya

memuat hak untuk memilih tenaga kesehatan jika dimungkinkan 7.4.3.1

SOP layanan terpadu

7.4.3.2

SOP layanan terpadu

7.4.3.3

SOP layanan terpadu

7.4.3.4

SOP penyusunan layanan terpadu

7.4.3.5

SOP pemberian informasi tentang efek samping dan risiko pengobatan

7.4.3.6

Rekam medis

7.4.3.7

SOP pendidikan/penyuluhan pasien

7.4.4.1

SOP informed consent

7.4.4.2

Form informed consent

7.4.4.3

SOP informed consent

7.4.4.4

Dokumen bukti pelaksanaan informed consent pada rekam medis

7.4.4.5

SOP evaluasi informed consent, hasil evaluasi, tindak lanjut

7.5.1.1

SOP rujukan

7.5.1.2

SOP rujukan 57

7.5.1.3

SOP persiapan pasien rujukan

7.5.1.4

SOP rujukan

7.5.2.1

SOP rujukan

7.5.2.2

SOP rujukan

7.5.2.3

Perjanjian Kerja Sama dengan fasilitas kesehatan rujukan

7.5.3.1

SOP rujukan. Resume klinis pasien yang dirujuk

7.5.3.2

Resume klinis pasien yang dirujuk

7.5.3.3

Resume klinis pasien yang dirujuk

7.5.3.4

Resume klinis pasien yang dirujuk

7.5.4.1

SOP rujukan

7.5.4.2

Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan monitoring dan bukti

pelaksanaannya 7.6.1.1

SOP pelayanan klinis

7.6.1.5

Rekam medis

7.6.1.6

Rekam medis

7.6.1.7

Rekam medis

7.6.1.8

Rekam medis

7.6.2.1

Daftar kasus-kasus gawat darurat/berisiko tinggi yang biasa ditangani

7.6.2.2

Kebijakan dan SOP penanganan pasien gawat darurat

7.6.2.3

Kebijakan dan SOP penanganan pasien berisiko tinggi

7.6.2.4

MOU kerjasama

7.6.2.5

Panduan, SOP Kewaspadaan Universal

7.6.3.1

SK Kepala Puskesmas dan SOP penggunaan dan pemberian obat dan/atau

cairan intravena 7.6.3.2

Rekam medis pasien: pencatatan pemberian obat/cairan intravena

7.6.4.1

Daftar indikator klinis yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi

layanan klinis 7.6.4.3

Data hasil monitoring dan evaluasi

7.6.4.4

Data analisis hasil monitoring dan evaluasi

7.6.4.5

Data tindak lanjut

7.6.5.1

SOP identifikasi dan penanganan keluhan

7.6.5.2

SOP identifikasi dan penanganan keluhan

7.6.5.3

Hasil identifikasi keluhan, analisis dan tindak lanjut

7.6.5.4

Dokumentasi hasil identifikasi, analisis, dan tindak lanjut keluhan

7.6.6.1

SK Kepala Puskesmas yang mewajibkan penulisan lengkap dalam rekam

medis: semua pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan dan pengobatan yang diberikan pada pasien dan kewajban perawat dan petugas kesehatan lain untuk 58

mengingatkan pada dokter jika terjadi pengulangan yang tidak perlu. Dalam SOP layanan klinis memuat jika terjadi pengulangan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan, atau pemberian obat, petugas kesehatan wajib memberitahu kepada dokter yang bersangkutan. 7.6.6.2

SK Kepala Puskesmas dan SOP layanan klinis yang menjamin

kesinambungan layanan 7.6.7.1

SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien yang didalamnya

memuat hak untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan. SOP tentang penolakan pasien untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan 7.7.1.1

SK tentang jenis-jenis sedasi yang dapat dilakukan di Puskesmas.

7.7.1.2

SK tentang tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan

sedasi 7.7.1.3

SOP pemberian anestesi lokal dan sedasi di Puskesmas

7.7.1.4

Bukti pelaksanaan monitoring status fisiologi pasien selama pemberian

anestesi lokal dan sedasi 7.7.2.1

Catatan pada rekam medis yang membuktikan pelaksanaan kajian sebelum

dilaukan pembedahan. 7.7.2.2

SOP tindakan pembedahan

7.7.2.3

SOP tindakan pembedahan

7.7.2.4

SOP informed consent

7.7.2.5

SOP tindakan pembedahan

7.7.2.7

SOP tindakan pembedahan

7.8.1.1

SOP dan bukti pelaksanaan pendidikan/penyuluhan pada pasien

7.8.1.2

Panduan penyuluhan pada pasien

7.8.1.3

Panduan penyuluhan pada pasien. Media penyuluhan

7.8.1.4

Hasil evaluasi terhadap efektivitas penyampaian informasi/edukasi pada

pasien 7.9.1.1

SOP pemesanan, penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pada

pasien rawat inap 7.9.1.2

SOP pemesanan, penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pada

pasien rawat inap 7.9.1.3

SOP pemesanan, penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pada

pasien rawat inap 7.9.1.5

SOP pemberian edukasi bila keluarga menyediakan makanan

7.9.2.1

SOP penyiapan makanan dan distribusi makanan mencerminkan upaya

mengurangi risiko terhadap kontaminsasi dan pembusukan 7.9.2.2

SOP penyimpanan makanan dan bahan makanan mencerminkan upaya 59

mengurangi risko terhadap kontaminasi dan pembusukan 7.9.2.3

Jadual pelaksanaan distribusi makanan, catatan pelaksanaan kegiatan

distribusi makanan 7.9.3.1

SOP asuhan gizi

7.9.3.2

SOP asuhan gizi

7.9.3.4

Pencatatan respons pasien terhadap asuhan gizi dalam rekam medis

7.10.1.1

SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien

7.10.1.2

SK tentang penetapan penanggung jawab dalam pemulangan pasien

7.10.1.3

Kriteria pemulangan pasien dan tindak lanjut

7.10.1.4

Bukti umpan balik dari sarana kesehatan lain, SOP tindak lanjut terhadap

umpan balik dari sarana kesehatan rujukan yang merujuk balik 7.10.1.5

SOP alternatif penanganan pasien yang memerlukan rujukan tetapi tidak

mungkin dilakukan 7.10.2.1

SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien, SOP rujukan

7.10.2.3

SOP evaluasi terhadap prosedur penyampaian informasi, bukti evaluasi

dan tindak lanjut 7.10.3.1

SOP tranportasi rujukan

7.10.3.2

SOP rujukan

7.10.3.3

SOP rujukan, kriteria pasien-pasien yang perlu/harus dirujuk

7.10.3.4

SOP rujukan, form persetujuan rujukan

BAB VIII.

MANAJEMEN PENUNJANG LAYANAN KLINIS

8.1.1.1

SK tentang jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang tersedia, SOP

pemeriksaan laboratorium, brosur pelayanan laboratorium 8.1.1.2

Pola ketenagaan, persyaratan kompetensi, ketentuan jam buka pelayanan

8.1.1.3

Persyaratan kompetensi analis/petugas laboratorium

8.1.1.4

Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan interpretasi hasil

pemeriksaan laboratorium 8.1.2.1

Kebijakan dan SOP permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen,

pengambilan dan penyimpanan spesimen 8.1.2.2

SOP pemeriksaan laboratorium

8.1.2.3

SOP pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan laboratorium, hasil

pemantauan, tindak lanjut pemantauan 8.1.2.4

SOP penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil, hasil evaluasi dan tindak

lanjut hasil evaluasi 8.1.2.5

SK dan SOP pelayanan di luar jam kerja 60

8.1.2.6

SOP pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi

8.1.2.7

SOP kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas

8.1.2.8

SOP penggunaan alat pelindung diri, SOP pemantauan terhadap

penggunaan alat pelindung diri 8.1.2.9

SOP pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, SOP pengelolaan limbah

hasil pemeriksaan laboratorium 8.1.2.10

SOP pengelolaan reagen

8.1.2.11

SOP pengelolaan limbah

8.1.3.1

SK tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium,

SK tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium untuk pasien urgen (cito) 8.1.3.2

SOP pemantauan waktu penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium

untuk pasien urgen/gawat darurat. Hasil pemantauan. 8.1.3.3

Hasil pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium

8.1.4.1

SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis, rekam medis

8.1.4.2

SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis: penetapan nilai

ambang kritis untuk tiap tes 8.1.4.3

SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis, rekam medis

8.1.4.5

SOP monitoring, hasil montiroing, tindak lanjut monitoring, rapat-rapat

mengenai monitoring pelaksanaan pelayanan laboratorium 8.1.5.1

SK tentang jenis reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia

8.1.5.2

SK tentang menyatakan kapan reagensia tidak tersedia (batas buffer stock

untuk melakukan order) 8.1.5.3

SOP penyimpanan dan distribusi reagensia

8.1.5.4

Panduan tertulis untuk evaluasi reagensi, bukti evaluasi dan tindak lanjut

8.1.5.5

SOP pelabelan

8.1.6.1

SK rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan laboratorium

8.1.6.2

Form laporan hasil pemeriksaan laboratorium

8.1.6.3

Form laporan hasil pemeriksaan laboratorium

8.1.6.4

SOP evaluasi terhadap rentang nilai, hasil evaluasi dan tindak lanjut

8.1.7.1

SK dan SOP pengendalian mutu laboratorium

8.1.7.2

SOP kalibrasi dan validasi instrumen

8.1.7.3

Bukti-bukti pelaksanaan kalibrasi atau validasi

8.1.7.4

SOP perbaikan, bukti pelaksanaan perbaikan

8.1.7.5

SK tentang PME, Hasil PME.

8.1.7.6

SOP rujukan laboratorium

8.1.7.7

SOP PMI dan PME, bukti pelaksanaan PMI dan PME 61

8.1.8.1

Kerangka acuan program keselamatan/keamanan laboratorium, bukti

pelaksanaan program 8.1.8.2

Kerangka acuan program keselamatan/keamanan laboratorium, dan

Panduan Program Keselamatan Pasien di Puskesmas 8.1.8.3

SOP pelaporan program keselamatan dan pelaporan insiden, bukti laporan.

8.1.8.4

SK dan SOP tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya

8.1.8.5

SOP penerapan manajemen risiko laboratorium, bukti pelaksanaan

manajemen risiko: identifikasi risiko, analisis, dan tindak lanjut risiko 8.1.8.6

SOP orientasi prosedur dan praktik keselamatan/keamanan kerja, bukti

pelaksanaan program orientasi 8.1.8.7

SOP pelatihan dan pendidikan untuk prosedur baru, bahan berbahaya,

peralatan baru, bukti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 8.2.1.1

SOP penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat

8.2.1.2

SOP penyediaan dan penggunaan obat

8.2.1.3

SK Penanggung jawab pelayanan obat

8.2.1.4

SK dan SOP tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat

8.2.1.5

SK tentang pelayanan obat 24 jam

8.2.1.6

Formularium obat

8.2.1.7

SOP evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium, hasil evaluasi dan

tindak lanjut 8.2.1.8

SOP evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium, hasil evaluasi dan

tindak lanjut 8.2.2.1

SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep

8.2.2.2

SK tentang persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat

8.2.2.3

SK tentang pelatihan bagi petugas yang diberi kewenangan menyediakan

obat tetapi belum sesuai persyaratan 8.2.2.4

SK dan SOP peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat

8.2.2.5

SOP menjaga tidak terjadinya pemberian obat kedaluwarsa, pelaksanaan

FIFO dan FEFO, Kartu stok/...............i 8.2.2.6

Bukti pelaksanaan pengawasan

8.2.2.7

SK dan SOP peresepan psikotropika dan narkotika

8.2.2.8

SK dan SOP penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga

8.2.2.9

SOP pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika

8.2.3.1

SOP penyimpanan obat

8.2.3.3

SOP pemberian obat kepada pasien dan pelabelan

8.2.3.4

SOP pemberian informasi penggunaan obat

8.2.3.5

SOP pemberian informasi tentang efek samping obat atau efek yang tidak 62

diharapkan 8.2.3.6

SOP tentang petunjuk penyimpanan obat di rumah

8.2.3.7

SK dan SOP penanganan obat kedaluwarsa/rusak

8.2.3.8

SK dan SOP penanganan obat kedaluwarsa/rusak

8.2.4.1

SOP pelaporan efek samping obat

8.2.4.3

SOP pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat, KTD,

8.2.4.4

SOP tindak lanjut efek samping obat dan KTD

8.2.5.1

SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC

8.2.5.2

Laporan kesalahan pemberian obat dan KNC

8.2.5.3

SK Penanggung jawab tindak lanjut pelaporan

8.2.5.4

Laporan dan bukti perbaikan

8.2.6.1

SK dan SOP penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja. Daftar obat

emergensi di unit pelayanan 8.2.6.2

SOP penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan

8.2.6.3

SOP monitoring penyediaan obat emergensi di unit kerja. Hasil monitoring

dan tindak lanjut. 8.3.1.1

SK dan SOP tentang jenis dan pelaksanaan pelayanan radiodiagnostik

8.3.1.2

SOP pelayanan radiodiagnostik

8.3.2.1

Kerangka acuan program dan SOP pengamanan radiasi

8.3.2.2

Kerangka acuan program dan dokumen program keselamatan di Puskesmas

8.3.2.3

Kebijakan dan SOP tentang pemenuhan standar dan peraturan

perundangan penggunaan peralatan radiodiagnostik 8.3.2.4

SK dan SOP penangan dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya

8.3.2.5

SOP manajemen risiko pelayanan radiodiagnostik, SOP penggunaan

peralatan khusus untuk mengurangi risiko radiasi 8.3.2.6

SOP program orientasi, pelaksanaan program orientasi, evaluasi dan tindak

lanjut program evaluasi. Bukti pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut 8.3.2.7

SOP pendidikan untuk prosedur baru dan bahan berbahaya, bukti

pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut 8.3.3.1

SK penanggung jawab dan petugas pemeriksaan radiodiagnostik

8.3.3.2

SK tentang persyaratan penanggung jawab dan petugas pemeriksaan

radiodiagnostik, pola ketenagaan, profil pegawai dan kesesuaian dengan persyaratan 8.3.3.3

SK tentang ketentuan petugas yang menginterpretasi hasil pemeriksaan

radiodiagnostik 8.3.3.4

SK tentang ketentuan petugas yang memverifikasi dan membuat laporan

hasil pemeriksaan radiodiagnostik 8.3.3.5

Pola ketenagaan, pemenuhan terhadap pola ketenagaan, tindak lanjut jika 63

tidak sesuai 8.3.4.1

SK tentang waktu pelaporan hasil pemeriksaan

8.3.4.2

SOP monitoring ketepatan waktu, hasil monitoring, dan tindak lanjut

monitoring 8.3.5.1

Kerangka acuan atau panduan program pemeliharan peralatan radiologi

8.3.5.2

Panduan program, daftar inventaris

8.3.5.3

Panduan program, jadwal inspeksi dan testing, bukti inspeksi dan testing

8.3.5.4

Panduan kalibrasi dan perawatan peralatan, bukti kalibrasi dan perawatan

8.3.5.5

Panduan monitoring dan tindak lanjut, bukti monitoring, bukti tindak

lanjut 8.3.5.6

Dokumen hasil testing, perawatan, dan kalibrasi peralatan

8.3.6.1

SK tentang film, reagensia, dan perbekalan yang harus disediakan

8.3.6.3

SOP penyimpanan dan distribusi perbekalan

8.3.6.4

SOP monitoring ketersediaan perbekalan, hasil monitoring, dan tindak

lanjut 8.3.6.5

Pemberian label pada semua perbekalan

8.3.7.1

SK tentang persyaratan penanggung jawab pelayanan radiodiagnostik

8.3.7.2

SK tentang persyaratan pelaksana pelayanan

8.3.7.3

Bukti pengembangan kebijakan dan prosedur, pelaksanaan monitoring,

hasil monitoring dan tindak lanjut 8.3.7.4

SOP monitoring administrasi radiodiagnostik

8.3.7.5

Panduan pengendalian mutu pelayanan radiodiagnostik, pelaksanaan

pengendalian, pelaporan, tindak lanjut 8.3.7.6

Hasil pemantauan dan review pelayanan radiologi, tindak lanjut hasil

pemantauan dan review 8.3.8.1

Panduan program pengendalian mutu

8.3.8.2

Panduan program pengendalian mutu

8.3.8.3

Panduan program pengendalian mutu

8.3.8.4

Panduan program pengendalian mutu

8.3.8.5

Panduan program pengendalian mutu

8.4.1.1

SK tentang standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang

digunakan 8.4.1.2

Standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi di Puskesmas

8.4.1.3

Pembakuan singkatan yang digunakan

8.4.2.1

SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis

8.4.3.1

SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi

8.4.3.2

SK tentang sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam medis 64

8.4.3.3

SK dan SOP penyimpanan rekam medis

8.4.4.1

SK tentang isi rekam medis

8.4.4.2

SOP penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis, bukti

pelaksanaan penilaian, hasil dan tindak lanjut penilaian 8.4.4.3

SOP kerahasiaan rekam medis

8.5.1.1

SOP pemantauan lingkungan fisik Puskesmas, jadwal pelaksanaan, bukti

pelaksanaan 8.5.1.2

SOP pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air, ventilasi, gas dan

sistem lain, bukti pemantauan dan tindak lanjut 8.5.1.3

SOP jika terjadi kebakaran, ketersediaan APAR, pelatihan penggunaan

APAR, pelatihan jika terjadi kebakaran 8.5.1.4

SK dan SOP pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan

8.5.1.6

Dokumentasi pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan

8.5.2.1

SK dan SOP inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan

bahan berbahaya 8.5.2.2

SK dan SOP pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya

8.5.2.3

SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan bahan

berbahaya, bukti pemantauan, dan tindak lanjut 8.5.2.4

SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan limbah

berbahaya, bukti pemantauan, dan tindak lanjut 8.5.3.1

Rencana program keamanan lingkungan fisik Puskesmas

8.5.3.2

SK penanggung jawab pengelolaan keamanan lingkungan fisik Puskesmas

8.5.3.3

Rencana program keamanan lingkungan fisik Puskesmas

memuat: perencanaan, pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan petugas, pemantauan, dan evaluasi 8.5.3.4

Bukti pelaksanaan program, evaluasi, dan tindak lanjut

8.6.1.1

SK dan SOP memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang

memerlukan sterilisasi, alat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakannya 8.6.1.2

SOP sterilisasi

8.6.1.3

SOP pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan dan

sterilisasi instrumen, SK petugas pemantau, bukti pelaksanaan pemantauan, hasil pemantauan, tindak lanjut pemantauan 8.6.1.4

SOP tentang penanganan bantuan peralatan

8.6.2.1

Daftar inventaris peralatan klinis di Puskesmas

8.6.2.2

SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi

8.6.2.3

SOP kontrol peralatan, testing, dan perawatan secara rutin untuk peralatan 65

klinis yang digunakan 8.6.2.4

Dokumentasi hasil pemantauan

8.6.2.5

SOP penggantian dan perbaikan alat yang rusak

8.7.1.1

Pola ketenagaan dan persyaratan kompetensi tenaga yang memberi

pelayanan klinis 8.7.1.2

SOP penilaian kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangan

8.7.1.3

SOP kredensial, tim kredensial, bukti bukti sertifikasi dan lisensi

8.7.1.4

SOP peningkatan kompetensi, pemetaan kompetensi, rencana peningkatan

kompetensi, bukti pelaksanaan 8.7.2.1

SOP penilaian kinerja petugas pemberi pelayanan klinis, proses evaluasi,

hasil evaluasi dan tindak lanjut 8.7.2.2

Bukti analisis, bukti tindak lanjut

8.7.2.3

SK tentang keterlibatan petugas pemberi pelayanan klinis dalam

peningkatan mutu klinis 8.7.3.1

Bukti penyediaan informasi tentang peluang pendidikan dan pelatihan

8.7.3.2

Bentuk-bentuk dukungan manajemen untuk pendidikan dan pelatihan

8.7.3.3

SOP evaluasi hasil mengikuti pendidikan dan pelatihan, bukti pelaksanaan

evaluasi 8.7.3.4

Dokumentasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

8.7.4.1

Uraian tugas petugas pemberi pelayanan klinis dan kewenangan klinis

8.7.4.2

SK tentang pemberian kewenangan jika tidak tersedia tenaga kesehatan

yang memenuhai persyaratan, bukti pemberian kewenangan khusus pada petugas 8.7.4.3

Penilaian oleh tim kredensial ttg kompetensi petugas yang diberi

kewenangan khusus, bukti penilaian 8.7.4.4

SOP evaluasi terhadap uraian tugas dan pemberian kewenangan pada

petugas pemberi pelayanan klinis, bukti evaluasi dan tindak lanjut

BAB IX.

PENINGKATAN MUTU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP)

9.1.1.1

SK tentang kewajiban tenaga klinis dalam peningkatan mutu klinis dan

keselamatan pasien. 9.1.1.2

Pemilihan dan penetapan prioritas indikator mutu klinis di Puskesmas

menurut kriteria Puskesmas berdasarkan ketersediaan sumber daya yang tersedia dan standar pencapaian 9.1.1.3

Hasil pengumpulan data, bukti analisis, dan pelaporan berkala indikator

mutu klinis 9.1.1.4

Bukti monitoring, bukti evaluasi, bukti analisis, bukti tindak lanjut 66

9.1.1.5

Bukti identifikasi, dokumentasi dan pelaporan kasus KTD, KTC, KPC, KNC

9.1.1.6

SK dan SOP penanganan KTD, KTC, KPC, KNC.

9.1.1.7

Bukti analisis, dan tindak lanjut KTD, KTC, KPC, KNC

9.1.1.8

SK tentang penerapan manajemen risiko klinis, Panduan Manajemen risiko

klinis, bukti identifikasi risiko, analisis, dan tindak lanjut risiko pelayanan klinis (minimal dilakukan FMEA untuk satu kasus) 9.1.1.9

Bukti

SEKILAS TENTANG ISO 9001 : 2008

SISTEM MANAJEMEN MUTU 1. Latarbelakang ISO 9001:2008 merupakan sebuah standar internasional untuk sistem manajemen Mutu / kualitas.ISO 9001:2008 menetapkan persyaratan – persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu. ISO 9001:2008 bukan merupakan standar produk, karena tidak menyatakan persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk (barang atau jasa). ISO 9001:2008 hanya merupakan standar sistem manajemen kualitas. Namun, bagaimanapun juga diharapkan bahwa produk yang dihasilkan dari suatu sistem 67

manajemen kualitas internasional, akan berkualitas baik (standar) dan dapat di terima oleh pasar tentunya Management Systems ISO 9001:2008 Merupakan prosedur terdokumentasi dan praktek – praktek standar untuk manajemen sistem, yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, dimana kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi. 2. Manfaat Penerapan ISO 9001:2008 Banyak sekali perusahaan jaman sekarang ini menganggap bahwa penarapan ISO 9001:2008 dalam perusahaan mereka merupakan bagian dari sebuah INVESTASI SYSTEM yang mana keuntungan yang mereka peroleh tidak dapat langsung di rasakan saat itu juga tetapi akan terasa sekali apabila system tersebut telah di tarapkan dalam perusahaan secara terus menerus. Ada beberapa maafaat atau keuntungan yang akan di raih oleh sebuah organisasi/perusahaan dalam penarapan ISO 9001 :2008, diantaranya adalah: • Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan • Jaminan Kualitas Produk dan Proses • Meningkatkan Produktivitas perusahaan & “market gain” • Meningkatkan motivasi, moral & kinerja karyawan • Sebagai alat analisa siapa dan bagaimana menghadapi kompetisi pasar • Meningkatkan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok • Meningkatkan cost efficiency & keamanan produk • Meningkatkan komunikasi internal dari organisasi/perusahaan • Meningkatkan image positif perusahaan dari kompetiter demikian juga pasar • Sistem terdokumentasi, rapi • Media untuk Pelatihan dan Pendidikan 3. Maintenance-Improvement all the time ISO 9001 : 2008 berisi standard / elemen yang memungkinkan organisasi / industry dalam melakukan perbaikan yang berkesinambungan ( Continual Improvement ) pada yang mana semuanya harus di sesuikan dengan culture, relationship dalam 68

tubuh organisasi tersebut, sehingga sistim yang ada akan selalu teraupdate dengan kondisi perusahaan dan tuntutan pada era tersebut, ada beberapa hal yang memungkinkan dilakukan maintenance-improvement all the time dalam hal ini, misalnya : 1. Proses yang terkait dengan pelangan 2. Sistem Kepemimpinan / Leadership 3. Manajemen sumber daya 4. Perbaikan dan peningkatan proses 5. Sistem manajemen 6. Pengambilan keputusan yang Factual 7. Transportasi 8. Peningkatan kwalitas product yang di hasilkan 9. STrategy marketing Pengertian ISO 9001 menurut wikipedia ISO 9001 adalah standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang dihasilkannya. Generic Generic berarti standar yang sama dapat diterapkan pada berbagai organisasi, besar atau pun kecil, apapun product dan layanannya, dalam sembarang actifitas suatu sektor, dan apakah itu adalah perusahaan business, layanan public atau departemen pemerintahan. Sistem manajemen mengacu pada apa yang organisasi lakukan untuk mengelola proses, atau aktivitas, sehingga produk atau jasa memenuhi tujuan yang telah ditetapkannya sendiri, seperti: 

Memenuhi persyaratan kualitas pelanggan,



Sesuai dengan peraturan, atau



tujuan lingkungan.

69

Sejarah ISO 9001:2008 

Dikeluarkan oleh International Organization for Standardization (ISO) , berkedudukan di Genewa, Swiss.



ISO 9001:2008 disusun oleh Technical Committee (TC) 176.



Dikeluarkan pertama kali pada tahun 1987.



Telah mengalami perubahan / revisi sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1994 dan 2008.



Diadopsi oleh serluruh negara anggota ISO menjadi standar pada masing-masing negara tersebut Keluarga ISO 9000



ISO 9000 – Sistem Manajemen Mutu

Dasar Acuan dan Kosa Kata



ISO 9001 – Sistem Manajemen Mutu



ISO 9004 – Sistem Manajemen Mutu



ISO 19011 – Panduan untuk Audit Sistem Manajemen

Persyaratan Panduan untuk Peningkatan Kinerja Mutu dan Lingkungan

Pada dasarnya ISO 9001 satu ini adalah suatu standard bagi organisasi untuk dapat mencapai kepuasan pelanggan sehingga pada akhirnya bisnis organisasi tersebut bisa berjalan secara berkesinambungan. Manfaat Penerapan sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008 

Untuk menetapkan standar dan membakukan proses kerja serta penanggung jawabnya



Untuk memastikan standar kerja tetap pada perusahaan, bukan pada individu karyawannya



Untuk memastikan proses tetap berkelanjutan, walaupun ada perubahan personel



Sebagai alat bantu training untuk karyawan baru



Untuk menghindari perubahan tanpa adanya pemberitahuan



Sebagai referensi dan bukti tertulis yang standar sehingga proses bisa diaudit



Bisa digunakan untuk pengembangan organisasi



Memenuhi kebutuhan pasar kira kira bagaimana kondisi organisasi apabila tidak menjalankan sistem manajemen Mutu ini ? 1.

Tidak ada instruksi kerja / informasi tertulis

2.

Instruksi kerja tidak ditaati 70

3.

Tidak ada record (rekaman)

4.

Record sukar ditemukan

5.

Dokumen-dokumen tidak terkontrol

6.

Melakukan perubahan yang bukan wewenangnya

7.

Peralatan inspeksi tidak dikalibrasi

8.

Meletakan barang tidak pada tempatnya

9.

Status barang tidak jelas

10. Komplain 11. Target 12. tidak

Pelanggan tidak ditangani sampai tuntas

dan sasaran perusahaan tidak jelas

ada improvement dan efisiensi

nah bisa dibayangkan kondisi usaha yang tidak menjalankan sistem manajemen mutu dengan baik, apabila organisasi mengalami salah satu kondisi seperti di atas maka sudah saatnya organisasi anda menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 ini .. Demikian sedikit penjelasan mengenai ISO 9001:2008, semoga bermanfaat,

Mengintip Standar Baru ISO 9001:2015 Published By Konsultan ISO On August 16th, 2013 06:38 AM | Artikel ISO 9001, ISO 9001:2015, Manajemen Perusahaan

Sampai saat artikel ini ditulis, ISO 9001 telah berusia 26 tahun dan telah mengalami 3 kali revisi semenjak pertama kali diterbitkan pada tahun 1987 yaitu ISO 9001:1987. Revisi pertama kali dilakukan pada tahun 1994 yang menghasilkan 3 versi sekaligus yaitu ISO 9001:1994 yang ditujukan khusus untuk perusahaan 71

manufaktur dengan desain dan pengembangan produk; ISO 9002:1994 yang ditujukan khusus untuk perusahaan produksi dan instalasi tanpa desain dan pengembangan produk; dan ISO 9003:1994 yang ditujukan khusus untuk perusahaan inspeksi final dan tes saja. ISO 9001 versi 1994 kemudian direvisi pada tahun 2000 dengan banyak perubahan yang bersifat majour (perubahaan besar) dengan menyatukan ketiga versi ISO 9001:1994 menjadi satu standar ISO 9001:2000 yang berlaku untuk semua jenis organisasi. Revisi terakhir yang dilakukan adalah pada tahun 2008 dengan perubahan kecil (minor) yang sebagian besarnya tidak mengubah isi dari ISO 9001:2000. ISO 9001:2008 masih berlaku sekurang-kurangnya sampai tahun 2015. Saat ini, Komite teknis ISO/TC 176 sedang menggodok perubahan dari versi 2008 ke 2015 dan menjanjikan akan ada banyak perubahan besar yang dilakukan dari versi ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015. Multiple Training & Consulting sebagai perusahaan konsultan ISO 9001 terus memantau perubahan-perubahan yang kini sedang diajukan dan sudah sampai pada tahapan verifikasi draft standar ISO 9001:2015. Bagi yang ingin mengetahui draft standar ISO 9001:2015 bisa mengunduhnya pada bagian Download Standar ISO 9001 : 2015.. Sampai draft ISO 9001:2015 yang sekarang sudah dipublikasikan, Kami melihat setidaknya akan ada 6 perubahan besar. Perubahan tersebut mencakup perubahan struktur isi dan penambahan beberapa prinsip manajemen yang belum pernah dimunculkan di versi sebelumnya. Meskipun ini baru draft, tapi biasanya tidak akan telalu jauh berbeda dengan versi final sehingga Kita bisa mulai bersiap-siap sedari sekarang. Berikut ini perubahan yang kami sarikan dari draft ISO 9001:2015: 1. Perubahan Struktur Klausul Bila pada ISO 9001:2008 terdapat 8 klausul, maka pada ISO 9001:2015 direncakan akan ada 10 klausul dimana ada penambahan klausul 9 tentang evaluasi performa dan klausul 10 tentang Improvement. 2. Perombakan Klausul Tidak seperti perubahan dari versi 2000 ke 2008 yang hanya memperjelas dan mempertegas, pada versi 2015 hampir seluruh klausul dirubah; lebih detail, lebih jelas, dan dikelompkkan pada tema klausul yang sesuai. Bila pada versi 2008 semua hal yang berkaitan dengan operasional ada di klausul 7, pada versi 2015 ada di klausul 8. Klausul-klausul juga dibuat lebih tematik yang sesuai dengan kebutuhan 72

organisasi saat ini dimana klausul 7 diberi judul Support yang memuat sederet aturan seputar proses-proses pendukung yang ada pada organisasi seperti manajemen sumber daya, kompetensi, infrastruktur,kontrol alat ukur dan pengendalian dokumen. Klausul 8 diberi judul Operation yang keseluruhannya berkaitan dengan proses operasional organisasi. Klausul 9 diberi judul evaluasi performa dimana semua hal yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dimasukkan dalam klausul ini seperti kinerja proses, kinerja produk, kinerja supplier, kepuasan pelanggan, audit internal dan tinjauan manajemen. 3. Pendekatan Manajemen Resiko ISO 9001:2015 tidak hanya menggunakan pendekatan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan dalam menangani sebuah masalah, tetapi mulai merambah ke manajemen resiko dimana organisasi nantinya diminta mengadopsi prinsip manajemen resiko seperti risk and opportunities, risk avoidance, risk mitigation, dan risk acceptance. 4. Penyatuan Istilah Dokumen dan Rekaman Mutu Barangkali banyak yang kesulitan membedakan istilah dokumen dan rekaman mutu pada ISO 9001:2008. Itu dikarenakan kedua istilah ini berkaitan satu sama lain. Pada ISO 9001:2015, istilah document dan record akan digabung menjadi Documented Information (informasi terdokumentasi) yang mencakup dokumen pedoman seperti SOP, instruksi kerja maupun rekaman mutu seperti form, checklist, log book, dan sebagainya. 5. Pengecualian klausul Klausul yang bias dikecualikan (exclution) pada ISO 9001:2015 adalah klausul 7.1.4 tentang alat ukur dan klausul 8 tentang operasional. 6. Klausul, Konsep, dan Prinsip Baru Pada ISO 9001:2015 banyak klausul, konsep dan prinsip yang belum pernah muncul secara tegas pada versi sebelumnya, seperti konsep pada klausul 7.1.3 tentang Process Environment yang mencakup fisik, social, psikologis, dan lingkungan. Pada klausul 8.6.5 tentang Post Delivery Activities juga mulai dijelaskan secara tegas tentang aktivitas pasca pengiriman produk ke pelanggan. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan pada poin ketiga, pada ISO 9001:2015 mulai diperkenalkan konsep tentang resiko dan peluang. 73

Demikian yang bisa kami sarikan secara ringkas dari draft standar ISO 9001:2015. Perlu dicatat bahwa ini bukanlah versi final sehingga bisa jadi akan ada banyak perubahan pada versi finalnya yang direncanakan akan dipublikasikan pada September 2015. Hal yang menarik adalah, dari draft standar yang diajukan, kita bisa menangkap adanya upaya keras dari tim ISO/TC 176 untuk menghasilkan standar baru yang lebih jelas, lebih detail, dan tentu lebih baik sehingga diharapkan nantinya standar ISO 9001:2015 bisa dijadikan pedoman bagi organisasi yang ingin membenahi sistemnya secara keseluruhan.

74

Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Internal Published By Konsultan ISO On December 23rd, 2013 05:00 AM | Audit Mutu Internal, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007

audit internal iso 9001 Bila sebelumnya kami pernah membahas tentang pelaksanaan audit internal, maka dalam kesempatan kali ini kami akan membahas aktor penting yang menentukan kesuksesan dari pelaksanaan kegiatan audit internal. Auditor Internal memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi. Tanpa keberadaan auditor internal, perbaikan sistem sulit untuk dicapai. Karena sistem akan berjalan apa adanya tanpa adanya upaya untuk melakukan evaluasi. Padahal dalam konsep PDCA (Plan – D0 Check – Action), audit internal merupakan upaya melakukan Check (Periksa!) untuk memastikan sistem yang direncanakan sedari awal berjalan dengan baik dan efektif. 75

Lalu apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab auditor internal? Berikut kami rangkum tugas dan tanggung jawab auditor internal: 1. Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit (auditee) Salah satu hal penting yang harus dikuasai auditor adalah pengetahuan yang cukup tentang auditee. Pengetahuan yang dimaksud di sini mencakup cara kerja, prosedural, hierarki jabatan, dan catatan mutu atau laporan yang selama ini digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Tanpa menguasai hal ini, maka tidak banyak yang bisa dilakukan auditor saat mengaudit. 2. Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan auditee Memeriksa dokumen dan persyaratan lain untuk kemudian dicatat hal-hal yang bersifat critical merupakan faktor penting kesuksesaan audit, Dengan meninjau dokumen auditee, auditor akan mengetahui proses-proses penting yang perlu ditelusuri lebih jauh. 3. Mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci Dalam kamus ISO 9001, tidak dikenal audit mendadak. Semua kegiatan audit internal harus direncanakan dari awal dan diinformasikan kepada seluruh auditee. Karena, tujuan audit internal bukan untuk mencari-cari kesalahan, akan tetapi untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan. 4. Membuat daftar pertanyaan audit (audit checklist) Audit checklist dibuat untuk mempermudah auditor mengingat hal-hal penting yang perlu ditanyakan. Selain itu, audit checklist juga dapat dijadikan pedoman oleh auditee untuk mempersiapkan diri sebelum diaudit. 5. Melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh Dalam pelaksanaan audit, seorang auditor harus jeli dan telaten dalam memeriksa area auditee. Auditor tidak boleh hanya berpaku pada audit checklist dan standar, tapi lebih dari itu, auditor dapat memeriksa lingkungan kerja auditee, komitmen dan kesungguhan mereka dalam memperbaiki sistem. Dengan mengabaikan komitmen, kegiatan audit internal hanya akan terlihat seperti audit administratif belaka yang hanya berkutat pada ini belum lengkap, itu kurang bagus, dan ini itu belum ditandatangani! 6. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan Semua masalah atau temuan yang ditemukan selama proses audit harus didukung dengan bukti yang cukup. Artinya, auditor tidak boleh gegabah dalam melaporkan temuan. Harus ada bukti kuat bahwa auditee melakukan kesalahan. Satu hal yang perlu dicatat, audit internal tidak hanya mengumpulkan temuan melainkan juga mengumpulkan bukti-bukti prestasi yang sudah dicapai! 7. Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal Auditor harus menerbitkan laporan temuan audit internal untuk ditindaklanjuti oleh auditee. Auditee harus diberi tenggat waktu tertentu agar proses perbaikan tidak dibiarkan berlarut-larut. 8. Memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai

76

Untuk memastikan seluruh temuan telah diperbaiki, maka auditor internal harus memeriksa tindakan yang sudah dilakukan setelah melewati tenggat waktu perbaikan yang diberikan. 8 Poin di atas merupakan tugas dan tanggung jawab auditor internal, selanjutnya Kami akan membahas apa yang harus dan yang jangan dilakukan oleh seorang auditor. Kualitas Auditor Internal yang Diharapkan     

Independen, Tidak memihak auditee Pendengar dan pengamat yang baik Pencatat yang baik Komunikatif dan bijaksana, tidak menyinggung perasaan auditee Memiliki pemahaman tentang audit dan auditee yang cukup

Kualitas Auditor Internal yang Tidak Diharapkan      

Mudah diarahkan auditee Tidak mempersiapkan diri Tidak konsisten, tidak tegas dalam menyatakan suatu proses bermasalah atau tidak yang disebabkan minimnya pemahaman Terlalu agresif, menampakkan kesenangan bila menemukan temuan Cenderung menggunakan pendapat pribadi Tidak teliti mencatat dan menyimpan catatan

Demikianlah artikel ringan tentang tugas dna tanggung jawab auditor internal. Semoga bermanfaat! Salam Semangat, Khairul Umam, S.T, B.A Audit Mutu Internal – Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Published By Konsultan ISO On January 18th, 2012 12:54 AM | 6 Prosedur Wajib, Audit Mutu Internal, ISO 9001:2008

Apa itu Audit Mutu Internal? Selama ini kita barangkali sudah familiar dengan istilah audit internal. Meskipun yang dipahami dari audit internal adalah pemeriksaan keuangan. Menurut ISO 9000:2005, Audit adalah: “serangkaian kegiatan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit (audit evidence) dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit (audit criteria) terpenuhi. “ Audit internal disebut juga fisrt party audit karena dilakukan oleh internal perusahaan.Audit internal merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dijalankan oleh perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 berdasarkan klausul 8.2.2 Audit Internal. Pada kegiatan audit mutu internal, kriteria audit yang diperiksa adalah seputar kebijakan, prosedur atau persyaraan yang dijadikan rujukan. Audit mutu internal bertujuan untuk memeriksa sejauh mana organisasi menerapkan sistem 77

manajemen mutu ISO 9001:2008 di lingkungan organisasinya; memeriksa kesesuaian penerapan dengan persyaratan sistem majemen mutu; menilai gap antara organisasi dengan standar ISO 9001:2008. Kenapa Audit Mutu Internal haru dijalankan?     

Untuk menentukan pemenuhan dari Sistem Manajemen Mutu auditee (orang atau bagian yang diaudit) dengan persyaratan SMM Untuk menentukan apakahSistem Manajemen Mutu auditee telah dilaksanakan dan dipelihara secara cukup Mengidentifikasi area yang berpotensi untuk perbaikan Mengkaji kemampuan dari proses tinjauan manajemen internal untuk memastikan keberlanjutan dan keefektifan SMM Untuk mengevaluasi Sistem Manajemen Mutu organisasi di mana terdapat keinginan untuk membuat hubungan kontrak, seperti dengan pemasok atau partner

Kapan Audit Mutu Internal harus dijalankan? Menurut klausul 8.2.2, organisasi harus melakukan audit internal pada selang waktu tertentu. Artinya, organisasi dibebaskan untuk menentukan frekuensi pelaksanaan audit mutu internal apakah setiap tiga bulan sekali, enam bulan sekali, atau setahun sekali. Hal yang perlu dicatat, bagian tertentu atau departemen tertentu dalam sebuah organisasi bisa jadi memiliki frekuensi audit lebih banyak dari departemen yang lain untuk alasan tertentu seperti: merupakan departemen yang sangat kritis dan menetukan mutu organisasi secara keseluruhan atau departemen yang paling banyak pneyimpangannya dalam proses penerapan sistem manajemen mutu. Siapa yang berhak melaksanakan Audit Mutu Internal? Organisasi harus menunjuk beberapa orang sebagai Auditor Mutu Internal. Auditor mutu Internal haruslah orang yang memiliki kompetensi tentang kegiatan audit mutu internal. Ini bisa dibuktikan dengan sertifikat training, absensi atau apapun yang bisa dijadikan bukti pelaksanaan pelatihan audit mutu internal. Hal yang perlu dicatat, seorang auditor mutu internal tidak boleh mengaudit pekerjaannya sendiri. Bagaimana cara melaksanakan Audit Mutu Internal? Secara ringkas, tata cara melaksanakan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut: (1) Organisasi harus membentuk tim audit. Auditor internal sebaiknya setingkat kepala bagian atau Manajer ke atas agar pelaksanaannya lebih lancar. (2) Tim Audit membuat program audit (Audit programme) yang berisi gabungan dari satu atau lebih audit yang direncanakan untuk kerangka waktu tertentu dan diarahkan ke sasaran tertentu. 78

(3) Bila waktu pelaksanaan audit mutu internal sudah dekat, maka tim audit membuat rencana audit (audit plan) yang berisi jadwal pelaksanaan audit dan ruang lingkup audit termasuk bagian mana saja yang diaudit. Audit plan ini harus didistribusikan ke seluruh bagian yang akan diaudit. (4) Untuk memudahkan pelaksanaan audit mutu internal, sebaiknya tim audit membuat audit checklist: sebuah dokumn yang berisi poin-poin penting yang harus ditanyakan ke auditee (orang / bagian yang diaudit) . Audit Checklist ini penting mengingat tidak semua auditor internal memahami seluruh persyaratan ISO 9001:2008. (5) Setelah audit mutu internal, tim audit harus mengumpulkan semua temuan audit (audit finding) yang didasari dengan bukti obyektif (objective evidence) dan menyimpulkannya menjadi sebuah laporan audit mutu internal. (6) Semua temuan yang dituangkan dalam laporan audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh bagian terkait kemudian harus diverifikasi oleh tim audit untuk memastikan seluruh temuan telah diperbaiki sampai tuntas. Sejarah Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Published By Konsultan ISO On February 15th, 2012 04:55 AM | ISO 9001:2008

Pada perang dunia II, United Kingdom, Inggris memiliki masalah yang serius dengan proses pembuatan bom di pabrik senjata. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut, Menteri Pertahanan menjadi pengawas di pabrik tersebut. Untuk menyuplai kebutuhan senjata pemerintah, perusahaan pembuat senjata harus menuliskan prosedur dalam pembuatan produk. Prosedur tersebut harus telah diperiksa Menteri Pertahanan dan dipastikan para pekerja mengikuti prosedur tersebut. Di tahun 1959, Amerika Serikat mengembangkan Quality Program Requirements, Sebuah standar kualitas untuk kegiatan Militer yang menjelaskan tentang hal yang harus dilakukan supplier. Pada tahun 1962, NASA juga mengembangkan Quality System Requirements untuk supplier yang serupa. 1968, NATO mengadopsi AQAP (Allied Quality Assurance Procedures) spesifikasi untuk kebutuhan peralatan NATO. Selanjutnya ide penjaminan kualitas menyebar di kalangan militer. Pada tahun 1966, Kerajaan Inggris memimpin kampanye nasional pertama untuk kualitas dan reliability dengan slogan “Quality is everybody’s business.” Pada tahun 1969, Inggris dan Canada mengembangkan standar jaminan kualitas untuk supplier. Pada waktu itu, supplier dinilai buruk oleh sejumlah pelanggan. Hal itu disebabkan oleh tindakan supplier yang melakukan usaha duplikasi produk yang tidak berguna. Pada tahun 1969, komite Inggris mengharuskan supplier untuk mengikuti aturan umum dari penjaminan kualitas. 79

Pada tahun 1971, British Standard Institute menerbitkan standar Pemerintah Inggris yang pertama untuk penjaminan kualitas, yaitu BS 9000, yang dikembangkan untuk industri elektronik. Pada tahun 1974, BSI menerbitkan BS 5179, yang merupakan petunjuk untuk jaminan kualitas. Sekitar tahun 70-an, BSI mengadakan pertemuan dengan industri untuk menciptakan standar umum. Hasilnya adalah BS 5750 pada tahun 1979. Banyak industri yang sepakat untuk mengganti standar miliknya dengan standar yang berlaku. Tujuan dari BS 5750 adalah memberikan dokumen kontrak umum bagi industri, mendemonstrasikan bahwa produksi industri dapat dikontrol. Selanjutnya standar ini dikembangkan lebih lanjut sebagai berikut: ISO 9001: 1987 : • ISO 9000 pertama kali dibuat pada tahun 1987, nama dari standar ini adalah ISO 9000 :1987. • Menekankan pada kesesuaian dengan prosedur proses pembuatan dan tidak melihat dari keseluruhan manajemen • ISO 9000:1987 memiliki struktur yang sama dengan standar Inggris BS 5750, dengan 3 ‘model’ sistem manajemen mutu yang dibedakan berdasarkan ruang lingkup aktivitas sebuah organisasi: 1. ISO 9001:1987 Model untuk jaminan mutu di perusahaan yang memiliki ruang lingkup desain, pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan yang meliputi pembuatan produk baru. 2. ISO 9002:1987 Model untuk jaminan mutu di perusahaan yang memiliki ruang lingkup produksi, instalasi, dan pelayanan yang tidak membuat produk baru. 3. ISO 9003:1987 Model untuk jaminan mutu di perusahaan yang memiliki ruang lingkup hanya pada inspeksi akhir dan pengujian akhir produk tanpa peduli bagaimana produk tersebut dibuat. • ISO 9000:1987 sangat dipengaruhi oleh standar militer yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Sebagai dampaknya, pada versi ini sangat menekankan pada kesesuaian dengan prosedur alih-alih proses manajemen secara keseluruhan. ISO 9001: 1994 : • Dilaksanakan revisi terhadap ISO 9000:1987, hasil revisi dinamakan ISO 9000:1994 • ISO 9000:1994 menekankan jaminan kualitas melalui tindakan preventif, bukan hanya memeriksa produk akhir dan bukan hanya terus meminta bukti kepatuhan dengan prosedur yang terdokumentasi. • Seperti edisi pertama, perusahaan cenderung menerapkan persyaratan dengan menciptakan segudang manual dan prosedur dn terjebak dalam birokrasi

80

ISO. Masalah semacam ini bisa menghambat perbaikan proses karena perusahaan hanya fokus pada pemenuhan persyaratan prosedur. ISO 9001: 2000 : • Dilaksanakan revisi dan dinamakan ISO 9000:2000 • Memasukkan unsur quality process yang steady, customer satisfaction, ekspektasi pelanggan dan continous improvement • Melihat efektivitas manajemen berdasarkan pengukuran performansi ISO 9001:2008: • Dilaksanakan revisi dan dinamakan ISO 9000:2008 • Memasukkan unsur data digital dan hal yang berkaitan dengan perangkat lunak (software) beserta pengendaliannya • Tidak terlalu banyak perubahan dibanding versi 2000. Hanya perubahan kecil seperti aturan bahwa management representative tidak boleh berasal dari luar organisasi. Budaya Kerja 5S : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke Published By Konsultan ISO On March 27th, 2012 03:00 AM | Budaya Kerja 5S

Pernah mengalami kejadian di ruangan kerja anda dimana Anda sulit menemukan barang yang anda cari? Padahal barang tersebut adalah barang yang memang senantiasa digunakan seperti pulpen atau buku catatan? Atau lupa dimana anda meletakkan barang-brang yang jarang digunakan? Apalagi jika banyak barang yang rusak dan tergeletak dan tidak tahu kapan akan diperbaiki, belum lagi barang yang bisa langsung dipakai tetapi tidak tahu kapan akan dipakainya, apakah besok, bulan depan, atau mungkin satu tahun lagi. Akhirnya habis waktu hanya untuk mempertimbangkan mau diapakan barang tersebut. Bagaimana kita menata sebuah ruangan atau kantor agar terlihat bersih, enak dilihat dan mempermudah kita mencari barang atau alat yang akan kita gunakan dan agar barang atau alat tersebut selalu dalam kondisi terawat dan siap digunakan kapan saja?. Hal ini tidaklah mudah. Namun, 5S dapat memberi jawaban untuk kita, karena 5S merupakan teknik penanganan yang tepat untuk rumah, pabrik dan dimana saja. 5S berpengaruh langsung terhadap produktivitas. Apa itu 5S? 5S adalah istilah Jepang untuk menggambarkan secara sistematik praktek housekeeping yang baik. Berasal dari Jepang dan terbukti efektif dibeberapa negara. Penataan Housekeeping dikenal sebagai awal dan merupakan pendekatan paling efektif dalam membangun suatu bangunan dalam beberapa usaha peningkatan produktivitas dan dapat diterapkan secara kombinasi dengan sistem manajemen 81

lain. 5S adalah singkatan dari 5 kata dalam bahasa jepang yang diawali oleh huruf S; Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa menterjemahkan 5S sebagai 5R; Seiri (Ringkas), Seiton (Rapi), Seiso (Resik), Seiketsu (Rawat), Shitsuke (Rajin). 5S adalah filosofi dan cara bagi suatu organisasi dalam mengatur dan mengelola ruang kerja dan alur kerja dengan tujuan efesiensi dengan cara mengurangi adanya buangan (waste) baik yang bersifat barang atau peralatan maupun waktu. Seiri (Ringkas) Membedakan antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan serta membuang yang tidak diperlukan: “Singkirkan Barang-barang yang tidak diperlukan dari tempat kerja” Seiton (Rapi) Menentukan tata letak yang tertata rapi sehingga kita selalu menemukan barang yang diperlukan: ” “Setiap barang yang berada di tempat kerja mempunyai tempat yang pasti” Seiso (Resik) Menghilangkan sampah kotoran dan barang asing untuk memperoleh tempat kerja yang lebih bersih. Pembersihan dengan cara inspeksi: “Bersihkan segala sesuatu yang ada di tempat kerja” Seiketsu (Rawat) Memelihara barang dengan teratur rapi dan bersih juga dalam aspek personal dan kaitannya dengan polusi:”Semua orang memperoleh informasi yang dibutuhkannya di tempat kerja, tepat waktu” Shitsuke (Rajin) Melakukan sesuatu yang benar sebagai kebiasaan: “Lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan” Tugas dan Tanggung Jawab Pengendali Dokumen Published By Konsultan ISO On July 29th, 2013 11:59 AM | Artikel ISO 9001, ISO 9001:2008

Pengendali dokumen (Document Controller) dalam Sistem Manahemen Mutu ISO 9001:2008 adalah orang atau tim yang ditunjuk untuk men

82

gurusi masalah penerbitan, pengesahan, pendistribusian, penyimpanan, pengendalian, dan pemusnahan dokumen. Tugas pengendali dokumen pada dasarnya membantu wakil manajemen (management representative) dalam menerapkan persyaratan ISO 9001 klausul 4.2.3 tentang pengendalian dokumen dan klausul 4.2.4 tentang pengendalian rekaman / catatan mutu. Pada penerapannya di lapangan, pengendali dokumen bisa menerapkan sistem sentralisasi dimana seluruh dokumen baik format maupun rekaman mutu disimpan terpusat pada satu lokasi dan dikendalikan oleh pengendali dokumen atau bisa juga desentralisasi dimana pengendali dokumen hanya mengurusi masalah penerbitan, pembaruan, dan pendistribusian dokumen dan format sedangkan rekaman mutunya disimpan oleh bagian terkait. Misalnya, Purchase Order disimpan oleh bagian purchasing dan Inquiry disimpan oleh bagian marketing. Tidak ada keharusan dalam ISO 9001 untuk menerapkan sentralisasi maupun desentralisasi. Semua dikembalikan ke kebutuhan organisasi. Tugas dan Tanggung Jawab Pengendali Dokumen Berikut ini beberapa tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaan pengendali dokumen:       

Membantu management representative dalam menjalankan prosedur pengendalian dokumen dan rekaman mutu Memasukkan data dokumen ke dalam daftar dokumen dan memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan up to date. Memastikan dokumen disahkan sebelum didistribusikan Melakukan perubahan dokumen bila diperlukan dengan berkordinasi dengan management representative Memastikan seluruh dokumen telah disosialisasikan dan didistribusikan ke bagian yang berkepentingan Memastikan seluruh dokumen disimpan dan dijaga dari kerusakan serta mudah untuk ditelusuri Menarik atau memusnahkan dokumen yang sudah kadaluarsa.

Tugas dan tanggung jawab tersebut sebetulnya sudah dinyatakan secara jelas dalam klausul 4.2.3 ISO 9001:2008 sebagai berikut: a) Menyetujui dokumen akan kecukupannya sebelum diterbitkan.

83

b) Menelaah dan memperbaharui sebagaimana perlu, dan persetujuan ulang dokumen, c) Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen teridentifikasi, d)

Memastikan bahwa versi yang relevan dari dokumen yang dapat diterapkan

tersedia di tempat pengguna, e)

Memastikan bahwa dokumen tetap dapat terbaca dan segera dapat

teridentifikasi, f)

Memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar organisasi yang ditetapkan

oleh organisasi yang penting untuk perencanaan dan operasi sistem manajemen mutu diidentifikasi dan distribusinya dikendalikan, dan g)

Mencegah penggunaan tidak disengaja dokumen kadaluwarsa, dan untuk

menerapkan identifikasi yang sesuai pada dokumen bila disimpan untuk maksud apapun . Kualifikasi Pengendali Dokumen Seorang pengendali dokumen harus memiliki kemampuan sebagai berikut:    

Pengetahuan dalam penggunaan spreadsheet (excel), database, dan word. Kemampuan untuk menyimpan catatan dan laporan (filing) dengan jelas dan akurat. Kemampuan untuk menginput data data dengan cepat Keterampilan komunikasi yang baik

Pengendali Dokumen bertanggung jawab terhadap seluruh dokumen organisasi. Kegiatan ini harus melibatkan koordinasi dengan berbagai departemen dalam suatu organisasi dan memastikan bahwa dokumen disimpan di lokasi yang tepat dan dapat diakses dengan mudah. Pengendali dokumen harus memastikan bahwa semua departemen dalam organisasi mengikuti prosedur yang sama yang berkaitan dengan dokumen. Salam Semangat, Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Published By Konsultan ISO On June 30th, 2013 09:03 AM | 6 Prosedur Wajib, Konsultan ISO, Manajemen Perusahaan

84

Pengendalian dokumen merupakan inti dari penerapan ISO 9001. Ketika anda baru menerapkan sistem manajemen mutu, maka perubahan yang paling terasa adalah soal dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang berlangsung di perusahaan. Bila sebelumnya kegiatan-kegiatan tersebut tidak memiliki prosedur tertulis, maka setelah penerapan ISO 9001 anda diminta untuk membuat prosedur/sop/ instruksi kerja tertulis. Semua itu dilakukan untuk menjamin proses-proses yang ada di perusahaan anda berjalan secara konsisten. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pengendalian dokumen, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dokumen menurut ISO 9000:2005: 3.7 Istilah yang berkaitan dengan dokumentasi 3.7.1 informasi data yang ada artinya 3.7.2 dokumen informasi (3.7.1 ) dan media pendukungnya CONTOH Rekaman, spesifikasi, dokumen prosedur, gambar, laporan, standar. CATATAN 1 Media dapat kertas, disket magnetik, elektronik atau optik, foto atau contoh gabungannya. CATATAN 2 Sekumpulan dokumen, misalnya spesifikasi dan rekaman, acap kali dinamakan “dokumentasi”. CATATAN 3 Beberapa persyaratan (misalnya persyaratan mudah dapat dibaca) menyangkut semua jenis dokumen, namun mungkin ada persyaratan berbeda bagi spesifikasi (misalnya persyaratan terkendali terhadap revisi) dan rekaman (misalnya persyaratan mudah dapat diambil). Ada beberapa poin yang bisa kita pahami dari definisi dokumen di atas bahwa; dokumen adalah data yang memuat informasi penting seputar penerapan ISO 9001 seperti prosedur, laporan, standar, rekaman (records), sepsifikasi dan lain-lain; 85

dokumen boleh dalam bentuk kertas, data elektronik, foto, audio, dan video. Untuk lebih mudah dipahami, kami akan memberikan ilustrasi. Misalnya anda ingin membuat instruksi kerja tata cara menyambut pelanggan untuk front office, maka Anda boleh membuatnya dalam bentuk instrukti kerja tertulis yang diprint di atas kertas atau Anda juga boleh membuat Video yang di situ ditampilkan secara audio visual tata cara menyambut pelanggan. Artinya, tidak ada kewajiban dalam ISO 9001:2008 bahwa dokumen khususnya yang berkaitan dengan prosedur kerja / SOP / instruksi kerja harus dalam bentuk tertulis. Kami pernah membuat artikel tentang dokumen yang harus dibuat dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 secara umum dan juga prosedur kerja serta form atau rekaman mutu apa saja yang harus dibuat secara khusus. Anda dapat menyimaknya agar Anda lebih memahami apa yang dimaksud dengan dokumen dalam ISO 9001:2008. Tips Membuat Prosedur Pengendalian Dokumen Dalam membuat prosedur pengendalian dokumen ISO 9001:2008, setidaknya Anda harus memuat hal-hal berikut ini : 1. Bagaimana Anda menyetujui dokumen untuk rilis? – Yang menyetujui siapa? Bagaimana saya tahu dokumen telah disetujui? 2. Bagaimana Anda meninjau, dan memperbarui kembali menyetujui dokumen? – Apakah Anda meninjau secara teratur? Siapa yang melakukan review? Siapa yang bertanggung jawab untuk membuat perubahan? Bagaimana versi terbaru disetujui? 3. Bagaimana Anda mengidentifikasi perubahan yang telah dibuat dan bagaimana Anda mengidentifikasi status revisi? Bagaimana mengetahui apa yang telah berubah antara versi ini dan rilis terbaru? Bagaimana mengetahui versi copy 4. Bagaimana memberikan akses ke versi yang benar di mana itu dibutuhkan? misalnya di lantai toko , Apakah ada hard copy untuk memperbarui? Bagaimana Anda melacak mereka? Siapa yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan atau memperbarui ke versi terbaru? 5. Bagaimana mengontrol dokumen eksternal seperti peraturan, undang-undang, sertifikat ISO, dll 6. Bagaimana cara mencegah dokumen kadaluarsa (obselete), memastikan dokumen terbaru saja yang digunakan. Bagaimana cara memusnahkan dokumen yang tidak terpakai? Tips Distribusi Dokumen ISO 9001 Sebagaimana yang dijelaskan di awal, tidak ada kewajiban bagi Anda untuk mencetak semua prosedur atau instruksi kerja yang Anda buat. Begitupun dengan distribusi dokumen, tidak ada keharusan semua dokumen harus disalin (foto copy) dan dicap “controlled copy” sebelum didistribusikan ke bagian yang berkepentingan. Dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, yang terpenting adalah bagaimana caranya semua dokumen dapat terkontrol dari sisi penerbitan dan pengesahannya dan setiap bagian dapat dengan mudah mengakses dokumen tersebut baik dengan 86

cara manual (cetak, hard copy) maupun digital (shared network, Cloud, Internet Server Base). Selama pengalaman kami menjadi konsultan ISO 9001 untuk berbagai klien yang memiliki kebutuhan berbeda-beda, kami menemukan bahwa setiap klien memiliki caranya tersendiri dalam mendistribusikan prosedur ke setiap bagian. Ada klien yang lebih menyukai cara tradisional, dimana semua dokumen dicetak di kertas dan diberi stempel “MASTER”, “CONTROLLED COPY”, “UNCONTROLLED COPY”, maupun “OBSOLETE” sebagai bentuk kontrol dokumen. Ada juga klien yang lebih memilihi cara modern dimana distribusi dokumen dilakukan sepenuhnya secara digital baik melalui jaringan lokal (shared network) maupun berbasis internet. Bila Anda memilih untuk melakukan distribusi melalui internet, Anda bisa menggunakan layanan gratis dari Dropbox, Google Docs / Google Drive, atau dengan aplikasi yang dirancang oleh tim IT Anda sendiri. Hal yang paling penting jika Anda memilih mendistribusikan dokumen ISO secara digital adalah tentang bagaimana cara anda memberi hak akses kepada dokumen tersebut. Harus ada pengaturan hak akses seputar siapa yang bisa mengedit, merevisi, menyetujui, mengunggah, mengunduh, membaca saja maupun menghapusnya dari sistem. Salam Semangat, Tugas dan Tanggung Jawab Management Representative Published By Konsultan ISO On July 6th, 2013 07:42 AM | Artikel ISO 9001, Konsultan ISO, Manajemen Perusahaan, Tips & Trik

Dalam proses penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Seorang wakil manajemen (mangement representative) merupakan tokoh sentral yang akan menentukan berhasil atau tidaknya penerapan sistem manajemen mutu di perusahaan Anda. Dengan tanpa mengabaikan keterlibatan seluruh karyawan, seorang management representative dengan kebijaksanaan, komitmen, dan ketegasan yang dimiliki mampu memberikan komando untuk seluruh level organisasi untuk tetap fokus dan berkomitmen penuh dalam menjalankan sistem manajemen mutu. Oleh karana itu, sangat penting bagi sebuah organisasi untuk menunjuk orang yang tepat sebagai wakil manajemen. Standar ISO 9001:2008 klausul 5.5.2 menyebutkan bahwa: 5.5.2. Wakil Manajemen. 87

Manajemen puncak harus menunjuk seorang anggota manajemen organisasi yang diluar tanggung jawab lain, harus mempunyai tanggung jawab dan wewengang yang meliputi : a)

memastikan bahwa proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu

ditetapkan, dilaksanakan dan dipelihara, b)

melaporkan pada manajemen puncak mengenai kinerja SMM ( system

manajemen mutu) dan setiap kebutuhan untuk koreksi, dan c)

memastikan promosi kepedulian mengenai persyartan pelanggan di seluruh

organisasi Catatan : Tanggung jawab wakil manajemen dapat meliputi hubungan dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang berhubungan dengan SMM ( sistem manajemen mutu). Dari klausul 5.5.2 ISO 9001 dapat diketahui bahwa seroang management representative haruslah orang yang berasal dari internal perusahaan yang ada pada jabatan manajerial (Kepala Bidang, Kepala Bagian, Manager, dsb) yang memiliki kewajiban memastikan seluruh persyaratan ISO 9001 diterapkan. Tugas dan Tanggung Jawab Management Representative Pada dasarnya, seorang MR bertanggung jawab atas pelaksanaan 6 prosedur wajib yang meliputi prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman mutu, prosedur pengendalian produk tidak sesuai, prosedur tindakan perbaikan, prosedur tindakan pencegahan, dan prosedur audit internal. Berikut kami sajikan tugas dan tanggung jawab management representative :             

Berkoordinasi dengan Badan Sertifikasi Mewakili manajemen selama sertifikasi dan audit surveillance Mempromosikan kesadaran tentang persyaratan pelanggan Menyiapkan dan merevisi dokumen SMM (Manual yaitu Kualitas, Prosedur sistem mutu dan dokumentasi lainnya). Memastikan kepatuhan semua fungsi sesuai standar ISO 9001:2000. Mempersiapkan Tinjauan Manajemen Jadwal Pertemuan dan melakukan Rapat Management Review Mempersiapkan jadwal Audit, Melakukan Audit Internal menyiapkan laporan audit, Menulis laporan Ketidaksesuaian .. Berkomunikasi dengan Top Management pada isu-isu Kualitas / Ketidaksesuaian & laporan Audit Mengukur & Mengawasi kinerja proses. Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan. Membuat ISO / kesadaran Kualitas untuk rekan dengan pelatihan internal. Review Kebijakan mutu secara berkala Waktu ke waktu meninjau semua fungsi, untuk memeriksa pelaksanaan yang efektif dari sistem Manajemen Mutu. 88

Pada praktek di lapangan, penunjukkan management representative harus dilengkapi dengan surat penunjukan resmi (Surat Keputusan, Surat Penunjukkan Kerja, dsb) dari top manajemen sebagai dasar pemberian wewenang kepada management representative agar dihormati oleh anggota organisasi yang lainnya. Untuk efektifitas penerapan, sebaiknya management representative adalah orang yang paling memahami keseluruhan proses dan paling disegani oleh para karyawan di perusahaan Anda. Ini untuk memastikan komunikasi berjalan lancar dan saran perbaikan didengar dan dilaksanakan. Kriteria Seorang Management Representative Seorang management representative sekurang-kurangnya harus memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Pengetahuan yang kuat tentang persyaratan ISO 9001 Management representative setidaknya hanrus mengikuti 2 training; training pengenalan dan pemahaman klausul ISO 9001 dan training audit internal. Ini untuk memastikan seluruh persyaratan yang tertuang dalam klausul ISO 9001 diterapkan. 2. Pengetahuan yang luas tentang operasi perusahaan dan sistem manajemen mutu Management representative harus memahami proses bisnis organisasi secara menyeluruh. Ini penting untuk memastikan seluruh critical point yang ada dalam proses dapat dikendalikan 3. Kemampuan untuk mendengarkan dan mempengaruhi kemampuan ini juga diperlukan mengingat, penerapan ISO 9001 bukanlah pertunjukkan satu orang “one man show” tapi harus melibatkan peran aktif seluruh level organisasi. Pendekatan bottom – up juga penting untuk memastikan sistem yang kita terapkan memudahkan pekerjaan mereka alih-alih membebani mereka dengan pekerjaan baru tanpa diskusi sebelumnya 4. Kemampuan untuk meringkas informasi dan berkomunikasi secara efektif Seluruh masukan yang datang dari anggota organisasi harus ditindak lanjuti dan dianalisis untuk kemudian disosialisasikan tindak lanjutnya untuk memastikan perbaikan yang berkesinambungan. Tanpa kemampuan ini, management representative hanya berhenti pada level penerima laporan dan tidak akan ada perbaikan sama sekali. 5. Manajemen proyek dan keterampilan organisasi Seorang management representative harus mampu bekerja dalam tim, memimpin tim, membagi tugas dengan baik dan membuat perencanaan yang matang dengan seluruh tim. Salam Semangat, 89

Pengendalian Rekaman Mutu ISO 9001:2008 Published By Konsultan ISO On July 1st, 2013 10:47 PM | 6 Prosedur Wajib, Artikel ISO 9001, ISO 9001:2008, Manajemen Perusahaan

Pengendalian rekaman mutu atau catatan mutu adalah salah satu dari enam prosedur yang wajib dibuat secara tertulis. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang prosedur pengendalian rekaman mutu, ada baiknya jika kita mengetahui definisi dari rekaman / catatan mutu (records) berdasarkan ISO 9000:2005: 3.7.6 Rekaman Dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti pelaksanaan kegiatan CATATAN 1 Rekaman dapat dipakai, misalnya, untuk mendokumentasikan ketertelusuran dan memberi bukti verifikasi, tindakan pencegahan dan tindakan korektif. CATATAN 2 Biasanya rekaman tidak perlu terkena pengendalian revisi. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa segala sesuatu yang dapat menjadi bukti pelaksanaan kegiatan disebut rekaman mutu. Misalnya untuk kegiatan training, maka rekaman mutu yang dimaksud bisa berupa absensi training, materi training, foto dokumentasi training, dan sertifikat training. Diantara yang bisa dijadikan rekaman mutu adalah form / formulir isian, daftar, log book, checklist, planning, dan report. Apa saja rekaman mutu yang dibutuhkan dalam penerapan ISO 9001? Kami pernah mengulas daftar dokumen wajib sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 yang mencakup prosedur dan rekaman mutu. Berikut kami cantumkan kembali daftar rekaman mutu yang harus dibuat yang diurutkan berdasarkan urutan klausul: 1. Bukti Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen. (Klausul 5.6.1) 2. Bukti edukasi, training, skills, dan pengalaman karyawan. E(Klausul 6.2.2) 3. Bukti realisasi produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan (pelanggan dan peraturan). (klausul 7.1d) 90

4. Bukti bahwa setiap pesanan dari pelanggan telah ditinjau sebelum mnejadi kontrak (Klausul 7.2.2) 5. Input dari desain dan pengembangan produk / jasa. (klausul 7.3.2) 6. Bukti tinjauan desain dan pengembangan produk / jasa (klausul 7.3.4) 7. Bukti verifikasi desain dan pengembangan produk / jasa (klausul 7.3.5) 8. Hasil Validasi desain dan pengembangan produk / jasa (klausul 7.3.6) 9. Bukti perubahan desain dan pengembangan produk / jasa (klausul 7.3.7) 10. Bukti evaluasi supplier / rekanan / vendor beserta tindaklanjutnya (Klausul 7.4.1) 11. Bukti proses validasi bagi proses yang hasilnya tidak dapat diukur oleh alat ukur (7.5.2d) 12. Identifikasi khas pada produk bila kemamputelusuran memang dipersyaratkan (Klausul 7.5.3) 13. Bukti laporan properti milik pelanggan yang hilang, rusak, atau tidak bisa digunakan (Klausul 7.5.4) 14. Standar yang digunakan untuk kalibrasi atau verifikasi alat ukur bila tidak ada standar nasional atau internasional yang dapat dijadikan acuan. 15. Bukti validasi untuk alat ukur yang ditemukan tidak sesuai dengan persyaratannya (klausul 7.6) 16. Bukti Kalibrasi dan Verifikasi Alat Ukur (klausul 7.6) 17. Bukti pelaksanaan internal audit (Klausul 8.2.2) 18. Bukti kesesuaian produk dengan kriteria yang dapat diterima dan bukti bahwa hanya orang yang memiliki otoritas yang dapat merilis produk (klausul 8.2.4) 19. Bukti pencatatan dan tindaklanjut ketidaksesuaia pada produk (klausul 8.3) 20. Hasil Tindakan Perbaikan (klausul 8.5.2) 21. Hasil Tindakan Pencegahan (8.5.3) Perlu diingat bahwa daftar rekaman mutu di atas wajib ada di perusahaan Anda bila memang secara proses, prosedur tersebut berlaku di perusahaan Anda. Artinya, bila suatu proses tidak berlaku di perusahaan Anda, maka tentu Anda tidak wajib memilikinya. Khususnya, untuk rekaman mutu dari klausul 7 yang dapat dikecualikan (exclution). Misalkan, pada poin 15 dan 16 disebutkan rekaman mutu berupa bukti kalibrasi, validasi, dan verifikasi alat ukur. Bila perusahaan Anda, perusahaan yang tidak menggunakan alat ukur dalam kegiatan operasional seharihari seperti perusahaan trading dan pelayanan publik, tentu Anda tidak diwajibkan untuk memilikinya.

Apa yang dimaksud dengan pengendalian rekaman mutu? 21 rekaman mutu di atas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda beserta rekaman mutu lain yang diperlukan harus dikendalikan berdasarkan standar ISO 9001:2008 klausul 4.2.4 yang menyebutkan bahwa:

91

“Rekaman yang ditetapkan untuk memberikan bukti kesesuaian dengan persyaratan dan beroperasinya sistem manajemen mutu secara efektif harus dikendalikan Organisasi harus menetapkan prosedur terdokumentasi untuk menentukan pengendalian yang diperlukan untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, masa simpan, dan pemusnahan rekaman Rekaman harus tetap jelas dibaca, siap diidentifikasi, mudah dicari dan didapatkan kembali” Pengendalian rekaman mutu yang dimaksud adalah semua rekaman mutu -seperti job description, jadwal training, dan sebagainya-harus dikendalikan dengan cara: 











Didentifikasi – Setiap record harus diidentifikasi secara unik melalui nomor, kode, judul, tanggal, lokasi penyimpanan atau metode lain yang sesuai. Siapapun yang melihat catatan mutu tersebut harus dapat dengan mudah mengetahui tujuan penggunaan catatan mutu tersebut. Disimpan – Bagaimana rekaman mutu disimpan?. Perlu dicatat, Anda bebas memilih menyimpan rekaman mutu baik dalam bentuk hard copy maupun data elektronik Dilindungi – Apa metode yang digunakan untuk menjamin rekaman mutu tidak rusak atau hilang. Bila rekaman mutu dalam bentuk hard copy, mungkin Anda bisa menentukan dimana file disimpan, dalam lemari atau kontainer yang seperti apa?. Untuk data elektronik, pastikan Anda telah menyediakan upaya back up data yang sesuai untuk menjamin data tidak hilang. Dapat diambil dengan mudah – Setiap rekaman mutu harus disimpan sedemikian rupa sehingga dapat diambil kapan saja dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Ditentukan Masa simpannya – Setiap rekaman mutu ditentukan masa simpannya sesuai kebutuhan agar lemari arsip Anda tidak penuh dengan rekaman mutu usang yang tidak dibutuhkan lagi Ditentunkan pemusnahannya – untuk menjamin rekaman mutu yang sudah lewat masa simpannya dapat dimusnahkan dengan aman, Anda harus memastikan rekaman mutu dimusnahkan di bawah pengawasan.

Apa perbedaan pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman mutu? Meski rekaman mutu dapat berupa dokumen, kedua prosedur wajib ini memiliki tujuan yang berbeda. Prosedur pengendalian dokumen lebih kepada dokumen yang isinya mengandung aturan atau cara atau pedoman pelaksanaan pekerjaan berupa kebijakan, target, prosedur kerja, instruksi kerja, SOP, manual dan sebagainya. Sehingga, isinya lebih menitikberatkan pada bagaiman Anda memastikan semua dokumen yang beredar di perusahaan selalu dalam revisi terkini. Sementara prosedur pengendalian rekaman mutu lebih menitik beratkan kepada pengendalian hasil atau bukti dari pelaksanaan prosedur, instruksi kerja, SOP, manual, dan sebagainya. Artinya, lebih menitikberatkan kepada bagaimana agar bukti pelaksanaan kegiatan disimpan dan dipelihara. Prosedur tanpa penerapan adalah 92

omong kosong. Sehingga, rekaman mutu dapat dijadikan bukti apakah sebuah prosedur dijalankan atau tidak. Tips Pengendalian Rekaman Mutu Berikut beberapa tips agar Anda lebih mudah dalam mengontrol rekaman mutu: 

  



Tetapkan tanggung jawab yang jelas untuk penyimpan, pemelihara dan pemusnahan rekaman mutu. Tunjuklah seseorang sebagai pengendali dokumen (document controller) yang tugasnya adalah membantu management representtaive memastikan semua dokumen dan rekaman mutu terkendali. Sediakan kapasitas atau ruang penyimpanan yang memadai sehingga penempatan rekaman mutu dapat diatur dengan rapih. Simpan rekaman mutu hanya selama diperlukan, musnahkan bila sudah tidak dibutuhkan. Buat sebuah daftar rekaman mutu yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab menyimpan rekaman mutu, lokasi penyimpanan, perlindungan, keamanan, masa simpan dan metode pemusnahan dokumen. Pertimbangkan untuk menyimpan data dalam bentuk data elektronik agar menghemat space dan lebih mudah untuk ditelusuri. Anda bisa melakukan scanning untuk semua dokumen dan menyimpannya di komputer.

Demikianlah tips dari kami, yang Kami susun berdasarkan pengalaman kami menjadi Konsultan ISO 9001 untuk berbagai jenis perusahaan.

Daftar Dokumen Wajib Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Published By Konsultan ISO On April 16th, 2012 09:56 AM | ISO 9001:2008

Diantara kendala utama perusahaan yang ingin menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 adalah sistem dokumentasi perusahaan yang belum lengkap. Dengan berbagai alasan, keberadaan dokumen-dokumen dikesampingkan. Salah satunya, untuk mempercepat proses sehingga perintah dan laporan yang diberikan selama ini kebanyakan dilakukan cukup dengan lisan. Padahal, perintah dan laporan yang hanya mengandalkan lisan sangat rentan terhadap kesalahpahaman, ketidakjelasan, dan ketidakpastian. Oleh karena itu, ISO 9001:2008 menuntut perusahaan yang hendak membenahi sistem manajemen mutunya untuk membuat sekurang-kuranganya 6 (enam) Prosedur Kerja dan 21 (duapuluh satu) Catatan/Rekaman Mutu. Bagi anda yang belum paham apa yang dimaksud dengan catatan / rekaman mutu bisa merujuk ke tulisan kami: Dokumen apa saja yang harus dibuat untuk menerapkan ISO 9001:2008. Untuk memudahkan para pembaca sekalian dalam menyusun semua dokumen wajib yang dipersyaratkan oleh ISO 9001:2008 yang tersebar di klausul-klausulnya, beikut kami ketengahkan ke hadapan pembaca sekalian daftar dokumen yang diwajibkan oleh Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008: 93

Prosedur Kerja      

Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur

Pengendalian Dokumen Pengendalian Rekaman Mutu Pengendalian Produk Tidak Sesuai (Non-Conforming Product) Prosedur Internal Audit Tindakan Perbaikan Tindakan pencegahan

Catatan / Rekaman Mutu                     

Bukti Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen. (Klausul 5.6.1) Bukti edukasi, training, skills, dan pengalaman karyawan. E(Klausul 6.2.2) Bukti realisasi produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan (pelanggan dan peraturan). (klausul 7.1d) Bukti bahwa setiap pesanan dari pelanggan telah ditinjau sebelum mnejadi kontrak (Klausul 7.2.2) Input dari desain dan pengembangan produk / jasa. (klausul 7.3.2) Bukti tinjauan desain dan pengembangan produk / jasa (klausul 7.3.4) Bukti verifikasi desain dan pengembangan produk / jasa (klausul 7.3.5) Hasil Validasi desain dan pengembangan produk / jasa (klausul 7.3.6) Bukti perubahan desain dan pengembangan produk / jasa (klausul 7.3.7) Bukti evaluasi supplier / rekanan / vendor beserta tindaklanjutnya (Klausul 7.4.1) Bukti proses validasi bagi proses yang hasilnya tidak dapat diukur oleh alat ukur (7.5.2d) Identifikasi khas pada produk bila kemamputelusuran memang dipersyaratkan (Klausul 7.5.3) Bukti laporan properti milik pelanggan yang hilang, rusak, atau tidak bisa digunakan (Klausul 7.5.4) Standar yang digunakan untuk kalibrasi atau verifikasi alat ukur bila tidak ada standar nasional atau internasional yang dapat dijadikan acuan. Bukti validasi untuk alat ukur yang ditemukan tidak sesuai dengan persyaratannya (klausul 7.6) Bukti Kalibrasi dan Verifikasi Alat Ukur (klausul 7.6) Bukti pelaksanaan internal audit (Klausul 8.2.2) Bukti kesesuaian produk dengan kriteria yang dapat diterima dan bukti bahwa hanya orang yang memiliki otoritas yang dapat merilis produk (klausul 8.2.4) Bukti pencatatan dan tindaklanjut ketidaksesuaia pada produk (klausul 8.3) Hasil Tindakan Perbaikan (klausul 8.5.2) Hasil Tindakan Pencegahan (8.5.3)

94

Untuk catatan mutu, tidak semua catatan mutu harus dibuat dikarenakan ada beberapa perusahaan yang secara proses memang tidak menjalankan proses tersebut khususnya untuk persyaratan yang ada pada klausul 7. contohnya, perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barangkali tidak memiliki alat ukur yang harus dikalibrasi maka tidak perlu menyiapkan catatan mutu terkait kalibrasi alat ukur. Demikianlah daftar dokumen yang perlu anda siapkan dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di perusahaan anda. Jangan sungkan untuk menghubungi kami, Konsultan ISO 9001 yang akan membantu anda dalam meraih sertifikat ISO 9001:2008 dengan mudah, murah, cepat, dan profesional. Salam Semangat, Dokumen apa saja yang harus dibuat untuk menerapkan ISO 9001:2008? Published By Konsultan ISO On July 15th, 2011 12:38 AM | 6 Prosedur Wajib, ISO 9001:2008, Manajemen Perusahaan Penerapan ISO 9001:2008 membutuhkan beberapa dokumen yang harus dibuat. Sistem dokumentasi ini diperlukan untuk menjamin bahwa penerapan sistem manajemen mutu berlangsung secara terarah, terkendali dan terukur. Berikut ini adalah dokumen ISO 9001:2008 1. Manual Mutu atau Pedoman Mutu (Quality Manual) Manual Mutu atau Pedoman Mutu adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan dan komitmen perusahaan tentang penerapan ISO 9001:2008. Biasanya manual mutu dibuat dengan menginterpretasikan klausul-klausul ISO 9001:2008 yang disesuaikan dengan penerapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. .Manual mutu dibuat sebagai pedoman penerapan ISO 9001: 2008 di suatu perusahaan. 2. Struktur Organisasi dan Business Process Mapping Struktur organisasi menunjukkan hierarki yang ada di suatu perusahaan secara global. Adapun business process mapping mampu menjelaskan interaksi antar bagian yang ada di perusahaan mulai dari pesanaan pelanggan sampai produk atau jasa diterima pelanggan. Kedua dokumen ini nantinya akan dijadikan pedoman yang penting dalam penyusunan job description dan juga prosedur kerja ISO 9001

–

3. Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Kebijakan mutu adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan komitmen perusahaan terkait penerapan sistem manajemen mutu di perusahaan nya. Adapun sasaran mutu adalah target-target yang hendak dicapai oleh perusahaan. Sasaran mutu harus terarah dan terukur. Dalam pengertian, memiliki target yang jelas (dalam bentuk angka). Misalkan: Perolehan benefit Rp. 1 Milyar sampai akhir tahun 2010, Zero accident, maksimal 3 keluhan pelanggan per tahun, dan sebagainya. 4. Prosedur Kerja Prosedur kerja adalah dokumen yang berisi panduan pelaksanaan suatu pekerjaan. Prosedur kerja yang baik seharusnya memenuhi ketentuan berikut: Mampu menjelaskan tujuan pembuatan prosedur serta ruang lingkup penerapan prosedur kerja tersebut

95

– – –

Tidak mengandung istilah-istilah yang multitafsir. Sehingga perlu dijelaskan makna istilah yang dimaksud. Mampu menjelaskan langkah-langkah pekerjaan dengan jelas beserta pihakpihak yang bertanggung jawab menjalankan pekerjaan tersebut. Memastikan bahwa semua rekaman mutu (form atau bukti lainnya) yang dibutuhkan senantiasa diisi Jika kita baca standar ISO 9001, maka jelas bahwa prosedur kerja yang wajib dimiliki oleh setiap organisasi yang ingin menerapkan ISO 9001 hanya ada enam prosedur saja, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur

Pengendalian Dokumen Pengendalian Rekaman Mutu Pengendalian Produk Tidak Sesuai (Non-Conforming Product) Prosedur Internal Audit Tindakan Perbaikan Tindakan pencegahan

Adapun prosedur lain seperti misalnya prosedur pembelian, prosedur penerimaan order pelanggan, prosedur produksi, dan prosedur lainnya tidak wajib dibuat selama sautu organisasi dapat menjamin bahwa tanpa adanya prosedur, kegiatan yang ada dapat tetap dijalankan dengan terarah dan terkontrol. Perlu dicatat, untuk kegiatan selain enam kegiatan di atas yang wajib dimiliki prosedurnya, ada beberapa kegiatan yang memang tidak diwajibkan adanya prosedur kerja, namun diwajibkan adanya rekaman mutu (baca standar ISO 9001). 5. Instruksi Kerja Instruksi kerja ISO 9001 dibuat untuk menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang lebih detail daripada prosedur kerja atau bisa jadi menjelaskan detail kegiatan untuk tiap tahapan kegiatan yang disebutkan di prosedur kerja. Instruksi kerja hanyalah dokumen untuk membantu memahami prosedur kerja ISO 9001 dengan baik. Tidak ada ketentuan dari ISO 9001 untuk membuat instruksi kerja. 6. Rekaman Mutu Rekaman mutu adalah dokumen yang dapat menunjukkan bukti dilaksanakannya suatu pekerjaan. Rekaman mutu dapat berupa formulir (form), foto, video, atau rekaman data computer (softcopy). Namun lazimnya adalah berupa form. Contohnya formsuratpermohonan pembelian, form checkseet pemeriksaan mesin, dan sebagainya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa ada beberapa kegiatan yang diwajibkan memiliki rekaman mutu seperti kegiatan seleksi dan evaluasi supplier, evaluasi kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya silahkan baca standar ISO 9001. Demikianlah beberapa dokumen yang wajib dimiliki oleh suatu organisasi. Berapa banyak prosedur kerja yang dibutuhkan dikembalikan ke kebutuhan perusahaan anda. Salam Semangat, Konsultan ISO

96

Klausul ISO 9001:2008 Published By Konsultan ISO On February 6th, 2012 02:00 PM | ISO 9001:2008

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 memiliki 8 prinsip yang merupakan ruh atau jiwa standar ISO 9001:2008. Kami pernah mengulasnya dengan judul “Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008”. Kedelapan prinsip ini menjiwai 8 Klausul ISO 9001:2008 yang berisi sederet persyaratan yang harus diterapkan. Delapan prinsip ISO 9001:2008 bagaikan Pancasila, dan 8 klausul ISO 9001:2008 bagaikan UUD 1945 yang berisi beberapa pasal. Nah, klausul ISO 9001 inilah yang dijadikan panduan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Standar ISO 9001:2008 memuat 8 klausul yang berisi beberapa persyaratan dalam bahasa legal formal sehingga barangkali sulit untuk dipahami oleh orang-orang yang baru membaca standar ISO 9001 ini. Oleh karena itu, kami akan memberikan sedikit komentar atau rangkuman untuk beberapa klausul yang menurut kami perlu untuk dijelaskan. Berikut ini adalah klausul / persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISo 9001:2008

Klausul 1 – Ruang Lingkup 1.1 – Umum 1.2 – Penerapan Klausul 2 – Acuan Standard Klausul 3 – Istilah dan Definisi

Klausul 1 – 3 hanya bersifat sebagai pengantar standar ISO 9001:2008. Dalam 3 klausul ini, belum ada pesyaratan yang harus dijalankan. Hanya saja, Klausul 1.2 menjelaskan bahwa klausul 4-8 wajib untuk diterapkan secara penuh kecuali klausul 7, maka salah satu atau lebih Sub Klausul boleh tidak diterapkan bila memang tidak terdapat proses atau kegiatan di organisasi anda yang berkaitan dengan klausul tersebut.

Klausul 4 – Sistem Manajemen Mutu 4.1 – Persyaratan Umum 4.2 – Persyaratan Dokumentasi 4.2.1 – Umum 97

4.2.2 – Manual Mutu 4.2.3 – Pengendalian Dokumen 4.2.4 – Pengendalian Rekaman Klausul 4 secara umum berisi tentang persyaratan umum yang mencakup semua persyaratan yang ada pada klausul-klausul selanjutnya. Penekanan klausul 4 adalah, sebagai konsekuensi penerapan ISO 9001:2008 maka anda diwajibkan memiliki dokumen-dokumen tertulis seperti Manual Mutu, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, 6 Prosedur Wajib, prosedur kerja bagian / divisi / departemen, instruksi kerja (bila diperlukan), rekaman mutu (form dan semua hal yang digunakan sebagai bukti pelaksanaan suatu kegiatan) yang dipersyaratkan oleh ISO 9001, dan rekaman mutu yang berkaitan dengan kegiatan operasional organisasi anda. Anda juga diminta untuk mengendalikan dokumen dan form / catatan mutu / rekaman mutu termasuk tata cara penetapan atau pengesahan, revisi, distribusi, penyimpanan dan cara pemusnahannya. Klausul 5 – Tanggungjawab Manajemen 5.1 – Komitmen Manajemen 5.2 – Fokus Pelanggan 5.3 – Kebijakan Mutu 5.4 – Perencanaan 5.4.1 – Sasaran Mutu 5.4.2 – Perencanaan Sistem Manajemen Mutu 5.5 – Tanggungjawab, Wewenang dan Komunikasi 5.5.1 – Tanggungjawab dan Wewenang 5.5.2 – Wakil Manajemen 5.6 – Tinjauan Manajemen 5.6.1 – Umum 5.6.2 – Masukan Tinjauan 5.6.3 – Keluaran Tinjauan Klausul 5 berisi beberapa hal yang harus dilakukan oleh Top Manajemen seperti penetapan struktur organisasi, job description, penetapan sasaran mutu (quality 98

objective), penunjukkan management representative (perwakilan manajemen), dan pelaksanaan salah satu dari dua kegiatan yang harus dijalankan secara rutin dalam periode waktu tertentu: Rapat Tinjauan Manajemen. Klausul 5.6.2 berisi tentang 7 agenda yang wajib dibahas dalam rapat tinjauan manajemen yang pelaksanaannya bisa enam bulan sekali atau setahun sekali tergantung kebijakan perusahaan. Klausul 6 – Manajemen Sumberdaya 6.1 – Penyediaan Sumber Daya 6.2 – Sumber Daya Manusia 6.2.1 – Umum 6.2.2 – Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran 6.3 – Infrastruktur 6.4 – Lingkungan Kerja Klausul 6 secara umum berisi persyaratn yang berkaitan dengan pekerjaan HRD dan GA yakni seputar kepegawaian dan Sarana dan Prasarana. Anda diminta untuk menetapkan kompetensi, mengadakan seleksi dan evaluasi karyawan, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, serta mengelola sarana dan prasarana organisasi anda. Klausul 7 – Realisasi Produk 7.1 – Perencanaan Realisasi Produk 7.2 – Proses Terkait Pelnggan 7.2.1 – Penetapan Persyaratan Yang Berhubungan Dengan Produk 7.2.2 – Tinjauan Persyaratan Yang Berhubungan Dengan Produk 7.2.3 – Komunikasi Pelanggan 7.3 – Desain dan Pengembangan 7.3.1 – Perencanaan Desain dan Pengembangan 7.3.2 – Masukan Desain dan Pengembangan 7.3.3 – Keluaran Desain dan Pengembangan 7.3.4 – Tinjauan Desain dan Pengembangan 7.3.5 – Verifikasi Desain dan Pengembangan 99

7.3.6 – Validasi Desain dan Pengembangan 7.3.7 – Perubahan Desain dan Pengembangan 7.4 – Pembelian 7.4.1 – Proses Pembelian 7.4.2 – Informasi Pembelian 7.4.3 – Verifikasi Produk Yang Dibeli 7.5 – Produksi dan Penyediaan Jasa 7.5.1 – Pengendalian Proses Produksi dan Penyediaan Jasa 7.5.2 – Validasi Proses Produksi dan Penyediaan Jasa 7.5.3 – Identifikasi dan Mampu Telusur 7.5.4 – Barang Milik Pelanggan 7.5.5 – Penjagaan Produk 7.6 – Pengendalian Alat Pemantauan dan Pengukuran Klausul 7 berisi beberapa persyaratan ISO yang berkaitan dengan realisasi produk dan jasa mulai dari kontrak atau kesepakatan dengan pelanggan sampai produk atau jasa sampai ke tangan pelanggan. Bila diurutkan, klausul 7 ini mengatur mulai dari tinjauan order, perencanaan (schedule), pembelian raw material atau jasa pendukung, pelaksanaan produksi atau pemberian jasa, penyimpanan, pengiriman, sampai barang / jasa diterima oleh pelanggan. Klausul 7 ini mengatur beberapa divisi yang lazim ditemukan di suatu organisasi seperti Marketing, Purchasing, PPIC, Produksi, Gudang, QC, QA, dll. Sebagai contoh, untuk divisi marketing, Anda diminta untuk memantau kepuasan pelanggan (dengan cara survey kepuasan pelanggan) dan menangani keluhan pelanggan; setiap keluhan harus dicatat, ditindaklanjti, dianalisis dan diberikan solusi perbaikan dan pencegahannya di masa mendatang. Sebagaimana dijelaskan pada klausul 1.2, bila ada salah satu sub klausul yang tidak applicable, maka boleh dikecualikan atau diabaikan. Contohnya, orgnisasi yang bergerak dibidang penjualan (distributor) tentu hanya menjual produk dari produsen lain dan tidak melakukan pengembangan produk (Research and Development), sehingga tidak perlu menerapkan Klausul 7.3 tentang Desain dan Pengembangan. Klausul 8 – Pengukuran, Analisis dan Peningkatan

100

8.1 – Sistem Manajemen Mutu 8.2 – Pemantauan dan Pengukuran 8.2.1 – Kepuasan Pelanggan 8.2.2 – Audit Internal 8.2.3 – Pemantauan dan Pengukuran Proses 8.2.4 – Pemantauan dan Pengukuran Produk 8.3 – Pengendalian Ketidaksesuaian Produk 8.4 – Analisis Data 8.5 – Peningkatan 8.5.1 – Peningkatan berkelanjutan 8.5.2 – Tindakan Koreksi 8.5.3 – Tindakan perbaikan 8.5.4 – Tindakan Pencegahan Klausul 8 seluruhnya berisi tentang Analisis proses secara keseluruhan. Klausul ini berisi ketentuan empat dari enam prosedur wajib yang harus dibuat yaitu: prosedur Audit Internal (8.2.2), Prosedur Pengendalian Produk / Jasa Tidak Sesuai (8.3), Prosedur Tindakan Perbaikan (8.5.3) dan Prosedur Tindakan Pencegahan (8.5.4). Secara umum dapat dinyatakan bahwa Klausul 8 menuntut anda untuk terus menerus melakukan perbaikan dengan cara; menganalisis demua data masukkan (survey kepuasan pelanggan, keluhan pelangggan, produk reject, kesalahan kerja, dll) termasuk melaksanakan kegiatan audit internal dalam periode waktu tertentu dengan tujuan memastikan kesesuaian antara penerapan dengan Standar ISO 9001:2008 dan prosedur atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

10 Klausul Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Published By Konsultan ISO On October 26th, 2015 10:51 PM | ISO 9001:2015, Konsultan ISO

Konsultan ISO 9001:2015 kini sedang bersiap-siap untuk memberikan paket konsultasi terbaru mengingat Standar ISO 9001:2015 sudah secara resmi diluncurkan oleh ISO pada 23 September 2015. Multiple Training & Consulting bertekad untuk menjadi konsultan ISO 9001:2015 yang terdepan dalam membantu 101

klien meraih standar ISO 9001 terbaru ini. Saat ini, belum ada badan sertifikasi ISO 9001 yang siap mengeluarkan sertifikat ISO 9001:2015 dikarenakan butuh waktu untuk menyiapkan auditor ISO 9001:2015. Namun tidak ada salahnya kalau kita secara bertahap melakukan adaptasi ISO 9001:2015. ISO 9001:2015 memiliki 2 klausul lebih banyak dibanding ISO 9001:2008 yang hanya memiliki 8 klausul. Lalu, apa saja 10 klausul ISO 9001:2015? Berikut ini kami paparkan secara ringkas:

Perbandingan Klausul ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015 1. SCOPE 



Tidak banyak perubahan signifikan antara klausul 1 versi 2008 dengan 2015 selain menambahkan “Service” setelah “Product” karena pada versi ISO 9001:2015, Istilat produk dan jasa dibedakan dengan jelas untuk menghindari kerancuan. Satu perubahan yang sangat mencolok di klausul 1 ini adalah hilangnya klausul 1.2 tentang aplikasi di ISO 9001:2015. Artinya, ISO 9001:2015 pada asalnya tidak mengizinkan adanya klausul yang dikecualikan atau tidak diterapkan. Alasannya ada pada pernyataan klausul 1 – ISO 9001:2015:

All the requirements of this International Standard are generic and are intended to be applicable to any organization, regardless of its type or size, or the products and services it provides.

102

Semua persyaratan standar internasional ini (ISO 9001:2015) bersifat umum (generic) dan dimaksudkan untuk bisa diterapkan oleh organisasi apapun tidak memandang apapun tipe dan ukuran organisasinya, atau apakah ia bergerak di bidang barang maupun jasa.

2. NORMATIVE REFERENCE 

Tidak ada yang istimewa pada klausul ini

3. TERMS AND DEFINITIONS 

Tidak ada yang istimewa pada klausul ini

4. CONTEXT OF THE ORGANIZATION 



 

Klausul 4 pada ISO 9001:2008 langsung menjelaskan tentang persyaratan dokumen ISO 9001. Adapun pada ISO 9001:2015 baru sebatas membicarakan konteks organisasi. Pembahasan tentang manajemen resiko mulai terlihat pada klausul 4 ISO 9001:2015 dimana organisasi diminta untuk menetapkan hubungan antar proses, isu internal dan eksternal, serta hubungan dengan berbagai pihak. Organisasi juga diminta untuk menetapkan ruang lingkup penerapan ISO 9001. Meski ISO 9001:2015 menyatakan bahwa seluruh klausul ISO 9001:2015 dapat diterapkan untuk seluruh jenis organisasi, Klausul 4.3 ISO 9001:2015 tetap mengizinkan adanya pengecualian sepanjang ada justifikasi yang diterima

5. LEADERSHIP 

 

Secara umum, isi dari klausul 5 ISO 9001:2015 tidak berbeda dengan ISO 9001:2008 yang membicarakan seputar kewajiban yang harus dijalankan oleh top management Persyaratan lama seperti kebijakan mutu dan sasaran mutu tetap wajib dibuat. Hanya manual mutu yang tidak lagi menjadi wajib pada versi ISO 9001:2015. Hal yang berbeda dari ISO 9001:2015 adalah tidak ada lagi kewajiban menunjuk management representative (say good bye to MR) meskipun keberadaannya tentu tidak melanggar klausul ISO 9001:2015

6. PLANNING 

Ini merupakan klausul yang benar-benar baru dibanding ISO 9001:2008. Titik berat dari klausul 6 ISO 9001:2015 ini adalah meminta setiap organisasi untuk mengenali resiko dan peluang; berupaya untuk meraih peluang dan mencegah, mengurangi, dan menangani resiko

103



Klausul 6, khususnya Klasul 6.2 juga berbicara tentang kewajiban setiap organisasi untuk memenuhi sasaran mutu mereka dengan menetapkan rencana tindakan yang sesuai.

7. SUPPORT 



  



ISO 9001:2015 lebih rapi dalam pengelompokan klausul. Semua yang berhubungan dengan support (proses pendukung) dikumpulkan pada klausul 7 ini. Klausul tentang dokumen, infrastucture, sumber daya manusia, kompetensi, sosialisasi dan komunikasi, sampai alat ukur, semuanya dikumpulkan pada klausul ini Klausul 7 ISO 9001:2015 seperti klausul 4, 6, dan 7.6 dari ISO 9001:2008 yang diringkas menjadi 1. Klausul 7.5 ISO 9001:2015 juga menarik untuk disimak karena ia membahas tentang documented information (informasi terdokumentasi) Dengan menggunakan istilah umum “documented information”, ISO memberi kebebasan untuk menetapkan dokumen yang dibutuhkan apakah ia dalam bentuk prosedur atau records. Ini sangat berbeda dengan ISO 9001:2008 yang secara tegas meminta dibuatnya 6 Prosedur Wajib dan di beberapa tempat meminta dibuatnya records. Pada ISO 9001:2015, tidak lagi ada istilah 6 prosedur wajib dan form wajib. Organisasi diberi kebebasan apakah mereka cukup dengan form saja atau harus dalam bentuk prosedur

8. OPERATION  

Semua hal yang berkaitan dengan operasional organisasi dibahas pada klausul 8 ISO 9001:2015 ini Klausul 8 ISO 9001:2015 seperti klausul 7 ISO 9001:2008 yang disempurnakan karena membahas seluruh aspek operasional mulai dari perencanaan produk atau jasa, pelaksanaan produksi atau penyediaan jasa, hubungan dengan pelanggan dan pihak ketiga, penyimpanan dan perlindungan produk atau jasa sampai penanganan masalah selama proses operasional.

9. PERFORMANCE EVALUATION  

Klausul 9 lagi-lagi menunjukkan bahwa ISO 9001:2015 lebih rapi dalam pengelompokan klausul Semua hal yang berkaitan dengan evaluasi dikumpulkan pada klausul ini seperti audit internal, pengukuran dan pemantaun proses dan kepuasan pelanggan, analisis dan evaluasi proses, sampai rapat tinjauan manajemen.

10. IMPROVEMENT 

Klausul 10 berisi tentang upaya perbaikan yang berkesinambungan yang harus dilakukan organisasi

104

 

Konsepnya kurang lebih sama dengan konsep corrective action dan non confirmity pada ISO 9001:2008 Hanya saja pendekatan yang digunakan adalah pendekatan manajemen resiko dimana tidak ada lagi istihan preventive action tetapi yang ada adalah resiko dan peluang

Bila kita simpulkan, perubahan paling mencolok ISO 9001:2015 adalah:   

Konsep pencegahan, pengurangan, dan penanganan masalah menggunakan pendekatan manajemen resiko (resiko dan peluang) Tidak ada lagi istilah 6 prosedur wajib dan form wajib Manual mutu dan management representative tidak wajib lagi meski keberadaannya tidak menjadi masalah

Demikian review singkat kami tentang 10 Klausul ISO 9001:2015. Sebagai Konsultan ISO 9001:2015 terdepan, kami akan terus mengabari anda seputar perubahan ISO 9001:2015. Pada artikel berikutnya, kami akan membahas tetang apa saja dokumen (documented information) yang diminta oleh ISO 9001:2015. Salam Semangat, Khairul Umam, S.T,B.A Multiple Training & Consulting Jalan Tanah Abang I No. 11 F Jakarta Pusat 10160 Email : [email protected] Telp : (021) 3890 1773 Fax : (021) 352 39 82 HP : 081 6888 476 – 081 (MUTU ISO) PEMETAAN DOKUMEN AREDITASI POKJA UKM Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan kegiatan puskesmas yang melibatkan banyak program dan langsung ke masyarakat. kegiatan UKM merupakan kegiatan pokok utama tenaga kesehatan di puskesmas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan promosi dan preventif. kagiatan ini sudah merupakan suatu rutinitas dan selalu dilakukan di puskesmas. permasalahan utama pada kegiatan ini, berdasarkan pengalaman penulis di Puskesmas talang ubi, belum melakukan sistem manajemen kegiatan yang baik (Plan, Do, Check Act/PDCA) dikarenakan kegiatan ini dianggap sebagai suatu rutinitas segingga belum terdokumentasikan secara maksimal. sebagai suatu rutinitas, kegiatan ini sudah dilakukan semua puskesmas. namun, secara manajerial, apakah telah direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat, apakah telah dianalisis, apa permasalahan dalam pelaksanaan dilapangan, bagaimana analisis pemecahan masalahnya, dan apa tindaklanjut untuk kedepannya, hal ini yang belum terdokumen secara lengkap. disini saya mencuba memberikan gambaran /pemetaan dokumen yang disiapkan sesuai standar akreditasi puskesmas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

105

No Kebijakan tentang 1 Indikator dan standar kinerja 2 Kebijakan pengelolaan SDM Puskesmas (klinis dan non klinis), termasuk Pola Ketenagaan, persyaratan kompetensi dsb 3 Penanggung jawab UKM dan UKP Puskesmas 4 Visi, misi, tujuan, tata nilai tiap upaya puskesmas 5 Peran stakeholders (pihakterkait) 6 7 8 9

10

11 12 13

Pengendalian dokumen dan rekaman Hak dan kewajiban pelanggan Aturan perilaku dalam pelayanan Koordinasi dan komunikasi dengan sasaran Koordinasi dan komunikasi dengan lintas program dan lintas sektora, termasuk didalamnya cara menyepakati pendjadualan dan tempat pelaksanaan kegiatan upaya puskesmas dengan sasaran dan lintas program/sector terkait Media komunikasi untuk menerima keluhan dan memberi umpan balik keluhan Fasilitasi peran serta masyarakat Penetapan Dokumen eksternal sebagai acuan Monitoring dan evaluasi tiap Upaya

Bab IV Bab V 4.3.1.EP1.

Bab VI

Ket BAB I, III

5.1.1.EP1 BAB II BAB II

5.1.1.EP2 5.1.3.EP1. 6.1.1.EP2 5.4.1.EP1 5.4.1.EP2 6.1.5.EP1 5.7.1.EP1

BAB II BAB II

5.7.2.EP1 4.2.4.EP1 4.2.4.EP2. 5.4.2.EP1.

4.2.6.EP1 4.2.6.EP2 5.1.6.EP1 5.5.1.EP1. 5.5.2.EP1 5.5.3.EP1.

14

Peningkatan kinerja dalam EP6.1.1.EP2 pengelolaan dan pelaksanaan Upaya Puskesmas keterangan: pada kolom ini menyatakan bahwa dokumen tersebut diminta juga dari BAB yang tercantum demikian, salam sukses.. ! untuk pokja ADMEN dan UKP akan dibahas tersendiri nantinya... 1 kecamatan 1 Puskesmas terakreditasi tahun 2019 BISA!

106

SOAL UJIAN KOMPREHENSIF PENDAMPING AKREDITASI PUSKESMAS/FKTP

bagi yang sedang mengikuti pelatihan pendamping Akreditasi Puskesmas. satu hal yang cukup mendebarkan adalah ujian komprehensif yang diadakan panitia pada hari akhir pelatihan . diluar soal ujian pre dan post test.. ketika saya searching di google ternyata tela ada contoh soal di script yang dikirim prov kaltim.. dan ternyata soal ini sangat membantu dalam memahami soal yang akan diujikan.. bagi yang memerlukan silahkan baca soal soal dibawah ini.,. dan selamat latihan.. semoga tahun 2019, 1 kecamatan 1 puskesmas terakreditasi tercapai... amiin.. 1. dimaksud dengan penganturan ruang memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanaan dan kemudahan pemberian pelayanan pada Kriteria 2.1.3 Bab II, adalah : a. b.

Memberikan kemudahan untuk melakukan monotoring pelayanan Memberikan kemudahan dan keamanaan pada penyandang cacat, anak–anak, dan orang usia lanjut dalam melakukan akses terhadap pelayanan c. Tidak bertujuan untuk memberi kemudahan bagi petugas dalam memberi pelayanan d. Untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat 2. a. b. c. d. 3.

Pada kriteria 2.1.4 Bab II disebutkan bahwa prasarana Puskesmas tersedia, terpelihara dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses. Yang dimaksud dengan prasarana klinik adalah : Gedung dan peralatan klinis SDM dan semua sumber daya yang ada di Puskesmas Instalasi air, instalasi listrik, instalasi udara, sarana pengelolaan limbah dan prasarana lain yang dibutuhkan Insinerator, tempat pembuangan limbah sementara, dan penyediaan air minum untuk pasien dan karyawan

a. b. c. d.

Untuk menilai pemenuhan terhadap kriteria 2.2.2 bahwa Tenaga medis, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan persyaratan kompetensi, maka surveyor mencari bukti : Rencana kebutuhan dan pengembangan staf Kejelasan persyaratan kompotensi dan pola ketenangan Adanya orentasi bagi tenaga baru Adanya kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk mengikuti pelatihan

4. a. b. c. d.

Pertimbangan dalam menyusun rencana operasional Puskesmas adalah : Visi, misi, tujuan Puskesmas, rencana lima tahunan dan penilaian kinerja Adanya kerjasama dengan sarana rujukan yang lain Ketersediaan bantuan finansial dan non finansial dari pemerintah Analisis terhadap kepentingan pihak terkait terhadap Puskesmas

5.

Yang dinilai oleh surveyor untuk menentukan nilai pada kriteria 2.3.17 : harus tersedia data dan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputasan adalah : 107

a. b.

Laporan informasi tentang kinerja Tersedianya SOP pengumpulan, penyimpanan dan pencarian kembali data, prosedur pelaporan dan distribusi informasi serta evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolahan data dan informasi c. Informasi tentang proses penyusunan SOP, pendokumentasian, distribusi dan sosialisasi SOP, kajian dan tindak lanjut terhadap SOP d. Adanya informasi tentang hak dan kewajiban pasien 6. a. b. c. d. 7. a. b. c. d. 8. a. b. c. d. 9. a. b. c. d.

Untuk menilai bahwa proses pendaftaran dilaksankan dengan efektif dan efisien pada kriteria 7.1.1, surveyor akan menilai : Tersedianya media cetak tentang jenis pelayanan yang ada di pendaftaran Tersedianya prosedur dan bagan alur pendaftaran yang dipahami oleh petugas dan pasien Tersedianya informasi tentang hak dan kewajiban pasien Tersedianya informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan lain Untuk menilai bahwa Puskesmas memperhatikan Hak dan kewajiban pasien, maka dilakukan penilaian terhadap : Klinik memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien selama proses pendaftaran dengan cara dan bahasa yang dipahami oleh pasien yang juga dipahami dan diperhatikan oleh petugas Memberikan keluasaan pada pasien dan keluaraga untuk meminta obat yang dibutuhkan Memberikan semua yang diminta pasien untuk memberikan kepuasan pasien terhadap pelayanan klinis Klinik memberikan pelayanan pada perserta JKN sesuai dengan hak kepesertaan Inti dari Bab 7 pada standar akreditasi Puskesmas adalah : Pasien barpartisifasi dalam proses pelayanan klinis Kesinambungan pelayanan klinis Pelayanan klinis harus dipandu oleh standar yang ideal Peran serta praktisi klinis dalam perbaikan mutu dan keselamatan Persetujuan tindakan medik (informed consent) diminta sebelum pelaksanaan tindakan bagi yang membutuhkan persetujuan tindakan medik (kriteria 7,4,4) : Persetujuan tindakan medik merupakan salah satu cara melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan yang akan diterima Dibuat untuk semua tindakan klinis yang akan dilakukan Tidak boleh dilakukan secara lisan Tidak wajib didokumentasikan

10. Pelaksanaan layanan klinis sesuai dengan kriteria 7.6.1 : pedoman pelayanan dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan layanan klinis, yang dinilai oleh surveyor adalah : a. Ketersediaan pedoman dan prosedur pelayanan klinis yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan layanan b. Layanan klinis dilakukan oleh tenaga yang kompeten mengacu pada rencana asuahan yang disusun c. Layanan klinis dimonitor oleh staf yang kompeten d. Tersedianya kebijakan dan prosedur untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu 11. Untuk membutikan bahwa kriteria 8.1.1. bahwa pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh petugas yang kompeten maka surveyor memeriksa : a. Jenis – jenis pemeriksaan laboratorium yang tersedia 108

b.

Adanya bukti kesesuaian hasil laboratorium yang ada di Puskesmas dengan laboratorium lain c. Adanya bukti dilakukan pemantaban mutu eksternal d. Adanya bukti pelatihan pada petugas laboratorium dan pemberian tugas sesuai dengan latihan yang diikuti dan pengalaman kerja 12. Kebijakan dan prosedur spesifik untuk setiap jenis pemeriksaan laboratorium pada kriteria 8.1.2 dalam pelayanan laboratorium mewajibkan Puskesmas untuk : a. Untuk setiap jenis pemeriksaan laboratorium dipandu oleh kebijakan dan prosedur spesifik b. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium dilaporkan kepada Pimpinan Puskesmas bila tidak sesuai c. Mewajibkan Puskesmas untuk meyediakan reagensia esensial sesuai jenis pelayanan d. Mewajibkan Puskesmas untuk memonitor penggunaan reagensia esensial 13. Pelayanan obat di Puskesmas, sesuai dengan persyaratan pada standar akreditasi, maka pelayanan obat harus : a. Menyediakan berbagai jenis obat sesuai dengan kebutuhan, dan tersedia dalam jumlah yang memadai b. Puskesmas tidak diwajibkan mempunyai tenaga apoteker yang berSIPA c. Pelayanan obat tersebut hanya boleh melayani Puskesmas tersebut d. Tidak harus disusun pola ketenagaan 14. Jika Puskesmas rawat inap tidak mempunyai pelayanan radioagnostik maka pada elemen penilaian untuk standar tentang pelayanan radiodiagnostik dinilai dengan nilai : a. Semua EP dinilai 10 b. Semua EP dinilai 5 c. Semua EP dinilai 0 d. Tidak dilakukan penilaian tentang EP pada standar tersebut 15. Untuk menilai bahwa rekam medis dikelola dengan baik, maka surveyor menelusur : a. Ketersediaan kebijakan dan prosedur yang menjadi pedoman pelayanan rekam medis dan pelaksanaannya b. Adanya kebijakan pemanfaatan informasi rekam medis untuk penelitian dan pengembangan c. Adanya kebijakan pemanfaatan informasi rekam medis untuk klaim pasien JKN d. Kejelasan prosedur pemanfaatan rekam medis 16. Untuk mengendalikan bahan dan limbah berbahaya, maka yang harus dilakukan oleh Puskesmas adalah : a. Memeriksa sanitasi dan pembuangan limbah yang dihasilkan oleh Puskesmas b. Memeriksa kondisi fisik klinik dan sarana pembuangan limbah secara periodik c. Adanya kebijakan dan prosedur inspeksi pembuangan limbah, melakukan analisis, dan menyusun serta melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil analisis d. Inventarisasi bahan dan limbah berbahaya, penanganan, penyimpanan dan penggunaan serta pelaporan bila terjadi insiden, dan pembuangan limbah berbahaya dengan benar

17. Untuk menilai proses kredensial tenaga klinis dilakukan dengan cara memeriksa : a. Adanya uraian tugas yang jelas pada semua tenaga klinis yang ada sebagai bukti pelaksanaan kredensial 109

b.

Adanya Pencatatan data kepegawaian tenaga klinis yang lengkap sebagai salah satu kegiatan kredensial c. Adanya kebijakan dan prosedur kredensial yang meliputi penilaian kompetensi petugas klinis, dan upaya untuk peningkatan kompetensi dalam memenuhi kecukupan kebutuhan tenaga klinis d. Pelayanan klinis hanya diberikan oleh petugas klinis yang berijin 18. Pengukuran mutu layanan klinis yang dipersyaratkan pada standar akreditasi Bab IX meliputi : a. Kinerja semua unit kerja di Puskesmas b. Penilaian pasien terhadap pelayanan klinis, penilaian terhadap asuhan klinis, dan penilaian terhadap pelayanan penunjang diagnosis c. Kinerja penerapan manajemen risiko d. Adanya tim mutu dan keselamatan pasien yang ditetapkan melalui keputusan kepala klinik 19. Untuk membuktikan bahwa tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien berfungsi dengan baik, maka surveyor akan menilai : a. Adanya bukti pembentukan tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien b. Adanya monitoring kinerja oleh tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang mewajibkan semua unit untuk menindaklanjuti sesuai proses PDCA c. Tim mutu dan keselamatan pasien yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas menyusun rencana, melaksanakan, dan melakukan monitoring program kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien d. Tim mutu dan keselamatan pasien memastikan proses penyusunan SOP dilakukan disemua unit pelayanan yang terkait dengan pelayanan klinis yang ada di Puskesmas 20. Bentuk partisipasi tenaga klinis dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien ditunjukkan dalam bentuk : a. Monitoring kinerja setiap tenaga klinis dalam memberikan pelayanan klinis b. Penyusunan, pengumpulan, analisis dan tidak lanjut terhadap pencapaian indicator klinis c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana kerja tahunan Puskesmas d. Menyampaikan kritik terhadap tim mutu dan keselamatan pasien dalam melaksanakan program mutu dan keselamatan pasien 21. Kriteria 4. 1. 2. Elemen penilaian hasil identifikasi digunakan untuk perbaikan rencana dan / atau pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas, dokumen yang disiapkan adalah : a. SOP dan SK Penerapan, b. Konsep dasar UKM Puskesmas, c. Hasil analisis hasil identifikasi, d. Bukti perbaikan rencana pelaksanaan UKM Puskesmas 22. Kriteria 3 Jadwal dan pelaksanaan kegiatan diinformasikan kepada sasaran, criteria 4.2.1. materi telusur yang disiapkan adalah: a. Pelaksanaan Kegiatan UKM Puskesmas, b. Informasi tentang jadwal kegiatan UKM Puskesmas, c. Analisis kegiatan UKM Puskesmas, d. Rencana tindak lanjut kegiatan UKM Puskesmas. 23. Elemen penilaian 1, penanggung-Jawab dan pelaksana UKM Puskesmas memastikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mudah diakses oleh masyarakat, criteria 4.2.3. dokumen yang dipersiapkan di Puskesmas adalah: a. Dokumen pertemuan, 110

b. c. d.

Jadwal pelaksanaan kegiatan Upaya Puskesmas, Perubahan tempat kegiatan, Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas.

24. Dasar penetapan indicator dan target pencapaian kinerja UKM Puskesmas adalah: a. Indikator dan target dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, b. Indikator dan target kesepakatan Puskesmas, c. Indikator dan target dari Dinas Kesehatan Provinsi, d. Standar dari kementerian kesehatan. 25. Yang tidak dituangkan kedalam kerangka acuan program kriteria 5.1.3. elemen penilaian 1 ada kejelasan tujuan, sasaran, dan tatanilai yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas adalah: a. Tujuan, b. Sasaran, c. Tata nilai, d. Misi Program/UKM Puskesmas. 26. Materi telusur kriteria 5.2.2. elemen penilaian kepala Puskesmas, penanggungjawab UKM Puskesmas, membahas hasil kajian kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan dan harapan masyarakat, dan hasil kegiatan kebutuhan dan harapan sasaran program dalam penyusunan rencana usulan kegiatan (RUK) adalah: a. Data hasil kajian, b. Hasil analisis data, c. Rencana tindak lanjut, d. Hasil kajian, notulen dan presentasi. 27. Periode kajian ulang terghadap uraian tugas ditetapkan oleh kepala Puskesmas pada kriteria 5.3.3. dokumen yang dipersiapakan: a. SK dan SOP tentang kajian ulang uraian tugas, b. Daftar hasil pertemuan, c. Instrumenkajian banding, d. Hasil pembahasan kajian ulang uraian tugas. 28. Elemen penilaian 4 peran lintas program dan lintas sektoral didokumentasikan dalam kerangka acuan, Kriteria 5.4.1. dokumen yang dipersiapkan adalah : a. Sop Lintas sektoral dan lintas program, b. Kerangka acuan UKM Puskesmas, c. Rekaman kegiatan lintas program dan sektoral, d. SK pemberlakuan SOP. 29. Materi telusur pada elemen 1. Kepada Puskesmas dan Penanggungjawab UKM Puskesmas melakukan monitoring sesuai dengan prosedur yang ditetapkan criteria 5. 6. 1. adalah : a. Rencana monitoring b. Pelaksanaan monitoring, c. Hasil monitoring, d. Evalusi dampak dari hasil monitoring. 30. Elemen penilaian 4. Hasil kajian dan tindak lanjut didokomentasikan dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. Kriteria 5. 6. 2. adalah : a. Dokumen hasil kajian, b. Rencana tindak lanjut, c. Bukti tindak lanjut, d. Hasil analisis. 111

31. Kriteria 3. Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti, didokumentasikan, dan dilaporkan, kriteria 5. 6. 3. adalah : a. Hasil penilaian, b. Hasil tindak lanjut, c. Bukti proses penilaian kinerja, d. Bukti tindak lanjut laporan ke dinas kesehatan kabupaten / kota, 32. Puskesmas rawat inap pelayanan 24 jam, tidak melakukan program PONED nilainya adalah : a. Nilai 0, b. Nilai 5, c. Nilai 10, d. Tidak termasuk didalam penilaian. 33. Kriteria 6. 1. 10. Pada elemen penilaian 4, pelaksanaan penanganan kasus TB sesuai dengan prosedur, dokumen yang dipersiapkan di puskesmas adalah : a. Laporan pelaksanaan strategi DOTS, b. SOP strategis DOTS, c. Kerangka acuan strategi DOTS, d. Rekapan bulanan. 34. Untuk melakukan penilaian bahwa pemeliharaan sarana dan peralatan di Puskesmas dilaksanakan dengan jelas dan akurat, maka surveyor akan menelusur : a. Proses pencatatan dan pelaporan barang inventaris b. Kebersihan dari peralatan yang tersedia c. Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan d. Lapoeran kerusakan alat 35. jika sebagian dari kegiatan dikontrakan pada pihak ketiga, agar memenuhi standar akreditasi 2. 5. 2. Maka Puskesmas harus : a. Memastikan siapa penanggung jawab untuk melakukan evaluasi dokumen kontrak dengan pihak ketiga b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pihak ketiga sesuai dengan indicator dan standar kenerja yang ditetapkan c. Kepala puskesmas berkewajiban untuk melakukan monitoring pihak ketiga bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota d. Kontrak pihak ketiga hanya boleh dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota 36. Pada kriteria 1. 3. 1. Kinerja Puskesmas dianalisisuntuk perbaikan. Evaluasi terhadap kinerja dilakukan dengan cara : a. Audit eksternal b. Adanya indicator yang jelas ditetapkan untuk penilaian kinerja, dilaksnakan dianalisis, dan ditindaklanjuti c. Indikator kinerja yang disusun berdasarkan audit internal digunakan untuk menyusun perencanaan d. Indikator yang disusun tidak diutamakan untuk penilaian efektifitas dan efisien penyelenggaraan Puskesmas. 37. Perencanaan Puskesmas pada kriteria 1. 1. 1. Disusun berdasarkan : a. Penilaian kinerja UKM Puskesmas b. Analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan sektor terkait yang bersifat komprehensif c. Peluang pengembangan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi d. Pertimbangan kemudahan aksess terhadap pelayanan klinis 38. Pada kriteria 1. 2. 6. Respons terhadap keluhan / umpan balik pelanggan diwujudkan dalam : 112

a.

Mengumpan balikkan secara langsung keluhan / umpan balik kepada penanggung jawab yang terkait b. Analisis dan tindak lanjut dalam bentuk upaya perbaikan yang diinformasikan kepada pengguna pelayanan c. Menyampaikan keluhan kepada Kepala Puskesmas untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota atau Kepala Bidangdi Dinas Kehatan d. Analisis dan tindak lanjut tidak perlu diinformasikan kepada pengguna, yang penting adalah adanya perbaikan sesuai dengan keluhan / umpan balik yang disampaikan 39. Pemberdayaan pengguna Puskesmas pada kriteria 3. 1. 5. Dilakukan melalui mekanisme : a. Mewajibkan setiap penanggung jawab untuk melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat b. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan Puskesmas, survey masyarakat desa, dan forum-forum pemberdayaan masyarakat c. Analisis Kesehatan Masyarakat ( Community Health Analysis ) d. Konsultasi dengan lintas sektor di Kecamatan 40. Kajibanding pada kriteria 3. 1. 7 : a. Wajib difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota b. Bila dilakukan harus direncanakan dengan baik, dianalisis, ditindaklanjut, dan dievaluasi pelaksanaaannya c. Kegiatan kajibanding dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing penanggung jawab UKM Puskesmas d. Hasil kajibanding harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota SOAL URAIAN Saudara bersama tim mendapat tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota untuk melakukan pendamping persiapan akreditasi di sebuah Puskesmas . Bagaimana saudara akan mempersiapkan Puskesmas tersebut sampai Puskesmas tersebut layak untuk diajukan penilaian akreditas. Uraian jawaban saudara 2. Setelah saudara melakukan pendamping selama 7 bulan apa yang akan saudara lakukan untuk menilai kelayakan Puskesmas tersebut untuk diajukan dalam survey akreditasi oleh lembaga akreditasi. 3. Jelaskam apa yang saudara lakukan sebagai pendamping untuk mendampingi Puskesmas menjelang hari penilaian akreditasi oleh Komisi Akreditasi FKTP 4. Jelaskan pendekaytan dalam pendamping jika sistem balum tertata atau belum berjalan denga baik. 1.

Dalam upaya senantiasa mengembangkan Puskesmas, Manajemen Puskesmas Banda Sakti mengembangkan Visi dan Misi yang menggambarkan harapan dan cita-citaPuskesmas yang akan diwujudkan dan yang ingin dicapai serta jadi pedoman bagiPuskesmas dalam mengemban misinya sebagai aset Pemko Lhokseumawe. VISI 113

MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERPRILAKU SEHAT MISI Pemberdayaan dan Pergerakan Masyarakat. Menggalang Kemitraan. Meningkatkan Kualitas Pelayanan. Meningkatkan Upaya Promosi. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Potensial. Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian. Menuju Masyarakat Sehat dan Sejahtera.

MOTTO ANDA SEHAT KAMI SENANG Diposkan oleh puskesmas bandasakti di 02.41

Tugas, fungsi dan wewenang Puskesmas DEFINISI, PRINSIP PENYELENGGARAAN,TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PUSKESMAS (Permenkes No.75 Tahun 2014 TTg Pusat Kesehatan Masyarakat)

DEFINISI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran Keluarga, Kelompok dan Masyarakat. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan Kesehatan Perseorangan. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik Vertikal maupun Horisontal. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem. 114

PRINSIP PENYELENGGARAAN PUSKESMAS Prinsip penyelenggaraan puskesmas meliputi: a) Paradigma Sehat b) Pertanggungjawaban wilayah c) Kemandirian Masyarakat d) Pemerataan e) Teknologi tepat guna; dan f) Keterpaduan dan Kesinambungan

TUGAS PUSKESMAS Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan Sehat.

FUNGSI PUSKESMAS Dalam melaksanakan tugas, Puskesmas menyelenggarakan Fungsinya: a)Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya b)Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya

WEWENANG PUSKESMAS Dalam menyelenggarakan fungsi UKM, Puskesmas berwenang untuk: a) Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan b) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan c) Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan d) Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait e) Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat f)Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas g) Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan h)Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses mutu dan cakupan Pelayanan Kesehatan i)Memberikan rekomendasi  terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Penanggulangan Penyakit. Dalam menyelenggarakan fungsi UKP, Puskesmas berwenang untuk: a)Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar secara Komprehensif, berkesinambungan dan bermutu b)Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif c)Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat d)Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, 115

petugas dan pengunjung e)Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi f) Melaksanakan Rekam Medis g)Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan h)Melaksanakan peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan i) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya j) Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Program dan Kinerja Puskesmas Program Pokok Puskesmas 1. PROMOSI KESEHATAN 1. Pengembangan Desa Siaga 2. Pemberdayaan Dalam PHBS 3. Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2. KESEHATAN LINGKUNGAN 1. Penyehatan Air 2. Penyehatan Makanan dan Minuman 3. Penyehatan Perumahan dan Sanitasi Dasar 4. Pembinaan Tempat-Tempat Umum (TTU) 5. Pelayanan Klinik Sanitasi 6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 3. UPAYA PERBAIKAN GIZI 1. Pelayanan Gizi Masyarakat 2. Penanganan Gangguan Gizi 3. Pemantauan Status Gizi 4. KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK BALITA, REMAJA DAN KELUARGA BERENCANA 1. Kesehatan Ibu 2. Kesehatan Bayi 3. Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja 4. Pelayanan Keluarga Berencana 5. UPAYA PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR 1. Penyakit Diare 2. Penyakit ISPA 3. Penyakit Kusta 4. Penyakit TB Paru 5. Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS 6. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) 7. Pelayanan Imunisasi 8. Pengamatan Penyakit (Survelence Epidemiologi) 6. PENGOBATAN 1. Pengobatan  Visit Rate  Contact Rate 2. Pemeriksaan Laboratorium Program Pengembangan Puskesmas 1. 2. 3. 4. 5.

Upaya Kesehatan Usia Lanjut Upaya Kesehatan Mata Upaya Kesehatan Telinga Upaya Kesehatan Jiwa Upaya Kesehatan Olah Raga 116

6. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Gigi 7. Bina Kesehatan Tradisional 8. Bina Kesehatan Kerja 9. Pemberdayaan Masyarakat Dalam PHBS 10. Pengembangan UKBM  Bina Poskesdes  Upaya Kesehatan Kerja (UKK) 11. Program Gizi  Kunjungan Pojok Gizi

Program Pengembangan Program Pengembangan Puskesmas 1. Upaya Kesehatan Usia Lanjut 2. Upaya Kesehatan Mata 3. Upaya Kesehatan Telinga 4. Upaya Kesehatan Jiwa 5. Upaya Kesehatan Olah Raga 6. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Gigi 7. Bina Kesehatan Tradisional 8. Bina Kesehatan Kerja 9. Pemberdayaan Masyarakat Dalam PHBS 10. Pengembangan UKBM  Bina Poskesdes  Upaya Kesehatan Kerja (UKK) 11. Program Gizi  Kunjungan Pojok Gizi Berikut salah satu resep untuk mengencangkan, menghaluskan dan melemaskan kulit, insya Allah : Bahan : 1. Kuning telur ayam kampung 1 butir 2. Minyak zaitun secukupnya 3. Jeruk nipis 1 buah

Cara penggunaan : Semua bahan dicampur lalu diaduk sampai rata. Kemudian dioleskan pada wajah sampai rata dan transparan, lalu biarkan sampai kering. Setelah itu, bersihkan dengan air hangat dan bilas dengan air dingin. Gunakan resep ini minimal 2 kali sebulan.

117

Program Inovatif Program Inovatif Posbindu Karyawan 118

Tujuan : Memantau dan meningkatkan derajat kesehatan karyawan Bentuk : Pemeriksaan karyawan, meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah, kadar hemoglobin, kadar gula darah, pemeriksaan lanjutan dan penanganan bagi karyawan yang terindikasi penyakit tertentu. Sedekah Sehat Tujuan : Pengelolaan sedekah dari karyawan bagi kegiatan kemanusiaan, sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) Puskesmas Mlati II Bentuk : Pembiayaan pasien Puskesmas Mlati II yang tidak mampu namun tidak memiliki jaminan kesehatan, serta untuk kegiatan renovasi mushola. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendampingan Keluarga dan Optimalisasi Potensi Perikanan dalam Penanggulangan Masalah Gizi Balita Tujuan : Penanggulangan masalah gizi balita Bentuk : Pelatihan kader pendamping oleh petugas gizi, sanitarian & psikolog Pendampingan keluarga dengan masalah balita gizi kurang dan buruk Penyuluhan gizi bekerjasama dengan BP3K PMT balita gizi kurang & buruk dengan olahan ikan PMT penyuluhan olahan ikan di Posyandu Go Green Tujuan : Mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan Bentuk : Pengelolaan kompos, penghijauan di lingkungan Puskesmas Mlati II, pemilahan sampah, penggunaan kembali barang-barang bekas PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015

1.

INOVATIF PUSKESMAS

PRINGSEWU

GEBYAR ANC TERPADU Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar adanya kematian maternal sebanyak 3 orang pada awal tahun 2013, setelah dianalisa dengan melakukan AMP ternyata didapat hasil cakupan tingginya kasus kematian ibu yang kaitan dengan cakupan resti bumilnya rendah. Kemudian Puskesmas Pringsewu melakukan GEBYAR ANC TERPADU, dimana kegiatan ini bekerja sama dengan dokter OBGYN sebagai konsulen. Dari hasil kegiatan tersebut ternyata banyak resiko tinggi kehamilan yang ter-cover,sehingga mempunyai daya ungkit yang cukup tinggi terhadap cakupan resiko tinggi kehamilan,walaupun oleh tenaga kesehatan dan kasus kematian dapat menurun pada tahun 2014. Tujuan dari Gebyar ANC Terpadu adalah :

1. 2.

Ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal 10T dengan melibatkan Program lain seperti KB, Laboratorium, Gizi, Kesehatan Gigi, Imunisasi dengan skreening 5T, Skreening HIV/AIDS melalui VCT dan PICT. Ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di Bidan Praktek Swasta akan kontak dengan Puskesmas dan tercoverdalam cakupan Kegiatan KIA. Dengan Gebyar ANC Terpadu, peran serta masyarakat dilibatkan dengan membentuk Tim Peduli KIA melalui Keputusan camat Pringsewu Nomor.440/194.A/III.01/2014 Tentang Tim Peduli KIA Kecamatan Pringsewu, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta balita sehingga mau memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yg ada untuk membantu dalam percepatan penurunan AKI dan AKB.

119

Kegiatan ini dilakukan untuk mengungkit cakupan resiko tinggi pada ibu hamil yang dilakukan oleh masyarakat melalui kader team peduli KIA di TK Dusun/lingkungan, kemudian ke tingkat kelurahan/pekon yang dilaporkan hasilnya ke Bidan desa masing-masing. Adapun tugas dan fungsi dari Tim Peduli KIA meliputi : 1. 2. 3.

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta balita sehingga mau memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yg ada. Menginventarisir Ibu Hamil yang ada di wilayahnya, lalu melaporkan secara rutin ke Bidan Desa. Mengawasi dan memantau kesehatan ibu hamil dengan faktor resiko kehamilan di wilayahnya sehingga membantu mengurangi angka kesakitan dan kematian pada Ibu dan Bayi.

2.

PROGRAM PENGELOLAAN RESIKO KEHAMILAN (PROLASIH)

Prolasih merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas Pringsewu dalam rangka menunjang Program MDG’s 4 dan 5 dengan strategi : 1. 2. 3.

Peningkatan cakupan, kualitas pelayanan kesehatan Ibu baik pada saat kehamilan, persalinan, nifas serta masa tenggang. Melibatkan peran serta dari pemerintah dan swasta dalam meningkat upaya pelayanan kesehatan pada ibu baik pada sarana Bidan Praktek Swasta, Klinik, Rumah Sakit Umum juga dengan lintas sector. Melakukan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dengan menggunakan “Kartu PUDJI”, Tim Peduli KIA dan P4K. PROLASIH merupakan suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan Ibu Hamil, Fasilitas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas Pringsewu dan Bidan Desa dengan Konsulen Dokter Spesialis Kebidanan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi Ibu hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Wanita Usia Subur (WUS) dengan faktor Resiko untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. PROLASIH merupakan sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan Kader Kesehatan di Pekon/Kelurahan. Tahun 2015 Puskesmas Pringsewu melakukan modifikasi Kartu Skore “POEDJI ROCHYATI”, kartu tersebut sebagai panduan dan untuk mempermudah Tim Peduli KIA melakukan Skreening Resiko Tinggi pada Ibu hamil. Tujuan dari Program ini adalah Mendorong Ibu hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Wanita Usia Subur (WUS) dengan faktor Resiko mencapai kualitas hidup optimal dengan indikator 100% sasaran yang ada ter-cover dalam pelayanan PROLASIH sehingga dapat mencegah dan mengurangi angka kesakitan dan kematian yang terjadi pada masa kehamilan, bersalin dan nifas. Bentuk pelaksanaan dalam Kegiatan Prolasih merupakan keterpaduan antara semua program yang berkaitan dalam menurunkan angka Kematian dan Kesakitan Pada Ibu dan Bayi yang melibatkan Program KIA, KB, Laboratorium, Gizi, Kesehatan Gigi, Imunisasi dengan skreening 5T, Skreening HIV/AIDS melalui VCT dan PICT yang dilakukan pada Ibu hamil beresiko serta dilakukan Kunjungan Rumah dengan melibatkan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat. Pelayanan yang komprehensif pada ibu hamil beresiko dimulai dengan dibentuknya Klub Prolasih yang beranggotakan WUS Pasca Hamil beresiko dan Ibu Hamil beresiko Tinggi, dengan memberikan pelayanan yang terdiri dari :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Konsultasi Medis dan pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan Peserta Klub Prolasih. Kontrak Perencanaan Alat Kontrasepsi pasca Persalinan dengan menggunakan MKJP, dengan tujuan Merencanakan dan menunda kehamilan selanjutnya sesuai dengan kondisi ibu. Edukasi Kelompok Peserta Prolasih dapat dilakukan oleh tenaga Profesional dalam hal ini Dokter Spesialis, Dokter Umum, Bidan, Konselor HIV/AIDS maupun oleh Anggota Klub. Senam Ibu Hamil Reminder melalui SMS Gateway Home Visit / Home Care dengan melibatkan Tim SIAGA KIA yang dikenal dengan dengan nama TIM JAMILAH (Tim Jemput Antar Ibu Hamil Bersalin Bermasalah) Follow Up Care

3. Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS)

120

PROLANIS adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan Peserta, Fasilitas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas Pringsewu dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Tujuan dari Program ini adalah Mendorong peserta penyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal dengan indikator 75% peserta terdaftar yang berkunjung di Puskesmas Pringsewu memiliki hasil “baik” pada pemeriksaan spesifik terhadap 9 jenis penyakit kronis yang terdiri dari penyakit DM Tipe 2, Hipertensi, Ashma, Penyakit Jantung, Stroke, Epilepsi, LUPUS, Skizofrenia dan PPOK sesuai Panduan Klinis terkait sehingga dapat mencegah timbulnya komplikasi penyakit. Bentuk pelaksanaan dalam Kegiatan Prolanis meliputi : 1. 2. 3.

4.

5.

6.

Konsultasi Medis Peserta Prolanis. Senam Prolanis Edukasi Kelompok Peserta Prolanis, merupakan Edukasi Klub Risti (Klub Prolanis) adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan dalam upaya memulihkan penyakit dan mencegah timbulnya kembali penyakit serta meningkatkan status kesehatan bagi peserta PROLANIS Reminder melalui SMS Gateway, merupakan Reminder adalah kegiatan untuk memotivasi peserta untuk melakukan kunjungan rutin kepada Puskesmas Pringsewu melalui pengingatan jadwal konsultasi dan pengambilan Obat. Home Visit / Home Care; Home Visit / Home care adalah kegiatan pelayanan kunjungan ke rumah Peserta PROLANIS untuk pemberian informasi/edukasi kesehatan diri dan lingkungan bagi peserta PROLANIS dan keluarga. Program Rujuk Balik (PRB), merupakan salah satu kegiatan Prolanis yang sudah dilakukan di Puskesmas Pringsewu. Pelayanan Rujuk balik adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita di Fasilitas Kesehatan atas rekomendasi/rujukan dari Dokter Spesialis/Sub Spesialis yang merawat. Pelayanan Program Rujuk Balik adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di Puskesmas Pringsewu atas rekomendasi/rujukan dari Dokter Spesialis/Sub Spesialis yang merawat.

INOVASI UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN IBU HAMIL DAN MELAHIRKAN DI PROBOLINGGO, PACITAN, DAN LUMAJANG Inovasi untuk Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan di Probolinggo, Pacitan, dan Lumajang

Sebagai bagian dari Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur (JIPPJATIM) dan tujuan secara keseluruhan untuk saling belajar guna meningkatkan pelayanan publik, ‘boot camp’ atau pelatihan inovasi pelayanan publik dilaksanakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengembangkan solusi untuk masalah yang paling mendesak dengan menggunakan masukan dari masyarakat. Pelatihan ini diselenggarakan oleh program TRANSFORMASI[1] bekerjasama dengan Pulse Lab Jakarta. Pelatihan dilaksanakan di Hotel Paseban Sena, Puskesmas Kanigaran, dan Puskesmas Pembantu Curah Grinting di Kota Probolinggo pada tanggal 29 Sept – 1 October 2015. Berbagai elemen pemangku terkait mengikuti pelatihan ini, antara lain: staf dari Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Pacitan, dan Lumajang; anggota forum multi-stakeholder; Kepala Puskesmas, bidan, dan kader dari Puskesmas Kanigaran (Kota Probolinggo), Puskesmas Tegalsiwalan (Kabupaten Probolinggo), Puskesmas Donorojo (Kab. Pacitan), dan Puskemas Tempeh (Kab. Lumajang); serta Biro Organisasi dan Biro Kerjasama Sekreatriat Daerah Provinsi Jawa Timur. Keterlibatan Kabupaten dan Kota Probolinggo, Pacitan, dan Lumajang dalam pelatihan ini sangat penting terutama mengingat semua daerah tersebut mempunyai Angka Kematian Ibu (AKI) yang relatif tinggi. Daerahdaerah ini masih berusaha mencari solusi untuk mengurangi AKI tersebut, dan keikutsertaan dalam pelatihan ini dinilai merupakan salah satu cara untuk menghasilkan solusi yang tepat dan sesuai.

121

Boot camp ini mendukung pemerintah daerah melalui pengembangan model solusi inovatif bagi peningkatan pelayanan publik. Proses yang dijalankan selama pelatihan mendorong para penyedia layanan publik untuk berpikir secara berbeda tentang pelayanan yang mereka berikan, serta bersedia menerima masukan dan saran dari para pengguna layanan untuk dapat meningkatkan pelayanannya.

Langkah–langkah kegiatan pelatihan dengan metode Boot camp:

1. Perkenalan peserta lokakarya, pengenalan proses berpikir rekacipta (design thinking) dan inspirasi inovasi kesehatan ibu

2. Terbagi ke dalam empat tim (Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, dan Kab. Pacitan), para peserta belajar dari cerita masyarakat dan mendefinisikan pertanyaan dari pengguna layanan kesehatan.

122

3. Melaksanakan wawancara dengan pengguna layanan (ibu hamil)

4. Menganalisa temuan dan memutuskan pertanyaan kunci bersama-sama

123

5. Curah pendapat (brainstorming) untuk menemukan solusi

6. Menyiapkan purwarupa secara partisipatif

124

7. Uji coba purwarupa dengan menghadirkan ibu hamil yang telah diwawancarai untuk mengkonfirmasi apakah purwarupa tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan mereka

8. Ulasan/ umpan balik antar tim

125

Hasil Bootcamp: Purwarupa yang dikembangkan:

1. Kota Probolinggo – Meningkatkan hasil penyediaan informasi kepada ibu hamil melalui permainan edukatif. a.

Mainan ular tangga untuk kelas ibu hamil (terutama untuk kehamilan berisiko tinggi)

b. Kartu jodoh untuk kelas ibu hamil

2. Kab Pacitan

126



Meningkatkan hasil penyediaan informasi kepada ibu hamil melalui permainan edukatif (online)



Menyediakanbidandengan alat yang tepatuntuk memberikaninformasi mengenai kehamilanberisiko (melalui app bidan CANTIK – cerdas, handal, simpatik)

a.

Aplikasi bidan CANTIK

b. Aplikasi perencanaan persalinan aman bagi ibu hamil (bumil)

3. Kab Lumajang – Menyediakan dukungan untuk ibu hamil (bumil) di beberapa instansi pemerintah melalui pendampingan berjenjang a.

Pendampingan berjenjang

127

4. Kab Probolinggo – Membuat Ibu Hamil merasa aman dan tenang selama kehamilan ( setelah pengalaman negatif/trauma) a.

Pelayanan kesehatan yang menyenangkan melalui kartu ucapan selamat atas kehamilan dan kelahiran, pesan singkat (SMS) ‚breaking news, stiker dan sertifikat ASI eksklusif, serta pembagian bibit tanaman katuk untuk memperlancar ASI.

Langkah selanjutnya

Pada akhir bootcamp, masing-masing tim menyetujui purwarupa yang akan dilaksanakan. GIZ dan Pulse Lab akan bertindak sebagai mentor selama proses pelaksanaan serta mendukung identifikasi tenaga ahli, di mana GIZ akan menyediakan dukungan finansial untuk memulai kegiatan jika diperlukan, dengan persyaratan adanaya komitmen yang kuat dari pemerintah setempat.

128

[1] Program TRANSFORMASI adalah program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman, dilaksanakan oleh Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Tiga Program Unggulan Puskesmas Kasihan 1 Bantul Upaya Turunkan AKI Kamis, 21 Mei 201502:29 pm

Reporter Juliyah

Ditayangkan Gusti Andry

Jakarta, InfoPublik - Puskesmas Kasihan 1, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul DI Yogyakarta, melakukan berbagai inovasi untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB) dan meningkatkan pemberian ASI ekslusif bagi bayi 0-6 bulan lewat tiga program yaitu Kekep Ibu, Wakol Kakek dan Wakol Buhares. "Ibu hamil berisiko sangat tinggi mengalami gangguan kesehatan dan kematian, inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif juga rendah di wilayah ini maka dibuatlah inovasi -inovasi diantaranya lewat tiga program," kata Kepala Puskesmas Kasihan I Bantul, DI Yogyakarta dr. Bambang Sulistriyanto saat menerima kunjungan rombongan Media Massa dari Kementerian Kesehatan RI di DI Yogyakarta, Kamis (21/5). Ia menjelaskan, program Kekep Ibu (sayang ibu) adalah pertemuan yang dilaksanakan secara rutin 2 Minggu sekali atau setidaknya sebulan sekali termasuk kunjungan rumah untuk saling bertukar pengalaman, berdiskusi dan saling memberikan dukungan terkait kesehatan ibu dan anak, kehamilan, menyusui dan gizi. "Program ini dilakukan sejak 2011, untuk mendukung progran Kemkes dan sesuai program prioritas Pemda Bantul untuk menurunkan AKI dan AKB," ungkapnya. Pesertanya adalah ibu hamil, ibu bayi 0-6 bulan dan ibu dari anak usia 6-23 bulan dengan dipandu motivator ASI yang dibina oleh konselor ASI dari puskesmas. Selain itu, dibentuknya program Wakol KAKEK (Kehamilan Kurang Enzim Kronik) untuk memutus rantai gizi buruk pada ibu hamil yang cenderung melahirkan bayi berat badan lahir rendah yang dapat berlanjut pada gizi buruk. Kegiatan Wakoel Kakek diantaranya pemeriksaan di puskesmas, pemeriksaan ANC KEK, pemeriksaan laboratorium Hb, Goldar, Protein Urine, GDS, HBsAg dan HIV, selain itu juga dilakukan pemantauan di rumah dilakukan motivator melalui Kekep Ibu, pemberian makanan tambahan PMT selama 180 hari. Adapun program kolaborasi ibu hamil berisiko (wakol buhares) merupakan program inovasi di 2015 yang dilatarbelakangi oleh kasus-kasus berisiko pada ibu hamil yang membutuhkan penanganan, seperti Diabetes Militus, Hipertensi, Anemia. Pemeriksaan Bumil dilakukan setiap Senin dan Kamis termasuk pemeriksaan laboratorium, konsultasi dokter umum dan pemeriksaan dokter gigi setiap Kamis Minggu ke 4, konsultasi gizi, Kesehatan lingkungan, Fisioterapi juga pemeriksaan VCT. Bagikan 1.306 Kali

BERITA TERKAIT PROGRAM INOVATIF GERAKAN MASYARAKAT SEHAT ( GEMAS ) Kamis, Januari 08, 2015

No comments

129

Salah satu Program inovatif UPT. Puskesmas Sumberraji yaitu Program Gemas ( Gerakan Masyarakat Sehat ) . Program ini merupakan kegiatan Taman Posyandu yang telah dimodifikasi dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga mempunyai banyak nilai tambah tidak hanya bagi balita sasaran, namun juga seluruh masyarakat. Gerakan ini dilaksanakan bersamaan dengan hari buka Posyandu dimana masyarakat diajak, dimotivasi dan digerakkan untuk lebih mengenal dan memahami masalah Kesehatan, KB, Pendidikan ( khususnya anak balita ) dan lainnya. Sasarannya adalah Balita, Ibu Balita, Lansia, dan seluruh masyarakat pengunjung Posyandu. Bentuk kegiatan berupa perpaduan dari pelaksanaan Taman Posyandu, Posyandu Lansia, Pelayanan Kesehatan Dasar, Penyuluhan dan hiburan. Pelaksananya merupakan Tim yang terdiri dari unsur kesehatan, pendidik, petugas PLKB, kader serta perangkat desa yang sebelumnya telah berbagi tugas.

Prosesnya dimulai dengan mengumpulkan sasaran, salah satunya melalui pengeras suara dari Mobil Sehat yang berkeliling wilayah untuk menyampaiakan informasi tempat pelaksanaan Gemas sekaligus pemutaran iklan layanan masyarakat tentang kesehatan. Setelah sasaran berkumpul, anak balita diajak bermain alat permainan edukatif yang telah disediakan dengan bimbingan guru PAUD. Sedangkan ibu balita, lansia dan pengunjung posyandu lainnya diajak untuk refreshing sejenak untuk mengikuti hiburan ringan berupa senam dengan gerakan sederhana seperti chiken dance, goyang morena, senam tangan sehat dan lainnya. Dilanjutkan dengan permainan yang mengandung unsur pendidikan dan kesehatan ( biasanya permainan ular tangga ) dirangkai dengan penyuluhan baik masalah Kesehatan, KB, Pendidikan maupun lainnya. Kemudian, barulah dilaksanakan kegiatan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia serta Pelayanan Kesehatan Dasar ( pemeriksaan dan pengobatan kepada masyarakat pengunjung ) yang dilaksanakan secara bersamaan. Kegiatan Gemas diakhiri dengan evaluasi kegiatan oleh Tim.

Kata bijak hari ni : ” Indahnya kebersamaan tercipta saat kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan bersama-sama”

Penyusunan Rencana Kerja Puskesmas Senin, Desember 21, 2015

No comments

130

Dipandu oleh dr. Yany, selaku Kepala UPT. Puskesmas, masing – masing Pengelola .Program memaparkan hasil rencana kegiatan per program periode tahun 2016 – 2020 dihadapan Kepala Puskesmas dan karyawan lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan 6 hari ini, juga dijadikan sebagai evaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.. Dalam penyusunan rencana kegiatan, masing – masing pengelola program mengacu pada target dan item – item penilaian yang tercantum dan Penilaian Kinerja Puskesmas ( PKP )

Menurut dr Yany, kegiatan yang biasa dimulai usai jam pelayanan pasien ini sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pengelola program dalam melaksanakan tupoksinya sekaligus mengiventaris permasalahan dan hambatan yang ada sekaligus mencari solusi pemecahan masalah secara bersama – sama. Disamping itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mencari terobosan – terobosan baru yang inovatif dan efektif untuk mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan.

131

Kata Bijak Hari Ini : “ Kesalahan merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki diri supaya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama serta menjadikan masa depan jauh lebih baik ”

Kalimat bijak hari ini : ” Awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik, karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. ”

132

133

134

135