Sk Penetapan Kepala Unit E.docx

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI DINAS KESEHATAN UPT RSUD AL-MULK KOTA SUKABUMI Jl. Pelabuhan II KM 6 Lembursitu Kota Sukabumi Telp (0266)-6243088 email : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA UPT RSUD AL-MULK KOTA SUKABUMI NOMOR : TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN JABATAN MASING MASING JABATAN DALAM POLA KETENAGAAN PEGAWAI RUMAH SAKIT ALMULK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT RSUD AL-MULK,

Menimbang

: a. bahwa

pengangkatan

dan

penempatan

Sumber

Daya

Manusia dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai standar kompetensi yang jelas; b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota

Sukabumi

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Perangkat Daerah Lingkup pemerintah Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Organisasi

Perangkat

Daerah,

maka

untuk

mendukung pelaksanaan tugas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk perlu disesuaikan kelembagaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Rumah Sakit tentang Persyaratan Jabatan Dalam Pola Ketenagaan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah AlMulk Kota Sukabumi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

perbendaharaan

Negara

lembaran

2004 Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

tentang

pemerintahan

daerah

(lembaran

negara

Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

Tentang

Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4436); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pusat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pusat Daerah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 113); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063); 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor

153,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia 5072); 10. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Unsur

Pemerintahan

Perkembangan

Daerah

Provinsi,

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007

Nomor

82.

Tambahan

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4737); 14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/SK/X/2006. Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan; MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA UPT RSUD AL-MULK TENTANG

PERSYARATAN JABATAN

MASING MASING JABATAN

DALAM POLA KETENAGAAN PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK KOTA SUKABUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: a. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi. b. Kepala Rumah Sakit umum Daerah yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi. c. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit. d. Staf medis Fungsional adalah kelompok yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional. e. Pegawai Negeri adalah setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi

syarat

yang

ditentukan,

diangkat

oleh

pejabat

yang

berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. f. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi. g. Jabatan fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi. h. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional efektif dan efisien. i. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. j. Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural. k. Kompetensi Bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

l. Kompetensi Khusus adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya. m. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter gigi, Dokter Spesialis. n. Tenaga Keperawatan adalah Perawat dan Bidan. o. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang ksehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Kepala Rumah Sakit meliputi kualifikasi dan standar kompetensi pejabat struktural dan pejabat fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi. BAB III STANDAR KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK KOTA SUKABUMI Pasal 3 1. Pengangkatan pegawai ke dalam suatu jabatan struktural Rumah Sakit dilakukan setelah memenuhi persyaratan kualifikasi serta standar kompetensi jabatan yang akan dipangkunya melalui proses rekruitmen dan seleksi sesuai peraturan perundang-undangan 2. Persyaratan Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi dasar, kompetensi bidang dan kompetensi khusus

Pasal 4 1. Kompetensi

Dasar

harus

dimiliki

oleh

Pejabat

Struktural

sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kompetensi Bidang didapat melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan sesuai dengan bidang pekerjaannya.

3. Kompetensi Khusus harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya. Pasal 5 Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi : a. b. c. d. e. f. g.

Integritas Kepemimpinan Perencanaan Penganggaran Pengorganisasian Kerjasama dan Fleksibel Pasal 6

Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi : a. b. c. d. e. f.

Orientasi pada pelayanan Orientasi pada kualitas Berfikir analisa Berfikir konseptual Keahlian tehnikal, manajerial, dan profesional dan Inovasi Pasal 7

Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) meliputi : a. Pendidikan b. Pelatihan, dan/atau c. Pengalaman jabatan Pasal 8 Kompetensi pejabat struktural kesehatan yang diatur dalam peraturan ini adalah kompetensi khusus

BAB IV KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL RUMAH SAKIT Bagian Kesatu Umum Pasal 9 Pejabat struktural kesehatan Rumah Sakit meliputi a. Kepala b. Kepala Subbagian Tata Usaha

Bagian Kedua Kompetensi Kepala Rumah Sakit Pasal 10 1. Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan. 2. Kepala Rumah Sakit telah mengikuti pelatihan perumahsakitan meliputi kepemimpinan, Rencana strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Tata kelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, sistem Remunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber daya Manusia. 3. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama satu tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural. Bagian Ketiga Kompetensi kepala Bagian dan/atau Kepala Bidang Pasal 11 1. Kepala Bidang Bagian dan/atau Kepala Bidang berlatar belakang pendidikan paling sedikit sarjana (S1) sesuai dengan bidang kerjanya. 2. Kepala Bagian dan/atau Kepala Bidang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan (DIKLAT PIM III). 3. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (20 harus dipenuhi sebelum atau paling lama 2 (dua) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural. 4. Kepala Bagian dan/atau

Kepala

Bidang

diutamakan

memiliki

pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugasnya 5. Pejabat Kepala

bagian

dan/atau

Kepala

Bidang

diangkat

dan

diberhentikan oleh Walikota atau usul dari Kepala RS

Bagian Kedua Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian Pasal 12 1. Kepala

Seksi

dan/atau

Kepala

Subbagian

berlatar

belakang

pendidikan paling sedikit Sarjana sesuai dengan bidang kerjanya. 2. Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian telah mengikuti pelatihan Kepemimpinan (DIKLAT PIM IV).

3. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama 2 (dua) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural. 4. Pejabat Kepala Bagian dan atau Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atau usul dari Kepala RS. Bagian Kelima Kepala Instalasi / unit Pasal 13 1. Kepala Unit dan Kepala Instalasi Rumah sakit adalah seorang paramedis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidangnya. 2. Kepala Unit dan Kepala Instalasi Rumah sakit telah mengikuti pelatihan khusus yang berkaitan dengan unit atau instalasi. 3. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama satu tahun pertama setelah menduduki jabatan sebagai kepala Unit/Instalasi. 4. Kepala Unit dan atau kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Rumah Sakit.

PERSYARATAN JABATAN KEPALA UNIT DAN KEPALA INSTALASI Pasal 14 1. Kepala Unit dan atau Kepala Instalasi adalah pegawai Rumah sakit Umum Daerah Al-Mulk yang berstatus PNS. 2. Kepala Unit dan atau Kepala Instalasi adalah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk yang berlatar belakang pendidikan maksimal, diploma 3 (III-IV) sesuai dengan bidang kerjanya. 3. Pangkat dan Golongan Minimal Pengatur II/d. 4. Masa kerja minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak jadi PNS. 5. Masa kerja Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi 6. 7. 8. 9.

Minimal 3 Tahun. Pernah Mengikuti Pelatihan khusus di Bidang Kerjanya. Diutamakan memiliki kompetensi di Bidang Kerjanya. Mempunyai kemampuan dalam hal pengetahuan. Tidak sedang menjalani sanksi atau hukuman. BAGIAN KEENAM PENANGGUNG JAWAB INSTALASI / UNIT

PASAL 15 1. Penanggung Jawab instalasi / unit Rumah Sakit adalah Seorang Paramedis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidangnya. 2. Kepala Unit dan atau Kepala Instalasi Rumah Sakit telah mengikuti pelatihan khusus yang berkaitan dengan unit atau Instalasi. 3. Pelatihan Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 Harus dipenuhi Setahun atau paling lama 1 tahun pertama seleksi menduduki jabatan sebagai Kepala Unit / Instalasi. 4. Kepala Unit dan atau Kepala Instalasi diangkat oleh Kepala Rumah Sakit.

BAGIAN KETUJUH PERSYARATAN PENANGGUNG JAWAB INSTALASI / UNIT PASAL 16 1. Penanggungjawab instalsi / unit Rumah Sakit adalah Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi yang berstatus PNS. 2. Kepala Unit dan atau kepala Instalasi adalah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi yang berlatar belakang pendidikan minimal Diploma 3 (III-IV) sesuai dengan bidang kerjanya. 3. Pangkat dan golongan minimal Pengatur II/d. 4. Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak jadi PNS. 5. Masa kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Umum Al-Mulk Kota Sukabumi minimal 1 tahun 6. Pernah mengikuti Pelatihan khusus dibidang tugas yang akan....... 7. Diutamakan memiliki kompetensi yang lebih di bidang tugasnya. 8. Mempunyai kemampuan dalam kepemimpinan. 9. Tidak sedang menjalani sanksi/hukuman.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan fungsional Pasal 17 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan

fungsional

masing-masing

undangan yang berlaku.

berdasarkan

peraturan

perundang-

Pasal 18 (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang terdiri dari : a) Dokter Spesialis b) Dokter Umum c) Dokter Gigi d) Apoteker e) Perawat f) Perawat gigi g) Bidan h) Gizi i) Analis Kesehatan j) Radiografer k) Fisioterapi l) Rekam medik (2)

Masing-masing

tenaga

sebagaimana

dimaksud

ayat

(1)

berada

dilingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 27 Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Kepala

wajib

menerapkan

prinsip

koordinasi, integrasi dan organisasi baik unsur-unsur dalam lingkungan masing-masing maupun dengan suatu organisasi luarnya dalam lingkup pemerintahan kota. Pasal 28 Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengkoordinasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil keputusan yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 29 Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin bawahannya memberikan pedoman, bimbingan serta petunjuk bagi pemeliharaan tugas bawahannya. Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada pihak masing-masing. Pasal 31 Kepala wajib menyampaikan laporan terkait tentang pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui wacana daerah.

Pasal 32 Dalam menyampaikan laporan kepada Walikota. Sambutan laporan wajib di sampaikan pula kepada kesatuan organisasi lain yang secara bersama mempunyai ketetapan kerja. Pasal 33 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala dibantu kepala bagian dan kepala bidang wajib mengadakan rapat-rapat berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksaan tugas bawahan sekaligus memberi petunjuk kepada bawahan. Pasal 34 Dalam hal Kepala berhalangan melaksanakan tugasnya maka Kepala dapat menunjuk kepala bagian atau salah seorang kepala bidang untuk mewakili dengan tetap, memperhatikan senioritas kepangkatan dan kemampuannya. Pasal 35 Dalam melaksanakan tugasnya kepala bagian dan kepala bidang dibantu oleh kepala unit / kepala instalasi dan wajib mengadakan rapat-rapat berkala dalam rangka monitoring, mengevaluasi tugas-tugas bawahan sekaligus memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan. Pasal 36 Dalam melaksanakan tugasnya kepala Instalasi atau kepala unit di bantu oleh penanggung jawab Instalasi atau penanggung jawab unit dan wajib mengadakan rapat-rapat berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksaan tugas bawahan, sekaligus memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan. BAB VII

KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya, diatur atau dilanjutkan oleh Walikota. Pasal 38 Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk di ketahui bersama.

Ditetapkan di : Sukabumi Pada tanggal : KEPALA UPT RSUD Al-Mulk

MUNIFAH BUDI ISNAENI