KONSEP SK.
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : ....../HM/BPN-21.07/2017 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA BURHAN ATAS TANAH TERLETAK DI DESA AKUNI KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN Membaca
: Surat permohonan dari BURHAN tanggal 18-05-2017 bertempat tinggal di Desa Asingi, Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, beserta berkas yang berhubungan dengan itu.
Menimbang
: a. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Hak Milik atas sebidang tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral yang diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Tanggal 17-05-2017 Nomor : 883/2017 NIB 21.07.02.21.00129 luas 14.340 M² (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. b. Bahwa tanah yang dimohon adalah tanah Negara yang telah dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah ‘A’ Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan yang diuraikan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah ‘A’ tanggal 09-08-2017 Nomor 93/RS/VIII/2017 sesuai Peta Bidang Tanah Tanggal 17-05-2017 Nomor 883/2017 NIB 21.07.02.21.00129 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga Panitia A berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Milik. c. Bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Negara yang mulai dibuka/dikuasai oleh DIRI, kemudian pada tahun 2014 tanah tersebut beralih kepada pemohon BURHAN seluas 14.340 M² (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) dan diolah/dimanfaatkan secara terus-menerus sampai sekarang berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah Nomor : 593/297/2017 tanggal 04-11-2014, dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/057/2017 tanggal 30-03-2017 yang diketahui oleh MADAMANG Kepala Desa Akuni. d. Bahwa bidang tanah yang dimohon tersebut tidak menjadi obyek Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB), berdasarkan Surat Edaran dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 09 Juli 2004 Nomor 500-1757 dijelaskan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dibayar pada saat dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertanahan. e. Bahwa pemohon telah mempergunakan tanah tersebut untuk Pertanian. f. Bahwa di atas bidang tanah dimaksud pada pemeriksaan tanah setempat, sebagaimana diuraikan Risalah Pengolahan Data tanggal 11-08-2017 Nomor 93/RPD/VIII/2017. g. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Hak Milik dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.
Mengingat
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 (LN.Tahun 1960 Nomor. 104); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Perpu Nomor 51 Tahun 1960; Perpu Nomor 56 Tahun 1960; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02 Tahun 2012; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2010;
KONSEP SK.
M E M U T U S K A N Menetapkan
:
PERTAMA
: Memberikan kepada BURHAN lahir di Lamata, 15-07-1982. Hak Milik atas tanah yang terletak di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, terhitung sejak tanggal keputusan ini yang (akan) dipergunakan untuk Pertanian atas bidang tanah seluas 14.340 M² (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi), sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Tanggal 1705-2017 Nomor 883/2017 NIB. 21.07.02.21.00129 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat sebagai berikut. 1. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Milik ini, maupun dari segala tindakan atas penggunaan tanah yang bersangkutan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak. 2. Bidang tanah tersebut harus dipelihara keberadaannya dengan sebaik-baiknya dan diberikan tanda-tanda batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Tanah tersebut harus dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan 4. Mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan.
KEDUA
: Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertipikat, harus terlebih dahulu mendaftarkan Hak Atas Tanahnya selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya keputusan ini.
KETIGA
: Hak milik ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo.
KEEMPAT
: Keputusan Pemberian Hak Milik ini batal dengan sendirinya, apabila penerima hak tidak memenuhi kewajiban tersebut pada diktum PERTAMA dan KEDUA.
KELIMA
: Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Milik ini, penerima hak dianggap memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo.
KEENAM
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
: ANDOOLO : ...... SEPTEMBER 2017
An. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN,
SIMON THOMAS ESU, S.T. NIP. 19601123 198503 1 001 KEPADA YTH. Nama : Sdr. BURHAN Alamat : Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan di Jakarta. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara di Jakarta. Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Sultra di Kendari. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. Bupati Konawe Selatan di Andoolo. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kendari di Kendari. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo.