Risalah Panitia An. Burhan.docx

RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH “A” Nomor : 88/RS/VIII/2017

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. EDISON, S.ST NIP. 19791210 199003 1 001

: Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan selaku Ketua merangkap Anggota.

2. AGUS, S.SiT. NIP. 19791213 199903 1 001

: Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan selaku Wakil Ketua merangkap Anggota.

3. MESAJI, SP. NIP. 19700807 199403 1001

: Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan selaku Anggota.

4. MADAMANG

: Desa Akuni yang ditunjuk selaku Anggota.

5. TAUFIK, SP NIP. 19830208 201101 1 007

: Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah Dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan selaku Sekretaris bukan Anggota.

Secara bersama-sama merupakan Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 07 tahun 2007, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 80/KEP-74.05/VI/2017, tanggal 02 Juni 2017, 5 (Lima) orang yang telah datang di lokasi tanah yang dimohon terletak di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan untuk mengadakan pemeriksaan atas permohonan Hak Milik atas nama BURHAN. I.

URAIAN ATAS HAK YANG AKAN DITETAPKAN 1. Jenis hak : Hak Milik 2. Jangka Waktu : - Tahun 3. Subyek hak : BURHAN 4. Luas : 17.520 M2 5. Peta Bidang Tanah : Nomor : 885/2017 Tanggal 17-05-2017 NIB. 21.07.02.21.00131 6. Letak : a. Jalan :b. Desa/Kel. : Akuni c. Kecamatan : Tinanggea d. Kabupaten : Konawe Selatan e. Provinsi : Sulawesi Tenggara 7. Penggunaan : a. Penggunaan saat ini : Pertanian b. Rencana penggunaan : Pertanian

II.

DATA PENDUKUNG 1. Permohonan Hak Milik tanggal 18-05-2017 seluas 17.520 M² atas nama BURHAN. 2. Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah Nomor : 593/298/2014 tanggal 01-122014, dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/058/2017 tanggal 30-03-2017. 3. Pertimbangan Teknis Pengaturan Penataan Pertanahan Nomor : tanggal 4. Peta Bidang Tanah Nomor : 885/2017 Tanggal 17-05-2017 NIB. 21.07.02.21.00131 5. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 740501111282004, atas nama BURHAN. 6. SPPT tahun 2016.

III. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 5. Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya. 6. Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804); 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 10.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional; 11.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Perkaban 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksananaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 12.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 13.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A; 14.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010; 15.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah; 16.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi 17.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015. 18.Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB; IV. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS SUBYEK HAK Bahwa berdasarkan pasal 20 s/d 27 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Jo Pasal 8 s/d 10 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 dinyatakan bahwa dapat mempunyai Hak Milik adalah : 1. Perorangan : a. Warga Negara Indonesia. b. Badan–badan Hukum yang ditentukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. 2. Bahwa pemohon termasuk butir (a) yakni : a. Nama : BURHAN. b. Tempat/Tgl. Lahir : Lamata, 15-07-1982 c. Pekerjaan : Wiraswasta d. Warga Negara : Indonesia. e. Tempat Tinggal : Desa Asingi, Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan f. Surat Keterangan Domisili : 740501111282004, atas nama BURHAN.

V.

URAIAN DAN TELAAHAN ATAS OBYEK HAK 1. Alas Hak : Bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Negara yang mulai dibuka/dikuasai oleh SULO, kemudian pada tahun 2014 tanah tersebut beralih kepada pemohon BURHAN seluas 17.520 M² (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dan diolah/dimanfaatkan secara terusmenerus sampai sekarang berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah Nomor : 593/298/2017 tanggal 01-12-2014, dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/058/2017 tanggal 30-03-2017 yang diketahui oleh MADAMANG Kepala Desa Akuni. 2. Bahwa Data Fisik Tanah : Bahwa tanah yang dimohonkan haknya tersebut seluas 17.520 M², sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor : 885/2017 Tanggal 17-05-2017 NIB. 21.07.02.21.00131 terletak di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. a. Bahwa bidang tanah yang dimohon oleh BURHAN, yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri mempunyai batas-batas sebagai berikut : a) Sebelah Utara : Rahmawati b) Sebelah Timur : Kali c) Sebelah Selatan : Kali d) Sebelah Barat : Burhan b. Bahwa di atas bidang tanah tersebut telah terpasang patok tanda batas. c. Bahwa tanah yang dimohon tersebut akan dipergunakan untuk tanah Pertanian d. Bahwa lokasi tanah yang dimohon, peruntukannya telah sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 19 Tahun 2013, tanggal 02 Mei 2013, untuk Kawasan Pertanian.

VI. ANALISA HAK ATAS TANAH YANG AKAN DITETAPKAN Mencermati data-data tersebut di atas, yaitu data subyek hak, data obyek hak dan data lainnya, maka analisis hak atas tanah yang akan ditetapkan, sebagaimana diuraikan di bawah ini : 1. Bahwa pemohon hak adalah perorangan dan tanah yang dimohon akan digunakan untuk tanah Pertanian sebagaimana terlihat di lapangan terdapat Empang kepunyaaan pemohon. 2. Bahwa data fisik dan data yuridis yang diajukan dalam berkas permohonan hak telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kondisi di lapangan serta tidak ada pihak yang keberatan, tanah tersebut tidak dijaminkan/diagunkan pada pihak lain serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Biaya pendaftaran hak untuk penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut sebesar Rp. 50.000,.(lima puluh ribu rupiah). 4. Segala akibat untung dan rugi yang ditimbulkan karena pemberian hak ini, maupun dari segala tindakan atas penguasaan tanah menjadi tanggung jawab penerima Hak. 5. Kepada Penerima Hak diberikan kesempatan atau jangka waktu untuk mendaftarkan Haknya selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Surat Keputusan Penetapan haknya. VII. KESIMPULAN 1. Bahwa tanah yang dimohon oleh BURHAN, luas 17.520 M² sesuai Peta Bidang Tanah Nomor : 885/2017 Tanggal 17-05-2017 NIB. 21.07.02.21.00131 Bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain. 2. Bahwa NJOP Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan NPTTKP Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp. 60.000.000,3. Berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Hak Milik atas nama BURHAN, dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Demikian Risalah ini kami buat pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.