Sistem Peradilan Dan Metode Pembuktian Di Indonesia

Sistem Peradilan dan Metode Pembuktian di Indonesia Taufik Suryadi,dr,SpF

SISTEMATIKA     

Sistem Medikolegal Sistem Peradilan Metode Pembuktian Saksi Diam (Silent witness) Visum et Repertum

Sistem Medikolegal  Kontinental  Medical

examiner  Crown (Koroner)

JENIS PERADILAN UU NO 4 / 2004 KEKUASAAN KEHAKIMAN :  MAHKAMAH KONSTITUSI  MAHKAMAH AGUNG, 4 PILAR / LINGKUNGAN HUKUM:    

PERADILAN UMUM PERADILAN MILITER PERADILAN AGAMA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

MAHKAMAH KONSTITUSI  

 

MENGUJI UU TERHADAP UUD 45 SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YG KEWENANGANNYA DIBERI OLEH UUD 45 PEMBUBARAN PARTAI PERSELISIHAN HASIL PEMILU

MAHKAMAH AGUNG  





MENGADILI PADA TINGKAT KASASI MENGUJI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI BAWAH U.U., BAIK LANGSUNG KE MA ATAUPUN KASASI KEWENANGAN LAIN YG DIBERIKAN OLEH UU PENGAWASAN PENGADILAN2 PERADILAN-PERADILAN DI BAWAHNYA …

PERADILAN UMUM 





DISEBUT UMUM : MEMERIKSA BAIK PIDANA MAUPUN PERDATA ADA PENGKHUSUSAN : PENGADILAN ANAK, NIAGA, HAM, TIPIKOR (?), HUBUNGAN INDUSTRIAL JENJANG : PN - PT - MA

(MA = puncak semua peradilan, bukan hanya peradilan umum)



PERADILAN MILITER  





PERADILAN AGAMA  



DASAR : UU PERADILAN MILITER, 1999 BAGI PELANGGARAN PIDANA OLEH PELAKU ANGGOTA ABRI APARAT : POM, ODMIL, MAHMIL ISLAM WARIS, CERAI, RUJUK

PERADILAN TATA USAHA NEGARA 

BAGI PUTUSAN OLEH PEJABAT TUN

PENGADILAN DI INDONESIA 

DIBAWAH MAHKAMAH AGUNG, 

 



HAKIM MAJELIS, BUKAN JURI TERPERIKSA PUNYA HAK INGKAR TERHADAP HAKIM INKUISITORIAL 



BAIK TEKNIS MAUPUN ADMINISTRATIF

HAKIM = PEMERIKSA

PRADUGA TAK BERSALAH 

BANTUAN HUKUM BAGI TERPERIKSA

PERSIDANGAN 

TERBUKA UNTUK UMUM :  

 

FORMAL HARUS DINYATAKAN TERTUTUP BILA MEMERIKSA KASUS KEJAHATAN SEKSUAL

FAIR TRIAL SAKSI DAN SAKSI AHLI DISUMPAH, TERDAKWA TIDAK DISUMPAH

PIDANA  

 

  



vs

Individu vs Publik Publik diwakili Penyidik, Penuntut Umum Pembuktian : P.U. Penengah : Hakim, sistem Juri UU : KUHP, KUHAP, dll Kebenaran materiel Kepastian : beyond reasonable doubt Sanksi : Mati, SH, Penjara, Sita, Denda

PERDATA     

 



Individu vs Individu Dapat diwakili pengacara Pembuktian : penggugat Penengah : hakim UU : KUHPer, KUHD, UU PT, dll Kebenaran formil Kepastian : preponderance of evidences Sanksi : Ganti rugi, rehabilitasi

BEBAN PEMBUKTIAN 

BERADA DI PENUNTUT (Pidana) / PENGGUGAT (Perdata) 







Asas Praduga Tak Bersalah

TERSANGKA / TERDAKWA TIDAK DIBEBANI PEMBUKTIAN TIDAK BOLEH ADA PEMAKSAAN / PELANGGARAN HAK ASASI BOLEH DIAM SAJA (Miranda Rule : “You have the right to remain silent” )

JENIS KEBENARAN 

PADA PERDATA : 





CUKUP KEBENARAN FORMIL, YAITU BERDASAR BUKTI YANG SECARA FORMIL TAMPAK, TAK DIPERSOALKAN BAGAIMANA BUKTI FORMIL TSB DIPEROLEH

PADA PIDANA :  

HARUS KEBENARAN MATERIEL, APA, BAGAIMANA, DAN MENGAPA PERISTIWA TERJADI

TINGKAT KEPASTIAN 

PERDATA :  



PREPONDERANCE OF EVIDENCE TIMBANGAN 51 - 49 SUDAH CUKUP

PIDANA :   

BEYOND REASONABLE DOUBT MENDEKATI KEPASTIAN ( > 90 % ) TAK ADA LAGI KERAGUAN YANG BERALASAN

PENGANTAR HUKUM PEMBUKTIAN

PENGERTIAN 

PEMBUKTIAN ADALAH UPAYA MEMBUKTIKAN BAHWA BENAR TELAH TERJADI SUATU TINDAK PIDANA, DAN BAHWA BENAR SI TERDAKWA ADALAH PELAKU TINDAK PIDANA TERSEBUT.

PADA PERDATA, MOHON DI-ANALOGI-KAN SAJA

BUKTI = EVIDENCE 

JENIS :  DIRECT : secara langsung membuktikan adanya tindak pidana atau identitas pelaku  INDIRECT : tidak secara langsung, namun beberapa bukti yang terpisah-pisah berhubungan satu sama lain, sehingga membuktikan (circumstantial)

SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA DI INDONESIA PS 183 KUHAP : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurangkurangnya terdapat dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya NEGATIEF WETTELIJKE BEWIJS THEORIE

ALAT BUKTI SAH (HK PIDANA) PS 184 KUHAP  KETERANGAN SAKSI  KETERANGAN AHLI  SURAT  PETUNJUK  KETERANGAN TERDAKWA

KETERANGAN SAKSI (PASAL 185 KUHAP)  

  

 

“YG SAKSI NYATAKAN DI SIDANG” TENTANG YG DIALAMI, DILIHAT, DIDENGAR SENDIRI UNUS TESTIS NULLUM TESTIS SATU SAKSI + ABS LAIN = ABS PENDAPAT / REKAAN : TAK DIBENARKAN SAKSI HARUS KOMPETEN SAKSI TAK DISUMPAH : BUKAN ABS

KETERANGAN AHLI (PASAL 186 KUHAP)  

“YG AHLI NYATAKAN DI SIDANG” DAPAT DIBERIKAN PADA WAKTU PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK / P.U. DALAM BENTUK LAPORAN DENGAN MENGINGAT SUMPAH 



(B.A.P. SAKSI AHLI)

DAPAT MEMBERIKAN PENDAPAT SESUAI KEAHLIANNYA, BERDASARKAN DATA YG BENAR

SURAT (PASAL 187 KUHAP) 



DIBUAT BERDASARKAN SUMPAH ATAU DIKUATKAN SUMPAH MISAL :  





B.A. YG DIBUAT PEJABAT UMUM (AKTE) SURAT YG DIBUAT BERDASARKAN PROSEDUR YG BERLAKU (REKAM MEDIS) KETERANGAN AHLI ATAS PERMINTAAN RESMI (mis. Visum et Repertum) SURAT-SURAT LAIN

KETERANGAN AHLI 



DIAJUKAN KE SIDANG DALAM BENTUK ALAT BUKTI SAH K.A. DAPAT DALAM 2 BENTUK: 

ALAT BUKTI SAH KETERANGAN AHLI  



BILA SECARA LISAN DI PENGADILAN (186) BILA SECARA LISAN DI PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK/ P.U. (PENJELASAN 186)

ALAT BUKTI SAH SURAT 

BILA DIBUAT TERTULIS OLEH AHLI

KETERANGAN TERDAKWA (PASAL 189 KUHAP) 







YG TERDAKWA NYATAKAN DI SIDANG TENTANG PERBUATAN YG IA LAKUKAN, KETAHUI ATAU ALAMI DAPAT MEMBENARKAN ATAUPUN MENGINGKARI DAKWAAN HANYA KET. TERDAKWA TAK DAPAT MEMBUAT PUTUSAN

ALAT BUKTI (HK PERDATA) 

Pasal 1866 : ALAT BUKTI TERDIRI ATAS: 

BUKTI TULISAN 

 

BUKTI DENGAN SAKSI-SAKSI PERSANGKAAN-PERSANGKAAN 

 

AKTA OTENTIK DAN DI BAWAH TANGAN

BERDASARKAN U.U. DAN TIDAK

PENGAKUAN SUMPAH

Silent Witness (Saksi Diam)

FINDING JUSTICE Judicia by ordeal: Judicia Aquae Judicia ignis Judicia offae Judicia Dei  Pengakuan  Kesaksian di bawah sumpah  Saksi ahli ”silent witness” 

The Mother Of Silent Witness Banyak perkara dipengadilan berhubungan dengan kekerasan pada manusia  Dari semula para penegak hukum telah memerlukan bantuan “penyembuh” (kini dokter) untuk menjelaskan secara medis apa yang dialami korban (pelaku pada penderita gangguan jiwa)  Profesi “penyembuh” telah digunakan sejak dahulu 

The Mother Of Silent Witness

The medical profession is probably the one, which is most likely to be confronted with violence victims at the first instance

Forensic Sciences

KEDOKTERAN FORENSIK 





Dari semula telah memeriksa corpus delicti, korban kekerasan masih hidup atau telah meninggal, masih utuh atau tinggal sisa jaringan tubuh (tulang, gigi dan lain-lain) Tanpa menggunakan peralatan canggih dapat memberikan kontribusi dalam mengungkap apa yang terjadi pada korban. The mother of silent witness

SIFAT UMUM KEDOKTERAN FORENSIK  

Metodologi ilmiah kedokteran. Namun tergantung :    

SDM kelengkapan fasilitas kemampuan finansiil konformitas dengan hukum.

Silent witness Kendala : Barang bukti tidak dapat dihadirkan ke pengadilan  Luka: - Infeksi - borok - Sembuh - jaringan parut  Kejahatan seksual: - Tanda persetubuhan hilang - Masalah etik, kesopanan  Mayat: - busuk - tinggal tulang

Silent witness Prisip kriminalistik  Prinsip locard “Every contact leaves a trace”  Prinsip individualitas “Dua obyek mungkin tidak dapat dibedakan. tetapi tidak ada dua obyek yang identik”

Produk dokter      

Visum et repertum Konsultasi lisan Laporan pemeriksaan t.k.p. Laporan pemeriksaan barang bukti Keterangan ahli di penyidikan Keterangan ahli di pengadilan

Visum et Repertum

DEFENISI

Laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah/janji yang diucapkan pada waktu menerima jabatan dokter, memuat berita tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti berupa tubuh manusia/benda yang berasal dari tubuh manusia yang diperiksa sesuai pengetahuan dgn sebaik-baiknya atas permintaan penyidik untuk kepentingan peradilan.

Jenis VeR Jenis Permintaan terdiri dari : a. Visum Orang Hidup. Tdd : 4) Visum seketika (defenitif) 5) Visum Sementara 6) Visum Lanjutan. b. Visum Orang Meninggal atau jenazah: 8) Pemeriksaan luar / jenazah 9) Pemeriksaan luar dan dalam

Visum seketika : visum yang dibuat seketika oleh karena korban tidak memerlukan tindakan khusus atau perawatan dengan perkataan lain korban mengalami luka - luka ringan Visum sementara : visum yang dibuat untuk sementara berhubung korban memerlukan tindakan khusus atau perawatan. Dalam hal ini dokter membuat visum tentang apa yang dijumpai pada waktu itu agar penyidik dapat melakukan penyidikan walaupun visum akhir menyusul kemudian



Visum lanjutan : visum yang dibuat setelah berakhir masa perawatan dari korban oleh dokter yang merawatnya yang sebelumnya telah dibuat visum sementara untuk awal penyidikan. Visum tersebut dapat lebih dari satu visum tergantung dari dokter atau rumah sakit yang merawat korban.

Visum korban meninggal : Visum pemeriksaan luar/jenazah: dapat diminta oleh penyidik tanpa pemeriksaan dalam /otopsi berdasarkan KUHAP pasal 134. Visum pemeriksaan luar dan bedah jenazah : sesuai dengan KUHAP pasal 134

Bentuk dan Susunan VeR Dibuat secara tertulis  Sebaiknya diketik, diatas kertas putih dengan kepala surat institusi yang melakukan pemeriksaan.  Dalam bahasa Indonesia tanpa memuat singkatan dan istilah asing 

Prof. Muller dkk : Kerangka dasar VeR tdd : 1. Pro Justitia - Bagian atas sudut kiri - Untuk pengadilan - Tidak perlu diatas kertas bermaterai 2.

Pendahuluan - Identitas Pemohon VeR - Identitas Dokter Pemeriksa - Tempat dilakukannya pemeriksaan - Tanggal & jam pemeriksaan - identitas korban. - Keterangan dll, spt kapan dan dimana korban dirawat, meninggal, cara dan sebab kematian.

3.

Pemberitaan Hasil pemeriksaan medis secara objektif

4.

Kesimpulan - Bersifat subjektif - Memuat pendapat pribadi dokter yang memeriksa - Penyebab kematian - Jenis Kekerasan - Cara kematian - Kualifikasi luka

5. Penutup ditutup dengan mencantumkan sumpah dokter yang tercantum dalam Staadblad / Lembaran Negara Tahun 1937 No. 350

Tata Cara Permintaan VeR sesuai dengan peraturan Perundang-undangan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Diminta oleh penyidik Permintaan Tertulis Dijelaskan pemeriksaan untuk apa Diantar langsung oleh penyidik Mayat dibuat label Tidak boleh visum diminta tanggal yang lalu

The End