Sistem Perlindungan Anak Di Indonesia

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA ANGGOTA KELOMPOK: ANNISA SYAFIRA ESRA MAI WINDA PATRI CIA NABABAN SANIA

SRI MULYANI

1. Sistem Perlindungan Anak Di Indonesia • Indonesia menghadapi masalah serius terkait dengan hak dan kesejahteraan anak-anak. Hampir setengah dari anak-anak Indonesia berusia antara 13 dan 18 tahun putus sekolah, hampir tiga juta anak terlibat dalam perburuhan anak berpotensi berbahaya, dan sekitar 2,5 juta anak Indonesia menjadi korban kekerasan setiap tahun. • Pendekatan dalam penyediaan layanan perlindungan anak berbasis sistem mulai dikembangkan berbeda dengan pendekatan tradisional yang dijalankan saat ini. Dimana, dalam pendekatan dilakukan berdasarkan respon yang berbasis kesejahteraan, lebih dipimpin oleh NGO, berorientasi pada kedaruratan, berbasis pada issu (seperti perdagangan anak, peradilan anak), bekerja berdasarkan jaringan dan bukan sistem dan hanya terfokus pada kelompok anak yang termarjinalkan dan rentan, serta layanan perlindungan anak lebih mengedepankan pada respon atau gejala saja.

Dalam sistem perlindungan anak meliputi: a. Pencegahan terhadap kekerasan, penelantaran, perlakukan salah dan eksploitasi yang

direspon secara efektif ketika hal tersebut muncul serta menyediakan layanan yang dibutuhkan, rehabilitasi dan kompensasi terhadap para korban. b. Memperoleh pengetahuan tentang akar penyebab kegagalan pada perlindungan anak

dan sejauhmana mengetahui tentang kekerasan , penelantaran, eksploitasi

dan perlakukan salah terhadap anak disemua kondisi. c. Mengembangkan

kebijakan

dan

regulasi,

yang

mempengaruhi

untuk

tindakan pencegahan dan penanganan, dan bagiamana memastikan perkembangannya. Mendorong partisipasi anak baik laki dan perempuan, orang tua, wali dan masyarakat, international dan nasional NGO serta masyarakat sipil

Undang-undang No. 11 / 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang baru ditanda tangani pada bulan Juli 2012. Undang-undang ini menggunakan prinsip-prinsip keadilan restoratif untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan remaja, termasuk rehabilitasi, dan memperkenalkan mekanisme untuk lebih mengefektifkan diversi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Akan tetapi, pelaksanaan diversi tergantung pada persetujuan dari korban. Pengiriman anak ke institusi menjadi salah satu pilihan dalam diversi, di antara opsi-opsi lain, yang dapat menyebabkan penahanan administratif atau de facto tanpa jaminan hukum sepenuhnya

a. Pendekatan Perlindungan Anak Berbasis Sistem Sistem perlindungan anak yang efektif melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyarakatkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Adapun komponen-komponen tersebut meliputi: • Layanan Kesejahteraan Sosial Penguatan dan pemberian pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak memerlukan gambaran yang jelas tentang tugas, tanggung jawab dan proses kelembagaan di setiap tingkat. Proses dan kriteria pelaporan, penilaian, dan perencanaan intervensi dan penanganan kasus perlu dipetakan, yang kemudian dilakukan standarisasi dan disosialisasikan di semua tingkat. • Kerangka kerja legal/peraturan perundang-undangan Kerangka hukum dan peraturan perlu ditingkatkan dan sesuai dengan standard inernasional. Kerangka hukum dan peraturan ditingkat provinsi dan kabupaten harus sejalan dengan kerangka hukum nasional. • Perubahan sikap/perilaku Meliputi, kampanye dan lobby, pemahaman media, ekspresi pendapat anak, debat nasional, membangun kapasitas, dan lain sebagainya.

b. Pelayanan Sosial Melalui Pendekatan Sistem Rangkaian pelayanan perlindungan anak di tingkat masyarakat dimulai dari layanan pencegahan primer dan sekunder sampai layanan penanganan tersier. • Layanan pencegahan primer bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat secara menyeluruh dalam pengasuhan anak dan memastikan keselamatan mereka.

• Layanan pencegahan sekunder atau layanan intervensi dini difokuskan pada keluarga dan anakanak yang beresiko, dilakukan dengan mengubah keadaan sebelum perilaku kekerasan menimbulkan dampak buruk secara nyata terhadap anak-anak, misalnya melalui konseling dan mediasi keluarga serta pemberdayaan ekonomi. • Intervensi tersier menangani situasi dimana anak sudah dalam keadaan krisis sebagai akibat kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, atau tindakan-tindakan buruk lainnya

c. Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Sebagai Pendekatan Berbasis Sistem.

Pada pendekatan berbasis sistem lebih mengedepankan porsi terbesar pada layanan primer. Dalam menyediakan layanan primer, KPAD/KPAK sudah memposisikan diri sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat khususnya di Desa/Kelurahan. KPAD>KPAK merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat dengan tujuan terjadinya perubahan sikap dan perilaku tentang dampak yang tidak diinginkan dari kekerasan terhadap anak.

2. Kedudukan Anak Di Indonesia

Berdasarkan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang anak mengatakan bahwa, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam/sebagai akibat perkawinan yang sah. Ada beberapa substansi mengenai nilai anak di Indonesia, antara lain: • Nilai anak dengan hubungannya dengan budaya • Arti atau nilai anak bagi orang tua • Anak memiliki nilai positif dan negatif

3. Sistem Pemberian Pelayanan Kesejahteraan Perlindungan Anak Di Indonesia Pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres 36/1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 di mana substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang di miliki anak dan ada tanggung jawab NegaraPemerintah-Masyarakat-dan Orang tua untuk kepentingan terbaik bagi anak agar meningkatnya efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal. Kemudian KHA dikuatkan dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Anak, serta kewajiban dan tanggug jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Di samping itu juga di atur tentang kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan perlindungan

Keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, dimana di perlukan penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga khususnya bidang kesejahteraan sosial anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, dan

anak yang membutuhkan perlindungan khusus.S elanjutnya PKSA dikuatkan lagi dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan,yang menetapkan PKSA sebagai program prioritas nasional yang meliputi PKSA Balita, PKSA Terlantar, PKS-Anak Jalanan, PKS-Anak yang Berhadapan dengan Hukum, PKS-

Anak Dengan Kecacatan, dan PKS-Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus.

PKSA merupakan respon sistemik dalam perlindungan anak, termasuk memberikan penekanan pada upaya pencegahan melalui lima komponen program yaitu: 1) Pemenuhan kebutuhan dasar 2) Aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar

3) Pengembangan potensi dan kreativitas anak, 4) Penguatan tanggung

jawab orangtua, dan

5) Penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak

PKSA belum memiliki data dasar untuk mengukur keberhasilannya sesuai dengan indikator yang telah di tetapkanya yaitu: 

Jumlah anak terlantar (termasuk anak balita), anak jalanan, anak-anak berhadapan dengan hukum, anak-anak penyandang cacat, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mampu

mengakses layanan dasar meningkat. 

Persentase orangtua atau keluarga yang bertanggung jawab dalam perawatan dan perlindungan anak meningkat.



Jumlah anak yang mengalami masalah sosial menurun.



Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan jasa perlindungan bagi anak-anak meningkat.



Jumlah pelayanan yang diberikan LKSA (Lembaga Pelaksana PKSA) meningkat.



Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial dibidang kesejahteraan sosial meningkat.

Jumlah kerangka hukum yang mengatur perawatan dan perlindungan anak sebagai dasar hukum PKSA bertambah. Hasil penelitian ini mengharapkan KEMENSOS dan BAPPENAS harus bekerja dengan lebih terstruktur untuk mempromosikan integrasi perlindungan anak dalam kebijakan Negara di bidang sosial ekonomi. Untuk itu diperlukan suatu pengkajian dan bukti yang dapat membantu pengembangan sistem kesejahteraan, pengasuhan, dan perlindungan anak

4. Perlindungan Anak Secara Umum Dan Menurut UU No. 23 Tahun 2002 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Prinsip perlindungan anak menurut UU No.23/2002 tercantum dalam pasal 2 UU No. 23/2002 yang

berbunyi: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a. Nondiskriminasi

b. kepentingan yang terbaik bagi anak c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak

5. Hak Dan Kewajiban Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 1. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 di antaranya adalah :

 Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

 Pasal 6 : Setiap anak berhak untuk bribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.  Pasal 7 (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin

tumbuh kembang anak, atau dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

2. Kewajiban Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002

Pasal 19 Setiap anak berkewajiban untuk: 1. Menghormati orang tua, wali, dan guru 2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman 3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya 5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

6. Kewajiban Orang Tua Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Dalam UU No. 23 Tahun 2002 terdapat kewajiban orangtua yaitu tercantum dalam

pasal 26 yang berbunyi : (1) Orang tua berkewajiban dan berytanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya

perkawinan pada usia anak-anak. (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

7. Standar Pelayanan Lembaga Pengasuhan Anak

Layanan Perlindungan Anak (Child Protective Services/ CPS) Program layanan perlindungan anak ( CPS) merupakan program inti disemua lembaga kesejahteraan anak yang mengupayakan keselamatan anak bekerjasama dengan lembaga masyarakat. Dasar program CPS berasal dari hukum yang di bentuk di setiap negara yang mendefinisikan kekerasan dan penelantaran anak serta menentukan bagaimana lembaga CPS harus menanggapi laporan penganiayaan anak. Pekerja sosial di lembaga-lembaga CPS memiliki tanggung jawab untuk mengatasi efek dari penganiayaan, menerapkan respon layanan yang akan menjaga anak-anak dan remaja aman dari penyalah gunaan dan penelantaran, serta bekerjasama dengan keluarga untuk mencegah kemungkinan terjadinya penganiayaan di masa yang akan datang (Depanfilis & Salus 2003, Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia US,1988).

8. Peran Perawat Anak

Perawat berperan sebagai pendidik, baik secara langsung dengan memberi

penyuluhan/pendidikan kesehatan pada orang tua, anak maupun secara tidak langsung dengan menolong orang tua/anak memahami pengobatan dan perawatan anaknya. Kebutuhan orang tua terhadap pendidikan kesehatan dapat mencakup pengertian dasar tentang penyakit anaknya, perawatan anak selama anak di rawat di rumah sakit, serta perawatan lanjut untuk persiapan pulang ke rumah.

Strategi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlidungan anak yaitu : 1. Supporting parents, caregivers and families Pendekatan ini berusaha untuk mencegah kekerasan terjadi, mengurangi faktorfaktor yang membuat keluarga rentan terhadap perilaku kekerasan dengan memperkuat keterampilan pengasuhan anak. Menyediakan layanan dukungan lembaga seperti mempersiapkan penyalur pengasuh anak yang terlatih. Home visit yang dilakukan oleh pekerja sosial dan ahli lainnya untuk meningkatkan dan memberikan pengetahuan kepada orang tua dan pengasuh tentang interaksi orang tua dan anak yang positif termasuk penerapan disiplin anti kekerasan dalam pengasuhan anak.

2. Helping children and adolescents manage risk and challenges. Pendekatan ini memberikan keterampilan terhadap anak-anak dan remaja untuk mengatasi dan mengelola risiko kekerasan sehingga dapat membantu anak untuk mengurangi terjadinya kekerasan di sekolah dan masyarakat. Mengajarkan anak berpikir kritis, bertindak asertif, berani menolak dan mengeluarkan pendapat, memecahkan masalah secara kooperatif.

3. Changing attitudes and social norms that encourage violence and discrimination. Pendekatan ini memberikan pengetahuan mengenai cara merespon ketika

melihat dan mengalami tindak kekerasan. Memahami ketika ada perbedaan yang terjadi pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat sehingga ketika kita melihat ada perilaku salah, itu dapat dikatakan sebagai tindakan yang wajar atau tidak, dapat di toleransi atau tidak. Mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap kekerasan adalah bentuk dari disiplin sehingga dapat membedakan antara norma yang sesuai dan norma sosial yang membahayakan bagi anak

4. Promoting and providing support services for children Pendekatan ini berupaya menyediakan layanan bagi anak, seperti layanan pengaduan ketika mengalami tindak kekerasan.

5. Implementing laws and policies that protect children Pembuat kebijakan memainkan peran penting untuk melindungi anak-anak. Mereka dapat memastikan bahwa Negara memiliki proses nasional untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak.

6. Carrying out data collection and research Peningkatan pengumpulan data nasional dan sistem informasi untuk mengidentifikasi kelompok rentan. Hal ini dilakukan untuk memantau kekerasan yang terjadi pada anak. Mengoptimalkan ketersediaan data tentang isu-isu kekerasan anak