Siaran Pers Pengujian Pasal 27 Ayat 3 Uu Ite(2)

Tim Advokasi untuk Kemerdekaan Berekspresi di Indonesia Sekretariat Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Rukan Mitra Matraman Blok A 2 No 8, Jl Matraman Raya No 148 Jakarta Phone (021) 8598064 Fax (021) 85918065 Email : [email protected] Blog http://anrhti.blogdetik.com No Perihal

: 032/Eks/TAKBI/V/2009 : Siaran Pers untuk Segera Disiarkan

Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa ditafsirkan secara sewenang – wenang! Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang diajukan oleh Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, Amrie Hakim, PBHI, AJI, dan LBH Pers dalam perkara No 2/PUU-VII/2009 dan oleh Narliswandi Piliang dalam perkara No 50/PUU-VI/2008 telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menolak permohonan dari Para Pemohon. Terhadap putusan tersebut, kami menyatakan penyesalan dan kekecewaan kami yang mendalam, karena MK gagal dalam mendalami praktek penegakkan hukum dalam tindak pencemaran nama baik yang masih mampu ditanggulangi dengan KUHP. Mahkamah juga menafikan kenyataan bahwa negara-negara seperti Belanda, Singapura, dan Australia masih mengunakan KUHPnya masing-masing dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik di Internet dan tidak menggunakan UU khusus untuk mengaturnya. Mahkamah juga masih menggunakan paradigma lama dalam memandang dunia internet umumnya dan persoalan percemaran nama baik pada khususnya Namun, setidaknya dalam putusan tersebut ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian dari putusan MK tersebut yaitu: 1. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan, artinya harus ada pengaduan dari orang yang merasa tercemar nama baiknya, delik ini tidak bisa langsung beroperasi tanpa ada pengaduan terlebih dahulu 2. Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikonstruksikan sama dengan Pasal 310 dan 311 KUHP, artinya hanya pelaku utama yang bisa dikenakan Pasal 27 ayat (3) dan bukan orang yang hanya sekedar memberikan tautan ataupun menyebarluaskan informasi, dalam hal ini pelaku penyertaan tidak bisa dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE 3. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat digunakan oleh Badan hukum/Institusi yang tercemar nama baiknya, artinya hanya orang sajalah yang berhak untuk melakukan pengaduan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE 4. Blog dan Bloger diakui memiliki peran yang sama dengan pers yaitu berperan sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum 5. Sepanjang konteksnya masih dalam ranah publik, tidak mengganggu privasi seseorang, maka komunitas-komunitas dunia siber akan tetap memiliki kemerdekaan untuk melakukan kontrol sosial Demikian siaran pers ini terkait dengan Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) untuk dapat menjadi perhatian bagi para penegak hukum dan masyarakat Jakarta, 5 Mei 2009 Hormat kami Kuasa Hukum Para Pemohon Tim Advokasi Untuk Kemerdekaan Berekspresi di Indonesia

Tim Advokasi untuk Kemerdekaan Berekspresi di Indonesia Sekretariat Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Rukan Mitra Matraman Blok A 2 No 8, Jl Matraman Raya No 148 Jakarta Phone (021) 8598064 Fax (021) 85918065 Email : [email protected] Blog http://anrhti.blogdetik.com

Anggara Koordinator