Pro Kontra - Pasal Penghinaan Di Uu Ite & Kuhp

ISU YANG BERKENAAN DENGAN PASAL-PASAL PENGHINAAN DI UU ITE (PASAL 27 AYAT 3) DAN KUHP (PASAL 310, 311) N O. 1.

ISU

PRO

Tentang PENGHINAAN dan pencemaran nama baik

Yang dimaksud dengan penghinaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mempermalukan orang lain, menjatuhkan orang lain, mecemarkan nama baik seseorang

2.

Tentang yg disebut MENGHINA

3.

Pengekangan Kebebasan Berpendapat/Berekspresi

4.

Perlindungan untuk profesi-profesi tertentu

Menurut ahli bahasa, ada dua hal yang menentukan apakah sebuah kata/kalimat/tulisan menghina atau tidak: 1. Pilihan Katanya, 2. Intonasinya. Jadi memang ada kata yang bermuatan hinaan, dan ada yang tergantung dari penyampaiannnya, termasuk di Internet (smiley, tanda baca, huruf besar) Bedakan antara Penghinaan (Pencemaran Nama Baik) dengan Kebebasan Berekspresi, pasal penghinaan tidak dibuat untuk mengekang kebebasan berpendapat, tapi dibuat untuk melindungi hak warga negara yang dilanggar kehormatannya Untuk mereka dengan profesi tertentu (dokter, jurnalis) maka sudah ada UU yang khusus

KONTRA Penghinaan ini tidak jelas, tidak ada ukurannya, siapa saja bisa kena, walaupun isinya kritik, keluhan, lontaran, atau kekesalan semuanya bisa disebut dikenai pasal penghinaan dan pencemaran nama baik Ini tidak jelas dan sangat tergantung pada kebijakan hakim. Dua hakim dapat berbeda pendapat tentang apakah sebuah penghinaan sudah dilakukan atau belum.

Pasal penghinaan menciptakan iklim represif yang berujung pada ketidakmerdekaan berpendapat dan berakhir pada masyarakat yang tidak bebas, tidak ada pertukaran ide dan penutupan masalah (masyarakat tidak sehat) Blogger dan pengguna internet (anggota milis, pengguna facebook) adalah warga negara

mengatur profesi2x tersebut. UU Kedokteran, UU Pers, UU Penyiaran dll. Sehingga tindakan yang dilakukan dalam rangka melakukan profesi sudah dilindungi dalam UU yang lebih khusus tersebut. Ada asosiasi-asosiasi keprofesian dan kode etik profesi 5.

Perlindungan untuk KONSUMEN

6.

Pasal penghinaan dan Hak Azasi Manusia

7.

UU ITE Anti Demokratis karena: - Tidak memberi pengecualian seperti dalam KUHP, yaitu pencemaran nama baik diperbolehkan ketika: o Dilakukan untuk kepentingan umum o Dilakukan untuk membela diri

Pasal penghinaan tidak dapat dikenakan pada konsumen, karena hak dan kewajiban konsumen telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan sudah ada jalurnya, misalnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional Pasal penghinaan melindungi HAM mereka yang dihina, dilanggar kehormatannya UU ITE merujuk pada KUHP, jadi untuk hal-hal yang tidak ada di UU ITE, maka hukumnya mengikuti apa yang ada di KUHP, termasuk pembelaan dengan untuk kepentingan umum, dan membela diri UU ITE juga merupakan delik aduan

biasa dan bukan sebuah profesi, sehingga tidak ada asosiasi keprofesian atau kode etik yang bisa melindungi pengguna internet secara khusus. Kecuali jika blogger/pengguna internet melakukan fungsi jurnalistik dalam kegiatannya di internet. Konsumen berpotensi untuk dikenai pasal pencemaran nama baik dan penghinaan ketika mengeluarkan keluhan terhadap penyedia layanan dan menuliskan keluhan mereka di surat pembaca, di blog nya, melalui email atau di facebook. Pasal penghinaan melanggar HAM mereka yang dituntut, ditahan karena mengungkapkan pendapatnya. Karena tidak jelas dan tertera di UU ITE, maka sangat tergantung pada hakim untuk menginterpretasikan hal ini, apakah mau merujuk ke KUHP atau tidak

-

8.

9.

Tidak memberi rincian bahwa UU ITE adalah delik aduan Tentang SENGAJA dan TANPA HAK di UU ITE, dalam UU ITE, disebutkan yang melanggar UU adalah mereka yang sengaja dan tanpa hak

Pasal Penghinaan di KUHP dan UU ITE adalah DELIK FORMAL, artinya akibat tidak dipertimbangkan, kejahatan sudah terjadi ketika perbuatan sudah dilakukan, contoh: akibat dari sebuah penghinaan tidak diperhitungan, selama penghinaan itu sudah terjadi maka sudah dapat dihukum 10. Ancaman hukuman yang berat di UU ITE (penjara maksimum 6 tahun dan denda maksimum Rp 1 Milyar), berkali lipat yang ada di KUHP

Pencantuman SENGAJA dan TANPA hak di UU ITE dimaksudkanuntuk melindungi warga negara. Bahkan kata sengaja dan tanpa hak ini tidak ada di KUHP Beban pembuktian berada di jaksa, jaksa harus bisa membuktikan bahwa pencemaran nama baik/penghianaan yg dilakukan oleh seseorang itu tanpa hak UU ITE merujuk pada KUHP dalam hal ini. Pasal penghinaan adalah delik formal di KUHP maka demikan juga di UU ITE

Tanpa hak dan sengaja ini kata yang tidak jelas ukurannya sehingga tidak memiliki arti apa-apa (meaningless).

Tindakan penghinaan yang dilakukan di Internet memiliki dampak yang lebih berat dan lebih lama, daripada penghinaan yang dilakukan dalam bentuk lain, karena itu hukumannya lebih berat. Misalnya suatu penghinaan di intenet bisa bertahan sangat lama dan muncul berkalikali karena materinya

Ancaman hukuman sangat berat dan berlebihan dan dibuat dengan semangat represif. Hukuman penjara diatas 6 tahun ini mengkategorikan langsung bahwa tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagai KRIMINAL BERAT (> 5 tahun hukuman) dan

Ini berbahaya karena tidak dipertimbangkan apa fakta/substansi dari penghinaan tersebut. Selama penghinaan tersebut sudah terbukti dilakukan maka seseorang sudah dapat dinyatakan bersalah.

11. Penerapan UU ITE sangat tergantung pada interpretasi aparat hukum

12. Pasal penghinaan yang masih diatur dalam HUKUM PIDANA

sudah didownload oleh banyak orang, atau masih tersimpan disebuah server Semua hukum, baik itu UU ITE, KUHP dan lain-lain memang tergantung pada interpretasi polisi, jaksa dan hakim. Interpretasi hukum adalah bagian dari sistem hukum sendiri

karenanya pelakunya dapat langsung ditahan.

Penerapan yang sangat tergantung pada interpretasi penegak hukum ini membuat ketidakpastian hukum dan meresahkan masyarakat. Masyarakat tidak dapat melihat dengan jelas hak dan kewajibannya dan sangat tergantung pada aparat hukum dan juga, memberikan peluang aparat untuk melakukan penyalahgunaan wewenang Ini tergantung Di negara-negara maju kesepakatan kita pasal penghinaan cukup sebagai bangsa, apakah diatur dalam hukum kita masih menempatkan perdata saja. kehormatan pada suatu Untuk apa tempat yang tinggi atau menggunakan tangan tidak, sehingga negara negara (polisi dan harus melindungi jaksa) yg dibayar oleh kehormatan tersebut. rakyat untuk Tidak perlu kita melindungi mengikuti/mengacu ke kehormatan private hukum negara lain, seseorang. karena kita memiliki Jika seseorang/sebuah tradisi budaya dan asal pihak merasa terhina, muasal yang berbeda. ajukan tuntutan perdata Dengan menggunakan dengan tuntutan ganti polisi dan jaksa, maka rugi maka itu cukup. tuntutan bisa Dengan masih adanya dilakukan lebih cepat pasal penghinaan di dan tanpa biaya, jika hukum pidana, maka tuntutan perdata maka polisi dan jaksa harus penuntut harus terlibat, individu yang mengeluarkan uang untuk dituduh melakukan menyewa pengacara. penghinaan dikriminalisasi

(menjadi kriminal) dengan tahanan penjara.