Ringkasan.docx

Penanggulangan bencana berbasis komunitas juga merupakan upaya mengkolaborasikan penanggulangan bencana sebagai upaya bersama antara masyarakat, LSM, swasta dan Pemerintah. Pembangunan kemampuan penanggulangan bencana ditekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat khususnya asyarakat pada kawasan rawan bencana , agar secara dini menekan bahaya tersebut. Umumnya berpangkal pada tindakan penumbuhan kemampuan masyarakat dalam menangani dan menekan akibat bencana. Untuk mencapai kondisi tersebut, lazimnya iperlukan langkah-langkah : (1) pengenalan jenis bencana, (2) pemetaan daerah rawan bencana, (3) zonasi daerah bahaya dan prakiraan resiko, (4) pengenalan sosial budaya masyarakat daerah bahaya, (5) penyusunan prosedur dan tata cara penanganan bencana (6) pemasyarakatan kesiagaan dan peningkatan kemampuan, (7) mitigasi fisik, (8) pengembangan teknologi bencana alam.

1. Pembentukan Komite kerja) 2. Penyusunan Tujuan, TOR 3. Seleksi Area 4. Komprehensif Assesment

Baseline dan Survey perilaku PSK (pengetahuan, sikap dan keterampilan

1.Membina kepercayaan 2.Pengembangan/Pengaktifan Komite desa/Kel 3.Pelantikan KSR spesialis KBBM dan Sibat

1Perencanaan Partisipatif

2Advokasi & Sosialisasi

Pemetaan BKRK (Bahaya, Kerentanan, risiko, dan kapasitas)

3Promosi Perilaku sadar bencana

4Upaya mitigasi bencana

5Monitoring Evaluasi partisipatif

Mobilisasi KSR spesialis KBBM dan Sibat, Komite desa/kel dan Masyarakat

Tingkat-Tingkat Siaga Dalam Bencana Banjir dan Hal-Hal yang Harus Dilakukan Tingkat-tingkat siaga dalam bencana banjir: a. Level 1, daerah telah memiliki pencapaian kecil dalam upaya mengurangi risiko bencana banjir (melaksanakan beberapa tindakan atau rencana pada kebijakan). b. Level 2, daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana banjir dengan pencapaian yang bersifat sporadis yag disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan. c. Level 3, komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana banjir di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun blm menyeluruh untuk mengurangi dampak negatif dari bencana banjir. d. Level 4, dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah memperoleh capaian yang berhasil. Namun, masih ada keterbatasan sumber daya finansial atau kapasitas operasional. e. Level 5, capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai dan menyeluruh. Hal-hal yang harus dilakukan: a. Prabencana:  Penataan DAS secara terpadundan sesuai fungsi lahan.  Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pd bangunan sungai yg sering menimbulkan banjir.  Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah banjir.  Tidak membuang sampah  Mengadakan program pengerukan sungai  Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut.  Program penghijauan hulu sungai b. Saat terjadi bencana:  Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana  Mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk diseberangi  Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Segera mengamankan barang-barang berharga ketempat yang lebih tinggi.  Jika air terus meninggi hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti Kantor Kepala Desa, Lurah ataupun Camat c. Setelah Banjir:  Secepatnya membersihkan rumah, dimana lantai pada umumnya tertutup lumpur dan gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit  Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering berjangkit setelah kejadian banjir  Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan lipan, atau binatang penyebar penyakit seperti tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk  Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan

Mitigasi Bencana Banjir (Banjir ROB Pekalongan) Pengertian Mitigasi: Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik secara fisik maupun non fisik melalui pendidikan, pelatihan, dan lainnya Pengertian benjir Rob : Banjir rob adalah banjir yg diakibatkan oleh pasangnya air laut, hingga air yg pasang tersebut menggenangi daratan. Tujuan : a. untuk menanggulangi bencana banjir rob dan mengurangi dampak dari bencana tersebut b. sebagai landasan (pedoman) perencanaan bangunan Ruang Lingkup : mencakup pengendalian banjir dan rob yang terdiri dari pokok bahasan yang menyangkut pengertian, tujuan, dan strategi mitigasi di Wilayah pesisir pekalongan (Kecamatan Pekalongan Utara) Strategi : Konsep penanggulangan bencana banjir rob diwilayah pekalongan yg akan dilakukan pemerintah diantaranya :  membatasi aliran masuk rob ke arah daratan  membuat tampungan sementara air dari daratan yg seharusnya terbuang ke hilir  memompa air yg tertampung ini ke hilir secara periodik  memperbesar kapasitas sungai dan drainase yg ada Pembangunan fisik yg akan dilaksanakan :  membuat tanggul pemisah wilayah daratan dan tambak  membuat longstorage/saluran gendong sejajar dg tanggul pemisah ROB ini  pengadaan pompa dan rumah pompa untuk membuang air yg tertampung dlm long storage secara periodik  membangun parapet di bantaran sungai  melakukan normalisasi sungai semut, mrican, tratebang, pakuncen, pesanggrahan, meduri dan bremi  membuat kolektor drain pada beberapa lokasi yg memerlukan dan penyadaan pompa bila diperlukan agar dapat membuat air yg ditampung dalam kolektor drain ke sungai/laut

Pembuatan Peta Rawan/Risiko Bencana A. Ancaman 1. Melengkapi Peta Topografi Kota, Sungai, Danau, Gunung Berapi, Penambangan, Pabrik, Industri Dll. 2. Inventarisasi Ancaman Banjir, Gunung Meletus, Longsor, Kebocoran Pipa, Kecelakaan, Dll. B. Kerentanan Melengkapi Peta Rawan Ancaman Dengan Kerentanan Masyarakat 1. Data demografi (jumlah Bayi, Balita, Dll) 2. Sarana dan Prasarana Kesehatan (RS, Puskesmas, RSJ, Dll) 3. Tenaga Kesehatan (dokter, Perawat, Bidan, Dll) 4. Data Cakupan Pelayanan Kesehatan (Imunisasi, KIA, Gizi, Dll) Penyusunan peta dengan melakukan overlay peta ancaman, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Peta risiko bencana minimal harus memenuhi persyaratan: a. Memenuhi aturan tingkat ke-detail an analisis, di tingkat nasional minimal hingga kabupaten atau kota, di tingkat provinsi minimal hingga kecamatan, di tingkat kab./kota minimal hingga kelurahan atau desa. b. Skala peta minimal 1:250.000 untuk provinsi, 1:50.000 untuk kab./kota (Pulau Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi), 1:25.000 untuk kab./kota (Jawa, Bali, Nusa Tenggara). c. Dapat digunakan untuk menghitung jumlah jiwa terpapar bencana. d. Dapat digunakan untuk menghitung kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. e. Menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko (tinggi, sedang dan rendah). f. Menggunakan GIS dalam pemetaan risiko bencana.