Riaonepagerindonesianjuly2007

ANALISIS DAMPAK REGULASI (RIA) Proses desentralisasi di Indonesia telah mengalihkan sebagian besar kewenangan pemerintah nasional ke lebih dari 460 pemerintah kabupaten/kota. Transisi dramatis ini, meskipun positif dari sudut pandang demokrasi, telah diwarnai dengan persoalan-persoalan administratif dan insentif kebijakan yang tidak pada tempatnya. Proses pembuatan regulasi di daerah ditandai dengan lemahnya analisis, belum adanya mekanisme review yang efektif, dan terbatasnya partisipasi publik. Akibatnya, muncul peraturan-peraturan daerah bermasalah, khususnya yang membebani dunia usaha.

TAHAPAN-TAHAPAN RIA Merumuskan Masalah

Problem Formulation Mengidentifikasi Tujuan

Identification of Objectives Menyusun Alternatif Best Alternatives Analisis Manfaat dan Biaya

Cost and Benefit Analysis Action Memilih Selection Alternatif of Terbaik

Strategi ImplementasiStrategy Implementation

PENDAMPINGAN TEKNIS RIA Untuk memperbaiki iklim regulasi dan mendorong pertumbuhan usaha, Asia Foundation memperkenalkan metode Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment - RIA) melalui pendampingan teknis kepada 28 pemerintah kabupaten/kota, termasuk kepada Departemen Perdagangan di tingkat nasional. RIA merupakan alat analisis yang membantu pemerintah untuk memutuskan apakah suatu regulasi sungguh-sungguh diperlukan, apa saja untung dan ruginya, dan apa saja solusisolusi alternatif bagi regulasi tersebut. Asia Foundation bekerja sama dengan mitra lokal dan konsultan ahli untuk mengembangkan program RIA di setiap lokasi pendampingan. Program dimulai dengan memetakan semua regulasi daerah bidang ekonomi yang masih berlaku untuk mengidentifikasi regulasi apa saja yang paling mengganggu. Lalu, dua regulasi dipilih untuk dianalisis dengan metode RIA. Pelatihan diberikan kepada tim pemda, wakil dari sektor swasta, dan LSM lokal agar mereka bisa melakukan analisis RIA dan menghasilkan rekomendasi untuk perubahan. Pada tahap akhir, tim pemda didukung Asia Foundation dan mitra lokalnya menyusun strategi implementasi dan pelembagaan atas rekomendasi yang dihasilkan. Program RIA tidak hanya dipakai untuk

INDONESIA

Asia Foundation memberi pendampingan teknis RIA kepada 28 kabupaten/kota.

RIA menggunakan analisis biaya manfaat untuk memperbaiki kualitas regulasi dan mengurangi beban UMKM.

Di tingkat nasional, pendampingan RIA berupa pengembangan kapasitas dan analisis bagi Departemen Perdagangan.

mengatasi persoalan perda bermasalah, melainkan juga menjadi wahana bagi semua pemangku kepentinganpemerintah, dunia usaha, dan LSM-untuk berpartisipasi dan mengkritisi proses pembuatan kebijakan publik. Keterlibatan semacam ini mempunyai dampak jangka panjang karena masyarakat berperan aktif dalam upaya perbaikan iklim usaha.

RIA DI SELURUH DUNIA Program-program RIA telah dilaksanakan oleh pemerintah-pemerintah di banyak

negara, khsusnya negara maju. Australia, Amerika Serikat, dan banyak negaranegara Eropa telah lama mewajibkan proses RIA dalam tahapan penyusunan regulasinya. Organisasi Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD) berperan penting dalam mengadvokasi penggunaan metode ini dengan menggunakan pengalamannya untuk mendampingi pelaksanaan program RIA di negaranegara berkembang. Di Asia, RIA telah diadopsi dengan sukses di Korea Selatan, Vietnam, dan Cina. RIA di tingkat nasional telah terbukti menjadi metode yang efektif bagi negara-negara berkembang.

The Asia Foundation adalah sebuah lembaga swasta, nirlaba, nonpemerintah, yang berkomitmen untuk mewujudkan kawasan Asia Pasifik yang damai, makmur, adil, dan terbuka. The Asia Foundation mendukung programprogram di Asia yang membantu meningkatkan tata pemerintahan dan hukum, pembangunan dan reformasi

PELAKSANAAN RIA Di Indonesia, metode RIA telah digunakan untuk menganalisis regulasi nasional serta regulasi kabupaten/kota.

ekonomi, pemberdayaan perempuan, dan hubungan

RIA di Kabupatan/Kota: Di Kota Makassar, tim RIA merekomendasikan perubahan Perda Pariwisata untuk menghindarkan pembayaran berganda dan juga pembedaan retribusi izin berdasarkan besaran usahanya, sehingga menguntungkan kelompok UMKM. Di Kabupaten Sragen, tim RIA menganalisis Perda Keselamatan Kerja. Mereka merekomendasikan untuk merevisi perpanjangan izin, dari tahunan menjadi setiap lima tahun, dengan tetap mempertahankan standar keamanan minimal. Dengan rekomendasi ini diharapkan bisa mengurangi biaya sampai 75% bagi pelaku usaha. Di Kota Parepare, Asia Foundation memfasilitasi konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk merevisi Perda Pasar dan menyusun Perda tentang Pedagang Kaki Lima. Walikota Parepare juga mewajibkan penggunaan metode ini untuk penyusunan rancangan perda yang mengikat dan membebani masyarakat.

internasional. Dalam pengalamannya selama 50 tahun di Asia, The Asia Foundation menjalin kerja sama dengan mitra-mitra

RIA di Tingkat Nasional: Asia Foundation bekerja sama dengan Departemen Perdagangan mengkaji peraturan terkait dengan industri kakao dan rotan dan menyusun rekomendasi. Rekomendasi untuk Perdagangan Rotan:

pemerintah maupun swasta untuk mendukung kepemimpinan dan pengembangan kelembagaan, pertukaran, serta penelitian kebijakan.

Menambah kategori rotan asalan yang bisa diekspor. Mengurangi tarif ekspor untuk rotan asalan dan rotan setengah jadi. Mengizinkan perdagangan rotan dari Sulawesi ke daerah lain.

Program Regulatory Impact Assessment (RIA) Asia Foundation didukung oleh United States Agency for International Development dan Canadian International Development Agency.

PO BOX 6793 JKSRB Jakarta 12067 Indonesia Phone (62-21) 72788424 Fax (62-21) 7203123 [email protected] www.asiafoundation.org 07/07