Resume Manajemen Fisik Bm.docx



Keselamatan pasien / safety pasien Pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien sesuai dengan yang diucapkan Hiprocrates kira-kira 2400 tahun yang lalu Dengan meningkatnya keselamatan pasien rumah sakit diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit dapat meningkat. Keselamatan Pasien adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi assessmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Insiden Keselamatan Pasien adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi. Standar Keselamatan Pasien wajib diterapkan rumah sakit dan penilaiannya dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi Rumah Sakit. Standar keselamatan pasien tersebut terdiri dari tujuh standar yaitu : 1. Hak pasien Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan. 2. Mendidik pasien dan keluarga Keselamatan pasien dalam pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dengan keterlibatan pasien yang merupakan mitra dalam proses pelayanan. Oleh karena itu, di rumah sakit harus ada sistem dan mekanisme mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Dengan pendidikan tersebut diharapkan pasien dan keluarga dapat : 1). Memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap dan jujur. 2). Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga. 3). Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti 4). Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan. 5). Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit. 6). Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa. 7). Memenuhi kewajiban finansial yang disepakati 3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan Rumah Sakit menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. 4. Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien

Rumah sakit harus mendesign proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif Kejadian Tidak Diharapkan, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. 5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien 1. Pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program keselamatanpasien secara terintegrasi dalam organisasi melalui penerapan “Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit “. 2. Pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan pasien dan program menekan atau mengurangi Kejadian Tidak Diharapkan. 3. Pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien. 4. Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja rumah sakit serta meningkatkan keselamatan pasien. 5. Pimpinan mengukur dan mengkaji efektifitas kontribusinya meningkatkan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien.

dalam

6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien 1. Rumah sakit memiliki proses pendidikan, pelatihan dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas 2. Rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien. 7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien 1. Rumah sakit merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. 2. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat



Klasifikasi RS Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (UU No. 44 tahun 2009). Klasifikasi Rumah Sakit diatur pada UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Permenkes No. 56 tahun 2014 tentang klasifikasi rumah sakit

Tujuan dan Fungsi Rumah sakit : Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit umum mempunyai fungsi: 1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dengan standar pelayanan rumah sakit.

dan

pemulihan

kesehatansesuai

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melaluipelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. 3. Penyelengggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Contoh Rs Sesuai Tipe :    

TIPE A= Dr.Soetomo Sby TIPE B= Dr. Soedono Madiun TIPE C= RSU Tulungagung TIPE D= RSU Panti Waluyo Madiun

Klasifikasi RS Berdasarkan jenis pelayanannya:  

Rumah SakitUmum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik dan subspesialistik. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yangmempunyai fungsi primer, memberikan diagnosis dan pengobatan untuk penderita yang mempunyai kondisi medik khusus, baik bedah atau non bedah, misal: Rumah Sakit Ginjal, Rumah Sakit Kusta, Rumah Sakit Jantung, Rumah Sakit Bersalin dan Anak, dan lain-lain.

Klasifikasi RS dalam Segi Tenaga Kerja : 1. RS Tipe A : o 18 dokter umum untuk pelayanan medik dasar 4 dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut6 dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar o 3 dokter spesialis untuk septiap jenis pelayanan medik sepsialis penunjang o 3 dokter spesiali untuk setiap jenis pelyanan medik spesialis lain o 2 dokter subspesiali untuk setiap jenis pelayanan medik subspesialis o 1 dokter gigi untuk setiap jenis pelayanan medik spesilis gigi mulut 2. RS Tipe B :  12 dokter umum untuk pelayanan medik dasar  3 dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut  3 dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar

 2 dokter spesialis untuk septiap jenis pelayanan medik sepsialis penunjang  1 dokter spesiali untuk setiap jenis pelyanan medik spesialis lain  1 dokter subspesiali untuk setiap jenis pelayanan medik subspesialis  1 dokter gigi untuk setiap jenis pelayanan medik spesilis gigi mulut 3. RS Tipe C :  9 dokter umum untuk pelayanan medik dasar  2 dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut  2 dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar  1 dokter spesialis untuk septiap jenis pelayanan medik sepsialis penunjang  1 dokter gigi untuk setiap jenis pelayanan medik spesilis gigi mulut 4. RS Tipe D :  4 dokter umum untuk pelayanan medik dasar  1 dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut  1 dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar Klasifikasi RS dalam Segi Keperawatan 1.

2.

3.

4.

RS Tipe A :  Jumlah sesuai tempat tidur pd rawat inap  Kualifikasi & kompetensi disesuaikan dengan keb. RS RS Tipe B :  Jumlah sesuai tempat tidur pd rawat inap  Kualifikasi & kompetensi disesuaikan dengan keb. RS RS Tipe C  Dihitung dengan perbandingan 2 perawat utk 3 tempat tidur  Kualifikasi & kompetensi disesuaikan dengan keb. RS RS Tipe D  Dihitung dengan perbandingan 2 perawat utk 3 tempat tidur  Kualifikasi & kompetensi disesuaikan dengan keb. RS

Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Segala hal yang menyangkut Puskesmas diatur dalam Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014. Klasifikasi Puskesmas dalam Segi Tenaga Kerja Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.

Jenis Tenaga Kesehatan paling sedikit terdiri atas: a. dokter atau dokter layanan primer; b. dokter gigi; c. perawat; d. bidan; e. tenaga kesehatan masyarakat; f. tenaga kesehatan lingkungan; g. ahli teknologi laboratorium medik; h. tenaga gizi; i. tenaga kefarmasian.

Tenaga non kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah minimal Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . Tenaga Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja. (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  Aturan regulasi / pengelolaan. Rumah Sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan : Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. (1) Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. (2) Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Berdasarkan pengelolaannya : Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat. (1) Rumah Sakit publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan

Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan menjadi Rumah Sakit privat. (2) Rumah Sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan. Rumah Sakit pendidikan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan pendidikan. (1) Rumah Sakit pendidikan merupakan Rumah Sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. (2) Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan dapat dibentuk Jejaring Rumah Sakit Pendidikan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Sakit pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit. Klasifikasi Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rumah Sakit umum kelas A; b. Rumah Sakit umum kelas B c. Rumah Sakit umum kelas C; d. Rumah Sakit umum kelas D.  Standar bangunan RS type B Pengklasifikasian rumah sakit dibedakan berdasarkan jenis penyelenggaraan pelayanan, yang terdiri dari rumah sakit umum (RSU), yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua bidang dan jenis penyakit dan rumah sakit khusus (RSK), yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada suatu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan kekhususannya. Klasifikasi Rumah Sakit Umum adalah pengelompokan Rumah Sakit Umum berdasarkan perbedaan tingkatan menurut kemampuan pelayanan kesehatan, ketenagaan, fisik dan peralatan yang dapat disediakan dan berpengaruh terhadap beban kerja, yaitu rumah sakit kelas A, B, C dan D. Rumah Sakit Umum Kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan sekurang-kurangnya pelayanan umum dan 2 (dua) pelayanan medik spesialis dasar.

Rumah Sakit Umum Kelas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan sekurang-kurangnya pelayanan medik 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) pelayanan penunjang medik. Rumah Sakit Umum Kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lainnya dan 2 (dua) subspesialis dasar serta dapat menjadi RS pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan dan standar. Rumah Sakit Umum Kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) spesialis lainnya dan 13 (tiga belas) subspesialis serta dapat menjadi RS pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan dan standar. Persyaratan Umum Bangunan Rumah Sakit : 

Pemilihan lokasi.

(1) Aksesibilitas untuk jalur transportasi dan komunikasi, Lokasi harus mudah dijangkau oleh masyarakat atau dekat ke jalan raya dan tersedia infrastruktur dan fasilitas dengan mudah, misalnya tersedia pedestrian, Aksesibel untuk penyandang cacat (2) Kontur Tanah kontur tanah mempunyai pengaruh penting pada perencanaan struktur, dan harus dipilih sebelum perencanaan awal dapat dimulai. Selain itu kontur tanah juga berpengaruh terhadap perencanaan sistem drainase, kondisi jalan terhadap tapak bangunan dan lain-lain. (3) Fasilitas parkir. Perancangan dan perencanaan prasarana parkir di RS sangat penting, karena prasarana parkir dan jalan masuk kendaraan akan menyita banyak lahan. Perhitungan kebutuhan lahan parkir pada RS idealnya adalah 1,5 s/d 2 kendaraan/tempat tidur (37,5m2 s/d 50m2 per tempat tidur)1 atau menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi daerah setempat. Tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu parkir. (4) Tersedianya utilitas publik. Rumah sakit membutuhkan air bersih, pembuangan air kotor/limbah, listrik, dan jalur telepon. Pengembang harus membuat utilitas tersebut selalu tersedia. (5) Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Setiap RS harus dilengkapi dengan persyaratan pengendalian dampak lingkungan (6) Bebas dari kebisingan, asap, uap dan gangguan lain.  Pasien dan petugas membutuhkan udara bersih dan lingkungan yang tenang.  Pemilihan lokasi sebaiknya bebas dari kebisingan yang tidak semestinya dan polusi atmosfer yang datang dari berbagai sumber. (7) Master Plan dan Pengembangannya. Setiap rumah sakit harus menyusun master plan pengembangan kedepan. Hal ini sebaiknya dipertimbangkan apabila ada rencana pembangunan bangunan baru. Review master plan dilaksanakan setiap 5 tahun.



Massa Bangunan. (1) Intensitas antar Bangunan Gedung di RS harus memperhitungkan jarak antara massa bangunan dalam RS dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini : a. Keselamatan terhadap bahaya kebakaran; b. Kesehatan termasuk sirkulasi udara dan pencahayaan; c. Kenyamanan; d. Keselarasan dan keseimbangan dengan lingkungan; (2) Perencanaan RS harus mengikuti Rencana Tata Bangunan & Lingkungan (RTBL), yaitu : a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Ketentuan besarnya KDB mengikuti peraturan daerah setempat. Misalkan Ketentuan KDB suatu daerah adalah maksimum 60% maka area yang dapat didirikan bangunan adalah 60% dari luas total area/ tanah. b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Ketentuan besarnya KLB mengikuti peraturan daerah setempat. KLB menentukan luas total lantai bangunan yang boleh dibangun. Misalkan Ketentuan KLB suatu daerah adalah maksimum 3 dengan KDB maksimum 60% maka luas total lantai yang dapat dibangun adalah 3 kali luas total area area/tanah dengan luas lantai dasar adalah 60%. c. Koefisien Daerah Hijau (KDH) Perbandingan antara luas area hijau dengan luas persil bangunan gedung negara, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung, harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan 1. daerah resapan air 2. ruang terbuka hijau kabupaten/kota d. Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sepadan Pagar (GSP) Ketentuan besarnya GSB dan GSP harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam RTBL atau peraturan daerah setempat. (3) Memenuhi persyaratan Peraturan Daerah setempat (tata kota yang berlaku). (4) Pengembangan RS pola vertikal dan horizontal Penentuan pola pembangunan RS baik secara vertikal maupun horisontal, disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang diinginkan RS (;health needs), kebudayaan daerah setempat (;cultures), kondisi alam daerah setempat



Zonasi. adalah pembagian atau pengelompokan ruangan-ruangan berdasarkan persamaan karakteristik fungsi kegiatan untuk tujuan. Pengkategorian pembagian area atau zonasi rumah sakit adalah zonasi berdasarkan tingkat risiko terjadinya penularan penyakit, zonasi berdasarkan privasi dan zonasi berdasarkan pelayanan. (1) Zonasi berdasarkan tingkat risiko terjadinya penularan penyakit terdiri dari :  area dengan risiko rendah, yaitu ruang kesekretariatan dan administrasi, ruang komputer, ruang pertemuan, ruang arsip/rekam medis.

 area dengan risiko sedang, yaitu ruang rawat inap non-penyakit menular, rawat jalan.  area dengan risiko tinggi, yaitu ruang isolasi, ruang ICU/ICCU, laboratorium, pemulasaraan jenazah dan ruang bedah mayat, ruang radiodiagnostik.  area dengan risiko sangat tinggi, yaitu ruang bedah, IGD, ruang bersalin, ruang patolgi. (2) Zonasi berdasarkan privasi kegiatan terdiri dari :  area publik, yaitu area yang mempunyai akses langsung dengan lingkungan luar rumah sakit, misalkan ruang rawat jalan, gawat darurat apotek).  area semi publik, yaitu area yang menerima tidak berhubungan langsung dengan lingkungan luar rumah sakit, umumnya merupakan area yang menerima beban kerja dari area publik, misalnya laboratorium, radiologi, rehabilitasi medik.  area privat, yaitu area yang dibatasi bagi pengunjung rumah sakit, umumnya area tertutup, misalnya seperti ruang perawatan intensif, ruang operasi, ruang kebidanan, ruang rawat inap. (3) Zonasi berdasarkan pelayanan terdiri dari :  Zona Pelayanan Medik dan Perawatan yang terdiri dari : ruang rawat jalan, ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan Intensif, ruang operasi, ruang rehabilitasi medik, ruang kebidanan, ruang hemodialisa, ruang radioterapi, ruang kedokteran nuklir, ruang transfusi darah/bank darah.  Zona Penunjang dan Operasional yang terdiri dari : ruang farmasi, ruang radiodiagnostik, laboratorium, ruang diagnostik terpadu, ruang sterilisasi/CSSD), dapur utama, laundri, pemulasaraan jenazah dan forensik, ruang sanitasi, ruang pemeliharaan sarana.  Zona Penunjang Umum dan Administrasi yang terdiri dari : Bagian Kesekretariatan dan Akuntansi, Bagian Rekam Medik, Bagian Logistik/ Gudang, Bagian Perencanaan, Sistem Pengawasan Internal (SPI), Bagian Pendidikan dan Penelitian, Bagian Personalia, Bagian Pengadaan, Bagian Informasi dan Teknologi (IT)

MANAJEMEN FISIK RESUME (KESELAMATAN PASIEN, KLASIFIKASI RS, ATURAN REGULASI ATAU PENGELOLAAN, STANDAR BANGUNAN RS.

Dosen Pembimbing :

Bedjo Utomo, SKM, M. Kes NIP. 19651013 198803 1 002 Disusun oleh: CHANDRA BIMANTARA PUTRA P27838116038 3B2

KEMENTRIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK TAHUN PELAJARAN 2018/2019