Resume Kewagaegaraan.docx

RESUME DARI PRESENTASI DENGAN JUDUL TINDAK PIDANA KORUPSI DISAMPAIKAN OLEH:MUHAMMAD ZAINUL MUTTAQIN

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta Tindak Pidana Korupsi pada khususnya. Secara harpiah Korupsi berasal dari kata Corruption artinya Kecurangan atau Perubahan dan Penyimpangan, dari kata sifat Corrupt berarti juga buruk, rusak, tetapi juga menyuap, sebagai bentuk sesuatu yang buruk. Dalam website new American dictionary (1985) kata Corruption diartikan sebagai Decay (lapuk), contamination (kemasukan sesuatu yang merusak) dan inpurity (tidak murni). Pengertian Korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang Negara/Perusahaan, Organisasi) untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau orang lain. Lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi ? 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 14 Ayat (1) Huruf G Undang Undang No. 2 tahun 2002). 2. Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 30 Ayat (1) Undang Undang RI No. 16 tahun 2004). 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 6 Ayat (1) Undang Undang No. 30 tahun 2002). Korupsi Umumnya dilakukan oleh : 1. Korporasi : Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum. 2. Pegawai Negeri meliputi : Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian; 3. Setiap Orang atau Korporasi. MENGAPA TERJADI KORUPSI ? TERPAKSA:Dilakukan karena ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak tercukupi oleh gaji rendah MEMAKSA:dilakukan karena adanya sifat keserakahan untuk bisa hidup secara berlebihan(bermewah-mewahan). TERPAKSA:Berhubungan dengan niatdan perilaku.pertemuan antara niat dan kesempatan.kesempatan tercipta karenakelemahan sistem dan peraturan Rumusan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No 31 tahun 1999 a. Korupsi = Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang tindak Pidana Korupsi

b. Kolusi = Permufakatan atau kerjasama secara melawan Hukum antar penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, Masyarakat, bangsa dan Negara c. c. Nepotisme = Setiap perbuatan penyelenggara Negara secara melawan Hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat Bangsa dan Negara. KETENTUAN PIDANA UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Pasal 2 : (1) Setiap orang; Secara melawan Hukum; Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi; Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara; Dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000. ( 2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, Pidana Mati dapat dijatuhkan. Keadaan Tertentu : Korupsi yang dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan Tindak Pidana Korupsi. UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Pasal 3 UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Pasal 4 UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Pasal 13 UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Pasal 15 UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Pasal 21 UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Pasal 22 UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Pasal 24 UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Pasal 24 BERANI JUJUR HEBAT..! PRIBADI YANG MEMILIKI HATI NURANI ADALAH PRIBADI YANG MENJAUHI KORUPSI