Resum Hukum Kenegaraan.docx

HUKUM KENEGARAAN Ilmu Kenegaraan (Staaswissenshaften) diciptakan oleh George Jellinek, guru besar University Heidelberg (Berlin), ilu kenegaraan berarti ilmu pengetahuan mengenai sesuatu Negara. Logemann, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan /kewibawaan Djokosutoto, Negara adalah suatu organisasi fmanusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama. G. Pringgodiggo, Negara adalah harus ada pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur hingga merupakan suatu nation (Negara). Dalam ilmu Negara tidak dibahas mengenai nilai yang praktis, tetapi lebih mementingknan nilai teoritisnya

ILMU NEGARA Ilmu Negara disusun oleh George Jellinek, merupakan sebagaian dari ilmu kegeraan atau Plato menyebutnya politeia atau politica, berdasarkan pendapat dari Aristoteles. Staatswissensshaft dalam arti luas meliputi ilmu pengetahuan mengenai Negara yang menekannkan pada Negara sebagai objeknya dan rechtswissenshaft yang merupakan ilum pengetahuan mengenai Negara yang menekankan segi hukumnya. Ilmu pengetahuan sebagai objeknya terdiri dari Hukum Tata Nrgara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Antar Negara, sedangkan ilmu pengetahuan yang menekankan dari segi hukum yaitu, hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Acara Perdata/Pidana. Staatswissensshaft sebagai ilmu pengetahuan terdiri dari Statenkunde atau ilmu pengetahuan yang melukiskan atau menceritakan Negara, Staatslehre atau perumusan dari Negara dalam bentuk tiori tentang Negara dan Kunstlhehre atau politikologi yaitu ilmu pengetahuan yang menggunakan hasil praktik dari staatslehre. Pada Ilmu Negara yang diutamakan adalah nilai-nilai ilmiahnya sehungga disebut dengan seinweissenshaft, yang dipelajari tiori-tiori tentang asal-usul Negara, hakikat Negara, pengertian bentuk Negara.

A.

SEJARAH TERBENTUKNYA NEGARA Untuk mengatasi segala kesulitan yang datang dari dalam dan luar perlu adanya suatu

organisasi yang lebih teratur dan lebih bijaksana, demi melaksanakan dan mempertahankan peraturan-peraturan yang hidup agar berjalan dengan tertib.

Istilah Negara mulai timbul pada zaman renaissance di Eropa pada abad ke-15, dikenal dengan istilah Lo Stato berasal dari bahasa Italia kemudian menjadi L’Etat dalam bahasa Prancis, The State bahasa Inggris atau Des Staat bahasa Jerman dan De Staat bahasa Belanda, di Indonesia “Negara “ yang artinya sebagai suatu system tugas-tugas atau fungsi public dan alatalat perlengkapan yang teratur didalam wilayah daerah (tertentu). Apeldoorn bahwa istilah “Negara” dipergunakan : 1. Oleh “penguasa”untuk menyatakan orangatau oranr-orang yang melakukan kekuasaan yang tertinggi, atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah. 2. Dalam arti persekutuan rakyat, untuk menyatakan sesuatu bangsa yang hidup dalam daerah dibawah kekuasaan tertinggi, enurut kaidah hukum yang sama. 3. Menunjukan suatu wilayah tertentu, yaitu daerah yang didalamnyadiam suatu bangsa dibawah Kekuasaan tertinggi. 4. Menunjukan suatu”kas Negara atau fiscus”untuk menyatakan harta yang dipegang oleh Penguasa kepentingan umum. Tiori terjadinya Negara: 1. Secara Primer (Primairies Wording) adalah tiori yang membahas terjadinya Negara yang tidak dihubungkan dengan Negara yang talah ada sebelumnya, melalui beberapa fase, yaitu: a. Fase Genootschap (kelompok), pengelompokan dari orang-orang yang menggabungkan diri nya untuk kepentingan bersama dan didasarkan pada persamaan. Kepemimpinan dipilih secara primus inteperes yang termuka, yang penting adalah unsure bangsa. b. Fase Reich (kerajaan), menggabungkan diri kaerena telah sadar akan hak milik atas tanah sehingga mucullah tuan tanah yang yang berkuasa ataas orang yang menyea tanah, maka maka timbullah feoadalisme dan yang penting adalah unsure wilyah. c. Fase Staat (Negara), sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara berada pada suatu kelompok, yang terpenting bahwa unsur Negara adalah bangsa, wilayah braulat terpenuhi.

d. Fase Democratische Natie dan Fase Diktator, terbentuk atas dasar kesadaran demokrsai nasional,fase dictator muncul karena perkembangan lebih lanjut dari democratische natie tidak bsaja berkembang tetapi perkembangannya telah diselewengkan. 2. Secara Sekunder (Secondaire Staat Wording) adalah tiori yang membahas tentang terjadinya Negara yang dihubungkan dengan Negara sebelumnya. Yang terpenting adalah suatu Pengakuan, terdiri dari 3 tori : a. Pengakuan secara de facto (sementara), bersifat sementara ketika muncul/terbentuknya suatu Negara baru, ttpi apakah berlakunya dan prosedurnya berdasarkan hukum dalam pembentukaanya. b. Pengakuan secara de jure (yuridis), seluas luasnya dan bersifat tetap terhadap yang muncul atau terbentuknya Negara baru harus jelas berdasarkan hukum. c. Pengakuan atas pemerintahan De Facto, muncul untuk kasus Indonesia leh Van Heller, yang mana hanya melakukan pengakuan pada pemerintah saja, sedangkan pada wilayah dan rakyat tidak. B.

JENIS-JENIS NEGARA

1. Negara Kesatuan ( Unitarisme) Negara yang merdeka dan berdaulat dan diseluh Negara yang berkuasa. Hanyalah satu pemerintahan yang mengatur seluruh daerah, dapat berbentuk: a. System sentralisasi, segala sesuatu diurus diatur oleh pemerintah pusat dan daerah tinggal melaksanaknya. b. Sistem Desentalisasi, kepada daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumahtangganya sendiri yang dinamakan daerh swatantra. 2. Negara Serikat (Federasi), Negara gabungan dari beberapa Negara yang menjadi Negara Negara bagian Negara serikat. Ciri Negara Modern 1. Asas Demokrasi; 2.Dianutnya pham Negara hukum; 3.Susunannya negaranya kesatuan.

C.

PENGARUH BENTUK NEGARA TERHADAP BERAKUNYA HUKUM Peninjauan bentuk Negara dapat dianggap sebagai peninjauan dalam keseluruhan, dalam

sejarah tori kenegraan ada beberapa bentuk klasik : 1. Monarki, Aristrokrasi dan Demokrasi, diukr dari julah akhir orang yang menentukan kata Yang mengenai kenegaraan dengan bentuk kemerosotannya. 2. Diktator, aklokrasi/plutokrasi dan mobrokrasi, pembagian baru adalah monarki dan republik Dengan kriteria terpilihnya kepala Negara., dictator dan demokrasi sebagai sifat untuk Menunjuk pemerintah. Perbedaan antara strktur dan organisasi 1. Republik dengan system parlemen 2. Republik dengan system pengawasan 3. Republik dengan system presiden Masalah dalam paraktek pelaksanaan 1. Adanya pelaksana Negara tidak tunduk pada hukum 2. Seberapa Jauh penyelenggara dapat menyimpang dari ketentuan hukum