Renstra-bappeda-2017-2021.compressed.pdf

  • Uploaded by: arkam
  • 0
  • 0
  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Renstra-bappeda-2017-2021.compressed.pdf as PDF for free.

More details

  • Words: 21,638
  • Pages: 80
i

Bappeda Kabupaten Wakatobi

KATA PENGANTAR Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan membuat dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menjadi pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2016-2921 merupakan acuan segenap unit kerja lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam merealisasikan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2016-2021. Kami sepenuhnya menyadari, bahwa Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari penulisan maupun dari substansi penyajiannya. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaanya.

Semoga Renstra ini bermanfaat bagi kemajuan pembangunan daerah

Kabupaten Wakatobi tercinta. Amien. Wangi-Wangi,

Mei 2017

Plt.Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi,

Ir. H. SAEDIMAN, M.Agr, Ph.D Pembina, IV/a NIP. 19690730 199203 1 002

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

i

Bappeda Kabupaten Wakatobi

DAFTRA ISI

Halaman Daftar Isi ……………………………………………………………..……………….………….. Daftar Tabel ……………………………………………………………………….….………….. Daftar Gambar ………………………………………………..………………………..……….. BAB I PENDAHULUAN ……………………………………..………………….……………. 1.1. Latar Belakang ........................................................................................................ 1.2. Landasan Hukum .................................................................................................... 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 1.4. Sistimatika Penulisan .............................................................................................. BAB II GAMBARAN PELAYANAN ............................................................................... 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................................................... 2.1.1. Tugas dan Fungsi ....................................................................................... 2.1.2. Struktur Organisasi ..................................................................................... 2.2. Sumber Daya ........................................................................................................... 2.1.2. Keadaan Kepegawaian ............................................................................. 2.1.2. Keadaan Aset ............................................................................................ 2.3. Kinerja Pelayanan .................................................................................................... 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ................ BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ……………… 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi …….. 2.1.2. Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pembangunan ........................................................................................... 2.1.2. Penelitian dan Pengembangan Daerah .................................................... 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ....................................................................................................... 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga ............................................................. 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis .................................................................................... BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............ 4.1. Visi dan Misi ............................................................................................................ 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ................................................................. 4.3. Strategi dan Kebijakan ............................................................................................ BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ..................... BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................................................. BAB VI PENUTUP ........................................................................................................

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

i ii iii I-1 I-1 I-2 I-4 I-5 II - 1 II - 1 II - 1 II - 17 II - 19 II - 19 II - 22 II - 22 II - 32 III - 1 III - 1 III - 1 III - 2 III - 2 III - 3 III - 5 IV - 1 IV - 3 IV - 7 V-1 VI - 1 VII - 1

Bappeda Kabupaten Wakatobi

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Upaya

mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

baik

(good governance) di daerah telah menjadi isu sentral di era otonomi daerah dewasa ini. Isu tersebut lahir sebagai implikasi dari semakin kompleksnya permasalahan yang mengemuka terkait dengan semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai public services. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan pembangunan daerah diarahkan agar dapat mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Dengan demikian, kegiatan pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun untuk kemajuan daerah secara keseluruhan. Strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dikemukakan di atas, harus dilaksanakan secara komprehensif dan dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara jelas menyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan di daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka dua puluh tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Disamping itu, pada tataran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdapat dokumen Rencana Strategis atau Rentsra SKPD untuk jangka waktu lima tahun dan Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun. Penyusunan berbagai dokumen tersebut, harus dilaksanakan secara terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, baik dilihat dari substansi atau materinya maupun tahapan dan mekanisme penyusunannya. Dilihat dari sisi materi dan substansi penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka terkait dengan rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu perlu diperhatikan muatan dokumen perencanaan sejenis di tingkat provinsi maupun nasional. Selain itu, perlu pula diperhatikan dinamika dan tuntutan

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

I-1

Bappeda Kabupaten Wakatobi kebutuhan daerah dan masyarakat yang terus berkembang secara dinamis. Dalam konteks penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wakatobi, muatan materi dan substansinya memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021. Sesuai peraturan tersebut, maka keberadaan Renstra sangat penting karena mengingat kapasitasnya sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran pimpinan dan staf Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi. Substansinya merupakan bentuk konkrit dari apresiasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap berbagai hal yang harus dilakukan, agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada pencapaian visi misi pembangunan daerah. Dengan demikian, Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan daerah Kabupaten Wakatobi untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang kemudian secara integral akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum dalam Penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339;

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

I-2

Bappeda Kabupaten Wakatobi 4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

I-3

Bappeda Kabupaten Wakatobi 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021. 15. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 58). 1.3 Maksud dan Tujuan A. Maksud Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah disusun dengan maksud untuk : 1.

Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh staf Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prioritas–prioritas di bidang perencanaan pembangunan.

2.

Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3.

Sebagai bahan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi selama 5 (lima) tahun kedepan.

B. Tujuan Penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2016-2021 bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya

kegiatan

prioritas

Badan

Perencanaan,

Penelitian

dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi. Hal ini diharapkan dapat berjalan secara harmonis dengan upaya untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016.

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

I-4

Bappeda Kabupaten Wakatobi 1.4 Sistimatika Penulisan Penyusunan Renstra ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya 2.3 Kinerja Pelayanan 2.4 Tantangan dan Peluang BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 1.1 Visi dan Misi 1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 1.3 Strategi dan Kebijakan BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII. PENUTUP

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

I-5

Bappeda Kabupaten Wakatobi

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi Berdasarkan uraian kinerja pelayanan pada bab sebelumnya, maka diketahui bahwa terdapat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi. Permasalahan ini dapat diidentifikasi, baik dari aspek lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Dan secara kumulatif, diidentifikasi beberapa permasalahan menurut tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi yang diuraikan sebagai berikut : 3.1.1. Penyusunan

Perencanaan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pembangunan

Pembangunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi umumnya menemui permasalahan dalam bentuk belum optimalnya konsistensi perencanaan dan juga data dan informasi perencanaan pembangunan yang masih rendah secara kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu, jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan prasarana wilayah juga masih menunjukan angka yang minim. Hal ini disebabkan karena secara internal, di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi Kabupaten Wakatobi belum system perecanaan secara elektronik dan juga proses manajemen data yang baik, termasuk ketersediaan data yang belum terinci sesuai kebutuhan pembangunan Secara eksternal, permasalahan tersebut disebabkan karena tidak terdapatnya sebuah regulasi yang mengatur tentang sistem pengelolaan atau penyediaan data dan informasi pembangunan. Di beberapa instansi atau lembaga lingkup Pemerintah Daerah, pihak Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

III - 1

Bappeda Kabupaten Wakatobi relatif kesulitan untuk mengakses data dan informasi pembangunan karena tidak ada petugas khusus yang menangani hal tersebut. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pihak yang mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan, ditemui permasalahan berupa belum efektifnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan. 3.1.2. Penelitian dan Pengembangan Daerah Berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan daerah, maka permasalahan yang umumnya dijumpai adalah banyaknya hasil kajian atau studi yang belum ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen perencanaan. Terdapat beberapa hasil studi yang hingga saat ini hanya menjadi sebuah dokumen dan belum secara optimal dimanfaatkan dalam kerangka perencanaan. Hal ini disebabkan karena beberapa hasil kajian belum merupakan sesuatu yang di anggap penting untuk ditindaklanjuti, dan juga terdapat beberapa kajian yang tidak secara jelas memberikan informasi rencana aksi. Selain itu, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi belum melakukan inventarisasi hasil kajian yang masih tersebar pada beberapa instansi, sehingga hasil-hasil penelitian belum terintegrasi dan masih dimanfaatkan secara parsial di masing-masing SKPD. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berpijak pada kondisi saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi sampai dengan tahun 2021, serta mempertimbangkan potensi dan harapan mayarakat Kabupaten Wakatobi, maka “ Visi Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2017-2021” adalah sebagai berikut : “WAKATOBI MENJADI KABUPATEN MARITIM YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING” Berdasarkan visi pembangunan Kabupaten Wakatobi Tahun 2017-2021 tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut : 1.

Mengembangkan ekonomi yang berbasis kemaritiman dan berkelanjutan

2.

Mengembangkan kualitas sumber daya manusia;

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

III - 2

Bappeda Kabupaten Wakatobi 3.

Mengembangkan sosial budaya, industri kreatif dan pariwisata

4.

Mengembangkan pembangunan infrastruktur dasar;

5.

Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi;

6.

Medorong pemerintahan yang inovatif dan partisipatif;

7.

Membangun kolaborasi internasional. Hasil telaahan visi dan misi lebih lanjut dijelaskan dalam tujuan, sasaran dan program

prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi Tahun 2017-2021. Di dalamnya terdapat 3 hal pokok yang menjadi tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terkait pencapaian visi dan misi Kabupaten Wakatobi lima tahun kedepan, yaitu fungsi perencanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah/lembaga dan penelitian. Sehubungan dengan visi misi dan program prioritas tersebut, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor pendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam tatanan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi. Faktor pendorong tersebut yaitu adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang kemudian dipertegas dalam bentuk rencana program prioritas dan kerangka pendanaan yang sudah terinci selama periode RPJMD. 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa salah satu tugas utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas. Hal tersebut dilaksanakan dengan sasaran yaitu tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjalin sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan perencanan pembangunan. Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, diharapkan mampu mengembangkan keunikan wilayahnya yang tergambar dalam isu-isu atau permasalahan pembangunan yang harus dituntaskan melalui perencanaan yang terpadu.

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

III - 3

Bappeda Kabupaten Wakatobi Renstra Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 mengemukakan bahwa tugas utama Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara adalah melaksanakan perumusan dan penyusunan teknis perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan. Tugas tersebut dijalankan melalui beberapa fungsi, diantaranya fungsi koordinasi antar lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, Renstra provinsi juga mengarahkan pemerintah daerah untuk menjalin komunikasi yang efektif dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Komunikasi tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan upaya-upaya penyelesaian isu pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat provinsi. Perlunya koordinasi antar lembaga perencana di tingkat daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mewujudkan sinergitas dalam pembangunan. Hal ini sangat relevan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi yaitu melaksanakan koordinasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan. Isu strategis pembangunan pada level nasional maupun provinsi masih berorientasi pada pembangunan ekonomi kerakyatan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Hal ini juga relevan dengan isu pembangunan Kabupaten Wakatobi sebagaimana dijelaskan dalam RPJMD, yang meliputi (1) revitalisasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; (2) infrastruktur wilayah; (3) pendidikan dan kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) tata ruang dan lingkungan hidup. Dengan adanya kesamaan isu, maka terbuka peluang untuk dilaksanakannya upaya-upaya penyelesaian isu secara kolaboratif, yang juga berarti bahwa perlunya dibina kerjasama antar lembaga untuk mewujudkan tujuan bersama. Terkait dengan uraian tentang Renstra Nasional dan Renstra Provinsi tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi faktor pendorong terlaksananya kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi dalam mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah. Faktor pendorong tersebut meliputi adanya kesesuaian tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan perencanaan, sehingga menjamin sinergitas atau sikronisasi kinerja pembangunan. Keserasian tugas pokok dan sasaran pembangunan di setiap level pemerintahan menjadikan tujuan pembangunan dapat dengan mudah dicapai. Faktor penghambat yang dapat

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

III - 4

Bappeda Kabupaten Wakatobi terjadi yakni terdapatnya beberapa isu pembangunan daerah yang belum secara jelas terakomodir dalam isu pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional. Oleh karena itu, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi perlu memperhatikan hal tersebut dengan cermat agar penyelesaiannya dapat tetap relevan dengan program kegiatan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Hasil analisis terhadap kinerja pelayanan, telaahan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017-2021, dan telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dapat melahirkan isu-isu strategi yang perlu diselesaikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi selama periode Renstra. Isu-isu strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut : Dari aspek perencanaan pembangunan, terdapat 2 (dua) isu utama yang akan menjadi target untuk diselesaikan dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan. Isu tersebut meliputi : PERTAMA pengendalian dan evaluasi perencanaan. Dalam konteks ini, isu pengendalian dan evaluasi perencanaan menjadi sangat penting karena dapat menjamin bahwa implementasi suatu program atau kegiatan telah sesuai dengan perencanaan. Selama ini, tugas dan fungsi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena belum ada kebijakan pembagian tugas dan wewenang yang jelas dengan beberapa SKPD yang melaksanakan fungsi serupa. Fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan selalu dipersamakan dengan pengendalian atau evaluasi pembangunan dalam konteks fisik dan finansial. Sesungguhnya kedua hal tersebut memiliki ranah yang berbeda namun saling berkaitan, dan yang berhubungan dengan pengendalian atau evaluasi manajerial adalah murni tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi. KEDUA Minimnya penggunaan data dan informasi hasil kajian disebabkan antara lain karena (1) Isu yang dikaji dalam suatu studi biasanya berjalan beriringan atau bahkan lebih dahulu diawali dengan upaya penyelesaian isu melalui dukungan APBD; (2) Data dan informasi yang ada dalam sebuah dokumen tidak dapat disetujui kebenarannya, sehingga oleh sebagian kalangan tidak bisa dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan pembangunan. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan masih merupakan isu yang harus segera diselesaikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi hingga 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

III - 5

Bappeda Kabupaten Wakatobi

BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi.

2.1.1. Tugas dan Fungsi Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi mempunyai tuugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut: 1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;

2.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;

3.

Pelaksanakan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;

4.

Penyusunan rencana program di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;

5.

Penyusunan kebijakan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta tahunan;

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 1

Bappeda Kabupaten Wakatobi 6.

Pelaksanaan koordinasi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan Perangkat daerah, instansi vertikal dan pelaku pembangunan;

7.

Pelaksanaan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah secara makro;

8.

Pelaksanaan fasilitasi dan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perijinan dan/atau nonperijinan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;

9.

Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan;

10. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; 11. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan; 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan. Tugas pokok dan fungsi tersebut menggambarkan cakupan dan ruang lingkup yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab setiap bagian/sub bagian organisasi Bappeda. Karena itu, tugas pokok dan fungsi menjadi sangat strategis terhadap pencapaian visi dan misi yang telah dirumuskan dan disepakati bersama oleh segenap aparatur organisasi. Disamping itu, posisi tugas pokok dan fungsi organisasi Bappeda Kabupaten Wakatobi berfungsi sebagai landasan formal dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. a.

Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan kegiatan antar

bidang, memberikan pelayanan administrasi dan rumah tangga, keuangan, perlengkapan serta evaluasi dan pelaporan dalam lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi : 1.

pengkoordinasian kegiatan Badan;

2.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;

3.

pengkoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;

4.

penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 2

Bappeda Kabupaten Wakatobi 5.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;

6.

pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

7.

penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;

8.

pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah;

9.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian dengan tugas pokok masing-masing sebagai berikut : 1). Sub Bagian Program Sub Bagian Program, mempunyai tugas : a.

Menyiapkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;

b.

Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;

c.

Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan;

d.

Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan;

e.

Koordinasi

penyelenggaraan

layanan

dukungan

kegiatan

perencanaan

pembangunan daerah; f.

Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan.

2). Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas : a.

Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b.

Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;

c.

Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 3

Bappeda Kabupaten Wakatobi d.

Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

e.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub Bagian

melalui

pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat; f.

Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a.

Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b.

Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;

c.

Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;

d.

Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;

e.

Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian;

f.

Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

g.

Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

h.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan masing-masing sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

i. b.

Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

Bidang Perencanaan Makro Bidang Perencanaan Makro mempunyai tugas melakukan pengkajian, perumusan dan

penyusunan dokumen perencanaan, kerangka ekonomi makro daerah, pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah dan pelaksanaan evaluasi pembangunan yang bersifat umum dan makro. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perencanaan Makro mempunyai fungsi :

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 4

Bappeda Kabupaten Wakatobi 1.

Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan program-program pembangunan daerah;

2.

Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah);

3.

Fasilitasi dan pengkoordinasian Penyusunan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara pembangunan daerah ;

4.

Pengkoordinasian dan sinkronisasi forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan baik tahunan (jangka pendek), janga menengah dan jangka panjang;

5.

Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan dokumen evaluasi makro pembangunan daerah;

6.

Melaksanakan pengumpulan dan analisis data statistik serta informasi pembangunan daerah;

7.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Perencanaan Makro terdiri dari 3 (tiga) suba bidang bgian dengan tugas pokok masing-masing sebagai berikut : 1). Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas : a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengintegrasian programprogram perencanaan pembangunan daerah;

b.

Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

c.

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan dalam sinergitas antara dokumen perencanaan;

d.

Melakukan analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara holistic-tematik, integrative dan spasial;

e.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan program pembangunan;

f.

Melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis bidang perencanaan program pembangunan;

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 5

Bappeda Kabupaten Wakatobi g.

Melaksanakan fasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2). Sub Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas : a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam analisis ekonomi makro daerah;

b.

Memfasilitasi dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dalam perumusan kebijakan umum anggaran daerah;

c.

Memfasilitasi dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dalam perumusan prioritas dan plafon anggaran sementara pembangunan daerah;

d.

Melaksanakan fasilitasi analisis kebijakan ekonomi makro pembangunan daerah;

e.

Melaksanakan penyajian data dan informasi kebijakan ekonomi makro pembangunan daerah.

3). Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam evaluasi makro dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;

b.

Memfasilitasi

dan

mengkoordinasikan

penyusunan

laporan

keterangan

pertanggungjawaban Bupati; c.

Melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis bidang data, evaluasi dan pelaporan;

d.

Melaksanakan fasilitasi analisis data dan informasi hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

c.

e.

Melaksanakan fasilitasi evaluasi makro pembangunan daerah;

f.

Menyajikan data dan informasi pembangunan daerah;

g.

Melaksanakan penyusunan laporan evaluasi makro pembangunan daerah.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi, singkronisasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan di daerah, antara pusat dan daerah pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal dan perizinan, pariwisata, lingkungan hidup, energi sumber daya mineral,

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 6

Bappeda Kabupaten Wakatobi pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, kesehatan, pendidikan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakan dan arsip, sosial, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi : 1.

Penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Sektoral bidang pembangunan ekonomi, sumber daya alam dan pembangunan manusia dan masyarakat;

2.

Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan sektoral bidang pembangunan ekonomi, sumber daya alam, pembangunan manusia dan masyarakat;

3.

Pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral di bidang pembangunan ekonomi, sumber daya alam, pembangunan manusia dan masyarakat;

4.

Penyusunan inventarisasi hasil pembangunan yang telah dicapai, permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi serta pemecahannya pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia;

5.

Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang ekonomi, sumber daya alam, pembangunan manusia dan masyarakat;

6.

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia;

7.

Pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis perencanaan pembangunan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan ekonomi, sumber daya alam, pembangunan manusia dan masyarakat;

8.

Pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah sektoral di bidang pembangunan ekonomi, sumber daya alam. pembangunan manusia dan masyarakat;

9.

Pelaksanaan

pembinaan, pemantauan

pengawasan

dan

pengendalian kegiatan

pembangunan ekonomi, sumber daya alam, pembangunan manusia dan masyarakat; 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia terdiri dari 3 (tiga) Sub bidang dengan tugas pokok masing-masing sebagai berikut : 1). Sub Bidang Ekonomi Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas :

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 7

Bappeda Kabupaten Wakatobi a.

Menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sektoral bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perizinan dan pariwisata dan urusan penunjang keuangan daerah;

b.

Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perizinan dan pariwisata dan urusan penunjang keuangan daerah;

c.

Memfasilitasi pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan sektoral bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perizinan dan pariwisata dan urusan penunjang keuangan daerah;

d.

Memfasilitasi pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pembangunan sektoral bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal,, perizinan dan pariwisata dan urusan penunjang keuangan daerah;

e.

Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi program pembangunan sektoral bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perizinan dan pariwisata dan urusan penunjang keuangan daerah;

f.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perizinan dan pariwisata dan urusan penunjang keuangan daerah;

g.

Menyajikan data dan informasi di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perizinan dan pariwisata dan urusan penunjang keuangan daerah.

2). Sub Bidang Sumber Daya Sub Bidang Sumber Daya mempunyai tugas : a.

Menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sektoral bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;

b.

Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;

c.

Memfasilitasi pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan sektoral bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 8

Bappeda Kabupaten Wakatobi d.

Memfasilitasi pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pembangunan sektoral bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;

e.

Memfasilitasi pelaksanaan Evaluasi program pembangunan sektoral bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;

f.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;

g.

Menyajikan data dan informasi di bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.

3). Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas : a.

Menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sektoral bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan arsip, sosial, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan penunjang pemerintahan umum;

b.

Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan arsip, sosial, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan penunjang pemerintahan umum;

c.

Memfasilitasi pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan sektoral bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan arsip, sosial, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan penunjang pemerintahan umum;

d.

Memfasilitasi pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pembangunan sektoral bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 9

Bappeda Kabupaten Wakatobi pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan arsip, sosial, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan penunjang pemerintahan umum; e.

Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi program pembangunan sektoral bidang pendidikan, kesehatan; pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan arsip, sosial, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan penunjang pemerintahan umum;

f.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan arsip, sosial, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan

masyarakat,

administrasi

kependudukan

dan

catatan

sipil,

pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan penunjang pemerintahan umum; g.

Menyajikan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan arsip, sosial, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan

masyarakat,

administrasi

kependudukan

dan

catatan

sipil,

pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan penunjang pemerintahan umum. d.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi, singkronisasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan di daerah, antara pusat dan daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, perhubungan, komunikasi, informasi dan persandian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi : 1.

Penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sektoral Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 10

Bappeda Kabupaten Wakatobi 2.

Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan sektoral Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

3.

Pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

4.

Penyusunan inventarisasi hasil pembangunan yang telah dicapai, permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi serta pemecahannya pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

5.

Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

6.

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

7.

Pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis perencanaan pembangunan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

8.

Pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah sektoral di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

9.

Pelaksanaan

pembinaan, pemantauan

pengawasan

dan

pengendalian kegiatan

pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok masing-masing sebagai berikut: 1). Sub Bidang Pekerjaan Umum Sub bidang pekerjaan umum, mempunyai tugas : a.

Menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sektoral bidang pekerjaan umum dan fungsi penunjang penanggulangan bencana;

b.

Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral bidang pekerjaan umum dan fungsi penunjang penanggulangan bencana;

c.

Memfasilitasi pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan sektoral bidang pekerjaan umum dan fungsi penunjang penanggulangan bencana;

d.

Memfasilitasi pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pembangunan sektoral bidang pekerjaan umum dan fungsi penunjang penanggulangan bencana;

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 11

Bappeda Kabupaten Wakatobi e.

Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi program pembangunan sektoral bidang pekerjaan umum dan fungsi penunjang penanggulangan bencana;

f.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dan fungsi penunjang penanggulangan bencana;

g.

Menyajikan data dan informasi di bidang pekerjaan umum dan fungsi penunjang penanggulangan bencana.

2). Sub Bidang Perhubungan Sub bidang perhubungan, mempunyai tugas : a.

Menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sektoral bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta persandian;

b.

Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta persandian;

c.

Memfasilitasi pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan sektoral bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta persandian;

d.

Memfasilitasi pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pembangunan sektoral bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta persandian;

e.

Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi program pembangunan sektoral bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta persandian;

f.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta persandian;

g.

Menyajikan data dan informasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta persandian.

3). Sub Bidang Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Sub bidang tata ruang, perumahan dan permukiman mempunyai tugas : a.

Menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sektoral bidang penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

b.

Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral bidang penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

c.

Memfasilitasi pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan sektoral bidang penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

d.

Memfasilitasi pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pembangunan sektoral bidang penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 12

Bappeda Kabupaten Wakatobi e.

Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi program pembangunan sektoral bidang penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

f.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

g.

Menyajikan data dan informasi di bidang penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

e.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : 1.

Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;

2.

Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang penelitian dan pengembangan;

3.

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;

4.

Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;

5.

Pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan;

6.

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Daerah;

7.

Pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis penelitian dan pengembangan;

8.

Penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;

9.

Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan;

10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya dan penelitian; 11. Penyusunan laporan realisasi anggaran bidang penelitian dan pengembangan; 12. Pemberian rekomendasi kebijakan hasil penelitian; 13. Penyusunan laporan kinerja program Bidang Penelitian dan Pengembangan; 14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang dengan tugas pokok masing-masing sebagai berikut :

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 13

Bappeda Kabupaten Wakatobi 1). Sub Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Sub Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan, mempunyai tugas : a.

Menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di

bidang penelitian dan

pengembangan, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga, pariwisata,

pemberdayaan

masyarakat,

transmigrasi,

dan

tenaga

kerja,

pemerintahan desa, otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat; b.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan;

c.

Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Sub Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan;

d.

Melaksanakan kegiatan penelitian bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan;

e.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penelitian

sosial budaya,

pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan; f.

Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan penelitian bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan;

g.

Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan;

h.

Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi penelitian bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan;

i.

Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial dan budaya;

j.

Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penelitian bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan;

k.

Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial dan budaya;

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 14

Bappeda Kabupaten Wakatobi l.

Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Sosial budaya, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan;

m. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan. 2). Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pembangunan , mempunyai tugas : a.

Menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di

bidang penelitian dan

pengembangan yang meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian, kelautan, dan perikanan, energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan serta komunikasi dan informasi; b.

Merumuskan kebijakan teknis penelitian di bidang ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan pembangunan;

c.

Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan pembangunan;

d.

Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan penelitian di bidang ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan pembangunan;

e.

Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan pembangunan;

f.

Melaksanakan pelayanan administratif penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan pembangunan;

g.

Menyajikan data dan informasi hasil-hasil penelitian di bidang ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan pembangunan;

h.

Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan pembangunan;

i.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penelitian di bidang ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan pembangunan;

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 15

Bappeda Kabupaten Wakatobi j.

Menyusun laporan realisasi anggaran Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pembangunan;

k.

Menyusun laporan kinerja program Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pembangunan.

3). Sub Bidang Inovasi dan Teknologi Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas : a.

Menghimpun

petunjuk

pengembangan,

fasilitas

teknis

dan

penerapan

bahan

pelaksanaan

teknologi,

penelitian

perekayasaan,

dan

evaluasi,

pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi, invensi dan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovasi, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi, diseminasi hasil-hasil kelitbangan serta fasilitasi hak kekayaan intelektual di bidang inovasi dan teknologi; b.

Merumuskan rancangan kebijakan sistem inovasi daerah;

c.

Menyusun rancangan program dan anggaran penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

d.

Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovasi;

e.

Melaksanakan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi;

f.

Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem inovasi daerah;

g.

Melaksanakan pembinaan dan penguatan sistem inovasi daerah;

h.

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi publik hasil-hasil penelitian di bidang inovasi dan teknologi;

i.

Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

j.

Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan bersama dengan lembaga lainnya;

k.

Mengajukan rancangan naskah dinas yang untuk dikoreksi dan ditandatangani oleh pimpinan untuk proses lebih lanjut;

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 16

Bappeda Kabupaten Wakatobi l.

Menyusun pelaksanaan kinerja berdasarkan capaian kinerja sebagai bahan evaluasi;

m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan pelaksanaan tugas selanjutnya. 2.1.2. Struktur Organisasi Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi sesuai Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut : 1.

Kepala Badan

2.

Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

3.

a.

Sub Bagian Program

b.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

c.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Perencanaan Makro, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu : a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah b. Sub Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

4.

5.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu : a.

Sub Bidang Ekonomi

b.

Sub Bidang Sumber Daya Alam

c.

Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Unsur Staf, yang terdistribusi pada setiap unsur dan bidang dengan komposisi tertentu. Bagan struktur orgnisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada Gambar 1.

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 17

Bappeda Kabupaten Wakatobi Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Kepala Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris

Sub Bagian Program

Bidang Perencanaan Makro

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Bidang Ekonomi

Sub Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah

Sub Bidang Sumber Daya Alam

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Sub Bidang Pekerjaan Umum

Sub Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Sub Bidang Perhubungan

Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pembangunan

Sub Bidang Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

UPTD

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

II - 18

Bappeda Kabupaten Wakatobi 2.2. Sumber Daya 2.2.1. Keadaan Kepegawaian Secara kuantitatif, pegawai Bappeda sejak 5 (lima) tahun terakhir menunjukan peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah pegawai di instansi ini sebanyak 20 orang dan meningkat sebanyak 35 orang pada tahun 2021. Perkembangan jumlah pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut : Tabel 1. Perkembangan Jumlah Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2016 Perempuan (orang) Jumlah Tahun Laki-Laki (orang) (orang) 2012 13 7 20 2013 13 8 21 2014 14 9 23 2015 20 12 32 2016 22 13 35 Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Bappeda Bab.Wakatobi, 2016

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa pegawai Bappeda Kabupaten Wakatobi lebih didominasi oleh laki-laki. Namun demikian, perkembangan tingkat pendidikan para pegawai tidak ditentukan oleh jenis kelamin tersebut. Seiring dengan pertambahan jumlahnya, maka komposisi pegawai yang memiliki tingkat pendidikan pada level strata 1 dan 2 juga meningkat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut : Tabel 2. Jumlah Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012-2016 Tahun

Strata 2 (orang)

Strata 1 (orang)

2012 2013 2014 2015 2016

4 4 7 6 9

12 13 9 19 19

Sarjana Muda/D3 (orang) 2 2 3 3 3

SLTA/SMA/S MK (orang)

Jumlah (orang)

2 4 4 4 4

20 21 23 32 35

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Bappeda Bab.Wakatobi, 2016

Tabel 2 di atas memberikan informasi bahwa sejak tahun 2009, terjadi penambahan jumlah pegawai yang berpendidikan magister (S-2), dan tidak ada penambahan untuk pegawai

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 19

Bappeda Kabupaten Wakatobi yang berpendidikan sarjana (S-1). Hal ini disebabkan karena sejak dua tahun terakhir, pegawai baru yang masuk ke Bappeda didominasi oleh mereka yang berpendidikan strata 2. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sumberdaya di Bappeda Kabupaten Wakatobi cukup memadai dari segi tingkat pendidikan. Kondisi ini turut dipertajam dengan adanya kenyataan bahwa seluruh pegawai Bappeda berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas. Selain jenjang pendidikan yang sebagian besar menduduki level Sarjana, pegawai Bappeda juga mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) penjenjangan. Diklat tersebut diikuti dengan tujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan secara teknis dan spesifik sesuai dengan jabatan yang diamanahkan kepada pegwai yang bersangkutan. Perkembangan jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan selama 5 (lima) tahun terakhir ditunjukan oleh Tabel 3 berikut ini: Tabel 3. Jumlah Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi Menurut Diklat Penjenjangan Yang Diikuti Tahun 2012-2016 Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

Adum/Adumla/Diklat Pim IV (orang) 1 1 2 2 2

Spama/Diklat Pim II (orang) 5 5 1 1 1

Jumlah (orang) 6 6 3 3 3

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Bappeda Bab.Wakatobi, 2016

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa pada 3 (tiga) tahun terakhir jumlah pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan cenderung statis. Hal ini disebabkan karena tidak tersedia alokasi anggaran untuk kegiatan Diklat Penjenjangan bagi pegawai. Selain itu, Pegawai yang pernah mengikuti Spama/Diklat Pim II jumlahnya semakin menurun sejak tahun 2008, karena adanya mutasi kerja ke instansi lainnya. Keikutsertaan dalam Diklat Penjenjangan dan tingkat pendidikan merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi pangkat dan golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Demikian pula dengan Pegawai Bappeda Kabupaten Wakatobi, yang terdistribusi pada golongan II, III dan IV karena memiliki tingkat pendidikan S-2, S-1 dan SMA. Secara jelas komposisi ini dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut :

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 20

Bappeda Kabupaten Wakatobi Tabel 4. Jumlah Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi Menurut Golongan/Kepangkatan Tahun 2012-2016 Tahun

Gol. II (orang)

Gol. III (orang)

2012 2013 2014 2015 2016

2 4 5 5 5

14 15 16 24 27

Gol. IV (orang) 4 2 2 3 3

Jumlah (orang) 20 21 23 32 35

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Bappeda Bab.Wakatobi, 2016

Tabel 4 memberikan informasi bahwa sebagian besar Pegawai Bappeda Kabupaten Wakatobi berada pada Golongan III. Selain sebagai staf dan kepala sub bagian, Pegawai Golongan III ada juga yang menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang pada unsur pelaksana teknis. Dan terkait dengan jabatan tersebut, maka di Bappeda Kabupaten Wakatobi terdapat pegawai yang menduduki jabatan eselon II, III dan IV dengan distribusi sebagai berikut : Tabel 5. Jumlah Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi Menurut Jabatannya Tahun 2012-2016 Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

Eselon II (Orang) 1 1 1 1 1

Eselon III (orang) 4 4 4 5 5

Eselon IV (orang) 7 7 6 4 10

Staf (orang) 19 11 12 22 19

Jumlah (orang) 20 21 23 32 35

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Bappeda Bab.Wakatobi, 2016

Tabel 4 memberikan informasi bahwa sejak tahun 2012, pejabat eselon II di Bappeda Kabuten Wakatobi hanya 1 orang dan menduduki posisi sebagai kepala badan. Pejabat eselon II adalah mereka yang menduduki posisi sebagai sekretaris dan kepala bidang pada unsur pelaksana teknis. Sedangkan eselon IV adalah para pegawai yang menduduki jabatan sebagai kepala sub bagian atau kepala sub bidang yang terdiri dari 3 orang pada unsur pembantu pimpinan (kesekretariatan) dan 2 orang masing-masing pada unsur pelaksana teknis (bidangbidang). Pada Tahun 2016, semua jabatan eselon IV terisi, kecuali pada sub bidang Promosi, Kerjasama, dan Pengembangan Investasi yang penjabatnya baru saja di mutasi ke instansi lain.

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 21

Bappeda Kabupaten Wakatobi 2.2.2. Keadaan Aset Selain ketersediaan pegawai sebagaimana diuraikan pada poin sebelumnya, sarana dan prasarana kantor juga menduduki posisi yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Bappeda Kabupaten Wakatobi. Sarana prasarana kantor merupakan aset yang memiliki nilai tertentu dan dapat dimanfaatkan atau dikelola oleh pegawai Bappeda sehingga tugas dan tanggungjawabnya dapat terlaksana. Aset yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat dalam menjamin pencapaian visi dan misi Bappeda secara berkelanjutan. Secara umum, aset Bappeda terdiri dari mobiler, peralatan mesin, alat tulis dan bahan cetak yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kantor. Aset berupa mobiler meliputi meja, kursi, dan lemari, sedangkan aset berupa peralatan mesin yakni kendaraan dinas roda dua dan empat, komputer, laptop, printer, kamera, dan lain-lain. Terdapat pula alat tulis seperti kertas, buku tulis, map, penggaris, hekter, lem dan lain-lain. Kantor Bappeda juga memiliki aset bahan cetak berupa buku-buku hasil kajian dan penelitian yang dipublikasi sejak Tahun 2017 sampai sekarang. Jumlah aset tersebut bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi anggaran untuk penyediaanya. Nilai aset juga bervariasi dan ditentukan oleh nilai pembelian dan lamanya penggunaan aset tersebut. Pada Tahun 2016, nilai aset tertinggi terdapat pada kendaraan dinas roda empat yang berjumlah 1 unit, dan disusul dengan kendaraan dinas roda dua yang berjumlah 7 unit. Aset lainnya yang juga sangat bernilai adalah peralatan komputer, generator dan handycame yang semuanya berada pada kondisi baik. Namun demikian, terdapat beberapa aset yang rusak atau hilang. Rusaknya aset dapat disebabkan oleh pengaruh penggunaan yang sudah lama ataupun tidak ada suku cadang untuk dilakukan perbaikan, sedangkan aset hilang disebabkan oleh pencurian karena kurangnya pengamanan kantor di malam hari. Oleh karena itu, aset yang ada saat ini di Kantor Bappeda Kabupaten Wakatobi perlu dijaga keawetan dan keamananya. Hal ini dilakukan mengingat bahwa aset kantor merupakan benda-benda bernilai ekonomi dan keberadaanya sangat dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas kantor. Secara jelas, uraian jenis, jumlah, kondisi dan nilai setiap aset pada Tahun 2016 disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut :

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 22

Bappeda Kabupaten Wakatobi Tabel 6. Daftar Aset Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis, Jumlah, Kondisi dan Nilainya Tahun 2016

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 23

Bappeda Kabupaten Wakatobi

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 24

Bappeda Kabupaten Wakatobi

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bappeda Kabupaten Wakatobi, 2011

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 25

Bappeda Kabupaten Wakatobi 2.3. Kinerja Pelayanan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang ditindaklajuti dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Wakatobi menyebutkan bahwa tugas utama Bappeda adalah melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penanaman modal, penelitian dan pengembangan daerah. Tugas dan fungsi tersebut berkaitan erat dengan misi Bappeda Kabupaten Wakatobi yaitu meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan secara terpadu, mengembangkan penanaman modal, meningkatkan kerjasama antar lembaga, serta meningkatkan penelitian dan pengembangan daerah. Berdasarkan tugas dan fungsi serta misi tersebut, maka dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat diidentifikasi kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Wakatobi yang dikaitkan dengan pelaksaan tugas dan fungsinya. Pertama, dalam kapasitasnya sebagai perumus kebijakan teknis perencanaan, Bappeda Kabupaten Wakatobi telah berupaya untuk menyusun sebuah peraturan tentang mekanisme perencanaan pembangunan Kabupaten Wakatobi. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam mengatur tatanan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berbasis prakarsa komunitas lokal. Hal ini diilhami oleh adanya upaya-upaya untuk mengapresiasi inisiatif masyarakat lokal dalam membangun daerahnya sendiri berdasarkan kolaborasi multi stakeholder. Ditetapkannya regulasi ini menjadi sebuah prestasi bagi Bappeda sekaligus ciri khas bagi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wakatobi. Terlebih lagi, setelah diketahui bahwa mekanisme ini lahir dari sebuah proses yang telah terbukti secara empiris berdasarkan pengalaman para pelaku perubahan di level komunitas. Dan sejak 3 tahun terakhir, mekanisme ini telah mulai diterapkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan Musrenbang di level desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Walaupun diketahui bahwa dalam pelaksanaanya masih banyak tantangan dan hambatan.

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 26

Bappeda Kabupaten Wakatobi

Kedua, Bappeda sebagai pihak yang mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan, penanaman modal, penelitian dan pengembangan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini, Bappeda Kabupaten Wakatobi senantiasa berupaya untuk menjalankan misi meningkatkan kualitas perencanaan, yang sejak lima tahun terakhir menunjukan kinerja yang cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya dokumen perencanaan tahunan seperti RKPD dan Renja, serta dokumen perencanaan lima tahunan seperti RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 (Lihat Tabel 6.). Secara teknis, dokumen perencanaan tersebut tidak hanya berlaku untuk Bappeda secara mikro, tetapi juga bagi pembangunan Kabupaten Wakatobi secara makro. Namun demikian, patut diakui bahwa masih ditemui relatif banyak kekurangan dari sisi kuantitas maupun kualitas dokumen perencanaan. Dari sisi kuantitas, masih terdapat dokumen perencanaan yang hingga berakhirnya Tahun 2011 belum dapat ditetapkan dengan Perda seperti RPJP Kabupaten Wakatobi Tahun 2005-2025. Selain itu, jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan prasarana wilayah juga masih menunjukan angka yang minim. Sedangkan dari segi kualitas dokumen, konsistensi dan kesinkronan antara dokumen perencanaan selama lima tahun terakhir masih berada pada rata-rata capaian 70%, yang juga semakin dipertajam dengan hal-hal seperti ketidaktepatan waktu penyelesaian penyusunan dokumen. Akan tetapi Untuk mencapai konsistensi dan kesinkronan program kegiatan perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Wakatobi juga telah mengupayakan berbagai hal diantaranya melalui (1) forum SKPD yang dilaksanakan setiap tahunnya; (2) asistensi program kegiatan hasil Musrenbang berdasarkan fungsi SKPD; dan (3) koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kabupaten dengan pihak propinsi, regional dan pusat. Selanjutnya, berkaitan dengan fungsi sebagai pihak yang mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, maka Bappeda Kabupaten Wakatobi selalu berupaya untuk menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pelaku pembangunan. Hasil koordinasi penyusunan dapat dilihat pada tersedianya sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Saat ini tercatat lebih dari 500 buah dokumen perencanaan pembangunan yang ada di

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 27

Bappeda Kabupaten Wakatobi

Bappeda Kabupaten Wakatobi, termasuk diantaranya hasil studi/kajian pembangunan. Koordinasi penyusunan biasanya dilakukan pihak Bappeda Wakatobi dengan berbagai lembaga, baik yang berada di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga lingkup nasional dan internasional. Pelaksanaan fungsi koordinasi ini sangat penting mengingat bahwa kegiatan perencanaan menyangkut seluruh sendi kehidupan dan memerlukan komunikasi yang efektif antara pelaku pembangunan. Di level desa/kelurahan dan kecamatan, koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Wakatobi difokuskan pada identifikasi terhadap fakta dan isu yang merupakan referensi dalam merumuskan perencanaan. Sedangkan pada tingkat kabupaten, kegiatan koordinasi sudah diarahkan pada upaya-upaya sikronisasi program kegiatan perencanaan untuk menyelesaikan isu-isu pembangunan. Di tingkat provinsi, nasional dan internasional, koordinasi sudah berada pada tatanan konsultasi dan negosiasi kebijakan untuk mengakses jaringan kerjasama dan sumberdaya dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hingga tahun 2011, tercatat bahwa Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah mampu menjalin kerjasama dengan lebih dari 20 lembaga, baik nasional maupun internasional. Ketiga, Bappeda juga menjalankan fungsi sebagai pembina, pelayan dan pelaksana tugas di bidang perencanaan pembangunan, penanaman modal, penelitian dan pengembangan daerah. Dalam kapasitasnya sebagai pembina, selama 5 (lima) tahun terakhir, Bappeda melaksanakan Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur. Secara internal, program tersebut dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pegawai Bappeda pada berbagai bintek dan workshop teknis perencanaan. Sedangkan secara eksternal, program tersebut dilakukan dengan menggelar bintek atau worshop teknis perencanaan bagi stakeholder perencana lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Setiap tahunnya, Bappeda Kabupaten Wakatobi mengelar sedikitnya 1 (satu) bintek/workshop teknis perencanaan. Misalnya pada tahun 2009 dilaksanakan Workshop Perencanaan Pembangunan Berbasis Komunitas Bagi Kades/Lurah Se-Kabupaten Wakatobi, dan pada tahun 2010 dilaksanakan Workshop Penyempurnaan Teknis Penyusunan Materi Dokumen RPJMDesa. Selain itu, fungsi pembinaan juga dilaksanakan dalam bentuk

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 28

Bappeda Kabupaten Wakatobi

kegiatan asistensi program kegiatan perencanaan, dengan tujuan untuk mereduksi pemahanan yang berbeda mengenai upaya pencapaian visi misi pembangunan daerah. Sehubungan dengan fungsi pelayanan, Bappeda Kabupaten Wakatobi telah melaksanakan pelayanan administasi perkantoran dalam bentuk penyediaan barang dan jasa yang mendukung kinerja Bappeda. Dalam konteks ini, Bappeda juga melaksanakan ataupun menghadiri rapat-rapat koordinasi, yang digelar di dalam daerah maupun di luar daerah untuk mengotimalkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan utama yang dilakukan

Bappeda yaitu pada penjaringan aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Terdapat beberapa usulan masyarakat yang langsung diakomodir karena usulan tersebut berbasis fakta dan realitas. Bappeda juga melaksanakan fungsi pelayanan data dan informasi yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Data dan Informasi. Keempat, Terkait dengan fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan, maka Bappeda Kabupaten Wakatobi perlu mengakui bahwa hal ini belum berjalan secara optimal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena belum adanya kebijakan pembagian tugas dan wewenang yang jelas dengan beberapa SKPD yang melaksanakan fungsi serupa. Selama ini, fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan selalu dipersamakan dengan pengendalian atau evaluasi pembangunan dalam konteks fisik dan finansial. Sesungguhnya kedua hal tersebut memiliki ranah yang berbeda namun saling berkaitan, sehingga SKPD penanggungjawab fungsi tersebut juga harus berbeda. Hal ini sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 54 Tahun 2012 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Berdasarkan aturan tersebut, maka kedepan, Bappeda Kabupaten Wakatobi bertekad untuk mengoptimalkan fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Beberapa langkah awal telah dilakukan misalnya dengan melaksanakan monitoring evaluasi pembangunan daerah sesuai APBD tahun berjalan yang berlasung dua kali setahun. Namun demikian, monitoring dan evaluasi dinilai belum optimal karena hasilnya tidak dapat

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 29

Bappeda Kabupaten Wakatobi

mengintervensi kebijakan pelaksanaan kegiatan secara teknis. Selain itu, sejak tahun 2011 di instansi ini telah ada pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, khususnya yang terkait dengan program kegiatan yang melibatkan pemerintah pusat untuk penggunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP) dan Urusan Bersama (UB). Selain beberapa fungsi yang telah dijelaskan di atas, Bappeda Kabupaten Wakatobi juga menjalankan fungsi pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang secara hierarkis diberikan. Dan secara kuantitatif, persentase capaian kinerja Bappeda Kabupaten Wakatobi selama kurun waktu lima tahun disajikan pada Tabel 6 dibawah ini :

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 30

Bappeda Kabupaten Wakatobi Tabel 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2007-2011 NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

1

2

Capaian pada Tahun 2012

2013

2014

2015

2016

3

4

5

6

7

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

2

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada

Ada

ada

ada

Ada

3

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada

Ada

ada

ada

Ada

4

Sinergitas/konsistensi dokumen perencanaan (%)

69

71

72

73

73

5

Jumlah dokumen perencanaan ekonomi daerah (%)

65

65

70

70

70

6

Ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya (%)

65

65

70

70

70

7

Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam (%)

65

65

70

70

70

8

Pemanfaatan data statistik dalam pelaksanaan pembangunan (%)

30

30

30

30

30

Sumber : Data Diolah Bappeda Kabupaten Wakatobi, 2016

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 31

Bappeda Kabupaten Wakatobi Tabel 6 memberikan informasi tentang ketersediaan beberapa dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Demikian pula dengan konsistensi atau sinergitas perencanaan yang telah mencapai rata-rata 70% pada 5 (lima) tahun terakhir. Hal tersebut terkait dengan pelaksanaan fungsi penyusunan dokumen perencanaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Nilai investasi yang cukup minim ini diharapkan menjadi sebuah motivasi bagi Bappeda Kabupaten Wakatobi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan lembaga lain, sesuai dengan amanah misi organisasi yaitu Mengembangkan Penanaman Modal Daerah dan Kerjasama Antar Lembaga. Tabel 6 juga menunjukan bahwa terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan dan misi Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka diketahui bahwa pemanfaatan data statistik pada Bappeda Kabupaten Wakatobi dalam dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir baru mencapai 30%. Hal ini mengilustrasikan bahwa data statistik yang ada di Bappeda Kabupaten Wakatobi belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku pembangunan. Beberapa hal dapat menjadi penyebabnya, seperti belum adanya proses manajemen data yang baik, termasuk ketersediaan data yang belum terinci sesuai kebutuhan perencanaan. Dari segi pembiayaan, Bappeda Kabupaten Wakatobi telah melaksanakan berbagai program kegiatannya dengan biaya yang bersumber dari (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi; (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia; (3) Bantuan melalui kerjasama dengan lembaga lain. Tabel 7 selanjutnya akan memberikan gambaran bahwa pada penggunaan anggaran dari sisi belanja menunjukan angka yang fluktuatif. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan uraian tentang kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Wakatobi selama 5 (lima) tahun terakhir, hasil telaahan visi misi dan program Prioritas Bupati Terpilih, Renstra Kementerian, SKPD Propinsi, RTRW dan KLHS, maka tantangan pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut :  Sinergitas/konsistensi dokumen perencanaan hanya mencapai 73% dari target sebesar 100%

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 32

Bappeda Kabupaten Wakatobi  Jumlah dokumen perencanaan ekonom, sosial budaya, prasarana wilayah dan sumberdaya alam daerah hanya mencapai 70% dari target yang diharapkan sebesar 100%  Pemanfaatan data statistik dalam pelaksanaan pembangunan baru mencapai 30% dari target yang diharapkan sebesar 100%. Guna menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bappeda Kabupaten Wakatobi memili sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanannya. Beberapa peluang tersebut yaitu sebagai berikut :  Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, mempunyai komitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kabupaten Wakatobi. 

Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.



Ketersediaan sistem informasi dan komunikasi yang semkain luas, sehingga relatif mempermudah dalam mengases data dan inforasi untuk proses penetapan kebijakan pembangunan.

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 33

Bappeda Kabupaten Wakatobi

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Visi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi mengacu pada visi Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 yaitu “Wakotobi Menjadi Kabupaten Maritim yang Sejahtera dan Berdaya Saing”. Visi tersebut kemudian dijabarkan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sehingga visi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi yaitu : “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Handal dan Berkualitas” Makna visi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi sebagai berikut : 1. Handal; berarti bahwa

perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Wakatobi

dilaksanakan sesuai dengan matode yang tepat dan ketentuan yang berlaku terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan didukung dengan SDM yang memiliki kompetensi perencana, yang memiliki pemahaman dan wawasan terkait kaidah perencanaan dan manajemen strategis, serta perencanaan sektoral sesuai bidangnya masing-masing. Selain itu, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, terutama pemanfaatan teknologi informasi dalam menyusun

dokumen perencanaan

dan

pengutamaan data dan informasi

pembangunan yang valid sebagai dasar perencanaan dan perumusan kebijakan. Pokok visi ini terkait dengan isu strategis tentang belum optimalnya validasi data dan informasi pembangunan

dalam mendukung

perencanaan

serta

tingginya

tuntutan

pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan dan monitoring dan evaluasi pengendalian pembangunan. 2. Berkualitas; berarti bahwa perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wakatobi dilaksanakan sesuai kaidah yang benar, integratif, partisipatif, dan selaras dengan perencanaan OPD sebagai penjabaran teknisnya sampai dengan penganggaran. Pokok visi ini terkait dengan isu strategis tentang adanya kewenangan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Wakatobi sehingga Badan Perencanaan, Penelitian

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

IV - 1

Bappeda Kabupaten Wakatobi dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi berperan penting dalam memastikan kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Wakatobi. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat 2 (dua) misi yang akan dijalankan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi. Ketiga misi tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

2.

Mewujudkan pengendalian pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel

3.

Mewujudkan Kerjasama antar daerah, lembaga dan kerjasama internasinal Misi pertama menjelaskan tentang upaya Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi untuk perwujudan perencanaan pembangunan secara terpadu, serta perwujudan perencanaan berbasis data, fakta dan realita. Misi kedua menjelaskan tentang upaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi untuk perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yamh dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran, dan Misi ketiga menjelaskan tentang upaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi untuk perwujudan kerjasama antara kabuputan, kerjasama antar lembaga dan kerjasma Sister City lima tahun kedepan. Secara lengkap penjelasan masing-masing misi disajikan pada Tabel 8 sebagai berikut: Tabel 8.

Penjelasan Misi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

Pokok-Pokok Visi

Misi

Handal

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan

Berkualitas

Mewujudkan pengendalian pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel

Mewujudkan kerjasama antar daerah, lembaga dan kerjasama internasinal

Penjelasan Misi Mencakup upaya-upaya yang terkait dengan Perencanaan pembangunan secara terintegrasi dan berkelanjutan yang didukung oleh ketersediaan data yang akurat yang berbasis pada potensi unggulan daerah yang didukung oleh SDM yang kompten dibidang perencanaan, serta pemangunan sistem elektronik proser perencanaan dan penganggaral lima tahun kedepan.. Mencakup upaya-upaya yang terkait dengan perbaikan mekanisme pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta perbaikan sistem akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pablik dengan mengembangkan sistem elektonik lima tahun kedepan Mencakup upaya-upaya yang terkait terjalinnya kerjasama antara kabuputan, kerjasama antar lembaga dan kerjasma Sister City yang mendorong perekonomian daerah

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

IV - 2

Bappeda Kabupaten Wakatobi Misi pertama, kedua dan ketiga Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini mendukung misi V, VI dan VI pada RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2017-2021. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Dengan kata lain tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masingmasing misi. Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut : Misi I yaitu Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan, memiliki tujuan untuk : Meningkatkan kualitas Perencanaan pembangunan daerah. Misi II, yaitu Mewujudkan pengendalian pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel, memiliki tujuan untuk : Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Misi III, yaitu Mewujudkan Kerjasama antar daerah, lembaga dan kerjasama internasinal, memiliki tujuan untuk : Meningkatkan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional. Demikian halnya dengan sasaran organisasi, yang merupakan bagian intergral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Sasaran kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Tabel 9 akan menunjukan bahwa terdapat masing-masing 3 tujuan dan sasaran pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi selama 5 (lima) tahun kedepan. Hubungan antara tujuan dan sasaran dengan isu strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi diuraikan sebagai berikut:

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

IV - 3

Bappeda Kabupaten Wakatobi Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Perencanaan pembangunan daerah dengan sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten, Terukur, Partisipatif, dan Inovatif Pengembangan mekanisme perencanaan kolaborasi partisipatif dan pembangunan system aplikasi dalam proses perencanaan dan penganggaran yang didukung dengan SDM perencana yang kompoten dibidangnya masih menjadi sasaran utama untuk meningkatkan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wakatobi. Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran Terwujudnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah, evaluasi internal, dan pelaporan pencapaian kinerja sasaran pembangunan Perlunya upaya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah masih merupakan salah satu tujuan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah hingga 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini disebabkan karena selama 5 (lima) tahun terakhir, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah tidak berlangsung secara efektif. Sementara, kegiatan tersebut sangat penting untuk mereduksi penyimpangan realisasi program dan kegiatan yang tidak sesuai perencanaan. Harapannya, pada periode lima tahun kedepan, kesesuaian dokumen perncancaan semakin konsistensi dan dikukung dengan dokumen perencanaan kinerja yang terukur dan konsisten dalam menjawab isu pembangunan daerah. Hal ini dapat dicapai dengan diterapkannya sebuah mekanisme pengendalian dan evaluasi serta pelaporan perencanaan yang terpadu dan terintegrasi yang didukung dengan penerapan system aplikasi. Tujuan 3 : Meningkatkan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional, dengan sasaran Terwujudnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional yang Sinerejik dengan Potensi Unggulan Daerah Salah satu tugas utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi adalah menjalin kerjasama antar lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Lembaga tersebut bisa berasal dari dalam negeri pada lingkup sistem birokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun dari luar negeri. Kerjasama antar

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

IV - 4

Bappeda Kabupaten Wakatobi lembaga dapat mewujudkan munculnya akses terhadap sumberdaya dari luar daerah dalam bentuk finansial dan manajerial. Hal ini dapat terjadi karena kerjasama antar lembaga umumnya memiliki konsekuensi berupa ‘barter’ sumberdaya, yang memungkinkan daerah ini diposisikan sebagai unsur yang mampu menjalin kolaborasi. Sampai dengan akhir tahun 2016, telah tercatat lebih dari 20 lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa dokumen Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani bersama oleh lembaga yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi. Namun demikian, dari MoU tersebut hanya beberapa yang terimplementasi seperti kerja sma denga JICA yang sudah berahir pada 2015. Oleh karena itu, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi untuk periode lima tahun kedepan harus tetap berupaya untuk membangun dan menjalin kerjasama, baik kerjasama antar daerah, antara lembaga dan kerjasama

yang pernah digagas termasuk dengan meningkatkan kualitas

kerjasama Sister City yang telah digagas sebelumnya.. .

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

IV - 5

Bappeda Kabupaten Wakatobi Tabel 9. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021. NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten, Terukur, Partisipatif, dan Inovatif

1

2

3

Meningkatkan kualitas Perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Meningkatkan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional

Terwujudnya pengendalian pembangunan daerah yang komprehensif pada perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran kinerja Terwujudnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional yang Sinerejik dengan Potensi Unggulan Daerah

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS 2017

2018

2019

2020

2021

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Konsistensi perencanaan pembangunan

85%

89%

93%

95%

100%

85%

89%

93%

95%

100%

≥ 25%

≥ 30%

≥ 35%

≥ 45%

≥ 50%

1 Sistem

2 Sistem

2 Sistem

1 Sistem

2 Sistem

85%

89%

93%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

90%

95%

100%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

Capaian kinerja sasaran strategis RPJMD dan sasaran strategi OPD tahun berkenan dengan indikator kinerja yang terukur Usulan Musrenbang Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang diakomodir dalam APBD tahun berkenan Inovasi pada proses Perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan Indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati tahun berkenaan yang ditindaklanjuti Capaian program prioritas daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi Prosentase Kerjasma Antar Darah, Antar Lembaga dan Kerjasma Sister City yang ditindak Lanjuti

IV - 6

Bappeda Kabupaten Wakatobi 4.3. Strategi dan Kebijakan Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi. Strategi yang diterjemahkan secara kongkrit dan disusun dalam kurun waktu tertentu disebut arah kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi. Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi akan diwujudkan dengan 7 strategi dan 8 arah kebijakan. Tujuan 1 yaitu: Meningkatkan Kualitas Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan 3 (tiga) strategi yaitu (1) Meningkatkan konsistensi dan kualitas data dokumen perencanaan dengan arah kebijakan ditempuh melalui Peningkatan konsistensi dan kualitas data dokumen perencanaan; (2) Mengembangkan mekanisme perencanaan kolaborasi dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan, dengan arah kebijaka ditempuh melalui Pengembangan mekanisme perencanaan kolaborasi dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan; dan (3). Membangun sistem aplikasi untuk proses perncanaan dan pengganggaran, dengan arah kebijaka ditempuh melalui Pembangunan sistem aplikasi untuk proses perncanaan dan pengganggaran. . Tujuan 2 yaitu: Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan strategi yaitu (1) Meningkatkan pengendalian, evaluasi dan pelaoran pembangunan daerah, dengan arah kebijaka ditempuh melalui Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pelaoran pembangunan daerah, dan (2). Membangun sistem aplikasi untuk proses pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, dengan arah kebijaka ditempuh melalui Pembangunan sistem aplikasi untuk proses pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Tujuan 3 yaitu: Meningkatkan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional, dilaksanakan dengan strategi yaitu; (1) Mengembangkan kerjasama dengan antar daerah, dengan arah kebijaka ditempuh melalui Pengembangan kerjasama dengan antar daerah, dan (2) Mengembangkan kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional,

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

IV - 7

Bappeda Kabupaten Wakatobi dengan arah kebijaka ditempuh melalui Pengembangan kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional dan Pengembangan kerjasama kota kembar (Sister City). Uraian secara singkat mengenai keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi disajikan pada Tabel berikut: abel 10. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016. Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Handal dan Berkualitas

Misi I : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Tujuan 1 : Meningkatkan berkualitas Perencanaan pembangunan daerah

Sasaran 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten, Terukur, Partisipatif, dan Inovatif

- Meningkatkan konsistensi dan kualitas data dokumen perencanaan; - Mengembangkan mekanisme perencanaan kolaborasi dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan - Membangun sistem aplikasi untuk proses perncanaan dan pengganggaran

- Peningkatan konsistensi dan kualitas data dokumen perencanaan - Pengembangan mekanisme perencanaan kolaborasi dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan - Pembangunan sistem aplikasi untuk proses perncanaan dan pengganggaran.

Misi II : Mewujudkan pengendalian pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel Tujuan 2: Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sasaran 2: Terwujudnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah, evaluasi internal, dan pelaporan pencapaian kinerja sasaran pembangunan

- Meningkatkan pengendalian, evaluasi dan pelaoran pembangunan daerah - Membangun sistem aplikasi untuk proses pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah

- Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pelaoran pembangunan daerah - Pembangunan sistem aplikasi untuk proses pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah

Misi III : Meningkatkan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional Tujuan 3: Meningkatkan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional

Sasaran 3 : Terwujudnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional yang Sinerejik dengan Potensi Unggulan Daerah

- Mengembangkan kerjasama dengan antar daerah - Mengembangkan kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

- Mengembangkan kerjasama dengan antar daerah - Mengembangkan kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional - Pengembangan kerjasama kota kembar (Sister City)

IV - 8

Bappeda Kabupaten Wakatobi

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, maka terdapat 17 program yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Wakatobi selama tahun 2016-2021. Masing-masing program memiliki indikator kinerja yang merupakan suatu bentuk tindakan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Wakatobi untuk mencapai visi dan misinya. Sejumlah indikator tersebut memiliki kelompok sasaran dan kerangka pendanaan dalam bentuk pagu indikatif. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Bappeda Kabupaten Wakatobi dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan diuraikan berdasarkan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut: Sasaran 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten, Terukur, Partisipatif, dan Inovatif Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan, maka dilaksanakan 6 (enam) program prioritas, yaitu : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 3. Program Perencanaan Sosial Budaya; 4. Program Pembangunan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; 5. Program Pengembangan Kerjasama Penelitian; 6. Program Pengembangan Inovasi Daerah;

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

V-1

Bappeda Kabupaten Wakatobi Sasaran 2 : Terwujudnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah, evaluasi internal, dan pelaporan pencapaian kinerja sasaran pembangunan Kesesuaian antara implementasi program kegiatan dengan perencanaan dapat dicapai dengan dilaksanakannya program utama, yaitu (1) Program Sinkronisasi dan Evaluasi Program Perencanaan Pembangunan; dan didukung oleh 2 (empat) program rutin, yaitu : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Sasaran 3 : Terwujudnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional yang Sinerejik dengan Potensi Unggulan Daerah Dalam mewujudkan sasaran tersebut diatas akan dilaksanakan melalui program prioritas, yaitu Program Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga Lainnya. Adapun rencana program, kegiatan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobitahun 2017-2021 Tabel 10, sebagai berikut :

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

V-2

Tabel 11. Matrik Rencana Program dan Kegiatan, Target Wakatobitahun 2017-2021

Kinerja dan Kerangka Pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

(1) 1

Meningkatkan kualitas Perencanaan pembangunan daerah

Indikator Sasaran

(2) 1

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten, Terukur, Partisipatif, dan Inovatif

Kode

(3) 1

Konsistensi perencanaan pembangunan

2

Capaian kinerja sasaran strategis OPD tahun berkenan dengan indikator kinerja yang terukur

3

4

(4) 0

Usulan Musrenbang Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang diakomodir dalam APBD

0

Inovasi pada proses Perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan yang dikembangkan

0

0

0

0

(5)

1

1

1

1

1

1

Program/ Kegiatan

Program perencanaan pembangunan daerah

1

2

3

4

5

Indikator

Satuan

(6)

(7)

1

Program Prioritas RPJMD yang diakomodir dalam RKPD tahun berkenan

Persen

2

Program Prioritas RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD tahun berkenan

Persen

3

Kesesuaian KUA APBD dan PPAS dengan RKPD tahun berkenaan

Persen

Penyusunan Rancangan RKPD

Tersedianya Dokumen RKPD tahun berkenan sesuai kaidah penyusunan

Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan

Tersedianya Dokumen RKPD Perubahan tahun berjalan sesuai kaidah penyusunan

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Prosentase Usulan masyarakat yang menjadi Prioritas Renja OPD

Penyelenggaraan Forum Gabungan OPD

Usulan masyarakat yang disepakati dalam Renja OPD

Bimbingan Teknis (Bintek) Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Perangkat Daerah (PD)

Prosentase peserta yang memahami materi bintek

Kondisi Awal (8) 100

100

2017 Target (9) 100

2018

2019

2020

Unit Kerja Penanggung Jawab

2021

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

999.45

100

100

1,099.37

100

100

1,209.30

100

100

100

1,330.23

100

100

100

1,463.26

100

100

100

Rp Juta (20) 6,101.61

Bidang Perencanaan Makro

100

100

(21) Bidang Perencanaan Makro

Bidang Perencanaan Makro

100

100

100

Dokumen

40

40

35.00

100

38.50

40

42.35

40

46.58

40

51.24

200

213.67

Bidang Perencanaan Makro

Dokumen

40

40

15.00

100

16.50

40

18.15

40

19.96

40

21.96

200

91.57

Bidang Perencanaan Makro

Persen

25

≥ 25

256.30

≥ 30

171.93

≥ 35

189.12

≥ 40

208.03

≥ 45

228.83

≥ 45

1,054.20

Bidang Perencanaan Makro

Persen

50

≥ 50

13.95

≥ 55

15.34

≥ 60

16.88

≥ 65

18.57

≥ 70

20.42

≥ 70

85.16

Bidang Perencanaan Makro

Persen

100

100

28.00

100

30.80

100

33.88

100

37.27

100

40.99

100

170.94

Bidang Perencanaan Makro

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Program/ Kegiatan

Kode

(3)

(4) 0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

(5) 6

Penyusunan Naskah Akademik Perbup Tentang Perencanaan Pembangunan daerah

7

8

9

1

1

1

0

1

2

Indikator

Satuan

(6)

(7)

Tersedianya Naskah Akademik Perbup tentang mekanisme kolaborasi perencanan partisipatif sesuai kaidak penyusunan

Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Wakatobi 2016-2021

Tersedianya Dokumen KLHS RPJMD Kab. Wakatobi 2016-2021 sesuai kaidah penyusunan

Penyusunan Buku Saku Visi Misi Bupati Wakatobi 2016 – 2021

Tersedianya Buku Saku Visi Misi Bupati Wakatobi 2016 - 2021

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2018

Tersedianya Dokumen KUA APBD sesuai kaidah penyusunan

Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun n+1

Tersedianya Dokumen PPAS sesuai kaidah penyusunan

Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun n+1

Tersedianya Dokumen PPAS sesuai kaidah penyusunan

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUAP) APBD 2017 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) 2017

Tersedianya Dokumen KUA APBD sesuai kaidah penyusunan

Tersedianya Dokuem KUA-P sesuai kaidah penyusunan

Tersedianya Dokumen PPAS-P sesuai kaidah penyusunan

Perbub

Kondisi Awal (8)

2017 Target (9)

0

2018

2019

2020

Unit Kerja Penanggung Jawab

2021

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

10

31.20

-

-

-

-

-

-

-

-

10

31.20

Bidang Perencanaan Makro

Dokumen

-

25

350.00

-

-

-

-

-

-

-

-

25

350.00

Bidang Perencanaan Makro

Dokumen

-

100

200.00

-

-

-

-

-

-

-

-

100

200.00

Bidang Perencanaan Makro

Bidang Perencanaan Makro

Dokumen

40

40

35.00

-

-

-

-

-

-

-

-

40

35.00

Dokumen

40

40

50.00

-

-

-

-

-

-

-

-

40

50.00

Dokumen

40

-

-

40

55.00

40

60.50

40

66.55

40

73.20

160

255.25

Dokumen

40

-

-

40

55.00

40

60.50

40

66.55

40

73.20

160

255.25

Dokumen

40

40

35.00

-

-

-

-

-

-

-

-

40

35.00

Bidang Perencanaan Makro

Dokumen

40

40

50.00

-

-

-

-

-

-

-

-

49

50.00

Bidang Perencanaan Makro

Bidang Perencanaan Makro

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4)

Program/ Kegiatan

(5) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUAP) APBD Tahun berkenan

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

1

2

3

4

Indikator

Satuan

(6)

(7)

(8)

Target (9)

2018

2019

2020

Unit Kerja Penanggung Jawab

2021

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Tersedianya Dokuem KUA-P sesuai kaidah penyusunan

Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun berkenan

Tersedianya Dokumen PPAS-P sesuai kaidah penyusunan

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Perekonomian

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Kondisi Awal

2017

Tersedianya Laporan Koordinas perencanaan Bidang Ekonomi sesuai kaidah penyusunan

Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Makro Kab. Wakatobi

Tersedianya Buku Indikator Ekonomi Makro sesuai kaidah penyusunan

Pendataan dan Pemetaan Sentra-sentra industri

Tersedianya laporan Pemetaan SentraSentra Industri

Pelaksanaan Kegiatan National Support For Local Investment Climate (NSLIC)/National Support For Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED)

Prosentase Dukungan Kegiatan NSLIC dan NSELRED

Dokumen

40

-

-

40

38.50

40

42.35

40

46.58

40

51.24

160

178.67

Dokumen

40

-

-

40

55.00

40

60.50

40

66.55

40

73.20

160

255.25

Persen

83

833.14

90

916.41

95

1,008.06

100

1,108.9

100

1,219.7

100

85

Bidang Ekonomi 5,086.22 dan Pembangunan Manusia

Dokumen

10

10

35.60

10

39.16

10

43.07

10

47.4

10

52.1

50

217.33

Dokumen

40

40

40.00

40

44.00

40

48.40

40

53.2

40

58.6

200

244.19

Dokumen

0

15

22.54

-

-

-

-

-

-

-

-

15

22.54

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Persen

100

100

50.00

100

55.00

100

60.50

100

66.5

100

73.2

100

305.24

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4) 0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

(5) 5

6

7

8

3

3

3

Program/ Kegiatan

1

2

Indikator

Satuan

(6)

(7)

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Tersedianya laporan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai kaidah penyusunan

Pengendalian Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya dengan mitra SKPD Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Wakatobi

Tersedianya laporan Pengendalian Perencanaan Bidang Ekonomi dengan Mitra SKPD sesuai kaidah penyusunan Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah sesuai kaidah penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Daerah Kab.Wakatobi

Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Daerah sesuai kaidah penyusunan

Program Perencanaan Sosial Budaya

Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sosial-Budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Tersedianya Laporan Koordinasi perencanaan Bidang Ekonomi sesuai kaidah penyusunan

Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Wakatobi

Persentase tingkat kesesuaian Program Renja SKPD dengan Renstra Kemiskinan

Dokumen

Dokumen

Kondisi Awal (8)

2017 Target (9)

0

15

15

15

2018

2019

2020

Unit Kerja Penanggung Jawab

2021

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

75.00

10.00

-

15

-

11.00

-

15

-

12.10

-

15

-

13.3

-

15

-

14.6

75.00

75

61.05

(21) Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia Dokumen

0

26

300.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300.00

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Dokumen

0

26

300.00

Persen

70

85

679.89

Dokumen

Persen

10

-

-

90

-

747.83

-

95

-

-

-

-

-

822.62

100

904.88

100

995.37

-

100

300.00

Bidang Ekonomi 4,150.59 dan Pembangunan Manusia

10

45.00

10

49.50

10

54.45

10

59.89

10

65.88

50

274.72

100

47.43

100

52.16

100

57.38

100

63.12

100

69.43

100

289.53

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4) 0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

4

Program/ Kegiatan

(5) 3

4

5

6

7

8

Indikator

Satuan

(6)

(7)

Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Wakatobi

Tersedianya Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sesuai kaidah penyusunan

Penyusunan Renstra Penanggulangan Kemiskinan Kab. Wakatobi 20172021

Tersedianya Dokumen Renstra Penanggulangan Kemiskinan Kab. Wakatobi 2017-2021 sesuai kaidah penyusunan

Mointoring dan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PKH sesuai kaidah penyusunan

Pengendalian Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan Mitra SKPD

Tersedianya Dokumen laporan Pengendalian Perencanaan bidang Sosial Budaya dengan Mitra SKPD sesuai kaidah penyusunan

Kajian Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Wakatobi

Tersedianya Dokumen Kajian Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai kaidah penyusunan

Penyusunan Buku Historiologi Wakatobi

Tersedianya Buku Historiologi Wakatobin sesuai kaidah penyusunan

Program Pembangunan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sarpras dan SDA

Kondisi Awal (8)

2017 Target (9)

2018

2019

2020

Unit Kerja Penanggung Jawab

2021

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21) Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Dokumen

-

25

20.00

Dokumen

-

25

51.26

Dokumen

-

10

62.00

10

6.82

10

7.50

10

8.25

10

Dokumen

-

15

10.00

15

11.00

15

12.10

15

13.31

15

Dokumen

-

15

300.00

-

-

-

-

-

-

-

Dokumen

-

25

200.00

-

-

-

-

-

-

-

85

2,057.87

Persen

83

25

22.00

-

87

25

-

2,263.65

24.20

-

89

25

-

2,490.02

26.62

-

91

25

-

2,739.02

29.28

125

122.10

25

51.26

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

9.08

50

93.65

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

14.64

75

61.05

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

-

15

300.00

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

-

25

200.00

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

3,012.92

93

12,563.49

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

-

93

-

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4) 0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

4

4

Program/ Kegiatan

(5) 1

2

3

4

5

6

7

Indikator

Satuan

(6)

(7)

Penyusunan Laporan Pokja Sanitasi program Percepatan pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Tahun 2017

Tersedianya Laporan PPSP sesuai kaidah penyusunan

Penyusunan Dokumen Rencana Induk Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Wakatobi

Tersedianya Dokumen RISPAM sesuai kaidah penyusunan

Implementasi kegiatan pokja AMPL program Pamsimas Tahap III Kab. Wakatobi Tahun 2017

Tersedianya Laporan Implementasi kegiatan pokja AMPL program Pamsimas sesuai kaidah penyusunan

Koordinasi Perencanaan Pemb. Bidang Pengembangan Wilayah

Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Pemb. Bidang Pengembangan Wilayah

Forum BKPRD Kab. Wakatobi Tahun 2017

Rekomendasi BKPRD yang ditindaaklanjuti

Koordinasi Pengendalian Pengelolaan SDA, LH, Pertamben

Tersedianya Laporan Koordinasi pengendalian Pengelolaan SDA, LH, Pertamben

Studi Penyusunan Amdal Terpadu Pengembangan Kawasan Pesisir Pulau WangiWangi dan Pulau Kapota

Tersedianya Dokumen Amdal Pesisir Pulau Wangi-Wangi dan Pulau Kapota sesuai kaidah penyusunan

Kondisi Awal (8)

2017 Target (9)

2018

2019

2020

Unit Kerja Penanggung Jawab

2021

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Dokumen

-

15

25.00

-

-

-

-

-

-

-

-

75

25.00

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Dokumen

-

25

170.00

-

-

-

-

-

-

-

-

125

170.00

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Dokumen

-

10

40.00

10

44.00

10

48.40

10

53.24

10

58.56

50

244.20

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Dokumen

-

10

40.00

10

44.00

10

48.40

10

53.24

10

58.56

50

244.20

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Persen

100

100

20.00

Dokumen

-

10

25.00

Dokumen

-

25

1,500.00

100

10

22.00

27.50

-

-

100

10

24.20

30.25

-

-

100

10

26.62

33.28

-

-

100

10

29.28

100

36.60

-

-

122.10

50

152.63

25

1,500.00

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Program/ Kegiatan

Kode

(3)

(4) 0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

8

9

1

1

1

5

5

1

0

1

2

Indikator

Satuan

(5)

(6)

(7)

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2017

Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Gas Rumah Kaca sesuai kaidah penyusunan

Pengendalian Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah dengan mitra SKPD

Tersedianya dokumen Laporan Pengendalian Perencanaan bidang Pengembangan Wilayah dengan Mitra SKPD sesuai kaidah penyusunan

Implementasi Rencana Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)

Tersedianya Laporan implementasi RKP-KP sesuai kaidah penyusunan

Implementasi Kegiatan Pokja Perumahan dan Kawasan pemukiman (PKP) Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Tersedianya Laporan implementasi kegiatan PKP dan RP3KP sesuai kaidah penyusunan

Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Cagar Biosfer Wakatobi 20172021

Tersedianya dokumen Rencana Pengelolaan Cagar Biosfer Wakatobi 2017-2021 sesuai kaidah penyusunan

Program Pengembangan Kerjasama Penelitian Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

Hasil Penelitian yang domanfaatkan Tersedianya Laporan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kondisi Awal (8)

2017 Target (9)

2018

2019

2020

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

-

-

14.64

125

61.05

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

36.60

75

152.63

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

-

15

7.43

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

-

25

145.44

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

95

1,900.44

96

7,974.59

15

46.64

75

194.48

50.00

Dokumen

-

25

10.00

25

11.00

25

12.10

25

13.31

25

Dokumen

-

15

25.00

15

27.50

15

30.25

15

33.28

15

Dokumen

-

15

7.43

-

-

-

-

-

-

-

Dokumen

-

25

145.44

-

-

-

-

-

-

-

75

1,348.03

80

1,427.83

85

1,570.61

90

1,727.68

15

31.86

15

35.04

15

38.55

15

42.40

-

-

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

25

Dokumen

-

50.00

-

70

-

(21)

25

Dokumen

Persen

Unit Kerja Penanggung Jawab

2021

-

-

-

Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4) 0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

5

5

5

5

5

5

Program/ Kegiatan

(5) 2

3

4

5

6

7

8

9

Indikator

Satuan

(6)

(7)

Pendampingan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Persentase Penelitian yang mendapatkan pendampingan

Diseminasi Hasilhasil Penelitian/Kajian Daerah

Persentase Data HasilHasil Penelitian/Kajian Daerah yang didiseminasika

Pengembangan Data dan Sistem infomasi Penelitian

Tersedianya data dan Informasi Penelitian

Pengembangan Jaringan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Jarlitbangda)

Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti

Survey Pemetaan Kesesuaian Lahan Kab. Wakatobi Tahun 2017

Laporan Kesesuain Lahan Pertanian Statistik Daerah

Survey Pemetaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kab. Wakatobi Tahun 2017

Dokumen Pemetaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Studi Potensi Pengembangan Sumber Daya Maritim

Dokumen Data Potensi Sumberdaya Maritim yang dapat Dikembangkan

Studi Kearifan Lokal Masyarakat Pulau WangiWangi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

Dokumen laporan Kearifan Lokal dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan laut sesuai kaidah penulisan

Kondisi Awal (8)

Persen

-

2017 Target

2018

2019

2020

Unit Kerja Penanggung Jawab

2021

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

100

25.00

100

27.50

100

30.25

100

33.28

100

36.60

100

152.63

Bidang Penelitian dan Pengembangan

(21)

Persen

100

100

35.00

100

38.50

100

42.35

100

46.59

100

51.24

100

213.68

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Persen

100

100

50.21

100

55.23

100

60.75

100

66.83

100

73.51

100

306.54

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Persen

-

100

49.96

100

54.96

100

60.45

100

66.50

100

73.15

100

305.02

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Dokumen

-

25

200.00

-

-

-

-

-

-

-

-

25

200.00

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Dokumen

-

25

200.00

-

-

-

-

-

-

-

-

225

200.00

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Dokumen

-

25

156.00

-

-

-

-

-

-

-

-

181

156.00

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Dokumen

-

25

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

125

100.00

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

(1)

Indikator Sasaran

(2)

(3)

(4) 0

0

0

0

0

2

Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah

2

Terwujudnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah, evaluasi internal, dan pelaporan pencapaian kinerja sasaran pembangunan

1

Kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target

2

Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati tahun berkenaan yang ditindaklanjuti

3

Capaian kinerja OPD dengan predikat kinerja tinggi

Program/ Kegiatan

Kode

0

0

5

5

1

1

6

5

5

1

2

1

1

1

0

1

Indikator

Satuan

(5)

(6)

(7)

Penelitian Strategi Peningkatan Kemampuan Keuangan dan tata kelola Keuangan daerah dalam Mendukung Otonomi Daerah di kab. Wakatobi

Dokumen/Data Peningkatan Kemampuan Keuangan dan tata kelola Keuangan Daerah

Studi Kelayakan Pembangunan Energi Terbarukan

Dokumen Data Studi Kelayakan Pembanguan Energi Arus Laut menjadi Energi Listrik

Program Pengembangan Inovasi Daerah

Inovasi Daerah yang dikembangkan

Koordinasi Pengembangan Sistem Inovasi daerah (SIDa)

Kondisi Awal (8)

Dokumen

Dokumen

2017 Target (9)

2018

2019

2020

Unit Kerja Penanggung Jawab

2021

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

-

25

250.00

-

-

-

-

-

-

-

-

275

250.00

Bidang Penelitian dan Pengembangan

-

25

200.00

-

-

-

-

-

-

-

-

225

200.00

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Persen

16

25

73.172

40

80.49

60

88.54

75

97.39

100

107.13

100

446.72

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Tersedianya laporan Pengembangan Sistem Inovasi daerah

Dokumen

-

10

38.152

10

41.97

10

46.16

10

50.78

10

55.86

50

232.92

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Teknologi Tepat Guna

Persentase Inovasi Daerah Berbasisi TTG yang dikembangkan

Persen

100

100

35.02

100

38.52

100

42.37

100

46.61

100

51.27

100

213.80

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Program Sinkronisasi dan Evaluasi Program Perencanaan Pembangunan

1

Persen

93

95

172.39

97

189.63

98

208.60

99

229.46

100

252.40

100

1,052.48

Persen

83

85

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban (LKPJ) Bupati Wakatobi

Tersedianya LKPJ Bupati sesuai kaidah penyusunan

Dokumen

40

40

2

Prosentase Capaian Kinerja Fisik dan keuangan Rekomendasi hasil evaluasi yang dimanfaatkan sebagai weet beck perbaikan perencanaan tahun berkenaan dan tahun n+1

90

25.00

40

95

27.50

40

100

30.25

40

100

33.27

40

Bidang Perencanaan Makro

100

36.60

200

152.62

Bidang Perencanaan Makro

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4) 0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

3

4

2

2

2

2

2

1

2

3

4

Program/ Kegiatan Indikator

Satuan

(5)

(6)

(7)

Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan Provinsi, Regional Pusat

Tersedianya laporan Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan Provinsi, Regional Pusat sesuai kaidah penyusunan

Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pengembangan Daerah

Tersedianya Laporan hasil evaluasi dan pengedalian perencaan daerah sesuai kaidah penyusunan

Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK, TP/UB dan Dekon

Dokumen laporan DAK, TP dan Dekon yang memenuhi kaidah penyusunan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya Peelayanan administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Surat masuk dan surat keluar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jasa komunikasi, air dan listrik terpenuhi

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honor pengelola keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kebersihan kantor

0

2

5

Penyediaan alat tulis kantor

Alat tulis kantor terpenuhii

0

2

6

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan terpenuhi

Kondisi Awal (8)

2017 Target (9)

2018

2019

2020

Unit Kerja Penanggung Jawab

2021

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Dokumen

10

10

27.40

10

30.14

10

33.15

10

36.47

10

40.11

10

167.27

Bidang Perencanaan Makro

Dokumen

15

15

70.00

15

77.00

15

84.70

15

93.17

15

102.48

15

427.34

Bidang Perencanaan Makro

Dokumen

30

30

50.00

30

55.00

30

60.50

30

66.55

30

73.20

150

305.24

Bidang Perencanaan Makro

Persen

100

100

862.37

100

948.61

100

1,043.47

100

1,147.81

100

1,262.60

100

5,264.86

Sekretariat

Persen

100

100

1.00

100

1.10

100

1.21

100

1.33

100

1.46

100

6.11

Sekretariat

Persen

100

100

37.00

100

40.70

100

44.77

100

49.25

100

54.17

100

225.89

Sekretariat

Persen

100

100

94.07

100

103.48

100

113.83

100

125.21

100

137.73

100

574.34

Sekretariat

Persen

100

100

19.20

100

21.12

100

23.23

100

25.56

100

28.11

100

117.22

Sekretariat

Persen

100

100

115.06

100

126.57

100

139.22

100

153.14

100

168.46

100

702.45

Sekretariat

Persen

100

100

52.77

100

58.05

100

63.86

100

70.24

100

77.27

100

322.19

Sekretariat

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Program/ Kegiatan

Kode

(3)

(4) 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

7

8

9

1

1

1

1

3

3

1

0

1

2

3

Indikator

Satuan

(5)

(6)

(7)

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Iinstalasi listrik dan penerangan bangunan kantor terpenuhi

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi

Penyediaan makanan dan minuman

Makan minum rapat dan makan minum harian terpenuhi

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat dan koordinasi luar daerah

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Rapat dan koordinasi dalam daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Program dan Kegiatan

Honor Tenaga Penunjang Program dan Kegiatan Terbayar

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar negeri

Rapat dan koordinasi luar negeri

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana paratur terwujud

Peningkatan Gedung Kantor

Ruang kerja yang ditingkatkan

0

3

2

Pengadaan Komputer

Tersedianya kompter

0

3

3

Pengadaan Papan Struktur Organisasi

TPapan struktur organisasi tersedia

Kondisi Awal

2017 Target

2018

2019

2020

Unit Kerja Penanggung Jawab

2021

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(8)

(9)

Persen

100

100

5.00

100

5.50

100

6.05

100

6.65

100

7.32

100

30.53

Sekretariat

Persen

100

100

8.49

100

9.34

100

10.27

100

11.30

100

12.43

100

51.83

Sekretariat

Persen

100

100

57.50

100

63.25

100

69.57

100

76.53

100

84.18

100

351.04

Sekretariat

Persen

100

100

270.00

100

297.00

100

326.70

100

359.37

100

395.30

100

1,648.36

Sekretariat

Persen

100

100

65.50

100

72.05

100

79.25

100

87.18

100

95.90

100

399.88

Sekretariat

Persen

100

100

66.77

100

73.45

100

80.79

100

88.87

100

97.76

100

407.63

Sekretariat

Persen

100

100

70.00

100

77.00

100

84.70

100

93.17

100

102.49

100

427.35

Sekretariat

Persen

100

100

327.38

100

360.11

100

396.13

100

435.74

100

479.31

100

1,998.67

Sekretariat

4

200.00

4

220.00

-

-

-

8

420.00

Sekretariat

Ruangan

-

(21)

Unit

-

5

52.00

2

57.20

-

-

-

7

109.20

Sekretariat

Unit

1

1

1.00

-

0.00

-

-

-

1

1.00

Sekretariat

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4) 0

0

0

0

0

0

0

3

Meningkatkan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional

Terwujudnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional yang Sinerejik dengan Potensi Unggulan Daerah

Jumlah Kerjasma Antar Darah, Antar Lembaga dan Kerjasma Sister City

0

0

3

3

3

4

5

6

4

4

1

5

5

1

6

6

1

Program/ Kegiatan Indikator

Satuan

(5)

(6)

(7)

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kendaraan operasional terawat

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Perlengkapan gedung kantorgedung kantor terawat

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor terawat

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

SDM Perencana yang meningkat Kapasitasnya

Bintek, Workshop Teknis Perencanaan

Peserta Bintek yang memahami materi perencanaan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Pertanggungjawa ban Bendahara Pengeluaran

Tertib pengelolaan tatausaha keuangan

Program Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga Lainnya

Prosentase Kerjasma Antar Darah, Antar Lembaga dan Kerjasma Sister City yang ditindak Lanjuti

Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah dan Lembaga

Tersedianya laporan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan lembaga

Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Kondisi Awal

2017

2019

2020

Unit Kerja Penanggung Jawab

2021

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

Target

Rp Juta

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Persen

100

100

70.38

100

77.41

100

85.16

100

93.67

100

103.04

100

429.65

Sekretariat

Persen

100

100

2.00

100

2.20

100

2.42

100

2.66

100

2.93

100

12.21

Sekretariat

Persen

100

100

2.00

100

2.20

100

2.42

100

2.66

100

2.93

100

12.21

Sekretariat

60

20.00

60

22.00

60

24.20

60

26.62

60

29.28

300

122.10

Sekretariat

Persen

-

Target

2018

(21)

Persen

100

100

20.00

100

22.00

100

24.20

100

26.62

100

29.28

100

122.10

Persen

100

100

5.17

100

5.69

100

6.26

100

6.88

100

7.57

100

31.56

Sekretariat

Persen

100

100

5.17

100

5.69

100

6.26

100

6.88

100

7.57

100

31.56

Sekretariat

Persen

1

1

35

2

38.50

2

42.35

2

46.59

2

51.24

10

213.68

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

-

10

10

35

10

38.50

10

42.35

10

46.59

10

51.24

10

213.68

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Bappeda Kabupaten Wakatobi

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikatot Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 adalah sebanyak 4 indikator, sebagaiman disajikan pada table 12 sebagi beriku : Tabel 12 Indikatot Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

NO

(1) 1

2

Indikator

(2)

Konsistensi perencanaan pembangunan (%) Predikat Penilaian perencanaan di tingkat Provinsi (Peringkat)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

82

85

89

93

95

100

100

-

-

3

3

2

1

1

Target Capaian Setiap Tahun

3

Penilaian akuntabilitas pembangunan di tingkat Nasional (Nilai)

CC

B

B

B

A

A

A

4

MoU Antar Darah, Antar Lembaga dan Kerjasma Sister City yang ditindak Lanjuti (%)

1

1

2

2

2

2

10

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

VI - 1

Bappeda Kabupaten Wakatobi

BAB VII PENUTUP Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021. Dimana program dari Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 ini terbagi kedalam 3 misi, sesuai dengan misi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Wakatobi, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan melaksanakan Rencana strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata, semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapantahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. Wangi-Wangi,

Mei 2017

Plt.Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi, Ir. H. SAEDIMAN, M.Agr, Ph.D Pembina, IV/a NIP. 19690730 199203 1 002

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

VI - 1

Bappeda Kabupaten Wakatobi

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

VI - 2

i

Bappeda Kabupaten Wakatobi

DAFTRA TABEL Gambar

Halaman Teks

1.

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 ………………………………………………………………..…

Renstra Bappeda Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021

II - 18

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2017-2021 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

1

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

Meningkatkan kualitas Perencanaan pembangunan daerah

1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten, Terukur, Partisipatif, dan Inovatif

(3) Konsistensi perencanaan pembangunan

1

2

3

4

Kode (4) 0 1

Program/Kegiatan (5) Program perencanaan pembangunan daerah

Capaian kinerja sasaran strategis OPD tahun berkenan dengan indikator kinerja yang terukur Usulan Musrenbang Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang 0 1 1 diakomodir dalam APBD

Inovasi pada proses Perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan yang dikembangkan

0 1 2

0 1 3

0 1 4

0 1 5

0 1 6

0 1 7

0 1 8

Indikator

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Awal Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 999.45 1,099.37 1,209.30 1,330.23 1,463.26 100 100 100 100 100 100

Target Rp Juta (19) (20) 100 6,101.61

Unit Kerja Penanggung Jawab

(6) Program Prioritas RPJMD yang diakomodir dalam RKPD tahun berkenan

(7) Persen

2

Program Prioritas RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD tahun berkenan

Persen

100

100

100

100

100

100

100

Bidang Perencanaan Makro

3

Kesesuaian KUA APBD dan PPAS dengan RKPD tahun berkenaan

Persen

100

100

100

100

100

100

100

Bidang Perencanaan Makro

Dokumen

40

40

35.00

100

38.50

40

42.35

40

46.58

40

51.24

200

213.67

Bidang Perencanaan Makro

Dokumen

40

40

15.00

100

16.50

40

18.15

40

19.96

40

21.96

200

91.57

Bidang Perencanaan Makro

Persen

25

≥ 25

256.30

≥ 30

171.93

≥ 35

189.12

≥ 40

208.03

≥ 45

228.83

≥ 45

Persen

50

≥ 50

13.95

≥ 55

15.34

≥ 60

16.88

≥ 65

18.57

≥ 70

20.42

≥ 70

85.16

Bidang Perencanaan Makro

Persen

100

100

28.00

100

30.80

100

33.88

100

37.27

100

40.99

100

170.94

Bidang Perencanaan Makro

Perbub

0

10

31.20

-

-

-

-

-

-

-

-

10

31.20

Bidang Perencanaan Makro

-

25

350.00

-

-

-

-

-

-

-

-

25

350.00

Bidang Perencanaan Makro

-

100

200.00

-

-

-

-

-

-

-

-

100

200.00

Bidang Perencanaan Makro

1

Penyusunan Rancangan RKPD

Tersedianya Dokumen RKPD tahun berkenan sesuai kaidah penyusunan

Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan

Tersedianya Dokumen RKPD Perubahan tahun berjalan sesuai kaidah penyusunan

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Prosentase Usulan masyarakat yang menjadi Prioritas Renja OPD

Penyelenggaraan Forum Gabungan OPD

Usulan masyarakat yang disepakati dalam Renja OPD

Bimbingan Teknis (Bintek) Prosentase peserta yang Perencanaan Pembangunan memahami materi bintek Daerah bagi Perangkat Daerah (PD) Penyusunan Naskah Akademik Perbup Tentang Perencanaan Pembangunan daerah

Satuan

Tersedianya Naskah Akademik Perbup tentang mekanisme kolaborasi perencanan partisipatif sesuai kaidak penyusunan

Penyusunan KLHS RPJMD Tersedianya Dokumen KLHS Kab. Wakatobi 2016-2021 RPJMD Kab. Wakatobi 2016Dokumen 2021 sesuai kaidah penyusunan Penyusunan Buku Saku Visi Tersedianya Buku Saku Visi Misi Bupati Wakatobi 2016 - Misi Bupati Wakatobi 2016 2021 2021

Dokumen

(21) Bidang Perencanaan Makro

Bidang 1,054.20 Perencanaan Makro

1

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/Kegiatan

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2017 2018 2019 2020 Kondisi Awal Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta

2021 Target Rp Juta

Indikator

Satuan

Tersedianya Dokumen KUA APBD sesuai kaidah penyusunan

Dokumen

40

40

35.00

-

-

-

-

-

-

-

0 1 1 0 Penyusunan Prioritas Plafon Tersedianya Dokumen PPAS Anggaran Sementara sesuai kaidah penyusunan (PPAS) Tahun 2018

Dokumen

40

40

50.00

-

-

-

-

-

-

-

Tersedianya Dokumen KUA APBD sesuai kaidah penyusunan

Dokumen

40

-

-

40

55.00

40

60.50

40

66.55

40

Penyusunan Prioritas Plafon Tersedianya Dokumen PPAS Anggaran Sementara sesuai kaidah penyusunan (PPAS) Tahun n+1

Dokumen

40

-

-

40

55.00

40

60.50

40

66.55

40

Dokumen

40

40

35.00

-

-

-

-

-

-

-

0 1 1 2 Penyusunan Prioritas Plafon Tersedianya Dokumen PPASP sesuai kaidah penyusunan Dokumen Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) 2017

40

40

50.00

-

-

-

-

-

-

-

0 1 9

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2018

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun n+1

0 1 1 1

Tersedianya Dokuem Penyusunan Kebijakan KUA-P sesuai kaidah Umum Anggaran Perubahan penyusunan (KUA-P) APBD 2017

Tersedianya Dokuem Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan KUA-P sesuai kaidah penyusunan (KUA-P) APBD Tahun berkenan

0 2

0 2 1

0 2 2

0 2 3

Target

Rp Juta

-

40

35.00

Bidang Perencanaan Makro

-

40

50.00

Bidang Perencanaan Makro

73.20

160

255.25

73.20

160

255.25

-

40

35.00

Bidang Perencanaan Makro

-

49

50.00

Bidang Perencanaan Makro

Dokumen

40

-

-

40

38.50

40

42.35

40

46.58

40

51.24

160

178.67

Penyusunan Prioritas Plafon Tersedianya Dokumen PPASP sesuai kaidah penyusunan Anggaran Sementara Dokumen Perubahan (PPAS-P) Tahun berkenan

40

-

-

40

55.00

40

60.50

40

66.55

40

73.20

160

255.25

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Perekonomian Tersedianya Laporan Koordinas perencanaan Bidang Ekonomi sesuai kaidah penyusunan

Penyusunan Buku Indikator Tersedianya Buku Indikator Ekonomi Makro Kab. Ekonomi Makro sesuai Wakatobi kaidah penyusunan Pendataan dan Pemetaan Sentra-sentra industri

Tersedianya laporan Pemetaan Sentra-Sentra Industri

Unit Kerja Penanggung Jawab

Persen

83

85

833.14

90

916.41

95

1,008.06

100

1,108.9

100

1,219.7

100

5,086.22

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Dokumen

10

10

35.60

10

39.16

10

43.07

10

47.4

10

52.1

50

217.33

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Dokumen

40

40

40.00

40

44.00

40

48.40

40

53.2

40

58.6

200

244.19

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

22.54

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Dokumen

0

15

22.54

-

-

-

-

-

-

-

-

15

2

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode 0 2 4

0 2 5

0 2 6

0 2 7

0 2 8

0 3

0 3 1

0 3 2

0 3 3

0 3 4

Program/Kegiatan

Indikator

Pelaksanaan Kegiatan National Support For Local Investment Climate (NSLIC)/National Support For Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED)

Prosentase Dukungan Kegiatan NSLIC dan NSELRED

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Tersedianya laporan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai kaidah penyusunan

Pengendalian Perencanaan Tersedianya laporan Bidang Ekonomi dan Sosial Pengendalian Perencanaan Budaya dengan mitra SKPD Bidang Ekonomi dengan Mitra SKPD sesuai kaidah penyusunan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Wakatobi

Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah sesuai kaidah penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Daerah Kab.Wakatobi

Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Daerah sesuai kaidah penyusunan

Program Perencanaan Sosial Budaya

Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang SosialBudaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Tersedianya Laporan Koordinasi perencanaan Bidang Ekonomi sesuai kaidah penyusunan

Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Wakatobi

Persentase tingkat kesesuaian Program Renja SKPD dengan Renstra Kemiskinan

Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Wakatobi

Tersedianya Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sesuai kaidah penyusunan

Penyusunan Renstra Penanggulangan Kemiskinan Kab. Wakatobi 2017-2021

Tersedianya Dokumen Renstra Penanggulangan Kemiskinan Kab. Wakatobi 2017-2021 sesuai kaidah penyusunan

Satuan

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2017 2018 2019 2020 Kondisi Awal Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta

Persen

100

100

50.00

Dokumen

0

15

75.00

Dokumen

Dokumen

15

15

0

26

10.00

0

26

300.00

Persen

70

85

679.89

10

55.00

-

15

100

-

11.00

-

300.00

Dokumen

Dokumen

100

90

-

15

-

-

60.50

747.83

-

12.10

-

-

100

95

-

15

-

-

66.5

822.62

100

-

13.3

-

-

73.2

-

15

-

-

100

2021 Target Rp Juta

904.88

14.6

100

305.24

75.00

75

-

-

100

Rp Juta

-

-

-

Target

-

-

995.37

61.05

-

100

300.00

300.00

4,150.59

10

45.00

10

49.50

10

54.45

10

59.89

10

65.88

50

274.72

Persen

-

100

47.43

100

52.16

100

57.38

100

63.12

100

69.43

100

289.53

Dokumen

-

25

20.00

25

22.00

25

24.20

25

26.62

25

29.28

125

122.10

Dokumen

-

25

51.26

25

51.26

-

-

-

-

-

-

-

-

Unit Kerja Penanggung Jawab Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

3

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode 0 3 5

0 3 6

0 3 7

0 3 8

0 4

0 4 1

0 4 2

0 4 3

0 4 4

0 4 5

0 4 6

Program/Kegiatan

Indikator

Mointoring dan Evaluasi Tersedianya Laporan Hasil Program Keluarga Harapan Monitoring dan Evaluasi PKH (PKH) sesuai kaidah penyusunan Pengendalian Perencanaan Tersedianya Dokumen Bidang Sosial Budaya laporan Pengendalian dengan Mitra SKPD Perencanaan bidang Sosial Budaya dengan Mitra SKPD sesuai kaidah penyusunan

Satuan

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2017 2018 2019 2020 Kondisi Awal Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta

2021 Target Rp Juta

Target

Rp Juta

Unit Kerja Penanggung Jawab

Dokumen

-

10

62.00

10

6.82

10

7.50

10

8.25

10

9.08

50

93.65

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Dokumen

-

15

10.00

15

11.00

15

12.10

15

13.31

15

14.64

75

61.05

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Kajian Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Wakatobi

Tersedianya Dokumen Kajian Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai kaidah penyusunan

Dokumen

-

15

300.00

-

-

-

-

-

-

-

-

15

300.00

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Penyusunan Buku Historiologi Wakatobi

Tersedianya Buku Historiologi Wakatobin sesuai kaidah Dokumen penyusunan

-

25

200.00

-

-

-

-

-

-

-

-

25

200.00

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Program Pembangunan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sarpras dan SDA

85

2,057.87

93

12,563.49

Penyusunan Laporan Pokja Tersedianya Laporan PPSP Sanitasi program sesuai kaidah penyusunan Percepatan pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Tahun 2017 Penyusunan Dokumen Tersedianya Dokumen Rencana Induk Penyediaan RISPAM sesuai kaidah Air Minum (RISPAM) penyusunan Kabupaten Wakatobi Implementasi kegiatan pokja AMPL program Pamsimas Tahap III Kab. Wakatobi Tahun 2017

Tersedianya Laporan Implementasi kegiatan pokja AMPL program Pamsimas sesuai kaidah penyusunan

Koordinasi Perencanaan Pemb. Bidang Pengembangan Wilayah

Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Pemb. Bidang Pengembangan Wilayah

Forum BKPRD Kab. Wakatobi Tahun 2017

Rekomendasi BKPRD yang ditindaaklanjuti

Koordinasi Pengendalian Pengelolaan SDA, LH, Pertamben

Tersedianya Laporan Koordinasi pengendalian Pengelolaan SDA, LH, Pertamben

Persen

83

87

2,263.65

89

2,490.02

91

2,739.02

93

3,012.92

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Dokumen

-

15

25.00

-

-

-

-

-

-

-

-

75

25.00

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Dokumen

-

25

170.00

-

-

-

-

-

-

-

-

125

170.00

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Dokumen

-

10

40.00

10

44.00

10

48.40

10

53.24

10

58.56

50

244.20

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Dokumen

-

10

40.00

10

44.00

10

48.40

10

53.24

10

58.56

50

244.20

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

100

20.00

100

22.00

100

24.20

100

26.62

100

29.28

122.10

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Persen

Dokumen

100

-

10

25.00

10

27.50

10

30.25

10

33.28

10

36.60

100

50

152.63

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

4

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode 0 4 7

0 4 8

0 4 9

Program/Kegiatan Studi Penyusunan Amdal Terpadu Pengembangan Kawasan Pesisir Pulau Wangi-Wangi dan Pulau Kapota Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2017

Indikator

Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Gas Rumah Kaca sesuai kaidah penyusunan

Pengendalian Perencanaan Tersedianya dokumen Bidang Pengembangan Laporan Pengendalian Wilayah dengan mitra SKPD Perencanaan bidang Pengembangan Wilayah dengan Mitra SKPD sesuai kaidah penyusunan

0 4 1 1 Implementasi Kegiatan Pokja Perumahan dan Kawasan pemukiman (PKP) Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Tersedianya Laporan implementasi kegiatan PKP dan RP3KP sesuai kaidah penyusunan

0 4 1 2 Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Cagar Biosfer Wakatobi 2017-2021

Tersedianya dokumen Rencana Pengelolaan Cagar Biosfer Wakatobi 2017-2021 sesuai kaidah penyusunan

0 5

Program Pengembangan Kerjasama Penelitian

Hasil Penelitian yang domanfaatkan

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tersedianya Laporan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

0 5 2

0 5 3

0 5 4

0 5 5

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2017 2018 2019 2020 Kondisi Awal Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta

Tersedianya Dokumen Amdal Pesisir Pulau Wangi-Wangi Dokumen dan Pulau Kapota sesuai kaidah penyusunan

0 4 1 0 Implementasi Rencana Tersedianya Laporan Kawasan Pemukiman implementasi RKP-KP sesuai Kumuh Perkotaan (RKP-KP) kaidah penyusunan

0 5 1

Satuan

2021 Target Rp Juta

Target

Rp Juta

Unit Kerja Penanggung Jawab

-

25

1,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

25

1,500.00

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Dokumen

-

25

50.00

-

-

-

-

-

-

-

-

25

50.00

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Dokumen

-

25

10.00

25

11.00

25

12.10

25

13.31

25

14.64

125

61.05

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Dokumen

-

15

25.00

15

27.50

15

30.25

15

33.28

15

36.60

75

152.63

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Dokumen

-

15

7.43

-

-

-

-

-

-

-

-

15

7.43

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Dokumen

-

25

145.44

-

-

-

-

-

-

-

-

25

145.44

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

75

1,348.03

80

1,427.83

85

1,570.61

90

1,727.68

95

1,900.44

96

Bidang Penelitian

Persen

70

7,974.59 dan

Pengembangan

Dokumen

-

15

31.86

15

35.04

15

38.55

15

42.40

15

46.64

75

194.48

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pendampingan Penelitian Persentase Penelitian yang dan Pengembangan Daerah mendapatkan pendampingan

Persen

-

100

25.00

100

27.50

100

30.25

100

33.28

100

36.60

100

152.63

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Diseminasi Hasil-hasil Penelitian/Kajian Daerah

Persentase Data Hasil-Hasil Penelitian/Kajian Daerah yang didiseminasika

Persen

100

100

35.00

100

38.50

100

42.35

100

46.59

100

51.24

100

213.68

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pengembangan Data dan Sistem infomasi Penelitian

Tersedianya data dan Informasi Penelitian

Persen

100

100

50.21

100

55.23

100

60.75

100

66.83

100

73.51

100

306.54

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pengembangan Jaringan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Jarlitbangda)

Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti

Persen

-

100

49.96

100

54.96

100

60.45

100

66.50

100

73.15

100

305.02

Bidang Penelitian dan Pengembangan

5

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode 0 5 6

0 5 7

0 5 8

0 5 9

2 Terwujudnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah, evaluasi internal, dan pelaporan pencapaian kinerja sasaran pembangunan

Laporan Kesesuain Lahan Pertanian Statistik Daerah

3

Capaian kinerja OPD dengan predikat kinerja tinggi

-

-

-

-

-

-

-

25

200.00

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Survey Pemetaan Usaha Dokumen Pemetaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kab. Wakatobi (UMKM) Tahun 2017

Dokumen

-

25

200.00

-

-

-

-

-

-

-

-

225

200.00

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Studi Potensi Pengembangan Sumber Daya Maritim

Dokumen Data Potensi Sumberdaya Maritim yang dapat Dikembangkan

Dokumen

-

25

156.00

-

-

-

-

-

-

-

-

181

156.00

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Studi Kearifan Lokal Masyarakat Pulau WangiWangi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

Dokumen laporan Kearifan Lokal dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan laut sesuai kaidah penulisan

Dokumen

-

25

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

125

100.00

Bidang Penelitian dan Pengembangan

-

25

250.00

-

-

-

-

-

-

-

-

275

250.00

Bidang Penelitian dan Pengembangan

-

25

200.00

-

-

-

-

-

-

-

-

225

200.00

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Program Pengembangan Inovasi Daerah

Koordinasi Pengembangan Tersedianya laporan Sistem Inovasi daerah Pengembangan Sistem (SIDa) Inovasi daerah Pengembangan Inovasi Persentase Inovasi Daerah Daerah Berbasis Teknologi Berbasisi TTG yang Tepat Guna dikembangkan Program Sinkronisasi dan 1 Evaluasi Program Perencanaan Pembangunan 2

0 1 1

Rp Juta

-

Inovasi Daerah yang dikembangkan

Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati tahun berkenaan yang ditindaklanjuti

Target

Unit Kerja Penanggung Jawab

200.00

0 6

2

2021 Target Rp Juta

25

Dokumen Data Studi Kelayakan Pembanguan Energi Arus Laut menjadi Energi Listrik

Kinerja sasaran 0 1 daerah dalam RPJMD yang mencapai target

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2017 2018 2019 2020 Kondisi Awal Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta -

0 5 1 1 Studi Kelayakan Pembangunan Energi Terbarukan

1

Satuan

Dokumen

Dokumen/Data Peningkatan Kemampuan Keuangan dan tata kelola Keuangan Daerah

0 5 2

Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Survey Pemetaan Kesesuaian Lahan Kab. Wakatobi Tahun 2017

Indikator

0 5 1 0 Penelitian Strategi Peningkatan Kemampuan Keuangan dan tata kelola Keuangan daerah dalam Mendukung Otonomi Daerah di kab. Wakatobi

0 5 1

2

Program/Kegiatan

Prosentase Capaian Kinerja Fisik dan keuangan Rekomendasi hasil evaluasi yang dimanfaatkan sebagai weet beck perbaikan perencanaan tahun berkenaan dan tahun n+1

Penyusunan Laporan Tersedianya LKPJ Bupati Keterangan sesuai kaidah penyusunan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Wakatobi

Dokumen

Dokumen

Persen

16

25

73.172

40

80.49

60

88.54

75

97.39

100

107.13

100

446.72

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Dokumen

-

10

38.152

10

41.97

10

46.16

10

50.78

10

55.86

50

232.92

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Persen

100

100

35.02

100

38.52

100

42.37

100

46.61

100

51.27

100

213.80

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Persen

93

95

172.39

97

189.63

98

208.60

99

229.46

100

252.40

100

1,052.48

Persen

83

85

Dokumen

40

40

90

25.00

40

95

27.50

40

100

30.25

40

100

33.27

40

Bidang Perencanaan Makro

100

36.60

200

152.62

Bidang Perencanaan Makro

6

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

0 1 2

0 1 3

0 1 4

Penyusunan Laporan Tersedianya LKPJ Bupati Program/Kegiatan Indikator Keterangan sesuai kaidah penyusunan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Wakatobi Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan Provinsi, Regional Pusat

Tersedianya laporan Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan Provinsi, Dokumen Regional Pusat sesuai kaidah penyusunan

Evaluasi dan Pengendalian Tersedianya Laporan hasil Perencanaan evaluasi dan pengedalian Pengembangan Daerah perencaan daerah sesuai kaidah penyusunan Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK, TP/UB dan Dekon

Satuan

Dokumen laporan DAK, TP dan Dekon yang memenuhi kaidah penyusunan

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2017 2018 2019 2020 Kondisi Awal Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta

2021 Target Rp Juta

Target

Rp Juta

Unit Kerja Bidang Penanggung Perencanaan Jawab Makro

10

10

27.40

10

30.14

10

33.15

10

36.47

10

40.11

10

167.27

Bidang Perencanaan Makro

Dokumen

15

15

70.00

15

77.00

15

84.70

15

93.17

15

102.48

15

427.34

Bidang Perencanaan Makro

Dokumen

30

30

50.00

30

55.00

30

60.50

30

66.55

30

73.20

150

305.24

Bidang Perencanaan Makro

0 2

Program Pelayanan Terwujudnya Peelayanan Administrasi Perkantoran administrasi Perkantoran

Persen

100

100

862.37

100

948.61

100

1,043.47

100

1,147.81

100

1,262.60

100

0 2 1

Penyediaan jasa surat menyurat

Surat masuk dan surat keluar Persen

100

100

1.00

100

1.10

100

1.21

100

1.33

100

1.46

100

6.11

Sekretariat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jasa komunikasi, air dan listrik terpenuhi

Persen

100

100

37.00

100

40.70

100

44.77

100

49.25

100

54.17

100

225.89

Sekretariat

Terbayarnya honor pengelola keuangan

0 2 2 0 2 3

5,264.86 Sekretariat

Persen

100

100

94.07

100

103.48

100

113.83

100

125.21

100

137.73

100

574.34

Sekretariat

0 2 4

Penyediaan jasa kebersihan Kebersihan kantor kantor

Persen

100

100

19.20

100

21.12

100

23.23

100

25.56

100

28.11

100

117.22

Sekretariat

0 2 5

Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor terpenuhii

Persen

100

100

115.06

100

126.57

100

139.22

100

153.14

100

168.46

100

702.45

Sekretariat

0 2 6

Penyediaan barang cetakan Barang cetakan dan dan penggandaan penggandaan terpenuhi

Persen

100

100

52.77

100

58.05

100

63.86

100

70.24

100

77.27

100

322.19

Sekretariat

0 2 7

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Iinstalasi listrik dan penerangan bangunan kantor terpenuhi

Persen

100

100

5.00

100

5.50

100

6.05

100

6.65

100

7.32

100

30.53

Sekretariat

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi

Persen

100

100

8.49

100

9.34

100

10.27

100

11.30

100

12.43

100

51.83

Sekretariat

Penyediaan makanan dan minuman

Makan minum rapat dan makan minum harian terpenuhi

Persen

100

100

57.50

100

63.25

100

69.57

100

76.53

100

84.18

100

351.04

Sekretariat

0 2 1 0 Rapat-rapat koordinasi dan Rapat dan koordinasi luar konsultasi ke luar daerah daerah

Persen

100

100

270.00

100

297.00

100

326.70

100

359.37

100

395.30

100

0 2 1 1 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Persen

100

100

65.50

100

72.05

100

79.25

100

87.18

100

95.90

100

0 2 8 0 2 9

Rapat dan koordinasi dalam daerah

1,648.36 Sekretariat

399.88

Sekretariat

7

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/Kegiatan

0 2 1 2 Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Program dan Kegiatan

2021 Target Rp Juta

Unit Kerja Penanggung Jawab

Target

Rp Juta

97.76

100

407.63

Sekretariat

100

102.49

100

427.35

Sekretariat

100

479.31

100

100

100

66.77

100

73.45

100

80.79

100

88.87

100

0 2 1 3 Rapat-rapat koordinasi dan Rapat dan koordinasi luar konsultasi ke luar negeri negeri

Persen

100

100

70.00

100

77.00

100

84.70

100

93.17

Persen

100

100

327.38

100

360.11

100

396.13

100

435.74

Ruangan

-

4

200.00

4

220.00

-

-

-

8

420.00

Sekretariat

5

52.00

2

57.20

-

-

-

7

109.20

Sekretariat

-

-

1

1.00

Sekretariat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana paratur terwujud

1,998.67 Sekretariat

0 3 1

Peningkatan Gedung Kantor Ruang kerja yang ditingkatkan

0 3 2

Pengadaan Komputer

Tersedianya kompter

Unit

0 3 3

Pengadaan Papan Struktur Organisasi

TPapan struktur organisasi tersedia

Unit

1

1

1.00

-

0.00

-

0 3 4

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kendaraan operasional terawat

Persen

100

100

70.38

100

77.41

100

85.16

100

93.67

100

103.04

100

429.65

Sekretariat

Perlengkapan gedung kantorgedung kantor terawat

Persen

100

100

2.00

100

2.20

100

2.42

100

2.66

100

2.93

100

12.21

Sekretariat

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor terawat

Persen

100

100

2.00

100

2.20

100

2.42

100

2.66

100

2.93

100

12.21

Sekretariat

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

SDM Perencana yang meningkat Kapasitasnya

Persen

60

20.00

60

22.00

60

24.20

60

26.62

60

29.28

300

122.10

Sekretariat

Bintek, Workshop Teknis Perencanaan

Peserta Bintek yang memahami materi perencanaan

0 3 6 0 4

0 4 1

0 5

0 5 1

Terwujudnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional yang Sinerejik dengan Potensi Unggulan Daerah

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2017 2018 2019 2020 Kondisi Awal Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta

Persen

0 3 5

Meningkatkan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional

Satuan

Honor Tenaga Penunjang Program dan Kegiatan Terbayar

0 3

3

Indikator

Jumlah Kerjasma 0 6 Antar Darah, Antar Lembaga dan Kerjasma Sister City 0 6 1

Program peningkatan Tertib pengelolaan tatausaha pengembangan sistem keuangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Program Kerjasama Antar Prosentase Kerjasma Antar Daerah dan Lembaga Darah, Antar Lembaga dan Lainnya Kerjasma Sister City yang ditindak Lanjuti Koordinasi Kerjasama Tersedianya laporan Pembangunan antar Daerah koordinasi kerjasama dan Lembaga pembangunan antar daerah dan lembaga

-

-

Persen

100

100

20.00

100

22.00

100

24.20

100

26.62

100

29.28

100

122.10

Persen

100

100

5.17

100

5.69

100

6.26

100

6.88

100

7.57

100

31.56

Sekretariat

Persen

100

100

5.17

100

5.69

100

6.26

100

6.88

100

7.57

100

31.56

Sekretariat

Persen

1

1

35

2

38.50

2

42.35

2

46.59

2

51.24

10

213.68

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

-

10

10

35

10

38.50

10

42.35

10

46.59

10

51.24

10

213.68

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

8

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/Kegiatan

Indikator

Satuan

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2017 2018 2019 2020 Kondisi Awal Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta Target Rp Juta

2021 Target Rp Juta

Target

Rp Juta

Unit Kerja Penanggung Jawab

9

More Documents from "arkam"