BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
Puskesmas Kab./Kota Tanggal Surveior Kriteria.1.1.1. EP 1.
: : : : Elemen Penilaian
1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan prioritas
EP 2
2. Tersedia informasi tentang jenis pelayanan dan jadwal pelayanan.
EP 3
3. Ada upaya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat.
SKOR
Regulasi
Dokumen Bukt Hasil analisis SK Ka Puskesmas kebutuhan masyarakat ttg jenis pelayanan sebagai dasar yang disediakan. penetapan jenis-jenis RUK yang disusun pelayanan, bukti pertemuan oleh tim terdapat analisis perencanaan untuk kebutuhan analisis masyarakat sebagai membahas kebutuhan masyarakat dasar penetapan yang digunakan untuk jenis-jenis dasar menetapkan prioritas dan pelayanan menyusun rencana (RUK/Renstra)
Brosur, flyer.
SK, Panduan, SOP komunikasi dengan masyarakat
Bukti-bukti pelaksanaan komunikasi timbal balik dengan masyarakat
Observasi
poster, web, papan pengumuman, MMC
Wawancara
EP 4
4. Ada Informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat yang dikumpulkan melalui survei atau kegiatan lainnya.
EP 5
5. Ada perencanaan Puskesmas yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan sektor terkait yang bersifat komprehensif, meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Ep 6
6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab, dan Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas
Jumlah
Hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakaat yang dikumpulkan melalui kegiatan survei dan/atau kegiatan lain Rencana Lima Tahunan, RUK dan RPK
Hasil analisis kebutuhan masyarakat. Bukti lokmin penyusunan RUK dan RPK dengan kehadiran lintas program dan lintas sektor
Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas terdapat agenda paparan ka puskesmas ttg visi, misi, fungsi dan tupoksi puskesmas, dan paparan hasil analisis kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam penyusunan RUK dan RPK
0
Cocokan program Bagaimana kepala dengan visi, misi, puskesmas dan tupoksi puskesmas, penanggung jawab dan hasil analisis program kebutuhan masyarakat menyelaraskan rencana yang disusun dengan visi misi tupoksi puskesmas dan hasil analisis kebutuhan masyarakat
Kriteria 1.1.2. EP 1.
SKOR
EP 2
2. Ada proses identifikasi terhadap tanggapan masyarakat tentang mutu pelayanan
EP 3
3. Ada upaya menanggapi harapan masyarakat terhadap mutu pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan bagi pengguna pelayanan.
Jumlah Kriteria 1.1.3. EP 1
Bukti-bukti adanya umpan balik masyarakat (survey, pertemuan, kotak saran, keluhan, dsb)
1. Pengguna pelayanan diikutsertakan secara aktif untuk memberikan umpan balik tentang mutu, kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan Puskesmas
SK, Panduan, SOP Hasil identifikasi komunikasi dengan dan analisis umpan masyarakat untuk balik masyarakat mendapat umpan balik dari masyarakat (lihat pada 1.1.1)
Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat, dan pemanfaatan umpan balik pelanggan untuk perencanaan 0 SKOR
1. Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas dan pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi untuk perbaikan
Bukti pelaksanaan pertemuan pada tingkat puskesmas maupun unit pelayanan/UKM membahas permasalahan dan proses tindak lanjut (sesuai siklus PDCA) Hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya
Bagaimana proses mengidentifikasi tanggapan masyarakat thd mutu/kinerja puskesmas
EP 2
2. Didorong adanya inovasi dalam pengembangan pelayanan, dan diupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya
Notulen rapat pada waktu kepala puskesmas/penangg ung jawab UKM/UKP memberi pengarahan kepada anak buah
EP 3
3. Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan dalam pelayanan untuk memperbaiki mutu pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan kepada pengguna pelayanan.
Hasil-hasil perbaikan inovatif dapat berupa perubahan mekanisme kerja dan/atau penggunaan tehnologi untuk perbaikan mutu/kinerja pelayanan
Jumlah Kriteria 1.1.4. EP 1
EP 2
Bagaimana kepala puskesmas mendorong staf untuk berperan dalam melakukan inovasi perbaikan dan pemenuhan dukungan sumber daya
0 SKOR
1. Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun berdasarkan Rencana Lima Tahunan Puskesmas, melalui analisis kebutuhan masyarakat.
Rencana lima tahunan (kalau BLUD: rencana strategi bisnis) RUK Puskesmas (kalau BLUD: Rencana Bisnis Anggaran)
2. Ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan.
RPK Puskesmas lengkap dengan rencana anggaran
Cocokan dengan alokasi anggaran dari Dinas
EP 3
3. Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara lintas program dan lintas sektoral.
EP 4
4. RUK dan RPK merupakan rencana terintegrasi dari berbagai Upaya Puskesmas.
EP 5
5. Ada kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dengan Rencana Usulan kegiatan (RUK) dan Rencana Lima Tahunan Puskesmas.
Jumlah Kriteria 1.1.5. EP 1
EP 2
Bukti pertemuan lokmin perencanaan yang melibatkan lintas program dan lintas sektor Cocokan apakah RUK dan RPK berisi program kegiatan baik UKM maupun UKP Renstra, RUK, RPK
Cocokan kesesuaian Renstra, RUK,dan RPK,
0 SKOR
1. Ada mekanisme monitoring yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk menjamin bahwa pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan operasional.
SK, Panduan, SOP monitoring kinerja
Bukti-bukti pelaksanaan monitoring kinerja sesuai dengan panduan dan SOP yang disusun: misalnya rapat, lokmin bulanan, supervisi, audit internal, dsb
2. Ada indikator yang digunakan untuk monitoring dan menilai proses pelaksanaan dan pencapaian hasil pelayanan.
Bukti pelaksanaan SK Kepala Puskesmas tentang monitoring menggunakan penetapan indikator indikator yang prioritas untuk ditetapkan monitoring dan menilai kinerja
EP 3
3. Ada mekanisme untuk melaksanakan monitoring penyelenggaraan pelayanan dan tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan Puskesmas maupun Penanggung jawab Upaya Puskesmas.
EP 4
4. Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap perencanaan operasional jika diperlukan berdasarkan hasil monitoring pencapaian kegiatan dan bila ada perubahan kebijakan pemerintah.
Jumlah Kriteria 1.2.1 EP 1
EP 2
Jumlah Kriteria 1.2.2.
bukti pelaksanaan SK Kepala Puskesmas tentang monitoring dan tindak lanjutnya baik oleh penetapan indikator kepala puskesmas prioritas untuk maupun para monitoring dan penanggung jawab menilai kinerja Kebijakan untuk melakukan revisi rencana operasional, misalnya melalui lokakarya mini
bagaimana mekanisme montioring kinerja
Bukti perubahan rencana operasional (jika diperlukan) dalam rapat lokakarya mini
0 SKOR
SK Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas
1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundangan dan Pedoman dari Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat
Bukti-bukti adanya pemberitahuan/sosialis asi kepada masyarakat/pelanggan
2. Pengguna pelayanan mengetahui jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas dan memanfaatkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan tersebut. 0 SKOR
Wawancara pada pasien/sasaran tentang jenis-jenis pelayanan yang ada di puskesmas
EP 1
1. Masyarakat dan pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektoral mendapat informasi yang memadai tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan Puskesmas
Rekam bukti pemberian informasi lintas program dan lintas sektor tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan puskesmas
EP 2
2. Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas dan tepat berkaitan dengan program kesehatan dan pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas kepada masyarakat dan pihak terkait.
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sector
Penilaian surveior terhadap informasi yang disampaikan apakah mudah dipahami
wawancara pada pasien/sasaran program tentang kejelasan dan ketepatan informasi yang diberikan oleh puskesmas sesuai dengan kebutuhan pasien/sasaran program
Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani program, dan akses terhadap Puskesmas
penilaian surveior thd kemudahan akses: akses masuk puskesmas, kejelasan tanda penunjuk arah
wawancara dengan pasien apakah puskesmas mudah dijangkau
pengamatan proses pelayanan pada pasien
wawancara pada pasien/sasaran program apakah prosedur pelayanan mudah dan tidak berbelit
Jumlah
0
1.2.3. EP 1
SKOR
EP 2
1. Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna pelayanan
2. Proses penyelenggaraan pelayanan memberi kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh pelayanan
wawancara dengan staf puskesmas dan lintas sektor untuk mengetahui pemahaman mereka ttg tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan puskesmas
EP 3
3. Tersedia pelayanan sesuai jadwal yang ditentukan.
Bukti evaluasi ketepatan pelayanan terhadap jadual dan tindak lanjutnya
EP 4
4. Teknologi dan mekanisme kerja dalam penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses terhadap masyarakat.
Bukti tindak lanjut dalam bentuk perbaikan mekanisme kerja atau penggunaan tehnologi
Ep 5
5. Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan.
Kebijakan, panduan, Bukti pelaksanaan SOP komunikasi komunikasi dengan dengan masyarakat masyarakat untuk (lihat 1.1.1 EP 3)
6. Tersedia akses komunikasi dengan pengelola dan pelaksana untuk membantu pengguna pelayanan dalam memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan spesifik pengguna pelayanan.
Bukti adanya media
Ep 6
Jumlah Kriteria 1.2.4. EP 1
memfasilitasi kemudahan akses
komunikasi yang disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi masyarakat/penggun a pelayanan dengan pengelola dan/atau pelaksana 0 SKOR
1. Ada kejelasan jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
Jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas
EP 2
2. Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati bersama.
Bukti upaya menyepakati jadual baik dalam pertemuan maupun pemberiahuan misalnya lewat telpon atau surat menyurat.
EP 3
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan rencana yang disusun
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadwal
Jumlah Kriteria 1.2.5. EP 1
bagaimana proses menyepakati jadual pelayanan baik UKM maupun UKP
Mengambil sampel jadual pelaksanaan program UKM dan bukti pelaksanaannya
0 SKOR
1. Ada koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan Upaya Puskesmas dengan pihak terkait, sehingga terjadi efisiensi dan menjamin keberlangsungan pelayanan.
SK, panduan , dan Bukti pelaksanaan SOP koordinasi koordinasi melalui minilokakarya lintas sector dan lintas program, dan mekanisme lain sesuai dengan SOP yang ada
Wawancara kepada kepala puskesmas/penang gung jawab/koordinator, dan wawancara lintas sektor, dan pelaksana: bagaimana koordinasi/komunik asi dilakukan di puskesmas untuk kelangsungan program kegiatan
EP 2
2. Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan didokumentasikan.
EP 3
3. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah spesifik yang ada dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan Upaya Puskesmas, untuk kemudian dilakukan koreksi dan pencegahan agar tidak terulang kembali
Bukti pelaksanaan kajian masalah dan tindak lanjutnya (bukti pelaksanaan upaya perbaikan yang berkesinambungan dengan siklus PDCA)
EP 4
4. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan upaya pencegahan.
Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yang potensial terjadi dalam penyelenggaran pelayanan (bukti pembahasan masalah potensial, dan bukti proses penyusunan register risiko)
Pedoman/panduan Bukti tata naskah pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan
EP 5
5. Penyelenggara pelayanan secara konsisten mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tertib dan akurat agar memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.
EP 6
6. Informasi yang akurat dan konsisten diberikan kepada pengguna pelayanan dan pihak terkait.
EP 7
7. Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk meningkatkan efesiensi agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
EP 8
8. Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan
EP 9
9. Ada mekanisme yang mendukung koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan
Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Puskesmas, serta tindak lanjutnya. (lihat 1.1.5 EP 1) Bukti pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan Puskesmas. Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten. (lihat 1.2.2 EP 2)
Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan Puskesmas (melalui proses PDCA) Bukti pelaksanaan konsultasi pelaksana dengan penanggung jawab SK, panduan , dan Bukti pelaksanaan SOP koordinasi (lihat koordinasi EP 1)
bagaimana proses komunikasi dan konsultasi staf dengan atasan
EP 10
10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan, tidak terjadi penyimpangan maupun keterlambatan.
EP 11
11. Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari pimpinan Puskesmas
Jumlah Kriteria 1.2.6.
Kebijakan tentang kewajiban menjalankan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan administrasi manajemen,ketersed iaan, SOP tentang penyelenggaraan program, SOP tentang penyelenggaraan pelayanan, SOP tentang tertib administrasi (misalnya tertib administrasi surat menyurat, tertib adminstrasi keuangan, tertib adminstrasi kepegawaian, tertib administrasi logistic)
lakukan observasi selama kegiatan survei bagaimana pelaksanaan prosedur, dan ketertiban dilakukan, dan bila ada dukungan tehnologi yang digunakan oleh puskesmas dalam pelayanan
cocokan hasil wawancara dengan bukti-bukti yang ada dalam pelaksanaan
0 SKOR
Dukungan kepala puskesmas dan para penanggung jawab terhadap pelaksana dalam bekerja dan meningkatan kinerja
EP 1
EP 2
EP 3
3. Ada tindak lanjut sebagai tanggapan terhadap keluhan dan umpan balik.
EP 4
4. Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik.
Jumlah Kriteria 1.3.1. EP 1
SK, panduan. SOP bukti adanya umpan komunikasi dengan balik masyarakat yang masyarakat (lihat disampaikan 1.1.1 EP 3 dan 1.1.2)
1. Ada mekanisme yang jelas untuk menerima keluhan dan umpan balik dari pengguna pelayanan, maupun pihak terkait tentang pelayanan dan penyelenggaraan Upaya Puskesmas. 2. Keluhan dan umpan balik direspons, diidentifikasi, dianalisa, dan ditindaklanjuti
Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik (lihat 1.1.2) Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik (lihat 1.1.2) Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik (lihat 1.1.2) 0 SKOR
1. Ada mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan Pelanggung jawab Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas
EP 2
2. Penilaian kinerja difokuskan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
EP 3
3. Ada indikator yang jelas untuk melakukan penilaian kinerja
SK, Panduan, SOP penilaian kinerja
Bukti pelaksanaan penilaian kinerja Bukti pelaksanaan perbaikan berdasarkan evaluasi kinerja Bukti tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja
SK tentang indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian Bukti pengumpulan data indicator kinerja kinerja
EP 4
4. Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan Upaya Puskesmas untuk mencapai indikator dalam mengukur kinerja Puskesmas sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
EP 5
5. Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
Jumlah Kriteria 1.3.2. EP 1
surveior mengambil sampel kegiatan yang ada dalam perencanaan dicocokan dengan target-target SPM dari Dinas Kesehatan
Rencana lima tahunan, RUK, dan RPK dengan pentahapan pencapaian indicator kinerja yang jelas Bukti pelaksanaan
monitoring dan penilaian kinerja, hasil dan tindak lanjutnya 0 SKOR
1. Hasil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis dan diumpan balikkan pada pihak terkait
Hasil penilaian kinerja dan bukti distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak-pihak terkait, misalnya distribusi notulen rapat lokakarya mini, distribusi hasil Penilain Kinerja Puskesmas (PKP), distribusi hasil RTM, distribusi hasil audit internal, dsb
EP 2
2. Hasil analisis data kinerja dibandingkan dengan acuan standar atau jika dimungkinkan dilakukan juga kajibanding (benchmarking)dengan Puskesmas lain
EP 3
3. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas
EP 4
4. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk perencanaan periode berikutnya
EP 5
5. Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Jumlah
Total Skor Total EP CAPAIAN
Hasil pembandingkan data kinerja terhadap standar dan kajibanding dengan Puskesmas lain, serta tindak lanjutnya Bukti tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikian kinerja
Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 0
0 590
Surveior melakukan pemanfaatan data pengecekan apakah penilaian kinerja untuk perencanaan RUK memuat data dan analisis penilaian kinerja, sebagai dasar penyusunan rencana
smas (PPP)
Simulasi
FAKTA DAN ANALISIS
REKOMENDASI
: : : :
Puskesmas Kabuaten/Kota Tanggal Surveior
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian EP 1 1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan EP 2
2. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata ruang daerah
EP 3
3. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan
EP 4
4. Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku
SKOR
0
Jumlah KRITERIA 2.1.2. EP 1 1. Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang permanen. EP 2
2. Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain.
EP 3
3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat.
SKOR
0
Jumlah
SKOR KRITERIA 2.1.3. EP 1 1. Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal dan kebutuhan pelayanan
EP 2
2. Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan kenyamanan.
EP 3
3. Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan orang dengan disabilitas, anakanak, dan orang usia lanjut
0
Jumlah KRITERIA 2.1.4. EP 1 1. Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan
EP 2
2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap prasarana Puskesmas
EP 3
3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan prasarana Puskesmas
EP 4
4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana Puskesmas yang ada 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
EP 5 Jumlah
KRITERIA 2.1.5. EP 1 1. Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai jenis pelayanan yang disediakan
SKOR
0 SKOR
EP 2
2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap peralatan medis dan non medis
EP 3
3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan peralatan medis dan non medis
EP 4
4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan non medis
EP 5
5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring 6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis yang perlu dikalibrasi
EP 6
EP 7
7. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan izin memiliki izin yang berlaku 0
Jumlah
SKOR KRITERIA 2.2.1. EP 1 1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan
EP 2
2. Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas
EP 3
3. Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas
EP 4
4. Terdapat bukti pemenuhan persyaratan penanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan.
0
Jumlah KRITERIA 2.2.2. EP 1 1. Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang disediakan EP 2 2. Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap jenis tenaga yang dibutuhkan
EP 3
3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan
EP 4
4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang bekerja di Puskesmas
EP 5
5. Persyaratan perizinan untuk tenaga medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan yang lain dipenuhi
Jumlah KRITERIA 2.3.1.
SKOR
0 SKOR
EP 1
1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
EP 2
2. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab Program/Upaya Puskesmas
EP 3
3. Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada posisi-posisi yang ada pada struktur
Jumlah KRITERIA 2.3.2.
0 SKOR
EP 1
1. Ada uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi Puskesmas
EP 2
2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan karyawan memahami tugas, tanggung jawab dan peran dalam penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas.
EP 3
3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas
Jumlah
0
SKOR KRITERIA 2.3.3. EP 1 1. Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas secara periodik
EP 2
2. Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/ penyempurnaan struktur
0
Jumlah KRITERIA 2.3.4. EP 1 1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan.
EP 2
2. Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi.
EP 3
3. Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun berdasarkan kebutuhan
EP 4
4. Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman
SKOR
EP 5
5. Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan
EP 6
6. Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan
0
Jumlah KRITERIA 2.3.5. EP 1 1. Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk mengikuti orientasi dan pelatihan.
EP 2
EP 3
Jumlah KRITERIA 2.3.6.
SKOR
2. Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan dan tersedia kurikulum pelatihan orientasi. 3. Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau kesempatan untuk meninjau pelaksanaan di tempat lain.
0 SKOR
EP 1
1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan Puskesmas
EP 2
2. Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata nilai dan tujuan Puskesmas kepada pelaksana pelayanan, dan masyarakat
EP 3
3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
EP 4
4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.
Jumlah KRITERIA 2.3.7.
0 SKOR
EP 1
1. Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan Puskesmas mengarahkan dan mendukung Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
EP 2
2. Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
EP 3
3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya Puskesmas yang efektif.
EP 4
4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan.
Jumlah KRITERIA 2..3.8 EP 1 1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
0 SKOR
EP 2
2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas.
EP 3
3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
Jumlah KRITERIA 2.3.9. EP 1 1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun strategi pelayanan.
0 SKOR
EP 2
2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Upaya Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan apabila meninggalkan tugas.
EP 3
3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja dan tindak lanjut.
0
Jumlah KRITERIA 2.3.10. EP 1 1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas diidentifikasi.
EP 2
2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan.
SKOR
EP 3
3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
EP 4
4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
0
Jumlah KRITERIA 2.3.11. EP 1 1. Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau panduan mutu/kinerja Puskesmas. EP 2
2. Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan untuk tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
EP 3
3. Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan.
EP 4
4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan.
SKOR
EP 5
5. Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan prosedur.
0
Jumlah KRITERIA 2.3.12. EP 1 1. Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal di semua tingkat manajemen.
EP 2
2. Ada prosedur komunikasi internal.
EP 3
3. Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas.
EP 4
4. Komunikasi internal dilaksanakan dan didokumentasikan.
SKOR
EP 5
5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal. 0
Jumlah KRITERIA 2.3.13. EP 1 1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.
EP 2
2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
SKOR
EP 3
3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, untuk mencegah terjadinya dampak tersebut.
Jumlah KRITERIA 2.3.14. EP 1 1. Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas EP 2 2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual dan penanggung jawab yang jelas
0 SKOR
EP 3
3. Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai rencana.
EP 4
4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan
EP 5
5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan 0
Jumlah KRITERIA 2.3.15. EP 1 1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan anggaran maupun monitoring penggunaan anggaran.
EP 2
2. Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan Puskesmas.
SKOR
EP 3
EP 4
3. Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas. 4. Ada kejelasan pembukuan.
EP 5
5. Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian kinerja pengelola keuangan Puskesmas.
EP 6
6. Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan. 0
Jumlah KRITERIA 2.3.16. EP 1 1. Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan
EP 2
2. Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
EP 3
3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai dengan rencana operasional.
EP 4
4. Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
EP 5
5. Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan hasilnya ditindaklanjuti.
SKOR
0
Jumlah KRITERIA 2.3.17. EP 1 1. Dilakukan identifikasi data dan informasi yang harus tersedia di Puskesmas.
EP 2
2. Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data.
EP 3
3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses menjadi informasi.
EP 4
4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan berhak memperoleh informasi. 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan data dan informasi.
EP 5
Jumlah KRITERIA 2.4.1. EP 1 1. Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas.
SKOR
0 SKOR
EP 2
2. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka.
EP 3
3. Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna.
Jumlah KRITERIA 2.4.2.
0 SKOR
EP 1
1. Ada peraturan internal yang disepakati bersama oleh pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam melaksanakan Upaya Puskesmas dan kegiatan Pelayanan Puskesmas.
EP 2
2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.
0
Jumlah KRITERIA 2.5.1. EP 1 1. Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola Kontrak / Perjanjian Kerja Sama
EP 2
2. Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
SKOR
EP 3
3. Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama ada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran dan tanggung jawab masingmasing pihak, personil yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator dan standar kinerja, masa berlakunya Kontrak/Perjanjian Kerja Sama, proses kalau terjadi perbedaan pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan hubungan kerja. 0
Jumlah KRITERIA 2.5.2. EP 1 1. Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan. EP 2
2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar kinerja.
EP 3
3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi
0
Jumlah KRITERIA 2.6.1. EP 1 1. Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris Puskesmas.
EP 2
EP 3
SKOR
2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas. 3. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas.
SKOR
EP 4
4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai program kerja.
EP 5
5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan.
EP 6
6. Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas.
EP 7
7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas sesuai dengan program kerja.
EP 8
8. Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda empat maupun roda dua.
EP 9
9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja
EP 10
10. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
Jumlah Total Skor Total EP CAPAIAN
0 0 1210
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP
regulasi
dokumen bukti Bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas
observasi
Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas
Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan Bukti izin operasional puskesmas
pengamatan surveior terhadap bangunan puskesmas Pengamatan surveior thd Bangunan fisik puskesmas apakah tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain Hasil evaluasi thd Pengamatan surveior bangunan fisik terhadap pemenuhan puskesmas dan tindak bangunan puskesmas lanjutnya. thd persyaratan lingkungan sehat
wawancara
Hasil evaluasi Pengamatan surveior pemenuhan thd ketersediaan persyaratan minimal ruangan ketersediaan ruangan Pengamatan surveior thd kemudahan akses, keamanan, dan kenyamanan ruangan Hasil identifikasi orang Pengamatan surveior dengan kebutuhan thd pengaturan ruang khusus dan tindak apakah lanjut dalam mengakomodasi pengaturan ruang orang dengan kebutuhan khusus
Bukti evaluasi dan tindaklanjut terhadap kondisi prasaran puskesmas apakah sesuai dengan kebutuhan pelayanan
Rencana dan Jadwal pemeliharaan
Bukti pelaksanaan pemeliharaan
pemeriksaan prasaran puskesmas (sistem utilitas): listrik, air, gas medis, dsb
Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring Bukti monitoring fungsi prasarana Bukti tindak lanjut monitoring
Daftar inventaris peralatan medis dan non medis Bukti evaluasi dan tindak lanjut
Ketersediaan peralatan medis dan non medis
Jadwal dan Pelaksanaan pemeliharaan
Bukti pelaksanaan pemeliharaan peralatan medis dan non medis cek kondisi peralatan medis puskesmas, Bukti pelaksanaan sebagai bukti bahwa monitoring, hasil monitoring, dan tindak pemeliharaan dilakukan dengan baik lanjut Bukti pelaksanaan monitoring fungsi, hasil monitoring Bukti tindak lanjut thd hasil monitoring Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi Bukti izin peralatan yang memerlukan izin
Profil kepegawaian Kepala Puskesmas yang menunjukkan bahwa kepala puskesmas adalah tenaga kesehatan Kebijakan tentang Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, yang dapat dituangkan dalam bentuk SK atau pada pola ketenagaan
Uraian tugas Kepala Puskesmas
Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan Kepala Puskesmas Kesesuaian profil kepegawaian Kepala Puskesmas dengan persyaratan
Bukti analisis kebutuhan tenaga Kebijakan tentang Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan, dan tindak lanjut
Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada (uraian tugas untuk tiap karyawan by name) Kelengkapan surat izin sesuai yang dipersyaratkan dan dimasukkan dalam file kepegawaian
bagaimana rencana pemenuhan kebutuhan tenaga
Stuktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggung jawab UKM dan UKP Puskesmas Sebagai lampiran SK Kepala Puskesmas tentang penetapan penanggung jawab, diatur alur pertanggung jawaban dan pelaporan, dan mekanisme pengarahan, komunikasi dan koordinasi antar posisi dalam struktur dan antara penanggung jawab dengan pelaksana, lengkapi dengan SOP
amati proses koordinasi antar unit kerja selama pelaksanaan survei
bagaimana proses koordinasi dan komunikasi dilaksanakan di puskesmas
Uraian jabatan mulai dari Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan sampai pada jabatan fungsional yang ada. Uraian jabatan tsb berisi: tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas, bukti pelaksanaan penjelasan uraian tugas kepada karyawan baru Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas
wawancara pada beberapa petugas ttg pemahaman thd uraian tugas
Bukti pertemuan dan hasil kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas
apakah pernah dilakukan pertemuan kajian thd struktur organisasi, kapan dilakukan, dan bagaimana proses/mekanismenya
Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi: usulan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan perubahan struktur internal yang dapat dilakukan oleh puskesmas
Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan Pelaksana kegiatan yang merupakan bagian dari uraian tugas atau dituangkan dalam SK Kepala Puskesma Rencana pengembangan kompetensi Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang update
Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb) Bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap penerapan hasil pelatihan
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru. Kerangka acuan bukti pelaksanaan program orientasi program orientasi, Bukti sertifikat mengikuti seminar, pendidikan, dan pelatihan
wawancara pada karyawan baru ttg pelaksanaan program orientasi dukungan kepala puskesmas dalam memberikan kesempatan pada karyawan untuk peningkatan kompetensi
SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas SOP tentang sosialisasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
Bukti pelaksanaan lokakarya pembahasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Bukti pelaksanaan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan tata nilai, flyer, brosur yang berisi visi, misi, tujuan dan tata nilai SOP tentang Bukti pelaksanaan peninjauan peninjauan ulang kembali tata tata nilai dan tujuan nilai dan tujuan penyelenggaraan Puskesmas program dan pelayanan Kebijakan, Bukti pelaksanaan panduan, dan penilaian kinerja SOP tentang yang dikaitkan penilaian kinerja dengan visi, misi, (tahunan) yang tujuan dan tata nilai menjelaskan Catatan:Form dilakukannya penilaian kinerja penilaian dapat juga kesesuaian ditambahkan kolom pencapaian capaian kinerja dan kinerja kesesuaian thd visi, puskesmas thd misi, thd tujuan, terhadap visi, dan thd tata nilai misi, tujuan, tata nilai Puskesmas
wawancara pada karyawan ttg proses penyusunan visi, misi, tujuan, dan tata nilai f pemahaman staf terhadap tata nilai dan tujuan puskesmas
pernahkan dilakukan tinjauan ulang, kapan, dan bagaimana mekanismenya
bagaimana melakukan penilaian kinerja apakah sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan tata nilai puskesmas
Kebijakan yang mewajibkan dilaksanakan pengarahan, panduan dan SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung jawab program dalam
bukti pelaksanaan pengarahan oleh kepala puskesmas dan penanggung jawab
bagaimana pengarahan dilakukan oleh pimpinan terhadap anak buah
Kebijakan, panduan, SOP monitoring kinerja dan evaluasi kinerja (lihat 1.1.5 dan 1.3.1)
bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai dengan SOP yang disusun
Bagaimaana proses monitoring kinerja dilakukan
SK ttg Struktur organisasi pada tiap-tiap UKM dan unbit-unit pelayanan UKP Kebijakan, panduan, dan SOP pencatatan dan pelaporan.
Kebijakan yang menjelaskan bahwa pimpinan puskesmas, penanggung jawab, dan pelaksana wajib memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
bukti penilaian/kajian efektivitas struktur yang ada, dan tindak lanjutnya (lihat 2.3.3. EP 2)
Bukti pencatatan dan pelaporan.
Panduan dan SOP fasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan
Kerangka acuan, SOP, instrumen tentang penilaian kinerja Penanggung jawab program dan Penanggung jawab pelayanan sebagai wujud akuntabilitas (bisa menggunakan Sasaran kinerja Pegawai)
Bukti pelaksanaan fasilitasi, misalnya dalam pelaksanaan SMD, MMD, dalam pembentukan UKBM, bukti pelayanan konsulatasi kesehatan jika dibutuhkan oleh masyarakat
pemahaman staf tentang kewajiban untuk memfasilitasi peran serta masyarakat/pembanun gan berwawasan kesehatan
bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat ttg penyelenggaraan upaya puskesmas (lihat 1.1.1 EP 3 dan bukti-bukti SMD/MMD pd 2.3.8. EP 2)
bagaimana penyampaian informasi dari puskesmas kepada masyarakat, dan sebaliknya bagaimana puskesmas memperoleh umpan balik dari masyarakat dalam penyelenggaraan upaya puskesmas
Bukti pelaksanaan penilaian akuntabilitas kinerja para penanggung jawab dan tindak lanjutnya
bagaimana proses penilaian akuntabilitas para penanggung jawab oleh pimpinan puskesmas
Kebijakan Kepala Puskesmas dan SOP tentang pendelegasian wewenang, dengan kriteria yang jelas Kebijakan, panduan dan SOP tentang penyampaian umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja.
bagaimana proses pendelengasian wewenang para manajerial dilakukan, dan apa kriteria yang ditunakan dalam pendelegasian wewenang
Bukti pelaksanaan pertemuan evaluasi kinerja. Laporan/penyampai an umpan balik pelaksanaan program kepada pimpinan
Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaran program dan kegiatan Puskesmas SK penetapan Bukti identifikasi peran masingperan masingmasing pihak yang masing pihak terkait (catatan SK peran lintas sektor terkait dapat diminta ditetapkan oleh Camat)
peran lintas sektor (ditanyakan dalam wawancara lintas sektor) dan bagaimana peran lintas program (ditanyakan dalam wawancara pimpinan)
Bukti pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan komunikasi melalui lokakarya mini Bukti evaluasi thd peran pihak terkait dalam upaya puskesmas (evaluasi misalnya dilakukan melalui forum rapat lokakarya mini)
Panduan (manual) mutu Puskesmas Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraa n untuk masingmasing Upaya Puskesmas SOP pelaksanaan kegiatankegiatan Upaya Puskesmas baik UKM maupun UKP Kebijakan, Pedoman, dan SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian rekaman
bagaimana pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan komunikasi baik lintas program maupun lintas sektor dilakukan Apakah peran lintas sektor dan lintas program dievaluasi, kapan dilakukan, dan bagaimana melakukannya
bukti pelaksanaan Panduan penyusunan pedoman penyusunan dan SOP sesuai pedoman, dengan prosedur yang panduan, disusun kerangka acuan, dan SOP (panduan/pedo man tata naskah)
Kebijakan Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal. (komunikasi internal bisa dilakukan melalui pertemuan/lokak arya mini/pengaraha n, maupun pemanfaatan tehnologi informasi) (lihat 1.2.5. EP 1) SOP komunikasi internal (lihat 1.2.5. EP 1) Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal dan bahasan yang dibahas Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal.
Bagaimana proses penyusunan pedoman/panduan dan SOP
Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal.
Hasil kajian dampak kegiatan puskesmas terhadap lingkungan dan tindak lanjutnya (lihat ada tidak register risiko dan bagaimana isinya) Kebijakan Kepala Puskesmas tentang penerapan pengelolaan risiko akibat penyelenggaraa n upaya puskesmas. Panduan manajemen risiko.
Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak negatif thd lingkungan dan pencegahannya, yang dituangkan dalam register risiko. Bukti dokumentasi jika terjadi kejadian yang berdampak negatif terhadap lingkungan atau masyarakat dilakukan analisis dan tindak lanjut (register risiko)
Daftar jejaring dan jaringan Puskesma
Perencanaan Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, jadual dan penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan (perencanaan program pembinaan bisa terintegrasi dengan kegiatan masing-masing UKM dan UKP)
apakah pernah terjadi kejadian akibat penyelenggaraan pelayanan yang berdampak negatif pada lingkungan atau masyarakat ? Bagaimana analisis dan tindak lanjutnya
Bukti pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring
Bukti kegiatan evaluasi dan bukti tindaklanjut kegiatan pembinaan jejaring dan jaringan Bukti pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporannya
Bukti pelaksanaan minilokakarya perencanaan untuk penyusunan program dan anggaran. Bukti keterlibatan penanggung jawab UKM dan UKP dalam monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan penggunaan anggaran SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
jika jejaring dan jaringan ada yang diundang dalam wawancara lintas sektor, tanyakan apakah dilakukan pembinaan oleh puskesmas, pembinaan tentang apa, dan kapan dilakukan, bagaimana hasilnya, dan apa tindak lanjutnya
Panduan penggunaan anggaran. Panduan pembukuan anggaran. SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan.
Bukti pelaksanaan pembukuan Bukti pelaksanaan audit penilaian kinerja pengelola keuangan Hasil audit kinerja keuangan.
SK penetapan dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. Panduan Bukti pengelolaan pengelolaan keuangan. Bukti keuangan, pemeriksaan/audit dokumen keuangan yang rencana dilakukan oleh anggaran, Kepala Puskesmas dokumen proses (yang juga pengelolaan menyatakan keuangan. kesesuaian/ketidak sesuaian thd panduan/standar) Dokumen laporan dan pertanggungjawaba n keuangan. Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan
Bagaimana proses pengelolaan data dan informasi di puskesmas
SK Kepala Puskesmas tentang jenis data dan informasi yang perlu disediakan di Puskesmas Panduan pengelolaan data/informasi, SOP pengelolaan data dan informasi: SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data.
SOP analisis data. SOP pelaporan dan distribusi informasi Bukti evaluasi dan tindak lanjut (kinerja) pengelolaann data dan informasi.
SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas.
Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas. Bukti pelaksanaan sosialisasi dan pemahaman karyawan akan hak dan kewajiban pengguna Kebijakan yang menyatakan kewajiban karyawan puskesmas untuk memberikan pelayanan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat/pen gguna. Prosedur pelayanan mencerminkan perhatian terhadap hak dan kewajiban pengguna, misalnya hak akan privasi, hak untuk dijaga kerahasiaan
SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal yang berisi peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan di Puskesmas.
Bukti pertemuan untuk menyusun dan menyepakati peraturan internal
Dalam notulen rapat dapat dibukti bahwa dalam pembahasan peraturan internal karyawan mempertimbangkan visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas
SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraa n kontrak/perjanjia n kerja sama dengan pihak ketiga, SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja
Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
lakukan pemeriksaan thd dokumen kontrak apakah memenuhi apa yang diminta pada EP 3
Dokumen kontrak/PKS
Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak. Bukti pelaksanaan monitoringdan evaluasi kinerja pihak ketiga Bukti tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kinerja pihak ketiga
Cek dalam dokumen kontrak kejelasan standar/indikator kinerja pihak ketiga
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang. Daftar inventaris
Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan
pemeriksaan fasilitas ke seluruh unit pelayanan di puskesmas
Bukti pelaksanaan pemeriksaan fasilitas program pemeliharaan ke seluruh unit pelayanan di puskesmas pemeriksaan fasilitas Ketersediaan ke seluruh unit tempat, dan pelayanan di pemenuhan puskesmas
persyaratan penyimpanan Program kerja kebersihan lingkungan puskesmas
pemeriksaan fasilitas ke seluruh unit pelayanan di puskesmas Bukti pelaksanaan pemeriksaan fasilitas proses penanganan kebersihan lingkungan ke seluruh unit tumpahan dan B3 puskesmas pelayanan di puskesmas
Program kerja pemeliharaan kendaraan
pemeriksaan kendaraan, terutama ambulans dan puskesling
Bukti pelaksanaan pemeliharaan kendaraan
Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
proses pemeliharaan kendaraan
men Puskesmas.(KMP).
simulasi
FAKTA DAN ANALISIS
mintalah beberapa karyawan untuk mensimulasikan tindakan mereka ketika melaksanakan kegiatan pelayanan yang memperhatikan hak pasien/pengguna
tanyakan pada pasien/masyarakat tentang pemahaman mereka ttentang hak dan kewajiban mereka
simulasi pelaksanaan kebersihan, terutama pada penanganan tumpahan cairan tubuh atau B3 simulasi pemeliharaan kendaraan terutama ambulans dan puskesling, cek kelengkapan peralatan, cek fungsi kendaraan ambulans yang siap pakai
REKOMENDASI
BAB.III. Peningkata
Puskesmas Kab/ Kota Tanggal Surveior KRITERIA 3.1.1. EP 1 EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
: : : : Elemen Penilaian
1. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab manajemen mutu. 2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab Penanggung jawab manajemen mutu.
Regulasi SK Penanggung jawab mutu SK Penanggung jawab mutu, dengan kejelasan uraian tugas Pedoman mutu dan kinerja
3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun bersama oleh Penanggung jawab manajemen mutu dengan Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas. 4. Kebijakan mutu dan tata nilai disusun bersama dan dituangkan dalam pedoman (manual) mutu/Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan Puskesmas.
SK Kebijakan mutu dan tata nilai
5. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.
Jumlah KRITERIA 3.1.2. EP 1
SKOR
0 SKOR
1. Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas.
rencana program perbaikan mutu dan kinerja puskesamas
EP 2
2. Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang tersusun dan dilakukan pertemuan tinjauan manajemen yang membahas kinerja pelayanan dan upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan.
EP 3
3. Pertemuan tinjauan manajemen membahas umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan
EP 4
4. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi.
Jumlah KRITERIA 3.1.3. EP 1
EP 2
0 SKOR
1. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan memahami tugas dan kewajiban mereka untuk meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas.
2. Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas.
EP 3
3. Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas ditindaklanjuti.
Jumlah KRITERIA 3.1.4. EP 1
0 SKOR
1. Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas.
EP 2
2. Dilakukan audit internal secara periodik terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan.
EP 3
3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen mutu dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk mengambil keputusan dalam strategi perbaikan program dan kegiatan Puskesmas.
EP 4
4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal.
EP 5
5. Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan masalah dari hasil rekomendasi jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Puskesmas.
Jumlah
Adanya SK tim audit, Audit plan, kerangka acuan kegiatan audit
0
KRITERIA 3.1.5. EP 1
SKOR
1. Ada mekanisme untuk mendapatkan asupan dari pengguna tentang kinerja Puskesmas.
EP 2
2. Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui bahwa kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi.
EP 3
3. Asupan dan hasil survei maupun forum-forum pemberdayaan masyarakat dianalisis dan ditindaklanjuti.
Jumlah KRITERIA 3.1.6. EP 1
EP 2
Kebijakan, panduan, SOP untuk mendapat umpan balik dari penggunan (lihat 1.1.1. EP 3 dan 1.1.2. dan 1.2.6)
0 SKOR
1. Ditetapkan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik untuk menilai peningkatan kinerja pelayanan. 2. Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan
SK penentapan indikator mutu dan kinerja (lihat 1.3.1)
EP 3
3. Ada prosedur tindakan korektif.
SOP tindakan korektif terhadap masalah/ketida k sesuaian
EP 4
4. Ada prosedur tindakan preventif.
SOP tindakan preventif terhadap masalah yang berpotensi terjadi
EP 5
5. Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak sesuai ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, dan tindakan preventif.
Jumlah KRITERIA 3.1.7. EP 1
0 SKOR
1. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab Upaya Puskesmas menyusun rencana kaji banding.
rencana kajibanding
EP 2
2. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana menyusun instrumen kaji banding.
Instrumen kajibanding
EP 3
3. Kegiatan kaji banding dilakukan sesuai dengan rencana kaji banding.
EP 4
4. Hasil kaji banding dianalisis untuk mengidentifikasi peluang perbaikan.
EP 5
5. Disusun rencana tindak lanjut kaji banding.
EP 6
6. Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji banding dalam bentuk perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
EP 7
7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding, tindak lanjut dan manfaatnya.
Jumlah
Total Skor Total EP CAPAIAN
0
0 320 0.00%
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Dokumen Bukti
Observasi
Wawancara
bukti pertemuan penyusunan pedoman mutu
proses penyusunan pedoman mutu
bukti pertemuan penyusunan kebijakan mutu dan tata nilai
proses penyusunan kebijakan mutu dan tata nilai
Bukti pertemuan penggalangan komitmen Pernyataan komitmen bersama
bentuk-bentuk komitmen dan keterlibatan dalam upaya perbaikan mutu dan kinerja
Simulasi
FAKTA DAN ANALISIS
bukti bukti fisik hasil pelaksanaan upaya program perbaikan yang kegiatan dilakukan perbaikan mutu dan kinerja, bukti pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen notulen pertemuan tinjauan manajemen, bukti tindak lanjut terhadap rekomendasi pertemuan tinjauan manajemen
apa saja yang dibahas dalam pertemuan tinjauan manajemen
bukti rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen, bukti evaluasi thda tindak lanjut yang dilakukan
pemahaman tugas dan kewajiban untuk meningkatkan mutu dan kinerja bukti keterlibatan intas sektor dan lintas program dalam peningkatan mutu dan kinerja
peran lintas sektor dan lintas program dalam peningkatan mutu dan kinerja
bukti tindaklanjut terhadap ideide dari lintas sektor dan lintas program dalam peningkatan mutu dan kinerja
bukti pengumpulan data kinerja, bukti analisis, dan bukti tindak lanjut dalam perbaikan kinerja (lihat 1.3.1)
ide-ide yang pernah disampaikan dan tindak lanjutnya
tampilan grafik data kinerja
bukti pelaksanaan audit dan tindak lanjut audit dalam bentuk perbaikan laporan audit internal kepada kepala puskesmas, png jwb mutu ada bukti tindak lanjut audit
proses tindak lanjut hasil audit
bukti dilaksanakan rujukan untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri
ada atau tidak adanya masalah yang dirujuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten/kot a
bagaimana mekanisme untuk mendapat masukan/umpa n balik dari pengguna
bukti pelaksanaan survei, bukti adanya umpan balik dari forum-forum pemberdayaan masyarakat (lihat 1.1.2 dan 1.2.6)
bukti analisis dan tindak lanjut terhadap masukan atau umpan balik dari pengguna
bukti tindak lanjut hasil pengukuran indikator dan hasil-hasil pelaksanaan tindak lanjut dalam bentuk perbaikan (lihat 1.3.1 dan 1.3.2.)
bukti tindak lanjut dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, dan tindakan preventif
bukti proses penyusunan rencana kajibanding yang melibatkan kepala puskesmas dan para penanggung jawab ada bukti proses penyusunan instrumen kajibanding yang melibatkan kepala puskesmas dan para penanggung jawab
bukti pelaksanaan kajibanding
bukti analisis hasil kajibanding rencana tindak lanjut kajibanding bukti pelaksanaan tindak lanjut kajibanding bukti evaluasi pelaksanaan kajibanding
REKOMENDASI
Puskesmas Kab./Kota Tanggal Surveior KRITERIA 4.1.1. EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
: : : : Elemen Penilaian
1. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan sasaran kegiatan.
2. Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan sasaran kegiatan dilengkapi dengan kerangka acuan, metode dan instrumen, cara analisis yang disusun oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas. 3. Hasil identifikasi dicatat dan dianalisis sebagai masukan untuk penyusunan kegiatan.
4. Kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan oleh Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab UKM Puskesmas dengan mengacu pada pedoman dan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu sebagai sasaran kegiatan UKM. 5. Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, maupun individu yang menjadi sasaran.
EP 6
6. Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan dan dikoordinasikan kepada lintas program dan lintas sektor terkait sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan UKM
EP 7
7. Kegiatan-kegiatan tersebut disusun dalam rencana kegiatan untuk tiap UKM Puskesmas.
Jumlah KRITERIA 4.1.2. EP 1
SKOR
0 SKOR
1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas menyusun kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat dan sasaran program tentang pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas.
EP 2
2. Hasil identifikasi umpan balik didokumentasikan dan dianalisis.
EP 3
3. Dilakukan pembahasan terhadap umpan balik dari masyarakat maupun sasaran oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, pelaksana, lintas program, dan jika diperlukan dengan lintas sektor terkait. 4. Hasil identifikasi digunakan untuk perbaikan rencana dan/atau pelaksanaan kegiatan.
EP 4
EP 5
5. Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan rencana maupun pelaksanaan kegiatan.
Jumlah KRITERIA 4.1.3. EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
0 SKOR
1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan Pelaksana mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan UKM Puskesmas, perubahan regulasi, pengembangan teknologi, perubahan pedoman/acuan.
2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan Pelaksana melakukan identifikasi peluang-peluang inovatif untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut maupun untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, regulasi, maupun pedoman/acuan. 3. Peluang inovatif untuk perbaikan dibahas melalui forum-forum komunikasi atau pertemuan pembahasan dengan masyarakat, sasaran kegiatan, lintas program dan lintas sektor terkait. 4. Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. 5. Hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap inovasi kegiatan dikomunikasikan kepada lintas program, lintas sektor terkait, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
0
KRITERIA 4.2.1. EP 1 EP 2
SKOR
1. Jadwal pelaksanaan kegiatan ditetapkan sesuai dengan rencana. 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pelaksana yang kompeten.
EP 3
3. Jadwal dan pelaksanaan kegiatan diinformasikan kepada sasaran.
EP 4
4. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
EP 5
5. Dilakukan evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan.
Jumlah KRITERIA 4.2.2. EP 1
0 SKOR
1. Informasi tentang kegiatan disampaikan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran.
EP 2
2. Informasi tentang kegiatan disampaikan kepada lintas program terkait.
EP 3
3. Informasi tentang kegiatan disampiakan kepada lintas sektor terkait. 4. Dilakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi yang disampaikan kepada sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait.
EP 4
EP 5
5. Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi penyampaian informasi.
Jumlah KRITERIA 4.2.3. EP 1
0 SKOR
1. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas memastikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mudah diakses oleh masyarakat.
EP 2
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode dan teknologi yang dikenal oleh masyarakat atau sasaran.
EP 3
3. Alur atau tahapan kegiatan dikomunikasi dengan jelas kepada masyarakat.
EP 4
4. Dilakukan evaluasi terhadap akses masyarakat dan/atau sasaran terhadap kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas. 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi akses masyarakat dan/atau sasaran terhadap kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas. 6. Informasi tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM termasuk jika terjadi perubahan diberikan dengan jelas dan mudah diakses oleh masyarakat dan sasaran kegiatan UKM
EP 5
EP 6
Jumlah KRITERIA 4.2.4. EP 1
0 SKOR
1. Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat dan/atau sasaran.
EP 2
2. Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor terkait.
EP 3
3. Penanggung jawab UKM Puskesmas memonitor pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan tempat yang direncanakan.
EP 4
4. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu, ketepatan sasaran dan tempat pelaksanaan.
EP 5
5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana menindaklanjuti hasil evaluasi.
Jumlah KRITERIA 4.2.5. EP 1
EP 2
EP 3
EP 4 EP 5
Jumlah KRITERIA 4.2.6 EP 1
0 SKOR
1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan pelaksana mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan Pelaksana melakukan analisis terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan. 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana merencanakan tindak lanjut untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana melaksanakan tindak lanjut. 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana mengevaluasi keberhasilan tindak lanjut yang dilakukan. 0 SKOR
1. Kepala Puskesmas menetapkan media komunikasi untuk menangkap keluhan masyarakat/sasaran.
EP 2
2. Kepala Puskesmas menetapkan media komunikasi untuk memberikan umpan balik terhadap keluhan yang disampaikan.
EP 3
3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana melakukan analisis terhadap keluhan. 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan Pelaksana melakukan tindak lanjut terhadap keluhan.
EP 4
EP 5
5. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan pelaksana memberikan informasi umpan balik kepada masyarakat atau sasaran tentang tindak lanjut yang telah dilakukan untuk menanggapi keluhan.
Jumlah KRITERIA 4.3.1. EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
0 SKOR
1. Kepala Puskesmas menetapkan indikator dan target pencapaian berdasarkan pedoman/acuan. 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana mengumpulkan data berdasarkan indikator yang ditetapkan. 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan Pelaksana melakukan analisis terhadap capaian indikator-indikator yang telah ditetapkan. 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan Pelaksana menindaklanjuti hasil analisis dalam bentuk upaya-upaya perbaikan. 5. Hasil analisis dan tindak lanjut didokumentasikan.
Jumlah
0
Total Skor Total EP CAPAIAN
0 0
BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasara
REGULASI
DOKUMEN BUKTI
Panduan/SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/ sasaran terhadap kegiatan UKM.
Bukti dilaksanakannya identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan sasaran kegiatan UKM
OBSERVASI
Kerangka acuan kebutuhan Instrumen Analisis kebutuhan dan harapan masyarakat masyarakat/sasaran kegiatan UKM Bukti Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan kegiatan UKM dan rencana kegiatan UKM Rencana (Kerangka acuan) kegiatan program UKM yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran. Pedoman/SOP koordinasi dan Bukti pelaksanaan komunikasi Check saat observasi komunikasi lintas program dan koordinasi lintas program lapangan dan lintas sektor. dan lintas sektor Rencana Kegiatan untuk tiaptiap program UKM
Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik (asupan) pelaksanaan program kegiatan UKM.
Dokumen hasil identifikasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut terhadap hasil identifikasi umpan balik. Bukti pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan. Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program kegiatan UKM. Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan
Hasil identifikasi masalah, perubahan regulasi/kebijakan pemerintah, perubahan tehnologi, perubahan pedoman/acuan yang terkait dengan pelayanan puskesmas (forum untuk melakukan identifikasi misalnya dapat dilakukan dalam lokakarya mini perencanaan pada awal tahun) Hasil identifikasi peluangpeluang perbaikan inovatif untuk mengatasi masalah atau tidak tercapainya kinerja
Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan masyarakat, sasaran kegiatan UKM, lintas program, dan lintas sektor. Bukti-bukti pelaksanaan program inovasi, monitoring dan evaluasinya Bukti pelaksanaan evaluasi, dan komunikasi hasil-hasil program inovasi.
Jadual kegiatan, rencana program kegiatan. Jadual pelaksanaan kegiatan dengan kejelasan petugas yang bertanggung jawab, check kompetensi petugas Bukti pelaksanaan penyampaian jadual kegiatan
Bukti evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas Bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan tiap-tiap UKM
Bukti penyampaian informasi kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran kegiatan UKM Bukti penyampaian informasi kepada lintas program terkait
Bukti penyampaian informasi kepada lintas sektor terkait Bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait Bukti tindak lanjut terhadap evaluasi penyampaian informasi
Hasil evaluasi dan tindak lanjutnya terhadap pelaksanaan kegiatan UKM untuk memastikan ketepatan waktu dan pelaksanaan UKM Puskesmas, kemudahan akses terhadap kegiatan UKM Puskesmas
Hasil evaluasi tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaan program, dan tindak lanjutnya. Adanya alur dan tahapan kegiatan, dan bukti penyamppaian informasi kepada lintas sektor terkait. Lihat juga jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan alur dan tahapan program kegiatan UKM dengan masyarakat. Hasil evaluasi terhadap akses. Bukti tindak lanjut thd evaluasi akses Dokumen bukti penyampaian informasi tentang waktu dan tempat pelaksanaan, termasuk jika terjadi perubahan jadwal. Bukti evaluasi tentang kejelasan dan kemudahan masyarakat/sasaran mengakses informasi dari puskesmas tentang kegiatan UKM, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM
SOP tentang penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan sasaran kegiatan UKM dan/atau masyarakat SOP tentang penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan lintas program dan lintas sektor Bukti dan hasil pelaksanaan monitoring ketepatan waktu, sasaran, dan tempat
Bukti dan hasil pelaksanaan evaluasi ketepatan waktu, sasaran, dan tempat pelaksanaan Bukti tindak lanjut hasil evaluasi.
Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM.
Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan, rencana tindak lanjut. (bukti PDCA) Rencana tindak lanjut perbaikan terhadap masalah yang dianalisis (bukti PDCA) Bukti pelaksanaan tindak lanjut perbaikan (bukti PDCA) Bukti dilaksanaakannya evaluasi terhadap tindak lanjut perbaikan (bukti PDCA)
SK/Ketetapan tentang Media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM ditetapkan dalam kebijakan Kepala Puskesmas SK/Ketetapan tentang Media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM Bukti analisis keluhan. (bukti PDCA) Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap keluhan. (bukti PDCA)
Bukti penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan.
SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian kinerja UKM. Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan untuk tiap UKM Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian untuk kegiatan tiap UKM. Bukti pelaksanaan tindak lanjut. Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja
0.00%
esmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)
WAWANCARA
Bagaimana cara puskesmas (penanggung jawab/koordinator program) melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/kel masyarakat/sasaran
Check saat wawancara lintas sektor/tokoh masyarakat Check saat wawancara lintas sektor
SIMULASI
Tanyakan pada kepala puskesmas, penanggung jawab/koordinator program UKM, lintas sektor bagaimana pelaksanaan komunikasi hasil-hasil pelaksanaan dan evaluasi program inovasi
Tanyakan pada kader/tokoh masyarakat/sasaran bagaimana jadual dan kegiatan disampaikan pada mereka
Check saat wawancara lintas sektor Check pada saat wawancara pimpinan bagaimana proses penyampaian informasi kegiatan dilakukan secara lintas program Check saat wawancara lintas sektor
tanyakan pada para penanggung jawab/koordinator program bagaimana memastikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM
Tanyakan pada sasaran/tokoh masyarakat/kader bagaimana alur/tahapan kegiatan dikomunikasikan kepada mereka
Bagaimana penyampaian informasi kepada pihak terkait tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, termasuk jika terjadi perubahan. Bagaimana Penanggung jawab/koordinator program mengetahui bahwa informasi yang disampaikan jelas dan mudah diakses oleh maryarakat/sasaran
Tanyakan pada Kepala Puskesmas, penanggung jawab/koordinator program UKM bagaimana identifikasi, analisis, dan tindak lanjut jika terjadi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM
Tanyakan pada Kepala Puskesmas dan para penanggung jawab bagaimana menyampaikan umpan balik kepada masyarakat/sasaran ttg tindak lanjut thd keluhan
FAKTA DAN ANALISIS
REKOMENDASI
Puskesmas Kab./Kota Tanggal Surveior KRITERIA 5.1.1. EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah KRITERIA 5.1.2. EP 1
EP 2
EP 3
: : : : SKOR
1. Kepala Puskesmas menetapkan persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai dengan pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas. 2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai dengan persyaratan kompetensi. 3. Kepala Puskesmas melakukan analisis kompetensi terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas. 4. Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil analisis kompetensi tersebut untuk peningkatan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas. 0 SKOR
1. Kepala Puskesmas mewajibkan Penanggung jawab UKM Puskesmas maupun Pelaksana yang baru ditugaskan untuk mengikuti kegiatan orientasi. 2. Kepala Puskesmas menetapkan kerangka acuan kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab maupun Pelaksana yang baru ditugaskan. 3. Kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab dan Pelaksana yang baru ditugaskan dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan.
EP 4
4. Kepala Puskesmas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan orientasi Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana yang baru ditugaskan.
Jumlah KRITERIA 5.1.3. EP 1
0 SKOR
1. Ada kejelasan tujuan, sasaran, dan tata nilai dari tiap-tiap UKM Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
EP 2
2. Tujuan, sasaran, dan tata nilai tersebut dikomunikasikan kepada pelaksana, sasaran, lintas program dan lintas sektor terkait.
EP 3
3. Dilakukan evaluasi terhadap penyampaian informasi yang diberikan kepada sasaran, pelaksana, lintas program dan lintas sektor terkait untuk memastikan informasi tersebut dipahami dengan baik.
Jumlah KRITERIA 5.1.4 EP 1
0 SKOR
1. Penanggungjawab UKM Puskesmas melakukan pembinaan kepada pelaksana dalam melaksanakan kegiatan.
EP 2
2. Pembinaan meliputi penjelasan tentang tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan teknis pelaksanaan kegiatan berdasarkan pedoman yang berlaku.
EP 3
3. Pembinaan dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang disepakati dan pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan. 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas mengkomunikasikan tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, penjadwalan kepada lintas program dan lintas sektor terkait.
EP 4
EP 5
5. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kepada lintas program dan lintas sektor terkait.
EP 6
6. Ada kejelasan peran lintas program dan lintas sektor terkait yang disepakati bersama dan sesuai pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas.
EP 7
7. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
Jumlah KRITERIA 5.1.5 EP 1
EP 2 EP 3
EP 4
EP 5
0 SKOR
1. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan identifikasi kemungkinan terjadinya risiko terhadap lingkungan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana melakukan analisis risiko. 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana merencanakan upaya pencegahan dan minimalisasi risiko. 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana melakukan upaya pencegahan dan minimalisasi risiko. 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko.
EP 6
6. Jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan akibat risiko dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan minimalisasi akibat risiko, dan kejadian tersebut dilaporkan oleh Kepala Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Jumlah KRITERIA 5.1.6. EP 1
0 SKOR
1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan yang mewajibkan Penanggung jawab dan Pelaksana UKM Puskesmas untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dan sasaran dalam survei mawas diri, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKM Puskesmas.
EP 2
2. Penanggung jawab UKM Puskesmas menyusun rencana, kerangka acuan, dan prosedur pemberdayaan masyarakat.
EP 3
3. Ada keterlibatan masyarakat dalam survey mawas diri, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan UKM Puskesmas.
EP 4
4. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan komunikasi dengan masyarakat dan sasaran, melalui media komunikasi yang ditetapkan.
EP 5
5. Adanya kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat serta kontribusi swasta.
Jumlah KRITERIA 5.2.1. EP 1
0 SKOR
1. Rencana untuk tahun mendatang terintegrasi dalam RUK Puskesmas.
EP 2
2. Rencana untuk tahun berjalan terintegrasi dalam RPK Puskesmas.
EP 3
3. Ada kejelasan sumber pembiayaan baik pada RUK maupun RPK yang bersumber dari APBN, APBD, swasta, dan swadaya masyarakat. 4. Kerangka Acuan tiap UKM Puskesmas disusun oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas. 5. Jadwal kegiatan disusun oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana.
EP 4
EP 5 Jumlah KRITERIA 5.2.2. EP 1 EP 2
0 SKOR
1. Kajian kebutuhan masyarakat (community health analysis) dilakukan. 2. Kajian kebutuhan dan harapan sasaran dilakukan
EP 3
3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab membahas hasil kajian kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran dalam penyusunan RUK.
EP 4
4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas membahas hasil kajian kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran dalam penyusunan RPK.
EP 5
5. Jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan usulan masyarakat atau sasaran.
Jumlah KRITERIA 5.2.3. EP 1
0 SKOR
1. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan.
EP 2
2. Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan prosedur yang jelas.
EP 3
3. Dilakukan pembahasan terhadap hasil monitoring oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana. 4. Dilakukan penyesuaian rencana kegiatan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, lintas program dan lintas sektor terkait berdasarkan hasil monitoring, dan jika ada perubahan yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran.
EP 4
EP 5
5. Pembahasan untuk perubahan rencana kegiatan dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas.
EP 6
6. Keseluruhan proses dan hasil monitoring didokumentasikan. 7. Keseluruhan proses dan hasil pembahasan perubahan rencana kegiatan didokumentasikan.
EP 7
Jumlah
0
KRITERIA 5.3.1. EP 1
EP 2 EP 3 EP 4
SKOR
1. Ada uraian tugas Penanggung jawab UKM Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. 2. Ada uraian tugas Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. 3. Uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan. 4. Uraian tugas meliputi tugas pokok dan tugas integrasi.
EP 5
5. Uraian tugas disosialisasikan kepada pengemban tugas
EP 6
6. Dokumen uraian tugas didistribusikan kepada pengemban tugas. 7. Uraian tugas disosialisasikan kepada lintas program terkait.
EP 7
Jumlah KRITERIA 5.3.2. EP 1
0 SKOR
1. Kepala Puskesmas melakukan monitoring terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas.
EP 2
2. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan monitoring terhadap pelaksana dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas.
EP 3
3. Jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan uraian tugas oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas, Kepala Puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring.
EP 4
Jumlah KRITERIA 5.3.3. EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah KRITERIA 5.4.1. EP 1
EP 2
EP 3
4. Jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan uraian tugas oleh pelaksana, Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring. 0 SKOR
1. Periode untuk melakukan kajian ulang terhadap uraian tugas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. 2. Dilaksanakan kajian ulang terhadap uraian sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh penangung jawab dan pelaksana. 3. Jika berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan perubahan terhadap uraian tugas, maka dilakukan revisi terhadap uraian tugas. 4. Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas berdasarkan usulan dari Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai hasil kajian. 0 SKOR
1. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab UKM Puskesmas mengidentifikasi pihak-pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektor untuk berperan serta aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama dengan lintas program mengidentifikasi peran masing-masing lintas program terkait. 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama dengan lintas sektor mengidentifikasi peran masing-masing lintas sektor terkait.
EP 4
4. Peran lintas program dan lintas sektor didokumentasikan dalam kerangka acuan.
EP 5
5. Komunikasi lintas program dan lintas sektor dilakukan melalui pertemuan lintas program dan pertemuan lintas sektor.
Jumlah
0
KRITERIA 5.4.2. EP 1
SKOR
1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur komunikasi dan koordinasi program.
EP 2
2. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan komunikasi kepada pelaksana, lintas program terkait, dan lintas sektor terkait.
EP 3
3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana melakukan koordinasi untuk tiap kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas kepada lintas program terkait, lintas sektor terkait, dan sasaran. 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.
EP 4
Jumlah KRITERIA 5.5.1. EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah KRITERIA 5.5.2.
0 SKOR
1. Kepala Puskesmas menetapkan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. 2. Peraturan, kebijakan, prosedur, dan formatformat dokumen yang digunakan dikendalikan. 3. Peraturan perundangan dan pedomanpedoman yang menjadi acuan dikendalikan sebagai dokumen eksternal. 4. Catatan atau rekaman yang merupakan hasil pelaksanaan kegiatan disimpan dan dikendalikan. 0 SKOR
EP 1
EP 2
1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan monitoring kesesuaian pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas terhadap peraturan, pedoman, kerangka acuan, rencana kegiatan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan. 2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur monitoring.
EP 3
3. Penanggung jawab UKM Puskesmas memahami kebijakan dan prosedur monitoring.
EP 4
4. Penanggung jawab UKM Puskesmas melaksanakan monitoring sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
EP 5
5. Kebijakan dan prosedur monitoring dievaluasi setiap tahun.
Jumlah KRITERIA 5.5.3. EP 1
EP 2 EP 3
0 SKOR
1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan evaluasi kinerja tiap UKM Puskesmas. 2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur evaluasi kinerja. 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas memahami kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja.
EP 4
4. Penanggung jawab UKM Puskesmas melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
EP 5
5. Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap UKM Puskesmas tersebut dievaluasi setiap tahun.
Jumlah KRITERIA 5.6.1.
0 SKOR
EP 1
1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan monitoring sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
EP 2
2. Hasil monitoring ditindaklanjuti untuk perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.
EP 3
3. Hasil monitoring dan tindak lanjut perbaikan didokumentasikan.
Jumlah KRITERIA 5.6.2. EP 1
0 SKOR
1. Penanggung jawab UKM Puskesmas memberikan arahan kepada pelaksana untuk pelaksanaan kegiatan.
EP 2
2. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan kajian secara periodik terhadap pencapaian kinerja.
EP 3
3. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama pelaksana melakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja. 4. Hasil kajian dan tindak lanjut didokumentasikan dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. 5. Dilakukan pertemuan untuk membahas hasil penilaian kinerja bersama dengan Kepala Puskesmas.
EP 4
EP 5
Jumlah KRITERIA 5.6.3. EP 1
0 SKOR
1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan penilaian kinerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur penilaian kinerja.
EP 2
2. Dilaksanakan pertemuan penilaian kinerja paling sedikit dua kali setahun.
EP 3
3. Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti, didokumentasikan, dan dilaporkan.
Jumlah KRITERIA 5.7.1. EP 1
EP 2
0 SKOR
1. Kepala Puskesmas menetapkan hak dan kewajiban sasaran sesuai dengan kerangka acuan. 2. Hak dan kewajiban sasaran dikomunikasikan kepada sasaran, pelaksana, lintas program dan lintas sektor terkait.
Jumlah KRITERIA 5.7.2. EP 1
0 SKOR
1. Kepala Puskesmas menentukan aturan, tata nilai dan budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas yang disepakati bersama dengan Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana.
EP 2
2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana memahami aturan tersebut.
EP 3
3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana melaksanakan aturan tersebut.
EP 4
4. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan tindak lanjut jika pelaksana melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.
Jumlah
0
Total Skor Total EP CAPAIAN
0 0
BAB.V. KEPemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMP
REGULASI
DOKUMEN BUKTI
OBSERVASI
WAWANCARA
SK/Kebijakan persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas. SK penetapan Penanggung jawab UKM Hasil analisis kompetensi para penanggung jawab/koordinator program UKM (lihat 2.3.4. EPpeningkatan 1) Rencana kompetensi (lihat 2.3.4 EP 2)
SK kebijakan Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi. Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Kerangka Acuan Kegiatan orientasi penanggung jawab dan pelaksana yang baru ditugaskan
Bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi). (lihat 2.3.5)
Tanyakan pada penanggung jawab atau pelaksana yang baru ditempatkan/ditunjuk (jika ada) bagaimana kegiatan orientasi yang dia ikuti
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi. (lihat 2.3.5)
Tanyakan pada kepala puskesmas bagaimana pelaksanaan evaluasi thd kegiatan orientasi
Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas program, Hasil evaluasi dan dan lintas sektor. tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai.
Check saat wawancara lintas sektor
Bukti pelaksanaan pembinaan
Tanyakan pada pelaksana bagaimana pembinaan dilakukan oleh penanggun jawab
SK/Ketetapan tentang Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas yang dituangkan dalam kerangka acuan program kegiatan UKM.
Lakukan cross check pada saat wawancara lintas sektor apakah informasi yang disampaikan oleh puskesmas dapat dipahami dengan baik
SKOR Maksimal
Bukti pembinaan yang berisi: penjelasan tentang tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan tehnis pelaksanaan kegiatan Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan. Rencna/tahapan pelaksanaan, jadwal kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi.
Tanyakan pada pelaksana pembinaan meliputi apa saja Tanyakan kapan waktu pelaksanaan pembinaan dilakukan
Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
Bukti adanya kesepakatan peran lintas program dan lintas sektor yang dibahas pada lokmin lintas program dan lokmin lintas sektor (lihat juga di 2.3.10) Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM. Hasil analisis risiko Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko. Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan bukti pelaksanaan. Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko
Lakukan cross chek pada penangung jawab program bagaimana pelaksanaan koordinasi lintas program. Tanyakan pada saat wawancara lintas sektor bagaimana pelaksanaan koordinasi
Bukti pelaporan dan tindak lanjut.
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat.
Rencana, kerangka acuan, SOP pemberdayaan masyarakat. (lihat juga 2.3.8) Dokumentasi pelaksanaan SMD, dan hasil SMD. Bukti keterlibatan masyarakat dalam SMD, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM (lihat bukti-bukti pelaksanaan SMD, MMD, bukti keikut sertaanya tokoh masyarakat/kader dalam lokmin perencanaan, dalam monitoring dan evaluasi kegiatan UKM) SK Komunikasi dengan Bukti pelaksanaan masyarakat dan sasaran komunikasi dengan UKM Puskesmas. (lihat masyarakat 1.1.1 EP 3)
Tanyakan pada saat wawancara lintas sektor/tokoh masyarakat/kader bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan SMD dan kegiatan UKM
Bukti Identifikasi kegiatan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat/swasta. SKOR Maksimal RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM. RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap UKM. RUK dan RPK, check sumber pembiayaan untuk tiap kegiatan Kerangka acuan kegiatan tiap program UKM. Jadwal kegiatan tiap program UKM.
Hasil kajian kebutuhan masyarakat. Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran. Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masayarakat dan sasaran
Bukti lokakarya mini penyusunan RPK yang salah satu agendanya adalah pembahasan hasil kajian kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan RPK
Tanyakan pada saat wawancara pimpinan bagaimana melakukan kajian kebutuhan masyarakat
Kebijakan, panduan, SOP monitoring (lihat 1.1.5 EP 1)
Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran.
Tanyakan pada penanggung jawab/koordinator UKM Bagaimana proses penyusunan jadual pelaksanaan kegiatan UKM, bagaimana mangakomodasi usulan dari masyarakat
Bukti pelaksanaan monitoring kegiatan UKM
Tanyakan pada para penanggung jawab bagaiman melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan UKM
Bukti pelaksanaan monitoring. Bukti pembahasan, rekomendasi hasil monitoring Bukti pelaksanaan lokakarya mini bulanan dan lintas sektor untuk melakukan penyesuaian rencana kegiatan berdasar hasil monitoring dan jika ada perubahan yang perlu dilakukan
Kebijakan, SOP perubahan rencana kegiatan (1.1.5 EP 4)
Bukti perubahan rencana kegiatan Dokumentasi hasil monitoring. Dokumentasi proses dan hasil pembahasan jika terjadi perubahan rencana kegiatan (lihat dokumentasi lokakarya mini)
Bagaimana proses jika perlu dilakukan perubahan rencana kegiatan
Dokumen uraian jabatan Penanggung jawab. (lihat 2.3.2) Dokumen uraian jabatan pelaksana. (lihat 2.3.2) Kelengkapan isi uraian jabatan (lihat 2.3.2) Kelengkpan isi uraian tugas tiap karyawan yang berisi pokok dan tugas integrasi (lihat 2.3.1) Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas. Bukti pendistribusian uraian tugas. Bukti pelaksanaan sosialisasi/penyampaian informasi tentang uraian tugas pada lintas program.
Hasil monitoring terhadap penanggung jawab/koordinator UKM dalam pelaksanaan uraian tugas mereka (lihat 2.3.9. EP 1) Hasil monitoring terhadap para pelaksana dalam pelaksanaan uraian tugas mereka (lihat 2.3.2 EP 3) Bukti tindak lanjut jika terjadi penyimpangan terhadap penanggung jawab/koordinator program UKM dalam pelaksanaan urain tugas
Check pemahaman tugas, pada karyawan yang disampling oleh surveior
Bukti tindak lanjut jika terjadi penyimpangan terhadap para pelaksana dalam pelaksanaan uraian tugas
SK Kepala Puskesmas tentang periode kajian ulang uraian tugas
Tanyakan bagaimana proses kajian ulang uraian tugas Bukti pelaksanaan kajian ulang thd uraian tugas dan Hasil tinjauan ulang. Bukti revisi uraian tugas
Penetapan uraian tugas yang sudah direvisi
Hasil identifikasi pihak terkait, baik lintas program maupun lintas sektor dan peran masing-masing. (lihat 2.3.10) Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas. (lihat 2.3.10) Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas. (lihat 2.3.10) Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor. Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor.
SK dan SOP Kepala Puskesmas tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program. (lihat 2.3.1, dan 2.3.10) Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor.
Bukti pelaksanaan koordinasi.
Hasil evaluasi, rencana tindak lanjut, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
SK dan SOP Kepala Puskesmas tentang pengelolaan dan pelaksanaan masingmasing UKM Puskesmas.(lihat 2.3.11) Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP. (lihat 2.3.11) SOP Pengendalian dokumen eksternal.(lihat 2.3.11) Bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas.
Tanyakan bagaimana proses koordinasi dan komunikasi dilakukan baik pada penanggung jawab maupun pada saat wawancara lintas sektor sda
SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. (lihat 1.1.5) SOP monitoring, Jadwal monitoring dan bukti pelaksanaan monitoring (chek bukti monitoring untuk tiap program UKM)
Hasil monitoring.
Penanggung jawab UKM memahami kebijakan dan prosedur monitoring. Tanyakan pada para penanggung jawab bagaimana pelaksanaan monitoring
Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring.
Kebijakan tentang evaluasi kinerja UKM (lihat 1.3.1) SOP evaluasi kinerja.
Bukti, hasil evaluasi kinerja.(lihat 1.3.1), perhatikan hasil evaluasi untuk tiap program UKM Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas.
Penanggung jawab UKM memahami kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja. Tanyakan pada para penanggung jawab bagaimana pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Panduan dan SOP Bukti pelaksanaan monitoring pelaksanaan monitoring, cocokan program kegiatan UKM. dengan panduan/SOP monitoring yang disusun oleh Puskesmas
Hasil dan bukti tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan tiap program UKM. Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut.
Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana. (lihat 2.3.7. EP 1) Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja tiap-tiap program UKM (lihat 1.3.1 dan 1.3.2) Bukti pelaksanaan tindak lanjut. Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut. Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja.
Bukti hasil penilaian kinerja: dapat dilihat pada laporan kinerja, lokmin evaluasi kinerja semester, rapat tinjauan manajeman, lokmin evaluasi tahunan
Tanyakan pada kepala puskesmas, penanggung jawab/koordinator program UKM bagaimana proses monitoring pelaksanaan kegiatan UKM
Tanyakan pada pelaksana bagaimana pengarahan oleh penanggung jawab dilakukan
Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja: lokmin penilaian kinerja semester/rapat tinjauan manajemen/lokmin evaluasi kinerja tahunan Bukti tindak lanjut hasil penilaian kinerja dan pelaporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
SK hak dan kewajiban sasaran. Bukti komunikasi hak dan kewajiban sasaran.
Check pemahaman hak dan kewajiban kepada sasaran program UKM
SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas (tata nilai yang ditetapkan di puskesmas dapat digunakan untuk semua program UKM) (lihat 2.3.6, dan 2.4.2) Sosialisasi aturan internal dan tata nilai
Check pemahaman Penanggung jawab dan Pelaksana tentang aturan, tata nilai dan budaya. Bukti penilaian perilaku Selama survei lakukan Bagaimana penilaian juga observasi karyawan dalam kinerja tiap-tiap bagaimana aturan tata karyawan dalam melaksanakan aturan/tata nilai (kaitkan nilai diterapkan melaksankan dengan evaluasi aturan/tata nilai karyawan thd uraian dalam pelaksanaan tugas pada 5.3.2) tugas
Bukti tindak lanjut thd penilaian perilaku karyawan dalam melaksanakan aturan/tata nilai
Program Puskesmas (KMPP).
SIMULASI
FAKTA DAN ANALISIS
#DIV/0!
0.00%
REKOMENDASI
Puskesmas Kab./Kota Tanggal Surveior KRITERIA 6.1.1. EP 1
EP 2
: : : : SKOR
Regulasi
1. Ada komitmen Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas secara berkesinambungan.
2. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. 3. Kepala Puskesmas menetapkan tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana memahami upaya perbaikan kinerja dan tata nilai yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas.
SK kebijakan peningkatan kinerja UKM
EP 5
5. Penanggung jawab UKM Puskesmas menyusun rencana perbaikan kinerja yang merupakan bagian terintegrasi dari perencanaan mutu Puskesmas.
rencana program mutu dan kinerja yang memuat rencana program peningkatan mutu dan kinerja UKM
EP 6
6. Penanggung jawab UKM Puskesmas memberikan peluang inovasi kepada pelaksana, lintas program, dan lintas sektor terkait untuk perbaikan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
EP 3 EP 4
Jumlah
SK penetapan tata nilai
0
KRITERIA 6.1.2. EP 1
SKOR
1. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama pelaksana melakukan pertemuan membahas kinerja dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan.
EP 2
2. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing UKM Puskesmas mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota, dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
EP 3
3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.
EP 4
4. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama dengan Pelaksana menyusun rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan penilaian kinerja.
EP 5
5. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama dengan pelaksana melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.
Jumlah KRITERIA 6.1.3. EP 1
EP 2
EP 3
Kebijakan evaluasi kinerja, Panduan evaluasi kinerja, SOP evaluasi kinerja, SK indikator kinerja UKM (lihat 1.3.1 dan 4.3.1)
0 SKOR
1. Keterlibatan lintas program dan lintas sektor terkait dalam pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja. 2. Lintas program dan lintas sektor terkait memberikan saran-saran inovatif untuk perbaikan kinerja.
3. Lintas program dan lintas sektor terkait berperan aktif dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja.
EP 4
4. Lintas program dan lintas sektor terkait berperan aktif dalam pelaksanaan perbaikan kinerja.
Jumlah KRITERIA 6.1.4. EP 1
0 SKOR
1. Dilakukan survei untuk memperoleh masukan dari tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan/atau sasaran dalam upaya untuk perbaikan kinerja.
EP 2
2. Dilakukan pertemuan bersama dengan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan/atau sasaran untuk memberikan masukan perbaikan kinerja.
EP 3
3. Ada keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan/atau sasaran dalam perencanaan perbaikan kinerja.
EP 4
4. Ada keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan/atau sasaran dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja.
Jumlah KRITERIA 6.1.5. EP 1
EP 2
EP 3
0 SKOR
1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja. 2. Kegiatan perbaikan kinerja didokumentasikan sesuai prosedur yang ditetapkan. 3. Kegiatan perbaikan kinerja disosialisasikan kepada pelaksana, lintas program dan lintas sektor terkait.
Kebijakan, dan SOP dokumentasi kegiatan perbaikan kinerja
Jumlah KRITERIA 6.1.6. EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5 EP 6 EP 7
Jumlah
Total Skor Total EP CAPAIAN
0 SKOR
1. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab UKM Puskesmas menyusun rencana kaji banding. 2. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana menyusun instrumen kaji banding. 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama dengan Pelaksana melakukan kegiatan kaji banding. 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama dengan Pelaksana mengidentifikasi peluang perbaikan berdasarkan hasil kaji banding yang dituangkan dalam rencana perbaikan kinerja. 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama dengan Pelaksana melakukan perbaikan kinerja. 6. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan evaluasi kegiatan kaji banding. 7. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan evaluasi terhadap perbaikan kinerja setelah dilakukan kaji banding. 0
0 290
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).
Dokumen bukt bukti pertemuan penggalangan komitmen, bukti pernyataan komitemen, bukti keterlibatan dalam kegiatan peningkatan mutu dan kinerja UKM
Observasi
Wawancara peran dalam peningkatan mutu dan kinerja UKM
pemahaman tentang program perbaikan mutu dan kinerja dan pemahaman terhadap tata nilai dalam pelaksanaan kegiatan UKM
Bukti-bukti pelaksanaan PDCA dan hasil-hasil kegiatan inovatif yang dilakukan
Wawancara pada kepala puskesmas bagaimana cara memberikan peluang inovasi. Wawancara kepada karyawan dan lintas sektor tentang ide-ide perbaikan yang diusulkan, tanggapan dan tindak lanjutnya
Simulasi
simulasi penerapan tata nilai dalam penyelenggaraan UKM
bukti pelaksanaan pertemuan pembahasan capaian kinerja dan tindak lanjutnya bukti pelaksanaan penilaian kinerja
Tanyakan acuan yang digunakan dalam menyusun indikator penilaian kinerja
bukti-bukti keterlibatan dalam peningkatan kinerja (PDCA) bukti adanya pertemuan penyusunan rencana perbaikan kinerja dan tindak lanjutnya berdasar hasil analisis kinerja bukti kegiatan PDCA yang dilakukan oleh masing-masing program UKM #REF!
bukti pelaksanaan lokmin lintas program dan lintas sektor notulen rapat lokakarya mini, perhatikan usulanusulan yang disampaikan dalam rapat lintas sektor
Cross check pada saat wawancara lintas sektor maupun wawancara pimpinan
bukti-bukti keteribatan lintas program dan lintas sektor dalam lokakarya mini monitoring dan penilaian kinerja dan tindak lanjutnya
sda
bukti bukti keterlibatan lintas program dan lintas sektor dalam kegiatan perbaikan kinerja UKM
sda
bukti pelaksanaan survei, dan bukti masukan dari LSM maupun sasaran program bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat> LSM, dan sasaran untuk memberikan masukan perbaikan kinerja UKM bukti kehadiran dan keterlibatan tokoh masyarakat, LSM, dan wakil dari sasaran dalam perencanaan perbaikan kinerja UKM bukti keterlibatan tokoh masyarakat, LSM, dan sasaran dalam pelaksanaan perbaikan kinerja UKM
bukti-bukti dokumentasi perbaikan kinerja (PDCA) bukti sosialisasi perbaikan kinerja kepada pelaksana, lintas program, dan lintas sektor
apakah kegiatan perbaikan kinerja disosialisasikan kepada pelaksana, lintas program dan lintas sektor
rencana kajibanding
instrumen kajibanding bukti pelaksanaan kajibanding bukti analisis hasil kajibanding
tindak lanjut kajibanding bukti pelaksanaan evaluasi kajibanding bukti pelaksanaan evaluasi terhadap tindak lanjut pebrikan kinerja yang dilakukan
s. (SKM).
FAKTA DAN ANALISIS
REKOMENDASI
Puskesmas Kab./Kota Tanggal Surveior
: : : :
KRITERIA 7.1.1. EP 1
1. Tersedia prosedur pendaftaran.
EP 2
2. Tersedia bagan alur pendaftaran.
EP 3
3. Petugas mengetahui dan mengikuti prosedur tersebut.
EP 4
4. Pelanggan mengetahui dan mengikuti alur yang ditetapkan.
EP 5
5. Terdapat cara mengetahui bahwa pelanggan puas terhadap proses pendaftaran.
EP 6
6. Terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak puas
Elemen Penilaian
SKOR
REGULASI
SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan Pelayanan Klinis (mulai dari pendaftaran sampai dengan pemulangan dan rujukan), Panduan pendaftaran, SOP pendaftaran
Panduan/prosedu r survey pelanggan
EP 7
7. Keselamatan pelanggan terjamin di tempat pendaftaran.
Jumlah KRITERIA 7.1.2. EP 1
SOP pendaftaran, SOP identifikasi pasien
0 SKOR
1. Tersedia media informasi tentang pendaftaran di tempat pendaftaran
EP 2
2. Semua pihak yang membutuhkan informasi pendaftaran memperoleh informasi sesuai dengan yang dibutuhkan
EP 3
3. Pelanggan dapat memperoleh informasi lain tentang sarana pelayanan, antara lain tarif, jenis pelayanan, rujukan, ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas perawatan/rawat inap dan informasi lain yang dibutuhkan
EP 4
4. Pelanggan mendapat tanggapan sesuai yang dibutuhkan ketika meminta informasi kepada petugas
SPO penyampaian informasi pada pasien/masyaraka t (lihat 1.1.1)
EP 5
5. Tersedia informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan lain
EP 6
6. Tersedia informasi tentang bentuk kerjasama dengan fasilitas rujukan lain
Jumlah KRITERIA 7.1.3. EP 1
EP 2
0 SKOR
1. Hak dan kewajiban pasien/keluarga diinformasikan selama proses pendaftaran dengan cara dan bahasa yang dipahami oleh pasien dan/keluarga 2. Hak dan kewajiban pasien/keluarga diperhatikan oleh petugas selama proses pendaftaran
EP 3
3. Terdapat upaya agar pasien/keluarga dan petugas memahami hak dan kewajiban masing-masing
EP 4
4. Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang terlatih dengan memperhatikan hak-hak pasien/ keluarga pasien
EP 5
5. Terdapat kriteria petugas yang bertugas di ruang pendaftaran
Persyaratan kompetensi petugas, pola ketenagaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan kompetensi dan pola ketenagaan, pelatihan yang diikuti
EP 6
6. Petugas tersebut bekerja dengan efisien, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan
EP 7
7. Terdapat mekanisme koordinasi petugas di ruang pendaftaran dengan unit lain/ unit terkait agar pasien/ keluarga pasien memperoleh pelayanan 8. Terdapat upaya Puskemas memenuhi hak dan kewajiban pasien/keluarga, dan petugas dalam proses pemberian pelayanan di Puskesmas
EP 8
Jumlah KRITERIA 7.1.4. EP 1
0 SKOR
1. Tersedia tahapan dan prosedur pelayanan klinis yang dipahami oleh petugas
EP 2
2. Sejak awal pasien/keluarga memperoleh informasi dan paham terhadap tahapan dan prosedur pelayanan klinis
EP 3
3. Tersedia daftar jenis pelayanan di Puskesmas berserta jadwal pelayanan
EP 4
4. Terdapat kerjasama dengan sarana kesehatan lain untuk menjamin kelangsungan pelayanan klinis (rujukan klinis, rujukan diagnostik, dan rujuakn konsultatif)
Jumlah KRITERIA 7.1.5.
Kebijakan, panduan, SOP koordinasi dalam pelayanan klinis
SOP alur pelayanan pasien
Perjanjian kerja sama dengan sarana kesehatan untuk rujukan klinis, rujukan diganostik, dan rujukan konsultatif, 0 SKOR
EP 1
1. Pimpinan dan staf Puskesmas mengidentifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan penghalang yang paling sering terjadi pada masyarakat yang dilayani
EP 2
2. Ada upaya tindak lanjut untuk mengatasi atau membatasi hambatan pada waktu pasien membutuhkan pelayanan di Puskesmas.
EP 3
3. Upaya tersebut telah dilaksanakan.
Jumlah KRITERIA 7.2.1. EP 1
EP 2
0 SKOR
1. Terdapat prosedur pengkajian awal yang paripurna (meliputi anamesis/alloanamnesis, pemeriksan fisik dan pemeriksaan penunjang serta kajian sosial) untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan harapan pasien dan keluarga pasien mencakup pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan
SOP pengkajian awal klinis (screening)
2. Proses kajian dilakukan oleh tenaga yang kompeten untuk melakukan kajian
Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis
EP 3
3. Pemeriksaan dan diagnosis mengacu pada standar profesi dan standar asuhan
SOP pelayanan medis, SOP asuhan keperawatan, dan asuhan profesi kesehatan yang lain
EP 4
4. Prosedur pengkajian yang ada menjamin tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu
Dalam kebijakan pelayanan klinis agar tercantum keharusan praktisi klinis untuk tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu baik dalam pemeriksaan penunjang maupun pemberian terapi. SOP pengkajian mencerminkan pencegahan pengulangan yang tidak perlu
Jumlah KRITERIA 7.2.2. EP 1
EP 2
0 SKOR
1. Dilakukan identifikasi informasi apa saja yang dibutuhkan dalam pengkajian dan harus dicatat dalam rekam medis
Kebijakan yang menetapkan informasi yang harus ada pada rekam medis
2. Informasi tersebut meliputi informasi yang dibutuhkan untuk kajian medis, kajian keperawatan, dan kajian lain yang diperlukan
SOP kajian awal yang memuat informasi apa saja yang harus diperoleh selama proses pengkajian
EP 3
3. Dilakukan koordinasi dengan petugas kesehatan yang lain untuk menjamin perolehan dan pemanfaatan informasi tersebut secara tepat waktu
Jumlah KRITERIA 7.2.3. EP 1
EP 2
0 SKOR
1. Petugas Gawat Darurat Puskesmas melaksanakan proses triase untuk memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi. 2. Petugas tersebut dilatih menggunakan kriteria ini.
EP 3
3. Pasien diprioritaskan atas dasar urgensi kebutuhan.
EP 4
4. Pasien emergensi diperiksa dan dibuat stabil terlebih dahulu sesuai kemampuan Puskesmas sebelum dirujuk ke pelayanan yang mempunyai kemampuan lebih tinggi
Jumlah KRITERIA 7.3.1. EP 1
Kebijakan, panduan, SOP koordinasi dan komunikasi tentang informasi kajian kepada petugas/unit terkait
Pedoman/SOP Triase
SOP rujukan pasien emergensi (yang memuat proses stabilisasi, dan memastikan kesiapan tempat rujukan untuk menerima rujukan) 0 SKOR
1. Kajian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten
EP 2
2. Tersedia tim kesehatan antar profesi yang profesional untuk melakukan kajian jika diperlukan penanganan secara tim
EP 3
3. Terdapat kejelasan proses pendelegasian wewenang secara tertulis (apabila petugas tidak sesuai kewenangannya) 4. Petugas yang diberi kewenangan telah mengikuti pelatihan yang memadai, apabila tidak tersedia tenaga kesehatan profesional yang memenuhi persyaratan
EP 4
Jumlah KRITERIA 7.3.2.
Dalam SK Ka Puskesmas tentang kebijakan SOP penangan kasus yang membutuhkan penanganan secara tim antar profesi bila dibutuhkan (termasuk pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat/hom e care) pelayanan klinis memuat :”jika diperlukan pananganan secara tim wajib dibentuk tim kesehatan antar profesi” SOP pendelegasian wewenang klinis Persyaratan pelatihan yang harus diikuti oleh petugas, jika tidak tersedia tenaga kesehatan profesional yang memenuhi syarat
0 SKOR
EP 1
1. Tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien secara paripurna
EP 2
2. Ada jaminan kualitas terhadap peralatan di tempat pelayanan
EP 3
3. Peralatan dan sarana pelayanan yang digunakan menjamin keamanan pasien dan petugas
Jumlah KRITERIA 7.4.1.
SOP pemeliharaan peralatan, SOP sterilisasi peralatan yang perlu disterilisasi, jadwal pemeliharaan alat
SOP pemeliharaan sarana (gedung), jadwal pelaksanaan, SOP sterilisasi peralatan yang perlu disterilkan. Kebijakan pemeliharaan sarana dan peralatan, dan kebijakan menjamin keamanan peralatan yang digunakan termasuk tidak boleh menggunakan ulang (reuse) peralatan yang disposable.
0 SKOR
EP 1
1. Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menyusun rencana layanan medis dan rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim.
EP 2
2. Setiap petugas yang terkait dalam pelayanan klinis mengetahui kebijakan dan prosedur tersebut serta menerapkan dalam penyusunan rencana terapi dan/atau rencana layanan terpadu
EP 3
3. Dilakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan rencana terapi dan/atau rencana asuhan dengan kebijakan dan prosedur
EP 4
4. Dilakukan tindak lanjut jika terjadi ketidaksesuaian antara rencana layanan dengan kebijakan dan prosedur
EP 5
5. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil tindak lanjut.
Jumlah KRITERIA 7.4.2. EP 1
EP 2
Kebijakan pelayanan klinis memuat Kebijak an penyusunan rencana layanan. SOP penyusunan rencana layanan medis. SOP penyusunan rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim.
Kebijakan, panduan, dan SOP audit klinis
0 SKOR
1. Petugas kesehatan dan/atau tim kesehatan melibatkan pasien dalam menyusun rencana layanan 2. Rencana layanan disusun untuk setiap pasien dengan kejelasan tujuan yang ingin dicapai
EP 3
3. Penyusunan rencana layanan tersebut mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien
EP 4
4. Bila memungkinkan dan tersedia, pasien/keluarga pasien diperbolehkan untuk memilih tenaga/ profesi kesehatan
Jumlah KRITERIA 7.4.3. EP 1
EP 2
Dalam kebijakan pelayanan klinis memuat bagaimana proses penyusunan rencana layanan dilakukan dengan mempertimbang kan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien. Form kajian kebutuhan biologis, psikologis, social, spiritual, dan tata nilai dalam rekam medis pasien SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien yang di dalamnya memuat hak untuk memilih tenaga kesehatan jika dimungkinkan 0 SKOR
1. Layanan dilakukan secara paripurna untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh tenaga kesehatan dan pasien/keluarga pasien 2. Rencana layanan tersebut disusun dengan tahapan waktu yang jelas
SOP layanan terpadu, jika perlu pelayanan dengan pendekatan tim
EP 3
3. Rencana layanan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia
EP 4
4. Risiko yang mungkin terjadi pada pasien dipertimbangkan sejak awal dalam menyusun rencana layanan 5. Efek samping dan risiko pengobatan diinformasikan
EP 5
EP 6
6. Rencana layanan tersebut didokumentasikan dalam rekam medis
EP 7
7. Rencana layanan yang disusun juga memuat pendidikan/penyuluhan pasien.
Jumlah KRITERIA 7.4.4. EP 1
EP 2
0 SKOR
1. Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi mengenai tindakan medis/pengobatan tertentu yang berisiko yang akan dilakukan 2. Tersedia formulir persetujuan tindakan medis/pengobatan tertentu yang berisiko
EP 3
3. Tersedia prosedur untuk memperoleh persetujuan tersebut
EP 4
4. Pelaksanaan informed consent didokumentasikan. 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan informed consent.
EP 5
Jumlah
Daftar tindakan yang memerlukan informed consent, dan formulir informed consent Kebijakan, panduan dan SOP informed consent
0
KRITERIA 7.5.1. EP 1
SKOR
1. Tersedia prosedur rujukan yang jelas serta jejaring fasilitas rujukan
EP 2
2. Proses rujukan dilakukan berdasarkan kebutuhan pasien untuk menjamin kelangsungan layanan
EP 3
3. Tersedia prosedur mempersiapkan pasien/ keluarga pasien untuk dirujuk
EP 4
4. Dilakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan rujukan untuk memastikan kesiapan fasilitas tersebut untuk menerima rujukan.
Jumlah KRITERIA 7.5.2. EP 1
SKOR
1. Informasi tentang rujukan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pasien/keluarga pasien
2. Informasi tersebut mencakup alasan rujukan, sarana tujuan rujukan, dan kapan rujukan harus dilakukan
EP 3
3. Dilakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan lain untuk menjamin kelangsungan asuhan
Jumlah KRITERIA 7.5.3. EP 1
SOP periapan pasien/keluarga untuk rujukan
0
EP 2
0 SKOR
1. Informasi klinis pasien atau resume klinis pasien dikirim ke fasilitas kesehatan penerima rujukan bersama pasien.
Kebijakan, panduan, dan SOP rujukan (dalam panduan rujukan disebutkan kriteria rujukan)
EP 2
2. Resume klinis memuat kondisi pasien.
EP 3
3. Resume klinis memuat prosedur dan tindakan-tindakan lain yang telah dilakukan
EP 4
4. Resume klinis memuat kebutuhan pasien akan pelayanan lebih lanjut
Jumlah KRITERIA 7.5.4. EP 1
EP 2
0 SKOR
1. Selama proses rujukan secara langsung semua pasien selalu dimonitor oleh staf yang kompeten.
Perhatikan dalam kebijakan/pandua n rujukan apakah ada ketentuan untuk melakukan monitoring kondisi pasien pada pasien yang dirujuk
2. Kompetensi staf yang melakukan monitor sesuai dengan kondisi pasien.
Perhatikan dalam kebijakan/pandua n rujukan apakah ada persyaratan kompetensi untuk petugas klinis yang mendampingi selama proses rujukan
Jumlah KRITERIA 7.6.1. EP 1
EP 2
Perhatikan pada kebijakan/pandua n rujukan apakah mengatur isi resume klinis
0 SKOR
1. Tersedia pedoman dan prosedur pelayanan klinis 2. Penyusunan dan penerapan rencana layanan mengacu pada pedoman dan prosedur yang berlaku
Panduan Praktik Klinis dan SOPSOP klinis
EP 3
3. Layanan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku
EP 4
4. Layanan diberikan sesuai dengan rencana layanan
EP 5
5. Layanan yang diberikan kepada pasien didokumentasikan
EP 6
6. Perubahan rencana layanan dilakukan berdasarkan perkembangan pasien.
EP 7
7. Perubahan tersebut dicatat dalam rekam medis
EP 8
8. Jika diperlukan tindakan medis, pasien/keluarga pasien memperoleh informasi sebelum memberikan persetujuan mengenai tindakan yang akan dilakukan yang dituangkan dalam informed consent.
Jumlah KRITERIA 7.6.2.
0 SKOR
EP 1
1. Kasus-kasus gawat darurat dan/atau berisiko tinggi yang biasa terjadi diidentifikasi
EP 2
2. Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan pasien gawat darurat (emergensi)
EP 3
3. Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan pasien berisiko tinggi
EP 4
4. Terdapat kerjasama dengan sarana kesehatan yang lain, apabila tidak tersedia pelayanan gawat darurat 24 jam
EP 5
5. Tersedia prosedur pencegahan (kewaspadaan universal) terhadap terjadinya infeksi yang mungkin diperoleh akibat pelayanan yang diberikan baik bagi petugas maupun pasien dalam penanganan pasien berisiko tinggi.
Jumlah KRITERIA 7.6.3.
Kebijakan pelayanan klinis memuat kebijakan tentang penanganan pasien gawat darurat,SOP penanganan pasien gawat darurat Kebijakan pelayanan klinis memuat kebijakan tentang penanganan pasien berisiko tinggi.SOP penanganan pasien berisiko tinggi
Kebijakan, panduan, dan SOP kewaspadaan universal thd infeksi dan penanganan pasien berisiko tinggi 0 SKOR
EP 1
1. Penanganan, penggunaan dan pemberian obat/cairan intravena diarahkan oleh kebijakan dan prosedur yang baku
EP 2
2. Obat/cairan intravena diberikan sesuai kebijakan dan prosedur
Jumlah KRITERIA 7.6.4. EP 1
0 SKOR
1. Ditetapkan indikator untuk memantau dan menilai pelaksanaan layanan klinis.
EP 2
2. Pemantauan dan penilaian terhadap layanan klinis dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif
EP 3
3. Tersedia data yang dibutuhkan untuk mengetahui pencapaian tujuan dan hasil pelaksanaan layanan klinis 4. Dilakukan analisis terhadap indikator yang dikumpulkan
EP 4
EP 5
SK ttg indikator untuk monitoring dan evaluasi pelayanan klinis (dapat disatukan dengan SK indikator kinerja, lihat 1.3.1)
5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil analisis tersebut untuk perbaikan layanan klinis
Jumlah KRITERIA 7.6.5. EP 1
Kebijakan, panduan, dan SOP pemberian obat/cairan intravena
0 SKOR
1. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi keluhan pasien/keluarga pasien sesuai dengan kebutuhan dan hak pasien selama pelaksanaan asuhan
Kebijakan. panduan dan SOP identifikasi keluhan pasien dan penanganan keluhan (lihat 1.2.6. EP 1)
EP 2
2. Tersedia prosedur untuk menangani dan menindaklanjuti keluhan tersebut
Kebijakan, panduan, dan SOP untuk analisis dan tindak lanjut terhadap keluhan (lihat 1.2.6. EP 2)
EP 3
3. Keluhan pasien/keluarga pasien ditindaklanjuti
Bukti tindak lanjut terhadap kelihan (lihat 1.2.6. EP 3)
EP 4
4. Dilakukan dokumentasi tentang keluhan dan tindak lanjut keluhan pasien/keluarga pasien.
Bukti dikumentasi dan tindak lanjut thd keluhan pelanggan
Jumlah EP 1
0
1. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu dalam pelaksanaan layanan
SK Kepala Puskesmas tentang kebijakan pelayanan klinis/pedoman pelayanan kinis memuat kewajiban untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, antara lain dengan cara: penulisan lengkap dalam rekam medis: semua pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan dan pengobatan yang diberikan pada pasien dan kewajban perawat dan petugas kesehatan lain untuk mengingatkan
EP 2
EP 3
Jumlah KRITERIA 7.6.7.
2. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk menjamin kesinambungan pelayanan
SK Kepala Puskesmas tentang pelayanan klinis, pedoman pelayanan klinis juga memuat kewajiban untuk menjamin kesinambungan dalam pelayanan.SOPSOP layanan klinis yang berisi alur pelayanan klinis, pemeriksaan penunjang, pengobatan/tinda kan dan rujukan yang menjamin kesinambungan layanan
3. Layanan klinis dan pelayanan penunjang yang dibutuhkan dipadukan dengan baik, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.
0 SKOR
EP 1
1. Petugas pemberi pelayanan memberitahukan pasien dan keluarganya tentang hak mereka untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan.
EP 2
2. Petugas pemberi pelayanan memberitahukan pasien dan keluarganya tentang konsekuensi dari keputusan mereka.
EP 3
3. Petugas pemberi pelayanan memberitahukan pasien dan keluarganya tentang tanggung jawab mereka berkaitan dengan keputusan tersebut. 4. Petugas pemberi pelayanan memberitahukan pasien dan keluarganya tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan.
EP 4
Jumlah KRITERIA 7.7.1. EP 1
EP 2
Kebijakan, panduan, SOP penolakan/tidak melanjutkan pengobatan
0 SKOR
1. Tersedia pelayanan anestesi lokal dan sedasi sesuai kebutuhan di Puskesmas 2. Pelayanan anestesi lokal dan sedasi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten
EP 3
3. Pelaksanaan anestesi lokal dan sedasi dipandu dengan kebijakan dan prosedur yang jelas
EP 4
4. Selama pemberian anestesi lokal dan sedasi petugas melakukan monitoring status fisiologi pasien
EP 5
5. Anestesi lokal dan sedasi, teknik anestesi lokal dan sedasi ditulis dalam rekam medis pasien
Jumlah KRITERIA 7.7.2. EP 1
EP 2
Kebijakan dan SOP pemberian anestesi lokal dan sedasi di Puskesmas. SK tentang jenisjenis sedasi yang dapat dilakukan di Puskesmas.SK tentang persyaratan tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan sedasi
0 SKOR
1. Dokter atau dokter gigi yang akan melakukan pembedahan minor melakukan kajian sebelum melaksanakan pembedahan
2. Dokter atau dokter gigi yang akan melakukan pembedahan minor merencanakan asuhan pembedahan berdasarkan hasil kajian.
EP 3
3. Dokter atau dokter gigi yang akan melakukan pembedahan minor menjelaskan risiko, manfaat, komplikasi potensial, dan alternatif kepada pasien/keluarga pasien
EP 4
4. Sebelum melakukan tindakan harus mendapatkan persetujuan dari pasien/keluarga pasien
EP 5
5. Pembedahan dilakukan berdasarkan prosedur yang ditetapkan 6. Laporan/catatan operasi dituliskan dalam rekam medis
EP 6
EP 7
7. Status fisiologi pasien dimonitor terus menerus selama dan segera setelah pembedahan dan dituliskan dalam rekam medis
Jumlah KRITERIA 7.8.1. EP 1
EP 2
SOP pembedahan
0 SKOR
1. Penyusunan dan pelaksanaan layanan mencakup aspek penyuluhan kesehatan pasien/keluarga pasien
2. Pedoman/materi penyuluhan kesehatan mencakup informasi mengenai penyakit, penggunaan obat, peralatan medik, aspek etika di Puskesmas dan PHBS.
Kebijakan/pedo man pelayanan klinis memuat kewajiban praktisi klinis untuk melakukan penyuluhan dan pendidikan pasien.
EP 3
3. Tersedia metode dan media penyuluhan/pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga dengan memperhatikan kondisi sasaran/penerima informasi (misal bagi yang tidak bisa membaca
EP 4
4. Dilakukan penilaian terhadap efektivitas penyampaian informasi kepada pasien/keluarga pasien agar mereka dapat berperan aktif dalam proses layanan dan memahami konsekuensi layanan yang diberikan
Jumlah KRITERIA 7.9.1. EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
0 SKOR
1. Makanan atau nutrisi yang sesuai untuk pasien tersedia secara reguler
2. Sebelum makanan diberikan pada pasien, makanan telah dipesan dan dicatat untuk semua pasien rawat inap. 3. Pemesanan makanan didasarkan atas status gizi dan kebutuhan pasien
4. Bila disediakan variasi pilihan makanan, maka makanan yang diberikan konsisten dengan kondisi dan kebutuhan pasien
SOP penyediaan makanan pada pasien
EP 5
5. Diberikan edukasi pada keluarga tentang pembatasan diit pasien, bila keluarga ikut menyediakan makanan bagi pasien.
Jumlah KRITERIA 7.9.2 EP 1
0 SKOR
1. Makanan disiapkan dengan cara yang baku mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan
EP 2
2. Makanan disimpan dengan cara yang baku mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan
EP 3
3. Distribusi makanan secara tepat waktu, dan memenuhi permintaan dan/atau kebutuhan khusus
Jumlah KRITERIA 7.9.3. EP 1
EP 2
SOP penyiapan makanan dan distribusi makanan mencerminkan upaya mengurangi risiko terhadap kontaminsasi dan pembusukan
0 SKOR
1. Pasien yang pada kajian awal berada pada risiko nutrisi, mendapat terapi gizi. 2. Suatu proses kerjasama dipakai untuk merencanakan, memberikan dan memonitor pemberian asuhan gizi
SOP asuhan gizi
EP 3
3. Respons pasien terhadap asuhan gizi dimonitor
EP 4
4. Respons pasien terhadap asuhan gizi dicatat dalam rekam medis
Jumlah KRITERIA 7.10.1. EP 1
0 SKOR
1. Tersedia prosedur pemulangan dan/tindak lanjut pasien 2. Ada penanggung jawab dalam pelaksanaan proses pemulangan dan/tindak lanjut tersebut
SOP pemulangan dan tindak lanjut
EP 3
3. Tersedia kriteria yang digunakan untuk menetapkan saat pemulangan dan/tindak lanjut pasien
Kebijakan pelayanan klinis yang memuat kriteria pemulangan dan/tindak lanjut pasien
EP 4
4. Dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik pada pasien yang dirujuk kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan rekomendasi dari sarana kesehatan rujukan yang merujuk balik.
EP 5
5. Tersedia prosedur dan alternatif penanganan bagi pasien yang memerlukan tindak lanjut rujukan akan tetapi tidak mungkin dilakukan
SOP tindak lanjut terhadap umpan balik dari sarana kesehatan rujukan yang merujuk balik SOP alternatif penanganan pasien yang memerlukan rujukan tetapi tidak mungkin dilakukan
EP 2
Jumlah KRITERIA 7.10.2.
Kebijakan pelayanan klinis juga memuat siapa yang berhak/bertangg ung jawab untuk memulangkan pasien (DPJP)
0 SKOR
EP 1
1. Informasi yang dibutuhkan mengenai tindak lanjut layanan diberikan oleh petugas kepada pasien/keluarga pasien pada saat pemulangan atau jika dilakukan rujukan ke sarana kesehatan yang lain
EP 2
2. Petugas mengetahui bahwa informasi yang disampaikan dipahami oleh pasien/keluarga pasien
EP 3
3. Dilakukan evaluasi periodik terhadap prosedur pelaksanaan penyampaian informasi tersebut
Jumlah KRITERIA 7.10.3. EP 1
SOP pemulangan pasien/rujukan yang didalamnya memuat penyampaian informasi tindak lanjut pada saat pemulangan atau rujukan 0 SKOR
1. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan pilihan pasien (misalnya kebutuhan transportasi, petugas kompeten yang mendampingi, sarana medis dan keluarga yang menemani) selama proses rujukan.
EP 2
2. Apabila tersedia lebih dari satu sarana yang dapat menyediakan pelayanan rujukan tersebut, pasien/keluarga pasien diberi informasi yang memadai dan diberi kesempatan untuk memilih sarana pelayanan yang diinginkan
EP 3
3. Kriteria rujukan dilakukan sesuai dengan SOP rujukan
EP 4
4. Dilakukan persetujuan rujukan dari pasien/keluarga pasien
Kebijakan/pandua n/SOP rujukan memuat kewajiban dilaksanakan identifikasi kebutuhah/pilihan pasien selama proses rujukan
Kebijakan/pandua n/SOP rujukan yang memuat kriteria rujukan
Jumlah Total Skor Total EP CAPAIAN
0 0 1510
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
DOKUMEN BUKTI
OBSERVASI
Bagan alur Bagan alur pendaftaran pendaftaran Bukti pelaksanaan sosialisasi, bukti pelaksanaan monitoring kepatuhan thd prosedur pendaftaran Papan alur pasien, brosur, leaflet, poster, dsb Hasil-hasil survey Bukti pelaksanaan pertemuan pembahasan hasil survey dan complain pelanggan. Bukti pelaksanaan tindak lanjut
WAWANCARA
pemahaman petugas ttg prosedur pendaftaran
pemahaman pasien ttg prosedur pendaftaran
SIMULASI
Proses pendaftaran Bagaimana proses pendaftaran
Media informasi di tempat pendaftaran Hasil evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat pendaftaran Brosur, leaflet, poster, ketersediaan informasi tentang sarana pelayanan, antara lain tarif, jenis pelayanan, rujukan, ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas perawatan/raw at inap dan informasi lain yang dibutuhkan
Logbook (catatan) tanggapan petugas ketika diminta informasi oleh pelanggan. Hasil evaluasi terhadap tanggapan petugas atas permintaan informasi
wawancara pada pasien: apakah pasien mendapatkan informasi sesuai yang mereka butuhkan wawancara pada pasien: apakah mudah mendapat informasi seperti yang diminta pada EP 3
simulasi proses pendaftaran, perhatikan proses identifikasi pasien, dan proses pengambilan rekam medis agar tidak terjadi kesalahan identitas
Ketersediaan informasi tentang fasilitas rujukan, MOU dengan tempat rujukan Ketersediaan informasi tentang bentuk kerjasama dengan fasilitas rujukan lain
Ketersediaan media informasi ttg hak dan kewajiban pasien Bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien/pelanggan pada petugas
bukti-bukti pelaksanaan penyampaian informasi ttg hak dan kewajiban pasien
pemenuhan persyaratan kompetensi petugas pendaftaran, bukti pelatihan/sosialisa si ttg hak dan kewajiban pasien
proses pelayanan Pemahaman petugas rawat jalan/rawat ttg hak dan inap yang kewajiban pasien memperhatikan hak dan kewajiban pasien
simulasi petugas ttg pelayanan yang memperhatikan hak dan kewajiban pasien
pemahaman petugas simulasi petugas pendaftaran ttg hak pendaftaran dalam dan kewajiban pasien pelayanan
observasi proses pendaftaran: keramahan, sikap tanggap, dan efisiensi dalam proses pendaftaran bukti pelaksanaan proses pelaksanaan koordinasi koordinasi
Bukti sosialisasi Proses pemberian pelayanan yang hak dan memperhatikan hak kewajiban pasien dan kewajiban baik kepada pasien pasien (misal brosur, leaflet, poster) maupun karyawan (misal melalui rapat)
Bukti sosialisasi SOP alur pelayanan. Hasil evaluasi pemahaman petugas tentang alur pelayanan Bukti penyampaian informasi ttg tahapan pelayanan klinis kepada pasien
Brosur, papan pengumuman tentang jenis dan jadwal pelayanan Bukti-bukti pelaksanaan rujukan.pelayana n klinis dengan fasiltas pelayanan kesehatan yang bekerjasama
pemahaman petugas ttg prosedur pelayanan klinis
wawanara pasien ttg pemahaman thd tahapan/prosedur pelayanan
Bukti pelaksanaan pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, bahasa, kebiasaan dan penghalang lain. Bukti upaya tindak lanjut untuk mengatasi jika ada pasien dengan hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan penghalang lain dalam pelayanan. Bukti adanya pelaksanaan tindak lanjut untuk mengatasi jika ada pasien dengan hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan penghalang lain dalam pelayanan.
Bukti hasil kesesuaian tenaga yang ada dengan persyaratan kompetensi
observasi proses pelayanan klinis, telaah rekam medis tertutup maupun terbuka
telaah rekam medis tertutup maupun terbuka: dilihat pencatatan yang tertib thd pemeriksaan penunjang dtindakan dan pengobatan yang diberikan
Bukti pelaksanaan pertemuan dan kesepakatan isi rekam medis telaah rekam medis tertutup maupun terbuka:Isi rekam medis meliputi informasi untuk kajian medis, kajian keperawatan, dan kajian profesi kesehatan lain
wawancara pada petugas: acuan dalam memberikan pelayanan/asuhan
Koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan tercatat dalam rekam medis
Bukti pelaksanaan pelatihan dan bukti sertifikat kompetensi petugas yang melayanai di gawat darurat
pengamatan proses koordinasi dalam pemberian pelayanan, telaah rekam medis tertutup dan telaah rekam medis terbuka
proses koordinasi antar petugas pemberi pelayanan klinis dan dengan petugas kesahatan yang lain
proses pelaksanaan pemahaman thd triase di ruang proses triasi gawat darurat/ruang pelayanan
simulasi pelaksanaan triase
proses pelaksanaan triase
simulasi pelaksanaan triase
pemahaman bagaimana memprioritaskan pasien berdasar urgensi
proses rujukan Bukti resume medis pasien yang pasien, bagaimana proses rujukan jika dirujuk yang pasien dalam kondisi menunjukkan tidak stabil kondisi stabil pada saat dirujuk (telaah rekam medis)
bukti kelengkapan STR, SIP, SIK petugas pemberi asuhan pelayanan klinis
Bukti rekam medis wawancara pada pada kasus yang petugas bagaimana penanganan pasien ditangani antar yang memerlukan profesi pendekatan tim,
misalnya kasus tb baru, kasus DHF, dsb
Bukti mengikuti pelatihan:sertifik at, kerangka acuan pelatihan
Daftar inventaris peralatan klinis di Dokumen eksternal: Standar peralatan klinis di Puskesmas Puskesmas, Bukti evaluasi kelengkapan peralatan Jadual pemeliharaan, jadual kalibrasi Bukti pelaksanaan pemeliharaan alat dan kalibrasi
Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana, dan peralatan.Bukti pengecekan peralatan yang telah disterilisasi.ukti monitoring penggunaan peralatan disposable
pemahaman petugas tentang kbeijakan dan prosedur penyusunan rencana asuhan
Bukti Sosialisasi tentang kebijakan pelayanan klinis, dan prosedur penyusunan rencana layanan medis, dan layanan terpadu Bukti evaluasi kesesuaian layanan klinis dengan rencana terapi/rencana asuhan (bukti pelaksanaan audit Buktiklinis) tindak lanjut terhadap hasil evaluasi/audit klinis Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut
proses penyusunan rencana asuhan: keterlibatan pasien dalam penyusunan rencana asuhan
Bukti SOAP pada rekam medis
kelengkapan SOAP pada telaah rekam medis
Bukti kajian kebutuhan biologis, psikologis, social, spiritual, dan tata nilai dalam rekam medis pasien
apakah ada pilihan bagi pasien untuk memilih tenaga kesehatan yang memberi pelayanan
bukti pelaksanaan layanan dengan pendekatan tim
Dokumentasi SOAP dari berbagai disiplin praktisi klinis yang terkait dalam rekam medis
proses pelayanan dengan pendekatan tim
bukti SOAP pada telaah rekam medis dan tahapan waktu pelayanan
Dokumentasi pelaksanaan asuhan sesuai dengan berbagai disiplin praktisi klinis yang terkait dalam rekam medis Bukti identifikasi Proses kajian awal risiko pada saat pada pasien kajian pasien Proses edukasi Bukti catatan pasien ttg efek risiko samping dan risiko pengobatan pengobatan dalam rekam medis. Bukti edukasi pasien ttg efek samping dan risiko pengobatan Dokumentasi SOAP pada rekam medis
Bukti catatan pendidikan pasien pada rekam medis
Proses pelaksanaan Bukti informed consent pelaksanaan informed consent
Bukti dokumentasi informed consent Bukti evaluasi dan tindak lanjut thd pelaksanaan informed consent (audit thd pelaksanaan informed consent)
Wawancara pada pasien/praktisi klinis ttg pelaksanaan informed consent
Bukti rujukan pasien (cocokan dengan kriteria rujukan
Lakukan observasi Wawancara pada proses rujukan, jika praktisi klinis ttg pada saat survei ada bagaimana proses pasien yang dirujuk rujukan dilakukan, ke faskes yang lain kriteria rujukan, dan bagaimana memastikan pasien akan diterima di tempat rujukan
Bukti pelaksanaan komunikasi dengan faskes yang menjadi tujuan rujukan
Lakukan observasi proses rujukan, jika pada saat survei ada pasien yang dirujuk ke faskes yang lain, perhatikan cata penyampaian kepada pasien/keluarga Bukti catatan sda, perhatikan isi rujukan dalam informasi rekam medis apakah meliputi yang diminta pada EP 2 Bukti perjanjian kerjasama dengan fasilitas rujukan
Bukti resume klinis pada pasien rujukan
Mintalah praktisi klinis untuk mensimulasikan proses rujukan (berikan skenario kasus)
sda (perhatikan isi informasi)
sda, periksa isi resume klinis apakah memuat kondisi pasien sda, periksa isi resume klinis apakah memuat prosedur dan tindakan yang telah dilakukan sda, periksa isi resume klinis apakah memuat kebutuhan pasien akan pelayanan lebih lanjut
Bukti dalam rekam medis kegiatan monitoring pasien pada rujukan langsung
Bagaimana proses rujukan pada pasien kritis
Bukti bahwa monitoring dilakukan oleh staf yang kompeten
Siapa petugas yang mendampingi, adakah kriteria tertentu untuk petugas yang boleh mendampingi, dan apa yang dilakukan petugas selama mendampingi
Acuan yang digunakan untuk menyusun PPK maupun SOP klinis
Bukti pelaksanaan audit/compliance thd SOP
Bukti kelengkapan Observasi pada saat SOAP pada rekam pelayanan pasien medis, cocokan kesesuaian dengan kondisi pasien (pada saat telaah rekam medis tertutup/terbuka) Bukti dokumentasi SOAP pada rekam medis
Catatan dalam rekam medis tentang perkembangan pasien, perubahanrencan a layanan, dan pelaksanaan layanan Catatan dalam rekam medis tentang perkembangan pasien, perubahanrencan a layanan, dan pelaksanaan layanan Bukti pelaksanaan informed consent
Tanyakan acuan yang digunakan dalam proses pelayanan baik pada dokter, bidan, perawat, dan praktisi klinis yang lain
Daftar kasuskasus gawat darurat/berisiko tinggi yang biasa ditangani. Bukti pelaksanaan pertemuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus gawat darurat dan berisiko tinggi
Bukti PKS dengan sarana kesehatan lain, jika tidak tersedia pelayanan gawat darurat 24 jam
Amati Proses pemberian obat/cairan intravena (jika ada kasus)
Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap layanan klinis dengan menggunakan indikator yang ditetapkan Bukti data hasil pengumpulan indikator Bukti analisis thd indikator yang dikumpulkan Bukti tindak lanjut terhadap hasil analisis hasil monitoring/evalua si pelayanan klinis
Tanyakan bagaimana proses pemberian obat/cairan intravena
Tanyakan bagaimana proses monitoring dan evaluasi layanan klinis
Tanyakan bagaimana proses/upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan yang tidak perlu
Tanyakan bagaimana proses/upaya untuk menjamin kesinambungan pelayanan pada pasien
Kelengkapan pendokumentasia n rekam medis baik tindakan, pengobatan maupun pemeriksaan penunjang sebagai upaya untuk mencegah pengulangan yang tidak perl
Tanyakan bagaimana integrasi pelayanan klinis dan penunjang untuk mencegah terjadinya pengulangan yang tidak perlu
Form penyampaian informasi jika menolak atau tidak melanjutkan pengobatan dan form penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan, dan bukti form yang terisi jika ada pasien yang menolak atau tidak melanjutkan pengobatan
bukti dokumentasi penyampaian informasi jika pasien menolak/tidak melanjutkan pengobatan
Menanyakan bagaiaman proses jika pasien menolak/tidak melanjutkan pengobatan
Simulasi ttg apa yang dilakukan oleh petugas, jika pasien menolak/tidak melanjutkan pengobatan (berikan skenario kasus)
tanyakan informasi apa saja yang disampaikan petugas pada pasien/keluarga jika menlak atau tidak melanjutkan pengobatan sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda
Ketersediaan pelayanan sesuai dengan kebijakan bukti pelaksana adalah petugas yang kompeten
bukti pelaksanaan Amati proses tanyakan bagaimana monitoring dalam pemberian anestesi pelaksanaan anestesi rekam medis dan monitoring dan monitoringnya selama pemberian anestesi (jika ada kasus) bukti pencatatan dalam rekam medis memuat jenis anestesi/sedasi, dan tehnis anestesi/sedasi yang dilakukan
Catatan pada rekam medis yang membuktikan pelaksanaan kajian sebelum dilakukan pembedahan Catatan pada rekam medis yang membuktikan adanya rencana asuhan tindakan bedah
Catatan pada rekam medis yang membuktikan adanya penjelasan oleh dokter ttg risiko, manfaat, komplikasi postensial, dan alternatif kepada pasien/keluarga bukti informed consent pada kasus pembedahan (lihat pada saat telaah rekam medis)
Bukti catatan rekam medis berisi laporan operasi Bukti catatan rekam medis berisi monitoring selama dan setelah pembedahan
Bukti catatan dalam rekam medis thd pelaksanaan penyuluhan/pendi dikan pasien/keluarga
Bukti catatan dalam rekam medis thd pelaksanaan penyuluhan/pendi dikan pasien/keluarga yang berisi sebagaimana diminta pada EP 2
Tanyakan pada dokter bagaimana proses asesmen, rencana pembedahan, tindakan pembedahan, dan penyampaian informasi pada pasien
cek ketersediaan panduan, dan cek catatan ttg metoda yang digunakan dalam memberikan penyuluhan/pendi dikan pada pasien
lakukan observasi pelaksanaan pendidikan/penyulu han pada pasien, perhatikan metoda dan media yang digunakan
Bukti evaluasi thd efektivitas penyampaian informasi/pendidi kan/penyuluhan pada pasien (cek dalam rekam medis apakah ada catatan petugas menanyakan pemahaman thd apa yang disampaikan)
Lakukan observasi proses penyediaan makanan pada pasien rawat inap: perhatikan apakah disediakan secara reguler bukti catatan pemesanan diit pasien bukti catatan asesmen status gizi pasien pada rekam medis (ADIME) sda: cek apakah jika disediakan variasi menu, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasien/hasil asesmen status gizi
Tanyakan bagaimana Mintalah simulasi melakukan pelaksanaan edukasi penyuluhan/pendidik pasien (surveior dapat an pada pasien jika memberikan skenario pasien mempunyai kasus) keterbatasan/kendala (bahasa, pendengaran, penglihatan, dsb)
Bukti catatan dalam rekam medis ttg edukasi pasien terkait dengan pembatasan diit (pada kasus-kasus yang memerlukan pembatasan diit), jika keluarga menyediakan makanan sendiri
Lakukan wawancara pada pasien/keluarga dan petugas gizi: apakah dan bagaimana edukasi tentang diit diberikan pada pasien/keluarga, jika pasien/keluarga membawa makanan sendiri
proses penyiapan makanan apakah mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan, perhatikan higiene dalam penyiapan makanan
proses penyimpanan makanan apakah mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan
Jadual pelaksanaan distribusi makanan, catatan pelaksanaan kegiatan distribusi makanan
Bukti Pelaksanaan asuhan gizi pada pasien dengan risiko nutrisi Bukti Pelaksanaan asuhan gizi pada pasien dengan risiko nutrisi
Tanyakan pada pasien dan petugas gizi, jika ada permintaan khusus atau pasien dengan kebtuhan khusu
Bukti pelaksanaan monitoring status gizi pada rekam medis Bukti catatan dalam rekam medis ttg respons pasien thd asuhan gizi yang diberikan
Bukti pelaksanaan tindak lanjut rujukan balik
Bukti penyampaian informasi tentang (dan penyediaan) alternative pelayanan pada pasien yang semestinya dirujuk tatapi tidak mungkin dirujuk
Bukti pemberian informasi tentang tindak lanjut layanan pada saat pemulangan atau rujukan Bukti bahwa pasien paham tentang informasi yang diberikan (dapat berupa paraf pada form informasi yang disampaikan) Bukti evaluasi thd pelaksanaan prosedur penyampaian informasi tindak lanjut pada saat pemulangan/rujuk an
Bukti dilakukan identifikasi kebutuhan/pilihan pasien pada saat rujukan
Catatan dalam rekam medis yang menyatakan informasisebagai mana diminta pada EP 2 sudah diberikan bukti pelaksanaan rujukan sesuai kriteria rujukan
tanyakan pada petugas apakah tersedia peluang untuk memilih sarana rujukan dan bagaimana informasi ttg pilihan tsb disampaikan
ntasi Pasien (LKPP).
FAKTA DAN ANALISIS
REKOMENDASI
Puskesmas Kab./Kota Tanggal Surveior KRITERIA 8.1.1. EP 1
: : : : Elemen Penilaian
1. Ditetapkan jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan di Puskesmas
EP 2
2. Tersedia jenis dan jumlah petugas kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan dan jam buka pelayanan
EP 3
3. Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh analis/petugas yang terlatih dan berpengalaman
EP 4
Jumlah KRITERIA 8.1.2.
SKOR
REGULASI
SK tentang jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang tersedia, SOP pemeriksaan laboratorium, brosur pelayanan laboratorium
Persyaratan kompetensi analis/petugas laboratorium 4. Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh petugas yang terlatih dan berpengalaman
0 SKOR
EP 1
1. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpan spesimen
EP 2
2. Tersedia prosedur pemeriksaan laboratorium 3. Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan prosedur tersebut
EP 3
EP 4
EP 5
4. Dilakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium 5. Tersedia kebijakan dan prosedur pemeriksaan di luar jam kerja (pada Puskesmas rawat inap atau pada Puskesmas yang menyediakan pelayanan di luar jam kerja)
EP 6
6. Ada kebijakan dan prosedur untuk pemeriksaan yang berisiko tinggi (misalnya spesimen sputum, darah dan lainnya)
EP 7
7. Tersedia prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, dan alat pelindung diri bagi petugas laboratorium
EP 8
8. Dilakukan pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri dan pelaksanaan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja 9. Tersedia prosedur pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, dan limbah medis hasil pemeriksaan laboratorium
EP 9
Kebijakan/panduan pelayanan laboratorium dan SOP permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpanan specimen SOP pemeriksaan laboratorium
Kebijakan pelayanan lab (didalamnya termasuk kebijakan pelayanan di luar jam kerja) dan SOP pelayanan di luar jam kerja Kebijakan pelayanan lab (didalamnya termasuk kebijakan pemeriksaan lab yang berisiko tinggi) SOP pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi Kebijakan pelayanan lab (didalamnya termasuk kebijakan keselamatan kerja, dan kewajiban penggunaan APD) SOP kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas
SOP pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, SOP pengelolaan limbah hasil pemeriksaan laboratorium
EP 10 EP 11
Jumlah KRITERIA 8.1.3. EP 1
0 SKOR
Kebijakan pelayanan lab memuat waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lab cito
1. Pimpinan Puskesmas menetapkan waktu yang diharapkan untuk laporan hasil pemeriksaan.
EP 2
2. Ketepatan waktu melaporkan hasil pemeriksaan yang urgen/gawat darurat diukur.
EP 3
3. Hasil laboratorium dilaporkan dalam kerangka waktu guna memenuhi kebutuhan pasien
Jumlah KRITERIA 8.1.4. EP 1
SOP pengelolaan reagen SOP pengelolaan limbah
10. Tersedia prosedur pengelolaan reagen di laboratorium 11. Dilakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap pengelolaan limbah medis apakah sesuai dengan prosedur
0 SKOR
1. Metode kolaboratif digunakan untuk mengembangkan prosedur untuk pelaporan hasil yang kritis dan pemeriksaan diagnostik
EP 2
2. Prosedur tersebut menetapkan nilai ambang kritis untuk setiap tes
EP 3
3. Prosedur tersebut menetapkan oleh siapa dan kepada siapa hasil yang kritis dari pemeriksaan diagnostik harus dilaporkan
EP 4
4. Prosedur tersebut menetapkan apa yang dicatat di dalam rekam medis pasien
SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis, panduan/SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis memuat nilai ambang kritis untuk tiap tes Panduan/SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis, memuat siapa dan kepada siapa hasil kritis dilaporkan Panduan/SOP pelaporan hasil lab kritis menyebutkan bagaimana pencatatan hasil lab kritis tersebut pada rekam medis
EP 5
5. Proses dimonitor untuk memenuhi ketentuan dan dimodifikasi berdasarkan hasil monitoring
Jumlah KRITERIA 8.1.5. EP 1
0 SKOR
EP 2
2. Reagensia esensial dan bahan lain tersedia, dan ada proses untuk menyatakan jika reagen tidak tersedia
EP 3
3. Semua reagensia disimpan dan didistribusi sesuai pedoman dari produsen atau instruksi penyimpanan dan distribusi yang ada pada kemasan 4. Tersedia pedoman tertulis yang dilaksanakan untuk mengevaluasi semua reagensia agar memberikan hasil yang akurat dan presisi 5. Semua reagensia dan larutan diberi label secara lengkap dan akurat
EP 4
EP 5 Jumlah KRITERIA 8.1.6. EP 1
Kebijakan pelayana lab memuat juga kebijakan
1. Ditetapkan reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia
tentang jenis reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia Kebijakan pelayanan lab memuat juga tentang menyatakan kapan reagensia tidak tersedia (batas buffer stock untuk melakukan order) SOP penyimpanan dan distribusi reagensia Panduan tertulis untuk evaluasi reagensi,
0 SKOR
1. Kepala Puskesmas menetapkan nilai/rentang nilai rujukan untuk setiap pemeriksaan yang dilaksanakan
EP 2
2. Rentang nilai rujukan ini harus disertakan dalam catatan klinis pada waktu hasil pemeriksaan dilaporkan
EP 3
3. Pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium luar harus mencantumkan rentang nilai
EP 4
4. Rentang nilai dievaluasi dan direvisi berkala seperlunya
Kebijakan tentang
rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan laboratorium
Mewajibkan lab yang bekerja sama untuk mencantumkan rentang nilai (lihat pada dokumen PKS)
Jumlah KRITERIA 8.1.7. EP 1
EP 2
EP 3
EP 4 EP 5
EP 6
EP 7 Jumlah KRITERIA 8.1.8. EP 1
EP 2
0 SKOR
1. Tersedia kebijakan dan prosedur pengendalian mutu pelayanan laboratorium
Kebijakan/panduan pelayanan lab memuat ketentuan tentang pengendalian mutu laboratorium. SOP pengendalian mutu laboratorium (prosedur PMI, prosedur PME, dan Prosedur PDCA)
2. Dilakukan kalibrasi atau validasi instrumen/alat ukur tepat waktu dan oleh pihak yang kompeten sesuai prosedur 3. Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya kalibrasi atau validasi, dan masih berlaku 4. Apabila ditemukan penyimpangan dilakukan tindakan perbaikan 5. Dilakukan pemantapan mutu eksternal terhadap pelayanan laboratorium oleh pihak yang kompeten 6. Terdapat mekanisme rujukan spesimen dan pasien bila pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan di Puskesmas, dan Puskesmas memastikan bahwa pelayanan tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien 7. Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya pemantapan mutu internal dan eksternal
SOP rujukan laboratorium
0 SKOR
1. Terdapat program keselamatan/keamanan laboratorium yang mengatur risiko keselamatan yang potensial di laboratorium dan di area lain yang mendapat pelayanan laboratorium. 2. Program ini adalah bagian dari program keselamatan di Puskesmas
Kerangka acuan/rencana program keselamatan/keamana n laboratorium, Program mutu puskesmas dan Keselamatan Pasien di Puskesmas didalamnya memuat program keselamatan/keamana n laboratorium
EP 3
3. Petugas laboratorium melaporkan kegiatan pelaksanaan program keselamatan kepada pengelola program keselamatan di Puskesmas sekurang-kurangnya setahun sekali dan bila terjadi insiden keselamatan
SOP pelaporan program keselamatan dan SOP pelaporan insiden keselamatan pasien di laboratorium,.
EP 4
4. Terdapat kebijakan dan prosedur tertulis tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya
EP 5
Kebijakan pelayanan lab didalamnya memuat kebijakan penanganan dan pembuangan bahan berbahaya. SOP tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya
5. Dilakukan identifikasi, analisis dan tindak lanjut risiko keselamatan di laboratorium
EP 6
6. Staf laboratorium diberikan orientasi untuk prosedur dan praktik keselamatan/keamanan kerja
EP 7
7. Staf laboratorium mendapat pelatihan/pendidikan untuk prosedur baru dan penggunaan bahan berbahaya yang baru, maupun peralatan yang baru.
Jumlah KRITERIA 8.2.1. EP 1
EP 2 EP 3
0 SKOR
1. Terdapat metode yang digunakan untuk menilai dan mengendalikan penyediaan dan penggunaan obat
2. Terdapat kejelasan prosedur penyediaan dan penggunaan obat 3. Ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab
Kebijakan/Panduan pelayanan farmasi, yang didalamnya memuat metoda untuk menilai, mengendalikan penyediaan dan penggunaan obat.SOP penilaian dan pengendalian penyediaan dan penggunaan obat SOP penyediaan dan penggunaan obat SK Penanggung jawab pelayanan obat
EP 4
4. Ada kebijakan dan prosedur yang menjamin ketersediaan obat-obat yang seharusnya ada
EP 5
5. Tersedia pelayanan obat-obatan selama tujuh hari dalam seminggu dan 24 jam pada Puskesmas yang memberikan pelayanan gawat darurat
EP 6
6. Tersedia daftar formularium obat Puskesmas 7. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat dibandingkan dengan formularium
EP 7
EP 8
Tersedia formula
8. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian peresepan dengan formularium.
Jumlah KRITERIA 8.2.2. EP 1
Kebijakan Pelayanan farmasi yang didalamnya memuat kebijakan untuk menjamin ketersediaan obat. SOP tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat (contoh: dalam SOP menyebutkan bila stok minimal mencapai batas ambang, maka pengadaan harus dilakukan, jika sampai obat tidak ada dalam stok, apa yang harus dilakukan) Kebijakan pelayanan farmasi yang di dalamnya memuat jam buka pelayanan farmasi. Untuk puskesmas dengan pelayanan gawat darurat buka pelayanan obat 24 jam
0 SKOR
1. Terdapat ketentuan petugas yang berhak memberikan resep
Kebijakan pelayanan farmasi yang didalamnya memuat ketentuan tentang siapa saja petugas yang berhak memberi resep
EP 2
2. Terdapat ketentuan petugas yang menyediakan obat dengan persyaratan yang jelas
EP 3
3. Apabila persyaratan petugas yang diberi kewenangan dalam penyediaan obat tidak dapat dipenuhi, petugas tersebut mendapat pelatihan khusus
EP 4
4. Tersedia kebijakan dan proses peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat
EP 5
5. Terdapat prosedur untuk menjaga tidak terjadinya pemberian obat yang kedaluwarsa kepada pasien
EP 6
6. Dilakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan obat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara teratur
Kebijakan pelayanan farmasi yang didalamnya memuat tentang petugas yang berhak menyediakan obat Kebijakan pelayanan faramasi yang didalamnya memuat ketentuan tentang petugas yang diberi kewenangan dalam penyediaan obat jika petugas yang memenuhi persyaratan tidak ada, dan kewajiban untuk mengikuti pelatihan khusus Kebijakan pelayanan farmasi memuat ketentuan tentang peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat. SOP peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat Kebijakan pelayanan farmasi yang didalamnya memuat tentang larangan memberikan obat kadaluwarsa, dan upaya untuk meminalkan adanya obat kadaluwarsa dengan system FIFO dan FEFO.SOP penyiapan obat/pemberian obat pada pasien,memuat: dilakukan pengecekan apakah obat yang diberikan kadaluwarsa atau tidak untuk menjaga tidak terjadinya pemberian obat kedaluwarsa,
EP 7
7. Terdapat ketentuan siapa yang berhak menuliskan resep untuk obat-obat tertentu (misal psikotropika dan narkotika)
EP 8
8. Ada kebijakan dan prosedur penggunaan obat-obatan pasien rawat inap, yang dibawa sendiri oleh pasien/ keluarga pasien
EP 9
9. Penggunaan obat-obatan psikotropika/narkotika dan obat-obatan lain yang berbahaya diawasi dan dikendalikan secara ketat
Jumlah KRITERIA 8.2.3. EP 1 EP 2
Kebijakan pelayanan faramasi yang didalamnya memuat ketentuan yang berhak meresepkan obat-obat psikotropika dan narkotika. SOP peresepan psikotropika dan narkotika Kebijakan pelayanan farmasi yang didalamnya memuat ketentuan tentang rekonsiliasi obat.SOP penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga SOP pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika 0 SKOR
1. Terdapat persyaratan penyimpanan obat 2. Penyimpanan dilakukan sesuai dengan persyaratan
Kebijakan pelayanan farmasi yang didalamnya memuat tenteng persyaratan penyimpanan obat.
SOP penyimpanan obat EP 3
EP 4
EP 5
3. Pemberian obat kepada pasien disertai dengan label obat yang jelas (mencakup nama, dosis, cara pemakaian obat dan frekuensi penggunaannya) 4. Pemberian obat disertai dengan informasi penggunaan obat yang memadai dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien/keluarga pasien
5. Petugas memberikan penjelasan tentang kemungkinan terjadi efek samping obat atau efek yang tidak diharapkan
EP 6
6. Petugas menjelaskan petunjuk tentang penyimpanan obat di rumah
EP 7
7. Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan obat yang kedaluwarsa/rusak
EP 8
8. Obat kedaluwarsa/rusak dikelola sesuai kebijakan dan prosedur.
Jumlah KRITERIA 8.2.4. EP 1
Kebijakan, panduan, SOP penanganan obat kadaluwarsa/rusak
0 SKOR
1. Tersedia prosedur pelaporan efek samping obat 2. Efek samping obat didokumentasikan dalam rekam medis
SOP pelaporan efek samping obat
EP 3
3. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk mencatat, memantau, dan melaporkan bila terjadi efek samping penggunaan obat dan KTD, termasuk kesalahan pemberian obat
EP 4
Kebijakan pelayanan farmasi yang didalamnya memuat ketentuan tentang pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat, dan KTD. SOP pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat, KTD,
4. Kejadian efek samping obat dan KTD ditindaklanjuti dan didokumentasikan
EP 2
Jumlah KRITERIA 8.2.5. EP 1
EP 2
0 SKOR
1. Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan pemberian obat dan KNC
2. Kesalahan pemberian obat dan KNC dilaporkan tepat waktu menggunakan prosedur baku
SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC
EP 3
3. Ditetapkan petugas kesehatan yang bertanggung jawab mengambil tindakan untuk pelaporan diidentifikasi
EP 4
4. Informasi pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC digunakan untuk memperbaiki proses pengelolaan dan pelayanan obat.
Jumlah KRITERIA 8.2.6. EP 1
0 SKOR
1. Obat emergensi tersedia pada unit-unit dimana akan diperlukan atau dapat terakses segera untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi
EP 2
2. Ada kebijakan yang menetapkan bagaimana obat emergensi disimpan, dijaga dan dilindungi dari kehilangan atau pencurian
EP 3
3. Obat emergensi dimonitor dan diganti secara tepat waktu sesuai kebijakan Puskesmas setelah digunakan atau bila kedaluwarsa atau rusak
Jumlah KRITERIA 8.3.1.
SK Penanggung jawab tindak lanjut terhadap pelaporan insiden kesalahan pemberian obat (lihat juga pada Bab 9 ttg pelaporan insiden keselamatan pasien)
Kebijakan pelayanan farmasi didalamnya memuat ketentuan tentang penyediaan dan penyimpanan, monitoring dan penggantian obat emergensi. SOP penyediaan, penyimpanan, monitoring, dan penggantian obat-obat emergensi di unit kerja. Daftar obat emergensi di unit pelayanan
0 SKOR
EP 1
1. Pelayanan radiodiagnostik memenuhi standar nasional, undang-undang dan peraturan yang berlaku.
EP 2
2. Pelayanan radiodiagnostik dilakukan secara adekuat, teratur, dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan pasien.
Jumlah KRITERIA 8.3.2. EP 1
Kebijakan pelayanan radiodiagnostik (yang didalamnya memuat juga tentang jenisjenis pelayanan yang disediakan). SOP pelayanan radiodiagnostik 0 SKOR
1. Terdapat program keamanan radiasi yang mengatur risiko keamanan dan antisipasi bahaya yang bisa terjadi di dalam atau di luar unit kerja 2. Program keamanan merupakan bagian dari program keselamatan di Puskesmas, dan wajib dilaporkan sekurang-kurangnya sekali setahun atau bila ada kejadian
Kerangka acuan/panduan program dan SOP pengamanan radiasi
EP 3
3. Kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur dan memenuhi standar terkait, undang-undang dan peraturan yang berlaku.
EP 4
4. Kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur penanganan dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya.
EP 5
5. Risiko keamanan radiasi yang diidentifikasi diimbangi dengan prosedur atau peralatan khusus untuk mengurangi risiko (seperti apron timah, badge radiasi dan yang sejenis)
Kebijakan pelayanan radiodiagnostik dan SOP pelayanan radiodiagnostik yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku SK dan SOP penangan dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya SOP manajemen risiko pelayanan radiodiagnostik, SOP penggunaan peralatan khusus untuk mengurangi risiko radiasi
EP 2
EP 6
6. Petugas pemberi pelayanan radiodiagnostik diberi orientasi tentang prosedur dan praktik keselamatan
EP 7
7. Petugas pemberi pelayanan radiodiagnostik mendapat pendidikan untuk prosedur baru dan bahan berbahaya
Jumlah KRITERIA 8.3.3. EP 1
0 SKOR
2. Tersedia petugas yang kompeten dan pengalaman yang memadai melaksanakan pemeriksaan radiodiagnostik
EP 3
3. Petugas yang kompeten dan pengalaman yang memadai menginterpretasi hasil pemeriksaan. 4. Petugas yang kompeten yang memadai, memverifikasi dan membuat laporan hasil pemeriksaan 5. Tersedia staf dalam jumlah yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan pasien
EP 5
Jumlah KRITERIA 8.3.4. EP 1
0 SKOR
2. Ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan diukur, dimonitor, dan ditindak lanjuti
EP 3
3. Hasil pemeriksaan radiologi dilaporkan dalam kerangka waktu untuk memenuhi kebutuhan pasien
KRITERIA 8.3.5.
SK tentang ketetapan kerangka waktu pelaporan hasil pemeriksaan
1. Kepala Puskesmas menetapkan tentang harapan waktu pelaporan hasil pemeriksaan.
EP 2
Jumlah
SK penanggung jawab dan petugas pemeriksaan radiodiagnostik
1. Ditetapkan petugas yang melakukan pemeriksaan diagnostik
EP 2
EP 4
Kerangka acuan program orientasi pelayanan radiodiagnostik
0 SKOR
EP 1
1. Ada program pemeliharaan peralatan radiologi dan dilaksanakan
EP 2
2. Program termasuk inventarisasi peralatan
Cek isi program apakah termasuk inventarisasi
EP 3
3. Program termasuk inspeksi dan testing peralatan
cek isi program apakah termasuk inspeksi dan testing peralatan
EP 4
4. Program termasuk kalibrasi dan perawatan peralatan
cek isi program apakah termasuk kalibrasi dan perawatan peralatan
EP 5
5. Program termasuk monitoring dan tindak lanjut
Cek isi program apakah termasuk monitoring dan tindak lanjut
EP 6
6. Ada dokumentasi yang adekuat untuk semua testing, perawatan dan kalibrasi peralatan
Jumlah KRITERIA 8.3.6. EP 1
0 SKOR
2. X-ray film, reagensia dan perbekalan penting lain tersedia
EP 3
3. Semua perbekalan di simpan dan didistribusi sesuai dengan pedoman
EP 4
4. Semua perbekalan dievaluasi secara periodik untuk akurasi dan hasilnya.
EP 5
5. Semua perbekalan diberi label secara lengkap dan akurat
KRITERIA 8.3.7.
SK tentang film, reagensia, dan perbekalan yang harus disediakan
1. X-ray film, reagensia dan semua perbekalan penting ditetapkan
EP 2
Jumlah
Rencana program pemeliharan peralatan radiologi
0 SKOR
EP 1
1. Pelayanan radiologi dibawah pimpinan seseorang yang kompeten
EP 2
2. Pelayanan radiologi dilaksanakan oleh petugas yang kompeten.
EP 3
3. Penanggung jawab pelayanan radiologi mengembangkan, melaksanakan, mempertahankan kebijakan dan prosedur, ditetapkan dan dilaksanakan.
EP 4
4. Penanggung jawab pelayanan radiologi melakukan pengawasan administrasi ditetapkan dan dilaksanakan.
EP 5
5. Penanggung jawab pelayanan radiologi mempertahankan program kontrol mutu ditetapkan dan dilaksanakan.
EP 6
6. Penanggung jawab pelayanan memantau dan me-review pelayanan radiologi yang disediakan
Jumlah KRITERIA 8.3.8. EP 1
EP 2
Kebijakan pelayanan radiodiagnostik didalamnya memuat persyaratan penanggung jawab pelayanan radiodiagnostik tentang persyaratan. SK penetapan penanggung jawab pelayanan radiodiagnostik
Kebijakan pelayanan radiodiagnostik. Pedoman pelayanan radiodiagnostik. SOPSOP pelayanan radiodiagnostik yang disediakan
Rencana program pengendalian mutu pelayanan radiodiagnostik (yang terintegrasi dengan rencana program mutu puskesmas dan keselamatan pasien)
0 SKOR
1. Ada program kontrol mutu untuk pelayanan radiodiagnostik, dan dilaksanakan.
2. Program kontrol mutu termasuk validasi metode tes.
Rencana program pengendalian mutu radiodiagnostik Cek apakah dalam rencana program pengendalian mutu termasuk validasi metoda tes
EP 3
3. Program kontrol mutu termasuk pengawasan harian hasil pemeriksaan.
Cek apakah dalam rencana program pengendalian mutu termasuk pengawasan harian hasil pemeriksaan
EP 4
4. Program kontrol mutu termasuk perbaikan cepat bila ditemukan kekurangan.
Cek apakah dalam rencana program pengendalian mutu termasuk perbaikan cepat bila ditemukan kekurangan
EP 5
5. Program kontrol mutu termasuk pendokumentasian hasil dan langkah-langkah perbaikan.
Cek apakah dalam rencana program termasuk pendokumentasian hasil dan langkahlangkah perbaikan
Jumlah KRITERIA 8.4.1. EP 1
0 SKOR
1. Terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi lain yang konsisten dan sistematis
EP 2
2. Terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang disusun oleh Puskesmas (minimal 10 besar penyakit)
EP 3
3. Dilakukan pembakuan singkatan-singkatan yang digunakan dalam pelayanan sesuai dengan standar nasional atau lokal
Jumlah KRITERIA 8.4.2. EP 1
SK tentang standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang digunakan SK tentang standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang digunakan
Keputusan tentang pembakuan singkatan
0 SKOR
1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur akses petugas terhadap informasi medis
Kebijakan pengelolaan rekam medis yang didalamnya berisi tentang ketentuan akses terhadap rekam medis, Pedoman pengelolaan rekam mdis, dan SOP
tentang akses terhadap rekam medis
EP 2
2. Akses petugas terhadap informasi yang dibutuhkan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
EP 3
3. Akses petugas terhadap informasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur
EP 4
4. Hak untuk mengakses informasi tersebut mempertimbangkan tingkat kerahasiaan dan keamanan informasi
Jumlah KRITERIA 8.4.3. EP 1
EP 2
Ketetapan tentang pemberian hak akses kepada praktisi kesehatan yang boleh mengakses
Cek apakah dalam kebijakan atau pedoman pengelolaan rekam medis bahwa ada ketentuan bahwa hak akses mempertimbangkan kerahasiaan dan keamanan 0 SKOR
1. Puskesmas mempunyai rekam medis bagi setiap pasien dengan metoda identifikasi yang baku
2. Sistem pengkodean, penyimpanan, dan dokumentasi memudahkan petugas untuk menemukan rekam pasien tepat waktu maupun untuk mencatat pelayanan yang diberikan kepada pasien
Kebijakan pengelolaan rekam medis yang didalamnya berisi ketentuan tentang keharus tiap pasien mempunyai satu rekam medis dan metode identifikasi pasien (minimal dua cara identifikasi yang relative tidak berubah) Cek apakah dalam Kebijakan pengelolaan rekam medis didalamnya memuat tentang sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam medis
EP 3
Jumlah KRITERIA 8.4.4. EP 1
0 SKOR
2. Dilakukan penilaian dan tindak lanjut kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis
EP 3
3. Tersedia prosedur menjaga kerahasiaan rekam medis
Jumlah
EP 2
EP 3
EP 4
Cek apakah dalam Kebijakan pengelolaan rekam medis didalamnya memuat tentang ketentuan tentang isi rekam medis
1. Isi rekam medis mencakup diagnosis, pengobatan, hasil pengobatan, dan kontinuitas asuhan yang diberikan
EP 2
KRITERIA 8.5.1. EP 1
Cek apakah dalam Kebijakan pengelolaan rekam medis didalamnya berisi tentang ketentuan penyimpanan rekam medis, dan SOP penyimpanan rekam medis
3. Ada kebijakan dan prosedur penyimpanan berkas rekam medis dengan kejelasan masa retensi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
SOP untuk menjaga kerahasiaan rekam medis 0 SKOR
1. Kondisi fisik lingkungan Puskesmas dipantau secara rutin.
Program/jadual pemantauan fisik lingkungan puskesmas. SOP pemantauan fisik lingkungan puskesmas
2. Instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas dan sistem lain yang digunakan dipantau secara periodik oleh petugas yang diberi tanggung jawab 3. Tersedia sarana untuk menangani masalah listrik/api apabila terjadi kebakaran
Program/jadual pemantauan sistem utilitas/prasarana. SOP pemantauan
4. Tersedia kebijakan dan prosedur inspeksi, pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan
SK dan SOP pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan
Program pelatihan penanggulangan kebakaran. SOP penanggulangan kebakaran
EP 5
5. Inspeksi, pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditetapkan
EP 6
6. Dilakukan dokumentasi pelaksanaan, hasil dan tindak lanjut inspeksi, pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan yang telah dilakukan.
Jumlah KRITERIA 8.5.2. EP 1
Program/jadual pemeliharaan alat
0 SKOR
1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya
SK, Panduan pengelolaan bahan berbahaya dan SOP inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya
EP 2
2. Ditetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya
EP 3
SK, Panduan, dan SOP pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya
3. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan bahan berbahaya
EP 4
4. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan limbah berbahaya
Jumlah KRITERIA 8.5.3. EP 1
EP 2
0 SKOR
1. Ada rencana program untuk menjamin lingkungan fisik yang aman 2. Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk menjamin lingkungan fisik yang aman
Rencana program keamanan lingkungan fisik Puskesmas SK penanggung jawab pengelolaan keamanan lingkungan fisik Puskesmas
EP 3
3. Program tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan petugas, pemantauan, dan evaluasi
EP 4
4. Dilakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program tersebut.
Jumlah KRITERIA 8.6.1. EP 1
EP 2 EP 3
Cek apakah Rencana program keamanan lingkungan fisik Puskesmas memuat: perencanaan, pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan petugas, pemantauan, dan evaluasi
0 SKOR
1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur untuk memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakannya
Kebijakan pengelolaan alat yang habis digunakan, yang didalamnya berisi ketentuan tentang pemilahan alat yang bersih dan kotor, sterilisasi alat, peralatan yang membutuhkan penanganan khusus, dan penempatan alat.SOP memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, SOP sterilisasi, SOP penanganan alat yang membutuhkan perawatan khusus. SOP penyimpanan alat. SOP penyimpanan alat yang membutuhkan persyaratan khusus
2. Tersedia prosedur sterilisasi alat-alat yang perlu disterilkan 3. Dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur secara berkala
Kebijakan, panduan, dan SOP sterilisasi
EP 4
4. Apabila memperoleh bantuan peralatan, persyaratan-persyaratan fisik, tehnis, maupun petugas yang berkaitan dengan operasionalisasi alat tersebut dapat dipenuhi
Jumlah KRITERIA 8.6.2. EP 1
0 SKOR
1. Dilakukan inventarisasi peralatan yang ada di Puskesmas
EP 2
2. Ditetapkan Penanggung jawab pengelola alat ukur dan dilakukan kalibrasi atau yang sejenis secara teratur, dan ada buktinya
EP 3
3. Ada sistem untuk kontrol peralatan, testing, dan perawatan secara rutin
EP 4
4. Hasil pemantauan tersebut didokumentasikan
EP 5
5. Ditetapkan kebijakan dan prosedur penggantian dan perbaikan alat yang rusak agar tidak mengganggu pelayanan
Jumlah KRITERIA 8.7.1.
SOP tentang penanganan bantuan peralatan
SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi Rencana/Jadual pengendalian alat, testing, dan perawatan secara rutin. SOP kontrol peralatan, testing, dan perawatan secara rutin untuk peralatan klinis yang digunakan
Kebijakan pemeliharaan alat yang didalamnya berisi ketentuan sesuai dengan yang ada pada pokok pikiran antara lain termasuk ketentuan penggantian dan perbaikan alat yang rusak.SOP penggantian alat yang rusak dan SOP perbaikan alat yang rusak 0 SKOR
EP 1
1. Ada penghitungan kebutuhan tenaga klinis di Puskesmas dengan persyaratan kompetensi dan kualifikasi.
EP 2
2. Ada cara menilai kualifikasi tenaga untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kewenangan
EP 3
3. Dilakukan proses kredensial yang mencakup sertifikasi dan lisensi
EP 4
4. Ada upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga klinis agar sesuai persyaratan dan kualifikasi
Jumlah KRITERIA 8.7.2. EP 1
Rencana pengembangan/pening katan kompetensi staf klinis 0 SKOR
1. Dilakukan evaluasi kinerja tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis secara berkala
EP 2
2. Dilakukan analisis dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi
EP 3
3. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis berperan aktif dalam meningkatkan mutu pelayanan klinis
Jumlah KRITERIA 8.7.3. EP 1
Pola ketenagaan dan persyaratan kompetensi tenaga yang memberi pelayanan klinis Kebijakan, panduan, dan SOP penilaian kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangan (Kebijakan, panduan, dan SOP proses kredensial)
SOP penilaian kinerja tenaga klinis. Instrumen penilaian kinerja tenaga klinis
0 SKOR
1. Tersedia informasi mengenai peluang pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis
EP 2
2. Ada dukungan dari manajemen Puskesmas bagi tenaga kesehatan untuk memanfaatkan peluang tersebut
EP 3
3. Jika ada tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan atau pelatihan, dilakukan evaluasi penerapan hasil pelatihan di tempat kerja. 4. Dilakukan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
EP 4
Jumlah KRITERIA 8.7.4. EP 1
0 SKOR
1. Setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis mempunyai uraian tugas dan wewenang yang didokumentasikan dengan jelas
Uraian tugas petugas pemberi pelayanan klinis dan kewenangan klinis
EP 2
2. Jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan kewenangan dalam pelayanan klinis, ditetapkan petugas kesehatan dengan persyaratan tertentu untuk diberi kewenangan khusus
SK tentang pemberian kewenangan khusus jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhai persyaratan.
EP 3
3. Apabila tenaga kesehatan tersebut diberi kewenangan khusus, dilakukan penilaian terhadap pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan kewenangan khusus yang diberikan
Cek dalam kebijakan/panduan kredensial apakah juga mengatur pemberian kewenangan khusus untuk tenaga kesehatan yang diberi kewenangan khusus karena tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan, dan bagaimana proses penilaian thd pengetahuan dan keterampilan yang bersangkutan
EP 4
Jumlah
Total Skor Total EP CAPAIAN
4. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan uraian tugas dan wewenang bagi setiap tenaga kesehatan
0
0 1720
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
DOKUMEN BUKTI
Pola ketenagaan, persyaratan kompetensi, ketentuan jam buka pelayanan: perhatikan apakah jenis dan jumlah tenaga sesuai dengan yang ada pada pola ketenagaan Pemenuhan persyaratan kompetensi (cek profil kepegawaian petugas laboratorium apakah memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan)
OBSERVASI
WAWANCARA
Tanyakan siapa petugas yang melakukan interpertasi hasil, apakah sesuai dengan persyaratan kompetensi: sudah dilatih/berpengalaman
SIMULASI
Bukti monitoring kepatuhan terhadap prosedur pelayanan lab, dan tindak lanjutnya Bukti Hasil evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi
bukti ketersediaan APD di laboratorium
Bukti monitoring penggunaan APD dan tindak lanjutnya
Bukti monitoring dan tindak lanjut thd pengelolaan limbah
Bukti Hasil pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan lab yang urgen/gawat darurat Bukti Hasil pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium
Bukti pertemuan kolaboratif untuk menentukan kriteria hasil lab yang krities, dan menyusun prosedur pelaporan hasil lab kritis
lakukan observasi pembuangan limbah lab
tanyakan pada petugas bagaimana proses pengelolaan limbah lab
Bukti monitoring pemeriksaan hasil lab kritis, tindak lanjut monitoring, rapat-rapat mengenai monitoring pelaksanaan pelayanan laboratorium
Bukti peletakan reagen sesuai dengan prosedur
bukti evaluasi dan tindak lanjut thd pengelolaan Kelengkapan reagen Pelabelan reagensia sesuai prosedur
bukti form laporan hasil pemeriksaan lab mencantumkan rentang nilai
Laporan hasil pemeriksaan laboratorium luar Bukti pelaksanaan dan Hasil evaluasi rentang nilai dan tindak lanjut
Bukti pelaksanaan kalibarasi dan catatan validasi instrumen
Bukti-bukti catatan/dokumentasi pelaksanaan kalibrasi atau validasi Bukti pelaksanaan perbaikan Bukti pelaksanaan PME
Bukti pelaksanaan rujukan lab
bukti pelaksanaan PMI dan PME
Bukti pelaksanaan program
tanyakan bagaimana proses rujukan lab ke luar
bukti pelaporan pelaksanaan program keselamatan pelayanan lab
Bukti pelaksanaan manajemen risiko di laboratorium (bukti pelaksanaan FMEA dan adanya risk register pelayanan lab) Bukti pelaksanaan orientasi untuk prosedur dan praktik keselamatan/keamanan kerja Bukti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi petugas lab jika ada prosedur baru atau penggunaan bahan berbahaya atau peralatan yang baru
Tersedia formularium obat Hasil evaluasi dan
tindak lanjut ketersediaan obat terhadap formularium Bukti Hasil evaluasi dan tindak lanjut kesesuain peresepan thd formularium
Bukti pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut puskesmas thd hasil pengawasan
bukti pelaporan penggunaan obat psiktropika dan narkotika
lakukan observasi penyimpanan psikotropika dan narkotika
lakukan observasi penyimpanan obat: penyimpanan di tempat pelayanan, gudang obat cek bukti pelabelan obat yang memuat sebagaimana diminat pada EP 3 lakukan observasi pada saat pemberian obat pada pasien apakah disertai penjelasan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien lakukan observasi pada saat pemberian obat pada pasien apakah disertai penjelasan sesuai dengan EP 5
lakukan observasi pada saat pemberian obat pada pasien apakah disertai penjelasan ttg penyimpanan obat di rumah
bukti penanganan obat kadaluwaras/rusak
Bukti catatan efek samping obat dalam rekam medis
Bukti tindak lanjut terhdap kejadian efek samping obat dan KTD
Laporan kesalahan pemberian obat dan KNC
Laporan dan bukti perbaikan jika terjadi kesalahan pemberian obat dan KNC
bukti ketersediaan obat emergensi pada unti pelayanan
bukti pelaksanaan monitoring dan penggantian obat emergensi
Kelengkapan berkas perijinan yang diminta oleh peraturan perundangan. Dokumen eksternal:Peraturan perundangan tentang pelayanan radiodiagnostik Bukti evaluasi thd pelayanan radiodiagnostik, termasuk di dalamnya: monitoring compliance rate prosedur pelayanan radiodiagnostik
Bukti pelaksanaan program pengamanan radiasi Cek apakah program Bukti pelaksanaan keamanan dan program keselamatan pelayanan radiodiagnotik masuk dalam program mutu puskesmas dan keselamatan pasien
Bukti pelaksanaan FMEA dan penyusunan register risiko pelayanan radiodiagnostik
bukti pelaksanaan program orientasi
bukti pelaksanaan pendidikan/pelatihan jika ada prosedur baru atau bahan berbahaya baru yang digunakan
pemeriksaan oleh tenaga yang kompeten (cek file kepegawaian, cocokan dengan pola ketenagaan/persyaratan petugas) Bukti interpertasi oleh petugas yang kompeten Bukti verifikasi dan laporan oleh petugas yang kompeten Bukti pemenuhan kebutuhan staf (cek dengan pola ketenagaan)
hasil monitoring, dan tindak lanjut monitoring thd ketepatan waktu pelaporan hasil sda: lihat hasil monitoring apakah memenuhi kerangka waktu yang ditetapkan
bukti pelaksanaan
cek bukti pelaksanaan inventarisasi: daftar inventarisasi bukti inspeksi dan testing
bukti kalibrasi dan perawatan bukti monitoring dan tindak lanjut thd program pemeliharaan dokumentasi pelaksanaan testing, perawatan, dan kalibrasi
Hasil evaluasi terhadap ketersediaan X-ray film, Ketersediaan film, reagensia dan perbekalan reagensia, dan perbekalan yang lain cek penyimpanan dan Bukti monitoring distribusi perbekalan penyimpanan dan distribusi sesuai dengan SOP
hasil monitoring.evaluasi, dan tindak lanjut Pemberian label pada semua perbekalan
bukti profil kepegawaian petugas radiodiagnostik sesuai persyaratan kompetensi
Bukti pelaksanaan monitoring pelayanan radiodiagnostik, hasil monitoring dan tindak lanjut Bukti pelaksanaan monitoring ketertiban adminstrasi radiodiagnostik Bukti pelaksanaan
program pengendalian mutu, pelaporan, tindak lanjut
Hasil pemantauan dan review pelayanan radiologi, tindak lanjut hasil pemantauan dan review
Bukti pelaksanaan program control mutu
Bukti pelaksanaan program control mutu
Lakukan wawancara: bagaimana kontrol mutu dilakukan dalam pelayanan radiodiganostik
Bukti pelaksanaan program control mutu
Bukti pelaksanaan program control mutu
Bukti pelaksanaan program control mutu
Cek dalam rekam medis (pada waktu telaah rekam medis, bagaimana penggunaan kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang digunakan
Amati siapa saja yang Tanyakan pada petugas dapat mengakses rekam medis tentang rekam medis siapa saja yang berhak mengakses rekam medis, dan bagaimana melakukan proteksi thd kerahasiaan isi rekam medis
sda
lakukan observasi bagaimana cara identifikasi rekam medis. Lakukan observasi apakah setiap pasien mempunyai rekam medis
sda
Tanyakan pada petugas rekam medis bagaimana cara/metoda identifikasi rekam medis
Cek pada telaah rekam medis, kelengkapan diagnosis, pengobatan, hasil pengobatan, dan kontinuitas asuhan (SOAP)
bukti pelaksanaan penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis, hasil dan tindak lanjut penilaian
Bukti pelaksanaan pemantauan lingkungan fisik puskesmas
Bukti pelaksanaan pemantauan sistem utilitas/prasarana Adanya pelatihan penanggulangan kebakaran. Ketersediaan APAR
Mintalah simulasi penggunaan APAR
Pelaksanaan inspeksi, pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan alat sesuai prosedur Dokumen pelaksanaan pemantauan pemeliharaan dan perbaikan
Lakukan observasi: Bukti pelaksanaan peletakan/penyimpan penanganan bahan an bahan berbahaya berbahaya.Bukti pemantauan terhadap pelaksanaan penanganan bahan berbahaya Bukti pelaksanaan penangana limbah berbahaya. Bukti pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan limbah berbahaya
Mintalah simulasi bagaimana penanganan jika terjadi tumpahan, ada jika terjadi paparan thd bahan berbahaya
Bukti pelaksanaan program.Bukti monitoring, evaluasi dan tindak lanjut
bukti pelaksanaan pemantauan, hasil pemantauan, tindak lanjut pemantauan
Amati proses Tanyakan proses pelaksanaan sterilisasi sterilisasi alat alat dilakukan
Jika puskesmas memperoleh bantuan alat, cek dokumentasi apakah persyaratanperayaratan yang diminta pada EP 4 dipenuhi baik persyaratan fisik, tehnis, maupun kompetensi/pelatihan untuk petugasnya
Daftar inventaris peralatan klinis di Puskesmas
Bukti pelaksanaan perawatan dan uji fungsi. Bukti monitoring
Bukti penghitungan/analisis kebutuhan tenaga
Bukti pelaksanaan kredensial, bukti bukti
sertifikasi dan lisensi tenaga klinis bukti pelaksanaan diklat untuk meningkatkan kompetensi klinis
Bukti pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga klinis
Bukti analisis, bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja tenaga klinis Bukti-bukti keterlibatan tenaga klinis dalam kegiatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien. Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu berkesinambungan di unit masing-masing (PDCA)
Bukti penyediaan informasi tentang peluang pendidikan dan pelatihan
Lakukan wawancara, bagaimana peran petugas dalam peningkatan mutu layanan klinis
Bukti-bukti dukungan manajemen untuk pendidikan dan pelatihan: memberi kesempatan untuk mengikuti diklat/seminar/worksh op bukti pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut Bukti-bukti dokumen pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Cek file kepegawaian ttg kelengkapan sertifikat pelatihan, seminar/workshop
Bukti pelaksanaan penilaian (kredensial) pengetahuan dan keterampilan bagi petugas yang diberi kewenangan khusus
Bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan uraian tugas dan wewenagn setiap tenaga kesehatan (yang terlibat dalam pelayanan klinis)
linis (MPLK).
FAKTA DAN ANALISIS
REKOMENDASI
Puskesmas Kab./Kota Tanggal Surveior
: : : :
KRITERIA 9.1.1. EP 1
Elemen Penilaian
EP 2
2. Ditetapkan indikator dan standar mutu klinis untuk monitoring dan penilaian mutu klinis. 3. Dilakukan pengumpulan data, analisis, dan pelaporan mutu klinis dilakukan secara berkala.
EP 3
1. Adanya peran aktif tenaga klinis dalam merencanakan dan mengevaluasi mutu layanan klinis dan upaya peningkatan keselamatan pasien.
EP 4
4. Pimpinan Puskesmas bersama tenaga klinis melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan penilaian mutu klinis.
EP 5
5. Dilakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kondisi Potensial Cedera (KPC), maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC).
EP 6
6. Ditetapkan kebijakan dan prosedur penanganan KTD, KTC, KPC, KNC, dan risiko dalam pelayanan klinis. 7. Jika terjadi KTD, KTC, dan KNC dilakukan analisis dan tindak lanjut.
EP 7
SKOR
Regulasi
Kebijakan kepala puskesmas yang mewajibkan semua praktisi klinis berperan aktif dalam upaya peningkatan mutu mulai dari perencanaan pelaksanaan, monitorin dan evaluasi. SK penetapan indicator-indikator mutu/kinerja klinis
SK dan SOP penanganan KTD, KTC, KPC, KNC.
EP 8
8. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis diidentifikasi, dianalisis dan ditindaklanjuti.
EP 9
9. Dilakukan analisis risiko dan upaya-upaya untuk meminimalkan risiko pelayanan klinis
EP 10
10. Berdasarkan hasil analisis risiko, adanya kejadian KTD, KTC, KPC, dan KNC, upaya peningkatan keselamatan pasien direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti
Jumlah KRITERIA 9.1.2. EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah KRITERIA 9.1.3.
0 SKOR
Pedoman pelaksanaan evaluasi mandiri dan rekan (self evaluation, peer review) terhadap perilaku petugas klinis
1. Dilakukan evaluasi dan perbaikan perilaku dalam pelayanan klinis oleh tenaga klinis dalam pelayanan klinis yang mencerminkan budaya keselamatan dan budaya perbaikan yang berkelanjutan.
2. Budaya mutu dan keselamatan pasien diterapkan dalam pelayanan klinis
Kebijakan yang menetapkan tata nilai budaya mutu dan keselamatan pasien
3. Ada keterlibatan tenaga klinis dalam kegiatan peningkatan mutu yang ditunjukkan dalam penyusunan indikator untuk menilai perilaku dalam pemberian pelayanan klinis dan ide-ide perbaikan 0 SKOR
EP 1
1. Dialokasikan sumber daya yang cukup untuk kegiatan perbaikan mutu layanan klinis dan upaya keselamatan pasien.
EP 2
2. Ada program/kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien yang disusun dan direncanakan oleh tenaga klinis.
EP 3
3. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai rencana, dievaluasi, dan ditindak lanjuti
Jumlah KRITERIA 9.2.1. EP 1
Rencana program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan kejelasan alokasi dan kepastian ketersediaan sumber daya Program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien,
0 SKOR
1. Dilakukan identifikasi fungsi dan proses pelayanan yang prioritas untuk diperbaiki dengan kriteria yang ditetapkan
EP 2
2. Terdapat dokumentasi tentang komitmen dan pemahaman terhadap peningkatan mutu dan keselamatan secara berkesinambungan ditingkatkan dalam organisasi
EP 3
3. Setiap tenaga klinis dan manajemen memahami pentingnya peningkatan mutu dan keselamatan dalam layanan klinis
EP 4
4. Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga klinis menetapkan pelayanan prioritas yang akan diperbaiki
Kebijakan penetapan area prirotias dengan mempertimbangka n3H+1P
Keputusan Kepala Puskesmas tentang area prirotias
EP 5
5. Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga klinis menyusun rencana perbaikan pelayanan prioritas yang ditetapkan dengan sasaran yang jelas
EP 6
6. Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga klinis melaksanakan kegiatan perbaikan pelayanan klinis sesuai dengan rencana
EP 7
7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perbaikan pelayanan klinis
Jumlah KRITERIA 9.2.2. EP 1
0 SKOR
SOP klinis (medis, keperawatan, kebidanan, farmasi, gizi, dsb)
1. Standar/prosedur layanan klinis disusun dan dibakukan didasarkan atas prioritas fungsi dan proses pelayanan
EP 2
2. Standar tersebut disusun berdasarkan acuan yang jelas
EP 3
3. Tersedia dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan standar
EP 4
4. Ditetapkan prosedur penyusunan standar/prosedur layanan klinis
EP 5
5. Penyusunan standar/prosedur layanan klinis sesuai dengan prosedur
Jumlah
Rencana program peningkatan mutu klinis pada area prioritas
SOP tentang prosedur penyusunan layanan klinis
0
KRITERIA 9.3.1. EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
SKOR
2. Ditetapkan sasaran-sasaran keselamatan pasien sebagaimana tertulis dalam Pokok Pikiran. 3. Dilakukan pengukuran mutu layanan klinis mencakup aspek penilaian pasien, pelayanan penunjang diagnosis, penggunaan obat antibiotika, dan pengendalian infeksi nosokomial
4. Dilakukan pengukuran terhadap indikatorindikator keselamatan pasien sebagaimana tertulis dalam Pokok Pikiran
Jumlah KRITERIA 9.3.2. EP 1
0 SKOR
2. Target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan pencapaian mutu klinis sebelumnya, pencapaian optimal pada sarana kesehatan yang serupa, dan sumber daya yang dimiliki
EP 3
3. Proses penetapan target tersebut melibatkan tenaga profesi kesehatan yang terkait
KRITERIA 9.3.3.
SK Penetapan target yang akan dicapai dari tiap indikator mutu klinis dan keselamatan pasien
1. Ada penetapan target mutu layanan klinis dan keselamatan pasien yang akan dicapai
EP 2
Jumlah
SK tentang indikator mutu layanan klinis SK tentang sasaran-sasaran keselamatan pasien
1. Disusun dan ditetapkan indikator mutu layanan klinis yang telah disepakati bersama
0 SKOR
EP 1
1. Data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien dikumpulkan secara periodik
EP 2
2. Data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien didokumentasikan
EP 3
3. Data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien dianalisis untuk menentukan rencana dan langkah-langkah perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
Jumlah KRITERIA 9.4.1. EP 1
0 SKOR
1. Ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab untuk peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
EP 2
2. Terdapat tim peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien yang berfungsi dengan baik
EP 3
3. Ada kejelasan uraian tugas dan tanggung jawab tim
EP 4
4. Ada rencana dan program peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun
Jumlah KRITERIA 9.4.2. EP 1
EP 2
Penetapan penanggung jawab mutu klinis dan SK pembentukan keselamatan pasien tim peningkatan dengan kejelasan mutu uraianlayanan tugas klinis dan keselamatan pasien. Uraian tugas, program kerja tim. Uraian tugas dan tanggung jawab Rencana dan masing-masing program tim anggota tim mutu peningkatan layanan klinis dan keselamatan pasien, bukti pelaksanaan program kerja, monitoring, dan evaluasi 0 SKOR
1. Data monitoring mutu layanan klinis dan keselamatan dikumpulkan secara teratur
2. Dilakukan analisis dan diambil kesimpulan untuk menetapkan masalah mutu layanan klinis dan masalah keselamatan pasien
EP 3
3. Dilakukan analisis penyebab masalah
EP 4
4. Ditetapkan program-program perbaikan mutu yang dituangkan dalam rencana perbaikan mutu
EP 5
5. Rencana perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien disusun dengan mempertimbangkan peluang keberhasilan, dan ketersediaan sumber daya
EP 6
6. Ada kejelasan Penanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan perbaikan yang direncanakan
EP 7
7. Ada kejelasan Penanggung jawab untuk memantau pelaksanaan kegiatan perbaikan
SK penanggung jawab untuk memantau pelaksanaan kegiatan perbaikan (auditor internal)
EP 8
8. Ada tindak lanjut terhadap hasil pemantauan upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
Tindak lanjut hasil audit internal terhadap pelayanan klinis
Jumlah KRITERIA 9.4.3. EP 1
rencana program perbaikan mutu klinis dan keselamatan pasien
0 SKOR
1. Petugas mencatat peningkatan setelah pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
EP 2
2. Dilakukan evaluasi terhadap hasil penilaian dengan menggunakan indikator-indikator mutu layanan klinis dan keselamatan pasien untuk menilai adanya perbaikan
EP 3
3. Hasil perbaikan ditindak lanjuti untuk perubahan standar/prosedur pelayanan.
EP 4
4. Dilakukan pendokumentasian terhadap keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
Jumlah KRITERIA 9.4.4. EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
Total Skor Total EP CAPAIAN
0 SKOR
1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur distribusi informasi dan komunikasi hasilhasil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien 2. Proses dan hasil kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada semua petugas kesehatan yang memberikan pelayanan klinis 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi tersebut 4. Dilakukan pelaporan hasil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 0
0 #REF!
SK, panduan, SOP pendisribusian informasi hasil-hasil peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
Dokumen Bukti
Bukti pertemuan dengan agendanya. Bukti kegiatan perbaikan mutu di tiap-tiap unit pelayanan klinis
Hasil pengumpulan data, bukti analisis, dan pelaporan berkala indikator mutu klinis Bukti kegiatan analisis dan tindak lanjut thd hasil monitoring dan penilaian mutu/kinerja klinis Bukti identifikasi, dokumentasi dan pelaporan kasus KTD, KTC, KPC, KNC, analisis dan tindak lanjutnya
Bukti analisis, dan tindak lanjut KTD, KTC, KPC, KNC
Observasi
Wawancara bagaimana peran anda dalam peningkatan mutu
Simulasi
Bukti identifikasi risiko, analisis, dan tindak lanjut risiko pelayanan klinis (minimal dilakukan FMEA untuk satu kasus), disusun register risiko pelayanan klinis Bukti analisis dan upaya meminimalkan risiko, disusun register risiko pelayanan klinis Bukti analisis dan Tindak lanjut terhadap insiden keselamatan pasien, dan monitoring serta evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan
pelaksanaan evaluasi perilaku petugas dalam pelayanan klinis, bukti pelaksanaan evaluasi, dan tindak lanjut
Bukti keterlibatan praktisi klinis dalam menyusun indicator perilaku petugas klinis
penerapan tata nilai tata nilai dalam dalam pelayanan pelayanan klinis klinis
penerapan tata nilai dalam pelayanan klinis
Bukti pertemuan penyusunan program peningkatan mutu klinis yang melibatkan praktisi klinis Bukti Pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
Bukti penghitungan dengan kriteria 3 H + 1 P untuk menentukan area prirotias Hasil identifikasi pemilihan area prioritas Dokumentasi penggalangan komitmen, Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien yang dilaksanakan secara periodik Bukti Sosialisasi dan pelatihan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien Bukti keterlibatan praktisi klinis dalam proses penetapan area prioritas pelayanan klinis
Bagaimana proses penetapan area prioritas
pemahaman pentingnya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan klinis
Bukti keterlibatan praktisi klinis dalam proses penyusunan program peningkatan mutu pada area priroitas
Bukti pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu klinis dan keselamatan pasien sesuai dengan program yang disusun, dan pelaksanaan PDCA di tiap-tiap unit Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan program mutu klinis dan keselamatan pasien, dan evaluasi terhadap pelaksanaan PDCA di tiap unit pelayanan
Pertemuanpertemuan penyusunan sop klinis Referensi yang digunakan untuk menyusun sop.Dokumen SOP mencantumkan referensi yang menjadi acuan Referensi yang digunakan untuk menyusun sop
Bukti proses penyusunan standar/prosedur layanan klinis
Proses penyusunan SOP klinis
Bukti pertemuan penyusunan indiaktor
Bukti pengukuran mutu layanan klinis yang mencakup aspek penilaian pasien, pelayanan penunjang diagnosis, penggunaan obat antibiotika, dan pengendalian infeksi nosokomial, bukti monitoring dan tindak lanjut pengukuran mutu layanan klinis Bukti pengukuran sasaran keselamatan pasien, bukti monitoring dan tindak lanjut pengukuran mutu layanan klinis
bukti pertemuan penyusunan indikator dan dasar penetapan target pada pertemuan tersebut Bukti pertemuan penyusunan indikator melibatkan praktisi klinis
pertimbangan dalam menetapkan target untuk tiap indikator
Bukti pengumpulan data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien secara periodik Bukti dokumentasi pengumpulan data layanan klinis Bukti analisis, penyusunan strategi dan rencana peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
simulasi identifikasi pasien, simulasi cuci tangan, simulasi asesmen jatuh, simulasi pemasangan gelang, dsb
Bukti-bukti pelaksanaan kegiatan tim mutu
Bukti-bukti pelaksanaan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
bukti pengumpulan data monitoring mutu/kinerja pelayanan klinis dan keselamatan pasien bukti analisis terhadap masalah mutu klinis dan keselamatan pasien
simulasi identifikasi pasien, simulasi cuci tangan, simulasi asesmen jatuh, simulasi pemasangan gelang, dsb
bukti analisis penyebab masalah
pertimbanganperteimbangan dalam menyusun program mutu klinis dan keselamatan pasien kejelasan penanggung jawab untuk tiap kegiatan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
Bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien bukti pelaksanaan evaluasi penilaian kinerja pelayanan klinis dan keselamatan pasien bukti tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja pelayanan klinis dan keselamatan pasien dalam bentuk perubahan/perbaika n SOP
bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
bukti pelaksanaan sosialiasiasi
bukti pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi bukti pelaporan hasil peningkatan mutu ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
mantan Pasien (PMPK).
FAKTA DAN ANALISIS
REKOMENDASI
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB NB : Halaman ini tdak perlu diisi / diketk. Skor dan Nilai akan muncul otomats.
TOTAL SKOR
SKOR MAKSIMUM E.P
1
0
590
2
0
1210
3
0
320
4
0
530
5
0
1010
6
0
290
7
0
1510
8
0
1720
9
0
580
0
7760
NO
BAB
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P CAPAIAN Puskesmas
Puskesmas . Kab./ Kota : Tangga: Surveio : 1 2 3 4 5 6 7
BAB
muncul otomats.
CAPAIAN 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%