Rangkuman Materi Pelajaran Pkn Kelas 9 Smp.docx

  • Uploaded by: Hana alkhaira
  • 0
  • 0
  • April 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Rangkuman Materi Pelajaran Pkn Kelas 9 Smp.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 2,354
  • Pages: 9
RANGKUMAN MATERI PELAJARAN PKN KELAS 9 SMP SEMESTER 1 DAN 2

BAB 1 PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA A. HAKIKAT NEGARA Menurut Max Weber, Negara adalah Suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Sedangkan Karl Marx mengatakan Negara adalah suatu kekuasaan bagi manusia (penguasa) untuk menindas manusia lain. Prof. Mr. Soenarko, Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan, sedangkan Prof. Miriam Budiardjo memberikan pengertian Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongankekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Jadi Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya mempunyai kedaulatan (keluar dan ke dalam). Sifat-Sifat Negara   

Memaksa yaitu negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa agar peraturan di taati Monopoli yaitu negara menetapkan tujuan bersama dari masyarakat Menyeluruh/mencakup semua (all embresing) yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat negara berlaku untuk semua warga negara tanpa kecuali.

Unsur-Unsur negara    

Wilayah, terdiri dari ; darat laut dan udara Rakyat yaitu sekelompok manusia yang menjadi penghuni negara dan taat pada peraturan yang berlaku di negara tersebut. Pemerintah yang berdaulat. Kedaulatan kedalam yaitu kekuasaan untuk mengatur rumah tangganegaranya tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan ke luar yaitu kekuasaan untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain Pengakuan dari negara lain (Unsur deklaratif). Baik secara de facto (kenyataan) maupun secara de jure (secara hukum)

B. ASAL MULA TERJADINYA NEGARA 1. Berdasarkan kenyataan, negara terjadi karena sebab-sebab :    

Pendudukan yaitu suatu wilayah yang didudukioleh sekelompok manusia Pelepasan, yaitu suatu daerah yang semual menjadi wilayah daerah tertentu kemudaia melepaskan diri Peleburan, yaitu bebrapa negara meleburkan diri menjadi satu Pemecahan, yaitu lenyapnya suatu negara dan munculnya negara baru

1

2. Berdasarkan teori, negara terjadi karena :    

Teori Ketuhanan, yaitu negara ada karena adanya kehendak Tuhan Teori Perjanjian masyarakat, yaitu negara ada karena adanya perjanjian individuindividu (contrac social) Teori Kekuasaan, yaitu negara terbentuk karena adanya kekuasaan / kekuatan Teori Hukum Alam, yaitu negara ada karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bermacam-macam.

C. TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA Pada umumnya tujuan negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Menurut Charles E. Merriam, tujuan negara dalah : 1. 2. 3. 4.

Menciptakan keamanan ekstern Memelihara ketertiban intern Mewujudkan keadilan Mewujudkan kesejahteraan yang meliputi ; keamanan, ketertiban, keadilan dan kebebasan 5. Memberikan kebebasan kepada individu Fungsi negara yaitu : 1. 2. 3. 4.

Melaksanakan penertiban Mengusahakan kesejahrteraan dan kemakmuran rakyatnya Pertahanan Menegakkan keadilan

D. BENTUK NEGARA DAN BENTUK PEMERINTAHAN 1. Bentuk negara          

Negara Kesatuan Negara Serikat Perserikatan Negara (Konfederasi) Uni, dibagi menjadi 2 yaitu Uni Riil dan Uni Personil Dominion Koloni Protektorat Mandat Trust Bentuk Pemerintahan

2. Berdasarkan jumlah orang yang memegang kekuasaan   

Monarkhi yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang satu orang Oligarkhi yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang banyak orang Demokrasi yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang semua orang

3. Berdasarkan cara penunjukan kepala negara 

Kerajaan yaitu kepala negara (Raja) memperoleh kedudukannya berdasarkan hak waris turun temurun 2



Republik yaitu kepala negara memperoleh kedudukannya melalui pemilu

E. HAKIKAT WARGA NEGARA Penduduk dan Warga Negara 1. Penduduk yaitu mereka yang tinggal di wilayah suatu negara. Warga negara yaitu mereka yang tinggal dalam wilayah suatu negara dan diakui secara hukum. 2. Jika orang asing ingin menjadi warga suatu negara maka harus melalui proses Naturalisasi, yaitu pewarganegaraan yang diperoleh warga negara asing setelah memenuhi sayarat dalam undang-undang. Asas Kewarganegaraan, yaitu penentuan kewarganegaraan seseorang yaitu melalui :  

Asas ius Sanguinis (keturunan) Asas ius Soli (tempat kelahiran)

Stetsel Kewarganegaraan yaitu : 1. Stelsel aktif, yaitu secara aktif melakukan tindakan-tindakan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan 2. Stelsel Pasif, yaitu seseorang langsung menjadi warga negara suatu negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Sehubungan dengan stelsel ini muncul hak yaitu Hak Opsi yaitu, hak untuk memilih kewarganegaraan (stelsel aktif), dan Hak Repodiasi yaitu, hak untuk menolak kewarganegaraan (stelsel pasif) Warga Negara Indonesia, diatur dalam pasal 26 ayat (1) UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2006, yang menjadi warga negara indonesia yaitu : 1. Orang bangsa indonesia asliOrang bangsa lain yang disahkan dengan UndangUndang F. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA 1.Hak dan Kewajiban dalam bidang Politik Diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 yaitu tentang Hak yang sama dalam Hukum dan Hak yang sama Dalm Pemerintahan 2. Hak dan Kewajiban dalam bidang Ekonomi Diatur dalam pasal 33 ayat (1, 2, 3 dan 4) 3. Hak dan Kewajiban dalam bidang Sosial Budaya Diatur dalam pasal 31 dan pasal 32 ayat (1 dan 2) dan juga diatur dalam UU No.20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4. Hak dan Kewajiban dalam bidang Pertahanan Keamanan Diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 30 ayat (1 dan 2) 3

5. Hak dan Kewajiban dalam Upaya Bela Negara Diatur dalam pasal 27 ayat (3) dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang "Pertahanan Negara", sistem pertahanan negara indonesia adalah SISHANKAMRATA, dimana TNI dan POLRi sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Setelah dilakukannya amandemen (perubahan terhadap UUD) sebanyak 4 kali (1999-2002) maka aturan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dituangkan di dalam pasal 28A samapai dengan 28J G. INSTRUMEN HUKUM PEMBELAAN NEGARA 2. UUD 1945, pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1 dan 2) 3. UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahan Negara Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui empat hal yaitu:    

Pendidikan kewarganegaraan Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan secara wajib Pengabdian sesuai dengan profesi

BAB 2 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH A.

Hakekat Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur urusan pemerintahan di luar ketentuan undangundang. Daerah otonom dapat membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteran rakyat. Selain itu dilaksanakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonom nyata adalah dalam menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasar tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan kondisi daerah. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab otonomi dalam penyelenggaraan benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonom.

4

B.

Pentingnya Partisipasi dan Kebijakan Publik

Kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan demokratis; berarti rakyat daerah dapat menentukan kehendaknya melalui partisipasi dalam proses penyelenggaraan negara. Dengan pemberian otonomi daerah rakyat di daerah diberi hak untuk ikut serta berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik. Kebijakan publik secara kelembagaan dibuat oleh kepala daerah dan DPRD yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Supaya materi peraturan daerah benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, maka aspirasi rakyat harus didengar dan disalurkan melalui forum-forum yang tepat, antara lain mengadakan dnegar pendapat anggota DPRD dengan tokoh-tokoh masyarakat. C.

Pelaksanaan Otonomi Daerah

1. Urusan pemerintahan yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat tidak diberikan kepada daerah meliputi 6 bidang, yakni sebagai berikut : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. 2. Hak-hak yang dimiliki oleh daerah otonom adalah : a. b. c. d. e. f.

Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya Memilih pimpinan daerah Mengelola aparatur daerah Mengelola kekayaan daerah Memungut pajak dan ristribusi daerah Mendapat bagi hasil dari pengelolaan sumber daya dalam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. g. Mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Kewajiban yang harus dilakukan oleh daerah otonom. a. Melindungai masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. c. Mengembangkan demokrasi. d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. h. Mengembangkan sistem jaminan sosial. i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. j. Melestarikan sumber daya produktif di daerah. k. Melestarikan lingkungan hidup. l. Mengelola administrasi kependudukan. m. Melestarikan nilai sosial budaya. n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

5

4.

Bentuk dan susunan pemerintahan daerah

Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah yang terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya, seperti sekretaris daerah, dinas daerah. DPRD sebagai badan legislatif, yang keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum.

BAB 3 DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA Globalisasi yang merupakan suatu proses tatanan masyarakat yang bersifat mendunia dan tidak mengenal batas wilayah, akan memberikan dampak baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Semua aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial budaya maupun hankam akan terkena dampaknya. Menghindar atau bersifat tertutup dari dampak globalisasi adalah menjadi tidak mungkin, karena kita adalah bagian dari masyarakat dunia. Untuk itu kita harus mempunyai sikap dalam menghadapi globalisasi, sehingga kita tidak terhanyut dalam menghadapi dampak globalisasi yang bersifat negatif. Menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme masih sangat diperlukan untuk seluruh bangsa Indonesia, sehingga kita lebih siap dalam menghadapi globalisasi. Dalam melakukan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia maka Indonesia melakukan politik luar negeri yang berdasarkan kepada kepentingan nasionalnya. Sehingga setiap kegiatan dalam percaturan internasional tidak akan merugikan kepentingan nasionalnya. Kerjasama dengan bangsa lain di dunia dilakukan dengan prinsip saling menghormati dan bersifat bebas dan aktif. Dengan demikian bangsa Indonesia akan mampu bersaing secara sehat dengan bangsa lainnya di muka bumi dan mewujudkan tujuan nasionalnya dengan baik.

BAB 4 PRESTASI DIRI A.

Arti penting prestasi diri bagi keunggulan bangsa

1.

Pengertian prestasi diri  

Prestasi berarti sesuatu yang diperoleh dari hasil kerjanya Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan dan sebagainya (KBBI)

2.

Macam-macam prestasi diri (menurut KBBI)

a.

Prestasi akademis

Adalah suatu hasil pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar di sekolah atau perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian b.

Prestasi belajar 6

Adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru c.

Prestasi kerja

Adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya 3. Arti penting prestasi diri bagi keunggulan bangsa Indonesia Pentingnya prestasi bagi keunggulan bangsa tidak dapat dilakukan seperti orang membalik telapak tangan tetapi harus dengan kerja keras dari setiap orang’ Pentingnya prestasi ?  

Mampu mengelola kekayaan alam Indonesia secara baik Akan menjadi bangsa yang unggul dan disegani di dunia

B. Mengenal potensi diri untuk berprestasi diri 1. Pengertian potensi diri     2.

Potensi ----bahasa Inggris ‘to potent’ yang berarti keras, kuat Potensi adalah suatu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya (KBBI) Potensi artinya daya, kekuatan, kemampuan, kesanggupan, kekuasaan yang masih terpendam dan belum dikembangkan Potensi diri adalah kemampuan yang dimiliki setiap pribadi (individu) yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan sehingga mampu berprestasi Kelebihan dan kelemahan diri

Potensi diri ada yang positif dan ada yang negatif. Potensi diri yang positif antara lain : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Memiliki idealism Dinamis dan kreatif Keberanian mengambil resiko Optimis dan kegairahan semangat Kemandirian dan disiplin murni Fisik yang kuat dan sehat Bersikap ksatria Trampil dalam menerapkan IPTEK Kompetitif Daya pikir yang kuat Memiliki bakat

Potensi diri yang negatif antara lain : a. b. c. d.

Mudah diadu domba Kurang berhati-hati Emosional Kurang percaya diri 7

e. Kurang mempunyai motivasi 3.

Perwujudan potensi diri dalam berprestasi diri

Dalam upaya mengembangkan potensi diri ada 4 tahapan yang perlu diperhatikan, antara lain : a. Mengenali diri sendiri b. Memposisikan diriMendobrak diri c. Aktualisasi diri Hal-hal yang harus dilakukan untuk mengembangkan potensi diri agar bisa berprestasi secara maksimal ; a. b. c. d. e. f.

Kenali betul potensi yang ada pada dirimu Merumuskan dan menentukan cita-cita hidup Belajarlah dengan rajin, ulet, tekun dan tanpa kenal lelah Janganlah kecil hati dan rendah diri Jika ada kemauan pasti ada jalan Selalu berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan

4. Pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan keunggulan bangsa       

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 , Alinea IV, yaitu : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social Pembangunan adalah usaha secara sadar untuk merubah nasib dari nasib masa silam yang suram menjadi masa depan yang lebih gemilang, menjadi bangsa yang unggul dalam segala bidang

C. Peran serta dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa 1.

Bentuk peran serta prestasi diri demi keunggulan bangsa

a.

Bidang Politik

Menjadi pejabat publik, Presiden, Anggota Parpol, Politikus yang handal b.

Bidang Ekonomi

Menjadi pengusaha yang mampu menciptakan lapangan kerja, Ahli ekonomi c.

Bidang Sosial Budaya

Menjadi duta seni, aktif dalam kegiatan sosial d.

Bidang Hankam 8

Menjadi Polisi, Tentara yang mampu mengayomi masyarakat e.

Bidang Hukum

Menjadi Hakim, Jaksa dan Pengacara yang bertindak secara adil f.

Bidang Pendidikan

Menjadi Guru, Dosen, Siswa dan Mahasiswa teladan Bidang Olah Raga ………., Bidang Kesehatan………., Bidang Ekologi……….

g.

2. Sikap positif yang diperlukan dalam prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa    

Memiliki sikap kreatif, inovatif, tanggungjawab, bekerja keras dan memanfaatkan sumber daya Mampu mengatasi segala masalah sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungan social Mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku Memiliki Karakter bangsa : Religious, jujur, toleransi, kreatif, mandiri, demokratis, disiplin, kerja keras, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, cinta damai, tanggungjawab

3. Sikap negatif yang harus dihilangkan dalam prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa    

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme Malas, suka menyontek, putus asa, mau menang sendiri, rendah diri Apatis, acuh tak acuh, tak peduli, egois Dll.

9

Related Documents


More Documents from "Bachtiar Rachmad Pudya"