Rambu Dapodik.docx

Rambu-rambu validasi data dapodikmen pada info GTK (bagian 3: SMK KTSP) sebelumnya harus difahami bersama, bahwa apa yang saya tuliskan disini bukanlah acuan resmi pengisian dapodik. Proses pengisian dapodik termasuk didalamnya jumlah jam mengajar dan maksimum jumlah jam per rombel mengacu kepada aturan masing-masing kurikulum, jika ada tulisan saya yang kurang tepat, mohon koreksi bersama. Tulisan ini sewaktu-waktu dapat saja diubah untuk penyesuaian dengan aturan yang berlaku. Pembelajaran SMA sudah kita bahas beberapa minggu lalu. Sekarang saya mencoba akan membahas tentang batasan-batasan entrian dapodik dan klasifikasi mata pelajaran pada jenjang SMK dengan kurikulum KTSP. Pada umumnya pembelajaran SMA dan SMK pada kurikulum SMK tidak banyak perbedaan cara pengisiannya di dapodik. Walaupun mungkin proses pembelajaran itu sendiri di dalam kelas akan banyak perbedaan. Saya tidak melhat proses belajar mengajar dikelas, tapi yang saya bahas berikut adalah bagaimana cara mengisi dapodik sekolah agar data yang dikirim ke server dapodik pusat bisa sesuai denga aturan dan batasan-batasan validasi. Sama seperti SMA, selain linieritas bidang studi yang diajarkan dengan sertifikat pendidik, syarat lain yang harus dipenuhi agar jumlah jam linier tidak berangka 0 adalah komposisi pengaturan jadwal mengajar. Jumlah jam belajar dalam sebuah rombel tidak boleh melebihi ketetapan yang telah di tentukan, masing-masing jenjang dan tingkat kelas jumlah maksimum jam belajar perminggu tidaklah sama. Ada beberapa jenis kelompok mata pelajaran (saya menyebutnya jenis jjm, jadi kalo nanti saya salah ketik merujuk kesini ya). Jenis kelompok mata pelajaran yang ada pada kurikulum SMK KTSP akan berbeda juga untuk SMK K13, jenisnya adalah : 1. Wajib/Umum 2. Peminatan/Jurusan. 3. Tambahan Wajib. 4. Tambahan 1. Wajib/Umum Kelompok mata pelajaran ini adalah kelompok mata pelajaran yang wajib diajarkan pada jurusan dan tingkatan tertentu. jumlah maksimum JJM wajib adalah sbb :

Jumlah jam pada kelompok mata pelajaran wajib tidak boleh melebihi dari 24 jam, tetapi jumlah jam pada masing-masing mata pelajaran tidak harus mutlak mengikuti angka-angka yang tertera seperti digambar diatas. Pada jenjang SMK jumlah jam pada masing-masing mata pelajaran dapat disesuaikan dengan program pembelajaran yang dibuat dimasing-masing sekolah, tetapi kebebasn pengaturan jumlah jam pada masing-masing mata pelajaran tersebut dibatasi dengan jumlah maksimum yang dapat diterapkan pada masing-masing kelompok mata pelajaran. Dalam pengisian dapodiknya, kelompok mata pelajaran wajib harus dimasukan kedalam kelompok mata pelajaran wajib/umum. sebelumnya harus difahami bersama, bahwa apa yang saya tuliskan disini bukanlah acuan resmi pengisian dapodik. Proses pengisian dapodik termasuk didalamnya jumlah jam mengajar dan maksimum jumlah jam per rombel mengacu kepada aturan masing-masing kurikulum, jika ada tulisan saya yang kurang tepat, mohon koreksi bersama. Tulisan ini sewaktu-waktu dapat saja diubah untuk penyesuaian dengan aturan yang berlaku. Jika pengisian rombongan belajar dengan jenis jjm wajib melebihi batasan tersebut, maka rombel tersebut akan dianggap tidak normal. Efek dari ketidak normalan rombel adalah jumlah jam mengajar linier bagi guru yang sudah sertifikasi adalah 0, walaupun guru tersebut sudah mengajar sesuai antara mapel yang diajarkan dengan sertifikasi pendidiknya. Jika menemui kasus seperti ini, maka berkoordinasilah dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, Operator sekolah dan para guru yang terlibat didalam rombel tersebut.

2. Kelompok Matapelajaran Peminatan/Jurusan Kelompok mata pelajaran ini adalah kelompok mata pelajaran sesuai dengan jurusan yang dipilih, masing-masing jurusan memiliki mata pelajaran yang berbeda walaupun mungkin ada beberapa matapelajaran yang sama. Jumlah maksimum JJM peminatan/jurusan adalah sbb :

Pengisian pada aplikasi dapodik harus sesuai dengan kelompok mapel masing-masing. Dasar kejuruan dan mata pelajaran kejuruan harus dimasukan dalam kelompok peminatan. Pengisian mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kelompok mata pelejaran tersebut akan menyebabkan ketidak normalan pada kelompok mata pelajaran lainnya. Contoh : Guru X mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, seharusnya guru X tersebut karena memegang mata pelajaran wajib dimasukan dalam kelompok matapelajaran wajib/umum. Tetapi operator salah memilih kelompok mata pelajaran, dimasukannya guru X tersebut kedalam kelompok mata pelajaran kejuruan. Dalam kasus ini data si guru X yang ada di kelompok matapelajaran kejuruan akan menyebabkan ketidak normalan kelompok mata pelajaran kejuruan, jika jumlah jam di kelompok kejuruan melebihi dari batas maksimum yg telah ditetapkan. Sama seperti jenis jjm wajib, jika pengisian rombongan belajar dengan jenis jjm peminatan melebihi batasan tersebut, maka rombel tersebut akan dianggap tidak normal. Efek dari ketidak normalan rombel adalah jumlah jam mengajar linier bagi guru yang sudah sertifikasi adalah 0, walaupun guru tersebut sudah mengajar sesuai antara mapel yang diajarkan dengan sertifikasi pendidiknya. Jika menemui kasus seperti ini, maka berkoordinasilah dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, Operator sekolah dan para guru yang terlibat didalam rombel tersebut.

3. Kelompok Matapelajaran Tambahan Wajib Kelompok mata pelajaran tambahan wajib atau jjm tambahan wajib, kadang masih banyak yang salah memahami. Yang dimakaud dengan tambahan wajib bukanlah sesuatu yang di wajibkan, tetapi satu pilihan yang boleh diambil oleh sekolah jika ada mata pelajaran yang kurang mencukupi jumlah jam belajar perminggu sesuai dengan aturan kurikulum. Jumlah jam yang boleh di tambahkan pada kelompol tambahan wajib maksimum cuma 4 jam. Angka 4 jam ini tidak untuk satu mata pelajaran, tapi untuk jumlah jam seluruh mata pelajaran yang dimasukan dalam kelompol mata pelajaram tambahan wajib.

Dalam pengisian dapodiknya, mata pelajaran yang menambah jam diluar jumlah jam kurikulum yang ditentukan harus dimasukan kedalam kelompok mata pelajaran wajib tambahan. sebelumnya harus difahami bersama, bahwa apa yang saya tuliskan disini bukanlah acuan resmi pengisian dapodik. Proses pengisian dapodik termasuk didalamnya jumlah jam mengajar dan maksimum jumlah jam per rombel mengacu kepada aturan masing-masing kurikulum, jika ada tulisan saya yang kurang tepat, mohon koreksi bersama. Tulisan ini sewaktu-waktu dapat saja diubah untuk penyesuaian dengan aturan yang berlaku.

Sama seperti jenis jjm wajib, jika pengisian rombongan belajar dengan jenis jjm tambahan wajib melebihi batasan tersebut, maka rombel tersebut akan dianggap tidak normal. Efek dari ketidak normalan rombel adalah jumlah jam mengajar linier bagi guru yang sudah sertifikasi adalah 0, walaupun guru tersebut sudah mengajar sesuai antara mapel yang diajarkan dengan sertifikasi pendidiknya.

Jika menemui kasus seperti ini, maka berkoordinasilah dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, Operator sekolah dan para guru yang terlibat didalam rombel tersebut. 4. Tambahan Masalah yang timbul dilapangan kemudian adalah adanya mata pelajaran yang diajarkan disekolah tetapi tidak ada matapelajaran didalam kurikulum, seperti matapelajaran kedaerahan atau kekhususan sebagai ciri khas. Untuk matapelajaran tersebut dimasukan dalam kelompok matapelajaran tambahan. Kelompok matapelajaran tambahan tidak berpengaruh apapun terhadap penghitungan jam pada rombel.

Posted by Nazarudin Kompetan at Wednesday, April 13, 2016 Links to this post Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest Monday, April 4, 2016

Rambu-rambu validasi data dapodikmen pada info GTK (bagian 2: SMA K13) sebelumnya harus difahami bersama, bahwa apa yang saya tuliskan disini bukanlah acuan resmi pengisian dapodik. Proses pengisian dapodik termasuk didalamnya jumlah jam mengajar dan maksimum jumlah jam per rombel mengacu kepada aturan masing-masing kurikulum, jika ada tulisan saya yang kurang tepat, mohon koreksi bersama. Tulisan ini sewaktu-waktu dapat saja diubah untuk penyesuaian dengan aturan yang berlaku. Pada buku panduan sukses dapodik SMA/SMK disebutkan, bahwa kurikulum SMA 2013 diambil berdasarkan permendikbud 59 tahun 2014 Daftar Mapel yang di tampilkan pada jendela pembelajaran Kurikulum SMA 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas, Jika pengisian sudah mengikuti rambu-rambu tersebut, maka seharusnya data yang dientrikan valid. selanjutnya yang harus di validasi di server GTK hanyalah linieritas mata pelajaran yang diajarkan dengan bidang studi sertifikasinya. Seorang guru bisa dikatakan linier jika dia mengajar matapelajaran yang terdapat dalam daftar kurikulum dan sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Pada kurikulum SMA 2013 keompok mata pelajaran masih sama dengan kelompok mata pelajaran pada kurikulum SMA KTSP, perbedaan yang klihatan adalah kelompok mata pelajaran wajib. pada kelompok matapelajaran ini dibagi menjadi 2, yaitu kelompok A dan Kelompok B. Walaupun sebenarnya disistem tetap dianggap sama. Pada SMA 2013 kelompok mata pelajaran tambahan wajib sedikit berbeda dengan SMA KTSP. Jika pada SMA KTSP sekolah bisa mengalokasikan 4 jam tambahan matapelajaran pada masingmasing rombel, pada kurikulum SMA 2013 cuma bisa 2 jam. Alokasi jam tambahan wajib pada SMA 2013 awalnya hanya diperbolehkan untuk matapelajaran mulok, baik mulok bahasa daerah maupun mulok potensi daerah (untuk mata pelajaran mulok Insya Allah dibahas pada bahasan lain). Pembagian kelompok mata pelajaran pada SMA 2013 adalah sebagai berikut : 1.  

2. 3. 4. 5.

Wajib Kelompok A Kelompok B Peminatan/Jurusan Tambahan wajib Tambahan Lintas Minat

1. Kelompok Matapelajaran Wajib

Kelompok Mata Pelajaran Wajib merupakan bagian dari pendidikan umum yaitu pendidikan bagi semua warga negara bertujuan memberikan pengetahuan tentang bangsa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat dan bangsa.Kelompok mata pelajaran wajib dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : 1. Kelompok A dan 2. kelompok B. Saat proses validasi, kelompok A dan kelompok B tidaklah berpengatuh terlalu besar, sebab jumlah jam kedua kelompok tersebut diakumulasi dan dijadikan satu.

Jika pengisian rombongan belajar dengan jenis jjm wajib melebihi batasan tersebut, maka rombel tersebut akan dianggap tidak normal. Efek dari ketidak normalan rombel adalah jumlah jam mengajar linier bagi guru yang sudah sertifikasi adalah 0, walaupun guru tersebut sudah mengajar sesuai antara mapel yang diajarkan dengan sertifikasi pendidiknya. Jika menemui kasus seperti ini, maka berkoordinasilah dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, Operator sekolah dan para guru yang terlibat didalam rombel tersebut. 2. Kelompok Matapelajaran Peminatan Kelompok mata pelajaran peminatan bertujuan: (1) untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minatkeilmuannya di perguruan tinggi, dan (2) untuk mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau ketrampilan tertentu. Kurikulum SMA dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. Struktur kurikulum memperkenankan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk pilihan Kelompok Peminatan dan pilihan Matapelajaran antar Kelompok Peminatan (Lintas Minat). Jumlah maksimum JJM peminatan/jurusan adalah sbb :

Sama seperti jenis jjm wajib, jika pengisian rombongan belajar dengan jenis jjm peminatan melebihi batasan tersebut, maka rombel tersebut akan dianggap tidak normal. Efek dari ketidak normalan rombel adalah jumlah jam mengajar linier bagi guru yang sudah sertifikasi adalah 0, walaupun guru tersebut sudah mengajar sesuai antara mapel yang diajarkan dengan sertifikasi pendidiknya. Jika menemui kasus seperti ini, maka berkoordinasilah dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, Operator sekolah dan para guru yang terlibat didalam rombel tersebut. 3. Kelompok Matapelajaran Tambahan Wajib Pada SMA 2013 kelompok mata pelajaran tambahan wajib sedikit berbeda dengan SMA KTSP. Jika pada SMA KTSP sekolah bisa mengalokasikan 4 jam tambahan matapelajaran pada masingmasing rombel, pada kurikulum SMA 2013 cuma bisa 2 jam. Alokasi jam tambahan wajib pada SMA 2013 awalnya hanya diperbolehkan untuk matapelajaran mulok, baik mulok bahasa daerah maupun mulok potensi daerah (untuk mata pelajaran mulok Insya Allah dibahas pada bahasan lain).

Sama seperti jenis jjm wajib, jika pengisian rombongan belajar dengan jenis jjm tambahan wajib melebihi batasan tersebut, maka rombel tersebut akan dianggap tidak normal. Efek dari ketidak normalan rombel adalah jumlah jam mengajar linier bagi guru yang sudah sertifikasi adalah 0, walaupun guru tersebut sudah mengajar sesuai antara mapel yang diajarkan dengan sertifikasi pendidiknya. Jika menemui kasus seperti ini, maka berkoordinasilah dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, Operator sekolah dan para guru yang terlibat didalam rombel tersebut. 4. Tambahan

Masalah yang timbul dilapangan kemudian adalah adanya mata pelajaran yang diajarkan disekolah tetapi tidak ada matapelajaran didalam kurikulum, seperti matapelajaran kedaerahan atau kekhususan sebagai ciri khas. Untuk matapelajaran tersebut dimasukan dalam kelompok matapelajaran tambahan. Kelompok matapelajaran tambahan tidak berpengaruh apapun terhadap penghitungan jam pada rombel. Guru yang matapelajarannya masuk dalam kelompok matapelajaran tambahan tidak akan dihitung jumlah jam mengajarnya untuk kepentingan apapun di GTK. Jika guru PNS yang masuk dalam kelompok matapelajaran tambahan, maka angka kredit si guru tentu tidak akan bisa tercapai, sebab jumlah jam mengajar yang disyaratkan dalam proses penilaian angka kredit bagi seorang guru adalah jumlah jam mengajar minimal 24 jam perminggu. Kasus yang pernah terjadi, guru yang mengampu mata pelajaran tertentu ditempatkan di kelompok matapelajaran tambahan adalah karena kelebihan guru. Jika guru tersebut dimasukan dalam kelompok matapelajaran wajib atau peminatan maka jumlah jam mengajar yang ada di rombel menjadi tidak normal, karena jumlah jam mengajar perminggu di dalam rombel menjadi lebih besar dari ketentuan yang sudah ditetapan. Lalu bagaimana dengan guru yang datanya tidak dimasukan dalam dapodik? 5. Kelompok Matapelajaran Lintas Minat Dalam Kurikulum 2013, peserta didik selain memilih kelompok mata pelajaran (peminatan), mereka diberi kesempatan untuk mengambil mata pelajaran dari kelompok peminatan lain. Hal ini memberi peluang kepada peserta didik untuk mempelajari mata pelajaran yang diminati namun tidak terdapat pada kelompok mataplajaran peminatan. Guru yang mengajar pada kelompok matapelajaran lintas minat jumlah jam mengajarnya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah jam mengajar dikelas tersebut. Untuk linieritas tetap mengacu pada matapelajaran yang diajarkan dan sertifikasi pendidik yang telah dimiliki guru tersebut.

Sama seperti jenis jjm wajib dan tambahan wajib, jika pengisian rombongan belajar dengan jenis jjm Lintas minat melebihi batasan tersebut, maka rombel tersebut akan dianggap tidak normal. Efek dari ketidak normalan rombel adalah jumlah jam mengajar linier bagi guru yang sudah sertifikasi adalah 0, walaupun guru tersebut sudah mengajar sesuai antara mapel yang diajarkan dengan sertifikasi pendidiknya. Jika menemui kasus seperti ini, maka berkoordinasilah dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, Operator sekolah dan para guru yang terlibat didalam rombel tersebut.

Secara keseluruhan jumlah jam pelajaran didalam sebuah rombongan belajar adalah sebagai berikut :

Setelah filter-filter batasan maksimum pada masing-masing kelompok matapelajaran, terakhir adalah melakukan filter batasan maksimum pada jumlah jam rombongan belajara secara keseluruhan. Filter yang dilakukan tahap terakhir ini hanya untuk lebih memastikan bahwa rombongan belajar tersebut tidak memuat jam belajar siswa melebihi dari batasan yang telah ditetapkan. filter terakhir ini tidak berpengaruh besar jika pada masing-masing kelompok matapelajaran tidak melebihi batasan maksimum yang telah ditetapkan. Gambaran umum pengisian jumlah jam mengajar pada kurikulum SMA 2013 dapat diuraikan sebagai berikut : sebelumnya harus difahami bersama, bahwa apa yang saya tuliskan disini bukanlah acuan resmi pengisian dapodik. Proses pengisian dapodik termasuk didalamnya jumlah jam mengajar dan maksimum jumlah jam per rombel mengacu kepada aturan masing-masing kurikulum, jika ada tulisan saya yang kurang tepat, mohon koreksi bersama. Tulisan ini sewaktu-waktu dapat saja diubah untuk penyesuaian dengan aturan yang berlaku.

Belum lengkap dan menyeluruh, tapi harapn saya semoga bisa membantu,.. #anemahginiorangnya

Posted by Nazarudin Kompetan at Monday, April 04, 2016 Links to this post Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Rambu-rambu validasi data dapodikmen pada info GTK (bagian 1: SMA KTSP lanjutan) Maaf sebelumnya, karena ingin cepet-cepet di upload ternyata masih ada bagian yang belum selesai dimasukan. Tulisan ini adalah lanjutan dari Rambu-rambu validasi data dapodikmen pada info GTK (bagian 1: SMA KTSP) Jika belum membaca bagian sebelumnya lebih baik baca dulu. Sebelumnya sudah dibahas jumlah maksimum jam perminggu pada masing-masing jenis kelompok mata pelajaran. Setelah jumlah maksimum masing-masing kelompok mata pelajaran tidak berlebih, maka selanjutnya perlu juga dikeathui bahwa jumlah masing-masing kelompok mapel tadi akan di akumulasi pada jumlah jam maksimum pada rombel secara keseluruhan dalam seminggu.

Jika jumlah Jam maksimum rombel melebihi dari jumlah yang telah ditetapkan dalam kurikulum SMA KTSP (kurikulum tahun 2006), maka rombel tersebut dinyatakan tidak normal. Efek dari ketidak normalan rombel adalah jumlah jam mengajar linier bagi guru yang sudah sertifikasi adalah 0, walaupun guru tersebut sudah mengajar sesuai antara mapel yang diajarkan dengan sertifikasi pendidiknya. Jika menemui kasus seperti ini, maka berkoordinasilah dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, Operator sekolah dan para guru yang terlibat didalam rombel tersebut. Sekedar saran saja, pengisian jumlah jam mengajar pada masing-masing rombel di kurikulum SMA KTSP dapat dilihat dibawah ini. Ingat ini hanya saran,.. komposisi jumlah jam disesuaikan dengan aturan kurikulum yang berlaku.

Mudah-mudahan bisa melengkapi hasil upload tadi siang.

Posted by Nazarudin Kompetan at Sunday, April 03, 2016 Links to this post Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest Rambu-rambu validasi data dapodikmen pada info GTK (bagian 1: SMA KTSP) Lama sudah blog ini di tinggalkan, tidak disentuh apalagi di colek. Sepanjang perjalanan ini, didalam gerbong kereta yang lumayan dingin, saya ingin sedikit berbagi dengan teman-teman operator tunjangan yang dikejar-kejar kepala dinas, kenapa data dikmen tidak pernah bertambah. Dan dikejar-kejar operator sekolah, bagaimana cara isi dapodikmen yang selalu salah di info gtk.. Dan saya juga ingin berbagi dengan operator sekolah jenjang dikmen yang selalu begadang memperbaiki datanya yang tak kunjung valid.. Dan desakan guru yang tak sabaran menunggu sktpnya terbit... Selain linieritas bidang studi yang diajarkan dengan sertifikat pendidik, syarat lain yang harus dipenuhi agar jumlah jam linier tidak berangka 0 adalah komposisi pengaturan jadwal mengajar. Jumlah jam belajar dalam sebuah rombel tidak boleh melebihi ketetapan yang telah di tentukan, masing-masing jenjang dan tingkat kelas jumlah maksimum jam belajar perminggu tidaklah sama.

Ada beberapa jenis kelompok mata pelajaran (saya menyebutnya jenis jjm, jadi kalo nanti saya salah ketik merujuk kesini ya). Jenis kelompok mata pelajaran yang ada pada kurikulum SMA KTSP akan berbeda juga untuk SMA K13, jenisnya adalah : 1. Wajib/Umum 2. Peminatan/Jurusan. 3. Tambahan Wajib. 4. Tambahan 1. Wajib/Umum Kelompok mata pelajaran ini adalah kelompok mata pelajaran yang wajib diajarkan pada jurusan dan tingkatan tertentu. jumlah maksimum JJM wajib adalah sbb :

Jika pengisian rombongan belajar dengan jenis jjm wajib melebihi batasan tersebut, maka rombel tersebut akan dianggap tidak normal. Efek dari ketidak normalan rombel adalah jumlah jam mengajar linier bagi guru yang sudah sertifikasi adalah 0, walaupun guru tersebut sudah mengajar sesuai antara mapel yang diajarkan dengan sertifikasi pendidiknya. Jika menemui kasus seperti ini, maka berkoordinasilah dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, Operator sekolah dan para guru yang terlibat didalam rombel tersebut. 2. Peminatan/Jurusan Kelompok mata pelajaran ini adalah kelompok mata pelajaran sesuai dengan jurusan yang dipilih, masing-masing jurusan memiliki mata pelajaran yang berbeda walaupun mungkin ada beberapa matapelajaran yang sama. Jumlah maksimum JJM peminatan/jurusan adalah sbb :

Sama seperti jenis jjm wajib, jika pengisian rombongan belajar dengan jenis jjm peminatan melebihi batasan tersebut, maka rombel tersebut akan dianggap tidak normal. Efek dari ketidak normalan rombel adalah jumlah jam mengajar linier bagi guru yang sudah sertifikasi adalah 0, walaupun guru tersebut sudah mengajar sesuai antara mapel yang diajarkan dengan sertifikasi pendidiknya. Jika menemui kasus seperti ini, maka berkoordinasilah dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, Operator sekolah dan para guru yang terlibat didalam rombel tersebut. 3. Tambahan Wajib Kelompok mata pelajaran tambahan wajib atau jjm tambahan wajib, kadang masih banyak yang salah memahami. Yang dimakaud dengan tambahan wajib bukanlah sesuatu yang di wajibkan, tetapi satu pilihan yang boleh diambil oleh sekolah jika ada mata pelajaran yang kurang mencukupi jumlah jam belajar perminggu sesuai dengan aturan kurikulum. Jumlah jam yang boleh di tambahkan pada kelompol tambahan wajib maksimum cuma 4 jam. Angka 4 jam ini tidak untuk satu mata pelajaran, tapi untuk jumlah jam seluruh mata pelajaran yang dimasukan dalam kelompol mata pelajaram tambahan wajib. Sama seperti jenis jjm wajib, jika pengisian rombongan belajar dengan jenis jjm tambahan wajib melebihi batasan tersebut, maka rombel tersebut akan dianggap tidak normal. Efek dari ketidak normalan rombel adalah jumlah jam mengajar linier bagi guru yang sudah sertifikasi adalah 0, walaupun guru tersebut sudah mengajar sesuai antara mapel yang diajarkan dengan sertifikasi pendidiknya. Jika menemui kasus seperti ini, maka berkoordinasilah dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, Operator sekolah dan para guru yang terlibat didalam rombel tersebut. 4. Tambahan Masalah yang timbul dilapangan kemudian adalah adanya mata pelajaran yang diajarkan disekolah tetapi tidak ada matapelajaran didalam kurikulum, seperti matapelajaran kedaerahan atau kekhususan sebagai ciri khas. Untuk matapelajaran tersebut dimasukan dalam kelompok matapelajaran tambahan. Kelompok matapelajaran tambahan tidak berpengaruh apapun terhadap penghitungan jam pada rombel.

Semoga bisa membantu #anemahginiorangnya sebelumnya harus difahami bersama, bahwa apa yang saya tuliskan disini bukanlah acuan resmi pengisian dapodik. Proses pengisian dapodik termasuk didalamnya jumlah jam mengajar dan maksimum jumlah jam per rombel mengacu kepada aturan masing-masing kurikulum, jika ada tulisan saya yang kurang tepat, mohon koreksi bersama. Tulisan ini sewaktu-waktu dapat saja diubah untuk penyesuaian dengan aturan yang berlaku. Posted by Nazarudin Kompetan at Sunday, April 03, 2016 Links to this post Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Friday, November 20, 2015

Buka Kunci kasus 2 Masih soal buka kuncian rombel,.. Pada kasus kali ini akan saya gambarkan beberapa guru yang mengajar mata pelajaran sama tapi pada rombel dan sekolah yang berbeda... Ada 4 guru matematika A, B, C, D. dimana guru tersebut mengajar di 3 sekolah berbeda,.. Guru A mengajar di sekolah AAA Guru B mengajar di sekolah BBB Guru C dan D mengajar di sekolah CD Sekolah AAA adalah sekolah menengah pertama dengan sekolah baru dimana rombelnya cuma ada tigarombel, yaitu kelas 1A, 1B dan 1C,... sehingga guru A cuma dapat jam 8 jam (pada ilustrasi ini jjm matematika 4 jam) Sekolah BBB adalah sekolah jenjang SMP dengan jumlah rombel 7 rombel dalam perhitungan guru B bisa memegang jam sebanyak 28 jam.... Sekolah CD adalah sekolah jenjang SMP dengan jumlah rombel 14 rombel. dalam perhitungan JJM matematika adalah 56 jam, karena ada dua guru matematika, maka jamnya dibagi 2, masing-masing dapat 28 jam... Jika kita lihat berdasarkan uraian diatas guru A akan bermasalah mendapatkan jam mengajar untuk pemenuhan 24 jam, sedangkan guru B,C dan D memiliki jam diatas batas minimum. Apakah bisa Guru A mengambil jam guru B,C dan D. secara teori bisa, tapi apakah mungkin pada jarak trmpuh yang jauh antar sekolah. Masalahnya saat ini adalah guru B,C dan D sudah terbit SKTPnya maka tidak mungkin guru A mengambil jam guru B,C dan D. sebab sudah di kunci. (pertanyaannya kalau memang si guru A mau ambil jamnya guru B,C dan D.. sejak kapan guru mengajar di sekolah BBB dan CD..karena kuncian ini baru berlaku pertengahan bulan Oktober. jadi kalau dia sudah mengajar di sekolah B dan CD dari bulan agustus 2015, seharusnya datanya tidak masalah.). Ingat manipulasi adalah pidana

Anggap saja benar si guru A mengajar di sekolah BBB dan CD dari awal tahun ajaran, ini terjadi karena keteledoran kedua OPS di sekolah BBB dan CD. sebelum buka kunci pastikan : 1.

data si guru A sudah di input disekolah BBB dan CD dan sudah dimasukan kedalam rombel.

2.

Guru B, C dan D sudah dikeluarkan dari rombel yang diberikan ke guru A.

3.

lakukan syncronisasi di semua sekolah dimana guru A mengajar.

4.

salah satu sekolah tidak syncron atau gagal syncron bisa jadi data kuncian tidak akan terbuka

5.

Guru B,C dan D tidak boleh melepaskan lebih dari satu rombel,..

6. Jadi jika awalnya guru B,C dan D masing2 pegang 7 kelas,.. saat ini harus minimal pegang 6 kelas dimana masing2 kelas memegang 4jam (6x4 = 24) jadi masih memenuhi batas minimum mengajara. 7.

Jika Guru B menyerahkan dua kelas, maka kuncian tidak bisa dibuka. begitu juga dengan guru C dan D.

prosedur buka kunciannya : 1. Guru A datang ke OP simtun,..bawa NUPTK 2.

serahkan NUPTK guru A ke op simtun untuk login ke Info GTK

3.

gunakan password simtun untuk mengisi password pada info GTK

4.

cari tombol "cek Kuncian Rombel dan Tugas Tambahan"

5. 6.

Click

7. 8.

Click "Buka Kuncian" yang berwarna merah,. jika status bukanya bisa buka.

Tidak perlu ke OP simtun APALAGI kejakarta kalau statusnya seperti ini :

Jadi tidak perlu datang ke Jakarta,.. Untuk kasus 3 nanti menyusul Posted by Nazarudin Kompetan at Friday, November 20, 2015 Links to this post Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Buka Kunci Kasus 1 Masih saja banyak yang bertanya bagaimana buka kuncian pada rombongan belajar. Saya tidak bisa menulis panjang lebar, tapi akan saya coba ilustrasikan sbb: Kasus 1 : Ada dua orang guru kelas Guru A dan B, kedua guru tersebut mengajar disekolah yang sama. pada kenyataannya kedua guru mengajar di kelas yang berbeda, Guru A mengajar di kelas 1A dan Guru B dikelas 1B. Karena keduanya memang mengajar dan tidak ada guru kelas lain dikelasnya, maka seharusnya keduanya bisa mendapatkan jumlah jam mengajar masng-masng minimal 24 jam, Tapi di Info GTK ternyata guru A mendapat 48 jam sedangkan guru B 0 jam,.. Kenapa begitu? Selidik punya selidik ternyata Guru A dimapping di kelas 1A dan di mapping juga di kelas 1B. jadi jumlahnya 48 jam, dan guru B cuma dimaping di kelas 1B tapi jamnya. Guru A sudah SKTP,.. saat sktp di terbitkan data guru B belum valid, sehingga jamnya masuk kedalam jam guru A, Yang kasus seperti ini mudah saja,.. asalkan dapodiknya sudah di isi sesuai ril keadaan yang ada disekolah maka guru B bisa saja dibuka kuncinya,.. sehingga guru A tidak mengajar di dua kelas,.. caranya : DATANG KE OP SIMTUN,..

1. GTK

Kasih NUPTK guru B (guru yg belum sktp) ke op simtun untuk digunakan sebagai user id saat login ke info

2.

gunakan password simtun sebagai password pada login info GTK.

3.

cari tombol "cek Kuncian Rombel dan Tugas Tambahan"

5.

Click

7.

6. Click "Buka Kuncian" yang berwarna merah,. jika status bukanya bisa buka.

4.

Tidak perlu ke OP simtun APALAGI kejakarta kalau statusnya seperti ini :

Jadi tidak perlu datang ke Jakarta,.. Untuk kasus 2 nanti menyusul Posted by Nazarudin Kompetan at Friday, November 20, 2015 Links to this post Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest Thursday, February 26, 2015

EKUIVALENSI KEGIATAN PEMBELAJARAN/PEMBIMBINGAN BAGI GURU YANG BERTUGAS PADA SMP/SMA/SMK YANG MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013 PADA SEMESTER PERTAMA MENJADI KURIKULUM TAHUN 2006 PADA SEMESTER KEDUA TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas, satuan pendidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Ditinjau dari beban belajar peserta didik berdasarkan struktur Kurikulum Tahun 2006 dan struktur Kurikulum 2013 terdapat perbedaan jumlah jam pelajaran secara keseluruhan dan pada beberapa matapelajaran di SMP/SMA/SMK. Dampak dari pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, mengakibatkan sejumlah guru bersertifikat pendidik yang mengajar pada mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang sebelumnya menggunakan kurikulum 2013, tidak dapat memenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu. Hal ini berakibat SK Tunjangan Profesi guru yang bersangkutan tidak dapat diterbitkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015. Untuk memberikan persamaan persepsi dan langkah dalam melaksanakan Peraturan Menteri dimaksud di sekolah, disusun Buku Tanya Jawab tentang kemengapaan dan proses pelaksanaan ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan bagi guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pembelajaran/pembimbingan yang dilakukan oleh para guru pada khususnya dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada umumnya. Semoga Penjelasannya tunggu ya.. Sempatnya baru ini copasnya Posted by Nazarudin Kompetan at Thursday, February 26, 2015 Links to this post Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Ekuivalensi 1 : Mengapa Kemdikbud melakukan ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan? Pada tahun 2013-2014, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh sekolah di Indonesia dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap1 pelaksanaan terbatas pada tahun pelajaran 2013/2014, dan tahap II pelaksanaan pada seluruh sekolah di Indonesia pada tahun pelajaran berikutnya (2014/2015). Pada tahun 2014 Pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 dan salah satu kebijakan yang diambil adalah menerapkan perubahan kurikulum secara bertahap. Langkah yang dilakukan adalah menunda pelaksanaan kurikulum baru pada sekolah yang baru melaksanakan selama 1 (satu) semester dan sekolah tersebut diharuskan kembali menggunakan Kurikulum Tahun 2006. Lalu secara bertahap Pemerintah menyiapkan sekolah dan mengimplementasikan kurikulum baru. Dengan adanya kebijakan untuk kembali pada Kurikulum Tahun 2006 berdampak pada terjadinya sebagian guru tidak terpenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan Kurikulum Tahun 2006. Akibatnya adalah mereka tidak akan memperoleh SKTP sebagai dasar untuk memperoleh tunjangan profesi. Untuk mengatasi kondisi pemenuhan beban mengajar - agar mereka memperoleh tunjangan profesi - dibuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan ekivalensi kegiatan pembelajaran pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka 24 jam per minggu. Khusus untuk jenjang SMP, minimal hanya rombel yang terdaftar pada data dapodik semester pertama tahun ajaran 2014/2015 sebagai rombel yang melaksanakan kurikulum 2013

Posted by Nazarudin Kompetan at Thursday, February 26, 2015 Links to this post Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Ekuivalensi 2 : Bagi siapa saja ekuivalensi itu berlaku? Kegiatan pembelajaran/pembimbingan di luar tatap muka yang dapat diekuivalensikan sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu, diperuntukkan bagi guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Posted by Nazarudin Kompetan at Thursday, February 26, 2015 Links to this post Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest Newer PostsOlder PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) Thursday, February 26, 2015

Ekuivalensi 3 : A pa tujuan dilakukannya ekuivalensi?

Mengatasi permasalahan guru yang bersertifikat pendidik yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang sebelumnya menggunakan kurikulum 2013, kemudian menggunakan kurikulum tahun 2006 untuk memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu. Posted by Nazarudin Kompetan at Thursday, February 26, 2015 Links to this post Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Ekuivalensi 4 : Apakah ekuivalensi dimaksud berlaku untuk semua guru di semua rombel? Tidak. Ekuivalensi berlaku hanya bagi guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Sebagai contoh, seorang guru mata pelajaran matematika yang mengajar pada rombel kelas 7/8 dan 9 atau rombel kelas 10/11 dan 12, ketika semua rombel tersebut kembali ke Kurikulum Tahun 2006, guru tersebut dapat melakukan ekuivalensi pembelajaran/pembimbingan hanya untuk rombel kelas 7/8 dan kelas 10/11. Adapun bagi rombel kelas 9 dan 12 tidak dapat diberlakukan ekuivalensi pembelajaran/pembimbingan karena belum pernah melaksanakan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2014/2015. Posted by Nazarudin Kompetan at Thursday, February 26, 2015 Links to this post Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Ekuivalensi 5 : M ata pelajaran apa saja yang boleh dilakukan ekuivalensi pembelajaran/pembimbingan untuk pemenuhan beban mengajar guru dan pada jenjang pendidikan apa? Bukan mata pelajaran yang diekuivalensikan kegiatan pembelajarannya, tetapi guru SMP/SMA/ SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 yang dapat melakukan ekuivalensi kegiatan pembelajaran/ pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu. Mereka yang terkena dampak adalah yang mengajar: a. Mata pelajaran di SMP meliputi 1. Bahasa Indonesia, 2.

Ilmu Pengetahuan Alam,

3.

Matematika,

4.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,

5.

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan,

6.

Seni Budaya, dan

7.

TIK.

b. Mata pelajaran di SMA meliputi 1) Geografi, 2) Matematika, 3) Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, 4) Sejarah, dan 5) TIK. c. Mata pelajaran di SMK meliputi 1) Bahasa Indonesia, 2) Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, 3) Sejarah, dan 4) TIK/Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI). Posted by Nazarudin Kompetan at Thursday, February 26, 2015 Links to this post Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Ekuivalensi 6 : Dari uraian mata pelajaran tersebut, mengapa guru-guru di Sekolah Dasar tidak terkena dampak? Guru di sekolah dasar merupakan guru kelas, yang beban kerjanya sudah bisa mencukupi 24 jam tatap muka per minggu dan bahkan bisa lebih dari itu berdasarkan struktur program kurikulum. Posted by Nazarudin Kompetan at Thursday, February 26, 2015 Links to this post Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Ekuivalkensi 7 : Bagaimana dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan di Sekolah Dasar Alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama dan guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan dalam struktur kurikulum SD berdasarkan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 tidak mengalami perubahan, sehingga tidak ada masalah dalam pemenuhan beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu jika rombongan belajarnya mencukupi. Apabila rombongan belajarnya tidak mencukupi, guru-guru mata pelajaran tersebut, terutama yang telah bersertifikat pendidik tidak hanya dapat mengajar di sekolahnya, namun juga bisa mengajar di SD lain, SMP, SMA, atau SMK untuk mata pelajaran yang sama dengan sertifikat pendidiknya. Dengan demikian tidak diperlukan kegiatan ekuivalensi dalam pemenuhan beban mengajarnya. Posted by Nazarudin Kompetan at Thursday, February 26, 2015 Links to this post Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest Newer PostsOlder PostsHome Thursday, February 26, 2015

Ekuivalensi 8 : Apa dasar pemikirannya bahwa hanya mata pelajaran tertentu saja di SMP/SMA/SMK yang dapat dilakukan ekuivalensi? Adanya perbedaan alokasi waktu pada mata pelajaran tertentu di SMP/ SMA/SMK antara Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Tahun 2006, dimana secara umum jumlah alokasi waktu pada mata pelajaran tertentu pada kurikulum 2013 lebih banyak dibandingkan dengan kurikulum tahun 2006, misalnya dari 38 jam pelajaran menjadi 32 jam pelajaran dengan bobot yang berbeda pada setiap mata pelajarannya. Posted by Nazarudin Kompetan at Thursday, February 26, 2015 Links to this post Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Ekuivalensi 9 : Mengapa hanya mata pelajaran tersebut dan tidak bisa untuk mata pelajaran lain? Pada mata pelajaran tertentu tersebut dalam struktur Kurikulum Tahun 2006 alokasi waktu jam pelajaran per minggunya lebih kecil daripada yang terdapat di dalam struktur program Kurikulum 2013, sedangkan mata pelajaran lainnya tidak ada perubahan yang signifikan. Artinya, karena tidak ada perubahan jumlah jam beban belajar peserta didik maka tidak akan berdampak pada guru dalam memenuhi beban mengajarnya. Posted by Nazarudin Kompetan at Thursday, February 26, 2015 Links to this post Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Ekuivalensi 10 : Bagaimana dengan guru mata pelajaran lain yang memiliki kekurangan beban mengajar guru Itu bisa saja terjadi, dan kondisinya disebabkan karena kelebihan guru di sekolah dan tidak dilakukan penataan dan pemerataan guru di daerahnya. Di sinilah letak koordinasi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penataan dan pemerataan kebutuhan guru. Jadi, kekurangan jam mengajar pada guru mata pelajara lain yang tidak terkena dampak perubahan kurikulum, mengikuti aturan yang berlaku. Untuk memperoleh tunjangan profesi guru, mereka harus memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu. Posted by Nazarudin Kompetan at Thursday, February 26, 2015 Links to this post Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest Saturday, January 17, 2015

Tunjangan Profesi masuk dalam gaji??? Blog yang terbengkalai,... kasihan-kasihan,.. Semoga tidak ada yang salah mengerti dengan judul diatas,. Judul diatas bukanlah sebuah pernyataan akan tetapi itu adalah sebuah pertanyaan,. Apakah tunjangan profesi pembayarannya akan di satukan dengan gaji??? Kalau semisalnya jawabannya adala "ya",..

bagaimana dengan yang bukan PNS,.. apakah pemerintah tidak lagi membayar tunjangan profesinya lagi karena gajinya bukan dari APBD atau APBN??? Lalu bagaimana dengan amanat PP 74 tahun 2008 yang mewajibkan guru untuk mengajar minimal 24 jam per minggu,.. "Berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2008, persyaratan yang harus dipenuhi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi di antaranya memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) oleh departemen, memenuhi beban kerja sebagai guru, berusia paling tinggi 60 tahun, dan tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi lain selain satuan pendidikan tempat bertugas" itu tulis dari FBnya kementerian pendidikan dan kebudayaan pada bulan maret 2014,..(https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI/posts/520409008068544) Saya ambilkan bahasan tentang PP 74 yang di tulis oleh Akmad sudrajat pada tahun 2009, https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/01/16/peraturan-pemerintah-no-74-tahun-2008-tentang-guru/ Kerangka dari Peraturan Pemerintah ini terdiri 9 Bab 68 Pasal. Berikut ini disajikan beberapa hal-hal yang dianggap penting tenatang isi peraturan ini. Bab I Ketentuan Umum. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Bab II Kompetensi dan Sertifikasi. Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi Bab III Hak. Guru yang memenuhi persyaratan berhak mendapat satu tunjangan profesi. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan profesi Guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik Bab IV Beban Kerja. Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok: (a) merencanakan pembelajaran; (b) melaksanakan pembelajaran; (c) menilai hasil pembelajaran; (d) membimbing dan melatih peserta didik; dan (e) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru. Bab V Wajib Kerja dan Pola Ikatan Dinas. Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapatmemberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yangmemenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Guru di Daerah Khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. Bab VI Pengangkatan, Penempatan, dan Pemindahan. Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan. Bab VII Sanksi. Guru yang tidak dapat memenuhi Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan Sertifikat Pendidik kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan. Bab VIII Ketentuan Peralihan. Guru Dalam Jabatan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan. Pengawas satuan pendidikan selain Guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberi kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk memperoleh Sertifikat Pendidik. Bab IV Ketentuan Penutup, dan Penjelasan. Selengkapnya isi dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat dilihat dalam tautan berikut ini : https://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2009/01/pp-no-74-tahun-2008-tentang-guru1.pdf Sebagai seorang guru ada baiknya kita mulai membaca, menelaah dan memahami apa isi dan maksud dari PP 74 tersebut, sehingga kita bisa tahu mana yang menjadi hak kita dan mana yang menjadi kewajiban kita. Jika pembayaran tunjangan profesi disatukan dengan gaji bagaimana cara memvalidasi datanya, kalau ada guru yang tidak bisa memenuhi 24 jam sesuai dengan amanat PP 74 apakah guru harus mengembalikan ?? bagaimana kalau uangnya sudah digunakan, apakah guru harus menggadaikan sertifikatnya ke Bank,..?? " BAB IV BEBAN KERJA Pasal 52 (1) Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:

a.merencanakan pembelajaran; b.melaksanakan pembelajaran; c.menilai hasil pembelajaran; d.membimbing dan melatih peserta didik; dan e.melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru. (2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (3)Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap. " beban mengajar 24 jam bukanlah pengakuan tetapi dibuktikan dengan fakta lapangan. Dengan apa fakta lapangan didapat???... Dapodik sudah melakukan itu,.. Baca juga http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id/post/mekanisme-pembayaran-tunjangan-profesi Semoga manfaat,.. Posted by Nazarudin Kompetan at Saturday, January 17, 2015 Links to this post Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest