Punya Alfa.docx

Nama : Alfat Sanjaya NIM : 18040263061 Kelas : D3 Administrasi Negara 2018B Matkul : Hukum Administrasi Negara

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERADILAN TATA USAHA NEGARA Beranda ⁄ Peraturan Perundang-undangan terkait Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Perundang-undangan terkait Peradilan Tata Usaha Negara 1. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 3. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 2. Undang Undang Mahkamah Agung: 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan terkait materi gugatan yang biasa diajukan di PTUN: 1. Sengketa Pertanahan  Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.  Peraturan Pemerintah 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah



Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.  Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan  Untuk peraturan lainnya lebih lengkap dapat diakses di http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan . 2. Sengketa Kepegawaian  Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.  Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 3. Peraturan-Peraturan Mahkamah Agung terkait prosedur acara khusus di Pengadilan Tata Usaha Negara 1. Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. 3. Peraturan Mahkamah Agung No 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. 4. Peraturan Mahkamah Agung No 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. 5. Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. 6. Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. 7. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.