Proyek Mega Kota Meikarta.docx

Nilai:

PAPER Analisis Kebijakan Lingkungan (Kebijakan Lingkungan Pembangunan Kota Meikarta )

Oleh: Nama

: Thristyanta

NPM

: (240110150075)

Dosen

: Boy Macklin Pareira P., ST., M.Si

LABORATORIUM KOMPUTER DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 2018

A. Proyek Mega Kota Meikarta Proyek pembangunan kota Meikarta di wilayah Cikarang Kabupaten bekasi sudah dijalankan sejak tahun 2015. Artinya sudah kurang tiga tahun pembangunan tersebut berjalan hingga sekarang dengan total luas kota yang dibangun sebesar 2.200 ha, setara dengan luas 3 kecamatan di perkotaan. Pembangunan Kota Meikarta yang ditargetkan serah terima Februari 2019 dikebut pengerjaannya siang dan malam. Saat ini, pembangunan telah mencapai tujuh lantai. Pembangunan dilakukan serentak untuk 14 blok terdiri atas 28 tower. Direktur Marketing Meikarta Andrela Amsil mengatakan, seluruh pengerjaan bangunan dikerjakan dengan kualitas terbaik dengan puluhan unit tower dibangun serentak, 1 lantai diselesaikan dalam 4 hari kerja. Lebih lanjut, Andrela mengatakan Meikarta adalah start up properti terdepan di Indonesia yang memiliki kawasan hunian terintegrasi dengan konsep yang matang. “Penjualan dan pembangunan kawasan skala kota tercepat se-Indonesia, bahkan di seluruh Asia tenggara,” ujar Andrela. Pembangunan dipercepat adalah bukti dan untuk menepis isu miring yang mengatakan proyek ini lambat kemajuannya. Namun, kenyataannya tower hunian semakin menjulang dan pengerjaan bangun kota ini tak kenal waktu, siang dan malam benar adanya. Apalagi, pembangunan hunian ini menerjunkan ribuan pekerja, prediksi percepatan kian nyata. Hal ini dilakukan guna komitmen pengembang Lippo Group agar kota baru ini cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Lippo Group menjamin pelaksanaan proyek pembangunan kota berskala internasional Meikarta tetap berjalan sesuai dengan rencana. Pihak pengembang mengaku pembangunan yang mereka lakukan telah mengantongi perizinan yang lengkap. Akses menuju Meikarta juga tersedia LRT yang akan melayani ke Jakarta dan sekitarnya. Tol layang (elevated) Jakarta-Cikampek II juga akan sanggup mengurai kemacetan pada jam sibuk. Selain itu, penghuni juga mudah akses ke Bandara Internasional Kertajati dan Pelabuhan Patimban. Pengembangan kawasan Meikarta yang berada di pusat kawasam Bekapur (Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) semakin mempercepat per tumbuhan ekonomi di kota baru Cikarang ini.

Hal ini tentu saja bisa membuat peminat Meikarta semakin membludak, apalagi harga hunian di Jakarta semakin tak terjangkau. Keunggulan Meikarta memang terletak pada konsep yang modern, terintegrasi infrastrukturnya dan harga hunian yang terjangkau, mulai Rp 200 jutaan.

B. Pelanggaran Kebijakan Lingkungan Kota Meikarta Kota Meikarta adalah kota baru yang akan dibangun setelah Jababeka, Delta Mas dan Suryacipta di wilayah Bekasi-Karawang. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan menjelaskan merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031, pembangunan kota Meikarta tidak ada dalam rencana tata ruang dan wilayah termasuk dalam lampiran peta rencana wilayah. Pembangunan seluas kota meikarta tidak bisa memakai perizinan lingkungan biasa seperti amdal saja. Pembangunan kota Meikarta harus dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tidak bisa hanya dengan amdal apalagi amdal-amdalan. Dengan ketidakjelasan informasi perizinan tata ruang dan wilayah, serta tidak dilengkapinya dokumen lingkungan dan perizinan lingkungan maka seharusnya proyek kota tersebut dihentikan aktivitasnya. Pengembang LIPPO grup sebagai pengembang besar harus mematuhi dan menaati hukum tata ruang dan lingkungan, tidak asal bangun saja apalagi sudah mempromosikan di berbagai media publik baik cetak dan elektronik. Pembangunan hunian vertikal seluas 500 hektare tersebut dinilai melanggar Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. Menurut Deddy Mizwar Pemprov Jabar tengah merencanakan pengembangan tiga kota metropolitan yaitu Bandung Raya, Cirebon Raya dan Bodebekkapur (Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwakarta) yang akan menjadi kembarannya Jakarta. Namun, pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, justru belum mencantumkan izin dari Pemprov Jabar, padahal masuk dalam salah satu wilayah metropolitan yang tengah dicanangkan. Deddy khawatir, pembangunan dan pemasaran tanpa izin berpotensi sebagai tindakan kriminal. "Yang jelas menjual barang ilegal itu adalah kriminal.

Kan logikanya memasarkan barang ilegal, enggak ada izin, kriminal. Saya khawatir akan dikriminalisasi nantinya," ujar Deddy. Selain itu, ia juga khawatir pengembangan kawasan tersebut berdampak buruk bagi wilayah sekitar karena perizinan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang belum lengkap. "Kita harus pelajari jangan sampai dibangun di sini, banjir di sebelahnya. Dampaknya bagaimana buat masyarakat? Jangan kanan kirinya banjir, tapi dia jual mudah, dibeli lagi, jadi kota baru lagi. Ini kan memarginalisasi masyarakat," katanya. Jika punya niat baik, Deddy menyarankan pengembang melakukan pembangunan sesuai prosedur, sesuai kewenangan dan sesuai substansinya. "Kalau tidak, ini indikasi korupsi. Dipenjara kita nanti," ujarnya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengusulkan Pemerintah Provinsi jawa Barat membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atas megaproyek Meikarta. Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dianggap tak mencukupi untuk mengkaji dampak dari pembangunan pemukiman seluas 500 hektar. "Untuk pembangunan di lahan seluas itu harus melalui kajian yang mendalam dari sudut geologi, sosial, keanekaragaman hayati, sosial, budaya, karena akan memberikan dampak yang besar," kata Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan. Proyek Meikarta kemungkinan akan banyak menimbulkan perubahan seperti fungsi lahan, kebutuhan air dan energi, hingga sampah. “Yang paling terlihat perubahan fungsi lahan dari penyerapan air menjadi beton bangunan." Menurut Dadan. Proyek meikarta pasti akan mengubah bentang alam yang sangat luas. Sehingga, ke depan akan memberikan dampak sosial dan lingkungan yang besar bukan hanya bagi wilayah di Cikarang tapi juga ke wilayah lainnya di Kabupaten Bekasi. Wilayah Cikarang Selatan, Utara dan Timur adalah wilayah rawan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Proyek properti Meikarta akan berdiri di atas lahan seluas 130-140 hektare dan bakal berkembang hingga 500 hektare. Alokasinya untuk pembangunan perumahan, taman, apartemen serta sarana lain seperti universitas. Untuk merealisasikannya, manajemen Lippo mengeluarkan dana investasi sebesar Rp 278 triliun.

Direktur Komunikasi Lippo Karawaci Danang Kemayan Jati belum ada aktivitas pengerjaan proyek di lahan yang akan dibangun kota baru Meikarta ini. Tetapi ia membenarkan telah menggarap ruang terbuka hijau seluas 100 hektare di kawasan tersebut. Dalam perspektif hukum pidana, Lippo Group yang membangun mega proyek Meikarta, di Cakarang, Kabupaten Bekasi berpotensi melanggar doktrin dan tiga undang-undang. Pernyataan di atas sesuai dengan yang disampaikan dalam sebuah Seminar yang diadakan oleh KJI (Kolegium Jurist Indonesia), Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 22 September lalu. Adapun rincian penjelasan pelanggaran doktrin dan undang-undang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. 1. Doktrin Fraudulent Mispresentation Dalam hukum pidana, tidak hanya undang-undang dan putusan pengadilan (yurisprudensi) yang menjadi sumber, doktrin acap kali dijadikan sumber hukum pidana. Oleh sebab itu menarik jika perbuatan yang dilakukan oleh Lippo Group untuk pembanguan Meikarta dianalisis dengan salah satu doktrin hukum pidana yaitu doktrin Fraudulent Mispresentation. Doktrin di atas sering dimaknai dengan “suatu pebuatan atau rangkaian perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menyampaikan fakta-fakta materiil yang benar kepada pihak lain namun faktafakta materiil yang benar tersebut tidak disampaikan oleh pelaku”. Dalam konteks kasus Meikarta pelaku tidak meyampaikan kebenaran yang utuh atas fakta-fakta yang seharusnya disampaikan, bahkan dengan sengaja cenderung menutupinya. Akibat dari perbuatan menutup-nutupi, dalam jangka pendek maupun jangka panjang mungkin saja atau berpotensi akan terjadi kerugian yang dialami oleh pihak yang seharusnya menerima informasi yang benar.

Doktrin Fraudulent

Mispresention banyak digunakan dalam hukum kontrak dan juga dalam hukum perlindungan konsumen, namun dalam perkembangan selanjutnya doktrin Fraudulent Mispresention juga digunakan dalam hukum pidana terutama ketika dikaitkan dengan perbuatan curang (fraud). Perbuatan curang tidak saja dikategorikan sebagai pelanggaran etika bisnis, tetapi sebenarnya sudah masuk dalam ranah delik pidana. Dalam banyak literatur, fraud dikenal dengan kejahatan dengan penipuan. Pada

beberapa hal fraud

dilakukan untuk mendapatkan uang atau barang dengan cara melawan hukum. Namun sebuah organisasi internasional anti penipuan yaitu Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) mendefinisikan fraud sebagai tindakan tidak sah yang ditandai dengan tindakan tidak jujur untuk penggelapan atau pelanggaran akan kepercayaan. Fraud dapat dilakukan secara perorangan atau badan usaha atau korporasi dengan tujuan mendapatkan uang, property atau keuntungan bisnis lainnya. Sementara itu Institute of Internal Auditors (IIA) mendefinisikan fraud sebagai segala tindakan ilegal dan disengaja yang ditandai dengan penipuan, dimana individu tersebut mengetahui kesalahan atau meyakini kesalahan disajikannya. Dari definisi di atas jelas bahwa delik fraud mengandung unsur-unsur penipuan, yang dalam konteks hukum pidana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP memiliki tiga jenis perbuatan yang dilarang yaitu: (1) menggunakan nama palsu atau martabat palsu, atau (2) menggerakan orang lain dengan tipu muslihat agar orang tersebut menyerahkan barangnya, atau (3) menggerakan orang lain dengan rangkaian untuk menyerahkan hutang atau menghapuskan piutang. Dari tiga jenis perbuatan yang dirumuskan KUH Pidana, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 1601.K/Pid/1990 menyatakan bahwa unsur utama yang menentukan dalam delik penipuan adalah unsur’ cara yang dilakukan pelaku’, yaitu fakta yang disampaikan pelaku atau fakta yang tidak benar. Ketika unsur ketidakbenaran (kebohongan) terpenuhi maka unsur lain baru bisa dibuktikan, dan ketika unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan.

2. Pelanggaran pada Tiga Undang-Undang Lainnya Aspek undang-undang yang juga berpotensi dilanggar oleh Lippor Group dalam mega proyek Meikarta adalah (1) Undang-Undang No. 20 Tahun2011 tentang Rumah Susun (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Pemukiman.

Ketiga undang-

undang di atas berpotensi dilanggar meski harus bisa dibuktikan apakah unsurunsur delik dari tiga undang-undang di atas dipenuhi atau tidak. Oleh sebab itu,

menjadi penting untuk diuji di pengadilan. Meski dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (apalagi korporasi perumahan), jarang sekali ada putusan pengadilan yang meyatakan bahwa korporasi perumahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar undang-undang yang disebutkan di atas. Namun demikian alangkah baiknya jika satu per satu dari undang-undang di atas dikaji secara singkat. Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengkategorikan beberapa perbuatan pidana yang berpotensi bisa dilakukan oleh pengembang. Beberapa kategori delik yang bisa dilakukan pengembang adalah pelanggaran perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 107,108. Kemudian mengingkari kewajiban menyediakan lahan minimal 20% (Pasal 109), Pelanggaran PPJB yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan (Pasal 110), serta larangan untuk pembangunan perumahan di luar lokasi yang ditentukan (Pasal 112). Sanksi atas pelanggaran keempat delik di atas berupa sanksi administrasi, peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha, termasuk juga didalamnya perintah pembongkaran bangunan rumah susun yang telah dibangun. Sanksi lain yang dapat diberikan kepada pengembang menurut undang-undang rumah susun adalah sanksi denda dan penjara. Potensi undang-undang lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang membangun Meikarta adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konteks ini, setiap pengembang diharuskan memiliki izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 109. Jika izin lingkungan (termasuk di dalamnya AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)) tidak dilengkapi, maka dapat dikenakan pidana penjara atau denda. Selain soal izin lingkungan, perusahaan pengembang yang melakukan pembangunan juga dilarang untuk mencemarkan dan merusak lingkungan atau dilampauinya baku mutu lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101, demikian juga pengembang dilarang melakukan pembuangan dan pengelolaan limbah berbahaya atau beracuan (Pasal 102-107). Selanjutnya undang-undang yang berpotensi dilanggar adalah Undangundang No. 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Pemukiman. Dalam Pasal 139 diatur bahwa setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau

pemukiman di luar wilayah yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan pemukiman. Sanksi atau pelanggaran atas Pasal 139 diatur dalam Pasal 156 yang isinya setiap orang yang dengan sengaja

membangun perumahan dan/atau

permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan pemukiman, dipidana dengan pidana penjaran paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 2 Milyar. Dengan melihat dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. Lippo Cikarang Tbk. yang melakukan pembangunan Meikarta bukan saja sebagai hunian pemukiman/perumahan tetapi sebagai sebuah kota baru. Oleh sebab itu, tindakan pelanggaran yang dilakukan berpotensi untuk melanggar doktrin dan tiga undangundang (sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya), jika secara materiil perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam doktrin fraudulent misrepresentation. Selain itu, secara hukum sektoral berpotensi memenuhi unsurunsur yang ada di dalam undang-undang rumah susun, undang-undang kawasan perumahan dan pemukiman, dan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pada undang-undang di atas, sangat bergantung pada penilaian pengadilan (jika masalah Meikarta dibawa ke pengadilan). Jika persoalan Meikarta tidak dibawa ke ranah hukum, maka dapat juga dilakukan eksaminasi publik untuk menguji dan menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik. Sebagai informasi, eksaminasi publik bisa saja dilakukan oleh perguruan tinggi atau organisasi masyarakar sipil. Dengan demikian, masalah Meikarta memang benar-benar menjadi perdebatan dalam perspektif hukum.

C. KPK dalam Proyek Meikarta Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik suap dalam pengurusan izin proyek Meikarta fase pertama. KPK menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen sebagai tersangka. KPK juga menyangka mereka menyuap Bupati Bekasi dan dan empat pejabat dinas di Pemerintahan Kabupaten Bekasi terkait pengurusan izin megaproyek tersebut. Mereka yang diamankan adalah Kepala Dinas PUPR

Bekasi, Jamaludin. Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahar. Kemudian, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Dinas Penerbitan dan Bangunan Dinas DPMPTSP, inisial S, Kabid Dinas Damkar inisial AB, staf Dinas DPMPTSP, inisial K, serta Mantan Kadis Lingkungan Hidup Bekasi, inisial D. KPK menduga total commitment fee dalam kasus ini Rp 13 miliar. Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi adanya suap terkait izin pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi sejak November 2017. "Setelah dugaan transaksi antara pihak swasta dan penyelenggara negara terkonfirmasi dengan bukti-bukti awal, maka dilakukan operasi tangkap tangan," ujar Syarif. Syarif mengatakan pada 14 Oktober 2018, sekitar pukul 10.58 WIB, tim Satgas KPK mengidentifikasi penyerahan uang dari konsultan Lippo Group bernama Taryadi kepada Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi. Tim langsung mengamankan Taryadi di area Perumahan Cluster Bahama, Cikarang pada pukul 11.05 WIB. Tim KPK menemukan uang SGD 90 ribu dan Rp 23 juta.