Proposal Cia.docx

  • Uploaded by: Makrotumia halawa
  • 0
  • 0
  • July 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Proposal Cia.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 4,857
  • Pages: 35
EVALUASI KESESUAIAN PERESEPAN DOKTER PADA PASIEN RAWAT JALAN DENGAN FORMULARIUM RUMAH SAKIT MARTHA FRISKA

PROPOSAL

Oleh: ALVADINA HILSIA THEORISKI ZAMILI 1501196007

PROGRAM STUDI S1 FARMASI FAKULTAS FARMASI INSTITUT KESEHATAN HELVETIA MEDAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal untuk seluruh masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat dapat dicapai melalui berbagai upaya. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat yaitu melalui upaya kesehatan yang diselenggarakan dengan pendekatan pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) pemeliharaan kesehatan (rehabilitatif), dan peningkatan kesehatan (promotif) yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.(1) Kesehatan adalah keadaan yang meliputi fisik , mental dan sosial yang tidak hanya berarti suatu keadaan yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Kesehatan juga merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal diselenggarakan berbagai upaya kesehatan salah satu diantaranya adalah pengaman terhadap makanan dan minuman.(2) Kesehatan tidak hanya menurut konsep sehat yang memandang dari sisi fisik ataupun fisiologis saja. Pengertian kesehatan juga tidak berdasarkan semata-mata tidak terjadi penyakit. Menurut World Health Organization (WHO) kesehatan adalah keadaan fisik, mental kesejahteraan social dan bukan hanya tidak ada penyakit atau kelemahan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia

(Depkes RI), sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial, yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi.( proposal skripsi hp)(3) Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.( naskah publikasi).(1) Kemajuan profesi dokter, baik dalam pendidikan sampai pada pelayanan medis terbaik dokter terhadap masyarakat (pasien), menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara. Negara maju di dunia seperti Jepang dan Singapura begitu serius membangun sumber daya manusia melalui eksitensi dokter, termasuk pula membangun infrastruktur pelayanan medis. Karena bagi mereka pembangunan dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan merupakan tolak ukur sebuah negara yang tidak maju, namun juga menghargai hak kesehatan manusia sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Bagaimana dengan Indonesia, bukankah negara Indonesia juga menganut asas welfare state sebagaimana yang termuat dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara . saat ini tidak banyak sarjana kedokteran yang ingin mengabdi di daerah terpencil Indonesia. Minimnya fasilitas menjadi salah satu penyebab utama. Ada juga anggapan bahwa kuliah di bidang ini mebutuhkan banyak biaya, sehingga bekerja dipedalaman dengan gaji minim, tentu tidak akan mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan.(4) Pendidikan dokter yang terbilang mahal dibandingkan dengan pendidkan lainnya, memicu karakter dokter jauh dari nilai pancasila. Dokter akan lebih

berpikir menjalankan profesinya dengan tujuan hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi semata dengan cara pargmatis, sehingga pengabdian kepada masyarakat yang tidak mampu secaara ekonomi dan sosial tidak menjadi tujuan utama sebagaimana yang termuat dalam supah kedokteran.(4) Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan No. 1197/MENKES//SK/X/2004 resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku (5) Faktor yang memmpengaruhi penulisan resep oleh dokter yaitu 2 faktor medis yang berhubungan dengan kondisi kesehatan dan faktor non medis yang terbagi dua lagi yaitu faktor kondisi peresepan dan faktor individu yaitu semua yang berhubungan dengan individu dokter.(148627557) (5) Berdasarkan penelitian sebelumnya pada tahun 2016 hasil penelitian menunjukkan presentasi kesesuian penulis resep pada pasien umum rawat jalan dengan formularium RSUI ‘’X’’ pada bulan Januari 2016 sebesar 97,33 %, Februari 2016 sebesar 96,79 % dan Maret 2016 sebesar 96,26 %. Rata-rata presentase kesesuian peresepan pasien umum rawat jalan selama 3 bulan Januari 2016- Maret 2016 sebesar 96,79% (1) Tinjauan terhadap kesesuain penulisam resep dengan diagnosis menunjukkan 100 % sesuai. Berdasarkan analisa kualitatif menunjukkan masih ada 8 % dari total 898 item obat diresepkan yang tidak sesuai dengan formularium berdasarkan analisa kualitatif menunjukkan masih ada beberapa dokter yang menuliskkan obat non formularium.(6)

Obat merupakan salah satu unsur penting pada pelayanan kesehatan keberadaan obat merupakan kondisi pokok yang harus terjaga ketersediaannya karena obat merupakan salah satu hal yang mempengaruhi pelayanan kesehatan. Dengan demikian obat tidak hanya sebagai barang medis, tetapi juga merupakan /barang ekonomi strategis sehingga obat memiliki kedudukan yang penting di rumah sakit. (14862757)(5) Prinsip dasar pelayanan obat adalah harus dilakukan secara bermutu dengan biaya rasional. Untuk mencapai tujuan tersebut di tetapkan formularium. Formularium atau daftar obat standar, yaitu daftar produk obat-obatan yang dapat digunakan di rumah sakit. Disamping itu, obat-obatan tersebut telah terseleksi serta

terbukti

memiliki

tingkat

keamanan

berdasarkan

hasil

uji

klinis.(14862757)(5) Menurut SK Menkes No. 1997/Menkes/SK/X/2004 Formularium adalah himpunan obat yang disetujui oleh Panitia Farmasi dan Terapi untuk digunakan dirumah sakit dan dapat di revisi pada setiap batas waktu yang ditentukan.(5) Sebagaimana tercantum pada pasal 7 Permenkes No. 58 tahun 2014 bahwa setiap tenaga kefarmasian rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan tolak ukur penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dirumah sakit. Pada pasal 3 Permenkes No. 58 tahun 2014, standar pelayanan kefarmasian dirumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik yang dimaksud meliputi: pengkajian dan pelayanan peresepan obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan

Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispending sediaan steril, Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).(1) 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut apakah peresepan obat tersebut sudah mengunakan sistem formulasi rumah sakit yang sudah di tetapkan ? 1.3

Hipotesis

Dari semua resep yang telah diberikan kepada pasien rawat jalan sudah memenuhi formularium yang telah di tetapkan. 1.4

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah resep yang diberikan kepada pasien sudah memenuhi standar formularium rumah sakit tersebut. 1.5

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah 1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan dapat dijadikan sebagi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 2. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengelola rumah sakit MARTHA FRISKA tentang kesesuaian pengunaan obat dengan formularium rumah sakit dan pola penggunaan obat, dengan harapan dapat digunakan sebagai data pendukung terkait keputusan dalam bidang farmasi terutama dalam penggunaan obat. 3. Bagi Pemerintah Pnelitian iini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah tentang profil kesesuaian pengunaan obat dengan formularium rumah sakit, dengan harapan digunaakan sebagai data pendukung terkait keputusan pemilihan obat-obatan yang masuk kedalam Formularium Rumah Sakit. 4. Bagi peneliti selanjutnya di Institut Kesehatan Helvetia Penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya dalam mencari referensi dan informasi mengenai formulariu rumah sakit, dan dapat mengembangkan penelitian ini agar pihak rumah sakit semakin memperketat formularium rumah sakit. 1.6

Kerangka Konsep

variabel bebas Evaluasi kesesuaian peresepan dokter

variael terikat Peresepan dokte pada pasien rawat jalan

parameter Evaluasi formularium rumah sakit Martha Friska

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. (kti)(7) Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk meujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (prefentif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.(6) Menurut menurut UU No. 36 Tahun 2009, pasal 2 pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan beaksiikan perikemanuasiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan, terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setingi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.(7) Sumber daya dibidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, pembekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan teknologi yang dimanfaaatkan untuk menyelanggarakan

upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. (7) 2.1

TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT

2.1.1. Tugas Rumah Sakit Rumah sakit mempunyai tugas menyediakan keperluan untuk pemeliharaan keperluan untuk pemeliharaan dan pemulihan kesehatan secara paripurna, yaitu sebagai berikut: a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan b. Meningkatkan dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit. c. Memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna.(7) 2.1.2

Fungsi Rumah Sakit

Rumah sakit mempunyai tugas memberikan peayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative Menurut UU No. 44 tahun 2009 Rumah sakit umum mempunyai fungsi yaitu: a. Penyelengaraan pelayanan pengobatan dan pemilihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit b. Pemeliharan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan d. Penyelengaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatian etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.(7) 2.1.3 Klasifikasi Rumah Sakit 1.klasifikasi rumah sakit umum Mnurut Permenkes RI No. 56 tahun 2014 klasifikasi rumah sakit adalah sebagai berikut: a. Klasifikasi Rumah Sakit Umum 1. Rumah sakit kelas A Adalah ruamah sakit umum yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medic spesialitik luas dan subspesialitik luas. Rumah sakit umum kelas A juga merupakan rumah sakit pendidikan mempunyai kapasitas tempat tidur minimal 400 tempat tidur. 2. Rumah saki kelas B Adalah rumah sakit umum yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medic sekurang-kurangnya speliastik dan subspesialitik terbatas. Rumah sakit umum kelas B dibagi

menjadi Rumah Sakit Umum kelas B pendidikan nonpendidika. Mempunyai tempat tidur minimal kapasitas tempat tidur minimal 200 . 3. Rumah sakit kelas C Rumah sakit umum yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dasar yaitu bedah, pengobatan anaka-anak, penyakit dalam dan pelayanan ibu melahirkan. Mempunyai kapasitas tempat tidur minimal 100 tempat tidur. 4. Rumah sakit kelas D Adalah rumah sakit umum yang bersifat transisi karena pada suatu saat akan di tingkatkan menjadi rumah sakit umum kelas C. rumah sakit kelas D hanya member pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Mempunyai kapasitas tempat tidur minimal 50 tempat tidur.(7) b. Klasifikasi Rumah Sakit Khusus 1. Rumah sakit khusus kelas A Rumah sakit khusus kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 ( empat) spesialis dasar, 5 (lima) spesialis penunjang medik, 12 ( dua belas) spesialis lain dan 2 ( dua) sub speialis dasar. 2. Rumah sakit khusus kelas B

Adalah rumah sakit umum yang mempunyai 4 (empat) spesilis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medic, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) sub spesialis dasar. 3. Rumah sakit khusus kelas C Adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar. c. Klasifikasi secara umum 1. Berdasarkan kepemilikan Berdasarkan kepemilikannya, Rumah sakit dikelompokkan menjadi : 1) Rumah sakit pemerintahan, yaitu rumah sakit milik pemerintah seperti rumah sakit yang di kelola oleh pemerintah pusat, pemerintah Negara bagian dan pemerintah kota praja, termasuk rumah sakit yang dikelola oleh angkatan bersenjata, veteran, pelayanan kesehatan masyarakat maupun Rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah. Ruah sakit pemerintah mendapatkan dana dari pemerintahan dan bertanggung jawab terhadap dana tersebut. 2) Rumah sakit swasta yaitu rumah sakit yang dimiliki dan diselenggarakan oleh yayasan, organisasi keagamaan atau Badan Hukum lain dan dapat juga bekerja sama

dengan institusi pendidikan. Rumah sakit ini bertanggungjawab penyantun dana dan umumnya tidak memungut pajak kepada pelanggan mereka. Rumah sakit ini dapat bersifat profit dan non profit. Berdasarkan Keputusan Menteri Republik Indonesia No.806b/Menkes/SK/XII1987, klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta, yaitu: 1) Rumah sakit umum swasta pratama memberikan pelayanan medis bersifat umum 2) Rumah sakit umum swasta Madya, memberikan pelayanan medis bersifat umum dan spesialistik 4 dasar lengkap. 3) Rumah sakit umum swasta madya, memberikan pelayanan medis bersifat umum, spesialistik dan subspesialistik.(7) 2. berdasarkan jenis pelayanan Berdasarkan jenis pelayanannya, Rumah sakit terbagi menjadi : a) Rumah Sakit Umum, yaitu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan pengobatan terhadap bermacam-macam penyakit, seperti pelayanan medic dan perawatan serta pelayanan penunjang, bedah, penyakit dalam anak-anak, dan lain-lain

b) Rumah Sakit Khusus, yaitu Rumah Sakit yang membatasi pelayanan pengobatan terhadap penyakit tertentu misalnya kanker, anak, kejiwaan dan sebagainya. 3. Berdasarkan lama perawatan penderita Berdasarkan lamanya perawatan, rumah sakit dapat dikelompokan menjadi: a) Rumah sakit perawatan jangka pendek untuk penyakit akut, lamanya perawatan adalah kurang dari 30 hari b) Rumah sakit perawatan jangka panjang. Lamanya perawatan adalah 30 hari atau lebih. Rumah sakit ini memberikan perawatan bagi penderita dengan penyakit kronik seperti perawatan psikiartik atau penyakit kejiwaan. 4. Berdarkan fungsi pendidikan Berdasarkan fugsi pendidikan, Rumah sakit dapat di golongkan dalam: a) Rumah sakit pendidikan, yaitu rumah sakit yang melaksanakan program pelatihan bagi residen dibidang kedokteran, bedah spesialis dibawah pengawasan staf medik rumah sakit. b) Rumah sakit aflilisasi pendidikan, yaitu rumah sakit yang tidak melaksanakan program pelatihan residen tersendiri. Tetapi melaksanakan program pelatihan

residen tersendiri. Tetapi menyediakan sarana untuk pelatihan mahasiswa dan residensi. c) Rumah sakit non pendidikan, yaitu rumah sakit yang tidak melaksanakan program pelatihan bagi residensi dan tidak mempunyai aflisiasi dengan perguruan tinggi(7)

2.2 Peran dan Kewajiban Dokter 2.2.1

Peran Dokter

Profesi dokter merupakan salah satu profesi tertua di dunia selain profesi advokat. Profesi dokter juga disebut sebagai profesi mulia (nobile officium), hal ini dikarenakan hadirnya profesi dokter bertujuan untuk member kesembuhan bagi masyarakat yang sedang sakit dengan penuh hati nurani. Profesi dokter memiliki peran yang sangat penting dalam peradaban kelimuan dan teknologi. Salah satunya ilmuwan islam Ibnu Sina yang nmm merupakan bapak kedokteran dunia yang tidak hanya membangun fondasi keilmuan profesi dokter dari hal teknis saja, namun juga sampai pada tatanan etika kedokteran dan sumpah kedokteran. Lebih dari iru ia turut membangun filsafat kedokteran yang berdasarkanpada Al-Quran dan sunah.(4) Sejarah menunjukkan bahwa di mesir kuno, seperti apa yang ditemukan dalam bentuk tulisan pada dinding piramida, sudah ada pembedahan antara dokter (phsycian), dan para pemulih kesehatan magis (magician). Imhotep yang hidup

kira-kira tahun 3000 SM. Dinobatkan sebagai ilah orang mesir kuno. Ia digelari dengan sebutan ’’ The good physican of god and men’’ , Karena pertolonganpertolongan yang diberikannya kepada mereka yang menderita sakit dan penyakit, menyembuhkan dan memulihkan kesehatan manusia, serta menyediakan peristirahatan yang sempurna bagi mereka yang dilanda tekanan mental dan emosional. Para ahli meracik obat-obatan dan rempah-rempah dalam kitab perjanjian lama ( keluaran 30:25-35) sudah hampir pasti adalah orang-orang yang di didik dan dilatih dalam salah satu kuil yang didirikan untuk memuliakan imhotep.(4) Menurut Bernard Barber, profesi mengandung esensi sebagai berikut: a) Membutuhkan ilmu pengetahuan yang tinggi yang hanya dapat dipelajari secara sistematik b) Orientasi primernya lebih ditunjukkam untuk kepentingan masyarakat. c) Memiliki mekanisme kontrool terhadap perilaku pemegang profesi d) Memiliki sistem reward .(4) 2.2.2

Kewajiban Dokter

Kode etik kedokteran Indonesia disusun dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: 1. Kewajiban Umum Pasal 1 Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter. Pasal 2

Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Pasal 3 Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Pasal 4 Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri Pasal 5 Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien Pasal 6 Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum di ui kebenarannya dan hal-hal yyang menimbulkan keresahan masyarakat Pasal 7 Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Pasal 7a Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanannya medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia Pasal 7b Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien Pasal 7c

Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien. Pasal 7d Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insane Pasal 8 Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyaarakat yang sebenar-benarnya. Pasal 9 Setiap dokter dala bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati. (8) 2. Kewajiban dokter terhadap pasien pasal 10 Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilnnya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuam pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut. Pasal 11 Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya. Pasal 12 Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Pasal 13

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.(8) 3. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat Pasal 14 Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan Pasal 15 Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.(8)

4. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri Pasal 16 Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

Pasal 17 Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkemabangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedoteran/kesehatan (8)

Dalam profesi dokter ada tiga aturan dasar yang mengatur ruang lingkup dokter, yaitu: 1) Etika kedokteran 2) Disiplin ilmu kedoteran 3) Hukum ( hukum pidana, hokum perdata , hukum administrasi) Namun sebelum berbicara tiga aturan tersebut, perlu diketahui bahwa dokter dalam menjalankan profesinya wajib di ambil sumpah yang dikenal

dengan sumpah kedokteran (Hippocartic oath). Sumpah kedokteran tersebut menjelaskan sebagai berikut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 Tahun 1960 Tentang lafal sumpah Dokter Presiden Republik Indonesia): “

Saya

akan

membatikan

hidup

saya

guna

kepentingan

perikemanusiaan;saya akan menjalankannya tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai Dokter; Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan; Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita saya akan berikhtiar dengan sungguhsungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan Keagamaan, Kebangsaan, Kesukuan , Politik Kepartaian atau Kedudukan Sosial; Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terimakasih selayaknya;teman-sejawat saya akan perlakukan

sebagai

saudara kandung; Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan; sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedoteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hokum perikemanusiaan; saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguhsungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.(4) 2.3 Formularium Nasional dan Formularium Rumah Sakit 2.3.1

Formularium Nasional

Formularium Nasional adalah faktor obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggraan jprogram jaminan kesehatan.(9) A. Mekanisme Penyusunan Formularium Nasional Formularium nasional disusun oleh Komite Nasional (Komnas) penyusunan formularium nasional. Alur proses pembentukan komnas penyusunan formularium nasional yaitu: 1. Organisasi a) Tim Penyusun 1. Struktur organisai berbentuk komnas penyusunan formularium Nasional, terdiri atas: a. Tim Ahli b. Tim Evaluasi c. Tim Pelaksana d. Tim Reviu 2. Tugas komnas penyusunan formularium nasional sebagai berikut: a. Tim ahli bertugas 1. Memberikan masukan teknis/ilmiah dalam penyusunan formularium nasional 2. Melakukan penilaian terhadap usulan obat yang akan dimasukkan dalam formularium nasional

b. Tim evaluasi bertugas 1. Melakukan evaluasi dalam daftar obat dalam formularium nasional 2. Memberikan dukungan teknis dalam penerapan kebijakan formularium nasional yang telah ditetapkan. c. Tim pelaksana bertugas 1. Penyusun daftar obat yang akan dimasukan dengan formularium nasional 2. Menginventarisasi dan mengkompilasi usulan masukan daftar obat yang akan dimasukkan dalam formularium nasional 3. Menyiapkan rancangan formularium nasional 4. Melaksanakan perdokumentasian, finalisai dan pelaporan kegiatan penyusunan formularium nasional d. Tim Reviu bertugas 1. Menyusun kajian evaluasi efikasi dan keamanan obat dengan meminta pertimbangan tim ahli farmakologi dan epidomiologi. 2. Memberikan masukkan teknis/ilmiah yang diperlukan tim evaluasi b) Proses Pemilihan Anggota Tim ahli 1. Persyaratan anggota Tim Ahli

a.

Tidak memiliki konflik kepentiingan danbersedia menandatangani surat pernyataan bebas konflik kepentingan.

b.

Memiliki intergritas dan standar professional tinggi

c.

Menandatangani surat pernyataan kesediaan secara tertulis

2. Proses rekurtmen tim ahli a. Secretariat menyampaikan permintaan kesediaan tertulis dari yang bersangkutan, yang dilakukan 2 (dua) bulan sebelum rapat perdana b. Yang bersangkutan menyatakan kesediaan tertulis 1 (satu) minggu setelah mendapat surat permintaan tersebut disertai pernyataan bebas konflik kepentingan. 2.Tahapan Kegiatan Penyusunan Formularium Nasional a.Pengusulan 1) Proses penyusunan diawali dengan pengiriman surat permintaanusulan tertulis dari DirektoratJenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan kepada:

a).

dinas kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota; Dinas kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota dapat menerima usulan dari puskesmas.

b).

rumah sakit;

c).

perhimpunan/organisasi profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis; dan

d). 2)

unit di Kementerian Kesehatan dan BKKBN.

Obat diusulkan dengan mengisi Formulir Usulan Obat sebagaimana contoh Formulir 1. Pengisian Formulir tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: (a).

Penulisan nama obat dituliskan sesuai Farmakope Indonesia edisi terakhir. Jika tidak ada dalam Farmakope Indonesia, maka digunakan International Non-proprietary Names (INN)/nama generik yang diterbitkan WHO. Obat yang sudah lazim digunakan dan tidak mempunyai nama INN (generik) ditulis dengan nama lazimnya. Obat kombinasi dituliskan masing- masing komponen zat berkhasiatnya disertai kekuatan masing-masing komponen.

(b).

Pengusulan obat menyesuaikan dengan kelas terapi di dalam Formularium Nasional/DOEN edisi terakhir.

(c).

Bentuk sediaan dan kekuatan dituliskan lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kemasan/leaflet obat.

(d).

Pengusulan harus mencantumkan alasan pengusulan yang disertai dengan data dukung bukti ilmiah.

(e).

Pengajuan pengusulan harus disertai dengan surat pengantar dari unit kerja pengusul seperti contoh terlampir, Formulir 2.

b. seleksi administratif usulan yang telah diterimah oleh tim pelaksana diseleksi secara administratif. c. Kompilasi usulan Paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal batas usulan masuk, Tim Pelaksana melakukan kompilasi usulan yang telah lulus seleksi administrasi dan dikelompokkan sesuai dengan kelas terapi. d. Pembahasan Teknis 1) Pembahasan teknis dilakukan oleh Komite Nasional dan dapat melibatkan Komite Penilaian Teknologi Kesehatan atau Dewan Pertimbangan Klinis sesuai dengan kebutuhan. 2. Usulan obat yang dibahas adalah yang lulus seleksi administratif. e. Rapat Pleno

Pembahasan dilakukan oleh Komnas dengan melibatkan dinas kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota, rumah sakit Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta swasta, perhimpunan/organisasi profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, unit di Kementerian Kesehatan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Komite Penilaian Teknologi Kesehatan dan/atau Dewan Pertimbangan Klinis sesuai dengan kebutuhan. f. Finalisasi Proses finalisasi mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut: 1) penyempurnaan redaksional Formularium Nasional hasil Rapat Pleno; dan 2) memberikan rekomendasi daftar obat yang tercantum dalam Formularium Nasional kepada Menteri melalui Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan. g. Penetapan Menteri menetapkan Formularium Nasional. Alur Proses Penyusunan Formularium Nasional dapat dilihat pada skema 3. Permohonan

B. Kriteria Pemilihan Obat 1. Pemilihan obat dalam Formularium Nasional didasarkan atas kriteria sebagai berikut: a. memiliki khasiat dan keamanan yang baik berdasarkan bukti ilmiah terkini dan sahih; b. memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan pasien; c. memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh BPOM; d. obat yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan masyarakat tetapi belum memiliki izin edar, termasuk obat piatu (orphan drug) serta yang tidak mempunyai nilai komersial; e. memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tinggi; dan f. bukan obat tradisional dan suplemen makanan. g.apabila terdapat lebih dari satu pilihan yang memiliki efek terapi yang serupa, pilihan dijatuhkan pada obat yang memiliki kriteria berikut: 1) Obat yang sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan bukti ilmiah;

2) Sifat farmakokinetik dan farmakodinamik yang diketahui paling menguntungkan; 3) Stabilitasnya lebih baik; 4) Mudah diperoleh; dan 5) Harga terjangkau. H.Obat jadi kombinasi tetap, harus memenuhi kriteria berikut: 1) Obat hanya bermanfaat bagi penderita jika diberikan dalam bentuk kombinasi tetap; 2) Kombinasi tetap harus menunjukkan khasiat dan keamanan yang lebih tinggi daripada masing-masing komponen; 3) Perbandingan dosis komponen kombinasi tetap merupakan perbandingan yang tepat untuk sebagian besar pasien yang memerlukan kombinasi tersebut; 4.Kombinasi tetap harus meningkatkan rasio manfaatbiaya (benefit-cost ratio); dan 5) Untuk antibiotika, kombinasi tetap harus mempertimbangkan bahwa kombinasi tersebut dapat Meminimalkan risiko terjadinya resistensi atau efek merugikan lainnya.(9)

2.3.2

Formularium Rumah Sakit

Formularium rumah sakit merupakan penerapan konsep obat esensial dirumah sakit yang berisi daftar obat dan informasi penggunaannya. Obat yang termasuk dalam daftar formularium merupakan obat pilihan utama ( drug of choice) dan obat-obat alternatif. Dasar-dasar pemilihan obat-obat alternatife tetap harus mengindahkan prinsip manajemen dan criteria mayor yaitu berdasarkam pada: pola penyakit yang berkembang di daerah tersebut, efisiasi, efektevitas, keamanan, kualitas, biayya, dan dapat dikelola oleh sumber daya dan keuangan rumah sakit.( formularium rumah sakit)(10) Seleksi obat yang tepat melalui sistem formularium rumah sakit, banyak keuntungan yang di dapat antara lain meningkatkan mutu terapi obat, dan menurunkan kejadian efek samping obat. Formularium juga meningkatkan efesiensi pengadaan, pengelolaan obat serta meningkatkan efisiensi dalam manajemen persediaan, sehingga pada akhirnya akan menurunkan biaya pelayanan kesehatan secara keseluruhan.(10) A. Isi fomularium Isi formularium meliputi : a. Informasi umum prosedur dan kebijakan rumah sakit tentang obat yang meliputi: 1. Prosedur dan kebijakan formularium termasuk penggunaan obat dan prosedur untuk menambah obat baru dalam formularium.

2. Uraian singkat tentang tim farmasi dan terapi termasuk anggotaanggotanya, tanggung jawab dan kegiatannya. 3.Peraturan rumah sakit tentang penulisan resep, peracikan dan pemberian obat mencakup penulisan order obat, singkatan, prosedur dan kebijakan tentang kesetaraan generik dan terapetik, penghentian obat secara otomatis, order obat secara lisan, penggunaan obat sendiri oleh penderita, obat sendiri yang dibawa sendiri dari rumah, dan lain sebagainya. 4. Prosedur pelayanan kefarmasian, misalnya jam kerja IFRS (Instalasi Farmasi Rumah Sakit), kebijakan pemberian obat untuk penderita rawat jalan, kebijakan harga obat,prosedur distribusi, obat untuk rawat inap dan lain-lain.(10) B . Daftar Sediaan Obat Daftar sediaan obat dipilih oleh staf medik dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Daftar obat yang dimasukkan ke dalam formularium dapat disusun berdasarkan abjad, menurut nama-nama generik obat, penggolongan terapi atau kombinasi keduanya. Informasi pada tiap-tiap obat meliputi nama, generik obat dan zat aktif utamanya (nama umum maupun nama dagang), cara penggunaan obat, bentuk sediaan, kekuatan, kemasan, dan ukuran jumlah dalam kemasan, formulasi sediaan jika diperlukan. Informasi tambahan,

meliputi rentang dosis bagi dewasa atau anak-anak, informasi biaya.(10) c. Informasi Khusus Meliputi daftar produk nutrisi, tabel kesetaraan dosis dari obat-obat yang mirip dengan obat kortikosteroid, formula nutrisi parenteral baku, pedoman perhitungan dosis bagi anak-anak,komposisi, tabel kandungan natrium dari sediaan obat, daftar sediaan obat bebas gula, isi kotak obat darurat, informasi pemantauan dan penetapan kadar secara farmakokinetik, formulir untuk permintaan obat nonformularium, formulir pelaporan reaksi obat merugikan, tabel interaksi obat, informasi pengendalian keracunan, pembawa baku atau pengencer untuk injeksi, komposisi elektrolit untuk sediaan parenteral volume besar.(10)

a. Pedoman penggunaan formularium Pedoman penggunaan formularium meliputi 1. Membuat kesepakatan antara staf medis dari berbagai disiplin ilmu dengan Panitia Farmasi dan Terapi dalam menentukan kerangka mengenai tujuan, organisasi, fungsi dan ruang lingkup. Staf medis harus mendukung sistem formularium yang diusulkan oleh Panitia Farmasi dan Terapi. 2. Staf medis harus dapat menyesuaikan sistem yang berlaku dengan kebutuhan tiap-tiap institusi.

3. Staf medis harus menerima kebijakan-kebijakan dan prosedur yang ditulis oleh Panitia Farmasi dan Terapi untuk menguasai sistem formularium yang dikembangkan oleh Panitia Farmasi dan Terapi. 4. Nama obat yang tercantum dalam formularium adalah nama generik. 5. Membatasi jumlah produk obat yang secara rutin harus tersedia di Instalasi Farmasi. 6. Membuat prosedur yang mengatur pendistribusian obat generik yang efek terapinya sama, seperti : 1. Apoteker bertanggung jawab untuk menentukan jenis obat generik yang sama untuk disalurkan kepada dokter sesuai produk asli yang diminta. 2. Dokter yang mempunyai pilihan terhadap obat paten tertentu harus didasarkan pada pertimbangan farmakologi dan terapi. 3. Apoteker bertanggung jawab terhadap kualitas, kuantitas, dan sumber obat dari sediaan kimia, biologi dan sediaan farmasi yang digunakan oleh dokter untuk mendiagnosa dan mengobati pasien.(10) C . Prinsip Penerapan Formularium Formularium harus direvisi secara periodic sehingga dapat merefleksikan penilaian terkini para staf medis. Penerapan formularium harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Obat harus diseleksi atas dasar kebutuhan komunitas dan obat-obatan tersebut harus dapat mengatasi pola penyakit dan kondisi daerah tersebut. 2. Obat yang dipilih adalah drug of choice 3. Daftar formularium harus memiliki jumlah oabat yang terbatas. Hanya obat-obatan yang diperlukan yang dapat disediakan di rumah sakit. Duplikasi obat dengan khasiat terapetik sama tidak boleh terjadi. 4. Penggunaan produk obat kombinasi hanya untuk kasus tertentu, misalnya TB. 5. Obat-obat yang tidak cukup bukti tentang khasiat, keamanan dan kualitas, serta tidak cost effective perlu dievaluasi dan dihapus bila telah ada alternative obat yang lebih dapat diterima.(10)

DAFTAR PUSTAKA

1.

Hanifa ZN. Evaluasi Kesesuaian Keresepan Obat Pada Pasien Umum Rawat Jalan Dengan Formularium RSUI “x” Periode Januari-Maret 2016. 2017;9.

2.

Ramadani ER, Nirmala F, Mersatika A. Higiene dan Sanitasi Makanan Jajanan di Kantin Dekolah dasar di Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016. J Ilm Mhs Kesehat Masy. 2017;2(6):1–12.

3.

Fauzia AR. Tingkat Pertama Di Program Studi Oseanografi Universitas Diponegoro Semarang , Desember 2016. 2016. 1-54 p.

4.

Buamona H. Pancasila Sebagai Nilai Dasar Profesi Dokter. J Huk Nov. 2018;8(1):122.

5.

Mahfudhoh S, Rohmah TN. faktor yang mempengaruhi kepatuhan penulisan resep sesuai formularium. Biomass Chem Eng. 2015;49(23–6):22–3.

6.

Kusumahati E, Anggadiredja K, Lustiani L. Provider Asuransi Kesehatan Komersil Di Bandung Suitability Evaluation for Outpatient the Prescription Drug Formulary in One Provider Health Insurance Commercial in Bandung. 2017;18–24.

7.

penggunaan obat glibenklamida dan metformin pada pasien diabetes rawat inap di rumah sakit umum daerah datu beru tahun 2018. 2018.

8.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokt. 2004;(29):1024–8.

9.

Sijabat TWS. PENYUSUNAN DAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. 2018; Available from: http://e-journal.uajy.ac.id/14649/1/JURNAL.pdf

10.

Supardi S, Azis S, Herman MJ, Jamal S, Mun A, Farmasi P, et al. Formularium Rumah Sakit. 2005;II(1):43–50.

Related Documents

Proposal
June 2020 38
Proposal
October 2019 60
Proposal
June 2020 41
Proposal
July 2020 34
Proposal
December 2019 58
Proposal
November 2019 62

More Documents from ""

Proposal Cia.docx
July 2020 8
01_aspar.pdf
December 2019 12