Profil%20kpp%20pratama%20tulungagung%202015.docx

BAB III GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA

Sejarah Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung berdiri pada tanggal 4 Desember 2007, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-. 158/PJ/2007 berisikan tentang penerapan organisasi, tata kerja, dan saat beroperasinya KPP Pratama dan Kantor Pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan di lingkugan kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung berlokasi di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 17 Tulungagung. Adapun dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung dibatasi oleh : Sebelah Utara

: Perumahan Rakyat

Sebelah Timur

: Jalan Raya

Sebelah Selatan

: Tanah kosong

Sebelah Barat

: Perumahan Rakyat

Sebelum Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdiri, kantor ini dibagi menjadi 2 bagian, yakni Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Seiring dengan perkembangannya, Kabupaten Tulungagung mengikuti program nasional modernisasi

kantor pajak seluruh

Indonesia.

Sehinggga dengan program modernisasi tersebut mengakibatkan penggabungan 3 kantor, antara lain : kantor pelayanan pajak bumi bangunan, kantor pelayanan

pajak, dan kantor pemeriksa pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. Pada mulanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung dibentuk berdasarkan jenis pajak, antara lain : PPh, PPN, dan PBB. Namun saat ini kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung mengikuti sistem modern yang dibentuk berdasarkan fungsi.

Lokasi “Kantor Pelayanan dan Pajak Pratama” Tulungagung yang berlokasi di JL. Ki Mangun Sarkoro No. 17 Tulungagung.

Wilayah Kerja KPP Pratama Tulungagung. Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung yakni meliputi wilayah Kabupaten Tulungagung dan Wilayah Kabupaten Trenggalek.

STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA TULUNGAGUNG Seksi Pemeriksaan . Seksi Penagihan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Kepala Kantor

Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Seksi Waskon I Seksi Waskon II Seksi Waskon III Seksi Waskon IV Seksi Pelayanan Seksi PDI Fungsional Pemeriksa

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Susunan Pejabat Strutural Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung Adapun susunan para pejabat struktural Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung saat ini adalah sebagai berikut : No.

NAMA

NIP

JABATAN

1.

I KETUT JELANTIK

195812311980031011

Kepala Kantor

2.

RIHADI

195906261982101001

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

3.

EKO SUWITO

196908131989121001

Kepala Seksi Pelayanan

4.

BAMBANG SUJATMIKO

196909131995031001

Kepala Seksi Penagihan

5.

ANDHIK TRI INDRATAMA

197510071996021002

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

6.

SUKISMANTO

197312161994021001

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

7.

JOSUALAM PARLINDUNGAN

197308291998031001

T. SINAGA

8.

TRIYONO HAJID RIYANTO

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

196810151990031001

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

9.

INDRA KUSUMA DJAJA

197101091991031002

Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

10.

SUDARSANA

195903141982101001

Kepala Sub Bagian Umum

11.

ARIES SUPRIADJI

197104091992121001

Kepala Seksi Pemeriksaan

12.

SLAMET

196908011989121002

Kepala KP2KP Trenggalek

4

Pembagian kerja dalam kantor pelayanan pajak pratama tulungagung. 1. Kepala Kantor. Mempunyai tugas mengkoordinir pekerjaan – pekerjaan yang ada di KPP Pratama sesuai dengan kebijakan, keputusan, dan arahan dari Direktur Jenderal Pajak serta mengkoordinir pelaksanaan tugas para Kepala Seksi di KPP Pratama Tulungagung. 2. Sub bagian umum dan Kepatuhan Internal Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. Subbagian umum bekerja dengan tujuan membantu terwujudnya kelancaran urusan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, serta rumah tangga dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas KPP Pratama berdasarkan ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien. Serta melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 3. Seksi Pelayanan. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. 4. Seksi PDI Seksi PDI mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea 5

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SI G, serta penyiapan laporan kinerja. 5. Seksi Waskon I Seksi Waskon I mempunyai tugas melakukan bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan dan analisis kinerja Wajib Pajak. 6. Seksi Waskon II, III, dan IV Seksi Waskon II, III dan IV mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, , serta melakukan evaluasi hasil banding. 7. Seksi Penagihan. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 8. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. . 6

9. Seksi Pemeriksaan Seksi

Pemeriksaan

mempunyai

tugas

melakukan

penyusunan

rencana

pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 10. Fungsional Pemeriksa Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

7

II.5.

Kepegawaian.

Jumlah pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut : a. Menurut kepangkatan / golongan. Juru Muda / I a

:

-

Juru Muda Tk. I / I b

:

-

Juru / I c

:

-

Juru Tk. I / I d

:

-

:

-

Pengatur Muda / II a

:

1

Pengatur Muda Tk. I / II b

:

-

Pengatur / II c

: 11

Pengatur Tk. I / II d

: 19

Sub total golongan I

Sub total golongan II

: 31

Penata Muda / III a

:

7

Penata Muda Tk. I / III b

: 24

Penata / III c

:

5

Penata Tk. I / III d

:

9

Sub total golongan III : 45

Pembina / IV a

:

3

Pembina Tk. I / IV b

:

1

Pembina Utama Muda

:

-

Pembina Utama Madya

:

-

Sub total golongan IV :

4

Jumlah secara keseluruhan : 80 Pegawai

8

b. Menurut pendidikan formal.

Sekolah Dasar

:

1

Sekolah Lanjutan Pertama

:

0

Sekolah Lanjutan Umum

: 10

Program Diploma I

: 10

Program Diploma III

: 20

Program Diploma IV

:

Sarjana

: 28

Master / S II

:

Sub total

4

7

: 80

9

c. Secara Struktural.

Secara struktural Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung dipimpin oleh pejabat Eselon III dan langsung dibawah kendali Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III di Malang,susunan selengkapnya adalah sebagai berikut :

III.

Pejabat Eselon III

:1

Pejabat Eselon IV

: 10

Pelaksana

: 69

Jumlah seluruhnya

: 80

Wajib Pajak / Pengusaha Kena Pajak Terdaftar

Jumlah wajib pajak terdaftar, efektif dan non efektif serta tingkat kepatuhan wajib pajak menyampaikan SPT ( Surat Pemberitahuan ) demikian juga jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar adalah sebagai berikut :

III.1.

Wajib Pajak Terdaftar Wajib Pajak

1998

1999

2000

2001

2002

1

2

3

4

5

6

Wajib Pajak

1998

1999

2000

2001

2002

1

2

3

4

5

6

% 6:5 7

Ket. 8

PPh Pasal 21 Orang Pribadi Badan

III.2.

Wajib Pajak Efektif % 6:5 7

Ket. 8 10

PPh Pasal 21 Orang Pribadi Badan

III.3.

Wajib Pajak Non Efektif Wajib Pajak

1998

1999

2000

2001

2002

1

2

3

4

5

6

%

Ket.

6:5 7

8

PPh Pasal 21 Orang Pribadi Badan

III.4.

Perbandingan SPT masuk dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar

Wajib Pajak 1

Terdaftar 1998 2

1999 3

2000 4

SPT Masuk

2001 5

2002 6

1998 7

1999 8

2000 9

2001 10

% 2002 11

7:2 12

8:3 13

9:4 14

10:5 15

11:6 16

PPh Pasal 21 Orang Pribadi Badan

III.5.

Pengusaha Kena Pajak Terdaftar

Jenis Pajak

1998

1999

2000

2001

2002

Ket.

Industri Perdagangan Jasa Orang Pribadi Badan

11

IV. Rencana dan realisasi Penerimaan Pajak 4 IV.1.

Rencana dan Realisasi Tahun 2002 Tahun 2002 Jenis Pajak 1

Rencana

Realisasi

% (3):(2)

2

3

4

Realisasi Tahun lalu 5

% Kenaikan Dari Tahun lalu 6

PPh Pasal 25/29 BUMN/D PPh Pasal 25/29 BUMS PPh Pasal 25/29 OP PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23/26 PPh Final PPh Lainnya Total PPh PPN Industri PPN Perdagangan PPN Jasa PPN Membangun Sendiri PPn BM Pemungut Pajak SKP/STP Total PPN & PPn BM Pajak Lainnya Total

.

Konstribusi wajib pajak 100 besar terhadap penerimaan Penerimaan tahun anggaran 2002 Dalam ribuan rupiah Tahun 2002 Jenis Pajak

Penerimaan

Realisasi dari 100 WP besar

2

3

1

% Konstribusi WP besar (3:2) 4

PPh Badan PPh Orang Pribadi PPh Pot/Put PPN & PTLL Total VI.

Posisi Keberatan, Peninjauan kembali, dan Banding

VI.1. Permohonan Keberatan 12

1998

Jenis Pajak

Masuk

1999

Selesai

Masuk

Selesai

2000 Masuk

Selesai

2001 Masuk

2002

Selesai

Masuk

Selesai

PPh PPN

VI.2. Permohonan Peninjauan kembali 1998

Jenis Pajak

Masuk

1999

Selesai

Masuk

Selesai

2000 Masuk

Selesai

2001 Masuk

2002

Selesai

Masuk

Selesai

PPh PPN

VI.3. Permohonan Banding 1998

Jenis Pajak

Masuk

1999

Selesai

Masuk

Selesai

2000 Masuk

Selesai

2001 Masuk

2002

Selesai

Masuk

Selesai

PPh PPN

VII. Suarat Tagihan dan Surat Ketetapan Pajak VII.1.

Penerbitan STP PPh ( Berdasarkan tahun penerbitan ) Uraian

1998 Jumlah Rp.

1999 Jumlah Rp.

2000 Jumlah Rp.

2001 Jumlah Rp.

Jumlah

2002

2001 Jumlah Rp.

Jumlah

Rp.

STP Badan STP Orang Pribadi STP Pasal-Pasal

VII.2.

Penerbitan SKPKB/SKPKBT/SKPN/SKPLB PPh Uraian

1998 Jumlah Rp.

1999 Jumlah Rp.

2000 Jumlah Rp.

2002 Rp.

SKPKB Badan SKPKB Orang Pribadi SKPKB Pasal-Pasal

13

SKPKBT Badan SKPKBT Orang Pribadi SKPKBT Pasal-Pasal SKPN Badan SKPN Orang Pribadi SKPN Pasal-Pasal SKPLB Badan SKPLB Orang Pribadi SKPLB Pasal-Pasal

VII.3.

Penerbitan STP PPN ( Berdasarkan tahun penerbitan ) Uraian

1998 Jumlah Rp.

1999 Jumlah Rp.

2000 Jumlah Rp.

2001 Jumlah Rp.

Jumlah

2002

2001 Jumlah Rp.

Jumlah

Rp.

STP

VII.4.

Penerbitan SKPKB/SKPKBT/SKPN/SKPLB PPN Uraian

1998 Jumlah Rp.

1999 Jumlah Rp.

2000 Jumlah Rp.

2002 Rp.

SKPKB Badan

SKPKBT Badan

SKPN Badan

SKPLB Badan

VIII. Lain-lain

______________ // ____________

14

15