Lap Pkl.docx

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TANGERANG SELATAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TULUNGAGUNG Diajukan oleh : 1. Nasrul Hafidzin

NPM 2301160469

2. Abrary Daffa Dzulfikar

NPM 2301160199

3. Nida Rizky Nabila

NPM 2301160209

4. Ghaisani Insan Kamila

NPM 2301160214

5. Aziza Puteri Ramadhani

NPM 2301160215

Maret 2019

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TANGERANG SELATAN LEMBAR PENGESAHAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TULUNGAGUNG

Diajukan oleh : 1. Nasrul Hafidzin

NPM 2301160469

2. Abrary Daffa Dzulfikar

NPM 2301160199

3. Nida Rizky Nabila

NPM 2301160209

4. Ghaisani Insan Kamila

NPM 2301160214

5. Aziza Puteri Ramadhani

NPM 2301160215

Telah Disetujui dan Disahkan Pada Tanggal

Maret 2019

Pembimbing Praktik Kerja Lapangan

Moh. Saiful Munip NIP 19820101200112 1 001

ii

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan ini. Praktik kerja lapangan ini merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan mahasiswa program studi diploma tiga yang telah memasuki tingkat akhir Politeknik Keuangan Negara STAN. Laporan praktik kerja lapangan ini disusun sebagai pelengkap kerja praktik yang telah dilaksanakan selama dua bulan di KPP Pratama Tulungagung. Selesainya laporan praktik kerja lapangan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan dan pelajaran kepada kami. Untuk itu kami mengucapkan banyak terimakasih kepada: 1.

Bapak Rahmadi Murwanto, selaku Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN;

2.

Orang tua dan keluarga kami yang telah memberi doa dan dukungan selama pelaksanaan PKL hingga laporan ini selesai;

3.

Bapak dan ibu dosen serta seluruh pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami;

4.

Bapak Andi .., selaku Kepala Kantor yang telah memberi izin untuk melaksanakan PKL dan menerima kami dengan baik;

5.

Bapak Moh. Saiful Munip, selaku dosen pembimbing lapangan kami yang telah memberi bimbingan dan dukungan dalam penyusunan laporan PKL;

6.

Teman-teman PKL yakni Bela, Amanda, Salma, Gesy, Faisal, yang telah bersama-sama dengan kami selama hampir dua bulan ini; iii

7.

Seluruh pegawai KPP Pratama Tulungagung dan juga KP2KP Trenggalek serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari materi

maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman kami. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Akhir kata kami berharap agar Laporan PKL ini dapat berguna bagi pembacanya.

Tulungagung, 28 Maret 2019

Tim Penulis

iv

DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................................................ ii KATA PENGANTAR ................................................................................................................... iii DAFTAR ISI....................................................................................................................................v BAB I: PENDAHULUAN ...............................................................................................................1 1.1 Latar Belakang ..................................................................................................................1 1.2 Rumusan Masalah .............................................................................................................3 1.3 Tujuan ...............................................................................................................................3 1.4 Metode Penelitian .............................................................................................................3 BAB II: LANDASAN TEORI .........................................................................................................5 2.1 Profil KPP .........................................................................................................................5 2.2 Surat Massal ....................................................................................................................12 BAB III: PEMBAHASAN .............................................................................................................18 3.1 Praktik Kerja Lapangan ..................................................................................................18 3.2 Proses Bisnis Surat Massal .............................................................................................23 3.3 Permasalahan dalam Pelaksanaan Surat Massal .............................................................25 3.4 Efektivitas Surat Massal .................................................................................................29 BAB IV : PENUTUP .....................................................................................................................33 4.1 Kesimpulan .....................................................................................................................33 4.2 Saran ...............................................................................................................................34 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................................37 LAMPIRAN ...................................................................................................................................38

v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara berkaitan dengan kewajiban negara memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakatnya serta membiayai pembangunan yangdilakukan pemerintah. Untuk bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya wajib pajak tidak dapat dilepaska dengan pegawai pajak. Wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak (WP) orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan dikenakan pajak terhadap pendapatan yang diperolehnya tersebut, begitu pula dengan Wajib Pajak badan yang memiliki penghasilan dari kegiatan operasinya. Perpajakan di Indonesia dewasa ini telah menerapkan sistem self assessment. Sistem self assessment memiliki pengertian bahwa WP memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang atas penghasilan yang 1

dimiliki. Wajib pajak wajib untuk menyetorkan pajak yang terutang setelah sebelumnya dilakukan penghitungan melalui kantor pos, bank persepsi maupun pada loket yang disediakan di kantor pajak. Kemudian kewajiban terakhir wajib pajak adalah melakukan pelaporan atas pembayaran pajak yang sudah dilakukannya. Wajib Pajak melaporkan pajak terutang yang telah dibayarkan menggunakan Surat Pemberitahuan. Surat pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 02/ PJ/ 2019 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayara pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik atau formulir kertas. Penyampaian SPT elektronik secara online mengunakan metode e-filling .e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP Online (https://djponline.pajak.go.id) atau website penyalur SPT elektronik. Website penyalur SPT elektronik yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pihak yang dapat menyalurkan penyampaian SPT adalah www.pajakku.com, www.laporpajak.com, www.spt.co.id, www.online-pajak.com. Bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh, yang telah menggunakan efiling, selama pelaksananakan PKL masih banyak kai temukan Wajib Pajak yang masih kesulitan dalam melaporkan pajak secara self assesment melalui e-filling. Dari sini tim penulis tertarik untuk mengambil permasalahan ini sebagai topik bahasan dalam laporan praktik kerja lapangan kami. Untuk mengetahui dan memahami duduk permasalahan

2

mengenai hal tersebut, kami kemudian melakukan berbagai pencarian dengan harapan dapat memberikan solusi terhadap masalah ini. 1.2 Rumusan Masalah Beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas dalam laporan ini adalah sebagai berikut, 1. Apa saja tugas masing-masing bagian dan seksi di KPP Pratama Tulungagung? 2. Bagaimana proses bisnis pelaporan pajak tahunan secara online di KPP Pratama Tulungagung? 3. Apa saja permasalahan seputar pelaporan pajak tahunan secara online? 4. Apakah solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan seputar pelaporan pajak secara online? 1.3 Tujuan Tujuan kami dalam melakukan praktik kerja lapangan serta membuat laporannya adalah sebagai berikut, 1. Mengetahui tugas masing-masing bagian dan seksi di KPP Pratama Semarang Barat 2. Mengetahui proses bisnis pelaporan pajak tahunan secara online di KPP Pratama Tulungagung 3. Mengetahui permasalahan seputar pelaporan pajak secara online 4. Mengetahui solusi yang tepat agar pelaporan pajaktahunan secara online dapat menjadi efektif 1.4 Metode Penelitian

3

Dalam pennyelesaian laporan ini, kami menggunakan metode penelitan studi lapangan. Studi lapangan yang kami lakukan terdiri atas studi dokumentasi dan wawancara. McDonough dan Garett (1992) menyatakan “Dokumentasi adalah sejumlah bahan bukti yang terekam/ tercatat yang memperlihatkan karakteristik-karakteristik dari sebagian atau semua dari suatu sistem manajemen, termasuk di dalamnya seluruh berkas bahan bukti tentang pilihan-pilihan ataupun keputusan-keputusan yang pernah dibuat sebelumnya selama pengkajian suatu system.” Sehingga studi dokumentasi dapat diartikan sebagai pencatatan atau perekaman suatu peristiwa/ obyek yang dilanjutkan dengan kegiatan penelusuran lebih lanjut serta pengolahan atasnya sehingga menjadi sekumpulan/seberkas bahan bukti yang perlu dibuat dan ditampilkan kembali bila diperlukan pada waktunya, ataupun sebagai pelengkap atas laporan yang sedang disusunnya. Nazir (1988) menyatakan “Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan pandua wawancara.”

4

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Profil KPP Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat merupakan kantor pajak yang berada di Jalan Pemuda Nomor 1 Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Kantor ini memiliki visi yaitu mewujudkan KPP Pratama yang unggul melalui kerja dinamis dan sinergis dalam menghimpun penerimaan negara untuk kemandirian bangsa. Untuk mewujudkan visi tersebut, KPP Pratama Semarang Barat memiliki beberapa misi diantaranya: 1. Memberikan Pelayanan yang berimbang 2. Menghimpun pajak dengan segenap tenaga, pikiran, dan budi luhur KPP Pratama Semarang Barat terbentuk dan mulai beroperasi tanggal 6 November2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP-141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi dan Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai salah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat bertanggung jawab langsung dan menyampaikan laporan

5

pencapaian target kinerja kepada unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak di atasnya, yaitu Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. A. Wilayah Kerja Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/ 2007 tanggal 3 Oktober 2007 meliputi 63 (enam puluh tiga) kelurahan yang tersebar dalam 5 (lima) kecamatan di Kota Semarang, yaitu: a. Kecamatan Semarang Barat yang terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan, yaitu: 1) Ngemplak Simongan 2) Manyaran 3) Krapyak 4) Kembangarum 5) Tambakharjo 6) Kalibanteng Kulon 7) Gisikdrono 8) Bojongsalaman

9) Salaman Mloyo 10) Bongsari 11) Cabean 12) Karangayu 13) Tawang Mas 14) Krobokan 15) Tawangsari 16) Kalibanteng Kidul

b. Kecamatan Ngaliyan yang terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan, yaitu: 1) Gondoriyo 2) Podorejo 3) Bringin 4) Purwoyoso 5) Kalipancur

6) Bambankerep 7) Ngaliyan 8) Tambakaji 9) Wonosari 10) Wates

c. Kecamatan Mijen yang terdiri dari 14 (empat belas) kelurahan, yaitu: 1) Cangkiran 2) Bubakan 3) Karang Malang 4) Polaman 5) Purwosari 6) Jatisari 7) Timbangan

8) Wonolopo 9) Mijen 10) Wonoplumbon 11) Ngadirgo 12) Pesantren 13) Jatibarang 14) Kedungpane

d. Kecamatan Gunungpati yang terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan, yaitu: 6

1) Sumurrejo 2) Pakintelan 3) Mangunsari 4) Plalangan 5) Gunungpati 6) Nongkosawit 7) Pongangan 8) Ngijo

9) Kalisegoro 10) Patemon 11) Sekaran 12) Sukorejo 13) Sadeng 14) Cepoko 15) Kandri 16) Jatirejo

e. Kecamatan Tugu yang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu: 1) Jrakah 2) Tugurejo 3) Karanganyar 4) Randugarut

5) MangkangWetan 6) MangkangKulon 7) Mangunharjo

Berdasarkan data wilayah yang diperoleh dari BPS Kota Semarang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, luas wilayah kerja KPP Pratama Semarang Barat adalah seluas 20.317 hektar atau 54% dari luas seluruh Kota Semarang dengan jumlah penduduk sekitar 427.143 jiwa. Secara geografis wilayah kerja KPP Pratama Semarang Barat berada bagian barat dan utara Kota Semarang dengan bentuk permukaanyang bervariasi terdiri atas pegunungan, dataran rendah, dan daerah pantai. Tabel II.1 Luas Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Barat No

Nama Kecamatan

Luas wilayah (Ha)

1.

Semarang Barat

2.174

2.

Ngaliyan

3.799

3.

Mijen

5.755

4.

Gunungpati

5.411

5.

Tugu

3.178

TOTAL

20.317

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi

7

GambarII.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Barat

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi Adapun menurut Operator Console KPP Pratama Semarang Barat, jumlah Wajib Pajak Efektif yang terdaftar pada tahun 2018 adalah sebesar 100.802 Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut: a.Wajib Pajak Orang Pribadi

:

89.091

b.Wajib Pajak Badan

:

11.191 Wajib Pajak

c.Wajib Pajak Bendahara

:

520

Wajib Pajak

Wajib Pajak

B. Struktur Organisasi dan Kepegawaian Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober

8

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas: 1.Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; 2.Seksi Pengolahan Data dan Informasi; 3.Seksi Pelayanan; 4.Seksi Penagihan; 5.Seksi Pemeriksaan; 6.Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan; 7.Seksi Pengawasan dan Konsultasi I; 8.Seksi Pengawasan dan Konsultasi II; 9.Seksi Pengawasan dan Konsultasi III; 10.Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; 11.Kelompok Jabatan Fungsional.

GambarII.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Barat

KEPALA KANTOR

KANTOR SUBBAGIAN UMUM dan KI

SEKSI PENGOLAHAN DATA& INFORMASI

SEKSI PELAYANAN

SEKSI PEMERIKSAAN

SEKSI PENAGIHAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

9

SEKSI SEKSI EKSTENSIFIKASI PENGAWASAN DAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI*

Sumber: PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014

*) Pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi terdiri atas Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; Statistik pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat terhitung sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut: a.

Statistik Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Tabel II.2 Statistik Pegawai KPP Pratama Semarang Barat Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Pangkat/Gol. Ruang

Jumlah

Pembina Tk. I / IV.b

1

Pembina / IV.a

9 10

Penata Tk. I / III.d Penata / III.c

19

Penata Muda Tk. I / III.b

21

Penata Muda / III.a

19

Pengatur Tk. I / II.d

11

Pengatur / II.c

4

Pengatur Muda / II.a

14

Jumlah Pegawai

108

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi b.

Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan Tabel II.3 Statistik Pegawai KPP Pratama Semarang Barat Berdasarkan Jabatan Jumlah

Jabatan

1

Kepala Kantor 10

Fungsional Pemeriksa

9

Kepala Subbagian / Seksi

10

Account Representative

48

Pelaksana

37

Jumlah Pegawai

108

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi c.

Statistika Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel II.4 Statistik Pegawai KPP Pratama Semarang Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan

Jumlah

Strata 2

15

Strata 1 / Diploma IV

47 20

Diploma III Diploma I

19

SMU / Sederajat

7

Jumlah Pegawai

108

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi C. Tugas dan Fungsi Kantor

Pelayanan

Pajak

Pratama

Semarang

melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan

Barat

mempunyai

tugas

pemeriksaan sederhana

terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 11

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat mempunyai fungsi, yaitu : a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakandan ekstensifikasi Wajib Pajak. b. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, SPT masa sertaberkas Wajib Pajak. c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL). d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL). e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan. f. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). g. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP). h. Pengurangan sanksi pajak. i. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan j. Pelaksanaan administrasi kantor penyuluhan perpajakan

2.2 Surat Massal A. Pengertian Surat massal adalah salah satu jenis surat resmi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu sarana berkomunikasi dan memberikan informasi secara formal 12

kepada Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan terkait keperluan tertentu yang berhubungan dengan perpajakan. Sesuai dengan namanya, surat ini dibuat secara massal dengan maksud dan isi yang sama kepada Wajib Pajak dalam jumlah yang banyak. Pembuatan surat massal ini sesuai dengan kaidah dan format yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan, contoh: a) Penggunaan bahasa baku, b) Isi surat harus efektif dan jelas. c) Dibuat dengan memuat konten konten yang mudah dimengerti penerima. Pada tahun 2019,Account RepresentativeKPP Pratama Semarang Barat berencana mengirimkan surat massal kepada Wajib Pajak sebanyak tiga kali, yaitu di awal, pertengahan, dan akhir tahun untuk mengimbau Wajib Pajak melakukan pelaporan SPT Tahunan. Berbeda dengan 2019, di tahun sebelumnya KPP Pratama Semarang Barat hanya mengirimkan surat massal sebanyak satu kali di akhir tahun saja. Meskipun demikian, tidak seluruh Wajib Pajak di unit kerja KPP Pratama Semarang Barat dikirimkan surat massal, hanya beberapa Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, yaitu: a. Potensi Pajak Kecil Menurut Account Representive yang kami wawancarai, Wajib Pajak yang diberikan surat imbauan mengenai penyampaian SPT secara massal adalah Wajib Pajak yang memiliki potensi pajak yang kecil, agar Wajib Pajak tersebut melakukan pelaporan SPT Tahunan. b. Data Wajib Pajak Homogen

13

Karena jumlah Wajib Pajak yang besar, kurang lebih sebanyak sebelas ribu wajib pajak yang harus diberi imbauan untuk menyampaikan SPT, maka tidak memungkinkan apabila setiap wajib pajak diberikan surat selain massal. c. Wajib Pajak dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) selain karyawan KLU disusun menurut Kategori, Golongan Pokok, golongan Sub Golongan dan Kelompok Kegiatan Ekonomi. KLU didasarkan kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2009 Cetakan III. Salah satu KLU sesuai dengan BPS adalah karyawan. Karena pada praktiknya pemenuhan kewajiban perpajakan karyawan terbantu dengan adanya sistem withholding tax sehingga karyawan tidak perlu menyetor sendiri pajaknya dan tidak jarang pemberi kerja juga memberikan bantuan dalam pelaporan SPT Tahunan atau minimal mengingatkan karyawannya untuk melakukan pelaporan. B. Pagu Anggaran Pagu anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan dalam APBN. Dalam pengelolaan APBN, pagu dibagi menjadi tiga termin, yaitu pagu indikatif yang ditetapkan pada bulan Maret, pagu anggaran pada bulan Juli, dan pagu definitif yang ditetapkan pada bulan November. Sedangkan DIPA adalah dokumen yang berisi pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, dalam hal ini adalah Bendahara Pengeluaran. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan. Besarnya Pagu Anggaran persuratan dalam DIPA KPP Pratama Semarang Barat di tahun 2018 adalah Rp. 200.000.000,00 untuk pagu indikatif, kemudian Rp. 14

340.000.000,00 untuk pagu anggaran, dan realisasi belanja sebesar Rp. 338.430.637,00. Pada tahun 2019 Bendahara Pengeluaran telah menetapkan pagu indikatif sebesar Rp. 178.439.000. Sementara, biaya pengiriman setiap surat massal di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat pada tahun 2018-2019 menggunakan jasa pengiriman Pos Indonesia adalah: 

Rp. 7.000,00 untuk pengiriman dalam kota



Rp. 12.000,00 untuk pengiriman luar kota

Tagihan biaya pengiriman surat dibayarkan setiap bulan sekali pada bulan berikutnya. Misalnya biaya pengiriman surat di bulan Januari ditagih dan dibayarkan di bulan Februari setelah rekap pengiriman surat selama bulan Januari dibuat oleh pihak penyedia jasa. Pada tahun 2019 biaya pengiriman surat kepada Pos Indonesia baru berjalan selamadua bulan dengan biaya: 

Januari

Rp. 23.000.500,00



Februari

Rp. 66.538.000,00

Rincian pembayaran pengiriman surat yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk mengirimkan surat massal menggunakan jasa pengiriman Pos Indonesia di tahun 2018 adalah sebagai berikut,

15

16

Tabel II.5 Data Pengeluaran Pengiriman Surat Melalui Jasa PT Pos Indonesia (Persero) KPP Pratama Semarang Barat

Sumber: Bendahara KPP Pratama Semarang Barat

17

BAB III: PEMBAHASAN 3.1 Praktik Kerja Lapangan Selama melaksanakan kerja di lapangan, masing-masing kami melakukan praktik pada masing-masing seksi yang ditugaskan. Setiap seminggu sekali, dilakukan pergantian seksi agar semua dapat merasakan tiap bagian yang ada di KPP Pratama Semarang Barat dan berkenalan dengan seluruh unit di KPP Pratama Semarang Barat. Sehingga, kami telah mempelajari tugas, pokok, dan fungsi masing-masing bagian di KPP Pratama Semarang Barat. Berikut merupakan rincian tugas, pokok, dan fungsi masing-masing bagian dan seksi. A. Sub Bagian Umum Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI), merupakan sub bagian di KPP yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. Beberapa tugas dari SUKI ialah membuat rencana kerja sub bagian umum, melakukan penatausahaan surat fungsional pemeriksa lainnya, melakukan prosedur penyusunan tanggapan terhadap surat pengaduan anggota masyarakat melalui tromol pos 5000 maupun secara langsung, melakukan prosedur penelitian oleh tim peneliti pengaduan masyarakat/tromol pos 5000 dan penyusunan laporan berkala KPP, melakukan prosedur penyusunan surat usulan pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai negeri sipil dan pelaksanaan pengambilan sumpah pegawai sipil/sumpah jabatan, melakukan prosedur permintaan pengujian kesehatan pegawai, melakukan prosedur penelitian pendahuluan atas dugaan adanya pelanggaran disiplin pegawai, melakukan prosedur pemberian hukuman atas pelanggaran disiplin pegawai, melakukan prosedur

18

pembuatan rekapitulasi laporan bulanan ketertiban pegawai, melakukan penegakan disiplin kepada para pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku, melakukan prosedur usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pegawai, dan pemberian izin cuti pegawai, melakukan prosedur penertiban izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, SUKI mengurus segala hal yang berhubungan dengan keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga. Selama kami melakukan praktik kerja lapangan di SUKI, kami mendapatkan beberapa tugas yakni membantu dari membuat Surat Tugas hingga perekapan Surat Tugas. Selain itu, kami juga membantu membuat Nota Dinas. B. Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan terbagi menjadi dua, yakni front office dan back office. Pegawai di front office bertugas melayani Wajib Pajak secara langsung, sehingga pegawai bertatap muka langsung dengan Wajib Pajak. Dalam hal ini, kami membantu pelayanan e-filing dengan jadwal piket yang telah disediakan. Sementara back office, kami membantu untuk memasukkan bukti pemindahbukuan, memasukkan surat tanggapan atas suatu permohonan, memindai berkas pemindahbukuan, membuat berkas Wajib Pajak yang baru terdaftar, memfotokopi, hingga memasukan surat tanggapan ke dalam amplop. Sementara, tugas dari seksi pelayanan antara lain adalah melakukan penatausahaan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat-surat lainnya pada TPT serta surat-surat masuk untuk seksi pelayanan, melakukan penatausahaan surat-surat permohonan (non keberatan) dari Wajib Pajak dan surat-surat lainnya TPT, melakukan penyelesaian registrasi Wajib Pajak, objek pajak dan atau pengukuhan Pengusaha Kena 19

Pajak (PKP), melakukan penyelesaian permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan Pengukuhan Kena Pajak (PKP), melakukan penerbitan surat keputusan pembetulan produk hukum, mencetak pemberitahuan Wajib Pajak pindah keluar dan Wajib Pajak pindah masuk, melakukan penerimaan berkas Wajib Pajak pindah masuk, melakukan penatausahaan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN atau SPT Masa PPh pemotongan dan pemungutan atau SPOP yang telah diterima kembali dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melaksanakan prosedur peminjaman/pengiriman berkas Wajib Pajak, melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi, melakukan prosedur penyuluhan perpajakan, dan masih banyak lagi. C. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Saat berada di Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), kami memiliki beragam pengalaman. Beberapa dari kami membantu untuk mengisi Alket, ada pula yang membantu untuk mengganti Accout Representative dari para Wajib Pajak, hingga membantu input e-Nofa. Tugas dari Seksi PDI secara rinci ialah sebagai berikut. 

Membuat rencana kerja pengolahan data dan informasi



Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan menatausahakan penerimaan pajak



Melakukan perbaikan atas kerusakan komputer dan aplikasi komputer



Melakukan penatausahaan alat keterangan dan surat-surat masuk pada seksi pengolahan data dan informasikan arsip seksi PDI



Melayani prosedur peminjaman dan pengembalian berkas alat keterangan dari seksi lain



Melakukan penggalian potensi pajak ekstensifikasi Wajib Pajak. 20

D. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) memiliki empat Seksi yakni Seksi Waskon I, Waskon II, Waskon III, dan Waskon IV. Saat berada di Waskon, kami membantu untuk disposisi surat, mencari nama Account Representative dari Wajib Pajak, membagikan dokumen ke masing-masing Account Representative, mengantarkan surat ke berbagai seksi, mengangkat telepon, dan masih banyak lagi. Beberapa tugas dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi adalah sebagai berikut, 

Melakukan pengawasan penerbitan surat teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)



Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak



Melakukan prosedur penatausahaan surat-surat masuk pada seksi pengawasan dan konsultasi



Melakukan

prosedur

proses

penerbitan

Surat

Keputusan

Pengembalian

Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) E. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Saat berada di seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, kebanyakan dari kami membantu melakukan geotagging dan melipat serta mengamplopi surat. Selain itu, kami juga membantu saat penyuluhan ke beberapa tempat di luar KPP seperti di rumah sakit, universitas, dan pabrik-pabrik. Tugas dari seksi ekstensifikasi dan penyulihan adalah membantu kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 21

seperti, membuat rencana kerja dan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, dan melakukan penyuluhan baik di dalam dan di luar KPP. F. Seksi Pemeriksaan Saat berada di seksi pemeriksaan, beberapa dari kami ada yang diberi kesempatan untuk ikut melakukan pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain dengan pegawai bagian seksi ini, seperti penghapusan PKP dan NPWP. Seksi pemeriksaan bertugas membantu kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnyadi KPP Pratama Semarang Barat. G. Seksi Penagihan Saat berada di Seksi Penagihan, kami melakukan scanning Surat Tagihan Pajak (STP) guna pengarsipan di gudang. Beberapa dari kami juga berkesempatan untuk mencari dan menata dokumen-dokumen yang berada di gudang. Beberapa tugas dari Seksi Penagihan adalah sebagai berikut. 

Membuat rencana kerja seksi penagihandan melakukan penyesuaian rencana kerja tahunan seksi penagihan



Melakukan prosedur penatausahaan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Surat Setoran Bea (SSB) beserta bukti pemindahbukuan (PBK) dalam rangka pengawasan tunggakan dan angsuran/pelunasan pajak



Melakukan prosedur penerbitan surat teguran



Melakukan prosedur penerbitan pelaksanaan surat paksa 22

H. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama Semarang Barat.Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KPP yang bersangkutan.Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3.2 Proses Bisnis Surat Massal Surat massal secara umum memiliki tujuan untuk mengimbau Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya, contohnya seperti pelaporan SPT Tahunan dan pembayaran pajak terutang. Dengan dikirimnya surat massal tersebut, diharapkan Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dan tentunya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penerbitan surat massal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Setiap Account Representative mengklasifikasikan Wajib Pajak mana yang akan dikirimkan surat massal atau tidak. 2. Account Representative memberikan data Wajib Pajak tersebut kepada Sekretariat untuk dimintakan nomor surat jenis S-MSL 23

3. Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi melakukan penatausahaan surat, dari mencetak, hingga memasukkan kedalam amplop. 4. Surat dibawa ke Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui jasa ekspedisi.

Ketika surat kembali pos, proses bisnisnya adalah sebagai berikut: 1. Surat yang kembali pos dikembalikan oleh jasa ekspedisi kepada Sekretariat 2. Sekretariat memberikan surat yang kembali kepada pelaksana di masing-masing seksi 3. Pelaksana merekap surat yang kembali pos lengkap dengan alasannya. 4. Surat yang kembali pos diberikan kepada Account Representative masing-masing untuk ditindaklanjuti.

24

GambarIII.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Barat

Sumber: Hasil wawancara degan Pelaksana dan Account Representative 3.3 Permasalahan dalam Pelaksanaan Surat Massal Kembali pos atau yang biasa disebut kempos adalah surat-surat yang dikembalikan oleh pihak penyedia jasa pengiriman karena surat tidak sampai kepada penerima yang sudah dicantumkan. Setiap tahun KPP Pratama Semarang Barat menghadapi permasalahan kempos untuk jenis surat massal yang dikirimkan kepada Wajib Pajak. Hal 25

ini menjadi permasalahan tersendiri karena terjadi berulang kali di setiap tahun dengan jumlah yang tak sedikit. Surat yang kembali tentu saja mempengaruhi target kepatuhan dan penerimaan pajak di tahun terkait, karena ketika terdapat surat yang kembali artinya kantor pajak tidak dapat menyampaikan imbauan kepada Wajib Pajak di wilayah kerjanya untuk melakukan kewajiban perpajakannya yaitu melapor dan membayar pajak. Di samping itu, kegagalan kantor pajak untuk menjangkau Wajib Pajak menciptakan ketidakadilan tersendiri bagi Wajib Pajak, karena dapat ditarik pernyataan bahwa yang membayar dan melapor pajak hanya Wajib Pajak tertentu yang “itu-itu saja” setiap tahunnya. Diperlukan penanganan dengan prosedur yang tepat untuk mencegah kembali pos terulang kembali setiap tahun atau paling tidak mengurangi jumlahnya. A. PenyebabKembali Pos Penyebab terjadinya kembali pos sudah dikategorikan oleh pihak penyedia jasa pengiriman, dalam hal ini adalah PT Pos Indonesia (Persero). Berikut ini adalah penyebab terjadinya kembali pos: 

Alamat tidak jelas Artinya alamat yang dituliskan pada surat tidak lengkap. Misalnya, tidak ada keterangan RT dan RW hanya sebatas nama jalan.



Penerima tidak dikenal Artinya setelah dikunjungi sesuai dengan alamat yang tertera pada surat, penerima yang dituju tidak berkedudukan atau tidak dikenal di tempat tersebut.

26



Penerima telah meninggal atau bubar Artinya setelah dikunjungi sesuai dengan alamat yang tertera pada surat, penerima sudah meninggal untuk orang pribadi atau sudah bubar untuk badan.



Surat ditolak Artinya setelah dikunjungi sesuai dengan alamat yang tertera pada surat, pihak yang dituju menolak menerima surat tanpa alasan yang jelas.



Rumah kosong Artinya setelah dikunjungi sesuai dengan alamat yang tertera pada surat, alamat rumah yang dituju dalam keadaan kosong sehingga penerima tidak dapat ditemui.



Pindah alamat Artinya setelah dikunjungi sesuai dengan alamat yang tertera pada surat, yang bersangkutan sudah berpindah alamat dan rumah sudah ditempati orang lain.

B. Data di KPP Pratama Semarang Barat Jumlah surat massal yang kembali pos dalam periode 1 Januari-6 Maret 2019 adalah: TabelIII.2 Rincian Jumlah Surat Kembali Pos Alasan

Jumlah

Alamat Tidak Jelas

120

Penerima Tidak Dikenal

929

Meninggal / Bubar

15

Surat Ditolak

21

Rumah Kosong

250

Pindah Alamat

1023

Jumlah

2358

Sumber: Sekretariat KPP Pratama Semarang Barat 27

Sedangkan jumlah surat massal yang dikirim dalam periode 1 Januari sampai dengan 6 Maret 2019 sejumlah 11.130. C. Kerugian yang Ditimbulkan 1. Biaya Pengiriman Biaya yang diakibatkan dari surat kembali pos periode 1 Januari sampai dengan 6 Maret 2019 adalah sebesar Rp. 16.506.000,00. Angka tersebut didapat dari jumlah surat yang kembali pos (2.358) dikalikan dengan tarif jasa PT Pos Indonesia (Persero) untuk pengiriman dalam kota (Rp. 7.000). 2. Potensi yang Hilang akibat Kempos Kerugian yang diakibatkan oleh surat yang kembali pos tak hanya dilihat dari segi biaya persuratan saja, namun juga dilihat dari potensi penerimaan pajak yang hilang karena Wajib Pajak tidak dapat dijangkau melalui surat. Jika dilihat dari data surat yang kembali, terdapat 21% Wajib Pajak tidak dapat dijangkau.Misalkan satu Wajib Pajak berpotensi membayar pajak sebesar Rp. 210.684,00 maka potensi penerimaan yang hilang dari 2.358 surat adalah sebesar Rp. 496.792.872,00. Angka pengali Rp. 210.684,00 didapatkan dari rata-rata jumlah pembayaran SSP yang diterima tahun 2017 kemudian dibagi dua untuk menyesuaikan tarif yang berubah di tahun 2018. Selain itu, terjadi ketidakadilan antara Wajib Pajak satu dengan yang lainnya. Wajib Pajak yang tidak dapat dijangkau melalui pos dianggap belum melakukan kewajiban perpajakannya baik melapor atau membayar pajak apabila memiliki penghasilan.

28

3.4 Efektivitas Surat Massal Terkait efektivitas surat massal, kami membaginya menjadi dua sudut pandang, yakni pembayaran dan pelaporan. Pembayaran kami lihat dari jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima pada kuartal keempat tahun 2018 khusus Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 sebagaimana yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sementara pelaporan kami lihat dari banyaknya SPT Tahunan yang dilaporkan pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Khusus untuk tahun 2019, kami mengambil sampel pada tanggal 1 Januari hingga 18 Maret 2019. Batasan materialitas yang kami gunakan dalam penghitungan ini sebesar 11,98% untuk mengukur efektivitas pembayaran dan 5,2% untuk mengukur efektivitas pelaporan. A. Berdasarkan Pembayaran Efektivitas pengiriman surat massal untuk mengimbau Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Barat dapat terlihat pada tabel jumlah pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 (PP 46/PP 23) pada akhir tahun 2016, 2017, dan 2018. TabelIII.3 Rincian Jumlah SSP Diterima Tahun Pajak 2016, 2017, dan 2018 Wajib Pajak

Jumlah SSP 2016

Jumlah Bayar 2016

Badan

4430

3.355.878.363

Orang Pribadi

5873 10303

Total

Jumlah SSP 2017

Jumlah Bayar 2017

Jumlah SSP 2018

5024

4.096.900.059

5957

3.226.957.895

2.189.244.345

6514

2.744.785.296

8802

1.958.083.551

5.545.122.708

11538

6.841.685.355

14759

5.185.041.446

Sumber: Account Representative KPP Pratama Semarang Barat

29

Jumlah Bayar 2018

Pada tahun 2016 jumlah penyetoran pajak untuk Wajib Pajak badan sebanyak 4.430 SSP dengan jumlah bayar sebesar Rp. 3.355.878.363, tahun 2017 sebesar 5.024 SSP dengan jumlah bayar sebesar Rp. 4.096.900.059, dan tahun 2018 jumlah penyetoran pajak sebanyak 5.957 SSP dengan jumlah bayar sebesar Rp. 3.226.957.895. Untuk Wajib Pajak orang pribadi pada tahun 2016 tercatat jumlah SSP yang disetorkan sebanyak 5.873 SSP dengan jumlah bayar sebesar Rp. 2.189.244.345, tahun 2017 sebesar 6.514 SSP dengan jumlah bayar Rp. 2.744.785.296, dan tahun 2018 jumlah penyetoran pajak sebanyak 8.802 SSP dengan jumlah bayar sebesar Rp. 1.958.083.551. Dari tabel dan uraian di atas, dapat diketahui setelah dilakukan pengiriman surat massal di tahun 2018 terdapat peningkatan jumlah Surat Setoran Pajak yang diterima sebesar 22%, dari 11.538 SSP pada tahun 2017 menjadi 14.759 SSP pada tahun 2018. Namun peningkatan jumlah SSP yang diterima tidak dibarengi dengan jumlah penerimaan pajak yang diperoleh, dari tabel di atas dapat diketahui terjadi penurunan penerimaan penerimaan pajak dari 6.841.685.355 pada 2017 menjadi 5.185.041.446 di tahun 2018. Hal tersebut terjadi salah satunya karena adanya penurunan tarif pajak penghasilan final UMKM dari 1% menjadi 0,5%. B. Berdasarkan Pelaporan Berikut merupakan data pelaporan SPT Tahunan per tanggal 18 Maret dalam tiga tahun pajak terakhir, yakni 2016, 2017, dan 2018.

30

TabelIII.4 Rincian Jumlah SPT Diterima Tahun Pajak 2016

Sumber: Account Representative TabelIII.5 Rincian Jumlah SPT Diterima Tahun Pajak 2017

S umb er: Acco unt Representative TabelIII.6 Rincian Jumlah SPT Diterima Tahun Pajak 2018

Sumber: Account Representative

31

Dari tabel di atas, dapat diketahui jumlah pelaporan SPT Tahunan pada tahun pajak 2016 adalah 19.083 SPT, tahun pajak 2017 adalah 20.095 SPT, dan tahun pajak 2018 adalah 24.950 SPT. Terjadi peningkatan jumlah pelaporan sebesar 5,3% SPT dari tahun 2016 ke 2017. Sementara pada tahun 2017 menuju 2018 terjadi peningkatan sebesar 24,2% SPT. Peningkatan ini salah satunya dipengaruhi oleh Surat Massal yang dikirimkan oleh KPP kepada Wajib Pajak yang berisi mengenai himbauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan data yang telah kami peroleh, baik dari segi pembayaran maupun pelaporan, menunjukkan bahwa pelaksanaan Surat Massal cukup efektif untuk mengimbau Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.Materialitas Sebagai informasi, KPP Pratama Semarang Barat pada tahun 2016 dan 2017 tidak melakukan pengiriman surat massal kepada Wajib Pajak dalam rangka mengimbau pelaporan SPT tahunan dan pembayaran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Sedangkan pada tahun 2018, KPP Pratama Semarang Barat melakukan pengiriman surat massal sebanyak satu kali di akhir tahun dalam rangka mengimbau Wajib Pajak untuk membayar pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2.

32

BAB IV: PENUTUP 3.1 Kesimpulan Setelah dilakukan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Surat Massal merupakan salah satu cara penyampaian surat resmi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu sarana berkomunikasi dan memberikan informasi secara formal kepada Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan terkait keperluan tertentu yang berhubungan dengan perpajakan. Sesuai dengan namanya, surat ini dibuat secara massal dengan maksud dan isi yang sama kepada Wajib Pajak dalam jumlah yang banyak. Surat ini ditujukan untuk Wajib Pajak secara umum, terlepas dari kondisi Wajib Pajak yang berbeda-beda. Surat Massal merupakan salah satu cara KPP Pratama Semarang Barat dalam menjangkau Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan. Banyak faktor penyebab kembalinya surat massal. Beberapa diantaranya adalah penerima tidak dikenal, alamat kurang jelas, penerima telah meninggal atau bubar, surat ditolak, rumah kosong, atau Wajib Pajak yang pindah alamat. Hingga 6 Maret 2019, tercatat ada sekitar 2.358 surat yang kembali dari total 11.130 surat massal yang dikirim pada tahun 2019. Selain kerugian biaya pengiriman, terdapat juga kerugian potensi penerimaan pajak yang hilang karena Wajib Pajak tidak dapat dijangkau melalui surat. Jika surat tersebut diterima seluruhnya, ada kemungkinan penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Barat meningkat. Terlepas dari banyaknya Surat Massal yang kembali, kami dapat menarik kesimpulan bahwa pengiriman Surat Massal dianggap cukup efektif untuk mengimbau Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penyetoran SSP dan pelaporan SPT di KPP Pratama Semarang Barat pada tiga tahun terakhir. Meskipun 33

begitu, kami berpendapat bahwa pengiriman Surat Massal dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien lagi. Dengan saran dan solusi yang telah kami diskusikan, kami harap kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya. 3.2 Saran Permasalahan utama dari surat massal adalah mengenai banyaknya surat massal yang kembali. Oleh karena itu, kami mencoba mencari solusi serta menanyakan beberapa pendapat pihak-pihak terkait. Berikut merupakan ringkasan dari saran-saran tersebut. 1. Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak Surat massal yang kembali pos biasanya dikarenakan data Wajib Pajak yang kurang akurat, misalnya Wajib Pajak sudah pindah alamat namun tidak melakukan perubahan data, nomor telepon Wajib Pajak yang tidak dapat dihubungi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan adanya pembaruan data Wajib Pajak. Pembaruan data Wajib Pajak saat ini sudah difasilitasi oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2018 pada 25 Juni 2018tentang. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pemutakhiran basis data Masterfile Wajib Pajak untuk pembaruan SIDJP dan memberikan kepastian hukum kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan pemutakhiran basis data Masterfile Wajib Pajak. Pada pelaksanaannya data diberikan langsung oleh kantor pusat kepada KPP untuk kemudian diproses oleh Account Representative dan diinput oleh pelaksana pada

34

seksi PDI, Pelayanan,dan Ekstensifikasi & Penyuluhan untuk memperbarui serta melengkapi data Wajib Pajak dalam sistem. 2. Pengiriman Langsung Pengiriman surat massal diserahkan dan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada petugas kecamatan atau kelurahan untuk diberikan kepada warga yang tinggal di wilayah tersebut, karena petugas kelurahan atau kecamatan memiliki data wajib pajak yang berdomisili di wilayah tersebut dan lebih mengenal warganya sendiri secara langsung, sehingga dapat menghindari penyebab kembali pos akibat alamat tidak jelas, surat ditolak, rumah kosong, dan pindah alamat. Sebagai pengganti jasa ekspedisi untuk mengirim

surat,

kantor

kelurahan/kecamatan

pajak

dapat

memberi

yang telah disepakati

kompensasi

kepada

petugas

kedua belah pihak dengan tetap

memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Pos Indonesia sebagai mitra pengiriman surat KPP Pratama Semarang Barat tidak lagi digunakan sebagai jasa pengiriman surat massal. 3. Alamat Alternatif Alamat alternatif adalah alamat yang dapat diakses selain alamat utama. Ketika Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dari kantor pajak, mereka diwajibkan untuk mengisi alamat sesuai dengan KTP. Alangkah lebih baik untuk menghindari terjadinya kembali pos yang terus menerus, Wajib Pajak juga diwajibkan mengisi alamat alternatif yang dapat dituju apabila alamat utamanya pindah, berganti, atau tidak sesuai dengan KTP. Di samping itu, Wajib Pajak harus menjamin dengan membuat pernyataan bahwa alamat alternatif benar-benar jelas dan dapat dijangkau. Dengan adanya alamat alternatif, Wajib Pajak tetap dapat dijangkau sehingga efektivitas 35

surat massal itu sendiri tercapai sesuai dengan tujuannya.DULU KETENTUANYA ADA G?!DMN 4. Frekuensi Pengiriman Surat Massal Setiap tahun, kantor pajak selalu mengirimkan surat massal kepada Wajib Pajak untuk mengimbau agar menyampaikan laporan SPT tahunan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Surat imbauan ini dikirim sebanyak dua hingga tiga kali dalam satu tahun pada awal, tengah, dan akhir tahun dengan harapan Wajib Pajak dapat melakukan penyampaian SPT Tahunan untuk surat massal di awal tahun, serta pembayaran pajak untuk surat massal yang dikirim pada tengah dan akhir tahun. 5. Pembuatan dan Sosialisasi SOP tentang Tindak Lanjut Surat Kembali Pos Untuk menindaklanjuti surat massal yang kembali pos, perlu dibuat Standar Operasional Prosedur yang jelas sehingga tindak lanjut dari surat yang kembali pos jelas dan diharapkan tidak terulang lagi di periode berikutnya. 6. Penggantian Jasa Ekspedisi Banyaknya surat yang kembali pos dapat dikeranakan oleh jasa ekspedisi yang kurang kompeten dalam mencari maupun menemukan alamat Wajib Pajak. Oleh karena itu KPP Semarang Barat sudah sering berganti jasa ekspedisi. Beberapa diantaranya adalah PT Pos Indonesia (Persero), jasa ekspedisi NCS, jasa ekspidisi Pandu Siwi Sentosa, dan jasa ekspedisi yang paling baru digunakan adalah Ninja Xpress yang masih dalam tahap uji coba selama tiga bulan.

36

DAFTAR PUSTAKA https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Isian_Pelaksanaan_Anggaran https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/pagu-apbn/ http://www.expostnews.com/ekbis/keuangan-investasi/item/1813-2-ribu-surat-pajak-kpppratama-surabaya-genteng-kempos https://www.maxmanroe.com/vid/surat/pengertian-surat-resmi.html Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak PMK ttg struktur

37

LAMPIRAN

38