Profil Prakarsa Lamongan

No Item Uraian 1 FULL NAME Yayasan PRAKARSA LAMONGAN 2 SHORT NAME PRAKARSA 3 MANDATE Participatory Policy for Community Empowerment 4 ALAMAT Perumahan Graha Indah Blok B-14, Tuwiri - Tambakrigadung, Kec. Tikung, Kab. Lamongan Telp/faks. 0322 – 316519 E-mail:[email protected] Website : www.prakarsa.org 5 LEGALITAS Akta notaris pendirian oleh: Notaris Bambang Eko Muljono, SH. MMA, TTG 21 Januari 2003 No. 7. 6 NO REKENING GIRO a/n Yayasan Prakarsa, Bank Jatim Cabang Lamongan No rekening: 028-1002-333 7 NPWP 02.255.971.0-601.000 8 CONTACT PERSON MADEKHAN ALI, HP: 081330915976 I. Landasan Pemikiran Salah satu agenda penting untuk mengubah wajah negara Indonesia, menuju Indonesia baru adalah mendorong terciptanya pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang berciri adanya pelayanan kepada masyarakat secara efisien, transparan, dengan sistem peradilan yang dapat diandalkan dan memiliki pertanggungjawaban publik. Maka untuk menciptakan pemerintahan yang baik, upaya pembaruan pemerintahan tentu saja bukan cara yang mudah. Namun demikian, pembaruan tersebut tidak mungkin bisa diwujudkan secara nyata bila tidak menyentuh lapis paling bawah masyarakat, yakni komunitas pedesaan. Pada titik ini persoalan dasar yang harus dipahami adalah kenyataan bahwa ada satu kebutuhan untuk melibatkan masyarakat, mendorong inisiatif dan kapasitas mereka untuk berpartisipasi mewujudkan keberhasilan pembangunan. Masyarakat melalui suatu proses demokratis, menentukan arah dan perangkat untuk mewujudkan tatanan hidup yang lebih baik. Di sini kerjasama segitiga antara Pemerintah, Swasta dan masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu kunci bagi proses transformasi yang demokratis, berkeadilan dan berkelanjutan. Secara lebih praksis, titik masuk gerakan transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik ini bisa diimplementasikan pada ranah Otonomi Daerah. Apalagi mengingat arus besar proses pengambilan kebijakan daerah di kalangan birokrasi kita masih dijadikan alat hegemoni kekuasaan. Adalah sangat naif apabila saat ini masyarakat begitu saja menyerahkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik pada niat baik pemerintah. Apalagi mengingat implikasi Otonomi daerah yang nampak saat ini dimana Pemerintahan Daerah telah menjadi layaknya raja-raja kecil daerah yang berpotensi melakukan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Oleh karena itu kontrol sosial yang efektif dari masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan anggaran. Namun, pemahaman dan kesadaran transparansi dan akuntabilitas kebijakan semata tidak cukup. Sejumlah kendala mewujudkan visi ini kiranya harus diakui lebih pada minimnya kapabilitas stake holders di daerah dalam melakukan analisis dan advokasi kebijakan. Ditambah lagi masih sedikitnya kalangan yang konsen terhadap isu transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik. Sehingga gerakan advokasi untuk transparansi dan akuntabilitas kebijakan membutuhkan sinergi dua kerja besar, yakni pertama; peningkatan pemahaman dan keterampilan dimensi-dimensi dalam analisis dan advokasi kebijakan publik. Dan kedua, mobilisasi gerakan bersama melalui perluasan dan penguatan jaringan kelembagaan untuk advokasi kebijakan publik.

Sementara itu, upaya pembaruan pemerintahan, tanpa diikuti atau tanpa ditopang oleh perubahan-perubahan penting di tingkat bawah, tentu tidak akan banyak artinya. Maka diyakini bahwa dengan pembaruan desa, maka perubahan di atas hanya akan tinggal tunggu waktu. Masalah ini bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu, meskipun sudah terbit kebijakan otonomi daerah, namun bagi rakyat desa, masih diperlukan usaha-usaha lain untuk untuk mengisi, sehingga kebijakan yang ada dapat menjadi jalan untuk mendorong proses pembaruan desa. II. PRAKARSA Bertitik tolak pada pemikiran di atas maka sejumlah kalangan masyarakat di Lamongan yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Lamongan dalam sebuah ikhtiar bersama mewujudkan masyarakat yang berdaya dan pemerintahan yang baik, mendeklarasikan berdirinya Perhimpunan Masyarakat untuk Advokasi dan Pembaruan Desa (PRAKARSA). PRAKARSA yang dideklarasikan pada tahun 2002, dalam hal ini memposisikan diri sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) yang berupaya aktif di dalam pengembangan advokasi kebijakan publik dan pembaruan desa, khususnya di wilayah pemerintahan Kabupaten Lamongan, dan umumnya di tingkat Regional Jawa Timur maupun Kebijakan Publik tingkat nasional. Agenda besar kerja PRAKARSA sebagai LSM terkait dengan perannya sebagai katalisator perubahan sosial dimana salah satunya termuat kerangka gerakan advokasi kebijakan publik. Terminologi gerakan ini dimaknai sebagai upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan masyarakat. Advokasi kebijakan publik karenanya terkait dengan upaya untuk mengontrol, memperbaiki atau merubah keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam koridor etika transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik. Gerakan demikian diyakini akan berhasil dan berkelanjutan bila benar-benar didukung oleh sebuah gerakan pembaruan desa. Hal ini terutama bila mengacu pada fenomena empirik Kabupaten Lamongan yang berpusat pada dinamika kehidupan pedesaan. Pembaruan desa di sini dimaksud sebagai suatu usaha untuk mengubah kondisi dan posisi desa, sehingga menjadi lebih baik dan lebih kuat atau diperhitungkan. Pembaruan yang dimaksud akan meliputi berbagai bidang, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Secara prinsipil paradigma gerakan PRAKARSA mengedepankan keyakinan bahwa segala proses transformasi sosial akan berjalan dengan maksimal bila rakyat sendiri yang menggerakkan proses tersebut. Oleh karena itu, nilai partisipasi, keadilan sosial dan demokrasi menjadi pijakan utama mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia baru yang lebih baik.

III. Tujuan 1. Tujuan umum (Goal) adalah: Mengembangkan keberdayaan masyarakat agar dengan segala potensi yang dimilikinya

mampu berpartisipasi mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang manusiawi, adil dan makmur melalui kebijakan publik yang demokratis dalam dimensi politik, ekonomi, sosial dan budaya. 2. Tujuan Khusus (Objectives) adalah: Posisi rakyat yang berdaya dalam menentukan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. 3. Tujuan Antara: Terwujudnya kesadaran transformatif dan semakin kuatnya masyarakat dan organisasi masyarakat desa yang independen, berkembangnya ekonomi rakyat, terjalinnya jaringan kerjasama serta maraknya advokasi isu-isu demokratisasi. IV. STRATEGI GERAKAN Strategi gerakan PRAKARSA untuk mencapai tujuan di atas sebagai berikut; 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan otonomi daerah. 2. Melaksanakan pengkajian, advokasi, dan pengawasan terhadap kebijakan publik terutama dalam pelayanan dasar masyarakat. 3. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan. 4. Kajian dan Advokasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kebijakan publik yang langsung menyentuh peningkatan kwalitas hidup masyarakat. 5. Mengembangkan akses informasi dan komunikasi masyarakat dengan pihak-pihak pengambil kebijakan publik. 6. Mengembangkan jaringan gerakan advokasi kebijakan publik antara masyarakat, Swasta, pemerintah, dan LSM. 7. Mengembangkan keberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. V. Bidang Kegiatan Berlandaskan prinsip aktifitas berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat, maka bidang kegiatan PRAKARSA terpusat pada: 1. Pengkajian dan advokasi isu-isu demokrasi dalam kerangka mendorong terwujudnya kebijakan publik yang partisipatif. Penelitian dan analisis terhadap berbagai kebijakan publik di tingkat lokal ditinjau dari keberpihakannya kepada rakyat di era otonomi daerah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. 2. Pendampingan dan bantuan teknis bagi penguatan dan pengorganisasian prakarsa masyarakat desa. Pendampingan untuk pemberdayaan institusional maupun individual masyarakat desa dengan strategi pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Lembaga Adat setempat. 3. Pendidikan dan Pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa agar mampu mengakses program-program pembangunan. Pendidikan dan pelatihan bagi berbagai lapisan masyarakat yang berkepentingan (stake holders) sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur publik di tingkatan wilayah masingmasing. 4.

Pendidikan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa.

Pengembangan usaha kecil melalui pembinaan wirausaha dan pemupukan modal bersama dalam koperasi yang didirikan anggota KSM. VI. Organisasi Mekanisme keorganisasian PRAKARSA sebagai landasan kegiatan lembaga ini terdiri dari: 1. Dewan Pembina 2. Dewan Pengawas 3. Dewan Pengurus Dimana akta notaris pendirian oleh: Notaris Bambang Eko Muljono, SH. MMA, TTG 21 Januari 2003 No. 7.

STRUKTUR ORGANISASI PERIODE 2005-2010

VIII. Pengalaman Kerja Lembaga PROGRAM SASARAN TAHUN MITRA Workshop Regional Pengkajian LKPJ Kepala Daerah 2009 30 anggota DPRD dari Jatim dan Jateng 2009 FITRA JATIM Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Lamongan Pemkab. Lamongan 2009 BAPPEDA Lamongan Program Peningkatan Kualitas Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2009 di DP X Jawa Timur 44 kecamatan (27 kecamatan di Lamongan dan 17 Kecamatan di Gresik) 2009 MDP – Election/ UNDP Penelitian Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 8 Desa pada 4 Kecamatan di Wilayah Lamongan Bagian Selatan 2008 BAPPEDA Lamongan Pelatihan Pertanian Organik, Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan Kelompok Tani Tingkat Desa 2008 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan Program Peningkatan Produktifitas Pangan Melalui Penerapan Pertanian Organik Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 2007 Pemerintah Propinsi Jawa Timur Penyusunan N.A Raperda Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Pemkab Lamongan 2007 Bag. LH Pemkab Lamongan Pengelolaan Komposing Sampah di TPA Lamongan Pemkab Lamongan 2007-2009 Bag. LH Pemkab Lamongan Pengawasan Kebijakan Publik Daerah 40 Organisasi Masyarakat di Lamongan 2006 Partnership Bina Swagiri Fitra Tuban Pendidikan Pemilih Pilkada 2005 Kabupaten Lamongan 2005 IPCOS Jakarta Lokakarya APBD 2005 Lamongan DPRD Lamongan 2005 FITRA Tuban Pelatihan Penggerak Pembangunan Desa 35 Pemuda Petani Lamongan 2005 Bina Desa Jakarta Advokasi Badan Perwakilan Desa BPD Kecamatan Deket Lamongan 2004 Bina Swagiri CSSP – USAID Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa 12 Desa Di Lamongan 2004 FITRA – Ford Foundation PROGRAM SASARAN TAHUN MITRA Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah Pemkab. Lamongan 2004-2005 BAPPENAS Program Pendampingan Pertanian Organik 15 Kelompok Tani di 15 desa di Lamongan 2003 – 2006 Bina Desa Jakarta Pelatihan Pendamping Pembangunan Desa 30 Kader Petani Lamongan 2003 Bina

Desa Jakarta Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik KSM Petani Payaman, Wajik, dan Pilanggadung 2003 Bina Desa Jakarta Lokakarya RAPBD 2004 LSM. Ormas dan Asosiasi BPD Lamongan 2003 FITRA Tuban Pendidikan Komunitas Marjinal Tokoh Masyarkat dan Pemuda desa 2002 Bina Desa Jakarta Pelatihan Pengembangan Ekonomi Masyarakat KSM Petani Wajik dan KSM Petani Pilanggadung 2002 Bina Desa Jakarta Lokakarya Pembaruan Desa LSM. Ormas dan Asosiasi BPD Lamongan 2001 Bina Desa Jakarta FITRA Tuban Program Pendidikan Kewarganegaraan bagi Pemuda Pemuda Desa di Kecamatan Deket 2000 JP

DIRECTOR PROFILE Madekhan Ali has a Master of Science (Human Resource Development) degree from UNAIR Surabaya since 2001. He has been a lecturer in Governance Science Department of UNISDA Lamongan for 8 years. He specializes in local public service policy analysis, mainly in the frame of decentralization and poverty alleviation. Now days, He serves as a executive director of PRAKARSA Lamongan (NGO on Rural Empowerment Advocacy). His experiences consist of activities, such as: • As trainer provider dealt with civil society organization (CSO) capacity building for enhancing participatory budgeting. • Expert team on planning and budgeting workshop for legislature in promoting pro poor programs (health, education, and poverty alleviation). • Expert team on regional legal drafting, covering; Village Budget Allocation, District Budget Management, Local Environment Management, Source of Village Income, Village owned Enterprise, and local government transparency. • Expert team on research and public advocacy book/module writing. In the scope of experience above, in recent period Madekhan has participate in various works such as; Trainer provider: • Specialist on Budget Tracking and Monitoring, , LGSP-USAID Central Jawa. 2007-2009 • Facilitator on Community Organizer Training for Religious Youth Leaders, BPM PP Guluk-guluk, Sumenep, 4 Januari 2008. • Facilitator in Public Policy Advocacy Training, FKKP Madiun – PUPUK Surabaya – TAF, Madiun 30 June – 01 July 2007. • Facilitator in Workshop Public Participation on Budget Tracking Kabupaten Lamongan, PIBET – LAKPESDAM – National Democratic Institute (NDI), Lamongan, 6-7 June 2007. • Facilitator in CSO strengthening Workshop for Participatory Budgeting, KKK Malang – LGSP USAID, Malang, 11 April 2007. • Facilitator in Workshop Local Planning and Budgeting, KPPI Mojokerto – LGSP, Mojokerto, 16-18 Maret 2007. • Facilitator Workshop and Training in Local Planning and Budgeting Analysis, LPPM Kediri – LGSP, Kediri, 8-10 Maret 2007. Research and Book/module writing: • Menakar Kedaulatan Rakyat Dalam Pilkades Lamongan, Research Report, Published in Radar – BJ – Jawa Pos, 6-7 July 2007.

• Orang Desa Anak Tiri Perubahan, Writer, Book, Published By Averroes, April 2007. • Forum Warga, Strategi Politik Ekstra Parlementer, Writer Team Member, Book, Published by FITRA Tuban - Partneship. December 2006. • Kinerja DPRD Lamongan 2004-2006, Research Report, Launched in Radar BJ – Jawa Pos, June, 2006. • Village Goverment Training Hand Out, Editor, Bina Swagiri – CSSP, January 2004.