Profil=

Profil Organisasi

BENTENG KEDAULATAN

Bersatu, Berjuang, Berdaulat Benteng Kedaulatan (BK) adalah organisasi massa yang digagas oleh para pemuda dari berbagai perwakilan wilayah di Indonesia sebagai wadah untuk mempersatukan seluruh elemen sumber daya pergerakan rakyat Indonesia. BK berasaskan pancasila, memiliki visi “terwujudnya kedaulatan rakyat Indonesia secara ekonomi, politik, sosial dan budaya,” dan memiliki misi mengkonsolidasikan serta mengelola seluruh kekuatan sumberdaya ekonomi dan politik rakyat untuk keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Organisasi ini lahir sebagai hasil pertemuan kaum muda yang juga merepresentasikan tenaga produktif dari berbagai sektor, antara lain buruh, petani, nelayan, penggerak sektor UMKM, dan kaum profesional. Pertemuan digelar pada tanggal 18 Desember 2008 di Garut (Jabar), bermaksud untuk melakukan pembacaan dan penyikapan bersama terhadap situasi nasional, situasi kebangsaan dan situasi kerakyatan yang diharapkan mampu menghasilkan resolusi bersama. Secara resmi, organisasi ini dideklarasikan di Jakarta, 11 Januari 2009 Dalam rangka berdaulat 100%, maka BK memiliki Program Perjuangan, antara lain: 1. Pembaruan Agraria dengan melakukan Perombakan struktur penguasaan, penggunaan, dan hubungan sumber -sumber agraria atau sumber daya alam (kekayaan alam) yang tidak adil dan merusak lingkungan serta dikuasai oleh seglintir orang dan perusahaan asing. 2. Membangun Industri Dasar Pendukung Industri Ringan, Pertanian, dan Alat Utama Sistem Pertahanan 3. Menciptakan keamanan nasional, penyelarasan antara pertahanan negara, keamanan dalam negeri, ketertiban umum, penegaka hukum dengan keamanan kemanusian (terpenuhinya hak-hak dasar rakyat dan pencegahan bencana) 4. Kedaulatan pangan 5. Indonesia sebagai pusat kebudayaan; Bahasa melayu sebagai lingua franca se asia tenggara, Penelitian sejarah dan kebudayaan nasional 6. Ekonomi kerakyatan, mendorong ekonomi koperasi, Kredit untuk rakyat, Lapangan kerja. 7. Jaminan sosial untuk rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, pangan, dan perumahan 8. Pencabutan UU yang anti demokrasi, anti rakyat, dan pro modal asing, seperti UU Perkebunan, UUPAM, UU Pengembangan Pesisir. 9. Menjaga perdamaian di Aceh dan pembanguna perdamaian di Papua (penyelsaian konflik papua dengan cara damai, demokratis, berkeadilan bagi korban Ketua Umum,

(Farhan Effendy)

Sekretaris Jenderal,

(Cesma J Pasaribu)