Presentasi Djoko Agung Harijadi

KEPEMIMPINAN DALAM PENYELARASAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MANAJEMEN DAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH SEMINAR CIO MTI UGM – BID DI YOGYAKARTA

Djoko Agung Harijadi 6 Desember 2006

TIGA GELOMBANG PERUBAHAN EKONOMI (THE THREE WAVES OF ECONOMIC CHANGE) Living Standards

Period Of Dislocations Information wave

1960-2000 Industrial Wave

1750-1850 Agricultural Wave

Konvergensi Teknologi (Content, Computing & Communications) Telephony (Voice Communications)

Digital Information

Communications

Interactive Multimedia n

Computing Internet

I

l ita io g i D at m r nfo

Inf Digit o rm a l ati on

Source: New Paradigm Learning Corporation, 1996

(Computer Communications)

Ekonomi Industri

Content Cable T.V

(Video Communications)

Ekonomi Informasi

Mendefinisikan landasan kegiatan usaha di Abad 21

CIRI UTAMA EKONOMI INFORMASI (MAIN FEATURE OF THE INFORMATION ECONOMY)

• The information economy is GLOBAL (maximize utilization of worlwide resources). • The information economy is HIGHLY PRODUCTIVE. • The information economy is the CHANGE IN THE MANNER OF OBTAINING PROFITS (skala ekonomi vs kecepatan inovasi dan kemampuan memasarkan).

Sumber: e-ASEAN Task Force (2003)

Saat ini : 4 jaringan berbeda

Tahun2 mendatang : Konvergensi menggunakan Jaringan IP

ICT telah menggeser berbagai cara manusia melakukan kegiatannya : • • • •

Merubah cara manusia bekerja Merubah cara manusia belajar Merubah cara manusia berbelanja Merubah cara manusia mengelola perusahaan • Merubah cara manusia mengelola pemerintahan

• Pemanfaatan ICT secara meluas telah mendorong dunia menuju tatanan baru yang sering di kenal sebagai “knowledge based economy” atau “the digital lifestyle” • Terjadinya perbedaan tingkat pemanfaatan ICT, telah memperlebar jurang yang sering dikenal sebagai “the digital divide” • Antisipasi sosial budaya bagaimanakah yang perlu dilakukan, agar masyarakat kita dapat mengikuti tingkat kompetisi dunia ?

Knowledge Management Pendekatan sistematik untuk (revised from APQC, 2003) … Membangun suatu sistem dimana pengetahuan dan pengalaman dapat diakses dengan mudah … Memberikan suatu pengetahuan TERBAIK (the best knowledge) pada saat ia dibutuhkan

Sumber: DR. Ir. Kadarsah Suryadi (2005)

Menuju e-Government Government Penyelenggaraan Pemerintahan Secara MANUAL

to

e-Government

TRANSFORMASI

Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis ICT

Transformasi

Pemanfaatan ICT

 Perubahan Budaya Kerja  Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses)  SOP dan Kebijakan Politik  Peraturan dan Perundangan  Leadership

 Penggunaan Internet  Penggunaan Infrastruktur Telematika  Penggunaan Sistem Aplikasi  Standarisasi Metadata  Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik  Sistem Dokumentasi Elektronik

TAHAPAN LAYANAN E-GOVERNMENT

e-Procurement

Literatur Pengetahuan Distribusi Informasi

Basis Data

e-Services e-GIF Forms

Apl Interaktif

Perbaruan data Cont Mgt

e-Billing Virtual Office

IGASIS

Tool Kolaborasi

Government are at the crossroad • Demand for services increasing • Cross-agency integration and interoperability are challenges • Security threats adding new requirements • Budget constraints forcing reassessment • Funding approaches are fragmented and require renewed creativity • Skill mix must change to enable a new environment • New governance models needed to drive change • Early e-government progress at risk of stalling

Latar Belakang Kebutuhan Standardisasi e-Government Kelengkapan Keberhasilan Representasi

Keputusan

Ketajaman dari Kedalaman

Komitmen & Determinasi

E-Leadership

Kepentingan

Governance

Rekayasa ulang Proses

Kolaborasi & Integrasi

Terpercaya

Kepentingan

Keandalan

Skalabilitas

Interoperabilitas

Kepentingan

Teknologi

Kepentingan

Layanan

Aksesabilitas

Terjangkau

Akrab pengguna

Biru= Domain Masalah Penyajian Teknis pengembangan sistem Merah= Domain Masalah Ikatan Kebijakan, Adminsitrasi dan Regulasi

Latar Belakang Tantangan Kolaborasi & Integrasi PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN Sekretariat Negara

Sekretariat Kabinet Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Departemen Dalam Negeri

Kementerian Koordinator Perekonomian Departemen Keuangan

Departemen Luar Negeri

Departemen Pertambanga & Energi

Departemen Pertahanan

Departemen Perindustrian

Departemen Hukum dan HAM Departemen Perhubungan Departemen Kelautan& Perikanan Departemen Komunikasi & Informasi

Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi Departemen Perdagangan Departemen Pertanian Departemen Kehutanan

Kejaksaan Agung

Departemen Pekerjaan Umum

Kepolisian Republik Indonesia

Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian BAPPENAS

Tentara Nasional Indonesia

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Departemen Kesehatan Departemen Sosial Departemen Pendidikan Nasional Departemen Agama Kementerian Kebudayaan & Pariwisata Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Pemberdayaan Perempuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Perumahan Rakyat

Kementerian BUMN Kementerian Riset dan Teknologi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Bank Indonesia

Lembaga Negara: Arsip Nasional RI, BAKN, BIN, BKN, BKKBN, BKPM, Bakorsutanal, BMG, BPOM, BPPBK, BPTN, BPPM, BPKP, BPBudPar, BPPT, BPPN, BPN, BPS, BSN, BTTN, BULOG, LAN, LIPI, LIN, LSN, LAPAN, PNRI

33 PemProv 416 PemKab dan PemKot 68.988 Desa

54 Perwakilan RI di luar negeri

Evolusi menuju Integrasi

Critical Business Issues for Government Agencies (Seminar Dep.Kominfo – IBM 2006) Critical Business Issues

Providing Better Public Services

Managing Organisational Capability

Improving Budgetary Control

Issues

• Modernising Government Agenda • Efficient use of resources • Managing the citizen’s expectation • Security & data protection • Fragmentation of government - Agencies and processes - Policy v Administration • Addressing the skill crisis • Focussing on customer – Culture change • Atrrac / Harnesing skill – HR Performance • Driving operational efficiencies/ processes • Training and development • Legal restriction • Fragmentation • Providing more with less • Dealing with a budget deficit • Facing increased scutiny – getting better visibility • Dealing with fraud • Planning for the future & understand future liability • Fragmentation

Business Initiatives

Extending Electronic Government

Strategic Management of Human Capital

Improving Financial performance

Reengineering Proses Pengambilan Keputusan (Seminar Dep. Kominfo – IBM 2006)

5%

100%

“Siap Beraksi!”

15%

80% 55%

60% 80%

40%

25%

20% 0%

20%

pendekatan ad hoc Data

Informasi

terencana Intelligence

‘Government on demand’ merupakan respon dari perubahan organisasi dengan pendekatan holistic (Seminar Dep.Kominfo – IBM 2006) Focus : Extended Enterprise

Mature

On demand attributes

Wave 3

Business Process Focus

Wave 2 Wave 1

Expand access And usability

Internal Integration and transformation

Adapt Dynamically

Resilient

Security Basic

Responsive Variable

Automate Procesess

Basic

Focused

On Demand Government

Enterprise Integration

IT Infrastructure Focus

Mature

“Maturity Model” mampu mengubah pola pemerintahan dari model bisnis “Own and Manage” menjadi “ Pull and Optimize” (Seminar Dep.Kominfo – IBM 2006)

On demand government

Traditional government Organization “Push” Focus

KNOWLEDGE

Resources Expended

Task Focus

HUMAN CAPITAL

Managed

“ Pull” Focus

Customer Focus

LOGISTICS

Optimize d

Owned INFORMATION

TECNOLOGY

Efficiently Utilized

SEKILAS PROBLEMA ICT INDONESIA

Banyak kegiatan/program ICT yang tersebar antar Departemen Tidak ada koordinasi efektif lintas Departemen Anggaran yang terbatas tersebar di berbagai Departemen (Redundant)

PROGRAM TIDAK TERKOORDINASI

Dewan TIK Nasional Resources  Pengarah : 14  Tim Lak : 9  Tim P’sehat : Rektor 4 PTN plus  Tim Mitra  Akademia  Praktisi  Industri  Tim Sekretariat  Pokja  A  B  C  D

Tugas DeTIKNas 1. Jak & Arahan

Strategis Daya Guna TIK u/ Pembangunan Nasional 2. Penyelesaian masalah strategis Bang TIK 3. Koord Nasional Pusat-DaerahBUMN/D, Industri, Lembaga Profesional, Komunitas 4. Persetujuan Program TIK Pakar,LINTAS Komunitas, Akademis DEPARTEMEN

2. Blue Print 3. Road Map 4. Program Intensifikasi u/ meningkatkan indikator TIK 5. Regulasi Lintas Sektor 6. Program Sosialisasi

Sinergi Strategi e-Indonesia Forum ICT 4 PT Tujuan Nasional

Daya saing bangsa Kemandirian bangsa

Orientasi

TIK Untuk Pendidikan: e-education TIK Untuk Pemerintahan: Single Window Services e-Procurment/e-Budget, NIN

Observasi

Strategi e-Indonesia Regulasi/Tata Kelola

Keputusan

Tindakan

Pendidikan SDM

Infrastruktur

Industri

Man: Transformasi proses & budaya Machine: Transformasi command & control messaging Mind: Transformasi pola pikir (mind set)

Beberapa Kegiatan Lintas Instansi dalam Roadmap ICT Indonesia Palapa Ring Project Pengembangan BWA Implementasi e-Procurement National Single Window Implementasi e-Education Nomor Induk Nasional (NIN) UU ITE UU Konvergensi ICT Kampanye Sosialisasi Internet

Implementasi e-Anggaran Pembangunan & Pengembangan Technopark

2007

Tersedianya service BWA di kota-kota besar Semua tender pemerintah transparan, dilakukan secara e-Procurement Peluang ekspor & impor lebih besar dan proses lebih cepat Sebagian besar Perguruan Tinggi dan SMA terhubung Internet dan literasi TI dan SDM yang memiliki eskills meningkat

Semua penduduk tercatat dengan data yang unique Keamanan data dan transaksi elektronik terjamin Regulasi ICT lintas industri terkait yang efektif dan efisien Pengguna internet meningkat menjadi 50 juta Jumlah pembajakan berkurang (Pemerintah: 0%, Nasional: 65%) dan citra positif Indonesia di mata internasional

Implementasi Software Legal

2006

Akses komunikasi terhubung di 50% Kota/Kabupaten

2008

Koordinasi Anggaran Nasional, antara Departemen dan DPR Tersedianya Technopark yang integrated antar akademik & industri

2009 HASIL YANG DICAPAI

06

Roadmap Indonesia Menjadi “ASEAN ICT Leading Nation” Konsolidasi

- Dewan TIK Nasional diketuai Presiden - Implementasi 3G - Inisiatif eAnnouncement - Cetak Biru SDM TIK Nasional

Kampanye Tahun Dasar TIK - Indonesia Broadband • Tender Backbone Nasional • Penerapan BWA - Implementasi IPv6 - UU ITE - Standar Interoperabilitas e-Govt - Arsitektur Interoperabilitas (PASIR 2.0) - Standar Kompetensi Profesi SDM TIK - Standar Digital Broadcast - Inkubator TIK - Implementasi e-Learning - Tahun Diskon TIK

Akselerasi TIK 1

- Nat’l Internet - Affordable & Gateway Reachable - Standar Bid. TIK Internet Access - Smart Card - Mobile Internet - Konvergensi Nasional - TIK HR UU TIK - Sistem Klaster Regulation Reform Industri TIK - Affirmative Action untuk ya a Industri DN D a - PC Murah k u ngs - NIN t - NSW Un Ba - e-Commerce/eK TI Payment ng i a - e-Anggaran S - Disaster Mgmt Infosys

i s a lis K a t TI vi e i r R t & s i u s d isa l n I a n TIK ter i i n s I s a m a r Refo lis a i s i So Birokras

2007 - Venture Capital

untuk Industri TIK - e-Procurement

Akselerasi TIK 2

2008

- Link & Match Education and Industry - e-Government Services - e-Learning - e-UKM - TIK 4 Disabled - Konten Budaya - UU Cybercrime

ASEAN ICT Leading Nation

k u nt a U u K m I T Se - Comply 70% of WSIS Targets - Meningkatnya Daya Saing Nasional - Reformasi Birokrasi - Technopreneurship Bidang TIK dalam Memenuhi Emerging Market DN dan Ekspor Indikator TIK Nasional - Penetrasi PC = 25 Juta - Pengguna Internet = 40 Juta - Telepon Tetap = 37,5 Juta - Seluler = 125 Juta

2009

2

TERIMA KASIH