BIRO INFORMASI KREDIT
BIRO INFORMASI KREDIT DAN SISTEM INFORMASI DEBITUR BANDUNG, DESEMBER 2007
DIREKTORAT PERIZINAN DAN INFORMASI PERBANKAN 1
PERAN BIK Menyelenggarakan SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) untuk: Memperlancar fungsi intermediasi Meminimalkan asymmetric information antara penyedia dana dan penerima dana
Mempercepat pengambilan keputusan penyediaan dana Menurunkan biaya penyediaan dana Membantu pengelolaan risiko kredit
2
ARSITEKTUR TEKNOLOGI INFORMASI SID PELAPOR
BIRO INFORMASI KREDIT
Import Teks File Ekstrane t BI
Intranet BI
Firewall SID Server
SAN
6 WEB Server 12 Dispatcher
Web Interaktif User Intern BI
3
PROSES SID PELAPORA N
BIRO INFORMASI KREDIT Input
Pelaporan Online
Proses
Output
IDI Historis
Laporan Debitur
PERMINTAAN IDI
Pelapor
SID Server
Pelapor Bank Indonesia Pelaporan Off-line (CD/Disket) Aplikasi ATULIDA
4
H. MEKANISME PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR •
Pelapor Indonesia 1
2
Koneksi ke Server BI • User Authentication • Koneksi ke Web Server • User logon
Pemasukan Data : - Nama - Alamat - NPWP - No.KTP/ No. Akte - Tgl Lahir/ Tgl AKte
4
Bank
Pilih Debitur dari daftar untuk mendapatkan informasi detail/ lengkap Debitur tersebut
6
Simpan/ Cetak Informasi Debitur yang didapat
3
- Cari Informasi Debitur berdasar kombinasi kunci - Tampilkan daftar debitur yang ditampilkan per halaman Appl Server
Ekstranet BI WEB Server
5
Database Server
Buat informasi detail/ lengkap dari Debitur yang dipilih
5
MANFAAT INFORMASI DEBITUR MEMPERLUAS AKSES PENYEDIAAN KREDIT PENYEDIAAN INFORMASI KUALITAS DEBITUR MENINGKATKAN KESADARAN PENTINGNYA MENJAGA REPUTASI KREDIT MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT MENGONTROL DATA KREDIT
DEBITUR & MASYARAKAT LUAS TERMASUK UMKM PENCIPTAAN DISIPLIN PASAR
MEMPERLANCAR PENYEDIAAN KREDIT MEMPERMUDAH MANAJEMEN RISIKO
LEMBAGA PENYEDIA DANA (BANK DAN NON BANK) TRANSPARANSI KEPADA MASYARAKAT
6
PERKEMBANGAN BIK Biro kredit yang ideal tidak hanya memberikan informasi kredit kepada anggota, tapi juga informasi kepada non anggota (termasuk nasabah bank) dan produk - produk informasi untuk mengelola risiko kredit. POSISI BIK PADA AWAL PEMBENTUKAN 29 JUNI 2006
Biro Kredit Standar Internasional
POSISI BIK SAAT INI SETELAH PBI SID BARU 30 NOV 2007
• Credit Report (Informasi Negatif & Informasi Positif) • Consumer Report
Biro Kredit Komprehensif
Credit Report
VALUE ADDED SERVICES:
(Informasi Negatif & Informasi Positif)
• Credit Scoring • Manajemen Risiko
Biro Kredit Khusus
Credit Report (Informasi Negatif)
• Sarana Pencegahan Fraud • Jasa Konsultasi
Sumber: David Emery, Dun and Bradstreet, 2004
7
ASPEK PENGUATAN BIK PENYEMPURNAAN PENGATURAN (PBI, SURAT EDARAN, DLL)
PERATURAN
PENYEMPURNAAN SOFTWARE PENINGKATAN KAPASITAS HARDWARE & JARINGAN
TEKNOLOGI & SISTEM INFORMASI
BIRO INFORMASI KREDIT PELAPOR & MASYARAKAT
PERLUASAN PELAPOR PENYEDIAAN INFORMASI DEBITUR KEPADA MASYARAKAT
8
PERKEMBANGAN PRODUK DAN LAYANAN Perluasan produk dalam bentuk consumer report yaitu informasi debitur yang ditujukan untuk debitur Penyediaan data historis pembayaran yaitu kolektibilitas dan jumlah hari tunggakan) pada credit report dan consumer report yang dihasilkan Layanan counter BIK di Gerai Info, Bank Indonesia
9
LATAR BELAKANG PERUBAHAN KETENTUAN SID meningkatkan disiplin pasar transparansi kondisi debitur edukasi masyarakat ttg pentingnya menjaga reputasi perkreditan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelaporan SID, keakuratan serta kualitas data dan Informasi Debitur (Perubahan PBI NO.7/8/PBI/2005 tanggal 24 Januari 2005 menjadi PBI NO.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007) 10
MATERI PERUBAHAN KETENTUAN SID perluasan pengguna informasi debitur kpd debitur sendiri dan pihak lain bukan Pelapor (dalam rangka pelaksanaan UU); kriteria BPR yang wajib menjadi Pelapor SID; besarnya sanksi kewajiban membayar Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB);
bagi
kewenangan BI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor SID; mekanisme pelaksanaan sanksi.
11
PROGRES DATA BIK Launching BIK (Juni 2006)
Nov 2007
JUMLAH PELAPOR
340
618
• Bank Umum • BPR • Perusahaan Pembiayaan
130 208 2
130 487 3
17,992,734
33,635,528
17,731,258 261,468 -
31,8058,722 1,718,781 108,025
12,991,748
27,045,552
12,634,826 356,914 -
25,389,221 1,562,131 94,210
257,376
2,474,238
257,238 138
2,420,180 50,485 3,573
JUMLAH DEBITUR • Bank Umum • BPR • Perusahaan Pembiayaan JUMLAH DEBTOR IDENTIFICATION NUMBER (DIN) • Bank Umum • BPR • Perusahaan Pembiayaan JUMLAH PERMINTAAN IDI • Bank Umum • BPR • Perusahaan Pembiayaan
12
13
C. PERBANDINGAN PBI SID KETERANGAN Pelapor
KETENTUAN SID LAMA (PBI No. 7/5/2005) Bank Umum, PKKSB, dan LKBB.
KETENTUAN SID BARU (PBI No. 9/14/PBI/2007)
BPR, Bank Umum, BPR, LKNB, PKKSB, Koperasi Simpan Pinjam.
Kriteria BPR yang BPR dengan total aset BPR dengan total aset Rp10 wajib menjadi Rp10 Miliar atau lebih. Miliar atau lebih selama 6 Pelapor (enam) bulan berturut-turut BPR yang telah memiliki TA mencapai Rp10 Miliar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terakhir sebelum berlakunya PBI baru, wajib menjadi Pelapor bila memenuhi kriteria yg ditetapkan.
14
C. PERBANDINGAN PBI SID KETERANGAN
KETENTUAN SID LAMA (PBI No. 7/5/2005)
KETENTUAN SID BARU (PBI No. 9/14/PBI/2007)
Kriteria BPR yang BPR dengan total aset di dapat menjadi bawah Rp10 Miliar yang Pelapor memiliki infrastruktur yang memadai
BPR dengan total aset di bawah Rp10 Miliar yang memiliki infrastruktur yang memadai dan kesesuaian struktur data debitur dengan SID
Kewajiban penyampaian laporan Debitur untuk pertama kali (bagi Pelapor baru)
Laporan Debitur disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberikannya user-id & password
Pengkinian oleh BI
Laporan Debitur disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional
data Hanya dapat dilakukan Dapat dilakukan terhadap: terhadap Pelapor yang - pelapor yang mengalami mengalami pembekuan pencabutan izin usaha atau kegiatan usaha atau likuidasi, atau - Pelapor yang tidak dapat likuidasi lagi mengup-date data 15 debiturnya.
C. PERBANDINGAN PBI SID KETERANGAN Periode Penyampaian Koreksi
KETENTUAN SID LAMA (PBI No. 7/5/2005)
KETENTUAN SID BARU (PBI No. 9/14/PBI/2007)
Koreksi disampaikan paling lambat tanggal 12 setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan
Penyampaian koreksi dibedakan: -Atas temuan Pelapor : paling lambat tanggal 12 setelah bulan laporan bersangkutan. -Atas temuan BI : paling lambat tanggal 12 pada periode penyampaian Laporan Debitur berikutnya.
16
C. PERBANDINGAN PBI SID KETERANGAN
KETENTUAN SID LAMA (PBI No. 7/5/2005) Penyampaian Penyampaian laporan laporan secara off- secara off-line line dilakukan apabila Pelapor: -berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas telekomunikasi; -mengalami force majeure; -baru memulai kegiatan operasional dg batas waktu 2 bulan setelah melakukan kegiatan operasional; -mengalami gangguan teknis.
KETENTUAN SID BARU (PBI No. 9/14/PBI/2007) Penyampaian laporan secara off-line dilakukan apabila penyampaian secara on-line melalui kantor pusat/cabang lainnya dari Pelapor tidak dapat dilakukan.
17
C. PERBANDINGAN PBI SID KETERANGAN
KETENTUAN SID LAMA (PBI No. 7/5/2005) Periode Penyampaian off-line penyampaian dilakukan paling laporan secara off- lambat tanggal 12 line setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan. Pengecualian --Pelaporan
KETENTUAN SID BARU (PBI No. 9/14/PBI/2007) Penyampaian off-line dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan. Pengecualian pelaporan diberikan kepada Pelapor yang mengalami force majeure dengan pemberitahuan tertulis kepada BI.
18
C. PERBANDINGAN PBI SID KETERANGAN
KETENTUAN SID LAMA (PBI No. 7/5/2005) Pihak yang dapat Pelapor meminta Informasi Debitur
Prosedur permintaan IDI oleh Debitur
---
KETENTUAN SID BARU (PBI No. 9/14/PBI/2007) - Pelapor (secara on-line); - Debitur (Kunjungan ke Gerai Info – BI atau kepada Pelapor yang memberikan penyediaan dana kepada Debitur ybs); atau - Pihak lain dalam rangka melaksanakan UndangUndang (kepada BI). - Mengajukan permohonan tertulis dengan menunjukkan asli bukti identitas diri dan asli surat kuasa (bila dikuasakan). - Segala akibat hukum sepenuhnya tanggung jawab Debitur yang bersangkutan. 19
C. PERBANDINGAN PBI SID KETERANGAN
KETENTUAN SID LAMA (PBI No. 7/5/2005)
KETENTUAN SID BARU (PBI No. 9/14/PBI/2007)
- Pelapor wajib memberikan dari penjelasan tertulis kepada Debitur atau calon Debitur yang ditolak penyediaan dananya karena akibat langsung dari Informasi Debitur. - Hanya berlaku apabila terdapat permintaan tertulis dari Debitur atau calon Debitur ybs. 2 bulan sejak BI Penyampaian Paling lambat 1 bulan Paling lambat daftar pihak- sebelum berlakunya memberikan user-id dan pihak yang kewajiban pelaporan. password Web SID. ditujuk terkait dengan SID - BI melakukan pengawasan Pengawasan --terhadap pemenuhan kewajiban Pelapor. - Pelapor wajib memberikan informasi yang dibutuhkan. Penjelasan tertulis Pelapor
---
20
SANKSI SANKSI YANG DIBERIKAN NO .
1
JENIS KESALAHAN
Terlambat menyampaikan Laporan Debitur
BANK UMUM
BPR, PKKSB, LKNB, KSP
Rp.
Rp.
1,000,000 Penundaan pemberian IDI
2
3
4
Tidak menyampaikan Laporan Debitur
Terlambat menyampaikan koreksi laporan atas temuan Pelapor Laporan tidak disampaikan sesuai dengan ketentuan atas temuan BI
100,000 Penundaan pemberian IDI
50,000,000
5,000,000
Penundaan pemberian IDI
Penundaan pemberian IDI
100,000
250,000 Maksimal 10.000.000
25,000
25,000 Maksimal 1.000.000
KETERANGAN
PASAL
Per hari kerja keterlambatan untuk setiap Kantor Pelapor
28
Sampai dengan diterimanya Laporan Debitur oleh BI
Per Laporan Debitur untuk setiap Kantor Pelapor Sampai dengan diterimanya Laporan Debitur oleh BI
29
Per hari kerja keterlambatan untuk setiap Kantor Pelapor
30
Per Debitur untuk setiap Kantor Pelapor
31 ayat (1)
21
SANKSI SANKSI YANG DIBERIKAN NO .
5
6
7
JENIS KESALAHAN
Terlambat menyampaikan koreksi laporan atas temuan BI
Penyampaian laporan secara off-line yang tidak memenuhi ketentuan Terlambat menyampaikan laporan secara off-line
BANK UMUM
BPR, PKKSB, LKNB, KSP
Rp.
Rp.
250,000
25,000
KETERANGAN
PASAL
Per Debitur untuk setiap Kantor Pelapor
31 ayat (2)
Maksimal 10.000.000
Maksimal 1.000.000
Penundaan pemberian IDI
Penundaan pemberian IDI
Sampai dengan diterimanya koreksi Laporan Debitur oleh BI
1,000,000
100,000
1,000,000
100,000
Per Laporan Debitur untuk setiap Kantor Pelapor Per hari kerja keterlambatan untuk setiap Kantor Pelapor
32 ayat (1)
32 ayat (3)
22