Presen Isu Bagianku Kedua.docx

Dilema Eksistensi Pengadilan Pajak di Indonesia Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan negara dimana penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugas kenegaraan terikat pada peraturan hukum yang berlaku. Konsep negara hukum pada awalnya berkembang dalam sistem hukum eropa kontinental yang biasa disebut dengan istilah rechtsstaat.1 Salah satu ciri-ciri rechtsstaat adalah adanya peradilan administrasi (administrative rechspraak).2 Sjachran Basah menyatakan bahwa peradilan merupakan salah satu unsur penting dari negara hukum yang menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum.3 Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga peradilan diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di atas juga menentukan bahwa di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Kemudian, di bawah empat lingkungan peradilan tersebut dapat dibentuk pengadilan khusus sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu pengadilan khusus adalah Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 menentukan bahwa “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”. Dari ketentuan tersebut, maka secara normatif yuridis Pengadilan Pajak merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perpajakan. Eksistensi Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan Indonesia menimbulkan masalah ketatanegaraan. Setidaknya ada 2 masalah ketatanegaraan tersebut, yaitu: pertama, ketidakjelasan kedudukan Pengadilan Pajak, karena hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya norma hukum dalam UU No. 14 Tahun 2002 yang mengatur tentang kedudukan Pengadilan Pajak tersebut. Kedudukan Pengadilan Pajak hanya diatur dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus di bawah salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan Dyah Widiastuti, “Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Jurnal MA” www.ptun-semarang.go.id, (http://www.ptun-semarang.go.id/artikel/147-eksistensi-pengadilan-pajak-dalam-sistem-jurnal-ma.html#_ftnref5, diakses pada 10 Maret 2019). 2 Donald A Rumokoy., Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya, dalam Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum AdministrasiNegara (Yogyakarta: UII Press, 2001) halaman 7. 3 Sjachran Basah., Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia (Bandung: Alumni, 1997) halaman 26 1

menurut Pasal 25, Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, Eksistensi Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 tidak mencerminkan adanya independensi dan imparsialitas serta kemerdekaan lembaga peradilan yang ditandai dengan adanya kewenangan Kementerian Keuangan untuk memberikan bimbingan organisasi, administrasi, dan keuangan. Padahal dalam sengketa perpajakan, salah satu pihak yang bersengketa adalah Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Kewenangan Kementerian Keuangan dalam memberikan bimbingan organisasi, administrasi, dan keuangan tersebut menyebabkan tidak adanya kemandirian Pengadilan Pajak, sehingga akan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa. Karenanya, eksistensi Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 karena pengelolaan Pengadilan Pajak masih memakai sistem 2 (dua) atap, yaitu di bawah Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Dilema eksistensi pengadilan pajak di Indonesia juga telah menarik Komisi Yudisial untuk berkomentar. Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan seluruh Pengadilan Pajak berada di bawah Mahkamah Agung (MA). Jaja Ahmad Jayus selaku komioner Komisi Yudisial mengungkapkan bahwa perlu dilakukan reformasi kelembagaan yang mengembalikan fungsi pengadilan dalam satu atap di bawah MA karena rawannya penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran kode etik.4 Terkait dengan pengaturan yang mendasari eksistensi pengadilan pajak di Indonesia, kami tertarik untuk mendiskusikan mengenai pro dan kontra terkait eksistensi pengadilan pajak saat ini. Mengingat, peran dari pengadilan pajak begitu besar dalam menentukan keadilan atas sengketa pajak yang melibatkan wajib pajak. Referensi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf pada 10 Maret 2019.

Tahun

1945.

Diakses

melalui

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diakses melalui http://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/Undang-Undang-Nomor-48-Tahun2009-Tentang-Kekuasaan-Kehakiman.pdf pada 10 Maret 2019. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Diakses melalui http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/41/300.bpkp pada 10 Maret 2019. Widiastuti, Dyah. Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Jurnal MA. www.ptunsemarang.go.id. Diakses melalui http://www.ptun-semarang.go.id/artikel/147-eksistensipengadilan-pajak-dalam-sistem-jurnal-ma.html#_ftn5 pada 10 Maret 2019.

Detik Finance, “ KY: Pengadilan Pajak Harus di Bawah MA” Detik Finance Online, (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1801649/ky-pengadilan-pajak-harus-di-bawah-ma, diakses pada 10 Maret 2019). 4

Rumokoy, Donald A. (2001). Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya, dalam Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum AdministrasiNegara. Yogyakarta : UII Press. Basah, Sjachran. (1997). Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia. Bandung: Alumni. Detik Finance. (2011). KY: Pengadilan Pajak Harus di Bawah MA. Detik Finance Online. Diakses melalui https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1801649/ky-pengadilan-pajak-harusdi-bawah-ma pada 10 Maret 2019.