Pola Penindakan Pelanggaran Kampanye Ru & Iklan Pa Sutarno.ppt

Disampaikan Oleh : ......

LANDASAN HUKUM

SISTEMATIKA

TUGAS BAWASLU & ALUR PENGAWASAN KAMPANYE PENGAWASAN KAMPANYE TERBATAS, TATAP MUKA, BAHAN KAMPANYE DAN RAPAT UMUM ISUE KAMPANYE UMUM

PELANGGARAN MEDIA & RAPAT

PENINDAKAN PELANGGARAN KAMPANYE

PENUTUP

LANDASAN HUKUM UU

PKPU

PKPU

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23, 28 dan 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019

•

PERBAWASLU

•

Peraturan Bawaslu Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

TUGAS BAWASLU DALAM KAMPANYE PEMILU 2019

SOSIALISASI PERATURAN DAN LARANGAN KAMPANYE, PEMETAAN POTENSI KERAWANAN, SUPERVISI DAN KOORDINASI ANTARLEMBAGA, PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

PENGAWASAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU dan LARANGAN DALAM PELAKSANAAN PEMILU. MELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAAN KAMPANYE PEMILU

ALUR PENGAWASAN KAMPANYE 2019 MENENTUKAN FOKUS DAN STRATEGI PENGAWASAN

BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KABUPATEN/KOTA, PANWASCAM

Dibantu oleh

PEMETAAN KERAWANAN

PENGAWASAN LANGSUNG

PENGAWASAN PARTISIPATIF

KOORDINASI DAN KONSOLIDASI PEMANGKU KEPENTINGAN

PPL dan PENGAWAS TPS

MELAKUKAN INVESTIGASI

TAHAPAN KAMPANYE

Kampanye pertemuan terbatas,pertemuan tatap muka, penyebaran BK,pemasangan APK, Medsos,debat dan kegiatan lainnya

Penetapan DCT Anggota legislative & pasangan capres Cawapres

Pemungutan Suara

13 April 2019

23 September 2018

20 September 2018

Kampanye dimulai 3 hari setelah penetapan DCT serta pasangan capres cawapres

24 Maret 2019

Kampanye iklan di media massa &rapat umum

17 April 2019

3 hari masa tenang

METODE KAMPANYE

METODE KAMPANYE RAPAT UMUM DAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK, ELEKTRONIK DAN INTERNET HANYA DALAM

21 HARI

MASA JELANG MASA TENANG

KAMPANYE MELALUI MEDIA

23 September 2018 – 13 April 2019

METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI Peserta Pemilu dapat menambah pada metode kampanye Pemasangan Alat Peraga dan Iklan Media Massa, Cetak, Eletronik dan Jaringan.

Media Sosial dan Laman Resmi KPU

Debat Kandidat Paslon

Pemasangan Alat Praga

Iklan Media Massa, Cetak, Elektronik dan Jaringan

IKLAN KAMPANYE

• 10 spot paling lama 30 detik per stasiun televisi per hari • 10 spot paling lama 60 detik per stasiun radio per hari • 810 mm atau 1 hal media cetak per hari • 1 banner media jaringan per hari • 1 spot paling lama 30 detik media social per hari • Dilaksanakan pada 21 Hari (24 Maret-13 April 2019)

LARANGAN

• Materi iklan dalam bentuk tayangan dan berita • Melebihi jumlah spot dan durasi • Menjual blocking segement/ blocking time

IKLAN KAMPANYE

KERJA SAMA PENGAWASAN GUGUS TUGAS

FUNGSI GUGUS TUGAS

•PENGAWASAN SESUAI TUPOKSI. •PEMBAHASAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN •PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN

FUNGSI GUGUS TUGAS

KERJA SAMA PENGAWASAN GUGUS TUGAS

MEDIA SOSIAL

AKUN MEDIA SOSIAL SELAIN AKUN RESMI YANG DIDAFTARKAN DAPAT DILAKUKAN OLEH PESERTA PEMILU SEPANJANG : 1.

MATERI KAMPANYE TIDAK DILARANG BERDASARKAN UNDANGUNDANG TENTANG LARANGAN KAMPANYE.

2.

TIDAK MENGGUNAKAN HOAKS DAN PENGHINAAN BERDASARKAN SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN.

AKUN MEDIA SOSIAL 1. Paling banyak 10 untuk setiap jenis aplikasi 2. Pengawasan AKUN Selain yg Didaftarkan

DESAIN & MATERI

Pelaporan terhadap materi kampanye yang dilarang dalam Media Sosial dilaporkan:

Dilarang Menggunakan Materi yg Dilarang

PENDAFTARAN AKUN RESMI 1. Sesaui jadwal waktu pendaftarannya 2. Mendapatkan daftar akun

MEDIA SOSIAL

https://bawaslu.typeform.c om/to/mrhzR8 [email protected]

KAMPANYE RAPAT UMUM

RAPAT UMUM Melebihi batas waktu Dimulai jam 09.00 s/d

Adanya

STTP

18.00

Tidak Melibatkan pihak yang dilarang

Tidak ada APK/Bahan Kampanye Selain Peserta Pemilu ybs.

Tempat Ramah Disabilitas

Pengawasan Larangan Dalam Kampanye

LARANGAN KAMPANYE & MEKANISME PENGAWASAN CUTI UNTUK KEPALA DAERAH DAN/ATAU PEJABAT NEGARA

LARANGAN DALAM KAMPANYE 1.

Mempersoalkan dasar negara,UUD 1945, bentuk negara; 2. Melakukan kegiatan yang membahayakan NKRI; 3. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; 4. Menghasut dan mengadu domba;

6. Mengancam untuk melakukan kekerasan;

5. Mengganggu ketertiban umum;

10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye;

7.

Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga; 8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; termasuk halaman; 9. Melakukan kampanye SARA;

PENGAWASAN CUTI KAMPANYE KEPALA DAERAH PEJABAT NEGARA Izin Cuti Diterima KPU



SANKSI ADMINISTRASI BAGI TIDAK MELAKUKAN CUTI KAMPANYE

SANKSI PIDANA PENGGUNAAN FASILITAS Pasal 521



Hari 2

3 HARI SEBELUM PELAKSANAAN KEGIATAN KAMPANYE

Hari Hari 1 3 Pemberian cuti dilakukan sesuai dengan tingkatan kecuali Menteri dan Pejabat setingkat Menteri Kepada Presiden Melalui MENSESNEG, Gubernur kepada KEMENDAGRI dengan tembusan kepada Presiden, Bupati dan Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada KEMENDAGRI Larangan penggunaan sarana dan fasiltas serta penggunaan wewenang dan progam

PIHAK YANG DILARANG TERLIBAT DALAM KAMPANYE Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada MA, dan hakim peradilan di bawah MA, dan hakim konstitusi pada MK

pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;

ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan

gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia

Direksi, Komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN/BUMD, BUMDES, atau badan lain bersumber keuangan negara

pegawai negeri sipil , pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai honorer;

TNI/POLRI/kepala desa/lurah atau sebutan lain, beserta perangkatnya, Pengurus RT/RW

Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

PENINDAKAN PELANGGARAN KAMPANYE & KAMPANYE

RAPAT UMUM

DASAR HUKUM YANG BERKAITAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

PERBAWASLU 7 / 2018

PERBAWASLU 31 / 2018

TENTANG PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU

TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADIU

PERBAWASLU 8 / 2018 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

• •

TEMUAN

SUMBER DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

• • • •

LAPORAN •

HASIL PENGAWASAN YANG TERDAPAT DUGAAN PELANGGARAN DAN DI PLENOKAN OLEH PENGAWAS PEMILU PALING LAMA 7 HARI KERJA SEJAK DITEMUKAN DITUANGKAN DALAM FORM B.2 YANG MEMUAT PALING SEDIKIT: A. PENEMU B. TERLAPOR C. BATAS WAKTU TEMUAN D. URAIAN PERISTIWA

DISAMPAIKAN OLEH WNI YANG PUNYA HAK PILIH, PESERTA PEMILU DAN PEMANTAU PEMILU KEPADA PENGAWAS PALING LAMA 7 HARI KERJA SEJAK DIKETAHUI PERISTIWA MELAMPIRKAN FC KTP-E/IDENTITAS LAIN DITUANGKAN DALAM FORM B.1 SYARAT FORMIL: A. IDENTITAS PELAPOR B. IDENTITAS TERLAPOR C. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN D. KESESUAIAN TTD SYARAT MATERIL: A. URAIAN PERISTIWA/KEJADIAN B. WAKTU DAN TEMPAT PERISTIWA C. SAKSI D. BUKTI

PENERIMAAN TEMUAN/LAPORAN DAN REGISTRASI TEMUAN

REGISTRASI

PELAPOR TIDAK MEMPERBAIKI

LAPORAN

KAJIAN AWAL

PETUGAS PENERIMA

•

• •

•

MENGISI FORM B.1 MEMINTA DAN MENERIMA FC KTP SERTA DOKUMEN BUKTI-BUKTI MEMBERIKAN TANDA TERIMA FORM B.3

TIDAK DIREGISTRASI, DIUMUMKAN, DIBERITAHUKAN

•

• •

DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PENGAWAS PEMILU DILAKUKAN PALING LAMA 2 HARI SEJAK LAPORAN DITERIMA DITUANGKAN DALAM FORM B.5 MENENTUKAN: A. KETERPENUHAN SYARAT FORMIL DAN MATERIL, B. JENIS PELANGGARAN C. DIREGISTER ATAU TIDAK D. PELIMPAHAN E. MENYATAKAN LAPORAN TELAH DITANGANI OLEH PENGAWAS PEMILU

LAPORAN MEMENUHI SYARAT FORMIL-MATERIL

PELAPOR MEMPERBAIKI

LAPORAN BELUM MEMENUHI SYARAT FORMIL-MATERIL

PERBAIKAN LAPORAN PALING LAMA 3 HARI SEJAK LAPORAN DITERIMA

MERUPAKAN PELANGGARAN ADMNISTRATIF

DISELESAIKAN BAWASLU, BAWASLU PROV/KAB/KOTA DENGAN MEKANISME PERBAWASLU 8/2018

LAPORAN TELAH DITANGANI PENGAWAS PEMILU

DIHENTIKAN

INFORMASI AWAL DAN INVESTIGASI INFORMASI AWAL

• • • • •

Informasi yang disampaikan secara langsung di pengawas pemilu dalam bentuk informasi lisan atau tertulis; Informasi melalui telepon resmi; Informasi melalui pesan singkat, faksimili, surat elektronik dan laman resmi Penyampai informasi tidak mau mengisi form B.1 Laporan yang tidak memenuhi syarat formil dan materil

INVESTIGASI

• •

•

Investigasi dilakukan untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran; Dilakukan dengan cara: a. Mengundang atau menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu; b. Dituangkan dalam BA klarifikasi, BA penyerahan data, dokumen, dan/atau barang. Setelah melakukan investigasi, pengawas pemilu membuat laporan hasil pengawasan

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN PERBAWASLU 9/2018 TENTANG SENTRA GAKKUMDU 1X24 jam

PEMBAHASAN PERTAMA

REGISTRASI • • Membahas hasil penyidikan dan pelimpahan kasus (Pasal 25)

Dilakukan paling lama 1x24 Jam sejak Temuan/Laporan diregister Membahas substansi syarat formil dan materil (Pasal 19)

PEMBAHASAN KETIGA

DITERUSKAN KE

PENYIDIKAN

PEMBUATAN KAJIAN/ LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN

KLARIFIKASI/ PENYELIDIKAN Paling lama 14 hari kerja Pleno menentukan apakah temuan/laporan diteruskan ke penyidik atau dihentikan

PEMBAHASAN KEDUA

RAPAT PLENO •

DIHENTIKAN

DIHENTIKAN

PELIMPAHAN KE

JAKSA/PU

•

PELIMPAHAN KE

PEMBAHASAN KEEMPAT

PENGADILAN NEGERI •

• •

PRA PENUNTUTAN DIHENTIKAN

PUTUSAN

Dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak Temuan/Laporan diregister Menentukan apakah temuan/laporan tindak pidana atau bukan (Pasal 22)

•

Dilakukan paling lama 1x24 jam setelah putusan pengadilan dibacakan Menentukan sikap terhadap putusan, apakah melakukamn upaya hukum atau eksekusi (Pasal 29)

PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, ADMINISTRATIF DAN HUKUM LAINNYA REGISTRASI

KLARIFIKASI

• • •

RAPAT PLENO •

MENGUNDANG PELAPOR, SAKSI, AHLI DAN/ATAU TERLAPOR (FORM B.6) KLARIFIKASI (FORM B.9) MEMBUAT KAJIAN (FORM B.10)

PELANGGARAN KODE ETIK DITERUSKAN KE

DKPP

TIDAK DITINDAKLANJUTI

•

DITINDAKLANJUTI

MENGGUNAKAN FORM B.11

BUKAN PELANGGARAN KODE ETIK ATAU HUKUM LAINNYA LAPORAN DALUARSA YANG DIKETAHUI PENGAWAS SAAT PENGKAJIAN

PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG DITERUSKAN PANWASCAM KE

PPK MENGGUNAKAN FORM B.13

PELANGGARAN HUKUM LAINNYA DITERUSKAN KE

INSTANSI BERWENANG MENGGUNAKAN FORM B.14

KETENTUAN PIDANA PEMILU DALAM TAHAPAN KAMPANYE

KETENTUAN PIDANA DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE No

Pasal

Uraian

Sanksi

1

490

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye

pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000

2

491

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu

pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000

3

492

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal

pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000

4

493

Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang

pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000

5

494

ASN, anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu

pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000

KETENTUAN PIDANA DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE No

Pasal

Uraian

Sanksi

6

521

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu pidana penjara paling lama 2 yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan tahun dan denda paling banyak Kampanye Pemilu Rp24.000.000

7

522

Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, pidana penjara paling lama 2 hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua tahun dan denda paling banyak dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Rp24.000.000 Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu

8

523

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu pidana penjara paling lama 2 dilarang baik dengan sengaja menjanjikan atau memberikan tahun dan denda paling banyak uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Rp24.000.000 Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung

KETENTUAN PIDANA DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE No

Pasal

8

524

9

547

10

550

Uraian

Sanksi

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye

pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp18.000.000

pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000

Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja pidana penjara atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan paling lama 12 tahun dan denda paling Pemilu banyak Rp24.000.000

KETENTUAN PIDANA DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE No

Pasal

16

547

17

550

Uraian

Sanksi

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu

pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000 pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000