KPU PROV. JAWA BARAT
IKLAN KAMPANYE PEMILU 2019 DR. H. IDHAM HOLIK
LANDASAN HUKUM IKLAN KAMPANYE 1. Pasal 291 - 297 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No.: 7 Tahun 2017; dan 4. Keputusan KPU RI No.: 291/PL.02.4-KPt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilu 2019, sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan KPU RI No.: 581/PI.02.4Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU No.: 291/PL.02.4KPt/06/KPU/I/2019.
IKLAN KAMPANYE • Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu (lihat Pasal 1 ayat 30 PKPU No. 28 Tahun 2018). • Iklan Kampanye dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang atau mulai tanggal 24 Maret – 13 April 2019 (lihat Pasal 23 ayat 1 huruf f dan Pasal 24 ayat 2 PKPU No. 23 Tahun 2018 dan PKPU No. 32 Tahun 2018)
• Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, dan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dan huruf f PKPU No. 23 Tahun 2018, serta lembaga penyiaran (lihat Pasal 37 ayat 1 PKPU No. 23 Tahun 2018).
• Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain (lihat Pasal 40 ayat 5 PKPU No. 23 Tahun 2018).
PESERTA PEMILU YANG DIFASILITASI IKLAN KAMPANYENYA 1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; 2. Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan 4. Partai Politik Lokal Aceh.
PELAKSANAAN FASILITASI IKLAN KAMPANYE 1. Fasilitasi penayangan Iklan Kampanye di media bagi Peserta Pemilu dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan kemampuan anggaran KPU. 2. Fasilitasi bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta Partai Politik Peserta Pemilu dilaksanakan oleh KPU. 3. Fasilitasi bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh. 4. Fasilitasi bagi Partai Politik Lokal Aceh dilaksanakan oleh KIP Aceh. 5. Fasilitasi dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
1. MEDIA CETAK (Koran Harian) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Partai Politik Peserta Pemilu
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Partai Politik Lokal Aceh
paling besar 160 mmk x 540 mmk
paling besar 160 mmk x 100 mmk
paling besar 61 mmk x 85 mmk
paling besar 160 mmk x 100 mmk
paling banyak 3 media
paling banyak 3 media
paling banyak 1 media
paling banyak 1 media
paling lama 21 hari
paling lama 21 hari
paling lama 21 hari
paling lama 21 hari
Sumber: Tabel 1 Jenis dan Jumlah Fasilitas Iklan Kampaye, Bab II, dalam Keputusan KPU RI No: 581/PI.02.4Kpt/06/KPU/III/2019, Hal. 3-4.
2. MEDIA ELEKTRONIK (Radio) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Partai Politik Peserta Pemilu
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Partai Politik Lokal Aceh
paling banyak 3 spot, durasi paling lama 60 detik per spot
paling banyak 3 spot, durasi paling lama 60 detik per spot
paling banyak 3 spot, durasi paling lama 60 detik per spot
paling banyak 3 spot, durasi paling lama 60 detik per spot
paling banyak 3 media
paling banyak 3 media
paling banyak 3 media
paling banyak 3 media
paling lama 21 hari
paling lama 21 hari
paling lama 21 hari
paling lama 21 hari
3. MEDIA ELEKTRONIK (Televisi) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Partai Politik Peserta Pemilu
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Partai Politik Lokal Aceh
paling banyak 3 spot, durasi paling lama 30 detik per spot
paling banyak 3 spot, durasi paling lama 30 detik per spot
paling banyak 3 spot, durasi paling lama 30 detik per spot
paling banyak 3 spot, durasi paling lama 30 detik per spot
paling banyak 6 media
paling banyak 6 media
paling banyak 3 media
paling banyak 1 media
paling lama 21 hari
paling lama 21 hari
paling lama 21 hari
paling lama 21 hari
4. MEDIA DARING (Online) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Partai Politik Peserta Pemilu
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Partai Politik Lokal Aceh
paling banyak 1 banner
paling banyak 1 banner
paling banyak 1 banner
paling banyak 1 banner
paling banyak 5 media
paling banyak 5 media
paling banyak 5 media
paling banyak 5 media
paling lama 21 hari
paling lama 21 hari
paling lama 21 hari
paling lama 21 hari
SPESIFIKASI FASILITASI IKLAN KAMPANYE
1. MEDIA CETAK (Koran Harian) Display Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Partai Politik Peserta Pemilu
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Partai Politik Lokal Aceh
full colour atau black white
full colour atau black white
full colour atau black white
full colour atau black white
ukuran paling besar 160 mmk x 540 mmk
ukuran paling besar 160 mmk x 100 mmk
ukuran paling besar 61mmk x 85 mmk
ukuran paling besar 160 mmk x 100 mmk
minimal resolusi 300 dpi
minimal resolusi 300 dpi
minimal resolusi 300 dpi
minimal resolusi 300 dpi
Sumber: Tabel 2 Spesifikasi Fasilitasi Iklan Kampanye, Bab II, dalam Keputusan KPU RI No: 581/PI.02.4Kpt/06/KPU/III/2019, Hal. 4-5.
Display MEDIA CETAK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
full colour atau black white satu halaman koran dibagi 2 potrait (vertikal)
ukuran paling besar 160 mmk x 540 mmk
Minimal resolusi 300 dpi
160 mmk x 540 m
160 mmk x 540 mmk
Display MEDIA CETAK Partai Politik Peserta Pemilu Partai Politik Peserta Pemilu
full colour atau black white ukuran paling besar 160 mmk x 100 mmk minimal resolusi 300 dpi
160 mmk x 100 mmk
• dua halaman; • posisi dihalaman tengah
Display MEDIA CETAK Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
full colour atau black white Ukuran paling besar 61mmk x 85 mmk minimal resolusi 300 dpi
61mmk x 85 mmk
• maksimal dua halaman; • disesuaikan dengan jumlah DPD di tiap Provinsi
Display MEDIA CETAK Partai Politik Lokal Aceh Partai Politik Lokal Aceh
full colour atau black white ukuran paling besar 160 mmk x 100 mmk minimal resolusi 300 dpi
160 mmk x 100 mmk
2. MEDIA ELEKTRONIK (Radio) Adlips (Rekaman) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Partai Politik Peserta Pemilu
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Partai Politik Lokal Aceh
durasi paling lama 60 detik per spot
durasi paling lama 60 detik
durasi paling lama 60 detik
durasi paling lama 60 detik
rekaman suara dan backsound pendukung (mars, hymne, atau instrumen lainnya)
rekaman suara dan backsound pendukung (mars, hymne, atau instrumen lainnya)
rekaman suara dan
rekaman suara dan backsound pendukung (mars, hymne, atau instrumen lainnya)
backsound pendukung (mars, hymne, dan instrumen lainnya)
3. MEDIA ELEKTRONIK (Televisi) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Partai Politik Peserta Pemilu
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Partai Politik Lokal Aceh
durasi paling lama 30 detik per spot
durasi paling lama 30 detik per spot
durasi paling lama 30 detik per spot
durasi paling lama 30 detik per spot
format video dengan resolusi high definition (HD)
format video dengan resolusi high definition (HD)
format video dengan
format video dengan resolusi high definition (HD)
dapat berbentuk infografis, animasi, dan/atau proses shooting
dapat berbentuk infografis, animasi, dan/atau proses shooting
resolusi high definition (HD) dapat berbentuk infografis, animasi,
dan/atau proses shooting
dapat berbentuk infografis, animasi, dan/atau proses shooting
4. MEDIA DARING (Online) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Partai Politik Peserta Pemilu
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Partai Politik Lokal Aceh
ukuran horizontal paling besar 970 pixel x 250 pixel
ukuran horizontal paling besar 970 pixel x 250 pixel
ukuran horizontal paling besar 970 pixel x 250 pixel
ukuran horizontal paling besar 970 pixel x 250 pixel
ukuran vertikal paling besar 298 pixel x 598 pixel
ukuran vertikal paling besar 298 pixel x 598 pixel
ukuran vertikal paling besar 298 pixel x 598 pixel
ukuran vertikal paling besar 298 pixel x 598 pixel
gambar statis (tidak bergerak)
gambar statis (tidak bergerak)
gambar statis (tidak bergerak)
gambar statis (tidak bergerak)
Maksimal resolusi 72 dpi
Maksimal resolusi 72 dpi
Maksimal resolusi 72 dpi
Maksimal resolusi 72 dpi
Banner MEDIA DARING (Online)
PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE (Huruf F angka 2 Keputusan KPU RI No: 581/PI.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, Hal. 7-8)
a) Media Cetak (koran harian), paling besar 810 milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak (koran harian), setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan; b) Radio, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 60 detik per spot, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan; c) Televisi, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 30 detik per spot, untuk setiap stasiun televisi, setia hari selama masa Kampanye melalui iklan; dan d) Media daring (online), paling besar ukuran horizontal 970 pixel x 250 pixel dan ukuran vertikal paling besar 298 pixel x 598 pixel, untuk setiap media daring (online), setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan.
FOTO CALEG DALAM IKLAN KAMPANYE (Huruf F angka 4 & 5 Keputusan KPU RI No: 581/PI.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, Hal. 8)
• Desain dan materi Iklan Kampanye yang diadakan secara mandiri, selain memuat materi sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2.b Keputusan KPU RI No: 581/PI.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 (pada halaman 6), Peserta Pemilu dapat menambah foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kab./Kota. • Jumlah Iklan Kampanye dengan desain yang memaut foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kab./Kota sebagaimana ketentuan tersebut di atas atau yang dibuat oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kab./Kota adalah bagian dari jumlah keseluruhan penambahan Iklan Kampanye yang dibuat secara mandiri oleh Partai Politik.
MATERI IKLAN KAMPANYE (vide Pasal 37 ayat 2, 3, & 5 PKPU No. 28 Tahun 2018)
• Materi Iklan Kampanye paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu. • Materi Iklan Kampanye dapat berupa: a. tulisan; b. suara; c. gambar; dan/atau d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. • Peserta Pemilu dilarang membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita.
DESAIN & MATERI IKLAN KAMPANYE (lihat Huruf D angka 2.b Keputusan KPU RI No: 581/PI.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, Hal. 6)
• Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 1) 2) 3) 4)
Nama dan nomor urut Pasangan Calon; Visi, misi, dan program Pasangan Calon; Foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; Foto tokoh yang melakat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan 5) Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
• Partai Politik Peserta Pemilu 1) 2) 3) 4)
Lambang, nama, dan nomor urut Partai Politik; Visi, misi, dan program Partai Politik; Foto Pengurus Partai Politik; dan Foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik
• Calon Anggota DPD 1) 2) 3) 4)
Nama dan nomor urut Calon Anggota DPD; Visi, misi, dan program Calon Anggota DPD; Foto Calon Anggota DPD; dan Foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.
KEWAJIBAN DAN HAK MEDIA PENAYANG IKLAN KAMPANYE (lihat Pasal 39 ayat 1- 4 PKPU No. 23 Tahun 2018 dan Huruf F angka 6 Keputusan KPU RI No: 581/PI.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, Hal. 8)
• Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu. • Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran tersebut wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundangundangan. • Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran tersebut wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu. • Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
LARANGAN PUBLIKASI DI LUAR MASA IKLAN KAMPANYE (Pasal 25 ayat 4 PKPU No. 33/2018)
• Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
SANKSI PIDANA ATAS KAMPANYE IKLAN MEDIA DAN RAPAT UMUM DI LUAR JADWAL • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU l(abupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kunrngan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (Pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017) • Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang. (Pasal 276 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017) • Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: ….(f). iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; g. rapat umum; …. (Pasal 275 ayat 1 huruf f & g UU No. 7 Tahun 2017)