Pokok-pokok Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan

Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan

2008

Direktorat Jenderal Pajak

BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA Ketentuan Sekarang: Pasal 4 ayat (3) huruf j: bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha dikecualikan sebagai objek PPh

Keputusan Perubahan: Ketentuan tersebut di atas dicabut

1

SURPLUS BANK INDONESIA Ketentuan Sekarang: Surplus Bank Indonesia Ditafsirkan sebagai bukan objek pajak

Keputusan Perubahan: Penegasan bahwa Surplus Bank Indonesia merupakan objek pajak

2

DIVIDEN YANG DITERIMA WP OP Ketentuan Sekarang:

Dividen Yang Diterima WP OP tidak termasuk dalam Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Keputusan Perubahan: Dividen Yang Diterima WP OP Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) final setinggi-tingginya sebesar 10%.

3

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK Ketentuan Sekarang: KMK Nomor: 137/PMK.03/2005 • Diri Sendiri • Tambahan WP Kawin • Tambahan Istri Bekerja • Tambahan Tanggungan (Maksimal 3 orang) Keputusan Perubahan : • Diri Sendiri • Tambahan WP Kawin • Tambahan Istri Bekerja • Tambahan Tanggungan (Maksimal 3 orang)

Rp.13,2 juta Rp. 1,2 juta Rp.13,2 juta Rp. 1,2 juta

Rp.15,84 juta Rp. 1,32 juta Rp.15,84 juta Rp. 1,32 juta

4

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Pasal 14 UU No. 17 Tahun 2000: WP orang pribadi yang memiliki peredaran usaha kurang dari Rp 600 juta dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto

Keputusan Perubahan: Batas peredaran usaha untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto bagi WP orang pribadi dinaikkan menjadi Rp. 4,8 milyar 5

TARIF WP ORANG PRIBADI Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000 No.

Lapisan Penghasilan

Tarif

1.

S.d Rp 25.000.000,-

5%

2.

Di atas Rp25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-

10%

3.

Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000

15%

4.

Di atas Rp100.000.000,- s.d.Rp200.000.000,-

25%

5.

Di atas Rp200.000.000,-

35%

Keputusan Perubahan: No.

Lapisan Penghasilan

Tarif

1.

S.d. Rp 50.000.000,-

5%

2.

Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000

15%

3.

Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp 500.000.000,-

25%

4.

Di atas Rp500.000.000,-

30%

6

TARIF WP ORANG PRIBADI

Tarif tertinggi PPh OP sebesar 35% turun menjadi 30% pada tahun pajak 2009.

7

TARIF WP BADAN Ketentuan UU No. 17 Tahun 2000: Lapisan Penghasilan

Tarif

s.d Rp 50.000.000,-

10%

Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-

15%

Di atas Rp100.000.000,-

30%

Keputusan Perubahan: • Tarif tunggal 30% • Diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010. • Untuk WP Badan Masuk Bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku.

8

Jenis Pot/Put

Tarif Non-NPWP dibandingkan Tarif NPWP

Pasal 21

20% lebih tinggi

Pasal 22

100% lebih tinggi

Pasal 23

100% lebih tinggi

9

UU No. 17 Tahun 2000 : Menteri Keuangan dapat menetapkan: 1. bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; 2. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan diusulkan tambahan: 3. Wajib Pajak tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Besarnya batasan barang tergolong sangat mewah dan tarif PPh Pasal 22 sedang dalam proses pembahasan.

10

OBJEK PEMUNGUTAN

PEMUNGUT

TARIF

DASAR PEMUNGUTAN

DASAR HUKUM

KETERANGAN

Impor barang oleh importir dengan API

Bea dan Cukai

2,5%

Nilai impor

KMK-254/KMK.03/2001 stdtd PMK-08/PMK.03/2008

Impor kedelai, gandum dan tepung terigu oleh importir dengan API

Bea dan Cukai

0,5%

Nilai impor

KMK-254/KMK.03/2001 stdtd PMK-08/PMK.03/2008

Impor barang oleh importir tanpa API

Bea dan Cukai

7,5%

Nilai impor

KMK-254/KMK.03/2001 stdtd PMK-08/PMK.03/2008

Impor barang yang tidak dikuasai

Bea dan Cukai

7,5%

Nilai impor

KMK-254/KMK.03/2001 stdtd PMK-08/PMK.03/2008

Pembelian barang

Bendaharawan pemerintah

1,5%

Harga pembelian

KMK-254/KMK.03/2001 stdtd PMK-08/PMK.03/2008

Pertamina ke SPBU Swasta

0,3%

Nilai penjualan

KEP-417/PJ./2001

Final

Pertamina

0,25%

Nilai penjualan

KEP-417/PJ./2001

Final

Pertamina

0,3%

Nilai penjualan

KEP-417/PJ./2001

Final

0,25%

DPP PPN

KEP-401/PJ./2001

0,15%

Harga bandrol

KEP-529/PJ./2001

0,45%

DPP PPN

KEP-32.PJ./1995

0,1%

DPP PPN

KEP-69/PJ./1995

0,3%

DPP PPN

KEP-01/PJ./1996

1,5%

Harga pembelian

KEP-523/PJ./2001

Penjualan BBM jenis Premium, Solar dan Premix/Super TT/Pertamax/Pertamax Plus Penjualan BBM jenis Minyak Tanah, Gas LPG, dan pelumas

Badan usaha yg bergerak dibidang Industri semen Badan usaha yg Penjualan Rokok bergerak dibidang Industri rokok Badan usaha yg Penjualan kendaraan roda dua atau bergerak dibidang lebih Industri otomotif Badan usaha yg Penjualan kertas bergerak dibidang Industri kertas Badan usaha yg Penjualan baja bergerak dibidang Industri baja Penjualan Semen

Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor

Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan

Final

11

Ketentuan Sekarang Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, atau disediakan untuk dibayarkan, atau jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari : perkiraan penghasilan neto atas: 1.sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); 2.imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

12

Perubahan pada PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c : Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, atau disediakan untuk dibayarkan, atau jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah bruto atas : 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 13

PPh PASAL 25 ayat (7) huruf c WP OP TERTENTU

Ketentuan Sekarang: KMK-84/KMK.03/2002 dan KEP-171/PJ./2002: Tarif 2% dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulan

Keputusan Perubahan: Diangkat menjadi Batang Tubuh UU PPh Pasal 25 ayat(7) Tarif paling tinggi 0,75% dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulan

14

FISKAL LUAR NEGERI PPh PASAL 25 ayat (8) Ketentuan UU No. 17 Tahun 2000: Bagi WP orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar Fiskal Luar Negeri sebagai pembayaran pajak dimuka. Sesuai PP No. 41 Tahun 2001, besarnya Fiskal Luar Negeri adalah: a) Sebesar Rp.1.000.000,- transportasi melalui udara, b) Sebesar Rp.500.000,- transportasi melalui darat dan laut. Keputusan Perubahan: a) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP tidak membayar Fiskal Luar Negeri. b) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke LN, wajib membayar Fiskal Luar Negeri sebagai pembayaran pajak dimuka yang ketentuannya diatur dengan PP.

15

USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH Keputusan Perubahan: Untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah diberikan fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif 50% lebih rendah dari tarif normal yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

16

www.pajak.go.id