Pkbl Bumn

PKBL 18.Feb.2008

BUMN:

CSR

atau

Bukan?

Minggu lalu, antara 13-17 Februari 2008 sekitar 50 BUMN menggelar pameran di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC). Mereka memamerkan mitra-mitranya yang telah mereka bantu melalui Program Kemitraan. Memang, secara hukum BUMN dinyatakan memiliki tujuan pendirian yang bukan saja untuk mengejar keuntungan, melainkan juga “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat”, yang tercantum dalam Pasal 2 UU Nomor 19/2003. Lebih lanjut, dalam Kep-236/MBU/2003 dinyatakan dengan jelas bahwa BUMN diwajibkan menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang biayanya diperoleh dari penyisihan sebagian laba bersih perusahaan. Dalam Keputusan tersebut juga ditekankan bahwa PKBL merupakan “tugas sosial” karena tugas tersebut bukan merupakan bisnis inti BUMN, serta diperlukan sebuah pembukuan khusus yang terpisah dengan laporan keuangan BUMN yang melaksanakannya. Program Kemitraan sendiri dinyatakan sebagai pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh BUMN terhadap usaha kecil (kekayaan bersih sampai Rp. 200 juta dan penjualan sampai Rp. 1 miliar per tahun) dan mikro (penjualan sampai Rp. 100 juta per tahun). Sementara, Bina Lingkungan merupakan bantuan untuk kegiatan-kegiatan nonekonomis. Sebagai bantuan ekonomis, Program Kemitraan sebagian besar berupa pinjaman kepada usaha kecil dan mikro tersebut, dan sebagian kecilnya berupa hibah untuk aktivitas pendukung berupa pendidikan, pelatihan, magang, penelitian dan sebagainya. Dalam sebuah presentasi di bulan April 2007, Menneg BUMN kala itu, Sugiharto menyatakan bahwa PKBL merupakan perwujudan dari CSR. Tapi benarkah demikian? Mungkin ada baiknya kalau pernyataan tersebut ditimbang dengan cermat. Dalam definisi CSR yang dianut oleh Lingkar Studi CSR, sebuah perusahaan baru dianggap menjalankan CSR dengan benar apabila ia telah mengupayakan terlebih dahulu minimisasi dampak negatif, baru kemudian melakukan maksimisasi dampak positif. Tampaknya Kementerian Negara BUMN tidak berpendirian demikian, sehingga PKBL dianggap sama dengan CSR, walau pelaksananya tidak diwajibkan melakukan minimisasi dampak negatif dahulu. Jadi, walaupun sebuah BUMN tidak memedulikan dampak negatifnya, namun melaksanakan apa yang diwajibkan dalam ketentuan mengenai PKBL, maka ia bisa dianggap melakukan “CSR”, tentunya dalam pemahaman Kementerian Negara BUMN. Berikutnya, sebagaimana yang ditemukan oleh Dahlsrud (How Corporate Social Responsibility is Defined, 2008), berbagai definisi CSR secara konsisten menunjukkan unsur voluntari, yang berarti sebuah perusahaan menjalankan terlebih dahulu seluruh ketentuan dalam peraturan legal, kemudian menambahkan dengan hal-hal yang melampaui apa yang diatur. Terkait dengan hal tersebut, ada dua pendirian mengenai apa yang dihitung sebagai CSR, yaitu (1) apa yang di luar regulasi saja, dan (2) mencakup

yang ada di dalam dan di luar regulasi. Masalah dengan PKBL adalah bahwa ia sudah diatur dengan ketat, dan BUMN-BUMN tidak melakukan hal di luar itu. Dengan demikian, kalau mengacu pada pendirian pertama, maka PKBL bukanlah CSR. Sementara, mengacu pada pendirian kedua, PKBL adalah sebuah CSR minimum, karena tidak mengandung hal yang “beyond compliance”. Terakhir, PKBL didasarkan pada laba bersih yang BUMN bukukan di tahun sebelumnya. Hal ini sangat problematik dari sudut pandang CSR. Kalau sebuah BUMN tidak membukukan keuntungan, maka ia boleh tidak menjalankan “tugas sosial”-nya itu. Ini tentu saja bukan ciri-ciri CSR, karena CSR harus dilaksanakan, terlepas dari untung atau tidak (belum)-nya perusahaan. Sudah semenjak 1997 seluruh pakar CSR bersepakat bahwa CSR adalah aktivitas “before profit”, bukan “after profit” sebagaimana yang dianut oleh Kementerian Negara BUMN. Dengan memerhatikan hal-hal di atas, jelaslah bahwa PKBL BUMN masih belum bisa dianggap sebagai CSR yang sesungguhnya. Ia tidak mewajibkan perusahaan untuk terlebih dahulu meminimumkan dampak negatifnya, ia tidak mengandung voluntarisme untuk melampaui regulasi, dan ia juga merupakan pengeluaran yang disandarkan atas keuntungan—bukan dipandang sebagai investasi. Itu dari sisi teoretisnya. Dari sisi praktis sangat penting dipikirkan bagaimana cara terbaik untuk mendayagunakan berbagai bisnis inti BUMN untuk mendongkrak kinerja usaha kecil dan mikro yang dibantunya. Jadi, Pertamina atau Telkom tidak lagi sekadar ”bermitra” dengan usaha kain batik, misalnya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam pameran. Melainkan, dua BUMN itu bisa menjadi mitra sejati bagi usaha kecil dan mikro yang bergelut memperjuangkan kemandirian energi serta menjembatani kesenjangan digital. Bukankah ”bimbingan dan bantuan” optimum hanya bisa diberikan apabila itu terkait dengan keahliannya?