Petunjuk_pelaksanaan_pemutahiran_data.docx
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Petunjuk_pelaksanaan_pemutahiran_data.docx as PDF for free.
More details
- Words: 3,928
- Pages: 22
Petunjuk Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Informasi
BIDANG INVENTARISASI, DATA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BPAD PROVINSI DKI JAKARTA
1
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUTAHIRAN DATA DAN INFORMASI PADA SISTEM ASET BPAD
I.
DEFINISI Pemutahiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah merupakan tindak lanjut pemenuhan asersi atas aset Pemprov DKI Jakarta. Pemutakhiran ini dilakukan oleh SKPD/UKPD Pemprov DKI Jakarta dan monitoring serta evaluasi dilakukan oleh BPAD Pemprov DKI Jakarta.
II.
RUANG LINGKUP Ruang lingkup pemutakhiran data dan informasi meliputi: 1.
Pemutakhiran kode barang Pemutakhiran ini merupakan penyesuaian kode barang yang digunakan dalam Sistem Aset BPAD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
2.
Pemutakhiran data dan informasi barang Pemutakhiran ini merupakan pengkinian data barang atas barang yang sudah teregister dalam Sistem Aset BPAD berdasarkan hasil inventarisasi, termasuk pencatatan atas barang berlebih.
3.
Pemutakhiran ini tidak meliputi perincian atas barang yang masih tercatat secara gelondongan, pengkinian harga perolehan dan tanggal perolehan. Perincian atas barang yang masih tercatat secara gelondongan, pengkinian harga perolehan dan tanggal perolehan dilakukan pada rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan yang dilakukan setiap semester.
III.
DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17 /2003); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD. 5. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017. 6. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pemutahiran Data dan Informasi Guna Meningkatkan Akurasi Barang Milik Daerah.
2
IV.
KETENTUAN UMUM Pemutahiran data dan Informasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Terdapat skala prioritas penyelesaian pekerjaan sebagaimana gambar berikut:
b. Pemutahiran data dan informasi Barang Milik Daerah baik pemutahiran kode barang maupun pemutakhiran data dan informasi barang dilakukan secara mandiri oleh SKPD/UKPD pada Sistem Aset BPAD. V.
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL 1. SKPD/UKPD membentuk Tim Internal untuk percepatan penyelesaian pemutahiran data dan informasi dengan susunan sebagai berikut:
a. Ketua Tim
: Sekretaris SKPD/UKPD
b. Sekretaris
: Pengurus Barang SKPD/UKPD
c. Anggota
:
Untuk SKPD, sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang PNS dan/atau Non PNS apabila tenaga PNS tidak mencukupi. Untuk SKPD dengan jumlah BMD yang banyak/besar/tersebar maka jumlah anggota Tim dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan guna percepatan penyelesaian kegiatan.
Untuk UKPD sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang PNS dan/atau Non PNS apabila tenaga PNS tidak mencukupi. Untuk UKPD dengan jumlah BMD yang banyak/besar maka jumlah anggota Tim dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan guna percepatan penyelesaian kegiatan.
2. Tim internal yang dibentuk merupakan Tim Pemutahiran Data dan Informasi yang selanjutnya disebut TPDI 3. Untuk mengkoordinasikan kegiatan pemutahiran data dan informasi dibentuk Tim Monitoring Pemutahiran Data dan Informasi BMD pada BPAD Provinsi DKI Jakarta.
VI.
PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI BMD DAN ALAT KERJA TPDI 1. Tim Monitoring pemutairan data dan infromasi BMD di BPAD Provinsi DKI Jakarta menyediakan data dan informasi BMD yang sudah dihimpun dalam KIB sampai dengan 31 Desember 2018. 3
2. Tim Monitoring menyiapkan alat kerja TPDI berupa: a. Penyampaian informasi dalam bentuk sosialisasi dan konsultasi; b. Menyediakan data mapping pemutakhiran kode barang; c. Melakukan verifikasi usulan pemutakhiran kode barang; d. Melakukan verifikasi usulan pemutakhiran data dan informasi barang; e. Melakukan validasi usulan pemutakhiran kode barang; f. Melakukan validasi usulan pemutakhiran data dan informasi barang; g. Melakukan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi barang; dan h. Mendampingi pelaksanaan pemutahiran pemutakhiran data dan informasi barang. VII.
TATA CARA PEMUTAHIRAN DATA DAN INFORMASI BMD A.
Tata Cara Pembentukkan dan Pengunggahan Tim Pemutakhiran Data dan Informasi BMD Lingkup SKPD/UKPD 1.
Kepala SKPD/UKPD membentuk dan menugaskan Tim Pemutakhiran Data dan Informasi BMD selaku Tim Pelaksana Pemutahiran Data dan Informasi. Format Surat Keputusan Tim Pemutakhiran Data dan Informasi BMD disajikan pada Lampiran 1.
2.
Pengurus Barang SKPD/UKPD mengunggah SK Tim dalam Sistem Aset BPAD. Format file pdf dengan ukuran maksimal 2 Mb.
3.
Tim Monitoring melakukan verifikasi kesesuaian SK Tim Pemutakhiran Data dan Informasi BMD Lingkup SKPD/UKPD.
4.
Dalam hal terdapat kesesuaian, Tim Monitoring memvalidasi SK TPDI SKPD/UKPD.
5.
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, Tim Monitoring menginformasikan ketidaksesuaian kepada SKPD/UKPD. Pencapaian KPI sampai dengan pembentukkan TPDI sebesar 3%.
6.
Pengurus barang mengunggah berkas kegiatan Sosialisasi yang diadakan oleh SKPD/UKPD kepada TPDI dalam Sistem Aset BPAD. Berkas Kegiatan Sosialisasi yang diunggah berisikan foto daftar hadir dan foto kegiatan saat sosialisasi. Foto dalam bentuk pdf, dengan ukuran maksimal 2 Mb.
7.
Tim Monitoring melakukan verifikasi kesesuaian foto kegiatan sosilisasi.
8.
Dalam hal terdapat kesesuaian, Tim Monitoring memvalidasi foto kegiatan sosialisasi.
9.
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, Tim Monitoring menginformasikan ketidaksesuaian kepada SKPD/UKPD. 4
Pencapaian KPI sampai dengan pembentukkan TPDI sebesar 4%.
B.
Tata Cara Pembentukkan Tim Monitoring Pemutakhiran Data dan Informasi BMD Tingkat Provinsi DKI Jakarta. Kepala BPAD membentuk dan menugaskan Tim Monitoring Pemutakhiran Data dan Informasi BMD selaku Tim Monitoring Pemutahiran Data dan Informasi.
C.
Tata Cara Pemutakhiran Kode Barang 1.
Pengurus barang mengunduh Kertas Kerja Pemutakhiran Kode Barang (KKPKB) dalam Sistem Aset BPAD. Kertas Kerja berisikan maping kode barang lama dengan kode barang baru, yang fungsinya untuk mempermudah TPDI dalam melakukan Pemutakhiran Kode Barang. Format KKPKB disajikan pada Lampiran 2. Pencapaian KPI sampai dengan mengunggah kertas kerja sebesar 3%.
2.
Pengurus barang menyiapkan dokumen terkait dengan BMD, meliputi: a. KIB sampai dengan 31 Desember 2018; b. Salinan dokumen kepemilikan; c. Salinan dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMD sampai dengan 31 Desember 2018; dan d. Dokumen lainnya yang diperlukan seperti Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMD dan dokumen lainnya yang sejenis.
3.
Pengurus Barang menyerahkan KKPKB dan dokumen terkait BMD kepada TPDI.
4.
TPDI melakukan verifikasi kesesuaian kode barang yang tertera dalam KKPKB berdasarkan dokumen terkait BMD dan/atau kondisi fisik BMD. a. Dalam hal terdapat kesesuaian kode dan uraian barang, maka TPDI harus memberikan tanda centang (√) pada kolom SESUAI. b. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian kode dan/atau uraian barang, maka TPDI harus memberikan tanda centang (√) pada kolom TIDAK SESUAI. Kemudian mengusulkan kode dan uraian barang yang sesuai sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah pada kolom USULAN KODE BARANG. Tabel Kodefikasi Barang Milik Daerah dapat diunduh pada Sistem Aset BPAD. Dalam hal kode dan uraian barang yang dimaksud tidak terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, maka TPDI
5
mengusulkan penambahan kode dan uraian barang pada kolom USULAN KODE BARANG TAMBAHAN. 5.
TPDI menandatangani KKPKB dan menyerakannya kepada Pengurus Barang.
6.
Pengurus Barang melakukan perekaman hasil verifikasi kesesuaian kode barang yang dilakukan oleh TPDI, dengan langkah sebagai berikut: a. Mengunggah KKPKB ke dalam Sistem Aset BPAD; Pencapaian KPI sampai dengan mengunggah KKPKB sebesar 5%. b. Merekam hasil pemutakhiran kode barang ke dalam Sistem Aset BPAD berdasarkan KKPKB. Dalam hal terdapat kode dan uraian barang dalam KKPKB yang belum diverifikasi oleh TPDI, Pengurus Barang tidak dapat melakukan pemutakhiran kode barang. Dalam hal Pengurus Barang menginput SESUAI, maka kode dan uraian barang secara otomatis sudah diganti sesuai dengan kode dan uraian barang berdasarkan KKPKB, namun jika Pengurus Barang menginput TIDAK SESUAI, maka kode dan uraian barang yang diusulkan TPDI memerlukan persetujuan Tim Monitoring BPAD.
7.
Tim Monitoring BPAD melakukan verifikasi kode dan uraian barang yang diusulkan TPDI, dengan cara memverifikasi Kode dan Uraian Barang, Mapping Kode dan Uraian Barang (Permendagri 108/2016), dan Kode dan Uraian Barang yang diusulkan. Dalam hal Kode dan Uraian Barang yang diusulkan disetujui oleh Tim Monitoring BPAD, maka kode dan uraian barang secara otomatis sudah diganti sesuai dengan kode dan uraian barang yang diusulkan. Dalam hal Kode dan Uraian Barang yang diusulkan tidak setujui oleh Tim Monitoring BPAD, maka Tim Monitoring BPAD mengembalikan kode dan uraian barang yang diusulkan kepada TPDI, dan TPDI harus mengusulkan kembali kode dan uraian barang baru yang sesuai. Pencapaian KPI sampai dengan memutakhirkan kode barang sebesar 25%.
D.
Tata Cara Pemutakhiran Data dan Informasi BMD 1.
Tim Monitoring BPAD menyediakan data dan informasi BMD yang akan dimutakhirkan dalam Sistem Aset BPAD. a. Data dan informasi KIB A/C/D Elemen KIB A/C/D/F berdasarkan Kode Barang dan Nomor Register Barang, terdiri atas: 1)
Asersi Keberadaan, meliputi: Alamat, meliputi: 6
Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta, meliputi: 1.
Nama Jalan;
2.
Kode dan Nama Wilayah;
3.
Kode dan Nama Kecamatan;
4.
Kode dan Nama Kelurahan;
5.
Kode Pos;
6.
Titik Koordinat Longitude; dan
7.
Titik Koordinat Latitude.
Luar Wilayah Provinsi DKI Jakarta, meliputi:
2)
3)
1.
Nama Jalan;
2.
Nama Kelurahan,
3.
Nama Kecamatan;
4.
Nama Kabupaten/Kota;
5.
Kode Pos;
6.
Titik Koordinat Longitude; dan
7.
Titik Koordinat Latitude.
Asersi Penilaian, meliputi: a)
Ukuran atau Luasan
b)
Harga Perolehan
Asersi Kepemilikan, meliputi: Dokumen Perolehan, meliputi: a)
Dokumen Perolehan;
b)
Tanggal Perolehan;
c)
Nomor Dokumen Perolehan;
Dokumen Kepemilikan, meliputi:
4)
a)
Dokumen Kepemilikan;
b)
Tanggal Dokumen Kepemilikan;
c)
Nomor Dokumen Kepemilikan;
d)
Status Kepemilikan;
Asersi Klasifikasi, meliputi: a)
Harga atas kapitalisasi nilai tanah/gedung/jalan irigasi dan jaringan dari pemeliharaan;
5)
Aseri Pengungkapan; a)
Hasil inventarisasi, meliputi: 1.
Ditemukan/tidak ditemukan;
2.
Kondisi;
b)
Penggunaan/pemanfaatan.
c)
Permasalahan.
d)
Informasi bangunan di atas tanah 7
e)
Jumlah untuk lantai (untuk KIB C)
f)
Kode Barang KIB A atas KDP; (untuk KIB F)
g)
Kontraktor/Pihak Penyedia Barang; (untuk KIB F)
h)
Tanggal Mulai; (untuk KIB F)
i)
Tanggal Selesai; (untuk KIB F)
b. Data dan informasi KIB B/E 1)
Asersi Keberadaan, meliputi: a)
Hasil inventarisasi, meliputi: 1. Ditemukan/tidak ditemukan 2. Kondisi
2)
Asersi Penilaian, meliputi: a)
3)
4)
Harga Perolehan
Asersi Kepemilikan, meliputi: a)
Dokumen Perolehan;
b)
Tanggal Perolehan;
c)
Nomor Dokumen Perolehan;
d)
Nomor Polisi (untuk KIB B)
e)
Nomor BPKB (untuk KIB B)
f)
Nomor Rangka (untuk KIB B)
g)
Nomor Mesin (untuk KIB B)
Asersi Klasifikasi, meliputi: a)
Harga atas kapitalisasi nilai peralatan dan mesin dari
pemeliharaan/renovasi. 5) Asersi Pengungkapan, meliputi: a) Merek (untuk KIB B) b) Tipe (untuk KIB B) c) Status Penggunaan atau Pemanfaatan d) Judul Buku (untuk KIB E) e) Penerbit (untuk KIB E)
2.
Pengurus barang mengunduh elemen KIB A sampai dengan KIB F dalam Sistem Aset BPAD. Hasil unduhan elemen KIB merupakan Kertas Kerja Pemutakhiran Data dan Informasi BMD.
3.
Pengurus barang menyiapkan dokumen terkait dengan BMD, meliputi: a. Salinan dokumen perolehan; b. Salinan dokumen kepemilikan; c. Salinan dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMD sampai dengan 31 Desember 2018; 8
d. Hasil inventarisasi BMD; dan e. Dokumen lainnya yang diperlukan seperti Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMD dan dokumen lainnya yang sejenis. 4.
Pengurus Barang menyerahkan Kertas Kerja Pemutakhiran Data dan Informasi BMD dan dokumen terkait dengan BMD kepada Tim Pemutakhiran Data dan Informasi (TPDI).
5.
TPDI melakukan verifikasi kesesuaian isi elemen KIB yang tertera dalam kertas kerja berdasarkan dokumen terkait BMD dan/atau kondisi fisik BMD. a. Dalam hal terdapat kesesuaian isi elemen KIB, maka TPDI tidak melakukan pemutakhiran elemen KIB. b. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian isi elemen KIB sebagaimana tata cara pengisian elemen BMD, maka TPDI menyiapkan elemen KIB untuk dimutakhirkan. Tata Cara pengisian elemen BMD disajikan pada Lampiran 3.
6.
TPDI menyerakan elemen KIB untuk dimutakhirkan kepada Pengurus Barang.
7.
Pengurus Barang melakukan perekaman pemutakhiran isi elemen KIB ke dalam Sistem Aset BPAD.
8.
Pengurus Barang mencetak hasil pemutakhiran isi elemen KIB dan menyerahkan kepada TPDI.
9.
TPDI memverifikasi kembali hasil perekaman pemutakhiran isi elemen KIB. a. Dalam hal terdapat kesesuaian hasil perekaman isi elemen KIB, TPDI menandatangani Kertas Kerja Pemutakhiran isi Elemen KIB. b. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil perekaman isi elemen KIB, TPDI mengkoordinasikan isi elemen KIB untuk dimutakhirkan kepada Pengurus Barang.
10. Tim Monitoring BPAD melakukan monitoring dan evaluasi pemutakhiran isi elemen KIB. Dalam hal pemutakhiran isi elemen KIB disetujui oleh Tim Monitoring BPAD, maka isi elemen KIB secara otomatis sudah dimutakhirkan sesuai dengan ISI elemen KIB yang dimutakhirkan. Dalam hal isi elemen KIB yang dimutakhirkan tidak setujui oleh Tim Monitoring BPAD, maka Tim Monitoring BPAD mengkoordinasikan isi elemen kepada TPDI, dan TPDI harus menindaklanjuti pemutakhiran isi elemen KIB. 11. Tim Monitoring BPAD menyampaikan Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi KIB kepada Kepala BPAD c.q Kepala Bidang Informasi Data dan Dokumen BPAD c.q Kepala Seksi Inventaris. Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi KIB disampaikan setiap tanggal 5 bulan berikutnya. 9
12. Kepala BPAD menyampaikan Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi KIB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang ditembuskan kepada Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang. Pencapaian KPI sampai dengan memutakhirkan Data dan Informasi KIB approval BPAD sebesar 25%. 13. Kepala SKPD/UKPD c.q TPDI melakukan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi KIB. Pencapaian KPI sampai dengan memutakhirkan Data dan Informasi KIB approval SKPD/UKPD sebesar 25%.
E. Tata Cara Pelaporan Data dan Informasi BMD 1. Pengurus Barang mengunggah Berita Acara Pemutakhiran Kode Barang yang berisi daftar Kode Barang yang sebelum dan sesudah dimutakhirkan. Pencapaian
KPI
sampai
dengan
pelaporan
Upload
Berita
Acara
Pemutakhiran Kode Barang sebesar 5%. 2. Pengurus Barang mengunggah Berita Acara Pemutakhiran Data dan Informasi yang berisi daftar yang Data dan Informasi sebelum dan sesudah dimutakhirkan. Pencapaian
KPI
sampai
dengan
pelaporan
Upload
Berita
Acara
Pemutakhiran Data dan Informasi sebesar 5%.
Jakarta, Januari 2019 Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Achmad Firdaus NIP. 196405121987031004
10
DIAGRAM PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUTAHIRAN DATA DAN INFORMASI PADA SISTEM ASET BPAD Hal: 1 PELAKSANA No.
Kegiatan
1.
Kepala SKPD membentuk dan menugaskan Tim Pemutakhiran Data dan Informasi BMD selaku Tim Pelaksana Pemutahiran Data dan Informasi.
2.
Pengurus Barang SKPD/UKPD mengunggah SK Tim dalam Sistem Aset BPAD. Format file pdf dengan ukuran maksimal 2 Mb.
3.
Tim Monitoring melakukan verifikasi kesesuaian SK Tim Pemutakhiran Data dan Informasi BMD Lingkup SKPD/UKPD.
4.
Dalam hal terdapat kesesuaian, Tim Monitoring memvalidasi SK TPDI SKPD/UKPD.
5.
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, Tim Monitoring menginformasikan ketidaksesuaian kepada SKPD/UKPD.
TPDI
Pengurus Barang
P3B
MUTU BUKU Kepala SKPD
Tim Monitoring
Kelengkapan
Waktu
Output
KE
Pencapaian KPI sampai dengan pembentukkan TPDI sebesar 3%. 6.
Pengurus barang mengunggah berkas kegiatan Sosialisasi yang diadakan oleh SKPD/UKPD kepada TPDI dalam Sistem Aset BPAD. Berkas Kegiatan Sosialisasi yang diunggah berisikan foto daftar hadir dan foto kegiatan saat sosialisasi. Foto dalam bentuk pdf, dengan ukuran maksimal 2 Mb.
7.
Tim Monitoring melakukan verifikasi kesesuaian foto kegiatan sosilisasi.
11
Hal: 2 PELAKSANA No.
Kegiatan
8.
Dalam hal terdapat kesesuaian, Tim Monitoring memvalidasi foto kegiatan sosialisasi.
9.
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, Tim Monitoring menginformasikan ketidaksesuaian kepada SKPD/UKPD. Pencapaian KPI sampai dengan pembentukkan TPDI sebesar 4%.
10.
Pengurus barang mengunduh Kertas Kerja Pemutakhiran Kode Barang (KKPKB) dalam Sistem Aset BPAD. Kertas Kerja berisikan maping kode barang lama dengan kode barang baru, yang fungsinya untuk mempermudah TPDI dalam melakukan Pemutakhiran Kode Barang. Format KKPKB disajikan pada Lampiran 2. Pengurus barang menyiapkan dokumen terkait dengan BMD, meliputi: a. KIB sampai dengan 31 Desember 2018; b. Salinan dokumen kepemilikan; c. Salinan dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMD sampai dengan 31 Desember 2018; dan d.Dokumen lainnya yang diperlukan seperti Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMD dan dokumen lainnya yang sejenis. Pengurus Barang menyerahkan KKPKB dan dokumen terkait BMD kepada TPDI. TPDI melakukan verifikasi kesesuaian kode barang yang tertera dalam KKPKB berdasarkan dokumen terkait BMD dan/atau kondisi fisik BMD. a. Dalam hal terdapat kesesuaian kode dan uraian barang, maka TPDI harus memberikan tanda centang (√) pada kolom SESUAI. b. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian kode dan/atau uraian barang, maka TPDI harus memberikan tanda centang (√) pada kolom TIDAK SESUAI. Kemudian mengusulkan kode dan uraian barang yang sesuai sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
11.
12. 13.
TPDI
Pengurus Barang
P3B
MUTU BUKU Kepala SKPD
Tim Monitoring
Kelengkapan
Waktu
Output
KE
12
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah pada kolom USULAN KODE BARANG. Tabel Kodefikasi Barang Milik Daerah dapat diunduh pada Sistem Aset BPAD. Dalam hal kode dan uraian barang yang dimaksud tidak terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, maka TPDI mengusulkan penambahan kode dan uraian barang pada kolom USULAN KODE BARANG TAMBAHAN.
Hal : 3 NO
Kegiatan
14.
TPDI menandatangani KKPKB dan menyerakannya kepada Pengurus Barang.
TPDI
PELAKSANA Pengurus Kepala P3B Barang SKPD
MUTU BUKU BPAD
Kelengkapan
Waktu
KE Output
15. Pengurus Barang melakukan perekaman hasil verifikasi kesesuaian kode barang yang dilakukan oleh TPDI, dengan langkah sebagai berikut: a. Mengunggah KKPKB ke dalam Sistem Aset BPAD; Pencapaian KPI sampai dengan mengunggah KKPKB sebesar 5%. b. Merekam hasil pemutakhiran kode barang ke dalam Sistem Aset BPAD berdasarkan KKPKB. Dalam hal terdapat kode dan uraian barang dalam KKPKB yang belum diverifikasi oleh TPDI, Pengurus Barang tidak dapat melakukan pemutakhiran kode barang. Dalam hal Pengurus Barang menginput SESUAI, maka kode dan uraian barang secara otomatis sudah diganti sesuai dengan kode dan uraian barang berdasarkan KKPKB, namun jika Pengurus Barang menginput TIDAK SESUAI, maka kode dan uraian barang yang diusulkan TPDI memerlukan persetujuan Tim Monitoring BPAD.
13
Hal : 4 NO
Kegiatan
16.
Tim Monitoring BPAD melakukan verifikasi kode dan uraian barang yang diusulkan TPDI, dengan cara memverifikasi Kode dan Uraian Barang, Mapping Kode dan Uraian Barang (Permendagri 108/2016), dan Kode dan Uraian Barang yang diusulkan. Dalam hal Kode dan Uraian Barang yang diusulkan disetujui oleh Tim Monitoring BPAD, maka kode dan uraian barang secara otomatis sudah diganti sesuai dengan kode dan uraian barang yang diusulkan. Dalam hal Kode dan Uraian Barang yang diusulkan tidak setujui oleh Tim Monitoring BPAD, maka Tim Monitoring BPAD mengembalikan kode dan uraian barang yang diusulkan kepada TPDI, dan TPDI harus mengusulkan kembali kode dan uraian barang baru yang sesuai. Pencapaian KPI sampai dengan memutakhirkan kode barang sebesar 25%. Tim Monitoring BPAD menyediakan data dan informasi BMD yang akan dimutakhirkan dalam Sistem Aset BPAD. Pengurus barang mengunduh elemen KIB A sampai dengan KIB F dalam Sistem Aset BPAD. Hasil unduhan elemen KIB merupakan Kertas Kerja Pemutakhiran Data dan Informasi BMD.
17. 18.
19.
TPDI
PELAKSANA Pengurus Kepala P3B Barang SKPD
MUTU BUKU BPAD
Kelengkapan
Waktu
KE Output
Pengurus barang menyiapkan dokumen terkait dengan BMD, meliputi: a. Salinan dokumen perolehan; b. Salinan dokumen kepemilikan; c. Salinan dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMD sampai dengan 31 Desember 2018; d. Hasil inventarisasi BMD; dan e. Dokumen lainnya yang diperlukan seperti Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMD dan dokumen lainnya yang sejenis.
14
Hal: 5 PELAKSANA NO
Kegiatan
20.
Pengurus Barang menyerahkan Kertas Kerja Pemutakhiran Data dan Informasi BMD dan dokumen terkait dengan BMD kepada Tim Pemutakhiran Data dan Informasi (TPDI). TPDI melakukan verifikasi kesesuaian isi elemen KIB yang tertera dalam kertas kerja berdasarkan dokumen terkait BMD dan/atau kondisi fisik BMD. a. Dalam hal terdapat kesesuaian isi elemen KIB, maka TPDI tidak melakukan pemutakhiran elemen KIB. b. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian isi elemen KIB sebagaimana tata cara pengisian elemen BMD, maka TPDI menyiapkan elemen KIB untuk dimutakhirkan. Tata Cara pengisian elemen BMD disajikan pada Lampiran 3. TPDI menyerakan elemen KIB untuk dimutakhirkan kepada Pengurus Barang.
21.
22.
23.
TPDI
Pengurus Brang
P3B
MUTU BUKU Kepala SKPD
BPAD
Kelengkapan
Waktu
KE Output
Pengurus Barang melakukan perekaman pemutakhiran isi elemen KIB ke dalam Sistem Aset BPAD.
15
Hal : 6 PELAKSANA NO
Kegiatan
24.
Pengurus Barang mencetak hasil pemutakhiran isi elemen KIB dan menyerahkan kepada TPDI.
25.
TPDI memverifikasi kembali hasil perekaman pemutakhiran isi elemen KIB.
TPDI
Pengurus Brang
P3B
MUTU BUKU Kepala SKPD
BPAD
Kelengkapan Laporan Progres Bulanan Hasil Pemutahiran Data dan Informasi
Waktu
KE Output Disposisi
a.Dalam hal terdapat kesesuaian hasil perekaman isi elemen KIB, TPDI menandatangani Kertas Kerja Pemutakhiran isi Elemen KIB. b.Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil perekaman isi elemen KIB, TPDI mengkoordinasikan isi elemen KIB untuk dimutakhirkan kepada Pengurus Barang. 26.
Tim Monitoring BPAD melakukan monitoring dan evaluasi pemutakhiran isi elemen KIB. Dalam hal pemutakhiran isi elemen KIB disetujui oleh Tim Monitoring BPAD, maka isi elemen KIB secara otomatis sudah dimutakhirkan sesuai dengan ISI elemen KIB yang dimutakhirkan. Dalam hal isi elemen KIB yang dimutakhirkan tidak setujui oleh Tim Monitoring BPAD, maka Tim Monitoring BPAD mengkoordinasikan isi elemen kepada TPDI, dan TPDI harus menindaklanjuti pemutakhiran isi elemen KIB.
27.
Tim Monitoring BPAD menyampaikan Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi KIB kepada Kepala BPAD c.q Kepala Bidang Informasi Data dan Dokumen BPAD cq Kepala Seksi Inventaris. Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi KIB disampaikan setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
Hal : 7
16
PELAKSANA NO
Kegiatan
28.
Kepala BPAD menyampaikan Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi KIB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang ditembuskan kepada Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang.
TPDI
Pengurus Barang
P3B
MUTU BUKU Kepala SKPD
BPAD
Kelengkapan
Waktu
KE Output
Pencapaian KPI sampai dengan memutakhirkan Data dan Informasi KIB approval BPAD sebesar 25%. 29.
Kepala SKPD/UKPD c.q TPDI melakukan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi KIB. Pencapaian KPI sampai dengan memutakhirkan Data dan Informasi KIB approval SKPD/UKPD sebesar 25%.
30.
Pengurus Barang mengunggah Berita Acara Pemutakhiran Kode Barang yang berisi daftar Kode Barang yang sebelum dan sesudah dimutakhirkan. Pencapaian KPI sampai dengan pelaporan Upload Berita Acara Pemutakhiran Kode Barang sebesar 5%.
31.
Pengurus Barang mengunggah Berita Acara Pemutakhiran Data dan Informasi yang berisi daftar yang Data dan Informasi sebelum dan sesudah dimutakhirkan. Pencapaian KPI sampai dengan pelaporan Upload Berita Acara Pemutakhiran Data dan Informasi sebesar 5%.
17
Lampiran 1. CONTOH SURAT KEPUTUSAN TIM PEMUTAHIRAN DATA DAN INFORMASI “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH” PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN KEPALA “NAMA SKPD” PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR: XXXX TAHUN 2018 TENTANG TIM PEMUTAHIRAN DATA DAN INFORMASI PADA “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”
Menimbang
: a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”, maka terhadap Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan SKPD/UKPD dilakukan pemutahiran data dan informasi; b. Bahwa untuk melaksanakan pemutahiran data dan informasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Pemutahiran Data dan Informasi pada “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH” yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”, TENTANG TIM PEMUTAHIRAN DATA DAN INFORMASI BARANG MILIK DAERAH PADA “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”, KESATU
KEDUA
Membentuk Tim Pemutahiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah pada “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”,. : Tim Pemutahiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut: 1. Ketua : Sekretaris SKPD/UKPD 2. Sekretaris : Pengurus Barang 3. Anggota : 1 s/d 5 (paling sedikit di SKPD) 1 s/d 3 (paling sedikit di UKPD)
KETIGA
: Menugaskan kepada Tim Pemutahiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah sebagaimana diktum KEDUA, disamping tugas dan jabatan sehari-hari untuk melaksanakan tugas sebagai berikut: 1. Melakukan verifikasi kesesuaian kode barang yang tertera dalam Kertas Kerja Pemutakhiran Kode Barang (KKPKB) berdasarkan dokumen terkait BMD dan/atau kondisi fisik BMD 2. Mengisi KKPKB berdasarkan hasil verifikasi apakah SESUAI atau TIDAK SESUAI
KEEMPAT
: Keputusan Kepala “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”,. ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”,.
Nama NIP
Tembusan : 1. 2. 3. 4.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; Inspektur Provinsi DKI Jakarta ; Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta ; Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.
19
Lampiran 2.
20
21
22
BIDANG INVENTARISASI, DATA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BPAD PROVINSI DKI JAKARTA
1
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUTAHIRAN DATA DAN INFORMASI PADA SISTEM ASET BPAD
I.
DEFINISI Pemutahiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah merupakan tindak lanjut pemenuhan asersi atas aset Pemprov DKI Jakarta. Pemutakhiran ini dilakukan oleh SKPD/UKPD Pemprov DKI Jakarta dan monitoring serta evaluasi dilakukan oleh BPAD Pemprov DKI Jakarta.
II.
RUANG LINGKUP Ruang lingkup pemutakhiran data dan informasi meliputi: 1.
Pemutakhiran kode barang Pemutakhiran ini merupakan penyesuaian kode barang yang digunakan dalam Sistem Aset BPAD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
2.
Pemutakhiran data dan informasi barang Pemutakhiran ini merupakan pengkinian data barang atas barang yang sudah teregister dalam Sistem Aset BPAD berdasarkan hasil inventarisasi, termasuk pencatatan atas barang berlebih.
3.
Pemutakhiran ini tidak meliputi perincian atas barang yang masih tercatat secara gelondongan, pengkinian harga perolehan dan tanggal perolehan. Perincian atas barang yang masih tercatat secara gelondongan, pengkinian harga perolehan dan tanggal perolehan dilakukan pada rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan yang dilakukan setiap semester.
III.
DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17 /2003); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD. 5. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017. 6. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pemutahiran Data dan Informasi Guna Meningkatkan Akurasi Barang Milik Daerah.
2
IV.
KETENTUAN UMUM Pemutahiran data dan Informasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Terdapat skala prioritas penyelesaian pekerjaan sebagaimana gambar berikut:
b. Pemutahiran data dan informasi Barang Milik Daerah baik pemutahiran kode barang maupun pemutakhiran data dan informasi barang dilakukan secara mandiri oleh SKPD/UKPD pada Sistem Aset BPAD. V.
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL 1. SKPD/UKPD membentuk Tim Internal untuk percepatan penyelesaian pemutahiran data dan informasi dengan susunan sebagai berikut:
a. Ketua Tim
: Sekretaris SKPD/UKPD
b. Sekretaris
: Pengurus Barang SKPD/UKPD
c. Anggota
:
Untuk SKPD, sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang PNS dan/atau Non PNS apabila tenaga PNS tidak mencukupi. Untuk SKPD dengan jumlah BMD yang banyak/besar/tersebar maka jumlah anggota Tim dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan guna percepatan penyelesaian kegiatan.
Untuk UKPD sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang PNS dan/atau Non PNS apabila tenaga PNS tidak mencukupi. Untuk UKPD dengan jumlah BMD yang banyak/besar maka jumlah anggota Tim dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan guna percepatan penyelesaian kegiatan.
2. Tim internal yang dibentuk merupakan Tim Pemutahiran Data dan Informasi yang selanjutnya disebut TPDI 3. Untuk mengkoordinasikan kegiatan pemutahiran data dan informasi dibentuk Tim Monitoring Pemutahiran Data dan Informasi BMD pada BPAD Provinsi DKI Jakarta.
VI.
PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI BMD DAN ALAT KERJA TPDI 1. Tim Monitoring pemutairan data dan infromasi BMD di BPAD Provinsi DKI Jakarta menyediakan data dan informasi BMD yang sudah dihimpun dalam KIB sampai dengan 31 Desember 2018. 3
2. Tim Monitoring menyiapkan alat kerja TPDI berupa: a. Penyampaian informasi dalam bentuk sosialisasi dan konsultasi; b. Menyediakan data mapping pemutakhiran kode barang; c. Melakukan verifikasi usulan pemutakhiran kode barang; d. Melakukan verifikasi usulan pemutakhiran data dan informasi barang; e. Melakukan validasi usulan pemutakhiran kode barang; f. Melakukan validasi usulan pemutakhiran data dan informasi barang; g. Melakukan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi barang; dan h. Mendampingi pelaksanaan pemutahiran pemutakhiran data dan informasi barang. VII.
TATA CARA PEMUTAHIRAN DATA DAN INFORMASI BMD A.
Tata Cara Pembentukkan dan Pengunggahan Tim Pemutakhiran Data dan Informasi BMD Lingkup SKPD/UKPD 1.
Kepala SKPD/UKPD membentuk dan menugaskan Tim Pemutakhiran Data dan Informasi BMD selaku Tim Pelaksana Pemutahiran Data dan Informasi. Format Surat Keputusan Tim Pemutakhiran Data dan Informasi BMD disajikan pada Lampiran 1.
2.
Pengurus Barang SKPD/UKPD mengunggah SK Tim dalam Sistem Aset BPAD. Format file pdf dengan ukuran maksimal 2 Mb.
3.
Tim Monitoring melakukan verifikasi kesesuaian SK Tim Pemutakhiran Data dan Informasi BMD Lingkup SKPD/UKPD.
4.
Dalam hal terdapat kesesuaian, Tim Monitoring memvalidasi SK TPDI SKPD/UKPD.
5.
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, Tim Monitoring menginformasikan ketidaksesuaian kepada SKPD/UKPD. Pencapaian KPI sampai dengan pembentukkan TPDI sebesar 3%.
6.
Pengurus barang mengunggah berkas kegiatan Sosialisasi yang diadakan oleh SKPD/UKPD kepada TPDI dalam Sistem Aset BPAD. Berkas Kegiatan Sosialisasi yang diunggah berisikan foto daftar hadir dan foto kegiatan saat sosialisasi. Foto dalam bentuk pdf, dengan ukuran maksimal 2 Mb.
7.
Tim Monitoring melakukan verifikasi kesesuaian foto kegiatan sosilisasi.
8.
Dalam hal terdapat kesesuaian, Tim Monitoring memvalidasi foto kegiatan sosialisasi.
9.
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, Tim Monitoring menginformasikan ketidaksesuaian kepada SKPD/UKPD. 4
Pencapaian KPI sampai dengan pembentukkan TPDI sebesar 4%.
B.
Tata Cara Pembentukkan Tim Monitoring Pemutakhiran Data dan Informasi BMD Tingkat Provinsi DKI Jakarta. Kepala BPAD membentuk dan menugaskan Tim Monitoring Pemutakhiran Data dan Informasi BMD selaku Tim Monitoring Pemutahiran Data dan Informasi.
C.
Tata Cara Pemutakhiran Kode Barang 1.
Pengurus barang mengunduh Kertas Kerja Pemutakhiran Kode Barang (KKPKB) dalam Sistem Aset BPAD. Kertas Kerja berisikan maping kode barang lama dengan kode barang baru, yang fungsinya untuk mempermudah TPDI dalam melakukan Pemutakhiran Kode Barang. Format KKPKB disajikan pada Lampiran 2. Pencapaian KPI sampai dengan mengunggah kertas kerja sebesar 3%.
2.
Pengurus barang menyiapkan dokumen terkait dengan BMD, meliputi: a. KIB sampai dengan 31 Desember 2018; b. Salinan dokumen kepemilikan; c. Salinan dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMD sampai dengan 31 Desember 2018; dan d. Dokumen lainnya yang diperlukan seperti Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMD dan dokumen lainnya yang sejenis.
3.
Pengurus Barang menyerahkan KKPKB dan dokumen terkait BMD kepada TPDI.
4.
TPDI melakukan verifikasi kesesuaian kode barang yang tertera dalam KKPKB berdasarkan dokumen terkait BMD dan/atau kondisi fisik BMD. a. Dalam hal terdapat kesesuaian kode dan uraian barang, maka TPDI harus memberikan tanda centang (√) pada kolom SESUAI. b. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian kode dan/atau uraian barang, maka TPDI harus memberikan tanda centang (√) pada kolom TIDAK SESUAI. Kemudian mengusulkan kode dan uraian barang yang sesuai sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah pada kolom USULAN KODE BARANG. Tabel Kodefikasi Barang Milik Daerah dapat diunduh pada Sistem Aset BPAD. Dalam hal kode dan uraian barang yang dimaksud tidak terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, maka TPDI
5
mengusulkan penambahan kode dan uraian barang pada kolom USULAN KODE BARANG TAMBAHAN. 5.
TPDI menandatangani KKPKB dan menyerakannya kepada Pengurus Barang.
6.
Pengurus Barang melakukan perekaman hasil verifikasi kesesuaian kode barang yang dilakukan oleh TPDI, dengan langkah sebagai berikut: a. Mengunggah KKPKB ke dalam Sistem Aset BPAD; Pencapaian KPI sampai dengan mengunggah KKPKB sebesar 5%. b. Merekam hasil pemutakhiran kode barang ke dalam Sistem Aset BPAD berdasarkan KKPKB. Dalam hal terdapat kode dan uraian barang dalam KKPKB yang belum diverifikasi oleh TPDI, Pengurus Barang tidak dapat melakukan pemutakhiran kode barang. Dalam hal Pengurus Barang menginput SESUAI, maka kode dan uraian barang secara otomatis sudah diganti sesuai dengan kode dan uraian barang berdasarkan KKPKB, namun jika Pengurus Barang menginput TIDAK SESUAI, maka kode dan uraian barang yang diusulkan TPDI memerlukan persetujuan Tim Monitoring BPAD.
7.
Tim Monitoring BPAD melakukan verifikasi kode dan uraian barang yang diusulkan TPDI, dengan cara memverifikasi Kode dan Uraian Barang, Mapping Kode dan Uraian Barang (Permendagri 108/2016), dan Kode dan Uraian Barang yang diusulkan. Dalam hal Kode dan Uraian Barang yang diusulkan disetujui oleh Tim Monitoring BPAD, maka kode dan uraian barang secara otomatis sudah diganti sesuai dengan kode dan uraian barang yang diusulkan. Dalam hal Kode dan Uraian Barang yang diusulkan tidak setujui oleh Tim Monitoring BPAD, maka Tim Monitoring BPAD mengembalikan kode dan uraian barang yang diusulkan kepada TPDI, dan TPDI harus mengusulkan kembali kode dan uraian barang baru yang sesuai. Pencapaian KPI sampai dengan memutakhirkan kode barang sebesar 25%.
D.
Tata Cara Pemutakhiran Data dan Informasi BMD 1.
Tim Monitoring BPAD menyediakan data dan informasi BMD yang akan dimutakhirkan dalam Sistem Aset BPAD. a. Data dan informasi KIB A/C/D Elemen KIB A/C/D/F berdasarkan Kode Barang dan Nomor Register Barang, terdiri atas: 1)
Asersi Keberadaan, meliputi: Alamat, meliputi: 6
Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta, meliputi: 1.
Nama Jalan;
2.
Kode dan Nama Wilayah;
3.
Kode dan Nama Kecamatan;
4.
Kode dan Nama Kelurahan;
5.
Kode Pos;
6.
Titik Koordinat Longitude; dan
7.
Titik Koordinat Latitude.
Luar Wilayah Provinsi DKI Jakarta, meliputi:
2)
3)
1.
Nama Jalan;
2.
Nama Kelurahan,
3.
Nama Kecamatan;
4.
Nama Kabupaten/Kota;
5.
Kode Pos;
6.
Titik Koordinat Longitude; dan
7.
Titik Koordinat Latitude.
Asersi Penilaian, meliputi: a)
Ukuran atau Luasan
b)
Harga Perolehan
Asersi Kepemilikan, meliputi: Dokumen Perolehan, meliputi: a)
Dokumen Perolehan;
b)
Tanggal Perolehan;
c)
Nomor Dokumen Perolehan;
Dokumen Kepemilikan, meliputi:
4)
a)
Dokumen Kepemilikan;
b)
Tanggal Dokumen Kepemilikan;
c)
Nomor Dokumen Kepemilikan;
d)
Status Kepemilikan;
Asersi Klasifikasi, meliputi: a)
Harga atas kapitalisasi nilai tanah/gedung/jalan irigasi dan jaringan dari pemeliharaan;
5)
Aseri Pengungkapan; a)
Hasil inventarisasi, meliputi: 1.
Ditemukan/tidak ditemukan;
2.
Kondisi;
b)
Penggunaan/pemanfaatan.
c)
Permasalahan.
d)
Informasi bangunan di atas tanah 7
e)
Jumlah untuk lantai (untuk KIB C)
f)
Kode Barang KIB A atas KDP; (untuk KIB F)
g)
Kontraktor/Pihak Penyedia Barang; (untuk KIB F)
h)
Tanggal Mulai; (untuk KIB F)
i)
Tanggal Selesai; (untuk KIB F)
b. Data dan informasi KIB B/E 1)
Asersi Keberadaan, meliputi: a)
Hasil inventarisasi, meliputi: 1. Ditemukan/tidak ditemukan 2. Kondisi
2)
Asersi Penilaian, meliputi: a)
3)
4)
Harga Perolehan
Asersi Kepemilikan, meliputi: a)
Dokumen Perolehan;
b)
Tanggal Perolehan;
c)
Nomor Dokumen Perolehan;
d)
Nomor Polisi (untuk KIB B)
e)
Nomor BPKB (untuk KIB B)
f)
Nomor Rangka (untuk KIB B)
g)
Nomor Mesin (untuk KIB B)
Asersi Klasifikasi, meliputi: a)
Harga atas kapitalisasi nilai peralatan dan mesin dari
pemeliharaan/renovasi. 5) Asersi Pengungkapan, meliputi: a) Merek (untuk KIB B) b) Tipe (untuk KIB B) c) Status Penggunaan atau Pemanfaatan d) Judul Buku (untuk KIB E) e) Penerbit (untuk KIB E)
2.
Pengurus barang mengunduh elemen KIB A sampai dengan KIB F dalam Sistem Aset BPAD. Hasil unduhan elemen KIB merupakan Kertas Kerja Pemutakhiran Data dan Informasi BMD.
3.
Pengurus barang menyiapkan dokumen terkait dengan BMD, meliputi: a. Salinan dokumen perolehan; b. Salinan dokumen kepemilikan; c. Salinan dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMD sampai dengan 31 Desember 2018; 8
d. Hasil inventarisasi BMD; dan e. Dokumen lainnya yang diperlukan seperti Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMD dan dokumen lainnya yang sejenis. 4.
Pengurus Barang menyerahkan Kertas Kerja Pemutakhiran Data dan Informasi BMD dan dokumen terkait dengan BMD kepada Tim Pemutakhiran Data dan Informasi (TPDI).
5.
TPDI melakukan verifikasi kesesuaian isi elemen KIB yang tertera dalam kertas kerja berdasarkan dokumen terkait BMD dan/atau kondisi fisik BMD. a. Dalam hal terdapat kesesuaian isi elemen KIB, maka TPDI tidak melakukan pemutakhiran elemen KIB. b. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian isi elemen KIB sebagaimana tata cara pengisian elemen BMD, maka TPDI menyiapkan elemen KIB untuk dimutakhirkan. Tata Cara pengisian elemen BMD disajikan pada Lampiran 3.
6.
TPDI menyerakan elemen KIB untuk dimutakhirkan kepada Pengurus Barang.
7.
Pengurus Barang melakukan perekaman pemutakhiran isi elemen KIB ke dalam Sistem Aset BPAD.
8.
Pengurus Barang mencetak hasil pemutakhiran isi elemen KIB dan menyerahkan kepada TPDI.
9.
TPDI memverifikasi kembali hasil perekaman pemutakhiran isi elemen KIB. a. Dalam hal terdapat kesesuaian hasil perekaman isi elemen KIB, TPDI menandatangani Kertas Kerja Pemutakhiran isi Elemen KIB. b. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil perekaman isi elemen KIB, TPDI mengkoordinasikan isi elemen KIB untuk dimutakhirkan kepada Pengurus Barang.
10. Tim Monitoring BPAD melakukan monitoring dan evaluasi pemutakhiran isi elemen KIB. Dalam hal pemutakhiran isi elemen KIB disetujui oleh Tim Monitoring BPAD, maka isi elemen KIB secara otomatis sudah dimutakhirkan sesuai dengan ISI elemen KIB yang dimutakhirkan. Dalam hal isi elemen KIB yang dimutakhirkan tidak setujui oleh Tim Monitoring BPAD, maka Tim Monitoring BPAD mengkoordinasikan isi elemen kepada TPDI, dan TPDI harus menindaklanjuti pemutakhiran isi elemen KIB. 11. Tim Monitoring BPAD menyampaikan Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi KIB kepada Kepala BPAD c.q Kepala Bidang Informasi Data dan Dokumen BPAD c.q Kepala Seksi Inventaris. Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi KIB disampaikan setiap tanggal 5 bulan berikutnya. 9
12. Kepala BPAD menyampaikan Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi KIB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang ditembuskan kepada Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang. Pencapaian KPI sampai dengan memutakhirkan Data dan Informasi KIB approval BPAD sebesar 25%. 13. Kepala SKPD/UKPD c.q TPDI melakukan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi KIB. Pencapaian KPI sampai dengan memutakhirkan Data dan Informasi KIB approval SKPD/UKPD sebesar 25%.
E. Tata Cara Pelaporan Data dan Informasi BMD 1. Pengurus Barang mengunggah Berita Acara Pemutakhiran Kode Barang yang berisi daftar Kode Barang yang sebelum dan sesudah dimutakhirkan. Pencapaian
KPI
sampai
dengan
pelaporan
Upload
Berita
Acara
Pemutakhiran Kode Barang sebesar 5%. 2. Pengurus Barang mengunggah Berita Acara Pemutakhiran Data dan Informasi yang berisi daftar yang Data dan Informasi sebelum dan sesudah dimutakhirkan. Pencapaian
KPI
sampai
dengan
pelaporan
Upload
Berita
Acara
Pemutakhiran Data dan Informasi sebesar 5%.
Jakarta, Januari 2019 Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Achmad Firdaus NIP. 196405121987031004
10
DIAGRAM PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUTAHIRAN DATA DAN INFORMASI PADA SISTEM ASET BPAD Hal: 1 PELAKSANA No.
Kegiatan
1.
Kepala SKPD membentuk dan menugaskan Tim Pemutakhiran Data dan Informasi BMD selaku Tim Pelaksana Pemutahiran Data dan Informasi.
2.
Pengurus Barang SKPD/UKPD mengunggah SK Tim dalam Sistem Aset BPAD. Format file pdf dengan ukuran maksimal 2 Mb.
3.
Tim Monitoring melakukan verifikasi kesesuaian SK Tim Pemutakhiran Data dan Informasi BMD Lingkup SKPD/UKPD.
4.
Dalam hal terdapat kesesuaian, Tim Monitoring memvalidasi SK TPDI SKPD/UKPD.
5.
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, Tim Monitoring menginformasikan ketidaksesuaian kepada SKPD/UKPD.
TPDI
Pengurus Barang
P3B
MUTU BUKU Kepala SKPD
Tim Monitoring
Kelengkapan
Waktu
Output
KE
Pencapaian KPI sampai dengan pembentukkan TPDI sebesar 3%. 6.
Pengurus barang mengunggah berkas kegiatan Sosialisasi yang diadakan oleh SKPD/UKPD kepada TPDI dalam Sistem Aset BPAD. Berkas Kegiatan Sosialisasi yang diunggah berisikan foto daftar hadir dan foto kegiatan saat sosialisasi. Foto dalam bentuk pdf, dengan ukuran maksimal 2 Mb.
7.
Tim Monitoring melakukan verifikasi kesesuaian foto kegiatan sosilisasi.
11
Hal: 2 PELAKSANA No.
Kegiatan
8.
Dalam hal terdapat kesesuaian, Tim Monitoring memvalidasi foto kegiatan sosialisasi.
9.
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, Tim Monitoring menginformasikan ketidaksesuaian kepada SKPD/UKPD. Pencapaian KPI sampai dengan pembentukkan TPDI sebesar 4%.
10.
Pengurus barang mengunduh Kertas Kerja Pemutakhiran Kode Barang (KKPKB) dalam Sistem Aset BPAD. Kertas Kerja berisikan maping kode barang lama dengan kode barang baru, yang fungsinya untuk mempermudah TPDI dalam melakukan Pemutakhiran Kode Barang. Format KKPKB disajikan pada Lampiran 2. Pengurus barang menyiapkan dokumen terkait dengan BMD, meliputi: a. KIB sampai dengan 31 Desember 2018; b. Salinan dokumen kepemilikan; c. Salinan dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMD sampai dengan 31 Desember 2018; dan d.Dokumen lainnya yang diperlukan seperti Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMD dan dokumen lainnya yang sejenis. Pengurus Barang menyerahkan KKPKB dan dokumen terkait BMD kepada TPDI. TPDI melakukan verifikasi kesesuaian kode barang yang tertera dalam KKPKB berdasarkan dokumen terkait BMD dan/atau kondisi fisik BMD. a. Dalam hal terdapat kesesuaian kode dan uraian barang, maka TPDI harus memberikan tanda centang (√) pada kolom SESUAI. b. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian kode dan/atau uraian barang, maka TPDI harus memberikan tanda centang (√) pada kolom TIDAK SESUAI. Kemudian mengusulkan kode dan uraian barang yang sesuai sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
11.
12. 13.
TPDI
Pengurus Barang
P3B
MUTU BUKU Kepala SKPD
Tim Monitoring
Kelengkapan
Waktu
Output
KE
12
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah pada kolom USULAN KODE BARANG. Tabel Kodefikasi Barang Milik Daerah dapat diunduh pada Sistem Aset BPAD. Dalam hal kode dan uraian barang yang dimaksud tidak terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, maka TPDI mengusulkan penambahan kode dan uraian barang pada kolom USULAN KODE BARANG TAMBAHAN.
Hal : 3 NO
Kegiatan
14.
TPDI menandatangani KKPKB dan menyerakannya kepada Pengurus Barang.
TPDI
PELAKSANA Pengurus Kepala P3B Barang SKPD
MUTU BUKU BPAD
Kelengkapan
Waktu
KE Output
15. Pengurus Barang melakukan perekaman hasil verifikasi kesesuaian kode barang yang dilakukan oleh TPDI, dengan langkah sebagai berikut: a. Mengunggah KKPKB ke dalam Sistem Aset BPAD; Pencapaian KPI sampai dengan mengunggah KKPKB sebesar 5%. b. Merekam hasil pemutakhiran kode barang ke dalam Sistem Aset BPAD berdasarkan KKPKB. Dalam hal terdapat kode dan uraian barang dalam KKPKB yang belum diverifikasi oleh TPDI, Pengurus Barang tidak dapat melakukan pemutakhiran kode barang. Dalam hal Pengurus Barang menginput SESUAI, maka kode dan uraian barang secara otomatis sudah diganti sesuai dengan kode dan uraian barang berdasarkan KKPKB, namun jika Pengurus Barang menginput TIDAK SESUAI, maka kode dan uraian barang yang diusulkan TPDI memerlukan persetujuan Tim Monitoring BPAD.
13
Hal : 4 NO
Kegiatan
16.
Tim Monitoring BPAD melakukan verifikasi kode dan uraian barang yang diusulkan TPDI, dengan cara memverifikasi Kode dan Uraian Barang, Mapping Kode dan Uraian Barang (Permendagri 108/2016), dan Kode dan Uraian Barang yang diusulkan. Dalam hal Kode dan Uraian Barang yang diusulkan disetujui oleh Tim Monitoring BPAD, maka kode dan uraian barang secara otomatis sudah diganti sesuai dengan kode dan uraian barang yang diusulkan. Dalam hal Kode dan Uraian Barang yang diusulkan tidak setujui oleh Tim Monitoring BPAD, maka Tim Monitoring BPAD mengembalikan kode dan uraian barang yang diusulkan kepada TPDI, dan TPDI harus mengusulkan kembali kode dan uraian barang baru yang sesuai. Pencapaian KPI sampai dengan memutakhirkan kode barang sebesar 25%. Tim Monitoring BPAD menyediakan data dan informasi BMD yang akan dimutakhirkan dalam Sistem Aset BPAD. Pengurus barang mengunduh elemen KIB A sampai dengan KIB F dalam Sistem Aset BPAD. Hasil unduhan elemen KIB merupakan Kertas Kerja Pemutakhiran Data dan Informasi BMD.
17. 18.
19.
TPDI
PELAKSANA Pengurus Kepala P3B Barang SKPD
MUTU BUKU BPAD
Kelengkapan
Waktu
KE Output
Pengurus barang menyiapkan dokumen terkait dengan BMD, meliputi: a. Salinan dokumen perolehan; b. Salinan dokumen kepemilikan; c. Salinan dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMD sampai dengan 31 Desember 2018; d. Hasil inventarisasi BMD; dan e. Dokumen lainnya yang diperlukan seperti Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMD dan dokumen lainnya yang sejenis.
14
Hal: 5 PELAKSANA NO
Kegiatan
20.
Pengurus Barang menyerahkan Kertas Kerja Pemutakhiran Data dan Informasi BMD dan dokumen terkait dengan BMD kepada Tim Pemutakhiran Data dan Informasi (TPDI). TPDI melakukan verifikasi kesesuaian isi elemen KIB yang tertera dalam kertas kerja berdasarkan dokumen terkait BMD dan/atau kondisi fisik BMD. a. Dalam hal terdapat kesesuaian isi elemen KIB, maka TPDI tidak melakukan pemutakhiran elemen KIB. b. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian isi elemen KIB sebagaimana tata cara pengisian elemen BMD, maka TPDI menyiapkan elemen KIB untuk dimutakhirkan. Tata Cara pengisian elemen BMD disajikan pada Lampiran 3. TPDI menyerakan elemen KIB untuk dimutakhirkan kepada Pengurus Barang.
21.
22.
23.
TPDI
Pengurus Brang
P3B
MUTU BUKU Kepala SKPD
BPAD
Kelengkapan
Waktu
KE Output
Pengurus Barang melakukan perekaman pemutakhiran isi elemen KIB ke dalam Sistem Aset BPAD.
15
Hal : 6 PELAKSANA NO
Kegiatan
24.
Pengurus Barang mencetak hasil pemutakhiran isi elemen KIB dan menyerahkan kepada TPDI.
25.
TPDI memverifikasi kembali hasil perekaman pemutakhiran isi elemen KIB.
TPDI
Pengurus Brang
P3B
MUTU BUKU Kepala SKPD
BPAD
Kelengkapan Laporan Progres Bulanan Hasil Pemutahiran Data dan Informasi
Waktu
KE Output Disposisi
a.Dalam hal terdapat kesesuaian hasil perekaman isi elemen KIB, TPDI menandatangani Kertas Kerja Pemutakhiran isi Elemen KIB. b.Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil perekaman isi elemen KIB, TPDI mengkoordinasikan isi elemen KIB untuk dimutakhirkan kepada Pengurus Barang. 26.
Tim Monitoring BPAD melakukan monitoring dan evaluasi pemutakhiran isi elemen KIB. Dalam hal pemutakhiran isi elemen KIB disetujui oleh Tim Monitoring BPAD, maka isi elemen KIB secara otomatis sudah dimutakhirkan sesuai dengan ISI elemen KIB yang dimutakhirkan. Dalam hal isi elemen KIB yang dimutakhirkan tidak setujui oleh Tim Monitoring BPAD, maka Tim Monitoring BPAD mengkoordinasikan isi elemen kepada TPDI, dan TPDI harus menindaklanjuti pemutakhiran isi elemen KIB.
27.
Tim Monitoring BPAD menyampaikan Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi KIB kepada Kepala BPAD c.q Kepala Bidang Informasi Data dan Dokumen BPAD cq Kepala Seksi Inventaris. Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi KIB disampaikan setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
Hal : 7
16
PELAKSANA NO
Kegiatan
28.
Kepala BPAD menyampaikan Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi KIB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang ditembuskan kepada Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang.
TPDI
Pengurus Barang
P3B
MUTU BUKU Kepala SKPD
BPAD
Kelengkapan
Waktu
KE Output
Pencapaian KPI sampai dengan memutakhirkan Data dan Informasi KIB approval BPAD sebesar 25%. 29.
Kepala SKPD/UKPD c.q TPDI melakukan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi KIB. Pencapaian KPI sampai dengan memutakhirkan Data dan Informasi KIB approval SKPD/UKPD sebesar 25%.
30.
Pengurus Barang mengunggah Berita Acara Pemutakhiran Kode Barang yang berisi daftar Kode Barang yang sebelum dan sesudah dimutakhirkan. Pencapaian KPI sampai dengan pelaporan Upload Berita Acara Pemutakhiran Kode Barang sebesar 5%.
31.
Pengurus Barang mengunggah Berita Acara Pemutakhiran Data dan Informasi yang berisi daftar yang Data dan Informasi sebelum dan sesudah dimutakhirkan. Pencapaian KPI sampai dengan pelaporan Upload Berita Acara Pemutakhiran Data dan Informasi sebesar 5%.
17
Lampiran 1. CONTOH SURAT KEPUTUSAN TIM PEMUTAHIRAN DATA DAN INFORMASI “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH” PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN KEPALA “NAMA SKPD” PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR: XXXX TAHUN 2018 TENTANG TIM PEMUTAHIRAN DATA DAN INFORMASI PADA “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”
Menimbang
: a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”, maka terhadap Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan SKPD/UKPD dilakukan pemutahiran data dan informasi; b. Bahwa untuk melaksanakan pemutahiran data dan informasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Pemutahiran Data dan Informasi pada “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH” yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”, TENTANG TIM PEMUTAHIRAN DATA DAN INFORMASI BARANG MILIK DAERAH PADA “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”, KESATU
KEDUA
Membentuk Tim Pemutahiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah pada “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”,. : Tim Pemutahiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut: 1. Ketua : Sekretaris SKPD/UKPD 2. Sekretaris : Pengurus Barang 3. Anggota : 1 s/d 5 (paling sedikit di SKPD) 1 s/d 3 (paling sedikit di UKPD)
KETIGA
: Menugaskan kepada Tim Pemutahiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah sebagaimana diktum KEDUA, disamping tugas dan jabatan sehari-hari untuk melaksanakan tugas sebagai berikut: 1. Melakukan verifikasi kesesuaian kode barang yang tertera dalam Kertas Kerja Pemutakhiran Kode Barang (KKPKB) berdasarkan dokumen terkait BMD dan/atau kondisi fisik BMD 2. Mengisi KKPKB berdasarkan hasil verifikasi apakah SESUAI atau TIDAK SESUAI
KEEMPAT
: Keputusan Kepala “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”,. ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”,.
Nama NIP
Tembusan : 1. 2. 3. 4.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; Inspektur Provinsi DKI Jakarta ; Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta ; Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.
19
Lampiran 2.
20
21
22
More Documents from "Pandega Wynalda Sujanarko"
Petunjuk_pelaksanaan_pemutahiran_data.docx
April 2020 2
Kebijakan Akutansi Aset.pdf
April 2020 3
