Perma-1.docx

1.1.Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara berdasarkan atas Hukum. Hal tersebut disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 di dalam Pasal 3 ayat 1, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”1 Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum dengan menegakkan keadilan dengan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Sepanjang sejarah peradaban manusia peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui.2 Oleh karena itu dalam hal menjaga ketertiban masyarakat maka perlu adanya penerapan kaidah hukum yang mengikat secara umum. Penerapan kaidah hukum tersebut berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, dimana secara formil undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan hukum tertulis lainnya.3 Sekarang ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Usaha tersebut adalah untuk mengatasi pelbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang merupakan peninggalam zaman penjajahan yang dalam kenyataannya masih dipakai pada masa sekarang ini. Akibatnya banyak peraturan di dalamnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi masyarakat saat ini.4 Salah satunya terkait tindak pidana pencurian. Pasal pencurian sebagaimana terdapat di dalam Pasal 362 KUHP : “Barangsiapa mengambil

1

Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Johny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif” (Bayu Media : Surabaya, 2005) hlm 1. 3 Hirariki sumber hukum tertulis menurut Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 12 tahun 2011 yang merupakan sebab (causa efficients) dari diberlakukannya kaidah dan aturan hukum Nasional, antara lain : (a) Kebiasaan; (b) Traktat dan Perjanjian Internasional; (c) Yurisprudensi; (d) Doktrin; dan (e) Hukum Agama. 4 Suparni Niniek, “Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) hlm 1. 2

1

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.5 Jika kita bandingkan dengan para pelaku tindak pidana korupsi, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram masyarakat. Sehingga dalam Pasal 364 KUHP menjelaskan tindak pidana pencurian ringan yang berbunyi :“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda banyak sembilan ratus rupiah”. Bahwa sejak tahun 1960 nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi salah satunya pada digunakannya pasal pencurian ringan. Maka dari itu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang mengubah nilai nominal Rp 250 tersebut menjadi Rp 2.500.000. Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan

5 Jamal Wiwoho, ”Penegakan Hukum atas Pencurian Ringan”, http://jamalwiwoho.com/category/opini, Media Indonesia e-paper hlm. 26, diakses pada tanggal 14 Mei 2018.

2

memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.6 Salah satu kasus pencurian ringan yaitu pencurian Sabun wajah PONDS di Giant yang akhirnya dilaporkan ke Pengadilan Negeri Bekasi. Untuk itu penulis akan membuat proposal skripsi yang berjudul : “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Nomor 272 K/ Pid / 2016)”.

1.2.Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam Proposal ini adalah: 1. Bagaimana kedudukan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia ? 2. Bagaimana penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 pada perkara pidana pencurian ringan berdasarkan Putusan Nomor 272 K/ Pid / 2016 ?

1.3.Tujuan Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. 2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 pada perkara pidana pencurian ringan berdasarkan Putusan Nomor 272 K/ Pid / 2016.

6

Penimbangan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

3

1.4.Kegunaan Penelitian Adapun manfaat dari proposal ini adalah dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua pihak. Manfaat tersebut, dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu secara teoritis dan praktis sebagai berikut: 1.

Manfaat teoritis. Secara teoritis adalah sebagai bahan kajian penelitian bagi peneliti lebih lanjut, bagi para akademisi, dan dapat menambah khasanah ilmu hukum pidana khususnya mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

2.

Manfaat praktis. Secara praktis adalah sebagai masukan kepada masyarakat umum khsusnya para penegak hukum dalam menerapkan putusan atau kehendak sesuai dengan PERMA nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

1.5.Kerangka Teori Kerangka Teori adalah sebuah konsep teori keilmuan yang menjadi landasan filosofis seseorang dalam menjalankan sebuah penelitian, dalam proposal ini penulis akan menjabarkan sebuah teori negara hukum yang menjadi landasan penulis dalam melakukan penulisan proposal skripsi ini. 1.5.1. Teori Negara Hukum Menurut Albert Venn Dicey. Menurut Albert Venn Dicey dalam Introduction to the law of the Constitution, memperkenalkan istilah the Rule of Law yang secara sederhana diartikan sebagai suatu keteraturan hukum. Menurut Dicey, terdapat tiga unsur yang fundamental dalam Rule Of Law yaitu:7 a. Supremacy Of Law Dalam suatu Negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk 7

Sinamo, Nomensen, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta : Permata Aksara, 2012),

hlm. 53.

4

pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. Supremasi aturan hukum dimana tidak adanya kekuasaan sewenangwenang, dalam arti seseorang hanya boleh di hukum, jikalau memang melanggar hukum. b. Equality Before The Law Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya Equality Before The Law adalah tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan backine terhadap yang benar. c. Human Rights Human rights, maliputi 3 hal pokok, yaitu : 1. The rights to personal freedom ( kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya, tanpa merugikan orang lain. 2. The rights to freedom of discussion (kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain. 3. The rights to public meeting (kemerdekaan mengadakan rapat), kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi. 1.5.2. Teori Pemidanaan

5

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien), teori relatif atau teori tujuan (doel theorien), dan teori menggabungkan (verenigings theorien)8 1.5.2.1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan

tuntutan

keadilan.

Sedang

pengaruh

yang

menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya Filosophy of Law9 bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata

sebagai

sarana

untuk

mempromosikan

tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharunya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarkat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena

8

E. Utrecht, Hukum Pidana I, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hal. 157. Dalam Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1992) . hal. 11. 9

6

dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.10 1.5.2.2. Teori Relatif atau Teori Tujuan Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :11 1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van de maatschappelijke orde); 2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel); 3. Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader); 4. Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de misdadiger); 5. Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad) Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. 1.5.2.3. Teori Gabungan Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori

10 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26. 11 Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

7

absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :12

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;

2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan. 1.6. Landasan Konseptual 1.6.1. Tindak Pidana Ringan Di bawah berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu 1. Acara Pemeriksaan Biasa; 2. Acara Pemeriksaan Singkat; 3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari : a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini. KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/ pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012 51 penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti

12

Koeswadji, Op.cit, hal. 11-12.

8

karena Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III. Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindaktindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (lichte misdrijven) terdapat dalam Buku II KUHPidana. Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (lichte misdrijven). Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302), Penghinaan ringan (Pasal 315), Penganiayaan ringan (Pasal 352), Pencurian ringan (Pasal 364), Penggelapan ringan (Pasal 373), Penipuan ringan (pasal 379), Perusakan ringan (Pasal 407), Penadahan ringan (pasal 482) KUHP.13

13 Alvian Solar, ”Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana”, Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012, https://media.neliti.com/media/publications/3141-ID-hakikat-danprosedur-pemeriksaan-tindak-pidana-ringan.pdf, dipublikasikan pada tahun 2012, diakses pada tanggal 14 Mei 2018.

9

1.7.Metode Penelitian Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kinerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Jadi, metode penelitian adalah sebuah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu secara sistematis, metodologis dan konsisten. 1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan ini juga dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis yaitu menjelaskan, menguraikan secara analitis berdasarkan teori, konsep-konsep, pasal-pasal, dan data-data yang relevan. 2. Sumber Data dan Bahan Hukum Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mendapatkan

konsep,

teori,

pendapat

dan

bahkan

pemikiran

konseptual, serta dapat berupa pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan, buku, tulisan karya ilmiah, serta karya-karya ilmiah yang lainnya. Adapun data pokok yang dicantumkan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang meliputi: 1.

Bahan hukum primer, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

10

2.

Bahan hukum sekunder, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Teknik Analisis Data Analisis data di dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan juga pasal-pasal di dalam undang-undang terpenting yang relevan dengan permasalahan. Membuat sistematika dari data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan objek yang diteliti di perpustakaan. Melakukan identifikasi data atau kasus-kasus yang ada. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh teori-teori, konsep, doktrin, asas, dan norma-norma yang berisi kaedah hukum kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

5. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan dilakukan secara perskriptif,yakni memberikan argumentasi-argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan misalnya penilaian apa dan bagaimana yang semestinya menurut kaidah, asas, norma-norma hukum mengenai monitoring dan filtering dalam hal berkebebasan berpendapat di media

11

sosial sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam merawat perbedaan dalam sistem demokrasi di Indonesia.

1.8. Sistematika Penulisan BAB 1 : Dalam bab ini akan dibahas mengenai apa yang menjadi latar belakang penulis memilih topik ini sebagai topik proposal, identifikasi serta rumusan masalah yang ingin penulis kaji lebih lanjut, tujuan serta manfaat yang ingin dicapai dari penulisan proposal, metodologi penulisan yang penulis gunakan, kerangka teori serta sistematika penulisan dari proposal ini. BAB 2 : Bab ini berisi penjelasan kedudukan dan isi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, gambaran umum tentang tindak pidana, klasifikasi tindak pidana, tindak pidana ringan. BAB 3 : Dalam bab ini akan dibahas mengenai uraian dan analisa yuridis kasus tindak pidana pencurian ringan yang pernah terjadi di Indonesia dikaitkan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012. BAB 4 : Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran penulis yang dirumuskan secara singkat dan padat berkaitan dengan keseluruhan penulisan.

12