Perka Bkkbn 18 Th 2018 Ttg Skp Bagi Pkb Plkb.pdf

-1-

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA/PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, Menimbang

: a.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga

Berencana

pemerintah

yang

semula

kabupaten/kota

menjadi

menjadi

urusan urusan

pemerintahan pusat, dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; b.

bahwa

dalam

Jabatan

rangka

meningkatkan

Fungsional

prestasi

Penyuluh

kerja

Keluarga

Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana di lingkungan

Badan

Kependudukan

dan

Keluarga

Berencana Nasional untuk mewujudkan pembangunan yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil; c.

bahwa

untuk

melaksanakan

Peraturan

Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, perlu disusun pedoman penilaian prestasi Keluarga

kerja

bagi

Jabatan

Fungsional

Penyuluh

Berencana/Petugas

Lapangan

Keluarga

Berencana di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Peraturan Badan. Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

-2-

2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

Tentang

Pemerintahan Daerah; 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai

Negeri

Sipil

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 6.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;

7.

Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

8.

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan

Tenaga

Penyuluh

Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; 9.

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Jabatan

Fungsional

Penyuluh

Keluarga

Berencana;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

BADAN

KEPENDUDUKAN

KELUARGA

BERENCANA NASIONAL TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA

JABATAN

FUNGSIONAL

PENYULUH

KELUARGA

BERENCANA/PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA

-3-

DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL. Pasal 1 Pedoman

Prestasi

Kerja

Jabatan

Fungsional

Penyuluh

Keluarga

Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan dan merupakan acuan untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil. Pasal 2 (1) Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi : a. tata cara penyusunan sasaran kerja pegawai; b. tata cara penyusunan penilaian perilaku kerja; dan c. penilaian prestasi kerja.

Pasal 3 (1) Seluruh Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana

di

lingkungan

Badan

Kependudukan

dan

Keluarga

Berencana Nasional wajib membuat penilaian prestasi kerja setiap akhir tahun/awal tahun. (2) Bagi

Penyuluh

Keluarga

Berencana/Petugas

Lapangan

Keluarga

Berencana yang tidak membuat penilaian prestasi kerja sebagaimana ayat (1), akan dikenai hukuman disiplin. (3) Peraturan Badan ini berlaku untuk seluruh Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas

Lapangan

Keluarga

Berencana

di

lingkungan

BKKBN. Pasal 4 Penetapan, pengukuran, dan penilaian prestasi kerja bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana mengacu pada Peraturan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang berlaku. Pasal 5 (1) Dalam

upaya

peningkatan

efektivitas

dan

akuntabilitas

kinerja

Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan umum, monitoring dan evaluasi secara berkala, berkesinambungan dan terpadu.

-4-

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dalam ayat (1) meliputi : a. kesesuaian laporan kinerja dengan tupoksi . b. kesesuaian laporan kinerja dengan kegiatan yang dilaksanakan. c.

kesesuaian laporan kinerja dengan bukti-bukti yang sah.

(3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c maka Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 6 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Desember 2018 PELAKSANA TUGAS, KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SIGIT PRIOHUTOMO

-5-

LAMPIRAN A-1 BAB I PENDAHULUAN

A. Umum Penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) didasari oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara termasuk juga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud dilakukan oleh atasan langsung dari PNS atau pejabat yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada Instansi Pemerintah masingmasing. Penilaian kinerja PNS didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS dan hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, serta dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku

kerja.

Penilaian

prestasi

kerja

PNS

dilaksanakan

untuk

mengevaluasi kinerja PNS, yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan organisasi. Hasil

penilaian

prestasi

kerja

PNS

dimanfaatkan

sebagai

dasar

pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan, karier PNS, yang berkaitan dengan: 1. Bidang Pekerjaan

-6-

Penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia PNS, serta kegiatan perancangan pekerjaan PNS dalam organisasi. 2. Bidang Pengangkatan dan Penempatan Penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi dan penempatan PNS dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya. 3. Bidang Pengembangan Penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengembangan

karier

dan

pengembangan

kemampuan

serta

keterampilan PNS yang berkaitan dengan pola karier dan program pendidikan dan pelatihan dalam organisasi. 4. Bidang Penghargaan Penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, tunjangan prestasi kerja, promosi, atau kompensasi dan lain-lain. 5. Bidang Disiplin Penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan kinerja PNS dan kewajiban pegawai mematuhi peraturan perundangundangan tentang disiplin PNS. Penilaian

Prestasi

Kerja

PNS

dilaksanakan

secara

sistematis

yang

penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja yang telah disusun dan disepakati bersama antara PNS dengan Pejabat Penilai. Penilaian prestasi kerja PNS secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang PNS. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap PNS yang dinilai. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Jabatan Penyuluh KB merupakan suatu jabatan di PNS. Penyuluh KB adalah PNS yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang penggerakan

untuk dan

melaksanakan pengembangan

kegiatan program

penyuluhan, Kependudukan,

pelayanan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga. Hal ini berkorelasi bahwa Penyuluh

-7-

KB yang merupakan bagian dari PNS wajib mentaati ketentuan tentang Penilaian kinerja. Sekaitan

dengan

Undang-undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah, Penyuluh KB menjadi salah satu PNS yang dikelola oleh

BKKBN

yang

sekaligus

sebagai

Instansi

Pembina.

Sedangkan

pendayagunaan tugas dan fungsi Penyuluh KB menjadi kewenangan dari Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota. Perubahan kondisi ini menjadikan sistem penetapan sasaran kerja pegawai, penilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Penyuluh KB perlu mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten dan Kota. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya kolaborasi kinerja yang selaras antara Penyuluh KB sebagai Pegawai BKKBN dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagai pendayaguna. Sistem dalam Penilaian Prestasi Kerja Penyuluh KB perlu dipahami oleh seluruh Penyuluh KB, pejabat Penilai Prestasi Kerja Penyuluh KB, atasan pejabat penilai dan pejabat pendayaguna Penyuluh KB. Mengacu pada Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana,

Panduan

Sasaran

Kerja

Pegawai

Penyuluh

KB/Petugas

Lapangan KB ini digunakan sebagai kontrak kinerja mulai tahun 2019. B. Tujuan 1. Tujuan Umum Memberikan acuan terkait tata cara Penilaian Presetasi Kerja Penyuluh KB yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. 2. Tujuan Khusus a. Tersedianya acuan dalam pengisian sasaran kerja pegawai; b. Tersedianya acuan dalam pengisian penilaian perilaku kerja; c. Tersedianya

dokumen

penilaian

prestasi

kerja

sebagai

dasar

pertimbangan kebijakan karir Penyuluh KB. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Panduan Penilaian Prestasi Kerja Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB meliputi : 1. Tata cara Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 2. Tata cara Penyusunan Penilaian Perilaku Kerja; dan 3. Penilaian Prestasi Kerja.

-8-

D. Sasaran Sasaran pengguna Panduan Penilaian Prestasi Kerja Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yaitu: 1. Penyuluh KB; 2. Petugas Lapangan KB; 3. Pejabat Penilai Prestasi Kerja Penyuluh KB; 4. Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Penyuluh KB; 5. Pejabat Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota; dan 6. Unsur lain yang terkait. E. Pengertian Dalam Panduan Penilaian Prestasi Kerja Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan pelaksanaan kegiatan terkait Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. 2. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah PNS yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuhi oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program

Kependudukan,

Keluarga

Berencana

dan

Pembangunan

Keluarga. 3. Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Umum yang bertugas melaksanakan, mengelola, dan

menggerakkan

masyarakat

dalam

Program

KB

di

tingkat

desa/kelurahan. 4. Penilaian prestasi kerja Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 5. Prestasi Kerja Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB adalah hasil kerja yang dicapai oleh Penyuluh KB pada suatu lokasi kerja sesuai dengan sasaran kerja dan perilaku kerja. 6. Sasaran Kerja Pegawai Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh Penyuluh KB. 7. Uraian tugas Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok dari

-9-

Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. 8. Kegiatan Tugas Jabatan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan sebagai Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB. 9. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. 10. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan. 11. Kreativitas adalah kemampuan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB untuk

menciptakan

sesuatu

gagasan/metode

pekerjaan

yang

bermanfaat bagi unit kerja organisasi, atau negara. 12. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan

oleh

melakukan

Penyuluh

sesuatu

yang

KB/Petugas

Lapangan

seharusnya

dilakukan

KB

atau

sesuai

tidak

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi Pemerintah. 14. Pejabat penilai adalah atasan langsung Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditentukan. 15. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai atau pejabat lain yang ditentukan. 16. Rekomendasi

Penilaian

Presentasi

Kerja

Penyuluh

KB/Petugas

Lapangan KB adalah Informasi tertulis tentang penilaian sasaran kerja dan perilaku kerja Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang diberikan dan ditandatangi oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan Kota. 17. Pejabat

Pembina

Kepegawaian

yang

selanjutnya

disingkat

PPK

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Dalam hal ini PPK Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB adalah Kepala BKKBN.

- 10 -

BAB II PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI BAGI PENYULUH KB

A. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Penyuluh KB Setiap Penyuluh KB wajib menyusun SKP berdasarkan butir-butir kegiatan jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana seperti yang tertuang dalam Lampiran 1 pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Jelas Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas 2. Dapat diukur Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lain-lain maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan,

tidak

ada

revisi

dan

pelayanan

kepada

masyarakat

memuaskan. dan lain-lain. 3. Relevan Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing. 4. Dapat dicapai Kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan Penyuluh KB. 5. Memiliki target waktu kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai Penyuluh KB dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang tanggung jawab dan uraian tugas sesuai dengan jenjang jabatan Penyuluh KB. Formulir SKP dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran A.2 Panduan Penilaian Prestasi Kerja bagi Penyuluh KB. Bagi Penyuluh KB, setiap butir kegiatan yang akan dicantumkan dalam SKP harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang tanggung jawab dan uraian tugas yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB. Selain itu dalam mencantumkan butir

- 11 -

kegiatan di SKP, setiap Penyuluh KB harus memperhatikan kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja Pogram KKBPK di wilayah masing-masing dan disepakati antara Kasubid Hubalila/Kasubid Penggerakan, Advokasi dan KIE dan Penyuluh KB. Untuk mempermudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi maka pengisian butir kegiatan Penyuluh KB pada suatu wilayah dapat dilakukan proses penyeragaman untuk setiap jenjang jabatan Penyuluh KB. Hal tersebut dapat disepakati antara Kasubid Hubalila/Kasubid Penggerakan, Advokasi dan KIE dan Penyuluh KB. B. Unsur-Unsur SKP 1. Angka Kredit Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan fakta akumulasi nilai butirbutir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai. Oleh sebab itu pejabat fungsional tertentu harus menetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun. Target angka kredit yang akan dicapai mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB. Contoh : Seorang Penyuluh KB yang menduduki jabatan Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama TMT 1 Oktober 2016 dengan pangkat Penata Muda Tingkat 1 golongan ruang III/b. Apabila yang bersangkutan merencanakan kenaikan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c pada 1 Oktober 2018 maka yang bersangkutan harus menargetkan angka kreditnya paling kurang sebanyak 50 (lima puluh). 2. Target Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target yang akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran prestasi kerja. Dalam menetapkan target meliputi aspek sebagai berikut: a. Kuantitas (Target Output) Dalam menentukan Target Output (TO) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan, dan lain-lain. b. Kualitas (Target Kualitas)

- 12 -

Dalam menetapkan Target Kualitas (TK) harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus). c. Waktu (Target Waktu) Dalam menetapkan Target Waktu (TW) harus memperhitungkan berapa

waktu

yang

dibutuhkan

untuk

menyelesaikan

suatu

pekerjaan, misalnya bulanan, triwulan, kwartal, semester, dan tahunan. d. Biaya (Target Biaya) Dalam menetapkan Target Biaya (TB) harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, miliaran, dan lain-lain. Dalam hal ini, kolom biaya hanya diisi oleh Pejabat Eselon 2, sehingga pada PKB kolom biaya tidak diisi (-). C. Unsur Kegiatan Penyusunan SKP berdasarkan unsur kegiatan atau butir-butir kegiatan sesuai dengan Peraturan tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB yang berlaku. Unsur kegiatan Penyuluh KB meliputi : 1. unsur utama; dan 2. unsur penunjang. Unsur Utama yang dimaksud sebagaimana diatas adalah : a. Pendidikan, meliputi: 1.

pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

2.

pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang Program KKBPK serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

3.

diklat prajabatan;

b. Pengelolaan Program KKBPK, meliputi:

c.

1.

penyuluhan Program KKBPK;

2.

pelayanan Program KKBPK;

3.

penggerakan Program KKBPK; dan

4.

pengembangan Program KKBPK.

Pengembangan Profesi, meliputi: 1.

pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Program KKBPK;

2.

penerjemahan/penyaduran

buku,

karya

ilmiah,

dan/atau

peraturan di bidang Program KKBPK; dan 3.

penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Program KKBPK.

- 13 -

Unsur Penunjang yang dimaksud sebagaimana diatas adalah : a. Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Program KKBPK; b. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Program KKBPK; c. Keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh KB; d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh KB; e. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan f.

Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

D. Tata Cara Penyusunan SKP Tata cara penyusunan SKP berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah; Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. yang dimulai saat penyusunan SKP 2019. Alur penyusunan SKP Penyuluh KB adalah sebagai berikut: A. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1.

Penyuluh

KB

menyusun

rancangan

SKP

(manual

excel)

berdasarkan tugas, fungsi dan kegiatan yang akan dilakukan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana; 2.

Penyuluh KB mengkomunikasikan rancanga SKP kepada Kepala Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota atau

Pejabat

Penilai

yang

ditunjuk

untuk

mendapatkan

rekomendasi; 3.

Kepala

Dinas

Bidang

Pengendalian

Pennduduk

dan

KB

Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk menandatangani rekomendasi SKP Penyuluh KB; 4.

Penyuluh KB mengisi PPK di SIMSDM berdasarkan SKP yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sehingga menjadi dasar dalam pengisian Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dalam aplikasi SIMSDM. Dokumen asli rekomendasi SKP Penyuluh KB dikirim ke perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (Kabid ADPIN) atau Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan

- 14 -

(Kasubid Hubalila) untuk kantor Perwakilan BKKBN tipe A dan Kepala Bidang Advokasi, Informasi dan Latbang atau Kasubid Penggerakan, Advokasi dan KIE untuk kantor Perwakilan BKKBN tipe B; 5.

Pejabat Penilai menyetujui draft SKP yang telah diinput ke dalam SIMSDM oleh Pejabat Penilai dengan melihat rancangan SKP (manual excel);

6.

Pejabat Penilai mengirimkan kembali draft SKP yang telah disetujui ke Penyuluh KB melalui SIMSDM untuk dicetak oleh Penyuluh KB;

7.

Penyuluh KB mencetak SKP rangkap dua melalui SIMSDM dan ditandatangani oleh yang bersangkutan (tanggal penandatanganan SKP maksimal 7 hari kerja pada awal bulan Januari);

8.

Penyuluh KB menyampaikan SKP yang telah ditandatangani oleh Penyuluh KB ke Pejabat Penilai, dikoordinir oleh OPD KB Kabupaten/Kota;

9.

Pejabat Penilai menandatangani SKP dan diteruskan ke Kasubag Kepegawaian sebagai arsip dan dikirim ke Penyuluh KB yang bersangkutan;

B. Penilaian Kerja Pegawai 1.

Penyuluh KB mengirimkan salinan SKP yang telah disetujui di awal tahun dan formulir penilaian SKP ke OPD KB dengan melampirkan output per uraian kegiatan;

2.

Kepala

Dinas

Bidang

Pengendalian

Penduduk

dan

KB

Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi draft penilaian SKP Penyuluh KB; 3.

Kepala

Dinas

Bidang

Pengendalian

Penduduk

dan

KB

Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan draft penilaian SKP yang telah mendapat rekomendasi ke Pejabat Penilai. Pengiriman dikoordinir oleh OPD KB; 4.

Memasukkan data tugas tambahan (jika ada);

5.

Pejabat Penilai memberikan realisasi kuantitas dan kualitas SKP melalui SIMSDM;

6.

Pejabat Penilai mencetak rangkap dua capaian SKP Penyuluh KB yang kemudian ditandatangani (maksimal penandatanganan akhir bulan Januari);

7.

Pejabat

Penilai

ditandatangani

mendistribusikan ke

Penyuluh

KB

capaian yang

SKP

yang

bersangkutan

didokumentasikan sebagai arsip oleh kepegawaian.

telah dan

- 15 -

C. Perilaku 1.

Penyuluh KB mengajukan formulir rekomendasi penilaian perilaku kerja untuk diisi oleh OPD KB atau pejabat yang ditunjuk.

2.

OPD Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penilaian kerja kepada Penyuluh KB.

3.

Penyuluh KB mengirimkan formulir penilaian perilaku kerja Penyuluh KB yang telah mendapat rekomendasi dari OPD KB atau pejabat yang ditunjuk ke Pejabat Penilai. Pengiriman formulir penilaian perilaku kerja dikoordinir oleh OPD KB.

4.

Pejabat Penilai memberikan penilaian perilaku kerja Penyuluh KB dan dikirim ke atasan Pejabat Penilai melalui SIM SDM.

5.

Atasan Pejabat Penilai melakukan persetujuan penilaian perilaku kerja Penyuluh KB melalui SIM SDM.

6.

Penyuluh KB mencetak penilaian perilaku kerja sebanyak dua rangkap melalui SIMSDM, kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan.

7.

Penyuluh KB memeriksa hasil penilaian perilaku kerja. Apabila yang bersangkutan keberatan terhadap hasil penilaian, maka dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pejabat Penilai (maksimal 14 hari kalender).

8.

Penyuluh KB mengirimkan penilaian prestasi kerja ke Pejabat Penilai yang dikoordinir oleh OPD KB.

9.

Pejabat Penilai memberikan tanda tangan pada penilaian prestasi kerja Penyuluh KB.

10. Pejabat Penilai mengirimkan penilaian prestasi kerja Penyuluh KB ke atasan Pejabat Penilai untuk mendapatkan tanda tangan. 11. Kasubag Kepegawaian dan Hukum mendistribusikan penilaian prestasi kerja yang telah ditandatangani Pejabat Penilai dan atasan Pejabat Penilai ke Penyuluh KB dan juga didokumentasikan sebagai arsip kepegawaian. Berikut contoh-contoh tata cara penyusunan SKP Penyuluh KB per kategori: Contoh 1. Penyuluh KB Kategori Keterampilan Seseorang bernama Noer Celiana Raharjo dengan jabatan Penyuluh KB Terampil/Pelaksana dengan golongan ruang II/c dari Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan wilayah desa binaan sebanyak 2 (dua) desa. Dalam

- 16 -

penyusunan

SKP

Januari/awal

tahun

kegiatan

tugas

jabatan

yang

dilaksanakan dan angka kreditnya adalah sebagai berikut : 1. Unsur Utama a. Menyusun rencana kerja pendataan di tingkat desa/kelurahan (0,01/rencana); b. Menyusun

jadwal

pendataan

di

tingkat

desa/kelurahan

(0.01/dokumen); c. Melakukan

pembentukan

poktan

Bina

Keluarga

Balita/BKB

(0,02/laporan); d. Melakukan

pembentukan

poktan

Bina

Keluarga

Remaja/BKR

(0,02/laporan); e. Melakukan

pembentukan

poktan

Bina

Keluarga

Lansia/BKL

(0,02/laporan); f. Melakukan pembentukan poktan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (0,02/laporan); g. Melakukan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/PIKR (0,02/laporan); h. Menyusun rencana kerja Program KKBPK di wilayah binaan secara bulanan (0,02/rencana); i. Melakukan sarasehan hasil pendataan di tingkat RT (0,02/laporan); j. Membuat media KIE dalam bentuk sederhana (0,02/laporan); k. Melakukan koordinasi dengan tokoh formal di tingkat desa/kelurahan (0,02/laporan); l. Melakukan

pembinaan

peserta

KB

per

10

(sepuluh)

((0,02/laporan). 2. Unsur Penunjang a. Mengikuti seminar sebagai peserta 1 kali (1/kali); b. Menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota (0,75/tahun).

peserta

- 17 -

Contoh Pengisian Formulir SKP di bawah:

Sasaran Kerja Pegawai NO

I. PEJABAT PENILAI

NO

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1

Nama

Hasanudin

1

Nama

Noer Celiana Raharjo

2

NIP

197810082003121001

2

NIP

1968060120070122003

3

Penata III.c Kasubdit Hubalila

3 4

Pangkat/ Gol.Ruang Jabatan

Pengatur / II.c

4

Pangkat/ Gol.Ruang Jabatan

5

Unit Kerja

Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan

5

Unit Kerja

Kabupaten Sidenreng Rappang TARGET KUA L/ WAKTU BIAYA MUT U

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Unsur Utama Menyusun rencana kerja pendataan di tingkat desa/kelurahan (0,01/rencana) Menyusun jadwal pendataan di tingkat desa/kelurahan (0,1/dokumen) Melakukan pembentukan poktan Bina Keluarga Balita/BKB (0,02/dokumen) Melakukan pembentukan poktan Bina Keluarga Remaja/BKR (0,02/laporan) Melakukan pembentukan poktan Bina Keluarga Lansia/BKL (0,02/laporan) Melakukan pembentukan poktan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (0,02/laporan) Melakukan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/PIK-R (0,02/laporan) Menyusun rencana kerja Program KKBPK di wilayah binaan secara bulanan (0,02/rencana) Melakukan sarasehan hasil pendataan di tingkat RT (0,02/laporan) Membuat media KIE dalam bentuk sederhana (0,02/laporan) Melakukan koordinasi dengan tokoh formal di tingkat desa/kelurahan (0,02/laporan) Melakukan pembinaan peserta KB per 10 (sepuluh) peserta (0,02/laporan)

AK

Penyuluh KB Pelaksana

KUANT/ OUTPUT

0,02

2

Rencana

100

12

bln

-

0,04

2

Dokumen

100

12

bln

-

0,04

2

Laporan

100

12

bln

-

0,04

2

Laporan

100

12

bln

-

0,04

2

Laporan

100

12

bln

-

0,04

2

Laporan

100

12

bln

-

0,04

2

Laporan

100

12

bln

-

Rencana

100

12

bln

-

0,12

12

0,04

2

Laporan

100

12

bln

-

0,04

2

Laporan

100

12

bln

-

0,04

2

Laporan

100

12

bln

-

0,04

2

Laporan

100

12

bln

-

Unsur Penunjang 13

Mengikuti seminar sebagai peserta (1/kali)

2

2

Kali

100

12

bln

-

14

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota (0,75/tahun)

0,75

1

Tahun

100

12

bln

-

Makasssar, 2 Januari 2019 Pegawai Negeri Sipil Pejabat Penilai,

Yang Dinilai

Hasanudin

Noer Celiana Raharjo

197810082003121001

1968060120070122003

Contoh 2. Penyuluh KB Kategori Keahlian Seorang bernama Wahyu Bayu Purnama, SE dengan jabatan Penyuluh KB Ahli Pertama dengan golongan ruang III/b pada Kabupaten Bogor, dengan

- 18 -

wilayah binaan 3 desa. Dalam penyusunan SKP Januari 2019 kegiatan tugas jabatan yang dilaksanakan dan angka kreditnya adalah sebagai berikut : 1. Unsur Utama a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang Program KKBPK dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat lamanya antara 30 s.d 80 jam (1/sertifikat); b. Menyusun perencanaan Program KKBPK melalui musrembang di tingkat desa/kelurahan (0,06/laporan); c. Merancang

kegiatan

pameran

KKBPK

di

tingkat

kecamatan

(0,10/laporan); d. Melakukan KIE media massa (0,02/dokumen); e. Melaksanakan

pembinaan

Poktan

BKB

di

tingkat

Kab/Kota

pembinaan

Poktan

BKR

di

tingkat

Kab/Kota

pembinaan

Poktan

BKL

di

tingkat

Kab/Kota

(0,06/laporan); f. Melaksanakan (0,04/laporan); g. Melaksanakan (0,04/laporan); h. Melaksanakan

pembinaan

Poktan

UPPKS

di

tingkat

Kab/Kota

pembinaan

Poktan

PIK-R

di

tingkat

Kab/Kota

(0,04/laporan); i. Melaksanakan (0,04/laporan); j. Melakukan

persiapan

fasilitasi

pelayanan

KKBPK

di

tingkat

kecamatan (0,06/laporan); k. Melakukan

fasilitasi

pelayanan

KKBPK

di

tingkat

kecamatan

ke

formal

di

tingkat

kecamatan

informal

di

tingkat

kecamatan

(0,10/laporan); l. Melakukan

advokasi

tokoh

(0,06/laporan); m. Melakukan

advokasi

ke

tokoh

(0,06/laporan); n. Mengembangkan media KIE berbasis TI di tingkat kabupaten/kota (0,20/dokumen). 2. Unsur Penunjang Menjadi anggota organisasi profesi (0,75/tahun).

- 19 -

Contoh Pengisian Formulir SKP di bawah :

Sasaran Kerja Pegawai NO 1 2 3

I. PEJABAT PENILAI Nama Suripto,S.IP NIP 19781008 200312 1001 Pangkat/Gol.Ruang Penata/ III.c

NO 1 2 3

4

Jabatan

Kasubdit Hubalila

4

II. PEGAWAI Nama NIP Pangkat/ Gol.Ruang Jabatan

5

Unit Kerja

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

5

Unit Kerja

NEGERI SIPIL YANG DINILAI Wahyu Bayu Purnama, SE 19870516 201306 1001 Penata Muda TK.I / III.b Penyuluh KB Ahli Pertama Kabupaten Bogor TARGET

NO

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK

KUANT/OUT PUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

Unsur Utama

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang Program KKBPK dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat lamanya antara 30 s.d 80 jam (1/sertifikat) Menyusun perencanaan Program KKBPK melalui musrembang di tingkat desa/kelurahan (0,06/laporan) Merancang kegiatan pameran KKBPK di tingkat kecamatan (0,1/laporan) Melakukan KIE media massa (0,02/dokumen) Melaksanakan pembinaan Poktan BKB di tingkat Kab/Kota (0,06/laporan) Melaksanakan pembinaan Poktan BKR di tingkat Kab/Kota (0,04/laporan) Melaksanakan pembinaan Poktan BKL di tingkat Kab/Kota (0,04/laporan) Melaksanakan pembinaan Poktan UPPKS di tingkat Kab/Kota (0,04/laporan) Melaksanakan pembinaan Poktan PIK-R di tingkat Kab/Kota (0,04/laporan) Melakukan persiapan fasilitasi pelayanan KKBPK di tingkat kecamatan (0,06/laporan) Melakukan fasilitasi pelayanan KKBPK di tingkat kecamatan (0,10/laporan) Melakukan advokasi ke tokoh formal di tingkat kecamatan (0,06/laporan) Melakukan advokasi ke tokoh informal di tingkat kecamatan (0,06/laporan) Mengembangkan media KIE berbasis TI di tingkat kabupaten/kota (0,20/laporan) Unsur Penunjang Menjadi anggota organisasi profesi (0,75/tahun)

1

1

Sertifikat

100

12

bln

-

0,18

3

Laporan

100

12

bln

-

0,30

3

Laporan

100

12

bln

-

0,06

3

Dokumen

100

12

bln

-

0,18

3

Laporan

100

12

bln

-

0,12

3

Laporan

100

12

bln

-

0,12

3

Laporan

100

12

bln

-

0,12

3

Laporan

100

12

bln

-

0,12

3

Laporan

100

12

bln

-

0,18

3

Laporan

100

12

bln

-

0,30

3

Laporan

100

12

bln

-

0,24

4

Laporan

100

12

bln

-

0,24

4

Laporan

100

12

bln

-

0,20

1

Laporan

100

12

bln

-

0,75

1

Tahun

100

12

bln

-

Bandung,

Januari 2019

Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Suripto,S.IP

Wahyu Bayu Purnama, SE

19781008 200312 1001

19870516 201306 1001

E. Penandatanganan SKP Formulir penyusunan SKP yang telah diisi dan disepakati bersama antara Penyuluh KB dengan atasan langsungnya harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai kontrak kerja. Dalam hal SKP yang telah disusun oleh Penyuluh KB dan tidak disetujui oleh Pejabat Penilai, maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final.

- 20 -

F. Tata Cara Penilaian SKP Penilaian SKP dilakukan dengan menghitung tingkat capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan butir-butir kegiatan yang diukur dengan 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Penilaian SKP dilakukan dalam akhir tahun atau awal tahun yang mencatat hasil target dari sasaran kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasilnya untuk mengetahui jumlah target angka kredit yang akan dicapai dan realisasi pencapaian angka kredit setiap tahunnya. 1. Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan sebutan, sebagai berikut : a. 91 - ke atas

:

Sangat baik

b. 76-90

:

Baik

c. 6I-75

:

Cukup

d. 51-60

:

Kurang

e. 50 - ke bawah :

Buruk

2. Rumus pengukuran penilaian capaian sasaran kerja : a. Aspek kuantitas : Penilaian capaian SKP

=

Realisasi Output ___________________ X 100 Target output

b. Aspek kualitas : Realisasi Kualitas ___________________ X 100 Target Kualitas Bagi Penyuluh KB dapat menggunakan formulir PPK dengan mengunduh Penilaian capaian SKP

=

dari aplikasi SIMSDM (menu PPK) yang sudah otomatis dihitung penilaian capaian sasaran kerja.

- 21 -

3. Untuk

menilai

apakah

output

berkualitas

atau

tidak

dengan

menggunakan pedoman sebagai berikut : Kriteria Nilai 91 - 100

Keterangan Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan diatas standar yang ditentukan. Hasil

76 - 90

kerja

mempunyai

1

(satu)

atau

2

(dua)

kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yang ditentukan. Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat)

61 - 75

kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan

pelayanan

cukup

memenuhi

standar

yang

ditentukan. Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan 51 - 60

ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan. Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan

50 ke bawah

kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi,

dan

pelayanan

di

bawah

standar

yang

ditentukan.

Contoh 3. penilaian capaian sasaran kerja sebagaimana ditetapkan Noer Celiana Raharjo, jabatan Penyuluh KB Terampil Pelaksana dengan golongan ruang II/c dari Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam penilaian capaian SKP yang bersangkutan pada Januari 2020 kegiatan tugas jabatan yang dilaksanakan dan angka kreditnya adalah sebagai berikut :

- 22 -

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 1 Januari s.d. 31 Desember 2019

Kuant/ Output

Kual / Mut u

Waktu

Bia ya

9

10

11

12

PEN GHIT UN GA N 13

280

93,33

290

96,66

TARGET NO

1

1

2

3 4 5 6

7

8

9

10

11

12

I. Kegiatan Tugas Jabatan

2 Menyusun rencana kerja pendataan di tingkat desa/kelurahan Menyusun jadwal pendataan di tingkat desa/kelurahan Melakukan pembentukan poktan BKB Melakukan pembentukan poktan BKR Melakukan pembentukan poktan BKL Melakukan pembentukan poktan UPPKS Melakukan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/PIK-R Menyusun rencana kerja Program KKBPK di wilayah binaan secara bulanan Melakukan sarasehan hasil pendataan di tingkat RT Membuat media KIE dalam bentuk 4sederhana Melakukan koordinasi dengan tokoh formal di tingkat desa/kelurahan Melakukan pembinaan peserta KB per 10 (sepuluh) peserta

REALISASI

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Bi aya

3

4

5

6

7

8

AK

0,02

2

Ren

100

12

bln

-

0,02

2

Ren

80

12

bln

-

0,02

2

Dok

100

12

bln

-

0,02

2

Dok

90

12

bln

-

0,04

2

Lap

100

12

bln

-

0,04

2

Lap

86

12

bln

-

0,04

2

Lap

100

12

bln

-

0,04

2

Lap

90

12

bln

-

0,04

2

Lap

100

12

bln

-

0,04

2

Lap

90

12

bln

-

0,04

2

Lap

100

12

bln

-

0,02

1

Lap

85

12

bln

-

0,04

2

Lap

100

12

bln

-

0,04

1

Lap

84

12

bln

-

0,24

12

Ren

100

12

bln

-

0,24

12

Ren

85

12

bln

-

0,4

2

Lap

100

12

bln

-

0,4

2

Lap

86

12

bln

-

0,06

3

Lap

100

12

bln

-

0,06

3

Lap

90

12

bln

-

0,04

2

Lap

100

12

bln

-

0,04

2

Lap

90

12

bln

-

0,04

2

Lap

100

12

bln

-

0,04

2

Lap

85

12

bln

-

2

2

Kali

100

12

bln

-

2

2

Kali

87

12

bln

-

0,75

1

Tah un

100

12

bln

-

0,75

1

Tah un

88

12

bln

-

286

NILAI CAPAI AN SKP 14

95,33

290

96,66

290

96,66

235

78,33

234

78,00

285

95.00

286

95,33

290

96,66

290

96,66

285

95,00

287

95,66

288

96.00

Unsur Penunjang

14

Mengikuti seminar sebagai peserta 2 kali Menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS

1

(tugas tambahan)

13

(tugas tambahan) 2

(kreatifitas) (kreatifitas)

Nilai Capaian SKP

93,23 (Sangat Baik)

- 23 -

Makasar, 31 Desember 2019 Pejabat Penilai, (Hasanudin) (19781008 200312 1001)

G. Penilaian Tugas Tambahan Selain melakukan kegiatan tugas pokok yang ada dalam SKP, seorang Penyuluh KB dapat melaksanakan tugas lain atau tugas tambahan yang diberikan

oleh

atasan

langsungnya

dan

dibuktikan

dengan

surat

keterangan. Maka pada akhir tahun yang bersangkutan dapat diberikan nilai tugas tambahan paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 3 (tiga) dengan menggunakan pedoman sebagai berikut: 1. Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kegiatan. 2. Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kegiatan. 3. Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau lebih. H. Penilaian dan Penandatanganan Capaian SKP 1. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target. 2. Dalam hal realisasi kerja melebihi target, maka penilaian capaian SKP dapat lebih dari 100 (seratus). 3. Penandatanganan hasil penilaian capaian SKP dilakukan oleh pejabat penilai. 4. Penilaian capaian SKP mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan formulir Penilaian Capaian Sasaran Kerja yang ditetapkan. 5. Pejabat Penilai mempertimbangkan rekomendasi penilaian capaian SKP dari Kepala Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota atau Pejabat yang ditunjuk. Contoh penilaian capaian sasaran kerja sebagaimana ditetapkan Noer Celiana Raharjo, jabatan Penyuluh KB Terampil Pelaksana dengan golongan ruang II/c dari Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam penilaian capaian SKP pada Januari 2020 mendapatkan rekomendasi penilaian capaian SKP dari dari Kepala Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun rekomendasi penilaian mencakup kuantitas

- 24 -

(output), kualitas (mutu) dan waktu. Contoh rekomendasi adalah sebagai berikut : Penyuluh KB

: Noer Celiana Raharjo

NIP

: 1968060120070122003

REKOMENDASI PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PENYULUH KB Jangka Waktu Penilaian 2 Januari s.d. 31 Desember 2020 TARGET NO

1 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9. 10. 11. 12.

I. Kegiatan Tugas Jabatan 2 Menyusun rencana kerja pendataan di tingkat desa/kelurahan (0,01/rencana) Menyusun jadwal pendataan di tingkat desa/kelurahan (0,1/do kumen) Melakukan pembentukan poktan Bina Keluarga Balita/BKB (0,02/doku men) Melakukan pembentukan poktan Bina Keluarga Remaja/BKR (0,02/laporan) Melakukan pembentukan poktan Bina Keluarga Lansia/BKL (0,02/lapor an) Melakukan pembentukan poktan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (0,02/laporan) Melakukan pembentukan PIK R Menyusun rencana Program KKBPK diwilayah binaan secara bulanan Melakuakn sarasehan hasil pendataan di Tk. RT Membuat media KIE dalam bentuk sederhana Melakukan koordinasi dengan tokoh formal di tingkat desa/kelurahan Melakukan pembinaan peserta KB per 10 (sepuluh) peserta

REALISASI

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

A K

3

4

5

6

8

Kuant/ Output

Ku al/ Mu tu

Waktu

9

10

11

2

Ren

100

12

Bln

2

Ren

80

12

Bln

2

Dok

100

12

Bln

2

Dok

90

12

Bln

2

Lap

100

12

Bln

2

Lap

86

12

Bln

2

Lap

100

12

Bln

2

Lap

90

12

Bln

2

Lap

100

12

Bln

2

Lap

90

12

Bln

2

Lap

100

12

Bln

2

Lap

85

12

Bln

2

Lap

12

Bln

2

Lap

84

12

Bln

12

Bln

12

Ren

85

12

Bln

12

Bln

2

Lap

86

12

Bln

12

Bln

2

Lap

90

12

Bln

12

Bln

2

Lap

90

12

Bln

12

Bln

2

Lap

85

12

Bln

12

Bln

2

Kali

87

12

Bln

12

Bln

1

Tah un

88

12

Bln

100 100

12

Ren

2

Lap

3

Lap

2

Lap

2

Lap

2

Kali

1

Tah un

100 100 100 100

Unsur Penunjang 13. 14

Mengikuti seminar sebagai peserta 2 kali Menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota

100 100

- 25 -

Sidenreng Rappang, 31 Desember 2019 Kepala Dinas Dalduk & KB Kab Sidenreng Rappang,

(Sugeng,SE) NIP.196809121997011005)

I. Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai 1. Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap Penyuluh KB di lingkungan unit kerjanya; 2. Pejabat Penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS; 3. Pejabat pembina kepegawaian sebagai Pejabat Penilai dan atau atasan Pejabat Penilai yang tertinggi di lingkungan unit kerja masing-masing; 4. Pejabat Penilai yang akan mengakhiri masa Jabatan/Pindah Unit Kerja. Pejabat Penilai yang akan mengakhiri masa jabatan wajib terlebih dahulu membuat catatan penilaian perilaku kerja bawahannya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum pejabat penilai yang bersangkutan mengakhiri masa jabatannya pindah unit kerja dan diserahkan kepada pejabat

penggantinya

atau

atasan

langsungnya

sebagai

bahan

pertimbangan penilaian. Pejabat Penilai Penyuluh KB ditentukan sebagai berikut : KATEGORI

JABATAN

ATASAN PENILAI

Penyuluh KB

Kasubbid Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan (Tipe A) /Kasubid Penggerakan, Advokasi dan KIE (Tipe B) Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (Tipe A)/Kepala Bidang Advokasi, Informasi dan Latbang (Tipe B)

Pemula

Penyuluh KB Keterampilan

Terampil

Penyuluh KB Mahir

Penyuluh KB Penyelia

Penyuluh KB Ahli Pertama

Penyuluh KB Ahli Muda Keahlian

Penyuluh KB Ahli Madya

Penyuluh KB Ahli Utama

ATASAN PEJABAT PENILAI

Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (Tipe A) /Kepala Bidang Advokasi, Informasi dan Latbang (Tipe B)

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi

Pejabat Tinggi Madya cq Deputi Bidang Adpin

Deputi Adpin

Kepala BKKBN

- 26 -

5. Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016, dalam hal Pejabat Penilai yang ditunjuk merupakan Pelaksana Harian dan/atau Pelaksana Tugas maka yang bersangkutan memiliki kewenangan menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja.

- 27 -

BAB III PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI BAGI PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA

A. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Petugas Lapangan KB Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

yang

bertugas

melaksanakan,

mengelola

dan

menggerakkan

masyarakat dalam program KB di tingkat Desa/Kelurahan. Setiap Petugas Lapangan KB wajib menyusun SKP berdasarkan butir-butir kegiatan jabatan PLKB seperti yang tertuang dalam Analisis Jabatan Petugas

Lapangan

KB.

SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai PLKB dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang tanggung jawab dan uraian tugas sesuai dengan analisa jabatan Petugas Lapangan KB, selain itu setiap Petugas Lapangan KB harus memperhatikan butir kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja Pogram KKBPK di wilayah masing-masing dan disepakati antara Kasubid Hubalila/Kasubid Penggerakan, Advokasi dan KIE dan Petugas Lapangan KB. Setiap butir kegiatan yang akan dicantumkan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang tanggung jawab dan uraian tugas sesuai dengan analisa jabatan Petugas Lapangan KB, selain itu setiap Petugas Lapangan KB harus memperhatikan butir kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja Pogram KKBPK di wilayah masing-masing dan disepakati antara Kasubid Hubalila/Kasubid Penggerakan, Advokasi dan KIE dan Petugas Lapangan KB. Untuk mempermudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi maka pengisian butir kegiatan untuk Petugas Lapangan KB pada suatu wilayah dapat dilakukan proses penyeragaman yang mengacu kepada uraian kegiatan di analisa Jabatan dan target capaian Program KKBPK Provinsi. Hal

tersebut

dapat

disepakati

antara

Kasubbid

Hubalila/Kasubid

Penggerakan, Advokasi dan KIE dan Petugas Lapangan KB.

- 28 -

Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Jelas Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas 2. Dapat diukur Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lain-lain maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan,

tidak

ada

revisi

dan

pelayanan

kepada

masyarakat

memuaskan. dan lain-lain. 3. Relevan Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing. 4. Dapat dicapai Kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan Petugas Lapangan KB. 5. Memiliki target waktu kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya. B. Unsur-Unsur SKP 1. Angka Kredit Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan fakta akumulasi nilai butirbutir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai. Oleh sebab itu pejabat fungsional tertentu harus menetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun. Petugas Lapangan KB Merupakan jabatan fungsional umum non angka kredit sehingga pada kolom angka kredit diisi dengan tanda – /strip. 2. Target Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan PLKB harus ditetapkan target yang akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran prestasi kerja. Dalam menetapkan target meliputi aspek sebagai berikut: a. Kuantitas (Target Output) Dalam menentukan Target Output (TO) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan, dan lain-lain. b. Kualitas (Target Kualitas)

- 29 -

Dalam menetapkan Target Kualitas (TK) harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus). c. Waktu (Target Waktu) Dalam menetapkan Target Waktu (TW) harus memperhitungkan berapa

waktu

yang

dibutuhkan

untuk

menyelesaikan

suatu

pekerjaan, misalnya bulanan, triwulan, kwartal, semester, dan tahunan. d. Biaya (Target Biaya) Dalam menetapkan Target Biaya (TB) harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, miliaran, dan lain-lain. Dalam hal ini, kolom biaya hanya diisi oleh pejabat Eselon II sehingga pada Petugas Lapangan KB kolom biaya dikosongi/ (-). C. Unsur Kegiatan Penyusunan SKP berdasarkan unsur kegiatan atau butir-butir kegiatan sesuai dengan Analisa Jabatan Petugas Lapangan KB yang berlaku. Adapun Analisa Jabatan Petugas Lapangan KB memuat unsur kegiatan atau butir-butir kegiatan sebagai berikut : a. Ikhtisar Jabatan Melaksanakan penyiapan pelaksanaan penyuluhan, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan

pendataan, pelayanan

pelaksanaan serta

penggerakan,

pelaksanaan

menyiapkan

penggerakan

dalam

pelaksanaan program KKBPK di desa dan kelurahan sesuai dengan peraturan perundangan guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk. b. Uraian Tugas 1. Menyiapkan Pelaksanaan Penyuluhan Tahapan -

Mengumpulkan bahan penyuluhan

-

Melakukan komunikasi informasi dan edukasi

-

Menyusun laporan hasil penyuluhan

2. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Tahapan -

Mengumpulkan instrument pendataan

-

Mengumpulkan hasil pendataan

3. Menyiapkan Pelaksanaan Penggerakan Tahapan

- 30 -

-

Melakukan persiapan pelaksanaan penggerakan

-

Menyiapkan bahan peggerakan

-

Menyusun laporan hasil penggerakan

4. Menyiapkan Pelaksanaan Pelayanan Tahapan -

Melakukan persiapan pelaksanaan pelayanan

-

Mengumpulkan hasil pelayanan

-

Menyiapkan bahan laporan pelaksanan pelayanan

5. Menyiapkan Pelaksanaan Pengembangan Tahapan -

Menyiapkan bahan pengembangan

-

Mengumpulkan bahan pengembangan

6. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Atasan Tahapan -

Mengumpulkan bahan/materi yang berkaitan dengan tugas

-

Melaksanakan tugas yang diberikan atasan

-

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas

D. Tata Cara Penyusunan SKP Tata cara penyusunan SKP berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah; Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Alur penyusunan SKP Petugas Lapangan KB adalah sebagai berikut: A. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1.

Petugas Lapangan KB menyusun rancangan SKP (manual excel) berdasarkan

tugas, fungsi dan kegiatan yang akan dilakukan

Analisis Jabatan PLKB; 2.

Petugas Lapangan KB mengkomunikasikan rancangan SKP kepada Kepala

Dinas

Kabupaten/Kota

Bidang atau

Pengendalian Pejabat

Penilai

Pennduduk yang

dan

ditunjuk

KB

untuk

mendapatkan rekomendasi; 3.

Kepala

Dinas

Bidang

Pengendalian

Penduduk

dan

KB

Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk menandatangani rekomendasi SKP Petugas Lapangan KB; 4.

Petugas Lapangan KB mengisi Penilaian Prestasi Kerja di SIMSDM berdasarkan SKP yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala

Dinas

Bidang

Pengendalian

Penduduk

dan

KB

Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sehingga menjadi

- 31 -

dasar dalam pengisian Penilaian Prestasi Kerja dalam aplikasi SIMSDM. Dokumen asli rekomendasi SKP Petugas Lapangan KB dikirim ke perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Bidang Advokasi Penggerakan Advokasi,

dan

Informasi

Informasi

dan

(Kabid

Latbang

ADPIN)/Kepala

atau

Kepala

Bidang

Sub

Bidang

Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan (Kasubid Hubalila)/ Kasubid Penggerakan, Advokasi dan KIE; 5.

Pejabat Penilai menyetujui draft SKP yang telah diinput ke dalam SIMSDM oleh Pejabat Penilai dengan melihat rancangan SKP (manual excel);

6.

Pejabat Penilai mengirimkan kembali draft SKP yang telah disetujui ke Petugas Lapangan KB melalui SIMSDM untuk dicetak oleh Petugas Lapangan KB;

7.

Petugas Lapangan KB mencetak SKP rangkap dua melalui SIMSDM dan

ditandatangani

oleh

yang

bersangkutan

(tanggal

penandataganan SKP maksimal 7 hari kerja pada awal bulan Januari); 8.

Petugas

Lapangan

KB

menyampaikan

SKP

yang

telah

ditandatangani oleh PLKB ke Pejabat Penilai, dikoordinir oleh OPD KB Kabupaten/Kota; 9.

Pejabat Penilai menandatangani SKP dan diteruskan ke Kasubag Kepegawaian sebagai arsip dan dikirim ke Petugas Lapangan KB yang bersangkutan;

B. Penilaian Kerja Pegawai 1.

Petugas Lapangan KB mengirimkan salinan SKP yang telah disetujui diawal tahun dan formulir penilaian SKP ke OPD KB dengan melampirkan output per uraian kegiatan;

2.

Kepala

Dinas

Bidang

Pengendalian

Pennduduk

dan

KB

Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi draft penilaian SKP Petugas Lapangan KB; 3.

Kepala

Dinas

Bidang

Pengendalian

Penduduk

dan

KB

Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan draft penilaian SKP yang telah mendapat rekomendasi ke Pejabat Penilai. Pengiriman dikoordinir oleh OPD KB; 4.

Pejabat Penilai memberikan realisasi kuantitas dan kualitas SKP melalui SIMSDM;

5.

Pejabat Penilai mencetak rangkap dua capaian SKP Petugas Lapangan

KB

yang

kemudian

ditandatangani

penandatanganan akhir buka Januari);

(maksimal

- 32 -

6.

Pejabat

Penilai

ditandatangani

mendisribusikan ke

PLKB

capaian yang

SKP

yang

bersangkutan

telah dan

didokumentasikan sebagai arsip oleh kepegawaian. C. Perilaku 1.

Petugas Lapangan KB mengajukan formulir rekomendasi penilaian perilaku kerja untuk diisi oleh OPD KB atau pejabat yang ditunjuk.

2.

OPD Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penilaian kerja kepada Petugas Lapangan KB.

3.

Petugas Lapangan KB mengirimkan formulir penilaian perilaku kerja PLKB yang telah mendapat rekomendasi dari OPD KB atau pejabat yang ditunjuk ke Pejabat Penilai. Pengiriman formulir penilaian perilaku kerja dikoordinir oleh OPD KB.

4.

Pejabat Penilai memberikan penilaian perilaku kerja Petugas Lapangan KB dan dikirim ke atasan Pejabat Penilai melalui SIM SDM.

5.

Atasan Pejabat Penilai melakukan persetujuan penilaian perilaku kerja Petugas Lapangan KB melalui SIM SDM.

6.

Petugas Lapangan KB mencetak penilaian perilaku kerja sebanyak dua rangkap melalui SIM SDM, kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan.

7.

Petugas Lapangan KB memeriksa hasil penilaian perilaku kerja. Apabila yang bersangkutan keberatan terhadap hasil penilaian, maka dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pejabat Penilai (maksimal 14 hari kalender).

8.

Petugas Lapangan KB mengirimkan penilain prestasi kerja ke Pejabat Penilai yang dikoordinir oleh OPD KB.

9.

Pejabat Penilai memberikan tanda tangan pada penilaian prestasi kerja Petugas Lapangan KB.

10. Pejabat Penilai mengirimkan penilaian prestasi kerja Petugas Lapangan KB ke atasan Pejabat Penilai untuk mendapatkan tanda tangan. 11. Kasubag Kepegawaian dan Hukum mendistribusikan penilaian prestasi kerja yang telah ditandatangani Pejabat Penilai dan atasan Pejabat

Penilai

ke

Petugas

Lapangan

didokumentasikan sebagai arsip kepegawaian.

KB

dan

juga

- 33 -

Contoh 3. Seseorang bernama Tina, seorang Petugas Lapangan KB dengan golongan ruang II/c dari Kabupaten Banyumas, memiliki 2 (dua) desa binaan dalam penyusunan SKP Januari/awal tahun 2019 kegiatan tugas jabatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Mengumpulkan bahan penyuluhan 2. Melakukan komunikasi informasi dan edukasi 3. Menyusun bahan laporan hasil penyuluhan 4. Mengumpulkan bahan instrument pendataan 5. Mengumpulkan bahan hasil pendataan 6. Menyiapkan bahan penggerakan Contoh Pengisian Formulir SKP di bawah:

Sasaran Kerja Pegawai NO 1 2 3 4 5

I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Nurlaila 198011082004122001 Penata III.c Kasubdit Hubalila Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama NIP Pangkat/ Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Tina 1970120120070122003 Pengatur / II.c PLKB Kabupaten Banyumas TARGET

NO

1 2

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Mengumpulkan bahan penyuluhan Melakukan komunikasi informasi dan edukasi

3

Menyusun bahan laporan hasil penyuluhan

4

Mengumpulkan bahan isntrumen pendataan

5

Mengumpulkan bahan hasil pendataan

6

Menyiapkan bahan penggerakan

AK

-

KUANT/ OUTPUT

KUAL / MUTU

WAKTU

BIAYA

2

Konsep

100

12

Bln

-

2

Laporan

100

12

Bln

-

2

Konsep

100

12

bln

-

2

Konsep

100

12

bln

-

2

Dokumen

100

12

bln

-

2

Konsep

100

12

bln

-

Semarang, 2 Januari 2019 Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Nurlaila

Tina

198011082004122001

1970120120070122003

E. Penandatanganan SKP Formulir penyusunan SKP yang telah diisi dan disepakati bersama antara Petugas Lapangan KB dengan atasan langsungnya harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai kontrak kerja. Dalam hal SKP yang telah disusun oleh Petugas Lapangan KB dan tidak disetujui oleh Pejabat Penilai,

- 34 -

maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final. F. Tata Cara Penilaian SKP Penilaian SKP dilakukan dengan menghitung tingkat capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan butir-butir kegiatan yang diukur dengan 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Penilaian SKP dilakukan dalam akhir tahun atau awal tahun yang mencatat hasil target dari sasaran kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasilnya untuk mengetahui jumlah target angka kredit yang akan dicapai dan realisasi pencapaian angka kredit setiap tahunnya. 1. Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan sebutan, sebagai berikut: a. 91 - ke atas

:

Sangat baik

b. 76-90

:

Baik

c. 6I-75

:

Cukup

d. 51-60

:

Kurang

e. 50 - ke bawah :

Buruk

2. Rumus pengukuran penilaian capaian sasaran kerja : a. Aspek kuantitas : Penilaian capaian SKP

=

Realisasi Output ___________________ Target output

X 100

b. Aspek kualitas : Realisasi Kualitas Penilaian capaian SKP = ___________________ X 100 Target Kualitas Bagi PLKB dapat menggunakan formulir PPK dengan mengunduh dari aplikasi SIMSDM (menu PPK) yang sudah otomatis dihitung penilaian capaian sasaran kerja. 3. Untuk

menilai

apakah

output

berkualitas

atau

tidak

menggunakan pedoman sebagai berikut : Kriteria Nilai

Keterangan Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak

91 - 100

ada revisi, dan pelayanan diatas standar yang ditentukan. Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua)

76 - 90

kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yang ditentukan.

61 - 75

Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat)

dengan

- 35 -

kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan. Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan 51 - 60

ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan. Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan

50

kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan,

ke bawah

revisi,

dan

pelayanan

di

bawah

standar

yang

ditentukan.

4. Sebelum melakukan penilaian SKP, maka Pejabat Penilai harus telebih dahulu

memperhatikan

rekomendasi

dari

OPD

Kabupaten/Kota

mengenai realisasi capaian kerja PLKB yang bersangkutan Contoh penilaian capaian sasaran kerja sebagaimana ditetapkan: Tina, seorang Petugas Lapangan KB dengan golongan ruang II/c dari Kabupaten Banyumas, memiliki 2 (dua desa binaan, dalam penilaian capaian SKP yang bersangkutan pada Januari 2020 kegiatan tugas jabatan yang dilaksanakan dan angka kreditnya adalah sebagai berikut :

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 TARGET N O

1 1

2

3

4

5 6

1

I. Kegiatan Tugas Jabatan

AK

2

3

Mengumpulkan bahan penyuluhan Melakukan komunikasi informasi dan edukasi Menyusun bahan laporan hasil penyuluhan Mengumpulkan bahan isntrumen pendataan Mengumpulkan bahan hasil pendataan Menyiapkan bahan penggerakan II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS (tugas tambahan)

-

REALISASI

Kuant/ Output

Kual/Mut u

Waktu

Biaya

4

5

6

7

Kuant/ Output

8

9

-

2

Ko n

100

12

Bln

-

2

Lap

100

12

Bln

-

2

Ko n

100

12

Bln

-

2

Ko n

100

12

Bln

-

2

Do k

100

12

Bln

-

2

Ko n

100

12

Bln

-

-

-

-

PENGHITU NGAN

NILAI CAPAI AN SKP 14

Waktu

Bia ya

11

12

13

Kon sep

80

12

bln

-

280,00

93,33

2

Lap ora n

90

12

bln

-

290,00

96,66

2

Kon sep

86

12

bln

-

286,00

95,33

2

Kon sep

90

12

bln

-

290,00

96,66

2

Dok um en

90

12

bln

-

290,00

96,66

2

Kon sep

85

12

bln

-

285,00

-

-

-

Kua l/ Mut u 10

2 -

-

-

AK

-

95,00

- 36 -

(tugas tambahan) 2

(kreatifitas) (kreatifitas)

95,60

Nilai Capaian SKP

(Sanga tBaik)

Semarang, 31 Desember 2019 Pejabat Penilai, (Nurlaila) (198011082004122001)

G. Penilaian Tugas Tambahan Selain melakukan kegiatan tugas pokok yang ada dalam SKP, setiap Petugas Lapangan KB dapat melaksanakan tugas lain atau tugas tambahan yang diberikan oleh atasan langsungnya dan dibuktikan dengan surat keterangan. Maka pada akhir tahun yang bersangkutan dapat diberikan nilai tugas tambahan paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 3 (tiga) dengan menggunakan pedoman sebagai berikut: 1. Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak I (satu) sampai 3 (tiga) kegiatan mendapatkan nilai 1 (satu). 2. Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kegiatan mendapatkan nilai 2 (dua). 3. Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau lebih mendapatkan nilai 3 (tiga). Tugas tambahan yang diakui dalam penilaian prestasi kerja Petugas Lapangan KB adalah tugas tambahan yang mendukung pelaksanaan program KKBPK. H. Penilaian dan Penandatanganan Capaian SKP 1. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target. 2. Dalam hal realisasi kerja melebihi target, maka penilaian capaian SKP dapat lebih dari 100 (seratus). 3. Penandatanganan hasil penilaian capaian SKP dilakukan oleh pejabat penilai. 4. Penilaian capaian SKP mendapatkan rekomendasi dari dari Kepala Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan formulir Penilaian Capaian Sasaran Kerja yang ditetapkan.

- 37 -

5. Pejabat Penilai mempertimbangkan rekomendasi penilaian capaian SKP dari

Kepala

Dinas

Bidang

Pengendalian

Penduduk

dan

KB

Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk. Contoh penilaian capaian sasaran kerja sebagaimana ditetapkan Tina, seorang Petugas Lapangan KB dengan golongan ruang II/c dari Kabupaten Banyumas, dalam penilaian capaian SKP pada Januari 2019 mendapatkan rekomendasi penilaian capaian SKP dari dari Kepala Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut : Penyuluh KB

: Tina

NIP

: 19701201 2007012 2 003 REKOMENDASI PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PENYULUH KB

Jangka Waktu Penilaian 2 Januari s.d. 31 Desember 2019 NO 1 1. 2.

3. 4. 5. 6.

I. Kegiatan Tugas Jabatan 2 Mengumpulkan bahan penyuluhan Melakukan komunikasi informasi dan edukasi Menyusun bahan laporan hasil penyuluhan Mengumpulkan bahan isntrumen pendataan Mengumpulkan bahan hasil pendataan Menyiapkan bahan penggerakan

AK 3 -

TARGET Kual Kuant/ /Mu Waktu Output tu 4 5 6 2

Kon

100

12

bln

-

8 -

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

9

10

11

2 Konsep

80

12

Bln

2 Laporan

90

12

Bln

2 Konsep

86

12

Bln

2 Konsep

90

12

Bln

2 Dokumen

90

12

Bln

2 Konsep

85

12

Bln

-

2

Lap

100

12

bln

-

-

2

Kon

100

12

bln

-

-

2

Kon

100

12

bln

2

Dok

100

12

bln

2

Kon

100

12

bln

-

-

REALISASI A K

-

-

Banyumas, 31 Desember 2018 Kepala Dinas Dalduk & KB Kab Banyumas,

(Selamet,S.Sos) (NIP 196909121997011005)

I. Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai 1. Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap Penyuluh KB di lingkungan unit kerjanya;

- 38 -

2. Pejabat Penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS; 3. Pejabat pembina kepegawaian sebagai Pejabat Penilai dan atau atasan; 4. Pejabat Penilai yang tertinggi di lingkungan unit kerja masing-masing; 5. Pejabat Penilai yang akan mengakhiri masa Jabatan/Pindah Unit Kerja. Pejabat Penilai yang akan mengakhiri masa jabatan/pindah unit kerja wajib terlebih dahulu membuat catatan penilaian perilaku kerja bawahannya, paling lama I (satu) bulan sebelum pejabat penilai yang bersangkutan mengakhiri masa jabatannya pindah unit kerja dan diserahkan kepada pejabat penggantinya atau atasan langsungnya sebagai bahan pertimbangan penilaian. Pejabat Penilai Petugas Lapangan KB ditentukan sebagai berikut : JABATAN

PEJABAT PENILAI

ATASAN PEJABAT PENILAI

PLKB

Kasubbid Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan (Tipe A) /Kasubid Penggerakan, Advokasi dan KIE (Tipe B)

Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (Tipe A) /Kepala Bidang Advokasi, Informasi dan Latbang (Tipe B)

6. Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016, dalam hal Pejabat Penilai yang ditunjuk merupakan Pelaksana Harian dan/atau Pelaksana Tugas maka ybs memiliki kewenangan menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja.

- 39 -

BAB IV PENILAIAN PERILAKU KERJA A. Pelaksanaan Penilaian Perilaku Kerja Cara menilai perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang dinilai. Penilaian perilaku kerja ini dilakukan pada setiap akhir atau paling lambat awal tahun. Penilaian prestasi kerja Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dilakukan dengan cara menggabungkan antara unsur SKP dan unsur perilaku kerja dengan menggunakan formulir yang dibuat berdasarkan contoh pada lampiran Panduan Penilaian Prestasi Kerja bagi Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB. 1. Nilai prestasi kerja Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut: a. 91 - ke atas

:

Sangat Baik

b. 76-90

:

Baik

c. 6l-75

:

Cukup

d. 51-60

:

Kurang

e. 50 ke bawah

:

Buruk

2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: a. Orientasi Pelayanan; b. Integritas; c. Komitmen; d. Disiplin; e. Kerjasama; dan f. Kepemimpinan. 3. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 1OO (seratus) 4. Penilaian

prestasi

kerja

Penyuluh

KB/

Petugas

Lapangan

KB

dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun. 5. Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. 6. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan antara unsur SKP dan unsur perilaku kerja dengan menggunakan formulir yang dibuat menurut contoh sebagaimana berikut :

- 40 -

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PERWAKILAN BKKBN

JANGKA WAKTU PENILAIAN

PROVINSI JAWA BARAT

2 Januari s/d 31 Desember 2019

YANG DINILAI 1.

a.

Nama

Wahyu Bayu Purnama, SE

b.

NIP

19870516 201306 1001

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Penata Muda TK.I / III.b

d.

Jabatan/Pekerjaan

Penyuluh KB Pertama

e.

Unit Organisasi

Kabupaten Bogor

PEJABAT PENILAI 2.

a.

Nama

Suripto,S.IP

b.

NIP

19781008 200312 1001

c.

Pangkat, Golongan ruang

Penata/ III.c

d.

Jabatan/Pekerjaan

Kasubdit Hubalila

e.

Unit Organisasi

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

ATASAN PEJABAT PENILAI 3.

a.

Nama

Drs. Mustakim

b.

NIP

19690720 199508 1003

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Pembina/IV.a

d.

Jabatan/Pekerjaan

Kepala Bidang Adpin

e.

Unit Organisasi

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

UNSUR YANG DINILAI

4.

Jumlah

a. Sasaran Kerja Pegawai

86,90

(SKP) 1.

Orientasi

Kerja

60%

83

(Baik)

2. Integritas

85

(Baik)

3. Komitmen

81

(Baik)

4. Disiplin

80

(Baik)

5. Kerjasama

89

(Baik)

Pelayanan

b. Perilaku

x

6. Kepemimpinan

-

7. Jumlah

418

8. Nilai rata – rata 9. Nilai Perilaku Kerja

(.........) 83,60

x

40% 85,58

NILAI PRESTASI KERJA

7. Dalam

hal

ini

Pejabat

Penilai

(Baik)

mempertimbangkan

rekomendasi

penilaian perilaku kerja yang diberikan OPD KB Setempat yang ditandatangai oleh pejabat yang berwenang.

- 41 -

8. Dalam hal Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB yang dinilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja, maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai. 9. Dalam hal Pejabat Penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja, maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai. 10. Dalam hal Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB yang dinilai dan Pejabat Penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja, maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai. 11. Pejabat Penilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja kepada Atasan Pejabat Penilai paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya penilaian prestasi kerja. 12. Hasil penilaian prestasi kerja mulai berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai. B. Keberatan Hasil Penilaian 1. Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB yang dinilai yang merasa keberatan atas nilai sebagaimana tertuang dalam formulir penilaian prestasi kerja, baik

secara

keseluruhan

maupun

sebagian,

dapat

mengajukan

keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Atasan Pejabat Penilai secara hierarki paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterima hasil penilaian prestasi kerja tersebut. 2. Dalam hal Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB yang dinilai keberatan atas hasil penilaian, maka Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB yang dinilai harus membubuhkan tandatangan pada tempat yang telah disediakan dan sesudah itu mengembalikan formulir penilaian prestasi kerja tersebut kepada Pejabat Penilai paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB yang dinilai menerima formulir penilaian prestasi kerja. 3. Keberatan yang diajukan melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak dapat dipertimbangkan lagi. 4. Pejabat Penilai setelah menerima keberatan dari Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB yang dinilai, wajib membuat tanggapan secara tertulis atas keberatan Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB yang dinilai. Tanggapan tersebut dituliskan dalam formulir penilaian prestasi kerja pada kolom yang telah disediakan. 5. Pejabat Penilai setelah memberikan tanggapan wajib menyampaikan kepada Atasan Pejabat Penilai paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai Pejabat Penilai menerima keberatan.

- 42 -

6. Atasan Pejabat Penilai berdasarkan keberatan yang diajukan Pejabat Penilai wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian prestasi kerja yang disampaikan kepadanya. 7. Terhadap

keberatan

yang

diajukan

oleh

Penyuluh

KB/

Petugas

Lapangan KB yang dinilai, Atasan Pejabat Penilai meminta penjelasan kepada Pejabat Penilai dan Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB yang dinilai. 8. Berdasarkan penjelasan dari Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB dan Pejabat Penilai, Atasan Pejabat Penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final. 9. Dalam hal terdapat alasan-alasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat melakukan perubahan nilai prestasi kerja Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB. C. Rekomendasi Dinas

Bidang

Pengendalian

Penduduk

dan

Keluarga

Berencana

memberikan rekomendasi perilaku kerja Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan. Contoh: Wahyu Bayu Purnama, SE jabatan Penyuluh KB tingkat Ahli Pertama dengan

golongan ruang III/b pada Kabupaten Bogor. Dalam penilaian perilaku kerja yang bersangkutan pada Januari 2020 mendapatkan rekomendasi penilaian perilaku kerja PNS dari Kepala Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

- 43 -

FORMULIR REKOMENDASI PENILAIAN PERILAKU KERJA PENYULUH KB

Nama (Penyuluh KB) NIP No

Tanggal

1 1

2 2 Januari – 31 Desember 2019

: Wahyu Bayu Purnama, SE : 19870516 201306 1001 Uraian 3 Penilaian perilaku kerja sebagai berikut : 1. Orientasi 80 Baik Pelayanan 2. Integritas

85

Baik

3. Komitmen

84

Baik

4. Disiplin

82

Baik

5. Kerjasama

90

Baik

-

-

6. Kepemimpinan

Nama/NIP dan paraf Kepala Dinas 4 Kepala Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Bogor,

(Drs. Sartono) (196509121997011006)

- 44 -

BAB IV INFORMASI TAMBAHAN A. Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang Dikecualikan dari Penilaian Prestasi Kerja Ketentuan mengenai Penilaian Prestasi Kerja dikecualikan bagi: 1. Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang Melaksanakan Tugas Belajar Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang melaksanakan tugas belajar di dalam maupun di luar negeri tidak wajib menyusun SKP pada awal tahun. Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun dinilai dari prestasi akademik dan unsur perilaku kerja. 2. Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang Diperbantukan/ Dipekerjakan pada Negara Sahabat, Lembaga Internasional, Organisasi Profesi, dan Badan-Badan Swasta yang Ditentukan oleh Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri. Penilaian prestasi kerja bagi Penyuluh KB yang diperbantukan/dipekerjakan internasional,

organisasi

pada

profesi,

negara dan

sahabat,

badan-badan

lembaga

swasta

yang

ditentukan oleh pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri dilakukan oleh pimpinan instansi induknya atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja. Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dipekerjakan

diperbantukan

internasional,

organisasi

pada

profesi,

negara

dan

sahabat,

badan-badan

yang

lembaga

swasta

yang

ditentukan oleh pemerintah dan dibebaskan dari jabatan organiknya tidak wajib menyusun SKP pada awal tahun. Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun hanya dinilai dari unsur perilaku kerja. B. Penyimpanan Penilaian Prestasi Kerja 1. Penilaian prestasi kerja disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat

yang

secara

fungsional

bertanggung

jawab

dibidang

kepegawaian. 2. Penilaian prestasi kerja disimpan selama 3 (tiga) tahun. Misalnya formulir penilaian prestasi kerja yang dibuat pada akhir tahun : a. 2014 disimpan sampai dengan akhir tahun 2017; b. 2017 disimpan sampai dengan akhir tahun 2020; c. dan seterusnya. 3. Penilaian prestasi kerja yang telah lebih dari 3 (tiga) tahun tidak digunakan lagi. 4. Penilaian prestasi kerja bagi Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB:

- 45 -

a. Yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c keatas dibuat dalam 2(dua) rangkap yaitu : 

1 (satu) rangkap untuk arsip instansi yang bersangkutan ;



1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

b. Yang berpangkat pembina tingkat I golongan ruang IV/b kebawah dibuat 1 (satu) rangkap. 5. Penilaian prestasi kerja dapat dibuat melebihi jumlah rangkap sebagai tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pimpinan Lembaga Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kemeterian, Ketua Lembaga Non Struktural, Sekretaris Kabinet, Gubernur Lemhanas, Ketua Komisi, Gubernur, dan Bupati/Walikota. C. Ketentuan Lain-Lain 1. Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai. 2. Ketentuan dalam kewajiban menyusun SKP berlaku juga bagi calon PNS dalam jabatan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB. 3. SKP bagi calon PNS disusun dan disetujui oleh Pejabat Penilai sejak yang bersangkutan secara definitif ditempatkan dalam suatu unit kerja sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. 4. Dalam hal atasan langsung selaku Pejabat Penilai lowong atau belum terisi maka pejabat penilainya adalah pejabat yang lebih tinggi dari hierarki.

- 46 -

BAB V PENUTUP

Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB merupakan pelaksana teknis fungsional dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di lingkungan BKKBN. Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB sering dikatakan sebagai “ujung tombak” dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program untuk masyarakat. Keberhasilan kinerja Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB berkorelasi dengan capaian program yang akan diperoleh oleh BKKBN. Perubahan mekanisme paska beralihnya Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB menjadi pegawai BKKBN perlu disikapi dengan positif sebagai langkah untuk menata kembali pengelolaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB. Penilaian Prestasi Kerja Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB merupakan salah satu bentuk untuk mempotret kinerja Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB disetiap tahunnya. Panduan Penilaian Prestasi Kerja dapat dijadikan acuan teknis bagi Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB maupun pejabat penilai, atasan pejabat penilai dan Kepala Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sebagai pemberi rekomendasi terhadap penilaian prestasi kerja Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB.

PELAKSANA TUGAS, KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SIGIT PRIOHUTOMO

- 44 -

LAMPIRAN A-2

Penyuluh KB

:

NIP

: REKOMENDASI PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PENYULUH KB

Jangka Waktu Penilaian ...... Januari s.d. ...... Desember .......... TARGET

Kegiatan NO

Tugas

AK

Jabatan 1

2

3

Kuant/

Kual/

Output

Mutu

4

5

REALISASI Waktu 6

AK

8

Kuant/

Kual/

Output

Mutu

9

10

Waktu 11

0 0 0 0 0 …., 31 Desember ....... Kepala Dinas ....... Kab ......,

(....................) (NIP ...................)

- 45 -

Instansi : OPD KB Kabupaten .............

FORMULIR REKOMENDASI PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS

Nama (Penyuluh KB)

:

NIP

:

No

Tanggal

Uraian

1

2

3

1.

..... Januari ..... Desember ......

Penilaian perilaku kerja berikut : Orientasi Pelayanan (......) Integritas (......) Komitmen (......) Disiplin (......) Kerjasama (......) Kepemimpinan (......)

Nama/NIP dan paraf Kepala OPD KB 4 sebagai = -----

Kepala OPD KB Kab/Kota .........,

= ----= ----= ----= ----= -----

(..Nama..) (NIP .....................)

- 46 -

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5 NO

I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Suripto,S.IP 19781008 200312 1001 Penata/ III.c Kasubdit Hubalila Perwakilan BKKBN Jawa Barat III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

NO 1 2 3 4 5 AK

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Murni Susilowati NIP 19700917 200109 2002 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur Muda / II.a Jabatan PKB Pelaksana Pemula Unit Kerja Kabupaten Bekasi TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menyusun rencana kerja pendataan di tingkat desa / kelurahan (0,01/rencana)

0,05

5

Rencana

100

12

bln

-

2

Menyusun jadwal pendataan di tingkat desa / kelurahan (0,01/dokumen)

0,05

5

Dokumen

100

12

bln

-

3

Membuat peta wilayah kerja di tingkat desa / kelurahan (0,02/peta)

0,02

1

Peta

100

12

bln

-

4

Melakukan rekapitulasi hasil pendataan (0,02/dokumen)

0,08

4

Dokumen

100

12

bln

-

5

Melakukan KIE perorangan (0,01/laporan)

0,12

12

laporan

100

12

bln

-

6

Menyusun rencana kerja program KKBPK di wilayah binaan per bulan (0.02/rencana)

0,24

12

Rencana

100

12

bln

-

Pejabat Penilai,

Jakarta, Januari 2019 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Suripto,S.IP 19781008 200312 1001

Murni Susilowati 19700917 200109 2002

Catatan : * AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

- 47 -

Lampiran : 2 Contoh Penilaian SKP Pelaksana Pemula

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 2 Januari s.d. 31 Desember 2018 TARGET NO

I. Kegiatan Tugas Jabatan

1

2

REALISASI

AK

AK Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

8

3

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

9

10

11

12

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

13

14

2

Menyusun rencana kerja pendataan di tingkat desa / kelurahan (0,01/rencana) Menyusun jadwal pendataan di tingkat desa / kelurahan (0,01/dokumen)

0,05

5

3

Membuat peta wilayah kerja di tingkat desa / kelurahan (0,02/peta)

0,02

1

Peta

100

12

bln

-

0,02

1

Peta

88

12

bln

-

264,00

88,00

4

Melakukan rekapitulasi hasil pendataan (0,02/dokumen)

0,08

4

Dokumen

100

12

bln

-

0,08

4

Dokumen

89

12

bln

-

265,00

88,33

5

Melakukan KIE perorangan (0,01/laporan)

0,12

12

laporan

100

12

bln

-

0,12

12

laporan

88

12

bln

-

264,00

88,00

6

Menyusun rencana kerja program KKBPK di wilayah binaan per bulan (0.02/rencana)

0,24

12

Rencana

100

12

bln

-

0,24

12

Rencana

85

12

bln

-

261,00

87,00

1

0,05

5

Rencana

100

12

bln

-

0,05

5

Rencana

88

12

bln

-

264,00

88,00

Dokumen

100

12

bln

-

0,05

5

Dokumen

87

12

bln

-

263,00

87,67

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :

1

(tugas tambahan) (tugas tambahan)

2

(kreatifitas) (kreatifitas)

87,83

Nilai Capaian SKP

(Baik)

Jakarta, 31 Desember 2018 Pejabat Penilai, Suripto,S.IP 19781008 200312 1001

- 48 -

8.

REKOMENDASI

Contoh Penilaian Perilaku Kerja PKB Pelaksana Pemula

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat 1.

9. DIBUAT TANGGAL, Desember 2018 PEJABAT PENILAI

Suripto,S.IP 19781008 200312 1001 2.

10. DITERIMA TANGGAL, Desember 2018 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Murni Susilowati 19700917 200109 2002

11.DITERIMA TANGGAL, Desember 2018 ATASAN PEJABAT PENILAI

Drs. Mustakim 19690720 199508 1003

3.

JANGKA WAKTU PENILAIAN BULAN : 2Januari s/d 31 Desember 2018

YANG DINILAI a. N a m a

Murni Susilowati

b. N I P

19700917 200109 2002

c. Pangkat, Golongan ruang, TMT

Pengatur Muda / II.a

d. Jabatan/Pekerjaan

PKB Pelaksana Pemula

e. Unit Organisasi

Kabupaten Bekasi

PEJABAT PENILAI a. N a m a

Suripto,S.IP

b. N I P

19781008 200312 1001

c. Pangkat, Golongan ruang, TMT

Penata/ III.c

d. Jabatan/Pekerjaan

Kasubdit Hubalila

e. Unit Organisasi

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

ATASAN PEJABAT PENILAI a. N a m a

Drs. Mustakim

b. N I P

19690720 199508 1003

c. Pangkat, Golongan ruang, TMT

Pembina/IV.a

d. Jabatan/Pekerjaan

Kepala Bidang Adpin

e. Unit Organisasi

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

- 49 -

4.

UNSUR YANG DINILAI a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

b. Perilaku Kerja

Jumlah 87.83

x

60%

1. Orientasi Pelayanan

80

(Baik)

2. Integritas

83

(Baik)

3. Komitmen

88

(Baik)

4. Disiplin

80

(Baik)

5. Kerjasama

84

(Baik)

6. Kepemimpinan 7. Jumlah 8. Nilai rata – rata 9. Nilai Perilaku Kerja

52.70

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal, ………………….

415 83.00 83.00

(Baik) x

40%

33.20

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

85.90 NILAI PRESTASI KERJA

(Baik)

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal, ………………….

- 50 -

Contoh SKP Penyuluh KB Terampil

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5 NO

I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

NO Suripto,S.IP 19681008 200312 1001 Penata/ III.c Kasubdit Hubalila Perwakilan BKKBN Jawa Barat

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

AK

TARGET KUANT/OUTPUT

1

Mengikuti pelatihan teknis Program KKBPK (30 s.d 80 jam)

2

Murni Susilowati 19700917 200109 2002 Pengatur Muda Tk 1 / II.b Penyuluh KB Terampil Kabupaten Bekasi

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

1

sertifikat

100

12

bln

-

Melakukan KIE Perorangan

0,12

12

laporan

100

12

bln

-

3

Melakukan pembentukan Poktan BKB

0,06

3

laporan

100

12

bln

-

4

Melakukan pembentukan Poktan BKR

0,06

3

laporan

100

12

bln

-

5

Melakukan pembentukan Poktan BKL

0,06

3

laporan

100

12

bln

-

- 51 -

6

Membuat peta pendataan IMP di tingkat RW

0,10

10

peta

100

12

bln

-

7

Menyusun rencana kerja program KKBPK di wilayah binaan secara bulanan

0,24

12

rencana

100

12

bln

-

8

Melakukan pembinaan peserta KB per 10 (sepuluh) peserta

0,20

10

laporan

100

12

bln

-

9

Melakukan koordinasi dengan tokoh formal di tingkat desa/kelurahan

0,08

4

laporan

100

12

bln

-

10

Melakukan koordinasi dengan tokoh informal di tingkat desa/kelurahan

0,08

4

laporan

100

12

bln

-

11

Membuat media KIE dalam bentuk sederhana

0,08

4

laporan

100

12

bln

-

12

Menyadur makalah di bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah

1,5

1

Makalah

100

12

bln

-

13

Mengikuti seminar sebagai peserta

0,02

2

kali

100

12

bln

-

14

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota

1

1

Tahun

100

12

bln

-

Pejabat Penilai,

Suripto,S.IP 19681008 200312 1001

Jakarta, Januari 2019 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Murni Susilowati 19700917 200109 2002

- 52 -

Contoh Penilaian SKP PKB Terampil

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 TARGET NO 1

I. Kegiatan Tugas Jabatan 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mengikuti pelatihan teknis Program KKBPK (30 s.d 80 jam)

REALISASI

AK

AK Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

8

bln

-

1

1

bln

-

0,12

12

bln

-

0,06

3

bln

-

0,06

3

bln

-

0,06

3

bln

-

0,10

10

3

Kuant/ Output 9

1

1

Melakukan KIE Perorangan

0,12

12

Melakukan pembentukan Poktan BKB

0,06

3

0,06

3

0,06

3

0,10

10

0,24

10

rencana

100

12

bln

-

0,24

10

0,20

10

laporan

100

12

bln

-

0,20

10

0,08

4

laporan

100

12

bln

-

0,08

4

0,08

4

laporan

100

12

bln

-

0,08

4

Melakukan pembentukan Poktan BKR Melakukan pembentukan Poktan BKL Membuat peta pendataan IMP di tingkat RW Menyusun rencana kerja program KKBPK di wilayah binaan secara bulanan Melakukan pembinaan peserta KB per 10 (sepuluh) peserta Melakukan koordinasi dengan tokoh formal di tingkat desa/kelurahan Melakukan koordinasi dengan tokoh informal di tingkat desa/kelurahan

sertifikat

100

laporan

100

laporan

100

laporan

100

laporan

100

peta

100

12 12 12 12 12 12

Kual/Mutu

85

laporan

80

laporan

90

laporan

86

laporan

90

peta

87

rencana

90

laporan

90

laporan

90

laporan

90

NILAI CAPAIAN SKP

Waktu

Biaya

11

12

13

14

bln

-

261,00

87,00

bln

-

256,00

85,33

bln

-

266,00

88,67

bln

-

262,00

87,33

bln

-

266,00

88,67

bln

-

263,00

87,67

bln

-

266,00

88,67

bln

-

266,00

88,67

bln

-

266,00

88,67

bln

-

266,00

88,67

10

sertifikat

PENGHITUNGAN

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

- 53 -

11 12 13 14

Membuat media KIE dalam bentuk sederhana Menyadur makalah di bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan Mengikuti seminar sebagai peserta Menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota

0,08

4

laporan

100

12

bln

-

0,08

4

1,5

1

Makalah

100

12

bln

-

1,5

1

1

2

kali

100

12

bln

-

1

2

0,01

1

Tahun

100

12

bln

-

0,01

1

laporan

90

Makalah

90

kali

90

Tahun

90

12 12 12 12

bln

-

266,00

88,67

bln

-

266,00

88,67

bln

-

266,00

88,67

bln

-

266,00

88,67

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :

1

(tugas tambahan) (tugas tambahan)

2

(kreatifitas) (kreatifitas)

88,14

Nilai Capaian SKP

(Baik)

Bandung, 31 Desember 2019 Pejabat Penilai, Suripto,S.IP 19681008 200312 1001

- 54 -

8.

REKOMENDASI

Contoh Penilaian Perilaku Kerja PKB Terampil

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 1.

9. DIBUAT TANGGAL, Januari 2020 PEJABAT PENILAI

Suripto,S.IP 19781008 200312 1001 2.

10. DITERIMA TANGGAL, Januari 2020 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Murni Susilowati 19700917 200109 2002

11.DITERIMA TANGGAL, Januari 2020 ATASAN PEJABAT PENILAI

Drs. Mustakim 19690720 199508 1003

3.

JANGKA WAKTU PENILAIAN BULAN : 1 Januari s/d 31 Desember 2019

YANG DINILAI a. N a m a

Murni Susilowati

b. N I P

19700917 200109 2002

c. Pangkat, Golongan ruang, TMT

Pengatur Muda Tk 1 / II.b

d. Jabatan/Pekerjaan

PKB Terampil

e. Unit Organisasi

Kabupaten Bekasi

PEJABAT PENILAI a. N a m a

Suripto,S.IP

b. N I P

19781008 200312 1001

c. Pangkat, Golongan ruang, TMT

Penata/ III.c

d. Jabatan/Pekerjaan

Kasubdit Hubalila

e. Unit Organisasi

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

ATASAN PEJABAT PENILAI a. N a m a

Drs. Mustakim

b. N I P

19690720 199508 1003

c. Pangkat, Golongan ruang, TMT

Pembina/IV.a

d. Jabatan/Pekerjaan

Kepala Bidang Adpin

e. Unit Organisasi

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

- 55 -

4.

UNSUR YANG DINILAI a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

b. Perilaku Kerja

Jumlah 88,14

x

60%

1. Orientasi Pelayanan

85

(Baik)

2. Integritas

85

(Baik)

3. Komitmen

85

(Baik)

4. Disiplin

85

(Baik)

5. Kerjasama

85

(Baik)

6. Kepemimpinan 7. Jumlah 8. Nilai rata – rata 9. Nilai Perilaku Kerja

52,89

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal, ………………….

425 85,00 85,00

(Baik) x

40%

34,00

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

86,89 NILAI PRESTASI KERJA

(Baik)

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal, ………………….

- 56 -

Contoh SKP Penyuluh KB Mahir

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5

I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

NO Suripto,S.IP 19681008 200312 1001 Penata/ III.c Kasubdit Hubalila Perwakilan BKKBN Jawa Barat

1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Murni Susilowati 19700917 200109 1002 Penata Muda/ III.a Penyuluh KB Pelaksana Mahir Kabupaten Bekasi TARGET

NO

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK KUANT/OUTPUT

1

Mengikuti pelatihan teknis program KKBPK dan memperoleh STTPP lamanya 81 s.d 160 jam

2

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

2

1

Sertifikat

100

12

bln

-

Menyusun rencana kerja pendataan di tingkat kecamatan

0,06

2

Rencana

100

12

bln

-

3

Menyusun jadwal pendataan di tingkat kecamatan

0,06

2

Dokumen

100

12

bln

-

4

Melakukan pembinaan poktan BKB di tingkat desa/kelurahan

0,12

4

Laporan

100

12

bln

-

5

Melakukan pembinaan poktan BKR di tingkat desa/kelurahan

0,2

4

Laporan

100

12

bln

-

6

Melakukan pembinaan poktan BKL di tingkat desa/kelurahan

0,2

4

Laporan

100

12

bln

-

7

Melakukan pembinaan poktan UPPKS di tingkat desa/kelurahan

0,2

4

Laporan

100

12

bln

-

- 57 -

8

Melakukan pembinaan poktan PIK-R di tingkat desa/kelurahan

0,2

4

Laporan

100

12

bln

-

9

Melaksanakan pencatatan dan pelaporan program KKBPK di tingkat kecamatan

0,2

4

Laporan

100

12

bln

-

10

Monitoring dan evaluasi program KKBPK di tingkat desa/kelurahan

0,2

4

Laporan

100

12

bln

-

11

Melakukan sarasehan hasil pendataan di tingkat RW

0,4

8

Laporan

100

12

bln

-

12

Memperoleh tanda jasa Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun

1

1

Piagam

100

12

bln

Pejabat Penilai,

Jakarta, Januari 2019 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Suripto,S.IP 19681008 200312 1001

Murni Susilowati 19700917 200109 1002

-

Contoh Penilaian SKP Mahir

-

- 58 -

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 2 Januari s.d. 31 Desember 2019 TARGET NO 1

1 2 3

I. Kegiatan Tugas Jabatan 2

Mengikuti pelatihan teknis program KKBPK dan memperoleh STTPP lamanya 81 s.d 160 jam Menyusun rencana kerja pendataan di tingkat kecamatan Menyusun jadwal pendataan di tingkat kecamatan

5

Melakukan pembinaan poktan BKB di tingkat desa/kelurahan Melakukan pembinaan poktan BKR di tingkat desa/kelurahan

6

Melakukan pembinaan poktan BKL di tingkat desa/kelurahan

4

9

Melakukan pembinaan poktan UPPKS di tingkat desa/kelurahan Melakukan pembinaan poktan PIK-R di tingkat desa/kelurahan Melaksanakan pencatatan dan pelaporan program KKBPK di tingkat desa/kelurahan

10

Monitoring dan evaluasi program KKBPK di tingkat desa/kelurahan

7 8

11 12

Melakukan sarasehan hasil pendataan di tingkat RW Memperoleh tanda jasa Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun

REALISASI

AK

AK Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

8

3

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

9

10

11

12

13

14

2

1

Sertifikat

100

12

bln

-

2

1

Sertifikat

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,06

2

Rencana

100

12

bln

-

0,06

2

Rencana

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,06

2

Dokumen

100

12

bln

-

0,06

2

Dokumen

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,12

4

Laporan

100

12

bln

-

0,12

4

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,2

4

Laporan

100

12

bln

-

0,2

4

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,2

4

Laporan

100

12

bln

-

0,2

4

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,2

4

Laporan

100

12

bln

-

0,2

4

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,2

4

Laporan

100

12

bln

-

0,2

4

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,2

4

Laporan

100

12

bln

-

0,2

4

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,2

4

Laporan

100

12

bln

-

0,2

4

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,4

8

Laporan

100

12

bln

-

0,4

8

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

1

1

Piagam

100

12

bln

-

0,15

1

Piagam

85

12

bln

-

261,00

87,00

- 59 -

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :

1

(tugas tambahan)

Melakukan tugas dari Dinas OPD KB

1 (tugas tambahan)

2

(kreatifitas) (kreatifitas)

88,00

Nilai Capaian SKP

(Baik)

Bandung, 31 Desember 2019 Pejabat Penilai, Suripto,S.IP 19681008 200312 1001

- 60 -

8.

REKOMENDASI

Contoh Penilaian Perilaku Kerja PKB Mahir

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL JANGKA WAKTU PENILAIAN BULAN : 1 Januari s/d 31 Desember 2019

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 1.

Januari 2020 9. DIBUAT TANGGAL, PEJABAT PENILAI

Suripto,S.IP 19681008 200312 1001 2.

10.

Januari 2020 DITERIMA TANGGAL, PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Murni Susilowati 19700917 200109 1002

Januari 2020 11.DITERIMA TANGGAL, ATASAN PEJABAT PENILAI

Drs. Mustakim 19690720 199508 1003

3.

YANG DINILAI a.

Na ma

Murni Susilowati

b.

NIP

19700917 200109 1002

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Penata Muda/ III.a

d.

Jabatan/Pekerjaan

PKB Pelaksana Mahir

e.

Unit Organisasi

Kabupaten Bekasi

PEJABAT PENILAI a.

Na ma

Suripto,S.IP

b.

NIP

19681008 200312 1001

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Penata/ III.c

d.

Jabatan/Pekerjaan

Kasubdit Hubalila

e.

Unit Organisasi

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

ATASAN PEJABAT PENILAI a.

Na ma

Drs. Mustakim

b.

NIP

19690720 199508 1003

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Pembina/IV.a

d.

Jabatan/Pekerjaan

Kepala Bidang Adpin

e.

Unit Organisasi

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

- 61 -

4.

UNSUR YANG DINILAI a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

b. Perilaku Kerja

Jumlah 88,00

x

60%

1. Orientasi Pelayanan

85

(Baik)

2. Integritas

85

(Baik)

3. Komitmen

85

(Baik)

4. Disiplin

85

(Baik)

5. Kerjasama

85

(Baik)

6. Kepemimpinan 7. Jumlah 8. Nilai rata – rata 9. Nilai Perilaku Kerja

52,80

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal, ………………….

425 85,00 85,00

(Baik) x

40%

34,00

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

86,80 NILAI PRESTASI KERJA

(Baik)

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal, ………………….

- 62 -

Contoh SKP Penyuluh KB Penyelia

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5

I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

NO Wahyu Sasongko,S.Sos 19670223 199712 1005 Pembina/ IV.a Kabid Adpin Perwakilan BKKBN Jawa Barat

1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Prawito 19680209 199312 1005 Penata/ III.c Penyuluh KB Penyelia Kabupaten Bekasi TARGET

NO

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK KUANT/OUTPUT

1

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijasah D-3

2

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

60

1

Ijazah

100

12

bln

-

Menyusun materi sosialisasi hasil pendataan di tingkat desa/kelurahan

0,48

8

Laporan

100

12

bln

-

3

Melaksanakan pembinaan poktan BKB di tingkat kecamatan

0,4

4

Laporan

100

12

bln

-

4

Melaksanakan pembinaan poktan BKR di tingkat kecamatan

0,4

4

Laporan

100

12

bln

-

5

Melaksanakan pembinaan poktan BKL di tingkat kecamatan

0,4

4

Laporan

100

12

bln

-

6

Melaksanakan pembinaan poktan UPPKS di tingkat kecamatan

0,4

4

Laporan

100

12

bln

-

7

Melaksanakan pembinaan poktan PIK-R di tingkat kecamatan

0,4

4

Laporan

100

12

bln

-

8

Menyusun materi evaluasi program KKBPK untuk kegiatan rakor di tingkat kecamatan

0,24

4

Laporan

100

12

bln

-

- 63 -

9

Monitoring dan evauasi Program KKBPK di tingkat kecamatan

0,4

4

Laporan

100

12

bln

-

10

Melakukan konseling KKBPK di tingkat desa/kelurahan

0,5

5

Laporan

100

12

bln

-

11

Melaksanakan fasilitasi pelayanan KKBPK di tingkat desa/kelurahan

0,5

5

Laporan

100

12

bln

-

12

Melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi formal di tingkat desa/kelurahan

0,5

5

Laporan

100

12

bln

-

13

Melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi informal di tingkat desa/kelurahan

0,5

5

Laporan

100

12

bln

-

14

Melakukan KIE dengan MUPEN

1,2

12

Laporan

100

12

bln

-

15

Mengikuti lokakarya sebagai peserta

1

2

Kali

100

12

bln

-

16

Menjadi wakil ketua organisasi profesi

1

1

Kali

100

12

bln

-

Pejabat Penilai,

Jakarta, Januari 2019 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Wahyu Sasongko,S.Sos 19670223 199712 1005

Prawito 19680209 199312 1005

- 64 -

Contoh Penilaian SKP PKB Penyelia

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 TARGET NO 1

1

I. Kegiatan Tugas Jabatan 2

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijasah D-3

3

Menyusun materi sosialisasi hasil pendataan di tingkat desa/kelurahan Melaksanakan pembinaan poktan BKB di tingkat kecamatan

4

Melaksanakan pembinaan poktan BKR di tingkat kecamatan

2

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Melaksanakan pembinaan poktan BKL di tingkat kecamatan Melaksanakan pembinaan poktan UPPKS di tingkat kecamatan Melaksanakan pembinaan poktan PIK-R di tingkat kecamatan Menyusun materi evaluasi program KKBPK untuk kegiatan rakor di tingkat kecamatan Monitoring dan evauasi Program KKBPK di tingkat kecamatan Melakukan konseling KKBPK di tingkat desa/kelurahan Melaksanakan fasilitasi pelayanan KKBPK di tingkat desa/kelurahan Melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi formal di tingkat desa/kelurahan Melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi informal di tingkat desa/kelurahan

REALISASI

AK

AK Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

8

3

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

9

10

11

12

13

14

60

1

Ijazah

100

12

bln

-

60

1

Ijazah

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,48

8

Laporan

100

12

bln

-

0,48

8

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,4

4

Laporan

100

12

bln

-

0,4

4

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,4

4

Laporan

100

12

bln

-

0,4

4

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,4

4

Laporan

100

12

bln

-

0,4

4

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,4

4

Laporan

100

12

bln

-

0,4

4

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,4

4

Laporan

100

12

bln

-

0,4

4

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,4

4

Laporan

100

12

bln

-

0,4

4

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,4

4

Laporan

100

12

bln

-

0,4

4

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,5

5

Laporan

100

12

bln

-

0,5

5

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,5

5

Laporan

100

12

bln

-

0,5

5

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,5

5

Laporan

100

12

bln

-

0,5

5

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,5

5

Laporan

100

12

bln

-

0,5

5

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

- 65 -

14

Melakukan KIE dengan MUPEN

1,2

12

Laporan

100

12

bln

-

1,2

12

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

15

Mengikuti lokakarya sebagai peserta

1

2

Kali

100

12

bln

-

1

2

Kali

85

12

bln

-

261,00

87,00

16

Menjadi wakil ketua organisasi profesi

1

1

Kali

100

12

bln

-

1

1

Kali

85

12

bln

-

261,00

87,00

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :

1

(tugas tambahan)

Penugasan dari OPD KB

1 (tugas tambahan)

2

(kreatifitas) (kreatifitas)

88,00

Nilai Capaian SKP

(Baik)

Bandung, 31 Desember 2019 Pejabat Penilai, Wahyu Sasongko,S.Sos 19670223 199712 1005

- 66 -

8.

REKOMENDASI

Contoh Penilaian Perilaku Kerja PKB Penyelia

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 1.

9. DIBUAT TANGGAL, Januari 2020 PEJABAT PENILAI

Wahyu Sasongko,S.Sos 19670223 199712 1005 2.

10.

DITERIMA TANGGAL, Januari 2020 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Prawito 19680209 199312 1005

11.DITERIMA TANGGAL, Januari 2020 ATASAN PEJABAT PENILAI

Drs. Muhamad Soleh 19640720 199308 1003

3.

JANGKA WAKTU PENILAIAN BULAN : 1 Januari s/d 31 Desember 2019

YANG DINILAI a.

Na ma

Prawito

b.

NIP

19680209 199312 1005

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Penata/ III.c

d.

Jabatan/Pekerjaan

PKB Penyelia

e.

Unit Organisasi

Kabupaten Bekasi

PEJABAT PENILAI a.

Na ma

Wahyu Sasongko,S.Sos

b.

NIP

19670223 199712 1005

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Pembina/ IV.a

d.

Jabatan/Pekerjaan

Kabid Adpin

e.

Unit Organisasi

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

ATASAN PEJABAT PENILAI a.

Na ma

Drs. Muhamad Soleh

b.

NIP

19640720 199308 1003

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Pembina Utama Muda/ IV.c

d.

Jabatan/Pekerjaan

Kepala

e.

Unit Organisasi

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

- 67 -

4.

UNSUR YANG DINILAI a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

b. Perilaku Kerja

Jumlah 88,00

x

60%

1. Orientasi Pelayanan

85

(Baik)

2. Integritas

85

(Baik)

3. Komitmen

85

(Baik)

4. Disiplin

85

(Baik)

5. Kerjasama

85

(Baik)

6. Kepemimpinan 7. Jumlah 8. Nilai rata – rata 9. Nilai Perilaku Kerja

52,80

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal, ………………….

425 85,00 85,00

(Baik) x

40%

34,00

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

86,80 NILAI PRESTASI KERJA

(Baik)

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal, ………………….

- 68 -

Contoh SKP Penyuluh KB Pertama

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5

I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Suripto,S.IP 19781008 200312 1001 Penata/ III.c Kasubdit Hubalila Perwakilan BKKBN Jawa Barat

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Gunawan,S.IP 19900508 201612 1003 Penata Muda/ III.a Penyuluh KB Pertama Kabupaten Bekasi TARGET

NO

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III

2

1

Sertifikat

100

12

bln

-

2

Merangcang Instrumen pendataan

1

5

Dokumen

100

12

bln

-

3

Melakukan uji instrumen pendataan

1

5

Dokumen

100

12

bln

-

4

Mengolah hasil pendataan keluarga di tingkat kab/kota

0,4

2

Laporan

100

12

bln

-

5

Melakukan KIE Media Massa

2,4

12

Dokumen

100

12

bln

-

6

Menganalisa dan menginterpretasikan pendataan di tingkat kab/kota

1

5

Laporan

100

12

bln

-

2,4

12

Laporan

100

12

bln

-

2,4

12

Laporan

100

12

bln

-

7 8

Melakukan persiapan fasilitasi pelayanan KKBPK di tingkat kecamatan Melakukan fasilitasi pelayanan KKBPK di tingkat kecamatan

- 69 -

9

Mengembangkan media KIE berbasis TI di tingkat kab/kota

0,4

2

Dokumen

100

12

bln

-

10

Menyajikan hasil pengembangan media KIE berbasis TI

1

5

Dokumen

100

12

bln

-

11

Menngikuti lokakarya sebagai moderator

4

2

Kali

100

12

bln

-

12

Menjadi wakil ketua anggota profesi

1

1

Tahun

100

12

bln

-

Pejabat Penilai,

Jakarta, Januari 2019 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Suripto,S.IP 19781008 200312 1001

Gunawan,S.IP 19900508 201612 1003

- 70 -

Contoh Penilaian SKP PKB Pertama

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 TARGET NO

I. Kegiatan Tugas Jabatan

1

1

2

Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III

REALISASI

AK

AK Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

8

3

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

9

10

11

12

13

14

2

1

Sertifikat

100

12

bln

-

2

1

Sertifikat

86

12

bln

-

262,00

87,33

2

Merangcang Instrumen pendataan

1

5

Dokumen

100

12

bln

-

1

5

Dokumen

86

12

bln

-

262,00

87,33

3

Melakukan uji instrumen pendataan

1

5

Dokumen

100

12

bln

-

1

5

Dokumen

86

12

bln

-

262,00

87,33

4

Mengolah hasil pendataan keluarga di tingkat kab/kota

0,4

2

Laporan

100

12

bln

-

0,4

2

Laporan

86

12

bln

-

262,00

87,33

2,4

12

Dokumen

100

12

bln

-

2,4

12

Dokumen

86

12

bln

-

262,00

87,33

1

5

Laporan

100

12

bln

-

1

5

Laporan

86

12

bln

-

262,00

87,33

5 6

Melakukan KIE Media Massa #REF!

7

Menganalisa dan menginterpretasikan pendataan di tingkat kab/kota

2,4

12

Laporan

100

12

bln

-

2,4

12

Laporan

86

12

bln

-

262,00

87,33

8

Melakukan fasilitasi pelayanan KKBPK di tingkat kecamatan

2,4

12

Laporan

100

12

bln

-

2,4

12

Laporan

86

12

bln

-

262,00

87,33

0,4

2

Dokumen

100

12

bln

-

0,4

2

Dokumen

86

12

bln

-

262,00

87,33

1

5

Dokumen

100

12

bln

-

1

5

Dokumen

86

12

bln

-

262,00

87,33

9 10

Mengembangkan media KIE berbasis TI di tingkat kab/kota Menyajikan hasil pengembangan media KIE berbasis TI

11

Menngikuti lokakarya sebagai moderator

4

2

Kali

100

12

bln

-

0,4

4

Kali

86

12

bln

-

262,00

87,33

12

Menjadi wakil ketua anggota profesi

1

1

Tahun

100

12

bln

-

0,2

1

Tahun

86

12

bln

-

262,00

87,33

- 71 -

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :

1

2

(tugas tambahan)

Menjalankan tugas dari OPD KB

(tugas tambahan)

Menjadi panitia hari jadi Kabupaten Bekasi

1 (kreatifitas) (kreatifitas)

88,33

Nilai Capaian SKP

(Baik)

Bandung, 31 Desember 2019 Pejabat Penilai, Suripto,S.IP 19781008 200312 1001

`

- 72 -

8.

REKOMENDASI

Contoh Penilaian Perilaku Kerja PKB Pertama

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 1.

9. DIBUAT TANGGAL, Januari 2020 PEJABAT PENILAI

Suripto,S.IP 19781008 200312 1001 2.

10.

DITERIMA TANGGAL, Januari 2020 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Gunawan,S.IP 19900508 201612 1003

11.DITERIMA TANGGAL, Januari 2020 ATASAN PEJABAT PENILAI

Drs. Mustakim 19690720 199508 1003

3.

JANGKA WAKTU PENILAIAN BULAN : 1 Januari s/d 31 Desember 2019

YANG DINILAI a.

Na ma

Gunawan,S.IP

b.

NIP

19900508 201612 1003

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Penata Muda/ III.a

d.

Jabatan/Pekerjaan

PKB Pertama

e.

Unit Organisasi

Kabupaten Bekasi

PEJABAT PENILAI a.

Na ma

Suripto,S.IP

b.

NIP

19781008 200312 1001

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Penata/ III.c

d.

Jabatan/Pekerjaan

Kasubdit Hubalila

e.

Unit Organisasi

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

ATASAN PEJABAT PENILAI a.

Na ma

Drs. Mustakim

b.

NIP

19690720 199508 1003

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Pembina/IV.a

d.

Jabatan/Pekerjaan

Kepala Bidang Adpin

e.

Unit Organisasi

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

- 73 -

4.

Jumlah

UNSUR YANG DINILAI a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

b. Perilaku Kerja

88,33

x

60%

1. Orientasi Pelayanan

88

(Baik)

2. Integritas

87

(Baik)

3. Komitmen

90

(Baik)

4. Disiplin

85

(Baik)

5. Kerjasama

87

(Baik)

6. Kepemimpinan 7. Jumlah 8. Nilai rata – rata 9. Nilai Perilaku Kerja

53,00

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal, ………………….

437 (Baik)

87,40 87,40

x

40%

34,96

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

87,96 NILAI PRESTASI KERJA

(Baik)

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal, ………………….

- 74 -

Contoh SKP PKB Muda

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5

I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

NO Wahyu Sasongko,S.Sos 19670223 199712 1005 Pembina/ IV.a Kabid Adpin Perwakilan BKKBN Jawa Barat

1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Witri Kurniasih,S.Sos 19680209 199312 2005 Penata Tk.1/ III.d Penyuluh KB Muda Kabupaten Bekasi TARGET

NO

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK KUANT/OUTPUT

1

Mengikuti pelatihan teknis dan memperoleh STTPP lamanya 161 s.d 480 jam

2 3 4 5

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

3

1

Setifikat

100

12

bln

-

Menyusun materi sarasehan di tingkat daerah Kab/kota

0,48

8

Dokumen

100

12

bln

-

Melakukan penilaian lomba program KKBPK di tingkat kab/kota

0,12

2

Laporan

100

12

bln

-

1

2

Dokumen

100

12

bln

-

1,2

12

Rencana

100

12

bln

-

Mengumpulkan bahan materi penyusunan panduan teknis pelayanan KKBPK di tingkat provinsi Menyusun rencana kerja program KKBPK di wilayah binaan secara bulanan

6

Memantau ketersediaan alat obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan di wilayah binaan

1,2

12

Laporan

100

12

bln

-

7

Menyusun rencana kebutuhan alat obat kontrasepsi

0,72

12

Laporan

100

12

bln

-

8

Melakukan persiapan dalam pelaksanaan fasilitasi kemitraan dengan organisasi formal di tingkat kab/kota

0,24

4

Laporan

100

12

bln

-

- 75 -

9

Melakukan persiapan dalam pelaksanaan fasilitasi kemitraan dengan organisasi informal di tingkat kab/kota

0,24

4

Laporan

100

12

bln

-

10

Menyiapkan konsep model pengembangan perencanaan penyuluhan KB

0,30

1

Dokumen

100

12

bln

-

11

Mengikuti lokakarya sebagai pembahas

2

2

kali

100

12

bln

-

12

Menjadi anggota organisasi profesi

1

1

Tahun

100

12

bln

-

Pejabat Penilai,

Jakarta, Januari 2019 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Wahyu Sasongko,S.Sos 19670223 199712 1005

Witri Kurniasih,S.Sos 19680209 199312 2005

- 76 -

Contoh Penilaian SKP PKB Muda

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 TARGET NO 1

I. Kegiatan Tugas Jabatan 2

1

Mengikuti pelatihan teknis dan memperoleh STTPP lamanya 161 s.d 480 jam

2

Menyusun materi sarasehan di tingkat daerah Kab/kota

5

Melakukan penilaian lomba program KKBPK di tingkat kab/kota Mengumpulkan bahan materi penyusunan panduan teknis pelayanan KKBPK di tingkat provinsi Menyusun rencana kerja program KKBPK di wilayah binaan secara bulanan

6

Memantau ketersediaan alat obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan di wilayah binaan

3 4

REALISASI

AK

AK Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

8

3

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

9

10

11

12

13

14

3

1

Setifikat

100

12

bln

-

3

1

Setifikat

86

12

bln

-

262,00

87,33

0,48

8

Dokumen

100

12

bln

-

0,48

8

Dokumen

87

12

bln

-

263,00

87,67

0,12

2

Laporan

100

12

bln

-

0,12

2

Laporan

89

12

bln

-

265,00

88,33

0,12

2

Dokumen

100

12

bln

-

0,12

2

Dokumen

89

12

bln

-

265,00

88,33

0,72

12

Rencana

100

12

bln

-

0,72

12

Rencana

89

12

bln

-

265,00

88,33

0,72

12

Laporan

100

12

bln

-

0,72

12

Laporan

89

12

bln

-

265,00

88,33

0,72

12

Laporan

100

12

bln

-

0,72

12

Laporan

86

12

bln

-

262,00

87,33

0,24

4

Laporan

100

12

bln

-

0,24

4

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,24

4

Laporan

100

12

bln

-

0,24

4

Laporan

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,30

1

Dokumen

100

12

bln

-

0,30

1

Dokumen

85

12

bln

-

261,00

87,00

9

Memantau ketersediaan alat obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan di wilayah binaan Melakukan persiapan dalam pelaksanaan fasilitasi kemitraan dengan organisasi formal di tingkat kab/kota Melakukan persiapan dalam pelaksanaan fasilitasi kemitraan dengan organisasi informal di tingkat kab/kota

10

Menyiapkan konsep model pengembangan perencanaan penyuluhan KB

11

Mengikuti lokakarya sebagai pembahas

2

2

kali

100

12

bln

-

2

2

kali

85

12

bln

-

261,00

87,00

12

Menjadi anggota organisasi profesi

1

1

Tahun

100

12

bln

-

1

1

Tahun

85

12

bln

-

261,00

87,00

7 8

- 77 -

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :

1

2

(tugas tambahan)

Menjalankan tugas dari OPD KB

(tugas tambahan)

Menjadi panitia hari jadi Kabupaten

1 (kreatifitas) (kreatifitas)

88,56

Nilai Capaian SKP

(Baik)

Bandung, 31 Desember 2019 Pejabat Penilai, Wahyu Sasongko,S.Sos 19670223 199712 1005

- 78 -

8.

REKOMENDASI

Contoh Penilaian Perilaku Kerja PKB Muda

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 1.

9. DIBUAT TANGGAL, Januari 2020 PEJABAT PENILAI

Wahyu Sasongko,S.Sos 19670223 199712 1005 2.

10.

DITERIMA TANGGAL, Januari 2020 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Witri Kurniasih,S.Sos 19680209 199312 2005

11.DITERIMA TANGGAL, Januari 2020 ATASAN PEJABAT PENILAI

Drs. Muhamad Soleh 19640720 199308 1003

3.

JANGKA WAKTU PENILAIAN BULAN : 1 Januari s/d 31 Desember 2019

YANG DINILAI a.

Na ma

Witri Kurniasih,S.Sos

b.

NIP

19680209 199312 2005

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Penata Tk.1/ III.d

d.

Jabatan/Pekerjaan

PKB Muda

e.

Unit Organisasi

Kabupaten Bekasi

PEJABAT PENILAI a.

Na ma

Wahyu Sasongko,S.Sos

b.

NIP

19670223 199712 1005

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Pembina/ IV.a

d.

Jabatan/Pekerjaan

Kabid Adpin

e.

Unit Organisasi

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

ATASAN PEJABAT PENILAI a.

Na ma

Drs. Muhamad Soleh

b.

NIP

19640720 199308 1003

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Pembina Utama Muda/ IV.c

d.

Jabatan/Pekerjaan

Kepala

e.

Unit Organisasi

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

- 79 -

4.

UNSUR YANG DINILAI a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

b. Perilaku Kerja

Jumlah 88,56

x

60%

1. Orientasi Pelayanan

87

(Baik)

2. Integritas

87

(Baik)

3. Komitmen

87

(Baik)

4. Disiplin

90

(Baik)

5. Kerjasama

87

(Baik)

6. Kepemimpinan 7. Jumlah 8. Nilai rata – rata 9. Nilai Perilaku Kerja

53,13

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal, ………………….

438 87,60 87,60

(Baik) x

40%

35,04

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

88,17 NILAI PRESTASI KERJA

(Baik)

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal, ………………….

- 80 -

Contoh SKP PKB Madya

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5

I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

NO Budi Hendardi, SE,M.Si 19640223 199712 1005 Pembina Tk.1/ IV.b Kabid Adpin Perwakilan BKKBN Jawa Barat

1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Hanna Fitry,S.Sos 19650209 198812 2005 Pembina Tk.1/ IV.b Penyuluh KB Madya Kabupaten Bekasi TARGET

NO

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK KUANT/OUTPUT

1

Mengikuti pendidikan teknis dan memperoleh STTPP lamanya antara 481 s.d 640 jam

2

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

6

1

Sertifikat

100

12

bln

-

Melakukan penilaian lomba KKBPK di tingkat provinsi

0,3

2

Laporan

100

12

bln

-

3

Menganalisa materi penyusunan panduan teknis pelayanan KKBPK di tingkat provinsi

0,75

1

Dokumen

100

12

bln

-

4

Menyusun rencana kerja Program KKBPK di wilayah binaan secara bulanan

1,8

12

Rencana

100

12

bln

-

5

Monitoring dan evaluasi Program KKBPK di tingkat provinsi

1,8

12

Laporan

100

12

bln

-

6

Melakukan persiapan fasilitasi pelayanan Program KKBPK di tingkat provinsi

1,08

12

Dokumen

100

12

bln

-

7

Melakukan fasilitasi pelayanan Program KKBPK di tingkat provinsi

1,8

12

Dokumen

100

12

bln

-

- 81 -

8

Mengembangkan model kegiatan Program KKBPK

1,5

1

Dokumen

100

12

bln

-

9

Membuat policy brief hasil pendataan di tingkat provinsi

3,75

1

Dokumen

100

12

bln

-

10

Mengembangkan KIE melalui media massa di tingkat provinsi

1,08

2

Dokumen

100

12

bln

-

Pejabat Penilai,

Jakarta, Januari 2019 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Budi Hendardi, SE,M.Si 19640223 199712 1005

Hanna Fitry,S.Sos 19650209 198812 2005

Contoh Penilaian SKP PKB Madya

- 82 -

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 TARGET NO

I. Kegiatan Tugas Jabatan

1

2

REALISASI

AK

AK Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

8

3

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

9

10

11

12

13

14

1

Mengikuti pendidikan teknis dan memperoleh STTPP lamanya antara 481 s.d 640 jam

6

1

Sertifikat

100

12

bln

-

6

1

Sertifikat

88

12

bln

-

264,00

88,00

2

Melakukan penilaian lomba KKBPK di tingkat provinsi

0,3

2

Laporan

100

12

bln

-

0,3

2

Laporan

88

12

bln

-

264,00

88,00

0,,75

1

Dokumen

100

12

bln

-

0,,75

1

Dokumen

90

12

bln

-

266,00

88,67

1,8

12

Rencana

100

12

bln

-

1,8

12

Rencana

86

12

bln

-

262,00

87,33

1,8

12

Laporan

100

12

bln

-

1,8

12

Laporan

87

12

bln

-

263,00

87,67

1,08

12

Dokumen

100

12

bln

-

1,08

12

Dokumen

90

12

bln

-

266,00

88,67

1,8

12

Dokumen

100

12

bln

-

1,8

12

Dokumen

89

12

bln

-

265,00

88,33

1,5

1

Dokumen

100

12

bln

-

1,5

1

Dokumen

89

12

bln

-

265,00

88,33

3,75

1

Dokumen

100

12

bln

-

3,75

1

Dokumen

89

12

bln

-

265,00

88,33

1,08

2

Dokumen

100

12

bln

-

1,08

2

Dokumen

89

12

bln

-

265,00

88,33

5

Menganalisa materi penyusunan panduan teknis pelayanan KKBPK di tingkat provinsi Menyusun rencana kerja Program KKBPK di wilayah binaan secara bulanan Monitoring dan evaluasi Program KKBPK di tingkat provinsi

6

Melakukan persiapan fasilitasi pelayanan Program KKBPK di tingkat provinsi

3 4

7 8 9 10

Melakukan fasilitasi pelayanan Program KKBPK di tingkat provinsi Mengembangkan model kegiatan Program KKBPK Membuat policy brief hasil pendataan di tingkat provinsi Mengembangkan KIE melalui media massa di tingkat provinsi II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :

1

(tugas tambahan)

Melakukan penugasan dari OPD KB

1

- 83 -

(tugas tambahan)

2

(kreatifitas) (kreatifitas)

89,00

Nilai Capaian SKP

(Baik)

Bandung, 31 Desember 2019 Pejabat Penilai, Budi Hendardi, SE,M.Si 19640223 199712 1005

- 84 -

8.

REKOMENDASI

Contoh Penilaian Perilaku Kerja PKB Madya

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 1.

9. DIBUAT TANGGAL, Januari 2020 PEJABAT PENILAI

Budi Hendardi, SE,M.Si 19640223 199712 1005 2.

10.

DITERIMA TANGGAL, Januari 2020 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Hanna Fitry,S.Sos 19650209 198812 2005

11.DITERIMA TANGGAL, Januari 2020 ATASAN PEJABAT PENILAI

Drs. Muhamad Soleh 19640720 199308 1003

3.

JANGKA WAKTU PENILAIAN BULAN : 1 Januari s/d 31 Desember 2019

YANG DINILAI a.

Na ma

Hanna Fitry,S.Sos

b.

NIP

19650209 198812 2005

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Pembina Tk.1/ IV.b

d.

Jabatan/Pekerjaan

PKB Madya

e.

Unit Organisasi

Kabupaten Bekasi

PEJABAT PENILAI a.

Na ma

Budi Hendardi, SE,M.Si

b.

NIP

19640223 199712 1005

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Pembina Tk.1/ IV.b

d.

Jabatan/Pekerjaan

Kabid Adpin

e.

Unit Organisasi

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

ATASAN PEJABAT PENILAI a.

Na ma

Drs. Muhamad Soleh

b.

NIP

19640720 199308 1003

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Pembina Utama Muda/ IV.c

d.

Jabatan/Pekerjaan

Kepala

e.

Unit Organisasi

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

- 85 -

4.

Jumlah

UNSUR YANG DINILAI a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

b. Perilaku Kerja

89,00

x

60%

1. Orientasi Pelayanan

87

(Baik)

2. Integritas

88

(Baik)

3. Komitmen

87

(Baik)

4. Disiplin

87

(Baik)

5. Kerjasama

88

(Baik)

6. Kepemimpinan 7. Jumlah 8. Nilai rata – rata 9. Nilai Perilaku Kerja

53,40

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal, ………………….

437 (Baik)

87,40 87,40

x

40%

34,96

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

88,36 NILAI PRESTASI KERJA

(Baik)

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal, ………………….

- 86 -

Contoh SKP PKB Utama

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5

I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

NO Bambang Sujatmiko, SE,M.Si 19600213 198503 1002 Pembina Utama Muda/ IV.c Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat

1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Muhammad Khodir,SIP,MA 19600817 198512 1005 Pembina Utama Muda/ IV.c Penyuluh KB Utama Kabupaten Bekasi TARGET

NO

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Mengikuti pelatihan teknis dan memperoleh STTPP lamanya antara 641 s.d 960 jam

9

1

Sertifikat

100

12

bln

-

2

Mengembangkan rencana advokasi program KKBPK di tingkat nasional

1

1

Dokumen

100

12

bln

-

3

Mengembangkan rencana KIE Program KKBPK di tingkat nasional

1

1

Dokumen

100

12

bln

-

4

Merumuskan strategi oenyuluhan KKBPK tingkat nasional

4

4

Dokumen

100

12

bln

-

5

Menyusun rencana kerja strategis nasional program KKBPK di wilayah binaaan secara bulanan

2,4

12

Rencana

100

12

bln

-

6

Monitoring dan evaluasi Program KKBPK tingkat nasional

0,8

4

Dokumen

100

12

bln

-

7

Menyusun grand design Program KKBPK di tingkat nasional dengan melibatkan mitra

7

1

Dokumen

100

12

bln

-

8

Mengembangkan inovasi model penggerakan Program KKBPK

7

1

Dokumen

100

12

bln

-

- 87 -

9

Membuat karya tulis hasil penelitian bidang Program KKBPK yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui LIPI

6

1

Majalah

100

12

bln

-

10

Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Program KKBPK yang disebarluaskan melalui media massa

2

2

Naskah

100

12

bln

-

11

Mengikuti seminar sebagai narasumber

10

10

Kali

100

12

bln

-

12

Menjadi ketua pada organisasi profesi

1

1

Tahun

100

12

bln

-

Pejabat Penilai,

Jakarta, Januari 2019 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Bambang Sujatmiko, SE,M.Si 19600213 198503 1002

Muhammad Khodir,SIP,MA 19600817 198512 1005

- 88 -

Contoh Penilaian SKP PKB Utama

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 TARGET NO 1

1

I. Kegiatan Tugas Jabatan 2

Mengikuti pelatihan teknis dan memperoleh STTPP lamanya antara 641 s.d 960 jam

4

Mengembangkan rencana advokasi program KKBPK di tingkat nasional Mengembangkan rencana KIE Program KKBPK di tingkat nasional Merumuskan strategi oenyuluhan KKBPK tingkat nasional

5

Menyusun rencana kerja strategis nasional program KKBPK di wilayah binaaan secara bulanan

2 3

6

Monitoring dan evaluasi Program KKBPK tingkat nasional

REALISASI

AK

AK Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

8

3

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

9

10

11

12

13

14

9

1

Sertifikat

100

12

bln

-

9

1

Sertifikat

87

12

bln

-

263,00

87,67

1

1

Dokumen

100

12

bln

-

1

1

Dokumen

85

12

bln

-

261,00

87,00

1

1

Dokumen

100

12

bln

-

1

1

Dokumen

85

12

bln

-

261,00

87,00

4

4

Dokumen

100

12

bln

-

4

4

Dokumen

85

12

bln

-

261,00

87,00

2,4

12

Rencana

100

12

bln

-

2,4

12

Rencana

85

12

bln

-

261,00

87,00

0,8

4

Dokumen

100

12

bln

-

0,8

4

Dokumen

85

12

bln

-

261,00

87,00

7

1

Dokumen

100

12

bln

-

7

1

Dokumen

85

12

bln

-

261,00

87,00

7

1

Dokumen

100

12

bln

-

7

1

Dokumen

85

12

bln

-

261,00

87,00

6

1

Majalah

100

12

bln

-

6

1

Majalah

85

12

bln

-

261,00

87,00

9

Menyusun grand design Program KKBPK di tingkat nasional dengan melibatkan mitra Mengembangkan inovasi model penggerakan Program KKBPK Membuat karya tulis hasil penelitian bidang Program KKBPK yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui LIPI

10

Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Program KKBPK yang disebarluaskan melalui media massa

2

2

Naskah

100

12

bln

-

2

2

Naskah

85

12

bln

-

261,00

87,00

11

Mengikuti seminar sebagai narasumber

10

10

Kali

100

12

bln

-

10

10

Kali

85

12

bln

-

261,00

87,00

12

Menjadi ketua pada organisasi profesi

1

1

Tahun

100

12

bln

-

1

1

Tahun

85

12

bln

-

261,00

87,00

7 8

- 89 -

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :

1

(tugas tambahan)

Menjadi panitia Harganas Provinsi

1 (tugas tambahan)

2

(kreatifitas) (kreatifitas)

88,06

Nilai Capaian SKP

(Baik)

Bandung, 31 Desember 2019 Pejabat Penilai, Bambang Sujatmiko, SE,M.Si 19600213 198503 1002

- 90 -

8.

REKOMENDASI

Contoh Penilaian Perilaku Kerja PKB Utama

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 1.

9. DIBUAT TANGGAL, Januari 2020 PEJABAT PENILAI

Bambang Sujatmiko, SE,M.Si 19600213 198503 1002 2.

10.

DITERIMA TANGGAL, Januari 2020 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Muhammad Khodir,SIP,MA 19600817 198512 1005

11.DITERIMA TANGGAL, Januari 2020 ATASAN PEJABAT PENILAI

Nofrijal, SP,MA 19601111 198503 1001

3.

JANGKA WAKTU PENILAIAN BULAN : 1 Januari s/d 31 Desember 2019

YANG DINILAI a.

Na ma

Muhammad Khodir,SIP,MA

b.

NIP

19600817 198512 1005

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Pembina Utama Muda/ IV.c

d.

Jabatan/Pekerjaan

PKB Utama

e.

Unit Organisasi

Kabupaten Bekasi

PEJABAT PENILAI a.

Na ma

Bambang Sujatmiko, SE,M.Si

b.

NIP

19600213 198503 1002

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Pembina Utama Muda/ IV.c

d.

Jabatan/Pekerjaan

Kepala

e.

Unit Organisasi

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

ATASAN PEJABAT PENILAI a.

Na ma

Nofrijal, SP,MA

b.

NIP

19601111 198503 1001

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

Pembina Utama Madya/ IV.d

d.

Jabatan/Pekerjaan

Sekretaris Utama

e.

Unit Organisasi

BKKBN

- 91 -

4.

Jumlah

UNSUR YANG DINILAI a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

b. Perilaku Kerja

88,06

x

60%

1. Orientasi Pelayanan

87

(Baik)

2. Integritas

88

(Baik)

3. Komitmen

86

(Baik)

4. Disiplin

88

(Baik)

5. Kerjasama

88

(Baik)

6. Kepemimpinan 7. Jumlah 8. Nilai rata – rata 9. Nilai Perilaku Kerja

52,83

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal, ………………….

437 (Baik)

87,40 87,40

x

40%

34,96

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

87,79 NILAI PRESTASI KERJA

(Baik)

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal, ………………….

- 92 -

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI PKB/PLKB ALUR PENYUSUNAN SKP NO

URAIAN KEGIATAN PKB/PLKB

1

2

Menyusun rancangan SKP (manual Excel) berdasarkan tugas, fungsi dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan jenjang jabatan Mengkomunikasikan rancangan SKP ke Kepala Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kab/Kota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan rekomendasi

KEPALA DINAS BIDANG KABID ADPIN PROVINSI / KASUBBID PEJABAT PENILAI DALDUK OPD HUBALILA KAB/KOTA

KEPEGAWAIAN

OUTPUT

SKP Manual dalam bentuk excel

TIDAK

Persetujuan SKP Manual YA

3

Menandatangani Rekomendasi SKP Penyuluh KB oleh Kepala Dinas bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan format

4

Mengisi PPK di SIMSDM berdasarkan SKP yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota atau Pejabat yang ditunjuk sehingga menjadi dasar dalam pengisian Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dalam aplikasi SIMSDM. Dokumen asli rekomendasi SKP Penyuluh KB dikirim ke Perwakilan BKKBN Provinsi c.q Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Kabid Adpin) atau Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan (Kasubid Hubalila);

5

SKP Manual yang sudah ditandatangani

PPK pada fitur SIMSDM dan Surat Pengantar dari OPD KB TIDAK

Menyetujui draft SKP yang telah diinput kedalam SIMSDM oleh Pejabat Penilai dengan melihat rancangan SKP (manual Excel) YA

6

7

8

9

Mengirimkan kembali draft SKP yang telah disetujui ke PKB melalui SIMSDM untuk dicetak oleh PKB

Mencetak SKP rangkap dua oleh PKB melalui SIMSDM dan ditandatangani oleh yang bersangkutan (tanggal penandatanganan SKP maksimal 7 hari kerja pada awal Bulan Januari) Menyampaikan SKP yang telah ditandatangani oleh PKB ke Pejabat Penilai dikoordinir oleh OPD KB

SKP pada fitur PPK SIMSDM sudah disetujui oleh Pejabat Penilai

SKP pada fitur PPK SIMSDM sudah dikirim oleh Pejabat Penilai SKP dalam bentuk cetak berbarcode

Surat pengantar dari OPD KB

Menandatangani SKP oleh Pejabat Penilai SKP dalam bentuk cetak berbarcode yang sudah ditandatangani

10 Mengirimkan SKP yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Penilai ke Kasubag Kepegawaian sebagai arsip dan ke PKB yang bersangkutan

Selesai

KETERANGAN

- 93 -

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI PKB/PLKB ALUR PENYUSUNAN SKP NO

URAIAN KEGIATAN PKB/PLKB

1

KEPALA DINAS BIDANG DALDUK OPD KAB/KOTA

Mengirimkan salinan SKP yang telah disetujui di awal tahun dan formulir penilaian SKP ke OPD KB dengan melampirkan output per uraian kegiatan

PEJABAT PENILAI

3

Mengirimkan draft penilaian SKP yang telah mendapat rekomendasi dari OPD KB atau pejabat yang ditunjuk ke Pejabat Penilai dikoordinir oleh OPD KB Memberikan penilaian realisasi kuantitas dan kualitas SKP melalui SIMSDM oleh Pejabat Penilai

5

Mencetak rangkap dua capaian SKP PKB/PLKB yang kemudian ditandatangani (maksimal penandatanganan akhir Bulan Januari) oleh Pejabat Penilai

6

Formulir Capaian SKP Manual yang sudah ditandatangani

Memberikan rekomendasi draft penilaian SKP PKB/PLKB oleh OPD KB

4

Mendistribusikan capaian SKP yang telah ditandatangani Pejabat Penilai ke PKB/PLKB yang bersangkutan dan didokumentasikan sebagai arsip oleh Kepegawaian

OUTPUT

Formulir Capaian SKP Manual

TIDAK

YA 2

KEPEGAWAIAN

Surat Pengantar dari OPD KB

TIDAK

Penilaian SKP di fitur PPK SIMSDM YA

Penilaian SKP yang dicetak berbacode dan bertandatangan

Selesai

KETERANGAN

- 94 -

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI PKB/PLKB ALUR PENYUSUNAN SKP NO

URAIAN KEGIATAN PKB/PLKB

KEPALA DINAS BIDANG DALDUK OPD KAB/KOTA

PEJABAT PENILAI

ATASAN PEJABAT PENILAI

KEPEGAWAIAN

OUTPUT

1

Mengajukan formulir rekomendasi penilaian perilaku kerja untuk diisi oleh OPD KB atau pejabat yang ditunjuk

Formulir perilaku kerja manual

2

Memberikan rekomendasi penilaian kerja PKB/PLKB oleh OPD KB atau pejabat yang ditunjuk

Formulir perilaku kerja manual yang sudah diisi dan ditandatangani

3

Mengirimkan formulir penilaian perilaku kerja PKB/PLKB yang telah mendapat rekomendasi dari OPD KB atau pejabat yang ditunjuk ke Pejabat Penilai dikoordinir oleh OPD KB

Surat Pengantar dari OPD KB

4

Memberikan penilaian perilaku kerja PKB/PLKB dan dikirim ke Atasan Pejabat Penilai melalui SIMSDM

Penilaian Perilaku Kerja di fitur PPK SIMSDM

5

Melakukan persetujuan penilaian perilaku kerja PKB/PLKB melalui SIMSDM

Penilaian Perilaku Kerja di fitur PPK SIMSDM telah diisi

6

Mencetak rangkap dua penilaian perilaku kerja PKB/PLKB melalui SIMSDM yang kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan

PPK yang telah dicetak berbacode

7

PKB/PLKB memeriksa hasil penilaian perilaku kerja. Apabila yang bersangkutan keberatan terhadap hasil penilaian, maka dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pejabat Penilai (maksimal 14 hari kalender)

8

Mengirimkan penilaian prestasi kerja ke Pejabat Penilai dengan dikoordinir oleh OPD KB

9

Memberikan tandatangan pada penilaian prestasi kerja PKB/PLKB

PPK yang telah dicetak berbacode yang ditandatangani

10

Mengirimkan Penilaian prestasi kerja PKB/PLKB ke Atasan Pejabat Penilai untuk memperoleh tandatangan

PPK yang telah dicetak berbacode yang ditandatangani

11

Mendistribusikan penilaian prestasi kerja PKB/PLKB yang telah ditandatangani Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai ke PKB/PLKB yang bersangkutan dan didokumentasikan sebagai arsip oleh Kepegawaian

TIDAK

YA

Pemeriksaan hasil PPK oleh ybs

YA

TIDAK

KETERANGAN

Surat Pengantar OPD KB

Selesai