Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah: Oleh: Drs. Wisma Endrimon, M.pd

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

OLEH: DRS. WISMA ENDRIMON, M.PD

1

SISTEMATIKA 1. 2. 3. 4. 5.

Konsep Umum Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Keuangan Daerah Kemitraan Pemerintah Daerah dan DPRD Penutup

1. KONSEP UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAH DAERAH

DASAR HUKUM 1.

UUD 1945

2.

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3.

UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

4.

Beberapa PP dan peraturan per-UU- lainya

KONSEP UMUM (LANJUTAN…) Pasal 18 UUD 1945

PEMERINTAH

PROVINSI

KAB/KOTA

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA/NAGARI

KONSEP UMUM (LANJUTAN…) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Desentralisasi : Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI 2. Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu 3. Medebewind : Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kab/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kab/kota kepada desa utuk melaksanakantugas tertentu (Tugas Pembantuan)

KONSEP UMUM (LANJUTAN) Tujuan Pemberian Otonomi Daerah antara lain: 1.

Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan pertimbangan : a. Jika Pemerintah Pusat saja yang berperan, tidak akan mampu mengerti semua permasalahan yang ada di daerah-daerah yang mengandung muatan lokal yang berbeda satu sama lain. b. Mengurangi kepadatan beban kerja di Pemerintah Pusat c. Pemerintah akan lebih tanggap pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2.

Meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6

KONSEP UMUM (LANJUTAN…)  Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan  Daerah Otonom (Daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI  Daerah otonom : Provinsi Kabupaten Kota

KONSEP UMUM (LANJUTAN…) Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah : a. Asas kepastian hukum b. Asas tertib penyelenggara negara c. Asas kepentingan umum d. Asas keterbukaan e. Asas proporsionalitas f. Asas profesionalitas g. Asas akuntabilitas h. Asas efisiensi dan i. Asas efektivitas

KONSEP UMUM (LANJUTAN…)  Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban dari setiap tingkatan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi tersebut menjadi kewenangan dalam rangka memberikan pelayanan kpd masy.  Urusan yang tidak diserahkan (sentralisasi) 1. Politik luar negeri 2. Pertahanan dan Keamanan 4. Yustisi 5. Moneter 6. Agama  Urusan Pemerintahan ada sebanyak 31 bidang urusan yang meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan  Urusan wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar  Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

KONSEP UMUM (LANJUTAN…)  Pemerintah (Pemerintah Pusat) adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI sesuai UUD RI Tahun 1945  Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip NKRI sesuai UUD RI Tahun 1945  Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah  DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah PP No. 21 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyususnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 Tahun 2008

KONSEP UMUM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sistem : adalah suatu kesatuan yang utuh terdiri dari beberapa sub sistem yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya

Perencanaan; adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan Adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya yang ada

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di Daerah.

14

PRINSIP UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.

DISUSUN SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAERAH SEBAGAI SATU KESATUAN DALAM SISTEM PERENCANAAN NASIONAL

2.

MENJAMIN KETERKAITAN DAN KOSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

3.

PERIODENYA :JANGKA PANJANG (20THN), JANGKA MENENGAH (5 THN) DAN JANGKA PENDEK (1 THN)

4.

PERENCANAAN SESUAI BATAS KEWENANGAN, YANG DIDASARKAN PADA VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PASANGAN CALON KDH/WAKIL KDH TERPILIH DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK.

5.

PELAKSANAAN OLEH SETIAP UNIT KERJA SESUAI DENGAN TUPOKSI DAN KEDUDUKAN SETIAP UNIT KERJA DI DALAM KONSTELASI PERENCANAAN LIMA TAHUNAN DAERAH.

6.

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN YANG TERUKUR, BAIK HORISONTAL (LKPJ-KDH KEPADA DPRD) MAUPUN VERTIKAL KEPADA PEMERINTAH (LPPD).

KONSEP UMUM (LANJUTAN...)

RPJPN: Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (duapuluh) tahun. RPJMN: Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. RKP Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

16

KONSEP UMUM (LANJUTAN...) RPJPD : Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJMD: Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RKPD: Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RENSTRA SKPD:

Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. RENJA:

Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 17

RUANG LINGKUP PERENCANAAN NASIONAL

DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Strategis ( RENSTRA) Kementerian / Lembaga

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja ( RENJA) Kementerian / Lembaga

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

18

DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH SESUAI UU NO. 17/2003, UU NO. 25/04 DAN UU NO. 32/04 UU 25 THN 2004

JANGKA PANJANG (20 THN) JANGKA MENENGAH (5 THN)

JANGKA PENDEK (1 THN)

• RPJP (NASIONAL DAN DAERAH)

HORISON WAKTU • 20 TAHUN. DITETAPKAN 6 BULAN SETELAH PELANTIKAN PRESIDEN. DAERAH MENYU SUN RPJP DAERAH SETELAH RPJP NASIONAL DITETAPKAN

• RPJM • RENSTRA SKPD

• 5 Tahun

• • • •

• 1 Tahun

RKPD RENJA SKPD APBD DPA

RPJM Ditetapkan paling lambat 6 bln setelah Kdh terpilih dilantik dan dituangkan ke dalam Perda sedangkan Renstra SKPD ditetapkan dalam bentuk SK KDH.

Peraturan Kepala Daerah

19

ISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)

NASIONAL

Penjabaran Tujuan Nasional kedalam: – Visi; – Misi; – Arah Pembangunan Nasional;

DAERAH

Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat: – Visi; – Misi; – Arah Pembangunan Daerah;

20

ISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) RPJM NASIONAL Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional Isi: 1. 2. 3. 4.

Strategi Pemb. Nasional Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Makro Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: – Kerangka Regulasi – Kerangka Anggaran

RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Isi: 1. 2. 3. 4.

Strategi Pemb. Daerah Kebijakan Umum Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: – Kerangka Regulasi – Kerangka Anggaran 21

ISI RENSTRA-KL & RENSTRA-SKPD Renstra-KL Berpedoman pada RPJM Nasional Isi: 1. Visi-Misi 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. Program-program 4. Kegiatan Indikatif

Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Daerah Isi: 1. Visi-Misi 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. Program-program 4. Kegiatan Indikatif

22

ISI RENCANA KERJA PEMERINTAH/DAERAH (RKP/D) RKP Penjabaran RPJM Nasional

Isi: 1. 2. 3. 4.

Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: – Kerangka Regulasi – Kerangka Anggaran

RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP

Isi: 1. 2. 3.

RENCANA KERANGKA EKONOMI DAERAH PROGRAM PRIORITAS PEMB.DAERAH RENCANA KERJA, PENDANAAN DAN PERKIRAAN MAJU

23

ISI RENJA-KL & RENJA-SKPD Renja-KL Penjabaran Renstra KL Isi: 1. Kebijakan KL 2. Program dan Kegiatan Pembangunan – Dilaksanakan Pemerintah – Mendorong Partisipasi Masyarakat

Renja-SKPD Penjabaran Renstra SKPD Isi: 1. 2. 3. 4. 5.

Program dan Kegiatan Pembangunan LOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN PAGI INDIKATIF dan PERKIRAAN MAJU

24

PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG Musrenbang Kelurahan/Nagari Musrenbang Kecamatan Forum SKPD Kab/Kota Musrenbang Kab/Kota Musrenbang Provinsi Musrenbang Nasional

25

MUSRENBANG KELURAHAN Pengertian

1. Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholders kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati kegiatan tahun anggaran berikutnya; 2. Tujuan. Tujuan Musrenbang Kelurahan antara lain sebagai berikut: 1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya. 2. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

26

MUSRENBANG KELURAHAN (2) Keluaran. Keluaran yang dihasilkan Musrenbang Kelurahan adalah: 1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan yang berisi:  Prioritas Kegiatan pembangunan skala kelurahan yang akan didanai oleh kelurahan atau swadaya.  Prioritas Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kode kelurahan dan kecamatan dan masih akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan. 2. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan. 3. Berita acara Musrenbang Kelurahan.

27

MUSRENBANG KELURAHAN (3) Peserta. Peserta Musrenbang Kelurahan adalah komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di kelurahan, seperti: ketua RT/RW; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani, komite sekolah dan lain-lain. Narasumber. Lurah, Ketua dan Anggota LPM, Camat atau dan aparat kecamatan, LSM dll. 28

MUSRENBANG KECAMATAN 1. Pengertian. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota pada tahun berikutnya. 2. Tujuan. Musrenbang Kecamatan berttujuan: 1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. 2. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan Tk.kec. yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kel. 3. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota. 29

MUSRENBANG KECAMATAN (2) Keluaran. Keluaran dari Musrenbang Kecamatan adalah: 1. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, yang siap dibahas pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota, yang akan didanai melalui APBD Kota dan sumber pendanaan lainnya.

2. Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota. 3. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan.

30

MUSRENBANG KECAMATAN (3) Peserta. Peserta Musrenbang Kecamatan adalah wakil dari kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan (misalnya: organisasi petani, organisasi pengrajin, dan lain sebagainya). Narasumber. 1. Dari Kota: Bappeda, perwakilan SKPD dari kota, pejabat SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan. 2. Dari Kecamatan: Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.

31

FORUM SKPD KOTA Pengertian. 1.

Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

2.

Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD. Namun demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, bisa pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD tetap dilakukan. 32

FORUM SKPD KOTA (2) Tujuan.

Forum SKPD Kota bertujuan untuk: 1. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari 2 kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD). 2. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam RenjaSKPD. 3. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/ pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

4. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja-SKPD. 33

FORUM SKPD KOTA (3) Keluaran. Keluaran yang dihasilkan dari Forum-SKPD Kota adalah: 1. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD. 2. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Propinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya, prioritas kegiatan setiap kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan. 3. Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kota untuk mengikuti Musrenbang Kota. 4. Berita Acara Forum SKPD Kota. 34

FORUM SKPD KOTA (4) Peserta. Peserta Forum SKPD Kota terdiri dari para delegasi kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kota yang berkaitan langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan. Ini mencakup antara lain Dewan Pendidikan untuk Forum Pendidikan; Ikatan Bidan Indonesia di daerah untuk Forum Kesehatan dan lain sebagainya.

Narasumber. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota, Kepala dan para pejabat Bappeda, anggota DPRD dari Komisi Pasangan Kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.

35

MUSRENBANG KOTA/KAB Pengertian. Adalah musyawarah stakeholders kota untuk mematangkan rancangan RKPD berdasarkan Renja SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD yang digunakan untuk pemutakhiran RKPD. Tujuan. Musrenbang Kota bertujuan untuk: 1. Mendapatkan masukan bagi penyempurnaan awal RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif dll 2. Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya berhubungan dengan pembangunan. 3. Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan).

36

MUSRENBANG KOTA (4) Peserta.

Peserta Musrenbang Kota adalah delegasi dari musrenbang kecamatan dan delegasi dari forum SKPD Narasumber. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota, DPRD, LSM, Perguruan Tinggi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun renja SKPD, TAPD, Panggar para pejabat Bappeda Propinsi.

37

MUSRENBANG KOTA (3) Keluaran. Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kota adalah: 1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan dan plafon/pagu anggaran. 2. Daftar kegiatan prioritas yang dipilah berdasarkan sumber pembiayaan. 3. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat Kota. 4. Rancangan pendanaan

Rancangan RKPD

38

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH (RKPD) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun

Memuat : Rancangan kerangka ekonomi daerah Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya

Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

39

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) (PP NOMOR 58 TAHUN 2005 DAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007) 40

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

adalah DOKUMEN YANG MEMUAT KEBIJAKAN BIDANG PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN SERTA ASUMSI YANG MENDASARINYA UNTUK PERIODE 1 (SATU) TAHUN

Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluaan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD. 41

PROSES PENYUSUNAN KUA (1) Pedoman Penyusunan APBD

ditetapkan

Mendagri

Setiap tahun

RKPD

berpedoman pada

selambat-lambatnya pertengahan Juni th anggaran berjalan

berdasarkan

Kepala Daerah

menyusun

Rancangan menyampaikan Kebijakan kepada Umum APBD

DPRD

dibahas bersama dalam pembicaraan pendahuluaan RAPBD disepakati

menjadi

Kebijakan Umum APBD 42

PROSES PENYUSUNAN KUA (2)

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD YG DIKELUARKAN OLEH MENDAGRI Pokok-pokok kebijakan yang

memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dg pemerintah daerah Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan Teknis Penyusunan APBD Hal-hal khusus lainnya

PEMERINTAH DAERAH

RANCANGAN KUA

DPRD

43

PROSES PENYUSUN KUA (3) Siapa Penyusun KUA ??? Rancangan KUA disusun oleh Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah

44

PROSES PENYUSUNAN KUA (4) Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Kepala Daerah paling lambat awal Bulan Juni Rancangan KUA Disampaikan Kepala Daerah Kepada DPRD paling lambat pertengahan Bulan Juni Tahun Anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD Rancangan KUA yang telah dibahas disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan 45

PENYUSUNAN NOTA KESEPAKATAN KUA KUA yang telah disepakati dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Jika Kepala Daerah berhalangan, ybs dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Nota Kesekapatan KUA Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

46

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) •PPAS adalah: Program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD •Plafon anggaran sementara: adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai •Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD bersifat sementara, artinya bahwa plafon anggaran harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah menyangkut batasan plafon anggaran yang bersifat tetap. Prioritas dan Plafon Anggaran PPAS) SKPD yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat 47 Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN

Menguraikan tentang prioritas dan plafon anggaran yang disepakati mencakup capaian sasaran program, dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif untuk mencapai sasaran program serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian SKPD dalam menjabarkan program lebih lanjut ke dalam masing-masing kegiatan

48

PENGERTIAN PRIORITAS Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain dengan proses dinamis yang dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tsb. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus didahulukan dibanding program atau kegiatan lain Tujuan prioritas : Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis 49

LANGKAH-LANGKAH DALAM PEMBAHASAN PPAS KUA Tentukan Skala Prioritas dalam Urusan wajib dan Urusan Pilihan Tentukan Urutan Program dalam Masing Masing urusan Menyusun Plafon Anggaran Sementara Untuk masing-masing program berdasarkan Prioritas kegiatan

50

PENYUSUNAN NOTA KESEPAKATAN PPAS PPAS disusun yang telah disepakati masing-masing dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Jika Kepala Daerah berhalangan, ybs dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Nota Kesekapatan PPA Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan PPA dialkukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

51

3. KEUANGAN DAERAH (APBD) DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah PP No. 21 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Aturan lainnya yang terkait

RPJPD

RPJMD

RKPD

KUA

Prioritas & Plafon Ang Sem

RKA

RKA SKPD

RAPBD

APBD

Penjabaran APBD

DPA SKPD

53

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

.

Keuda

Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pelaporan Pertanggungjawaban Pengawasan Pasal 1 PP 58/2005 (6)

54

SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (ASPEK PERENCANAAN) (UU 17/2003, UU 25/2004, UU 32/2004, UU 33/2004) RPJMD

RPJM

5 Tahun

Renstra SKPD 1Tahun

Ranja SKPD

5 Tahun

1 Tahun

RKPD

RKP

1 Tahun

KUA

PPAS

Dibahas bersama DPRD

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DG KDH

RPJMD

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

TAPD Ranperda APBD

55

STRUKTUR APBD APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dalam Perda STRUKTUR APBD TERDIRI DARI : Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun2 anggaran berikutnya

STRUKTUR APBD TERDIRI DARI : 1.

Pendapatan Daerah terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Dana Perimbangan c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

2. Belanja Daerah terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung antara lain :belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. b. Belanja Langsung direncanakan antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan serta belanja modal. 3. Pembiayaan terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan

SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEU. DAERAH Perencanaan

Pelaksanaan Rancangan DPA-SKPD

RPJMD RKPD

KUA

Penatausahaan

PPAS

Verifikasi

Pelaksanaan APBD Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

Pendapatan

• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambatlambatnya 1 hari kerja

Pembiayaan

RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri

• Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD

Perubahan APBD

APBD

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • • • •

LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK

Penatausahaan Pembiayaan

Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK

• Dilakukan oleh PPKD

Kekayaan dan Kewajiban daerah

Laporan Realisasi Semester Pertama

Disusun Sesuai SAP

Penatausahaan Belanja

Belanja RKA-SKPD

Pengawasan

Penatausahaan Pendapatan

DPA-SKPD Nota Kesepakatan

Pertgjwban/plporan

• • • • • •

Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang

Akuntansi Keuangan Daerah

Raperda Pertanggungjawaban APBD

58

D. KEMITRAAN PEMDA DAN DPRD Unsur Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD Pasangan KDh dan Wakil KDh dipilih secara langsung, Pemda dan DPRD memiliki kedudukan yang setara dibidang programming dan budgetting, sehingga perlu mengembangkan pola-pola hubungan kerjasama yang saling mengisi dalam konteks checks and balances dan menghindarkan kompetisi terselubung. Dalam proses penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas APBD, DPRD berhak melakukan konsultasi dan dialog dengan konstituen di wilayah pemilihannya melalui mekanisme jaring aspirasi masyarakat dengan tetap berpedoman pada Renstra Daerah atau RPJM. Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD menetapkan kesepakatan tentang KUAPPAS dan APBD Pengawasan politik oleh DPRD terhadap Pemda memiliki perbedaan yang mendasar dari pengawasan teknis yang dilaksanakan oleh lembaga pengawasan fungsional (BPK ,Inspektorat dan Auditor lainnya sesuai sesuai aturan berlaku ). Sebelum menyampaikan LKPJ kepada DPRD, kinerja Pemda terlebih dahulu diaudit oleh BPK.

Tekad bersama untuk melaksanakan pembangunan dengan niat yang tulus dan jujur, sebagai bagian peningkatan harkat dan martabat manusia dan bangsa Indonesia. 60

61