Perencanaan & Sistem Penganggaran Dalam Pengarustamaan Gender (pug) Di Provinsi Jawa Barat

Perencanaan & Sistem Penganggaran Dalam Pengarustamaan Gender (PUG) di Provinsi Jawa Barat Bandung, 30 September 2015

BIDANG SOSIAL & BUDAYA

BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT 1

PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2014) Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2011 Tahun 2029

44,3 Juta Jiwa

Tahun 2008 Tahun 2013

45,34 Juta Jiwa

Kabupaten/Kota Luas Kecamatan Kelurahan Desa

: 27 : 3.709.528,44 Ha : 626 : 641 : 5.321

Penduduk Indonesia (2012) Jabar (2014) Penduduk Miskin (2014)

: 242.013.800 Jiwa : 46.029.699 Jiwa : 9,18 %

PDRB (2014) PDRB per kapita (2014) Inflasi (2014) LPE (2014) IPM (2014) RLS (2014) AMH (2014) AHH (2014) AKI AKB APK PAUD APK SD APK SMP APK SMA APK PT

: Rp.1.387,28 Trilyun (adhb); : Rp.30,14 Juta (adhb) : 6,16% : 5,07% : 74,28% : 8,34 th : 98,29 % : 68,83 th : 217 per 100.000 Kel Hidup (2012) : 30 per 1.000 Kel Hidup (2013) : 60,48 % (2013 - 2014) : 108,89 % (2013 - 2014) : 95,35 % (2013 - 2014) : 61,19 % (2013 - 2014) : 17,47 % (2013 - 2014)

2

DASAR HUKUM & KEBIJAKAN 1. RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018 2. Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs Provinsi Jawa Barat 3. Millenium Developments Goals (MDGs) tahun 2000 di New York 4. Konvensi Penghapusan kekerasan dan diskriminasi thd perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discriminations Against Women =CEDAW tahun 1979;) 5. Konvensi Hak-hak Anak PBB 1984 (Convention of the right of Children =CRC); 6. Konferensi Dunia tentang Perempuan ke-4 Tahun 1995 di Beijing yang mencuatkan 12 permasalahan perempuan; 7. UUD 1945, Ps 27 : “Negara menjamin persamaan hak dan kewajiban bagi WN (Laki2 dan Prp); 8. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional. 9. Permendagri No. 67 Tahun 2011 Ttg Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 ttg Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. 10. SE Nomor : 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender (PPRG)

3

LANJUTAN ………….. DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN 

Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 89/2009 tentang Juklak Perda No.3 tahun 2008 tentang Pencegahan & Penanganan Perdagangan Orang;

•

Keputusan Gubernur Jawa Barat No.260/Kep.226-BPPKB/2011 Tanggal 31-082011 Ttg Pokja PUG; Keputusan Gubernur Jawa BaratNo.260.05/Kep.1347BPPKB/2009 Tanggal 18-10-2011 Ttg Tim Focal Point PUG;

•

Keputusan Gubernur Jawa Barat No.467.2/Kep.1331-BPPKB/2009 Tanggal 2509-2009 Ttg Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan Korban Perd. Orang;

•

Keputusan Gubernur Jawa Barat No.21 Tahun 2010 Tanggal 25-09-2010 Ttg Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

•

Surat Keputusan Kepala BPPKB Provinsi Jawa Barat.

4

Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September)

Penetapan RKPD (Mei) Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari) Musrenbang Desa (Januari) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya

RESES

Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) Penetapan Perda APBD (Desember)

Penyusunan DPA SKPD (Desember)

TUJUAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER, 





Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difable serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi dan kelompok rentan lainnya). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki sebagai pelaku ataupun penerima manfaat dari pembangunan. Menunjang pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan serta pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDG’s).

Kondisi PUG di Jawa Barat

7

MDGS GOALS 3 : MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN INDIKATOR

ACUAN DASAR (2011)

SAAT INI (2013)

TARGET MDGS 2015

STATUS

SUMBER

3.1 Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi

3.1.a

3.2

- Rasio APM perempuan/laki-laki di SD

96,30

100,78% (2013)

100,00

- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

65,56

105,35% (2013)

75,396

- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA

40,30

96,72% (2013)

46,39

- Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi

84,33

102,75 (2013)

88,33

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun

99,95

100,36 (2013)

100,00

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian

34,90

33,8

Meningkat

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

25,00

18,49%

Meningkat

3.3

● ● ● ● ● ▼ ▼

BPS, Susenas 2013

BPS, Sakernas

KPU

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENDORONG PUG 





 



Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 260/Kep. III – BP3APKKB/2013 Kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Peningkatan kapasitas kelembagaan (Capacity Building) dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) terutama Sumber Daya Manusia (SDM). Melaksanakan uji coba pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dilaksanakan di OPD Provinsi Jawa Barat dan OPD Kabupaten/Kota se jawa Barat. Menyusun aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) ( www.siga.bp3akb.jabarprov.go.id)

10

BEST PRACTISE JABAR LAKUKAN BERBAGAI TEROBOSAN UNTUK PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

11

PENGHARGAAN Tahun 2011 : Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Pratama, Tahun 2012 : Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya beserta 5 Kab/Kota, yaitu: Kab. Bogor Tingkat Madya, Kab. Cianjur Tingkat Madya, Kota Depok Tingkat Madya, Kota Bandung Tingkat Pratama dan Kota Sukabumi Tingkat Pratama, Tahun 2013 mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Madya beserta 8 Kab/Kota, yaitu: Kabupaten Bogor Tingkat Madya, Kabupaten Cianjur Tingkat Madya, Kota Depok Tingkat Madya, Kota Bandung Tingkat Madya, Kabupaten Cirebon Tingkat Madya, Kota Cimahi Tingkat Pratama, Kota Sukabumi Tingkat Pratama dan Kabupaten Kuningan Tingkat Pratama.

12

Hatur Nuhun

13