Perekonomian Indonesia.docx

PEREKONOMIAN INDONESIA

PEREKONOMIAN INDONESIA Sistem ekonomi yang dianut oleh setiap bangsa berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan falsafah dan ideologi dari masing-masing negara. Seperti halnya Indonesia, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia akan berbeda dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat ataupun negara-negara lainnya. Pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis. Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. A. Sistem Ekonomi Indonesia Sistem ekonomi yang dianut oleh setiap bangsa berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan falsafah dan ideologi dari masing-masing negara. Seperti halnya Indonesia, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia akan berbeda dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat ataupun negara-negara lainnya. Pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis. Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut ini bentuk sistem ekonomi di Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang.

1. Sistem Ekonomi Demokrasi Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. a. Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi Berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonomi demokrasi. 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. 5) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. 7) Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. 8). Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. b . Ciri-Ciri Negatif Sistem Ekonomi Demokrasi Selain memiliki ciri-ciri positif, sistem ekonomi demokrasi juga mempunyai hal-hal yang harus dihindarkan. 1) Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional. 2) Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. 3) Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

2. Sistem Ekonomi Kerakyatan Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Sistem ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri berikut ini. a. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat. b. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup. c. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. d. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. e. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. B. Pelaku Utama dalam Sistem Perekonomian Indonesia Sistem ekonomi kerakyatan sendi utamanya adalah UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (1) adalah koperasi, dan bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (2) dan (3) adalah perusahaan negara. Adapun dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan seorang”. Hal itu berarti perusahaan swasta juga mempunyai andil di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan.

PENDAPAT PRIBADI TENTANG PEREKONOMIAN INDONESIA

Pada awalnya Indonesia pernah menggunakan sistem barter apabila ingin mendapatkan suatu barang yang diinginkan itu salah satu cara efektif selama uang belum ada. Indonesia adalah negara yang baru merdeka pada 17 agustus 1945 pada saat itu menggunakan 3 mata uang, karena Indonesia belum mampu menciptakan mata uang sendiri sebagai alat pembayaran yang sah,

karena Indonesia adalah Negara yg pernah dijajah bangsa Belanda dan Jepang, maka Indonesia masih menggunakan mata uang Negara tersebut. Perekonomian yg terjadi pada saat itu sangat kacau, baru lah lambat laun Indonesia mulai menggunakan mata uang sendiri, itu merupakan inovasi yg bagus agar kita tidak dipandang sebelah mata oleh Negara lain, bahwa Indonesia adalah Negara yg mampu mandiri. Di masa sekarang Indonesia pun masih belum mampu disandingkan dengan negara maju di eropa, nilai tukar rupiah pun masih sangat jauh dari yang diharapkan, kita masih mengimpor sandang pangan papan dari Negara lain, padahal Indonesia seharusnya mampu memproduksi sendiri, Negara ini kaya akan alamnya, seharusnya kita bisa mengolah sumber daya alam yang kita miliki dengan baik namun yang ada hanyalah merusak dan tidak membudi dayakannya, tangan-tangan orang tak bertanggung jawab telah mengambil

hak-hak warga Indonesia yang semestinya mendapatkan kehidupan yang layak. mendapatkan pangan dengan mudah, memproduksi pakaian dengan kualitas baik dengan bahan yang ada adalah hal yang wajib bangsa ini terima. Sepertinya Indonesia masih membiarkan bangsa asing mengambil alih kekayaan yg kita miliki, dikarenakan kita belum memiliki teknologi yg mumpuni. tapi sungguh memprihatinkan, masih banyak warga miskin, pengangguran dimana-mana. Dimanakah peran pemerintah dalam hal ini? . tapi saya yakin suatu saat >50 tahun kedepan Indonesia akan merubah tingkat perekonomian yang sebelumnya rendah menjadi tinggi, tetapi Indonesia harus merubah mindset yang konsumtif itu menjadi produktif, dan mata uang rupiah bisa diperhitungkan di mata dunia, dan bisa menjadi setara dengan dollar seperti beberapa dekade lalu.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Komentar Tentang Sejarah Perekonomian Indonesia Dalam perekonomian indonesia yang dimulai dari zaman IR.SOEKARNO – SUSILO BAMBANG YUDHOYONO mengalami suatu perubahan yang sangat baik dalam suatu perekonomiannya. Perubahan yang terjadi pada saat itu dalam suatu era perekonomian indonesia antara lain :

1. Era perekonomian Penjajahan Pada saat itu perekonomian indonesia sangat miskin karena adanya suatu penjajahan dari negara lain.Perekonomian yang terjadi pada saat itu sangat mencekam sekali dalam masyarakat yang bisa menyebabkan suatu angka kematian yang terus bertambah dari akibat suatu penjajahan terus menerus. 2. Era perekonomian Ir.Soekarno Pada saat itu perekonomian indonesia baru terbentuk atau baru tersusun dalam suatu pemerintahannya.Dalam perekonomiannya mengalami suatu peningkatan yang cukup baik dari pada perekonomian yang sebelumnya,tetapi Ir.Soekarno mempunyai suatu target untuk memperbaiki lagi suatu perekonomian indonesia yang belum tercapai. 3. Era perekonomian Soeharto Pada saat itu perekonomian indonesia stabil dan tidak adanya suatu penurunan maupun peningkatan yang begitu drastis.Semenjak Soeharto menjabat sebagai pemimpin dimana suatu era perekonomiannya lebih baik dari era perekonomian Ir.Soekarno.Dalam suatu era tersebut Soeharto ditunjang perekonomiannya dari masyarakat dan membentuk suatu KOPERASI. 4. Era perekonomian Bj.Habibie Pada saat itu perekonomian indonesia sangat buruk atau paling jatuh karena adanya suatu perekonomian yang agak kacau yang disebabkan terpengaruhnya oleh MASA TRANSISI

(Perahlian) dari Dektaktor ke Demokrasi.Saat itu perekonomian indonesia mengalami suatu PEREKONOMIAN KERAKYATAN dan juga terjadinya PEREKONOMIAN DIVISIDE (kurang). 5. Era perekonomian Hj.Abdul Rahman Wahid Pada saat itu perekonomian indonesia mulai bangkit kembali dari suatu perekonomian yang sebelumnya sangat buruk pada zaman Bj.Habibie.Perekonomian mulai membaik karena dipengaruhi oleh kondisi POLITIK maupun INTERNASIONAL. 6. Era perekonomian Megawati Soekarno Putri Pada saat itu perekonomian indonesia sangat baik sama seperti dizaman Soeharto yang dimana suatu perekonomiannya tidak ada penurunan maupun peningkatan yang begitu besar bisa juga disebut dengan suatu perekonomian yang stabil. 7. Era perekonomian Susilo Bambang Yudhoyono Pada saat itu perekonomian indonesia mengalami suatu peningkatan yang begitu baik dari perekonomian yang sebelumnya yaitu dari zaman Soeharto,Hj.Abdul Rahman Wahid,dan Megawati Soekarno Putri.SBY mempunyai suatu kemauan atau suatu arahan untuk mencapai peningkatan perekonomian indonesia.

Dari suatu perubahan era perekonomian indonesia yang terjadi pada saat itu dapat terlihat kalau banyak sekali atau suatu perubahan yang mengalami naik turunnya suatu PEREKONOMIAN INDONESIA pada saat itu. Dalam suatu NILAI KURS RUPIAH pada zaman Soeharto mengalami suatu kestabilan yang cukup baik,sedangkan dizamannya Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono mengalami suatu kestabilan dan adanya suatu peningkatan yang sangat baik. Terjadinya suatu penurunan dalam perekonomian indonesia dapat disebabkan adanya suatu PEMULIHAN EKONOMI,INFLASI,dan NILAI KURS RUPIAH.Adanya suatu dampak dari inflasi yang tinggi perekonomian indonesia dapat menyebabkan pengangguran yang cukup meningkat dan kriminalitas yang meningkat,karena dari dampak tersebut dapat dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat.

PERSEDIAAN PEMERINTAH

BANK INDONESIA Pemerintah dalam tugasnya membutuhkan dan menggunakan barang-barang dan perlengkapa. Alat tulis kantor, bahan kimia, obat-obatan, aspal, dsb. Persediaan menggambarkan sumber utama pendapatan. Menurut PSAK No.14 tentang persediaan. Persediaan adalah aset: 1. Tersedia untuk dijual 2. Dalam proses produksi dan perjalanan 3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk proses produksi dan jasa Persediaan pemerintah : 1. Dipengaruhi karakteristik entitas pemerintahan 2. Sumber daya ekonomi dikelola tidak untuk tujuan mencari laba 3. Tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarkat melalui pelayanan. 4. Sumber pendanaan perpajakan PSAP no. 5 menjelaskan sebagai berikut: 1. Barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misal :ATK, bahan pembersih, barang tidak habis pakai, lampu, gunting, stapler, dst. 2. Barang yang digunakan dalam proses produksi: bahan baku pembuat alat-alat pertanian, bahan baku KTP, dst. 3. Barang hasil proses produksi yang belum selesai: alat pertanian yang setengah jadi 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam kegiatan pemerintah : karcis parkir dan bibit tanaman. 5. Barang yang disimpan untuk tujuan cadangan strategis: cadangan energi , cadangan pangan. Pencatatan persediaan biasanya dilakukan dengan sistem perpetual dan periodik. PSAP mengatur bahwa persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan anda. Dengan kata lain, pada saat diterima hak kepemilikan/penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil investarisasi fisik.

Akuntansi komersial, persediaan diukur dengan LOCom (Lower of Cost or market). Akuntansi pemerintah, pengukuran persediaan sangat tergantung pada cara perolehan persediaan: a. Pembelian dengan biaya perolehan b. Produksi sendiri, dengan biaya standar c. Nilai wajar, dengan donasi atau trampasan Nilai pembelian dicatat dengan biaya perolehan persediaan terakhir atau FIFO. Produksi sendiri diukur dengan biaya standar, meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyususnan rencana kerja dan anggaran. Jurnal yang dibuat pada saat proses produksi melainkan pada akhir periode sebelum membuat laporan keuangan. Donasi disajikan dengan ilai wajar, meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Selain donasi dan rampasan demikian juga penyajian persediaan bagi hasil pengembangbiakan ternak atau tanaman. Pencatatan dilakukan diakhir periode atau sebelum menyusun laporan keuangan.

MASALAH EKONOMI INDONESIA

Indonesia merupakan negara yang kaya. Namun harus diakui bahwa masih banyak sumber daya milik Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal atau bahkan malah justru pihak asing yang berhasil mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu masalah ekonomi Indonesia. Berikut ini adalah beberapa masalah ekonomi Indonesia yang lain: 1. PENGANGGURAN Ini merupakan masalah klasik yang belum juga terselesaikan secara tuntas. Dari tahun ke tahun jumlah pengangguran di Indoensia semakin bertambah. Upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja belum bisa menyelesaikan masalah ini. 2. EKONOMI BIAYA TINGGI Ini juga merupakan masalah klasik di dunia industri. Ada banyak hal yang menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi. Diantaranya adalah pungutan liar / pungli yang tidak hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi namun tidak jarang dilakukan secara terbuka 3. REGULASI EKONOMI Beberapa kali pemerintah mengeluarkan keputusan mengenai regulasi ekonomi yang dianggap tidak tepat bagi kondisi perekonomian Indonesia. Contohnya adalah keputusan pemerintah untuk masuk dalam anggota CAFTA yang sekarang ini mengakibatkan membanjirnya produk China di Indonesia sehingga membuat produk lokal kepayahan di pasar sendiri 4. KELANGKAAN BAHAN POKOK Operasi pasar yang sering dilakukan pemerintah disaat harga bahan pokok mulai beranjak naik bisa dipastikan tidak membantu menyelesaikan masalah ini. Kelangkaan bahan pokok memang merupakan masalah yang sangat sering terjadi di wilayah luar jawa karena alasan

teknis seperti transportasi. Namun menjelang puasa, lebaran, dan natal bisa dipastikan wilayah jawa juga mengalami masalah yang sama 5. TINGGINYA SUKU BUNGA PERBANKAN Suku bunga merupakan salah satu indikator sehat / tidaknya kondisi perekonomian Indonesia. Suku bunga yang terlalu tinggi ataupun yang terlalu rendah akan sangat mempengaruhi perekonomian. 6. TINGGINYA NILAI INFLASI Nilai inflasi akan sangat berpengaruh bagi kondisi perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri nilai inflasi tergolong tinggi sehingga banyak masalah ekonomi susulan yang terjadi karena inflasi ini. Selain itu, inflasi di Indonesia sangat 'sensitif' mudah sekali naik. Misalnya walaupun hanya dipengaruhi oleh tingginya harga cabai rawit beberapa waktu yang lalu

INDONESIA RANKING DUA PERTUMBUHAN EKONOMI

Jakarta– Pemerintah menegaskan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 dalam kondisi yang memadai dan merupakan yang terbaik setelah China. “Mungkin Indonesia tahun 2012 jadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik nomor dua. Yang pertama adalah China, sedangkan negara lain seperti India maupun Brasil ada di bawah kita,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Jumat, 4/1/2013. Menkeu mengatakan situasi perekonomian saat ini membuat Indonesia dapat mencapai angka pertumbuhan 6,3 % pada akhir tahun dan hanya kalah dari perekonomian China yang berada dalam kisaran 8,6 %. “Kalau seandainya kuartal ke IV ini pertumbuhan ekonomi kita antara 6,1 %-6,4 %, itu artinya pertumbuhan kita year on year tetap 6,3 %. Jadi itu yang membuat kita optimis,” ujarnya. Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro menambahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai target sebesar 6,5 %, karena realisasi belanja modal yang tidak sesuai kenyataan. “Kita kan seharusnya masih bisa tumbuh 6,5 % tapi meleset jadi 6,3 %. Mungkin sebagian karena kita tidak bisa merealisasikan belanja terutama belanja modal,” ungkapnya Mantan Dekan FEUI imi mengatakan belum dapat memastikan seberapa besar pengaruh penyerapan anggaran belanja yang belum sesuai harapan tersebut, terhadap angka pertumbuhan ekonomi yang juga mengalami pelambatan akibat krisis. “Meskipun mungkin dampaknya 0,1 % – 0,2 %, tapi menurut saya itu sangat berguna,” jelasnya Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2012 sebesar 6,5 %. Sementara dalam APBN 2013, pemerintah memberikan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 % melalui peningkatan investasi dan konsumsi domestik. Namun, pertumbuhan pada 2013 hanya diprediksi pada kisaran 6,3 % – 6,5 % karena laju ekspor diprediksi masih melemah akibat krisis di Eropa, yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

67 Tahun Merdeka, Pola Ekonomi Indonesia Belum Berubah

Kemerdekaan Indonesia sudah diperingati selama 67 kali berturut-turut. Menurut pengamat ekonomi David Sumual, pertumbuhan ekonomi Indonesia menempati ranking kedua tertinggi di Asia setelah China. Bahkan ranking ini mencakup dunia. Namun masalahnya, pertumbuhan itu tidak berkualitas. Ukuran pertumbuhan adalah penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan perkembangan manusia seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Inilah indikator yang mengukur kualitas pertumbuhan, bukan hanya segi ekonomi saja. Kenyataannya, sektor manufaktur dan juga pertanian menurun, padahal sektor-sektor tersebut adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Lebih jauh David mengakui, tingkat pengangguran memang turun ke 6.3%, hingga Maret 2012. Angka ini merupakan angka terendah sepanjang sejarah Indonesia, namun tenaga kerja itu lebih diserap oleh sektor jasa. Kategori bekerja pun masih belum berkualitas, pasalnya, menurut dia jadi salah satu anggota organisasi massa juga dihitung sebagai pekerjaan. TKI yang dikirim pun belum skillfull. Di atas itu semua, pola pembangunan Indonesia belum mengalami perubahan sejak Orde Baru tumbang. Pembangunan ekonomi lebih terpusat di pulau Jawa, terutama Jabodetabek. Karena itu, meskipun Indonesia tumbuh 6.4% namun perbedaan ekonomi antara Jawa dan non Jawa sangat tinggi. Dan dia menegaskan yang penting blueprint. Seharusnya kebijakan tidak ikut diganti bila pemerintahannya berganti sehingga perekonomian yang dicapai terus berjalan. Indonesia sudah merdeka selama 67 tahun dan selama itu pula kita bersaing dengan negara-negara lain dalam hal kemajuan dari segi manapun, termasuk ekonomi. Indonesia masih terus berjuang.

PEMULIHAN EKONOMI DAN KASUS CENTURY Junanto Herdiawan – Indonesia Perekonomian Indonesia terbukti masih rentan terhadap berbagai isu. Hal ini terbukti saat kasus Bank Century semakin larut dan bergulir bagai badai yang terus menghantam ekonomi kita. Hasil audit investigatif BPK, ditambah dengan angket Century di DPR yang berjalin kelindan dengan berlarut-larutnya kasus Bibit-Chandra, semakin membawa proses pemulihan ekonomi Indonesia saat ini berhenti di tempat. Melihat berbagai perkembangan yang ada tersebut, saya kerap mendapat banyak pertanyaan dari para pelaku ekonomi khususnya investor asing tentang kasus hukum yang mencuat belakangan ini. Sebenarnya apabila kita melihat berbagai indikator ekonomi makro, tak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Indonesia memang telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang membaik. Indonesia bahkan telah disandingkan dengan China dan India, sebagai “flavour of the day” oleh para investor asing. Istilah Chindonesia kini disebut-sebut sebagai kekuatan masa depan menyaingi posisi BRIC (Brazil, Russia, India, dan China). Kita melihat bahwa konsumen di Indonesia sudah mulai bangkit dan membeli. Hal ini tercermin dari kuatnya tingkat konsumsi kita yang tumbuh rata-rata 5% dalam beberapa tahun terakhir ini. Kita melihat juga ekspor kita terus meningkat seiring dengan pulihnya ekonomi dunia dan membaiknya pertumbuhan ekonomi di China dan India. Di beberapa sektor, kita juga melihat produksi mulai meningkat. Meski demikian, kalau dilihat secara lebih detil, kita belum melihat perbaikan yang berarti di bidang investasi. Belum banyak investor yang mau memberikan komitmennya pada ekonomi Indonesia di jangka panjang. Di satu sisi para investor kerap berkata bahwa mereka memahami dan kagum pada ekonomi Indonesia yang tumbuh impresif. Namun di sisi lain, mereka masih menunggu kalau ditanya tentang investasi riil yang berjangka panjang. Hal ini terlihat dari jumlah investasi riil yang jumlahnya terus menurun. Padahal, investasi riil adalah bukti nyata yang menggambarkan komitmen investor pada ekonomi Indonesia.

Dari berbagai hal tersebut, perekonomian Indonesia yang membaik saat ini terlihat masih menyimpan sejumlah pekerjaan rumah. Ini artinya juga bahwa perekonomian Indonesia belum terlalu solid karena tingkat confidence yang terbangun saat ini sifatnya masih sementara. Tantangan ekonomi kita ke depan adalah bagaimana dapat membangun komitmen dari para investor dan pelaku pasar utama. Ini adalah hal penting yang perlu kita raih dalam membangun pondasi ekonomi negeri.

Tanpa komitmen jangka panjang, akibatnya adalah, saat ini ekonomi kita terlihat solid namun lebih banyak ditopang oleh para petualang kapital sesaat. Hal ini dapat dilihat dari posisi asing di SBI dan SUN yang jumlahnya mencapai hampir 4,5 miliar dollar AS. Para pemilik modal tentu datang ke negeri ini untuk menanam dalam penempatan portfolio jangka pendek, dan meraih keuntungan sesaat.

Masuknya aliran dana asing tersebut tidak sepenuhnya salah, karena selama kepercayaan bisa terus dibangun, dana itu akan tetap mengendap di pasar keuangan kita, dan syukursyukur bisa beralih pada penempatan atau investasi jangka panjang. Gejala para investor seperti itu, saat ini masih menguntungkan bagi perekonomian kita. Nilai tukar dan indeks saham masih stabil. Nilai tukar rupiah bahkan menguat karena banyaknya pasokan di pasar valas. Namun kita juga perlu menyadari bahwa gejala saat ini bukanlah pilar yang kuat dalam mendukung kemajuan ekonomi kita ke depan yang berkelanjutan. Persepsi dan confidence para pemilik modal ini akan sangat rawan apabila terjadi gangguan seperti permasalahan hukum maupun apabila ada policy inconsistency. Apabila berbagai permasalahan hukum yang ada saat ini, seperti kasus Century, berlarut larut dan berlangsung terus, dapat dipastikan para investor akan menunda komitmen mereka dalam jangka panjang pada ekonomi Indonesia. Dan bukan itu saja, dana jangka pendek yang ada saat ini juga dikhawatirkan akan ikut keluar. Menghadapi tahun 2010 nanti, tantangan terbesar adalah memfokuskan kebijakan dan kegiatan ekonomi pada pilar yang lebih kokoh, yaitu sektor produksi. Upaya membangun kekuatan ekonomi domestik, menarik investasi riil, ikut serta dalam global chain production sebagai pemerkayaan ekspor kita, dan upaya membangun industri, adalah langkah strategis yang membutuhkan kerjasama dan kepercayaan tinggi dari para pelaku ekonomi. Kasus Bank Century menuntut penyelesaian yang tepat dan adil. Pengungkapan kasus Bank Century tentu ditunggu oleh masyarakat agar semuanya menjadi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana sebesar Rp 6,7 triliun tentu mengundang ingin tahu banyak kalangan. Oleh karena itu, kasus ini memang perlu diselesaikan. Namun hal yang perlu diingat adalah bahwa penyelesaian kasus ini jangan sampai mengorbankan hal lain yang lebih penting, yaitu pembangunan ekonomi. Semakin lama kasus ini bergulir, maka ongkos ekonominya akan semakin mahal dan berdampak pada turunnya kepercayaan pelaku pasar. Akibatnya ekonomi Indonesia masih akan terus megap-megap.

Ke Mana Arah Perekonomian Indonesia?

Kekacauan kultur ekonomi semacam itu pada akhirnya membutuhkan campur tangan negara. Fakta ekonomi global sekarang menunjukkan 50 persen perdagangan global diisi sektor jasa dan mampu menyerap hingga 60 persen tenaga kerja di seluruh dunia. Hal yang tentu saja sudah bergeser dari era booming oil pada dekade 70-an ketika negaranegara dengan soviet ekonomi tumbang dan investasi asing pada sumberdaya alam tak terbarukan, terutama tambang minyak--merajalela sebagaimana tampak pada penguasaan investasi asing di Indonesia; Cargill, Exxon, BP, Heidelberg Cement, Newmont, Rio Tinto dan Freeport di Indonesia. Sektor jasa telah mengisi 52 persen produk domestik bruto (PDB) di negara-negara berpendapatan menengah. Bahkan, memenuhi hampir 60 persen PDB pada negara maju. Pendapatan sektor jasa di Indonesia menyumbang 50 persen dari total PDB dan mempekerjakan 50 persen orang dari seluruh jenis pekerjaan. Menyimak kenyataan tersebut, ekonomi Indonesia seperti tengah berada dalam satu fase puncak liberalisme dalam ekonomi kapitalis di mana sektor jasa mengisi hampir separuh dari sendi-sendi ekonomi nasional. Hal yang mengkhawatirkan dan menjadikan potret tersebut ironis adalah karena kita hanya menyumbang buruh murah bagi sektor jasa, sementara investor dalam negeri maupun BUMN di sektor jasa sangat minim dan lemah daya saingnya. Kendati sektor jasa menyumbang cukup besar bagi pendapatan nasional, sebenarnya hal itu masih menyisakan pertanyaan seperti ke mana keuntungan dari pendapatan nasional paling banyak terkonsentrasi? Siapa yang paling mungkin mengakumulasi kapital dan menikmati hasil surplus dalam sistem ekonomi liberal yang tak pernah memiliki “motif” untuk mentransformasikan kelas-kelas ekonomi kecil untuk menjadi lebih sejahtera?

Jika ada sedikit—roti—yang disebut pertumbuhan, itu sama sekali tak menjangkau rakyat di lapis bawah. Kemiskinan nyaris menjadi absolut karena sistem ini memang tidak mengandung komponen transformasi sosial dan pengentasan kemiskinan berkelanjutan. Sistem ekonomi liberal akan terus berupaya menjaga hegemoni atas situasi ekonomi, penetrasi pada sistem ekonomi, oligarki dan bila perlu monopoli dalam akses pasar dan produksi. Singkatnya, yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Liberalisasi Ekonomi Setelah mengalami pertumbuhan cukup kuat dibandingkan perekonomian negara ASEAN lain tahun lalu, perekonomian Indonesia mendadak dikepung sejumlah persoalan yang dapat mengancam laju pertumbuhan. Kekagetan ini bukan semata pada fakta bahwa sampai kuartal I 2003 ini pertumbuhan ekonomi kita melambat sehingga pemerintah harus berpikir keras dalam merencanakan pembiayaan melalui perubahan APBN, namun lebih mengagetkan bahwa ternyata asumsi dan arah ekonomi nasional kita benar-benar telah berorientasi sangat liberal-kapitalistik. Mudah saja menandai hal itu, yaitu ketika asumsi dominan dalam sistem ekonomi nasional tak lagi merujuk pada basis perekonomian rakyat dan karakter ekonomi nasional, melainkan sepenuhnya mengikuti tren perekonomian global. Apakah sistem liberal kapitalis benar-benar tak terhindarkan untuk Indonesia, sehingga orientasi ekonomi “pertumbuhan” benar-benar telah mengabaikan fakta bahwa ketimpangan ekonomi masyarakat benar-benar sampai pada titik nadir? “Pemerataan” kesejahteraan ekonomi hanya mempertontonkan ketimpangan penguasaan aset ekonomis dan akses minimal pada kesejahteraan. Jumlah orang miskin di Indonesia sekarang telah banyak dibicarakan, angka kelaparan, kematian ibu melahirkan, gizi buruk; semua itu berlangsung di tengah target pertumbuhan yang terus membuai kita semua dengan angka-angka ramalan PDB yang seperti hanya pepesan kosong dan manis di angka saja. PDB nasional sampai kuartal I/2013 menunjukkan tren yang memperkuat asumsi tersebut, yaitu ketika sektor jasa menjadi penyumbang terbesar PDB, sekitar 52 persen dari total PDB, angka yang jauh lebih tinggi dari yang bisa disumbang sektor industri dan agribisnis. Sektor pertanian hanya bisa menyumpang pada kisaran 15,14 persen. Sementara itu, di sektor perdagangan, kita benar-benar mengalami defisit neraca perdagangan yang memprihatinkan dengan indikasi tingginya angka impor dan pelambatan ekspor dalam banyak perjanjian kerja sama ekonomi-perdagangan bilateral maupun multilateral. Sebenarnya tak terlalu mengherankan bila pertumbuhan ekonomi sampai pada kuartal tersebut melemah menjadi hanya 6,02 persen atau terendah selama tiga tahun terakhir. Dengan alasan utama pada pelambatan pertumbuhan investasi, terutama investasi asing, sementara daya saing ekonomi nasional kita sangat lemah.

Lemahnya daya saing yang memprihatinkan bahkan untuk kawasan ekonomi terbatas ASEAN. Meski akan memasuki era integrasi ekonomi pada 2015, kesiapan daya saing Indonesia masih dalam kondisi yang rentan. Mengacu data Global Competitiveness Report 2012-2013, daya saing Indonesia berada di peringkat ke-50 dari 144 negara (Kompas, 29/4). Peringkat ini berada di bawah Singapura di posisi ke-2, Malaysia (ke-25), Brunei (ke-28), dan Thailand (ke-38). Sementara itu, data indeks kinerja logistik dari Bank Dunia 2012 mencatat, peringkat Indonesia masih di bawah Singapura yang berada di posisi pertama, Malaysia (ke-29), Thailand (ke-38), Filipina (ke-52), dan Vietnam (ke-53). Kekacauan kultur ekonomi semacam itu pada akhirnya membutuhkan campur tangan negara; kita semua harus berhenti berilusi pada “tangan-tangan tak terlihat” (invisible hand) yang konon akan membagikan dengan adil roti dari pertukaran ekonomi global; tangan itu mungkin tak terlihat, tapi masalahnya adalah--ada yang mengendalikan. Sekarang waktunya bagi Indonesia untuk memperjelas arah pembangunan ekonominya; yang terutama adalah dengan menata fondasi ekonomi berupa keadilan pada akses pemilikan dan penguasaan sumber-sumber produksi strategis. Dengan demikian, dominasi investasi asing pada sumber daya alam dan sumber daya manusia bisa dikendalikan untuk menjamin penguasaan negara atas sumber-sumber ekonomi untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Perekonomian Indonesia tumbuh 5,2% di 2010

SURABAYA, kabarbisnis.com: Perekonomian Indonesia diprediksi bisa tumbuh hingga 5,2% pada 2010. Namun, sektor non-tradable masih mendominasi struktur perekonomian. Sehingga, daya pegas perekonomian ke kesejahteraan masyarakat diperkirakan tetap lamban. Menurut ekonom PT Bahana Securities Andry Asmoro, perekonomian global telah melewati fase terburuknya dan kini sedang menuju tahap recovery sebelum terjadi ekspansi. Indikator perbaikan sudah terlihat di banyak negara, mulai dari penjualan ritel yang meningkat, produksi industri yang terkerek, dan indeks kepercayaan konsumen yang membaik. IMF dan Bank Dunia sendiri memprediksi tak ada lagi negara di dunia yang akan mencatatkan pertumbuhan minus pada 2010. Secara total, perekonomian dunia tumbuh 2% pada 2010 berdasarkan prediksi Bank Dunia. Sementara IMF memprediksi perekonomian dunia terkerek 3,1% pada 2010. "Indonesia sendiri berdasarkan proyeksi Bank Dunia bisa tumbuh 5,6%, sementara iMF memprediksi bisa tumbuh 4,8%. Bahana Securities memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5,2% pada tahun ini," ujar Andry. Andry mengatakan, saat ini pemulihan perekonomian Indonesia semakin terlihat, misalnya dari indikator penjualan semen dan kendaraan bermotor. Namun, kata dia, yang harus disorot adalah struktur perekonomian Indonesia yang kurang sehat karena ditopang oleh sektor nontradable, seperti perdagangan, hotel, dan restoran, transportasi dan komunikasi, serta perbankan dan industri pembiayaan. Dengan ciri khas Indonesia sebagai negara berpenduduk besar, struktur perekonomian seperti itu tidak mampu memeratakan distribusi kesejahteraan. "Pemerintah harus bergerak cepat untuk mengatasi masalah deindustrialisasi ini," pungkasnya. kbc5