Perda No 03

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN LATIHAN KOTA PALANGKA RAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA Menimbang

:

a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Wewenang Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dan peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan Kota Palangka Raya; b. bahwa, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dari beban tugas, oleh sebab itu Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali; c. bahwa pembentukan Badan Kepegawaian daerah dan Pendidikan Latihan Kota Palangka Raya, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 197); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165); 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORAGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN LATIHAN KOTA PALANGKA RAYA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 4. Badan adalah unsur Staf Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab melalui Walikota melalui Sekretaris Daerah;

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan Kota Palangka Raya BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan Kota Palangka Raya adalah unsusr staf Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan. BAB IV KEDUDUKAN Pasal 4 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan mempunyai tugas melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam hal ini pembinaan administrasi kepegawaian, pengadaan dan mutasi pegawai, karir dan kesejahteraan pegawai, menyelanggarakan Pendidikan Latihan Pegawai dan Institusional masyarakat serta melakukan Penelitian dan system Administrasi. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan mempunyai fungsi: a. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan Administrasi Kepegawaian, Pendidikan Latihan Pegawai dan Institusional Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. b. Merumuskan kebijaksanaan dan program Asministrasi Kepegawaian, Pendidikan Latihan Pegawai dan Institusional masyarakat. c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai serta menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; d. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standard an prosedur yang ditetapkan pemerintah;

e. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian, Pendidikan Pelatihan Pegawai dan Institusional Masyarakat f. Penyiapan dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data dan informasi kepegawaian Daerah; g. Merumuskan program dan kebijaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan dan administrasi pemerintah. h. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. i. Pelaksanaan Kesekretariatan Badan. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 7 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan; (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; BAB VI SUSUNAN ORGANISASI Pasal 8 (1) Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari : a. Kepala: b. Sekretariat yang terdiri dari: 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum. c. Bidang Mutasi Pegawai 1. Sub Bidang Formasi dan Seleksi; 2. Sub Bidang Mutasi; 3. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun;

d. Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai: 1. Sub Bidang Diklat Dasar dan Kepemimpin; 2. Sub Bidang Diklat Tehnis Fungsional; 3. Sub Bidang Tenaga Pelatihan e. Bidang Pendidikan dan Latihan Instutisional Masyarakat: 1. Sub Bidang Pemasaran Program: 2. Sub Bidang Pelaksanaan Pelatihan; 3. Sub Bidang Sarana Pelatihan. f. Bidang Penelitian dan Pengembangan: 1. Sub Bidang Displin dan Kesejahteraan Pegawai; 2. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai; 3. Sub BIdang Penelitian dan Pengembangan. (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan Kota Palangka Raya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; (3) Lampiran tersebut ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB VII TATA KERJA Pasal 9 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Kepegawaian daerah dan Pendidikan Latihan pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simflikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan oragnisasi. BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 10 (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Palangka Raya; (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Badan dilakukan oleh Walikota dan Badan Kepegawaian Daerah (BKN) sesuai batas kewenangan masing-masing. Pasal 11

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkunganBadan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 12 Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan dibebankan pada Anggaran Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tugas pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Walikota. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya yang berkenaan dengan Bagian Kepegawaian sebagaimana termaktub dalam pasal 7 ayat (1) huruf d, dan Peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Kota Palangka Raya dinyatakan tidak berlaku

Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Palangka Raya.

Disahkan di Palangka Raya Pada tanggal 28 Februari 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA cap/ttd Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 28Februari 2002

SALUNDIK GOHONG

SEKRETARIS DAERAH cap/ttd MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 03