Perbedaan Kuhap.ppt

PERBANDINGAN ANTARA ( I ) RUU KUHAP

KUHAP

( 25 - 10 - 2007 )

( 31 - 12 1981 )

1 . PASAL 1.3.

PU melaksanakan putusan Pengadilan

PASAL 1.6.a.

JAKSA melaksanakan putusan Pengadilan

PASAL 1.4.

JAKSA pelaksanan putusan Pengadilan

PASAL 1.6.b. PU melaksanakan penetapan Hakim (tidak melaksanakan putusan Pengadilan)

PENJELASAN : Pasal 1.3 : PU melaksanakan putusan Hakim Komisaris (HK) 2 . PASAL 1.7.

Masih ada putusan Pengadilan yang tidak disebut, yaitu :" Tuntutan tidak diterima "

PASAL 1.11.

Sama dengan Rancangan

3 . PASAL 1.8.

Upaya hukum ditambahkan, " melawan penetapan Hakim "

PASAL 1.12.

Penetapan Hakim tidak termasuk upaya hukum

4 . PASAL 1.16.

Penggeledahan badan termasuk " rongga badan "

PASAL1.18.

Tidak diatur tapi dikenal dalam praktek

5 . PASAL 1.18.

Pengertian tertangkap tangan : "………… hasil tindak pidana "

PASAL 1.19.

Tidak diatur

PASAL 1.21.

PU berwenang menahan (Pasal 25 ; berwenang menahan 20 hari dan dapat diperpanjang selama 20 hari. )

PENJELASAN : Seharusnya berbunyi : "…………yang diperoleh dari tindak pidana " 6 . PASAL 1.20.

Yang dapat menahan Penyidik, Hakim Komisaris (HK), atau Hakim. (PU Tidak berwenang menahan. Lihat juga Pasal 58 (4) boleh asak atas persetujuan Hakim

7 . PASAL 1.13.

Korban ialah seorang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian nama baik, dan atau ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana

8 . PASAL 6.

Penyidik ialah : a. Pejabat POLRI b. Pejabat & Pegawai menurut UU tertentu c. Pejabat suatu Lembaga menurut UU tertentu

PASAL 6.

Wewenang Penyidik : .- Sama dengan KUHAP;ditambah melakukan penyadapan

PASAL 7 (1)

9 . PASAL 7 (1)

10 . PASAL 8.

Dalam melakukan Penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan PU, agar sejak awal PU sudah mengikuti perkembangan Penyidikan

11a. PASAL 15

Pra-penuntutan : .-Penyerahan Perkara kepada PU rangkap 2 .-Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi dalam waktu 7 hari

Tidak diatur

PASAL 10.

Penyidik ialah : a. Pejabat POLRI b. Pejabat PNS c. Penyidik pembantu Sama, minnus Penyadapan Penyadapan dikenal dalam Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 Tidak diatur

PASAL 110

PASAL 138

Dalam Praktek hanya satu berkas .-Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi dalam waktu 14 hari .-Lewat dari 14 hari tidak dikembalikan dianggap Lengkap Pemberitahuan tidak lengkap 7 hari. Kalau Penyidik tidak mengembalikan dalam waktu 14 hari, TIDAK ADA sangsinya

PERBANDINGAN ANTARA ( I ) RUU KUHAP

KUHAP

( 25 - 10 - 2007 )

( 31 - 12 1981 )

b. PASAL 46 (1) Dalam waktu 14 hari (jadi tidak sinkron) c. PASAL 46 (3) Dalam waktu 14 hari penyidik sudah melengkapi dengan mengembalikan kepada PU

d. PASAL 46 (4) Setelah 14 hari penyidik tidak mengembalikan berkas perkara yang lengkap, PU melakukan pemeriksaan tambahan. (Lihat Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004) CATATAN : Pasal 15 (2) Terbalik dengan Pasal 46 ( 1 ) 12 . PASAL 13

Penghentian Penyidikan .-Syarat sama dengan KUHAP .-Pemberitahuan kepada PU, tersangka, korban, paling lama 2 hari setelah tanggal penghentian penyidikan

PASAL 109

Penghentian Penyidikan .-Alasannya sama .-Pemberitahuan kepada korban tidak diatur .-Waktu pemberitahuan tidak diatur

13 .

Tata cara pemanggilan, pemeriksaan ter sangka, saksi,ahli, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan pada dasarnya sama dengan ketentuan KUHAP. Kecuali diperlukan ijin kepada HK melalui PU

Idem

14 . PASAL 40

Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi dan Korban

Tidak diatur

15 . PASAL 42

Wewenang PU Ayat (1) f. rancu. .-membacakan surat dakwaan kepada terdakwa (seharusnya tersangka) (Perlu dipertimbangkan urgensinya)

Pada dasarnya sama dengan wewenang PU pada Pasal 14, dengan pengecualian : .-Membacakan Surat dakwaan kepada Tersangka .-Menghentikan Penuntutan demi

.-Kewenangan baru ?Mengajukan permintaan penangguhan penahanan kepada HK atau Hakim PN. ?Ayat (2) Hak atas Oportunitas dengan seperti pada ayat (3)

kepentingan umum (Asas Oportunitas) .-Mengajukan perkara kepada HK untuk diputus layak tidaknya dilakukan penuntutan (Pasal 44 (1) Rancangan UU KUHAP

.-Penghentian Penuntutan pada Pasal 48 (2) syaratnya sama dengan Penghentian Penyidikan, juga sama dengan Pasal 140(2) KUHAP 16 . PASAL 50

Syarat Sah Surat Dakwaan .-Sama dengan KUHAP Pasal 143 (2) a,b.

17 .

Persyaratan dan Tugas mengubah surat Dakwaan pada Pasal 51 sama dengan Pasal 144 KUHAP

Pasal 144 idem Pasal 51 Rancangan UU KUHAP

18 .

Syarat tuntutan PU tidak dapat diterima pada

Tidak diatur

Pasal 52.f. berlebihan. Kalau ini terjadi mestinya putusan " Bebas " Pasal 52.g. bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUNo. 3 Tahun 1997. Mestinya berbunyi "..….dibawah 18 tahun "

PERBANDINGAN ANTARA ( I )

19 . PASAL 54

RUU KUHAP

KUHAP

( 25 - 10 - 2007 )

( 31 - 12 1981 )

Masa penangkapan dapat melebihi satu hari PASAL 19 karena faktor jarak ke kantor penyidik Prosedur Penangkapan sama dengan KUHAP

PASAL 57 (2) Tindak Pidana yang diancam hanya pidana denda tidak ditangkap

Paling lama 1 hari

Tidak diatur

20 . PASAL 58

Yang berwenang menahan : a. Penyidik ; untuk kepentingan pemeriksaan tahap penyidikan b. PU untuk kepentingan penyidikan oleh Kajari, Kajati, Dir.Penyidikan c. Perpanjangan penahanan tingkat penyidikan oleh HK melalui PU. d. Hakim PN untuk kepentingan penuntutan atas permintaan PU. e. Hakim yang menangani perkara, untuk pemeriksaan disidang pengadilan

PASAL 20

a. Penyidik untuk kepentingan Penyidikan b. PU untuk kepentingan penuntutan c. Hakim untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan.

21 . PASAL 59

Syarat penahanan PASAL 21 .-Syarat materiel .-Syarat formil .-Syarat Administrasi Sama dengan KUHAP Pasal 59 (2) Tuna Wisma dapat ditahan tanpa memperhatikan syarat materiel dan formil.

.-Syarat pembuktian (cukup bukti) .-Syarat materiel (sama) .-Syarat formil (sama) .-Syarat Administrasi (sama)

Catatan : Membantu atau percobaan melakukan delik Pasal 351 (1) dan Pasal 506 KUHP, tidak boleh ditahan karena Pelakunya tidak dipidana.

Catatan : Idem

Lama Penahanan Tahanan Penyidik (60) 5 hari ; dapat diperpanjang HK atas permohonan PU maksimum 25 hari, dapat diperpanjang Hakim Pengadilan Negeri atas permohonan PU 30 hari + 30 hari

Lama Penahanan Tahanan Penyidik Pasal 24 dan Pasal 29 : 20 hari + 40 hari oleh PU + ( 30 hari + 30 hari) oleh Ketua PN.

Tahanan PU Tidak diatur

Tahanan PU Pasal 25 dan Pasal 29 : 20 hari + (30 hari + 30 hari + 30 hari ) oleh Ketua PN.

Tahanan Hakim PN (61) 30 hari + 30 hari + 30 hari oleh Ketua PN.

Tahanan Hakim PN Pasal 26 dan Pasal 29 30 hari + 60 hari oleh Ketua PN + 30 hari + 30 hari oleh Ketua PT.

Tahanan Hakim PT (62) 30 hari + 30 hari oleh Ketua PT.

Tahanan Hakim PT Pasal 27 dan Pasal 29 30 hari + 60 hari oleh Ketua PT + 30 hari + 30 hari oleh Hakim Agung

Tahanan Hakim Agung (63) 30 hari + 60 hari oleh Ketua MA.

Tahanan Hakim Agung Pasal 28 dan Pasal 29 50 hari + 60 hari + 30 hari + 30 hari oleh Ketua MA

PERBANDINGAN ANTARA ( I )

22 .

RUU KUHAP

KUHAP

( 25 - 10 - 2007 )

( 31 - 12 1981 )

Jenis Tahanan (64) .-Tahanan Rutan .-Masa tahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum

Jenis Penahanan ( Pasal 22 ) .-Tahanan Rutan, Rumah, Kota .-Tidak diatur

Penangguhan Penahanan (67) .-HK dengan Hakim PN dapat menangguhkan penahanan dengan jaminan uang / orang

Penangguhan Penahanan .-Pemyidik, PU, Hakim dapat menangguhkan penahanan dengan jaminan uang / orang

.-Atas permintaan PU, HK atau Hakim PN dapat mencabut penangguhan penahanan

.-Pencabutan penangguhan penahanan oleh pejabat yang menangguhkan.

.-PU dapat melawan penangguhan penahanan oleh Hakim PN kepada Ketua PN

.-Tidak diatur

.-Masa penangguhan penahanan,tersangka / terdakwa tidak dihitung

.-Tidak diatur dalam praktek dikenal pembatasan dan tidak dihitung

.-Kalau dirawat oleh penyidik, PU, masa penahanan dihitung

.-Tidak diatur

PENGGELEDAHAN

PENGGELEDAHAN

Pasal 68, jenisnya : .-Rumah ; bangunan tertutup, Kapal, Badan dan/ atau pakaian / badan termasuk rongga badan

Pasal 32, jenisnya : .-Rumah, Pakaian, Badan

.-Waktu : Pukul 06.00 - 22.00 (KECUALI keadaan mendesak)

.-Tidak diatur

.-Penggeledahan Rumah / bangunan tertutup, Kapal harus ada ijin Hakim Komisaris melalui PU, KECUALI keadaan mendesak

.-Ijin Ketua Pengadilan Negeri

Pasal 69 (2) "………….Alat bukti " Harus dibaca BUKTI

--------

.-Prosedur penggeledahan rumah sama dgn KUHAP

Idem

.-Tempat dilarang dilakukan penggeledahan :

* Tempat berlangsungnya Sidang : MPR / DPR / DPD / DPRD * Tempat berlangsungnya ibadah keagamaan * Tempat berlangsungnya sidang Pengadilan 23 .

PENYITAAN .-Surat dan tata cara penyitaan pada dasarnya sama dengan KUHAP .-Kecuali kalau Ketua PN dibaca HK

Idem

24 .

Benda yang boleh disita Pasal 76 sama dengan Pasal 39 KUHAP, Kecuali tambahan :" benda yang tercipta dari suatu tindak pidanan "

Idem

25 .

Benda yang dapat disita pada Pasal 81 dan Pengembalian benda sita pada Pasal 82

Sama dengan Ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46

PERBANDINGAN ANTARA ( I )

26 .

RUU KUHAP

KUHAP

( 25 - 10 - 2007 )

( 31 - 12 1981 )

PENYADAPAN a.Terkait dengan tindak pidana yang tidak dapat diungkapkan tanpa penyadapan

Tidak diatur ; tapi diatur pada Pasal 19 UU No. 30 Tahun 2002

b. Terkait tindak pidana serius .-Harus dengan surat perintah tertulis Kepala Kepolisian setempat dan ijin HK melalui PU .-Berlaku 30 hari + 30 hari .-Dalam keadaan mendesak tanpa ijin HK 27 .

Hak Tersangka / Terdakwa .-Hal baru mengenai Hak tersangka diatur pada Pasal 88 dan Pasal 90, yaitu:

Dalam KUHAP hanya menggunakan kata " segera "

* Lama penyidikan suatu perkara 60 hari & dapat diperpanjang 2 X 30 hari dan tidak boleh lebih dari 120 hari * Lama perkara di PU hanya 14 hari dan dapat diperpanjang 14 hari. * Paling lama 121 hari sejak tersangka ditahan, perkaranya sudah diperiksa di Pengadilan * Pasal 88 (5) harus dibaca " Tersangka " * Tersangka / terdakwa berhak menolak memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan / dakwaan yang dikenakan

Tidak diatur

* Pasal 90 (3) harus dibaca "…….menjadi bukti atau alat bukti " * Pasal 89, 91 s/d 102 sama dengan Ketentuan pada Pasal 50 s/d Pasal 68 KUHAP

Substansi-nya sama dengan KUHAP

* Pasal 93 (3) kata ….."atau terdakwa " dianggap TIDAK ADA * Pasal 101, hendaknya dibaca "……..oleh Penyidik atau Hakim guna………" * Hak Penasihat Hukum Pasal 103 s/d Pasal 108 Substansinya sama dengan Pasal 69 s/d Pasal 74 KUHAP * Hakim Komisaris ( Pasal 111 s/d Pasal 112 ) Berwenang menetapkan / memutus antara lain : - Sah tidaknya penangkapan, penahanan, Penggeledahan, Penyitaan atau Penyadapan - Membatalkan atau menangguhkan penahanan - Sah tidaknya perolehan bukti atau pernyataan

Idem

Ketentuan dan wewenang HK pd dasarnya sama dengan wewenang Hakim Pra peradilan yang diatur pada Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP kecuali beberapa hal sesuai kewenangan Penyidik, PU & HK sendiri

PERBANDINGAN ANTARA ( I ) RUU KUHAP

KUHAP

( 25 - 10 - 2007 )

( 31 - 12 1981 )

* Ganti kerugian dan rehabilitasi * Keharusan tersangka didampingi Penasihat Hukum. * Penyidikan / Penuntutan dilakukan dengan tujuan tidak benar. * Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan * Layak tidaknya perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan * Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka

.-Beberapa istilah pada Pasal 88 harus diperbaiki, antara lain : * Ayat (1) c kata " terdakwa " seharusnya Tidak ada * Ayat (1) d kata " alat bukti " seharusnya harus dibaca Bukti * Ayat (1) h, kata " berdasarkan asas oportunitas " dianggap tidak ada, karena masih ada kewenangan penghentian / penuntutan yang lain. * Pasal 112 (1) 4; kata " alat bukti " harus dibaca bukti

.-Ketentuan tentang pemeriksaan di Sidang Pengadilan , pembuktian, putusan Hakim. Pada dasarnya sama dengan yang dianut oleh KUHAP kecuali jenis alat bukti bertambah ; yaitu : * barang bukti * bukti elektronik * Pengamatan hakim, (menggantikan alat bukti petunjuk)

.- Alat bukti * Keterangan saksi * Keterangan ahli * Surat * Petunjuk * Keterangan terdakwa

KESIMPULAN SEMENTARA 1 .

Penggunaan beberapa istilah hukum tidak tepat dan tidak konsisten, contoh : a. Tidak dapat membedakan penggunaan bukti dan alat bukti, antara tersangka dan terdakwa. b. Pasal 52; dalam hal bukan merupakan tindak pidana merupakan putusan " tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ", seharusnya putusan bebas. Mudah-mudahan kejadian demikian hanya kesalahan teknis.

2 .

Ketentuan mengenai Penyelidik dan Penyelidikan sudah diatur, mungkin dianggap karena merupakan sub fungsi penyidikan sehingga dilakukan tidaknya tindakan penyelidikan atau pemeriksaan tergantung kewenangan masing-masing penyidik sesuai dengan Undang-Undangnya.

3 .

Dalam hal tertentu penyidik diberi wewenang tambahan melakukan penyadapan, akan tetapi disisi lain kewenangannya dibatasi baik oleh waktu maupun prosedurnya.

4 .

Demikian juga dengan Penuntut Umum disatu sisi memperoleh tambahan kewenangan seperti : .- Menkoordinasikan pelaksanaan penyidikan .- Permintaan perpanjangan penahanan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, penyadapan dan lain-lain kepada Hakim Konstitusi harus melalui Penuntut Umum. .- Menghentikan perkara demi kepentingan umum .- Melakukan pemeriksaan tambahan. Akan tetapi disisi lain kewenangannya dikurangi yaitu tidak berwenang menahan sehingga dalam hal diperlukan penahanan untuk kepentingan penuntutan, harus melalui Hakim Pengadilan Negeri. Demikian juga waktu menentukan perkara memenuhi syarat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan, waktu membuat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dibatasi hanya 7 hari dan 14 hari.

5 .

Ketentuan Pasal 52.g; dalam hal terdakwa masih di bawah umur 12 tahun, maka tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, adalah bertentangan dengan Pasal 4 (1) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur : Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun.

6 .

Masa penahanan oleh pejabat yang berwenang menahan pada semua tingkat pemeriksaan lebih dipersingkat, dalam hal tersangka / terdakwa dirawat dirumah sakit atas permintaan Penyidik atau Hakim diperhitungkan sebagai masa tahanan dan kalau atas permintaan keluarganya tidak diperhitungkan.

7 .

Rancangan KUHAP juga menganut asas cepat dengan menentukan waktu paling lama penanggung perkara ditingkat penyidikan dan penuntutan, sedangkan KUHAP hanya menyebut " Segera".

8 .

Kewenangan Hakim Komisaris daripada hakim pra-peradilan karena meliputi tindakan preventif dan represif sedang hakim pra-peradilan hanya tindakan represif saja.

9 .

Akan tetapi dikuatirkan tidak berjalan efektif mengingat : a. Sumber daya hakim panitera dan pegawai untuk tiap-tiap Rutan dan cabang Rutan sangat terbatas. b. Terbatasnya Hakim PN yang mau menjadi Hakim Komisaris (Non palu) c. Sarana dan prasarana yang belum tersedia.

10 . Bahan dari Rancangan UU Hukum Acara Pidana terakhir tanggal 25 Oktober 2007. Diajukan pada Diskusi Tentang RUU - KUHAP Di Hotel Harris Jakarta 13 November. 2007 Oleh :

Adnan Paslyadja