Peraturan Terkait Plthn.pdf

P ERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT S PELATIHAN BIDANG JASA KONSTRUKSI OLEH DR. SAMSUL BAKERI, SIP. MSI

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

1

1

DASAR HUKUM • 1. UU NO 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 7 dan Pasal 8 serta Pasal 68,69,70,71,72. • 3. UU No. 23 Tahun 2014 . Tentang Pemerintahan Daerah. • 4. UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. • 5. UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasinal pasal 26 . • 6. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. • 7. PP No. 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. • 8. Keppres No. 68 Tahun 1998 (tengtang pelatihan kerja ). • 9. Permen PU No. 24 Tahun 2015 Tentang Pelatihan Berbasis Kompetensi. • 10. Permen PU No.14 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi sektor Jasa Konstruksi.

1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI

UU NO. 18 TAHUN 1999

UU NO. 2 TAHUN 2017

Wilayah Pengaturan

Jasa Konstruksi

Industri Konstruksi

Lingkup Konstruksi

Pengguna dan Penyedia Jasa

Jasa, Usaha Penyediaan Bangunan dan Rantai Pasok

Pembinaan

Sentralisasi

Desentralisasi

Lingkup Pembinaan

1. Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan 2. Pengembangan (dilaksanakan oleh LPJK)

1. 2. 3. 4.

Klasifikasi Usaha

ASMET

CPC (KBLI)

Partisipasi Masyarakat

1. Forum Jasa Konstruksi 2. Melalui Pembentukan suatu Lembaga

1. Satu Lembaga 2. Peningkatan Peran Asosiasi 3. Forum dalam berbagai Media

Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pengembangan Jasa Konstruksi dan Pengembangan Kerjasama

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

4

4

PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

UU NO. 18 TAHUN 1999 (SISTEMATIKA)

UU NO. 2 TAHUN 2017 (SISTEMATIKA)

TERDIRI ATAS 12 BAB DENGAN 46 PASAL

TERDIRI ATAS 14 BAB DENGAN 106 PASAL

1.

BAB I. KETENTUAN UMUM

1.

BAB I. KETENTUAN UMUM

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

BAB II. ASAS DAN TUJUAN BAB III. USAHA JASA KONSTRUKSI BAB IV. PENGIKATAN JASA KONSTRUKSI BAB V. PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI BAB VI. KEGAGALAN BANGUNAN BAB VII. PERAN MASYARAKAT BAB VIII. PEMBINAAN BAB IX. PENYELESAIAN SENGKETA BAB X. SANKSI BAB XI. KETENTUAN PERALIHAN BAB XII. KETENTUAN PENUTUP

2.

BAB II. ASAS DAN TUJUAN

3.

BAB III. TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

4.

BAB IV. USAHA JASA KONSTRUKSI

5.

BAB V. PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

6.

BAB VI. KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

7.

BAB VII. TENAGA KERJA KONSTRUKSI

8.

BAB VIII. PEMBINAAN

9.

BAB IX. SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

10.

BAB X. PARTISIPASI MASYARAKAT

11.

BAB XI. PENYELESAIAN SENGKETA

12.

BAB XII. SANKSI ADMINISTRATIF

13.

BAB XIII. KETENTUAN PERALIHAN

14.

BAB XIV. KETENTUAN PENUTUP

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

5

5

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KETENTUAN UMUM

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis Keamanan, Keselamatan, Kesehatan tempat kerja konstruksi dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi

Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerjasama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan

Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

6

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

7 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

7

7

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN Selaras dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah untuk Sub Urusan Jasa Konstruksi

a. b. c.

d. e. f. g.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT Peningkatan kapasitas usaha Terciptanya kesetaraan hak-kewajiban pengguna dan penyedia jasa Terselenggaranya jasa konstruksi sesuai K4 Peningkatan kompetensi Peningkatan material dan peralatan dalam negeri Peningkatan partisipasi masyarakat Penyediaan sistem informasi jasa konstruksi

KEWENANGAN KEPALA DAERAH Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu : a. Sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan b. Pelatihan tenaga ahli c. Pengelolaan Sistem Informasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: a. Pelatihan tenaga terampil b. Pengelolaan sistem informasi c. Penerbitan IUJK d. Pengawasan tertib usaha dan penyelenggaraan

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

8

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

JENIS USAHA

Jasa Konsultansi Konstruksi

SIFAT

STRUKTUR USAHA JASA KONSTRUKSI KLASIFIKASI

Umum 1. 2. 3. 4.

Arsitektur; Rekayasa; Rekayasa terpadu; dan Arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

1. 2. 3. 4. 5.

Pengkajian; Perencanaan; Perancangan; Pengawasan; dan/atau Manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Spesialis 1. Konsultansi ilmiah dan 1. Survei; teknis; dan 2. Pengujian Teknis; dan/atau 2. Pengujian dan analisi teknis. 3. Analisis. Umum 1. Bangunan gedung; dan 2. Bangunan sipil.

Pekerjaan Konstruksi

LAYANAN USAHA

Spesialis 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4.

Pembangunan; Pemeliharaan; Pembongkaran; dan/atau Pembangunan kembali.

Instalasi; 1. Pekerjaan bagian tertentu dari bangunan Konstruksi khusus; konstruksi atau bentuk fisik lainnya. Konstruksi prapabrikasi; Penyelesaian bangunan; dan Penyewaan peralatan.

1. Bangunan gedung; dan 2. Bangunan sipil.

1. Rancang bangun; dan 2. Perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

9

9

9

SEGMENTASI PASAR JASA KONSTRUKSI

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Bentuk dan Kualifikasi Usaha

Segmentasi Pasar 1. Berisiko Kecil; 1. Orang Perseorangan dan 2. Berteknologi sederhana; dan 2. Badan Usaha Kualifikasi Kecil 3. Berbiaya kecil. 1. Badan Usaha Kualifikasi Menengah

1. Berisiko sedang; 2. Berteknologi madya; dan/atau 3. Berbiaya sedang.

1. Badan Usaha Kualifikasi 1. Berisiko Besar; Besar 2. Berteknologi Tinggi; dan/atau 2. Perwakilan Badan Usaha Jasa 3. Berbiaya Besar. Konstruksi Asing SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

10 10

10

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SERTIFIKAT BADAN USAHA

Pasal 26-31

BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

1

Wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU).

2

SBU diterbitkan melalui sertifikasi dan registrasi oleh Menteri.

3

SBU memuat jenis usaha, sifat usaha, klasifikasi usaha, dan kualifikasi usaha.

4

Mengajukan permohonan SBU kepada Menteri melalui lembaga sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi terakreditasi yang memenuhi persyaratan tertentu.

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

11

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PENGATURAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING

1.Cara BUJK asing berusaha di indonesia melalui: a. Membuka kantor perwakilan b. Kerjasama modal dengan BUJK Nasional 2.Kewajiban BUJK Asing antara lain: a. Kerjasama dengan BUJK Nasional kualifikasi besar b. Menempatkan WNI sebagai PEJABAT TERTINGGI c. Mempekerjakan lebih banyak TKI d. Melaksanakan alih teknologi

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

12 12

12

TENAGA KERJA KONSTRUKSI

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

13 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

13 13

TENAGA KERJA KONSTRUKSI

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

STANDAR REMUNERASI MINIMUM

KUALIFIKASI: 1. OPERATOR; 2. TEKNISI/ANALIS; DAN 3. AHLI. KLASIFIKASI: 1. ARSITEKTUR; 2. SIPIL; 3. MEKANIKAL; 4. ELEKTRIKAL; 5. TATA LINGKUNGAN; DAN 6. MANAJEMEN PELAKSANAAN

TENAGA KERJA KONSTRUKSI

PELATIHAN

SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

14

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

WAJIB

Tenaga Kerja Konstruksi Asing

KETENTUAN YANG WAJIB DIPENUHI: 1.Memiliki RPTKA dan IMTA 2.Hanya Jabatan tertentu 3.Teregistrasi dari Menteri 4.Melakukan alih pengetahuan dan teknologi SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

15

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEGAGALAN BANGUNAN Kegagalan Bangunan: Suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir

Laporan/Pengaduan

RUNTUHNYA HANGGAR DI BANDARA MAKASSAR

Penerimaan Laporan Kegagalan Bangunan oleh Menteri Penetapan Penilai Ahli oleh Menteri

Laporan dari Penilai Ahli Penentuan Pihak yang Bertanggungjawab

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Standar Mutu Bahan Standar Mutu Peralatan Standar Keselamatan Kerja Dan Kesehatan Standar Prosedur Pelaksanaan Standar Mutu Hasil Pelaksanaan Standar Operasi Dan Pemeliharann Pedoman Pelindungan Sosial Tenaga Kerja Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup Memperhatikan Kondisi Geografi Rawan Gempa

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

16

16

PEMBINAAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

17 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

17 17

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Mengawasi

Pemerintah Pusat Mengawasi

PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

Tertib penyelenggaraan Tertib usaha dan perizinan tata bangunan Tertib pemanfaatan kinerja Penyedia Jasa

dan

Bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri Bangunan perwakilan asing di wilayah Indonesia SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

18

PARTISIPASI MASYARAKAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

19 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

19 19

PARTISIPASI MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Masyarakat melalui SATU LEMBAGA akan melaksanakan sebagian wewenang pemerintah pusat Kepengurusan LEMBAGA yang dibentuk oleh Menteri mendapat persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. PERSYARATAN ASOSIASI TERAKREDITASI

PEMBIAYAAN

• • • •

Jumlah dan sebaran anggota Pemberdayaan anggota kepengurusan yang demokratis Sarana dan prasarana

• APBN dan/atau sumber lain yang sah • PNBP SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

20

PARTISIPASI MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Akses informasi pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi Membentuk asosiasi

1. Dugaan Kejahatan dan Pelanggaran tidak mengganggu

atau

menghentikan

penyelenggaraan jasa konstruksi

2.

Dugaan

Kerugian

Negara

dilakukan

berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK PENGADUAN

Masyarakat Umum

PEMERIKSAAN

Aparat Penegak Hukum

 Masukan Perumusan Kebijakan Jasa Konstruksi.  Forum Jasa Konstruksi di berbagai MEDIA

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Dikecualikan: a.Terjadi hilangnya nyawa seseorang b.Tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

21

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PENYELESAIAN SENGKETA TIDAK TERCAPAI

PENYELESAIAN SENGKETA

MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

TAHAPAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MELIPUTI : Dapat dibentuk a. MEDIASI; Dewan Sengketa b. KONSILIASI DAN; c. ARBITRASE;

Anggota dewan sengketa harus PROFESIONAL dan NETRAL

DISESUAIKAN BERDASARKAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

YA

Tercantum upaya penyelesaian?

TIDAK PARA PIHAK BERSENGKETA MEMBUAT TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DIPILIH.

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

22

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Penetapan Penilai Ahli oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan Kriteria Penilai Ahli: 1. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai klasifikasi bangunan yang di nilai 2. Memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas untuk klasifikasi bangunan yang di nilai 3. Terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi

4. Bekerja secara profesional dan tidak memihak

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

23 23

23

26

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2

UU 23/2014.

PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM Oleh: Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kewenangan Sub Urusan Jasa Konstruksi

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

PUSAT

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

1. Penyelenggaraan Pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan 2. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan nasional 3. penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing 4. pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi

1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi 2. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi

1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi 2. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota 3. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) 4. Pengawasan tertib usaha, terbit penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DASAR HUKUM UU No.23 / 2014 Ttg. PEMERINTAHAN DAERAH

Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terbagi habis dlm tingkatan Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi maupun Daerah Kab/kota. (Jasa konstruksi masuk dlm Urusan Pemerintahan Drh Bidang PU dan PR)

UU No.2 / 2017 Ttg. JASA KONSTRUKSI

Pengaturan tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Prov/Kab/Kota telah diselaraskan dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

PP NO.18 /2016 Ttg. PERANGKAT DAERAH

Pengganti PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, berisi pengaturan ttg : 1. Pemetaan urusan pemerintahan dan beban pemerintah daerah 2. Pembentukan, jenis dan kriteria tipologi perangkat daerah

PERMENDAGRI NO.10/2017 Ttg. HASIL PEMETAAN UPD BID PU & PR

Ketetapan Pemerintah atas Hasil Pemetaan yang dilakukan bersama antara Kementerian PUPR & Kementerian ATR dengan Pemerintah Prov/Kab/Kota yg difasilitasi Kemendagri pada tahun 2016

RAPERMENDAGRI Ttg. NOMENKLATUR DINAS YG MENANGANI URUSAN PEM DRH PD BID. PU& PR

• Pengaturan yang menjadi Pedoman daerah Prov/Kab/Kota dalam menetapkan Nomenklatur Urusan Pemerintahan Daerah Bidang PU & PR • Atas usulan Kementerian PU & Kemeterian ATR . (Saat ini masih proses untuk diundangkan Kementerian Hukum dan HAM )

PEMBAGIAN PUSAT – PROPINSI DAN KABUPATEN KOTA 2016

BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN | DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

PEMBINAAN JAKONS

Pusat (Balai Jakons Wilayah)

PROVINSI

1. 2. 3. 4. 5.

PELATIHAN AHLI PELATIHAN /UJI MTU FASILITASI UJI PROYEK APBD SIPJAKI SOSIALISASI

1. 2.

3. 4. 5. 6.

TOT, MOT, ASESOR BINTEK SMM, SIPJAKI, SMK3, HKM KONTRAK, PJTBU, INVESTASI ,BINTEK SKKNI. MoU, MoA (link n macth) Pelatihan Mandor Plasma SOSIALIASASI , MONEV DAN Penugasan Lainnya

Kab/Kota

1. 2. 3. 4. 5.

PELATIHAN TERAMPIL FASILITASI UJI /SERTIFIKASI PROYEK APBD DAN MASYARAKAT. Sosialisasi/ Diseminasi SIPJAKI SIUJK

3

Peraturan Lainnya Terkait Penyelenggaraan Pelatihan Konstruksi

DIREKTORAT P U S ABINA T P E M BKOMPETENSI I N A A N K O M P E T E NDAN S I D A NPRODUKTIFITAS P E L A T I H A N K O N S T R UKONSTRUKSI KSI |2014|

TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU PERA 2015 – 2019 TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 1. Siapa yang mengerjakan Nasional vs Asing? √ 2. Butuh TA dan TT apa saja? √ 3. Dimana dan Berapa Orang? √ 4. Target Produktivitas? √ 5. Siapa yang bertugas menyiapkan? √ 6. Siapa yang menampung? √ 7. Bagaimana Keberlanjutan pekerjaan mereka? √

5 Jt

KEBIJAKAN, SRATEGI DAN PROGRAM PU-PERA 2015 - 2019 Sumber : Ditjen Bina Konstruksi

PERMASALAHAN / ISU STRATEGIS “Saat ini ada 7 juta pekerja konstruksi baik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun dari pihak swasta. Namun, yang bersertifikat baru 9 % atau sekitar 600.000 pekerja. Ini artinya infrastruktur bukan hanya membutuhkan tenaga konstruksi dalam jumlah yang besar. Tapi kita juga perlu menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang terlatih, yang terampil dan bersertifikat. – Joko Widodo” (sumber: www.kompas.com, 19/10/2017)

"Sertifikasi bukan hanya merupakan amanat undang-undang, tapi juga harus memberikan manfaat bagi tenaga kerja Indonesia. Manfaat yang diterima tenaga kerja bersertifikat antara lain, pendapatan yang lebih tinggi dan bisa bekerja di luar negeri karena keahliannya diakui. – Basuki Hadimuljono“ (Sumber : Tribunnews, 25/10/2017) 30

2010

2011

2013

2014

2015

≤ (SD)

2010 2,881,885

2011 3,293,287

2012 3,501,450

2013 3,155,036

2014 3,708,792

2015 3,990,628

2016 3,904,529

2017 3,943,570

(SMP)

1,354,668

1,557,475

1,665,910

1,523,111

1,727,756

2,068,996

1,958,671

2,037,303

(SMA)

650,712

750,403

791,402

772,455

915,026

1,082,211

1,055,793

1,114,623

(SMK)

489,690

514,431

573,724

549,974

610,366

704,186

720,367

675,669

53,346

60,588

61,799

70,300

68,261

75,932

80,896

79,318

162,596

163,627

197,377

205,847

249,885

286,133

258,311

286,153

5,592,897

6,339,811

6,791,662

6,276,723

7,280,086

8,208,086

7,978,567

8,136,636

Diploma I/II/III/ Akademi Universitas Jumlah

2016

2017

7.30

2012

8.14

2009

7.98

5.60

2008

6.90

5.50

2007

6.80

8.21

Education

5.40

2006

5.20

4.70

6.30

DISTRIBUSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI (2010 – 2017)

Keterangan Unskilled Terampil

Sumber: BPS, 2017 31

Ahli

Undang-Undang NO. 2 TAHNUN 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 70 Ayat 1

“Setiap Tenaga Kerja yang berkerja di Bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja”

Pasal 70 Ayat 2

Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

Pasal 99 Ayat 1

“Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasar 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.

Pasal 99 Ayat 2

“Setiap Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, denda administrative, penghentian sementara kegiatan Layanan Jasa Konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin, dan atau pencabutan izin. 32

Pasal 7 “Kewenangan Pemda Provinsi pada sub urusan Jakons meliputi: penyelenggara pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggara sipjaki cakupan provinsi ”

UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 8 “Kewenangan Pemda kab/kota pada sub urusan jakons pelatihan tenaga terampil, sipjaki, siujk nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar, pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan jakons.

Tuntutan Kualitas Permen PU No. 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Jasa Konstruksi Berbasis Kompetensi

Penyelenggara pelatihan harus berkompeten.

& UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

mensyaratkan bahwa Pelatihan Kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja (skkni)

Teknik dan Metode Pelatihan :

Sesuai dengan PP No.31 Tahun 2006, Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 • Pelatihan diselenggarakan dengan metode yang relevan, efektif, dan efisien dalam rangka pencpaian standar kompetensi kerja. • Metode pelatihan dapat berupa pelatihan ditempat kerja atau di lembaga pelatihan. • Metode Pelatihan di tempat kerja dapat berupa pemagangan. • Pengorganisasian Penyelenggaraan Pelatihan dan Evaluasi Akhir. • Tata Cara Rekruitmen Peserta, Instruktur. • Tata administrasi Persiapan Pelaksanaan Pelatihan. • Tata Pelaksanaan Persiapan Pelatihan ke daerah. • Surat Keputusan. • Penyusunan Jadual Pelatihan. • Penyusunan Rencana Pelaksanaan Ujian. • Penyusunan Anggaran.

Keputusan Jenderal Bina Pelatihan dan Produktifitas Kemenaker No. Kep.255/lattas/VIII/2006 tentang Pedoman Penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi • Pedoman bagaimana format penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi yang terdiri dari: • 1. Judul/Nama Pelatihan

:

• 2. Kode Program Pelatihan : • 3. Jenjang Program Pelatihan

:

• 4. Tujuan Pelatihan

:

• 5. Unit Kompetensi Yang Hendak dicapai • 6. Lama Pelatihan

:

• 7. Persyaratan Peserta Pelatihan

:

• 8. Kurikulum Pelatihan

:

• 9. Silabus Pelatihan

:

• 10. Evalasi Program Pelatihan

:

• 11. Sertifikat Pelatihan

STRATEGI DAN METODE BELAJAR Strategi Belajar: Pada sistem CBT peserta pelatihan akan lebih bertanggung jawab terhadap belajarnya sendiri, artinya bahwa peserta lebih merencanakan proses belajarnya dengan instruktur dan kemudian melaksanakan dengan tekun. a. Persiapan/ Perencanaan. b. Permulaan dari proses pembelajaran. c. Pengamatan terhadap tugas praktek. d. Implementasi. egis nasional Dana Toba, Kaltara dan Papua). Metode Belajar ; a. Belajar secara mandiri; b. Belajar berkelompok; c. Belajar Terstruktur;

Training needs analysis berfungsi sbb: • Mengumpulkan informasi kemampuan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja; • Mengumpulkan uraian kerja yang faktual dan uraian kerja yang sebenarnya; • Mendefinisikan/menetapkan secara rinci manfaat kemampuan yang sebenarnya; • Mengembangkan dukungan dengan melibatkan pengambilan keputusan; • Menyediakan data untuk perencanaan; Analisis kebutuhan pelatihan sebagai dasar untuk menyusun program pelatihan

Perencanaan Pelaksanaan Pelatihan: • • • • • • • • • • •

Penyusunan Kerangkan Acuan Pembelajaran. Penyusunan Buku Panduan Pelatihan. Penyiapan Materi Pelatihan. Pengorganisasian Penyelenggaraan Pelatihan dan Evaluasi Akhir. Tata Cara Rekruitmen Peserta, Instruktur. Tata administrasi Persiapan Pelaksanaan Pelatihan. Tata Pelaksanaan Persiapan Pelatihan ke daerah. Surat Keputusan. Penyusunan Jadual Pelatihan. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Ujian. Penyusunan Anggaran.

Faktor faktor Penting Dalam Penyelenggaraan Pelatihan ; • FASLITIAS PELATIHAN : Gedung kantor, ruang rapat, mess, ruang makan, ruang instruktur, ruang ibadah, klinik kesehatan, peralatan dokumentasi, sarana olahraga, sarana transportasi, workshop/tempat praktek (kayu, pembesian, pembetonan, pasangan batu, perancah, las, plumbing, mekanikal elektrical, dll) ruang kelas, training ground, laboratorium (tanah, aspal beton, cat dll), ruang simulator, perpustakaan, peralatan dan mesin, perlengkapan K3, bahan pelatihan, media pembelajar (white board, LCD, komputer, flitchart). • INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN; fungsi intruktur sebagai fasilitator, mentor dan asesor. • PEMBIAYAAN :

4. SKKNI

Dimensi Pengetahuan

• Pengetahuan yang melandasi suatu pelaksanaan pekerjaan. Pengetahuan tersebut dapat bersumber dari pendidikan formal, pelatihan atau berdasarkan pengalaman.

Dimensi Keterampilan

• Task Skills, Task Management Skills, Contingency Management Skills, Job/Role Environment Skills, dan Transfer Skills

Dimensi Sikap Kerja

• Tuntutan sikap kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Artinya sikap kerja harus dapat ditampilkan sesuai dengan performa di tempat kerja.

1. Penyiapan tim perumus Tim perumus bersifat ad hoc yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman teknis yang sesuai dengan bidang SKKNI, memahami metodologi penyusunan SKKNI, serta memiliki komitmen untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan dan penyelesaian perumusan standar kompetensi. Tim Perumus terdiri dari unsur praktisi, pakar/ahli, perusahaan atau asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, lembaga atau asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan, instansi teknis yang bersangkutan atau instansi teknis terkait. Kriteria Tim Perumus a) Memahami ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. b) Memahami substansi teknis SKKNI yang diedit. c) Memiliki kompetensi mengoperasikan computer d) Memahami pedoman penulisan SKKNI. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Perumus a) Menyusun rancangan SKKNI/KKNI di sektor atau lapangan usaha masing-masing. b) Menyampaikan rancangan SKKNI yang akan dilakukan pra konvensi dan/atau rancangan SKKNI/KKNI yang akan dilakukan konvensi kepada komite standar kompetensi. c) Melakukan kaji ulang SKKNI/KKNI. d) Melaporkan hasil perumusan SKKNI/KKNI kepada komite standar kompetensi. Tim Perumus didukung oleh sekretariat

2. Penyiapan referensi perumusan SKKNI Referensi perumusan SKKNI antara lain; informasi fungsi bisnis, uraian tugas/pekerjaan/jabatan, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, SOP yang terkait, buku manual, peraturan perundangan-undangan, standar produksi, kamus istilah, referensi adaptif dan referensi lain yang terkait dengan bidang pekerjaan/sektor atau kategori lapangan usaha yang akan disusun standar kompetensinya.

3. Penyiapan area pekerjaan (jika diperlukan) Untuk mendapatkan data atau informasi yang lebih akurat, maka diperlukan area pekerjaan yang sebenarnya. Area pekerjaan dimaksud selain telah mengimplementasikan kompetensi-kompetensi yang akan disusun unit kompetensinya, juga sebagai praktek kerja terbaik (best practice).

1. Kemampuan seorang pekerja mendemonstrasikan implementasi dari standar yang dipersyaratkan di tempat kerja. 2. Penerapan keterampilan dan pengetahuan tertentu yang relevan dengan suatu jabatan di tempat kerja. 3. Kemampuan dasar (employability skill) yang harus dimiliki oleh seorang pekerja. Kemampuan dasar mencakup: kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dalam tim (teamwork), berinisiatif, perencanaan dan pengorganisasian, penggunaan teknologi, dan penyelesaian masalah dalam pekerjaan. 4. Semua aspek kinerja di tempat kerja. 5. Konsistensi kinerja dari waktu ke waktu.

1. Pemetaan kompetensi 2. Perumusan unit-unit kompetensi Unit kompetensi harus memiliki kriteria: a. Unit-unit kompetensi didesain berdasarkan hasil identifikasi terhadap kebutuhan kompetensi di tempat kerja. Masing-masing unit kompetensi merupakan bagian dari persyaratan di tempat kerja seperti pengetahuan dan keterampilan untuk pelaksanaan pekerjaan, termasuk yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja, kemampuan literasi dan matematika dasar. b. Unit kompetensi harus mengakomodir keanekaragaman suatu sektor industri, perusahaan dan tempat kerja. Dengan kata lain unit kompetensi disusun berdasarkan persamaan-persamaan standar kerja yang ditemukan di berbagai tempat kerja sejenis. Unit kompetensi tidak boleh merujuk pada penggunaan suatu spesifikasi peralatan atau merek tertentu.

Secara detil unit kompetensi menggambarkan: 1. Outcome dari sebuah pekerjaan secara spesifik. 2. Kondisi dimana unit kompetensi itu dilaksanakan. 3. Pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mencapai hasil kerja sesuai standar. 4. Bukti yang dapat dikumpulkan untuk menentukan kompeten atau tidaknya seseorang yang melaksanakan aktivitas dalam unit kompetensi tersebut. Setiap unit kompetensi harus: 1. Dapat diimplementasikan untuk kebutuhan pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja. 2. Mencerminkan kompleksitas dari keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan pada saat bekerja. 3. Tidak boleh terlalu luas sehingga tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang. 4. Tidak boleh terlalu sempit dan rigid sehingga tidak menggambarkan sebuah fungsi pekerjaan secara menyeluruh.

KODE UNIT : JUDUL UNIT : DESKRIPSI UNIT : ELEMEN KOMPETENSI 1.

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1

2.

1.2 2.1

3.

2.2 3.1 3.2

BATASAN VARIABEL 1. Konteks variabel 2. Peralatan dan perlengkapan 3. Peraturan yang diperlukan 4. Norma dan standar PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian 2. Persyaratan kompetensi 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 4. Sikap kerja 5. Aspek kritis

Kode Unit Kompetensi Berjumlah 12 (dua belas) digit dan merupakan identitas dari unit kompetensi yang bersangkutan. X

(1)

.

O

O

(2)

Y

Y

(3)

Y

O

O

(4)

.

O

O

(5)

O

.

O

(6)

(1)= Kode Kategori (A, B, C ... dst), diisi 1 huruf sesuai kode huruf kategori pada KBLI 2015; (2)= Kode Golongan Pokok, terdiri dari 2 angka pada KBLI 2015; (3)= Singkatan dari kelompok/lapangan usaha atau area pekerjaan, diisi 3 huruf kapital (misalnya; GAR untuk Garmen, OTO untuk otomotif roda 4, dan lain-lain); (4)= Kode penjabaran kelompok/lapangan usaha atau area pekerjaan, terdiri dari 2 angka, jika tidak ada penjabaran kelompok/lapangan usaha atau area pekerjaan diisi dengan angka 00; (5)= Nomor urut unit kompetensi dari SKKNI pada kelompok/ lapangan usaha atau area pekerjaan, terdiri dari 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya; (6)= Versi penerbitan SKKNI sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi dengan 1 digit angka, mulai dari angka 1, 2 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan atau penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi yang disepakati, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, hasil revisi dan atau seterusnya.

Judul Unit Kompetensi  Berisi nama unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur. Penulisan judul unit kompetensi (termasuk spasi) tidak lebih dari 100 karakter.  Hindari menggunakan tanda baca di tengah kalimat (misal tanda koma, titik koma, titik dua, dan lain-lain).  Hindari memasukkan pernyataan yang bersifat pembenaran (contoh : “untuk memastikan operasi yang aman….”).  Judul masing-masing unit kompetensi dalam satu bidang pekerjaan bersifat unik dan berbeda satu sama lainnya, namun merupakan bagian dari satu bidang pekerjaan tersebut.

Deskripsi Unit Berisi deskripsi tentang lingkup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu secara kompeten, dalam kaitannya dengan unit kompetensi. Dalam deskripsi unit, dapat pula disebutkan keterkaitan unit kompetensi ini dengan unit kompetensi lain yang memiliki keterkaitan erat. Hindari penggunaan template yang sama untuk menulis deskripsi unit agar deskripsi unit benar-benar dapat berfungsi sebagai executive summary bagi unit kompetensi.

Elemen Kompetensi  Berisi uraian tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif. Elemen kompetensi adalah unsur bangunan dasar dari suatu unit kompetensi. Masingmasing elemen kompetensi membentuk satu unit kompetensi secara utuh.  Elemen kompetensi menjelaskan proses dari suatu pekerjaan secara runtut yang dilakukan dalam satu unit kompetensi. Elemen kompetensi harus merupakan aktivitas yang dapat dilakukan, diamati dan dinilai. Elemen kompetensi paling sedikit terdiri atas dua (2) elemen.  Elemen kompetensi diawali dengan kata kerja sebelum subjek dan bersifat pernyataan langsung dan lugas. Misalnya: ‘Mengkonfirmasi akses dan kondisi lokasi…’. "Hindari dimulai dengan kata-kata seperti" Anda akan dapat ...' karena ini tidak menambah informasi apapun pada elemen kompetensi tersebut.

Kriteria Unjuk Kerja  Berisi uraian tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.  Kriteria unjuk kerja adalah pernyataan evaluatif yang terdiri dari keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja untuk menentukan apa yang akan dinilai dari capaian kinerja dalam suatu unit kompetensi. Juga merupakan sarana untuk menjelaskan kinerja yang diperlukan untuk menunjukkan pencapaian elemen kompetensi.  Kriteria unjuk kerja bukan merupakan standard operating procedure (SOP), walaupun dapat bersumber dari SOP.  Kriteria unjuk kerja paling sedikit berjumlah dua (2) KUK

Batasan Variabel Berisi rentang pernyataan (range of statement) yang harus diacu atau diikuti dalam melaksanakan unit kompetensi. Menjelaskan hal-hal sebagai berikut 1. Konteks Variabel Berisi penjelasan kontekstualisasi dari unit kompetensi untuk dapat dilaksanakan dengan kondisi lingkungan kerja yang diperlukan. Dapat juga berisi penjelasan-penjelasan yang bersifat teknis. 2. Peralatan dan Perlengkapan Berisi peralatan yang diperlukan seperti alat, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi. 3. Peraturan yang diperlukan Berisi tentang peraturan atau regulasi teknis implementatif yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pekerjaan. 4. Norma dan Standar Berisi dasar atau acuan sebagai norma atau standar yang diperlukan dan terkait dalam melaksanakan pekerjaan atau unit kompetensi.

1. Konteks Variabel Pada konteks variabel dijelaskan kondisi atau ruang lingkup pelaksanaan unit kompetensi. Informasi ini penting untuk dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan dan assesment. Pada konteks variabel dapat dimuat penjelasan tentang istilah yang terdapat dalam kriteria unjuk kerja.

Contoh: 1. Konteks Variabel 1. Unit kompetensi ini dapat diterapkan pada pekerjaan yang beresiko tinggi maupun rendah, baik di industri maupun di perkantoran. 2. Meja inspecting yang digunakan berupa meja atau yang dilengkapi dengan peralatan penggerak kain otomatis atau dengan penggerak kain manual

JADWAL PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI HARI/ TANGGAL 1 Hari ke I

Hari ke II

WAKTU

URAIAN

NARASUMBER

2 08.00-09.00 09.00-09.30

3 Registrasi Pembukaan Laporan Panitia Pelaksana Sambutan Ketua LPJKP Sambutan Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

4 Panitia Panitia Pusbin LPJKP DBKPK

09.30 -10.00

Coffee Break

10.00 -10.45 10.45 -12.15

12.15-13.30

Pre Test Penyusunan standar kompetensi dan standar latih kompetensi ISHOMA

13.30-15.00

Pelatihan Berbasis Kompetensi

15.00-15.30 15.30-17.00

Coffe Break Prospek Jasa Konstruksi dan Perkembangan Kebijakan Sertifikasi, Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi Coffee Break Metode Asesmen (merencanakan asesmen)

08.00-09.30 09.00-10.00 10.00-12.00

12.00-13.00 13.00-15.00

15.00-15.30 15.30-17.00

ISHOMA Latihan Metode Asesmen (merencanakan asesmen)

Coffee Break Pembagian dan Penjelasan Tugas Mandiri

Hari ke III

ASESOR

Hari ke IV

08.00-09.30

Metode Asesmen (Melaksanakan Asesmen)

09.30-10.00

Coffee Break

10.00-11.30

Metode Asesmen (Mengkaji Ulang Asesmen)

11.30-12.30 12.30-14.00

ISHOMA Strategi Komunikasi dan Etika Wawancara

ASESOR

14.00-15.00

Simulasi Wawancara

Master Asesor

15.00-15.30

Coffee Break

15.30-17.00

Mengerjakan Tugas Mandiri

Peserta

08.00-10.00

Pengumpulan Tugas Mandiri

Panitia

Praktek Asesmen ( Uji Tulis dan Wawancara)

Master Asesor

ASESOR

ASESOR

10.00-10.30 10.30-12.00

Coffee Break Praktek Asesmen (Uji Tulis dan Wawancara)

12.00-13.00

ISHOMA

ASESOR

ASESOR

Master Asesor

ASESOR

ASESOR

Tim Instruktur

Tim Instruktur

Praktek Asesmen (Uji Tulis dan Wawancara) Pengumpulan Tugas Kelompok

Master Asesor

14.30-15.00

Uji Tulis

Master Asesor

15.00-15.15

Coffe Break

15.15-16.00

Post Test

Panitia

16.00-17.00

Perbaikan tugas mandiri

Master Asesor

17.00-18.00

Evaluasi

Master Asesor

18.00

Penutupan

13.00-14.30

JADWAL PELATIHAN TRAINING OF TRAINER (TOT) WAKTU 08.00 - 08.45

HARI KE I MATERI PEMBUKAAN

INSTRUKTUR PANITIA

08.45 - 09.30 Program strategis pembinaan instruktur

DBKPK

09.30 - 10.15 Program strategis pembinaan instruktur

DBKPK

ISTIRAHAT

10.15 - 10.30

HARI KE II MATERI Penerapan metode pembelajaran sesuai tujuan pelatihan

MA

08.00 - 08.45

Asesment

-

Asesment

-

Asesment

-

Asesment

-

Penerapan metode pembelajaran sesuai tujuan pelatihan

MA

08.45 - 09.30

Asesment

-

Asesment

-

Penerapan metode pembelajaran sesuai tujuan pelatihan ISTIRAHAT

MA

09.30 - 10.15 10.15 - 10.30 10.30 - 11.15

NARASUMBER

Penerapan metode pembelajaran sesuai tujuan pelatihan

NARASUMBER

11.15 - 12.00

11.15 - 12.00 Penerapan prinsip-prinsip pelatihan

NARASUMBER

Penerapan metode pembelajaran sesuai tujuan pelatihan

NARASUMBER

12.00 - 13.00

ISHOMA

ISHOMA

13.00 - 13.45 Penerapan prinsip-prinsip pelatihan

NARASUMBER

Desain media pembelajaran

NARASUMBER

NARASUMBER

Desain media pembelajaran

NARASUMBER

14.30 - 15.15 Penyusunan Program Pelatihan

NARASUMBER

Desain media pembelajaran

NARASUMBER ISTIRAHAT

ISTIRAHAT

15.30 - 16.15 Penyusunan Program Pelatihan

NARASUMBER

Desain media pembelajaran

NARASUMBER

16.15 - 17.00 Penyusunan Program Pelatihan

NARASUMBER

Desain media pembelajaran

NARASUMBER

17.00 - 17.45 Penyusunan Program Pelatihan

NARASUMBER

17.45 - 21.00

WAKTU

Tugas Mandiri

HARI KE III MATERI

Mandiri

INSTRUKTUR

Tugas Mandiri

HARI KE IV MATERI

Mandiri

INSTRUKTUR

08.00 - 08.45 Penilaian hasil belajar

NARASUMBER

Pelaks. Pelatihan Tatap Muka

NARASUMBER

08.45 - 09.30 Penilaian hasil belajar

NARASUMBER

Pelaks. Pelatihan Tatap Muka

NARASUMBER

09.30 - 10.15 Penilaian hasil belajar

NARASUMBER

Pelaks. Pelatihan Tatap Muka

ISTIRAHAT

10.15 - 10.30

NARASUMBER

Pelaks. Pelatihan Tatap Muka

11.15 - 12.00 Penilaian hasil belajar

NARASUMBER

Pelaks. Pelatihan Tatap Muka

12.00 - 13.00

NARASUMBER ISTIRAHAT

10.30 - 11.15 Penilaian hasil belajar ISHOMA

NARASUMBER NARASUMBER MATERI

13.00 - 13.45 Perenc. Penyajian Materi Pelatihan

NARASUMBER

Pelaks. Pelatihan Tatap Muka

NARASUMBER

13.45 - 14.30 Perenc. Penyajian Materi Pelatihan

NARASUMBER

Pelaks. Pelatihan Tatap Muka

NARASUMBER

14.30 - 15.15 Perenc. Penyajian Materi Pelatihan

NARASUMBER

Pelaks. Pelatihan Tatap Muka

15.15 - 15.30

ISTIRAHAT

NARASUMBER ISTIRAHAT

15.30 - 16.15 Perenc. Penyajian Materi Pelatihan

NARASUMBER

16.15 - 17.00 Perenc. Penyajian Materi Pelatihan

NARASUMBER

Pelaks. Pelatihan Tatap Muka

NARASUMBER

17.00 - 17.45 17.45 - 21.00

Tugas Mandiri

Mandiri

Tugas Mandiri

ISTIRAHAT Asesment

Mandiri

INSTRUKTUR

ISTIRAHAT -

Asesment

-

Asesment

ISHOMA / SHOLAT JUM'AT

-

ISHOMA

13.00 - 13.45

13.45 - 14.30 Penerapan prinsip-prinsip pelatihan

15.15 - 15.30

INSTRUKTUR

HARI KE VI MATERI

WAKTU

10.30 - 11.15 Penerapan prinsip-prinsip pelatihan

12.00 - 13.00

HARI KE V MATERI

INSTRUKTUR

Asesment

-

13.45 - 14.30

Asesment

-

Asesment

-

14.30 - 15.15

Asesment

-

Asesment

-

15.15 - 15.30

ISTIRAHAT

ISTIRAHAT

15.30 - 16.15

Asesment

-

Evaluasi

Panitia

17.00 - 17.45

Asesment

-

PENUTUPAN

Panitia

JADWAL MANAJEMEN OF TRAINER (MOT) NO

WAKTU

KEGIATAN

JPL

NARASUMBER

Hari 3

HARI 1 1

08.00-08.30

Registrasi

Panitia

1

08.00-08.45

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

2

08.30-09.30

Pembukaan

Panitia

2

08.45-09.30

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

3

09.30-09.45

3

09.30-09.45

4

09.45-10.30

Dasar Hukum

4

09.45-10.30

Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Pelatihan

5

10.30-11.15

Menginterpretasikan Program Pelatihan

5

10.30-11.15

Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Pelatihan

6

11.15-12.00

Menginterpretasikan Program Pelatihan

6

11.15-12.00

7

12.00-13.00

8

13.00-13.45

Menyiapkan Pelaksanaan Pelatihan

7

12.00-13.00

9

13.45-14.30

Menyiapkan Pelaksanaan Pelatihan

8

13.00-13.45

10

14.30-15.15

Menyusun Buku Pedoman dan Jadwal Pelatihan

11

15.15-15.30

Rehat Kopi

9

13.45-14.30

Memberikan Pelayanan Prima

12

15.30-16.15

Menyusun Buku Pedoman dan Jadwal Pelatihan

Instruktur

10

14.30-15.15

Memberikan Pelayanan Prima

13

16.15-17.00

Evaluasi

Panitia

11

15.15-15.30

1

08.00-08.45

Menyusun Kebutuhan Akomodasi

12

15.30-16.15

Evaluasi

Panitia

2

08.45-09.30

Menyusun Kebutuhan Akomodasi

13

16.15-17.00

Evaluasi

Panitia

3

09.30-09.45

14

17.00-17.30

Penutupan

Panitia

4

09.45-10.30

Menyusun Kualifikasi Instruktur dan Panitia

5

10.30-11.15

Menyusun Kualifikasi Instruktur dan Panitia

6

11.15-12.00

Menyusun Anggaran Biaya Pelatihan

7

12.00-13.00

8

13.00-13.45

Menyusun Anggaran Biaya Pelatihan

9

13.45-14.30

Menyusun Tema dan Topik Seminar

10

14.30-15.15

Menyusun Tema dan Topik Seminar

11

15.15-15.30

12

15.30-16.15

Rehat Kopi 1 2

Instruktur Instruktur

ISHOMA 2 1

1

HARI 2 2

Instruktur Instruktur

Instruktur

Rehat Kopi 2

Instruktur

1

Instruktur

1

Instruktur

2

Instruktur

2

Instruktur

ISHOMA

Rehat Kopi Mengadministrasikan Pelaksanaan Pelatihan

2

Instruktur

2

Instruktur

1

Instruktur

1

Instruktur

2

Instruktur

Rehat Kopi

Menyelenggarakan Pembukaan dan Penutupan Pelatihan ISHOMA Menyelenggarakan Pembukaan dan Penutupan Pelatihan

Rehat Kopi

Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan • Keberhasilan penyelenggaraan pelatihan tidak terlepas dari peran dari manajer pelaksana pelatihan. • Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan merupakan alat ukur apakah penyelenggaraan pelatihan sudah sesuai peraturan yang berlaku apakah program pelatihan itu berhasil dan berguna bagi perserta. • Evaluasi juga berguna untuk meningkatkan proses suatu pelatihan atau untuk menetapkan apakah suatu program pelatihan itu dilanjutkan atau tidak. • Evaluasi pelatihan meliputi: • Evaluasi penggunaan sarana dan prasarana. • Evaluasi terhadap pengunaan sknni dan modul. • Evaluasi terhadap instruktur • Evaluasi terhadap metode pembelajaran.