Peranan Perbankan Bagi Usaha Kredit Mikro

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pemerintah telah cukup lama menggulirkan kebijakan kredit usaha mikro

dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang telah lama menggerogoti sebagian besar rakyat Indonesia. Ada satu hal yang menarik untuk dicermati terkait

dengan

kebijakan

pemerintah

tersebut.

Yaitu

upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan yang telah dikaitkan dengan pengembangan usaha mikro. Dasar pemikiran yang berkembang adalah adanya pengelompokan umur dalam kerangka penanggulangan kemiskinan. Kelompok umur 0 - 15 tahun, adalah kelompok umur yang harus terkena intervensi dari pemerintah dalam bentuk penyiapan sosial melalui pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Umur 15 - 55 tahun dikelompokkan dalam kelompok miskin produktif. Artinya, kelompok miskin pada usia produktif. Kelompok inilah yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan. Bentuk intervensi dari pemerintah untuk menangulangi kelompok miskin usia produktif adalah pengembangan usaha mikro melalui kredit kepercayaan usaha mikro (KKUM) dan pendampingan usaha. Pelaku utama yang diharapkan berperan membantu terlaksananya strategi ini

adalah

perbankan,

Konsultan

Keuangan

Mitra

Bank

(KKMB)/Business

Development Services (BDS) dan dunia usaha. Sedangkan kelompok umur di atas 55 tahun oleh pemerintah diberikan perlindungan sosial melalui jaminan sosial. Fokus terbesar sebagai partner dalam usaha mikro penulis pilih pada lembaga keuangan perbankan. Sebagai lembaga keuangan yang begitu besar perannya dalam perputaran keuangan masyarakat, bank akan menjadi pelaku utama

yang

secara

signifikan

dapat

memberikan

aura

positif

bagi

pengembangan usaha mikro di Indonesia. 1

1.2

Rumusan Masalah Sesuai dengan fungsi umum bank sebagai lembaga keuangan masyarakat,

maka bank dalam hal ini akan sangat mempengaruhi permodalan usaha mikro. Para pelaku usaha mikro yang pada dasarnya ditinjau dari besaran pendapatan yang mendekati masyarakat miskin namun masih memiliki keinginan untuk menjadi masyarakat yang produktif jelas akan menemui hambatan dengan modal yang mereka miliki. Berdasarkan kondisi tersebut penting untuk mengupayakan mencari jawaban untuk memperluas akses pelaku usaha mikro untuk mempunyai modal yang cukup. Maka rumusan masalah yang diangkat pada makalah ini adalah, a. Bagaimana menjadikan Bank-Bank di Indonesia menjadi salah satu pilar bagi pelaku usaha mikro untuk bekerja sama mendanai usaha tersebut? b. Bagaimana membuat para pelaku usaha mikro paham sepenuhnya tentang

produk-produk

kredit

yang

disediakan

oleh

Perbankan

di

Indonesia agar mereka paham pentingnya kredit yang diberikan bank bagi keberlangsungan usahanya?

1.3

Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan ‘peranan perbankan pada usaha kredit mikro di Indonesia’ ini antara lain, a. Menganalisis kinerja Perbankan di Indonesia dalam usahanya untuk turut serta dalam program pemerintah mengenai Usaha Kecil Menengah (UKM). b. Memaparkan secara jelas tentang strukturisasi produk kredit yang di sediakan oleh Bank-Bank di Indonesia untuk membantu para pelaku UKM agar paham dan mengerti tentang pentingnya pemberian kredit dari perbankan.

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Perbankan di Indonesia Setelah badai krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, kondisi perbankan

di

Indonesia

hancur

lebur.

Namun

seiring

dengan

perbaikan

perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah lewat kebijakan-kebijakan ekonomi, perbankan di Indonesia berangsur-angsur memulihkan diri. Bank-bank yang hancur bermerger dan menjadi Bank baru yang lebih terstrukturisasi dengan baik. Kini perbankan di Indonesia telah kembali pada fungsinya yang terbagi menjadi dua yaitu, : a. Bank Sentral Bank sentral berarti bank yang menjadi sentral bagi perbankan di Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia bertindak sebagai Bank Sentral. BI mengatur kebijakan moneter mengenai fiskal, suku bunga, nilai uang yang beredar dan sebagai pengawas Bank-Bank umum lainnya. BI harus bisa menjaga perekonomian dengan menstabilkan semua gejolak dan isu-isu ekonomi lainnya yang sedang berkembang di dalam 3

maupun luar negeri. Sebagai Bank Sentral BI berperan besar dalam perlindungan dana masyarakat yang tersebar di berbagai Bank-Bank Umum. b. Bank Umum Bank Umum disini adalah Bank-Bank lainnya yang ada di Indonesia selain Bank Indonesia. Seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, dan masih banyak lagi. Bank Umum memiliki peran langsung ke masyarakat yaitu menerima serta menyalurkan secara langsung dana masyarakat kepada masyarakat pula. Bank Umum harus mencadangkan dana masyarakat tersebut ke Bank Indonesia agar apabila terjadi krisis, dana masyarakat tetap aman. BI menentapkan cadangan tiap-tiap Bank sebanyak sembilan persen dari pendapatan Bank tersebut. 2.2 Bank Sebagai Penyalur Kredit Masyarakat yang memiliki dana lebih pada aktivitasnya sehari-hari, biasanya akan menyimpannya di bank-bank umum seperti bank mandiri, bni, dan lain lain. Mereka menyimpan dana tersebut dengan berbagai tujuan seperti mengamankan dana mereka dari tindak criminal, mendapatkan bunga atau mengikuti undianundian. Tabungan adalah produk di bank yang digunakan untuk menyimpan dana masyarakat. Giro pun demikian menyimpan dana korporasi-korporasi. Ada pula deposito yang tidak terlalu likuid dibandingkan dengan tabungan ataupun giro karena masa tabungnya telah di akadkan terlebih dahulu. Tabungan, giro dan deposito merupakan sebagian dari pasiva yang didapatkan oleh Bank umum untuk dapat menjalankan aktivitas perbankan mereka. Dana-dana masyarakat itu mereka salurkan ke berbagai aktiva seperti cadangan di Bank Indonesia, dan memberikan kredit bagi kepentingan masyarakat. Pemberian kredit kepada masyarakat merupakan aktivitas yang harus dilakukan Bank karena diperlukan untuk melakukan perputaran dana yang harus mereka kembalikan lagi kepada masyarakat yang telah menginvestasikan dana 4

mereka kepada Bank. Tidak hanya itu masyarakat pun harus menggunakan dana yang dipinjam tersebut untuk hal yang produktif dan tidak hanya bersifat konsumtif seperti kartu kredit. Pada sistemnya Bank biasanya memberikan 0-1 persen bagi pemilik dana Tabungan, 3 persen untuk pemilik giro dan 9 persen untuk pemilik tabungan deposito. Untuk mengembalikan bunga yang mereka tawarkan itu, Bank harus mengadakan

penjualan

kembali

dana

masyarakat

dengan

membeli

SBI,

menempatkan kembali dana mereka di Bank lainnya serta memberikan penyaluran kredit kepada masyarakat umum(jenis-jenis kredit dapat dilihat di sub bab 2.6) Maka jelaslah fungsi utama Bank dalam hal pemberian dana langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Bank adalah lembaga keuangan yang seharusnya

secara

selektif

mampu

memberikan

pelayanan

dana

kepada

masyarakat yang akan membutuhkan dana. Bank pun harus mampu menjaga perekonomian negara dengan tetap berdiri sehat.

2.3 Perkembangan UKM Pemberdayaan UKM sampai saat ini masih terkesan sebagai "slogan" atau retorika dan baru sebatas memperlakukan UKM sebagai obyek untuk diberdayakan dan belum menyentuh sebagai subjek untuk aktif dengan ditingkatkan kualitas kemampuan kemandiriannya. Mereka belum dikuatkan, dicerdaskan, diberi fasilitas dan sebagainya. Dengan kata lain, belum ada keberpihakan dalam realisasi atau aplikasinya. Berdasarkan data BPS tahun 2005 kondisi UKM pada periode 2001-2004 menunjukkan perkembangan yang positif. Selama periode itu, kontribusi UKM pada produk domestic bruto rata-rata mencapai 56,04 persen. Secara sektoral aktivitas UKM ini mendominasi pertanian, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran. Sektor-sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Tabel 1 Kontribusi Usaha Kecil, Menengah dan Besar terhadap PDB 5

Tahun 2001-2004 (Rata-rata persentase) NO.

Lapangan Usaha

Kecil

Menenga

Besar

Jumlah

h 1.

Pertanian

85.89

9.05

5.06

100

2.

Pertambangan

7.42

3.09

89.49

100

3.

Industri Pengolahan

14.95

12.8

72.25

100

4.

Listrik,Gas & Air

0.54

7.34

82.12

100

5.

Bangunan

43.57

22.61

33.82

100

6.

Perdagangan,Hotel &

75.19

21.06

3.75

100

35.35

26.40

38.25

100

Restoran 7.

Pengangkutan dan Komunikasi

Sumber : Perkembangan Makro UKM Tahun 2005 , Berita Statistik 2005, Badan Pusat Statistik dengan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kemampuan sector usaha dalam menciptakan sangat berbeda antara satu kelompok usaha dengan lainnya dan mencerminkan karakteristik masing-masing pelaku usaha. Data BPS tahun 2005 menunjukkan bahwa dari jumlah 43.22 juta unit UKM tahun 2004 meningkat 1.61 persen dibandingkan tahun 2003, dan jumlah ini merupakan bagian terbesar pelaku usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap oleh UKM sebanyak 70.92 juta orang pada tahun 2004. Tabel 2 Jumlah Unit Usaha, Penyerapan Tenaga Kerja dan Produktivitas Berdasarkan Skala Usaha 2004 (dalam Jutaan) Skala Usaha

Unit Usaha

Tenaga Kerja

Produktivitas (rupiah)

Usaha Kecil

43.22

70.92

11.57 6

Usaha Menengah

0.06

8.15

38.71

Usaha Besar

2.25

0.40

2.22

Sumber : Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2005, Berita Statistik Maret 2005 Badan Pusat Statistik dengan Kementrian Koperasi & Usaha Kecil Menengah

Perkembangan kontribusi UKM kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja

selama

periode

diatas

menggambarkan

produktivitas

pelaku

UKM.

Produktivitas Usaha Kecil sebesar Rp. 10,37 juta per tenaga kerja tahun 2003, meningkat cukup besar pada tahun 2004 menjadi Rp. 11,57 juta pertenaga kerja. Dari uraian diatas, terlihat bahwa masing-masing kelompok usaha memiliki keunggulan komparatif dan saling melengkapi satu sama lainnya. Kelompok Usaha Besar memiliki potensi sebagai motor pertumbuhan, sementara kelompok Usaha Kecil sebagai penyeimbang dan penyerapan tenaga kerja. Namun hal ini juga memperlihatkan bahwa unit-unit usaha kecil dan menengah pada umumnya masih menjadi sandaran hidup bagi masyarakat kecil yang jumlahnya besar. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan UKM masih menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Data Survei Usaha Terintegrasi (SUSI) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2001, menunjukkan bahwa dari 14.660.645 UKM yang tidak berbadan hukum, tercatat 2.131.810 UKM yang memanfaatkan

pinjaman

dalam

upaya

mendukung

proses

pengembangan

usahanya. Sumber-sumber permodalan yang tersedia bagi UKM dikategorikan dalam perbankan, koperasi, lembaga keuangan non bank, modal ventura, perorangan, keluarga/family, dan lain-lain masih menduduki posisi teratas dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan permodalan UKM. Gambar 1 Sumber-Sumber yang Melayani UKM Tidak Berbadan Hukum dan UKM yang dilayani Tahun 2001 dan 2002 7

80 70 60 50 40 30 20 10 0 Perbankan

Tahun 2001 Tahun 2002 3-D Column 3

LKNB

Perorangan

Lainnya

Pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan non bank sebanyak 82.962 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 10.93 persen, perbankan sebanyak 385.383 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 6,55 persen dan sumber permodalan lainnya sebanyak 661.629 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 3,43 persen. Sedangkan sumber permodalan yang berasal dari modal ventura mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hingga mencapai 50,18 persen yaitu dari 16.002 UKM menjadi 7.972 UKM. Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas adalah sebagian besar UKM belum tersentuh oleh lembaga-lembaga keuangan. Sedangkan dilihat dari lembaga keuangan formal yang identik dengan perbankan, pemberian berbagai kredit untuk membantu permodalan UKM sangat kecil persentasenya jika dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan kepada pelaku Usaha Besar. Bahkan dalam rentang tahun 200 sampai dengan 2004 kredit yang diberikan kepada UMKM porsinya semakin mengecil (Lihat Tabel 3). Hal ini semakin memperjelas bahwa hanya menggantungkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal tidak akan mampu mengembangkan UKM, oleh karena itu perlu dikembangkan alternative sumber-sumber pembiayaan yang mampu menjawa kebutuhan UKM yaitu LKM. Tabel 3 Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing pada Bank-Bank Umum Tahun 2000 sampai dengan 2004 (Miliar rupiah) TAHUN

TOTAL KREDIT

USAHA BESAR

USAHA KECIL 8

2000

269,000

213,375

56,625

2001

307,594

245,025

62,569

2002

365,410

303,145

62,265

2003

437,942

363,974

73,968

2004

553,548

459,933

93,615

Sumber : Bank Indonesia

Melihat kondisi tersebut diatas maka peranan yang dilakukan Bank Indonesia dalam upaya pemberdayaan UKM dilakukan melalui empat pilar kebijakan dan strategi,

yaitu

kebijakan

kredit

perbankan,

pengembangan

kelembagaan,

pemberian bantuan teknis, dan kerjasama dengan Pemerintah. Dari sisi kebijakan kredit

perbankan,

Bank

Indonesia

mengajukan

kepada

perbankan

untuk

memasukkan rencana penyaluran kredit UKM ke dalam business plan perbankan. Pada tahun 2004, perbankan nasional, termasuk BPR merencanakan untuk meningkatkan penyaluran kredit baru untuk sektor UKM menjadi sekitar Rp 36,02 triliun untuk bank umum dan Rp 2,47 triliun untuk BPR 1. Salah satu bank BUMN yaitu Bank BRI telah menyalurkan enam puluh delapan persen atau Rp 2,5 triliun dari total kredit yang disalurkan ditujukan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara regional sampai Desember 2004 total pinjaman Bank BRI sebesar Rp 3,8 triliun. Jumlah itu terdiri atas pinjaman menengah Rp 31,89 milyar, ritel Rp 2,33 triliun, dan mikro Rp 1,5 triliun2. Pemerintah dalam rangka pemberdayaan usaha mikro hingga saat ini juga telah melakukan langkah-langkan strategis. Sebagai berikut. a. menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara sistemik, mandiri dan berkelanjutan. b. menciptakan sistem penjaminan (financial guarantee system) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro. 9

c. menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (technical assistance and facilitation) secara manajerial guna meningkatkan “status usaha” usaha mikro agar feasible dan bankable dalam jangka panjang. d.

penataan

dan

penguatan

kelembagaan

keuangan

mikro

untuk

memperluas jangkauan pelayanan keuangan kepada usaha mikro secara cepat, tepat, mudah dan sistematis. Pemerintah

dalam

upaya

penanggulangan

kemiskinan

melalui

pemberdayaan usaha mikro, telah menyusun beberapa kebijakan kredit. Seperti, adanya nota kesepahaman (MoU) antara Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dengan

Bank

Indonesia

mengenai

penanggulangan

kemiskinan

melalui

pemberdayaan UMKM. Kerjasama ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha mikro dan kecil.

1

Sambutan Deputi Gubernur Bidang Kredit BI, 23 Juni 2004

2

Suara Merdeka, 6 Januari 2005

2.3 Pembiayaan Perbankan ke Sektor UKM Sejalan dengan semakin kondusifnya perubahan paradigma perbankan dalam memandang UKM dalam beberapa tahun belakangan ini kita mencermati adanya perubahan perilaku bisnis perbankan yang lebih mengarah pada segmen UKM. Kondisi ini sangat berbeda dengan era masa lalu dimana orientasi penyaluran kredit perbankan terlalu memusatkan pada korporasi atau Usaha Besar yang dianggap lebih memberikan keuntungan besar secara ekonomis. Ditambah lagi dengan adanya krisis financial yang dimulai dari negeri kiblak perekonomian dunia, USA. Maka sector riil yang ada di Usaha Mikro akan sangat banyak membantu bagi perekonomian negeri khususnya dalam hal penerimaan PDB dan penyerapan tenaga kerja.

10

Akan tetapi sector UKM kerap kali mengalami hambatan dalam memperoleh akses dana dan sering dibiayai melalui program pemerintah yang cenderung bersifat subsidi atau sumber dana relative murah dari para donator. Dalam perkembangannya, penyaluran kredit UKM semakin lama semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya portofolio perbankan untuk pemberian kredit bagi sector UKM. Perkembangan kredit UKM yang bersumber dari kredit bank, menunjukkan baki debet pada akhir Juni 2007 telah mencapai Rp. 462,12 Triliun atau 52,5 persen dari total komposisi kredit perbankan yang disalurkan. Tabel 4 Kredit Perbankan (dalam Triliun rupiah) Juni 2007 SKALA USAHA

PEMBERIAN KREDIT

PRESENTASE

Usaha Mikro

186,52

40,4%

Usaha Kecil

131,95

28,6%

Usaha Menengah

143,69

31,1 %

Secara

keseluruhan

terdapat

pertumbuhan

sebesar

18,4

persen

bila

dibandingkan dengan posisi pada tahun 2006 yaitu Rp. 427,99 Triliun. Sementara net NPLs kredit UKM 3,19 persen dan total kredit perbankan sebesar 2,61 persen. Sementara itu hingga Juni 2007 net ekspansi kredit perbankan yang disalurkan ke sector UKM sebesar Rp. 34,2 Triliun atau 48,1 persen dari total business plan tahun 2007 telah mencapai lebih dari 19,1 juta rekening dibandingkan pada Juni 2006 yang berjumlah 18,2 juta. Berdasarkan jenis penggunaan kredit, prosentase terbesar penggunaan kredit UKM adalah untuk kredit konsumsi dimana per Juni 2007 adalah sebesar 66,7 persen yang diikuti oleh kredit modal kerja sebesar 22 persen dan kredit investasi sebesar

11,3

persen.

Besarnya

prosentase

kredit

konsumsi

tersebut

juga 11

menunjukkan bahwa penyaluran kredit UKM ke sector usaha produktif masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan uraian diatas kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penyediaan kredit perbankan untuk mendukung pengembangan UKM sebenarnya sudah berangsur membesar, karena telah mencapai separuh dari alokasi total kredit perbankan.

Strategi

yang

sebaiknya

diterapkan

perbankan

di

masa

mendatang harus lebih ekspansif untuk menggali potensi dan kemajuan sector UKM, untuk menunjukkan keyakinan perbankan bahwa pasar pembiayaan di sector ini masih belum jenuh dan menjanjikan. Apabila kita cermati, penetrasi bank-bank kepada sector UKM tersebut bukan hanya sekedar mengikiuti tren melainkan suatu strategi yang mendasari keputusan bisnis yang mengukuhkan bahwa UKM merupakan

sector

yang

prospektif

sehingga

layak

untuk

dibiayai

dan

menguntungkan. 2.4 Kebijakan Bank Indonesia dalam Pemberdayaan UKM Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kini telah di ubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, kebijakan Bank Indonesia dalam membantu pengembangan UKM mengalami perubahan paradigma yang cukup mendasar karena BI tidak dapat lagi memberikan bantuan keuangan atau Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam pengembangan UKM berubah menjadi tidak langsung. Pendekatan yang digunakan kepada UKM bergeser dari development role menjadi promotional role. Pendekatan yang memberikan subsidi kredit dan bunga murah sudah bergeser kepada pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kegiatan pelatihan kepada petugas bank, penelitian dan penyediaan informasi. Dengan kondisi seperti itu, BI masih tetap memberikan dukungan, namun kebijakan BI baik dari sisi supply maupun demand lebih difokuskan dalam rangka mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan serta untuk mendukung system perbankan yang sehat. Dari sisi supply, Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan perbankan sehingga dapat meningkatkan pemberian kredit kepada UKM namun tetap prudent. Kebijakan tersebut antara lain dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI/2001 tentang pemberian Kredit Usaha Kecil yang 12

menganjurkan bank memberikan sebagian kreditnya kepada usaha kecil, PBI Nomor 6/25/PBI/2004 dan SE Nomor 6/44/DPNP perihal Rencana Bisnis Bank Umum Dalam Penyaluran Kredit UKM, sehingga diketahui komitmen bank dalam menyalurkan kredit UKM, dan SE nomor 8/3/DNP, dimana dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) bobot risiko untuk KUK dikenakan sebesar 85 persen. Dari sisi demand, kebijakan BI lebih difokuskan pada penguatan lembaga pendamping UKM melalui peningkatan capacity building dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UKM. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain: a. Pelatihan-pelatihan

kepada

lembaga

pendamping

UKM

dalam

rangka

meningkatkan kemampuan kredit UKM. Pada periode Januari-Juni 2007, BI telah memberikan pelatihan kepada 819 orang pendamping UKM atau KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank) dengan jumlah kredit yang berhasil dihubungkan dengan bank mencapai Rp. 155 miliar untuk 2.582 UKM. b. Pendirian Pusat Pengembangan Pendamping UKM (P3UKM), sebagai pilot project di Bandung. P3UKM antara lain bertugas melakukan pelatihan dan akreditasi pendamping UKM. Pada bulan Juli 2007 lembaga sejenis telah didirikan di Kalimantan Selatan dan pada bulan September ini lembaga sejenis direncanakan juga didirikan di Sulawesi Selatan. c. Pengembangan Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) sebagai sarana untuk lebih menyebarluaskan secara cepat hasil-hasil penelitian dan berbagai informasi lainnya. SIPUK terdiri dari Sistem Informasi Baseline Economic Survey (SIB), Sistem Informasi Agroindustri Berorientasi Ekspor (SIABE), Sistem Informasi Pola pembiayaan / lending model Usaha Kecil (SILMUK), Sistem penunjang Keputusan Untuk Investasi (SPKUI). SIPUK ini dapat diakses di website BI3. d. Berbagai penelitian dalam rangka memberikan informasi untuk mendukung pengembangan

UKM.

Kegiatan

penelitian

terutama

diarahkan

untuk

mendukung penetapan arah dan kebijakan BI dalam rangka pemberian bantuan teknis dan juga dalam rangka penyediaan informasi yang berguna 13

dalam rangka pengembangan UKM. Penelitian tersebu disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan UKM serta untuk menggali potensi sector UKM di tiap-tiap daerah di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan peran UKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2005 BI telah mensurvei untuk memperoleh gambaran mengenai potensi dan permasalahan yang dihadapi UKM ditinjau dari berbagai aspek. Pada tahun 2007, BI melakukan kajian identifikasi peraturan pusat dan daerah dalam rangka pengembangan UKM serta kajian dan implentasi pilot project klaster pengembangan UKM. 2.5 Pemahaman Perkreditan Perbankan dan UKM Bank memiliki tiga produk kredit bagi masyarakat yaitu, a. Kredit Modal Kerja Kredit ini diberikan oleh Bank untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya kecil. Kontribusi KMK ini jelas berorientasi pada pembiayaan Bank bagi UKM. Contoh produk kreditnya adalah KUR atau Kredit Usaha Rakyat yang dimiliki oleh BRI. b. Kredit Investasi Kredit ini diberikan oleh Bank untuk memberikan modal bagi korporasikorporasi yang membutuhkan dan berkisar miliaran rupiah. Jelas kredit investasi ini berorientasi bagi Usaha Besar yang kebanyakan memiliki big project. c. Kredit Konsumsi Kredit semacam ini sangat memberikan keuntungan besar serta menjanjikan bagi keberlangsungan pendanaan di Bank. Karena presentase penerimaan kembali yang akan didapatkan oleh Bank jauh lebih besar dibandingkan

dengan

menentukan

paradigm

pembiayaan masyarakat

yang

diberikan.

tentang

Kredit

budaya

ini

sangat

konsumtif

dan

menghilangkan kemauan produktif. Contoh produknya adalah, Kartu kredit, kredit pembelian mobil, dan lain-lain.

14

Akan tetapi penulis mempunyai hipotesis bahwa dana yang dihimpun pihak bank justru banyak dilarikan ke kota-kota besar di Indonesia (misalnya Jakarta) yang banyak didominasi untuk kredit konsumsi, seperti kartu kredit, kredit kepemilikan rumah dan kredit kepemilikan mobil yang memiliki resiko yang lebih rendah dan menjajikan dibandingkan dengan UKM. Bank beranggapan penyaluran kredit kepada UKM mempunyai resiko relatif tinggi, manajemen dan administrasi buruk dan ketiadaan agunan. Di lain pihak, fungsi intermediasi perbankan memang sangat rumit karena prosedur dan aturan yang ketat terikat pada prudential banking (prinsip kehati-hatian bank). Padahal, banyak UKM yang sebenarnya memiliki prospek usaha yang baik, namun tidak memiliki agunan sebagai syarat mendapatkan kredit bank. Ini terlihat dari tingkat kredit macet sektor usaha mikro, kecil, dan menengah akhir tahun 2002 hanya sekitar 3,9 persen, yang jauh lebih rendah dibandingkan kredit macet total kredit perbankan yang sekitar 10,3 persen4 . Daya serap UKM terhadap penyaluran kredit perbankan masih banyak terkendala oleh persyaratan teknis, sehingga dibutuhkan mekanisme tertentu untuk meningkatkan kapabilitas UKM agar pembiayaan terhadap sektor ini dapat semakin dioptimalkan, sehingga target dari business plan dapat dipenuhi. Dalam kerangka tersebut, upaya peningkatan daya serap UKM melalui pemberdayaan Konsultan Keuangan/Pendampingan UKM Mitra Bank, dan atau yang bisa dikenal dengan KKMB menemukan relevansinya. Pemberdayaan bank BUMN dan lembaga keuangan lainnya untuk dapat membiayai UKM secara efektif, melalui perluasan pembukaan kantor cabang di berbagai daerah dan link program dengan BPR dan LKM (Lembaga Keuangan Mikro), sehingga mampu menjangkau UKM sampai tingkat akar rumput. Upaya pemberdayaan ini memerlukan dukungan peraturan yang mewajibkan kantor cabang bank untuk kembali menyalurkan sebagian besar dana yang dihimpun dari masyarakat setempat sebagai kredit komersial di daerah operasionalnya dengan menetapkan LDR (Loan Deposit Rasio) minimal secara regional.

15

3

www.bi.go.id

4

Kompas, 16 September 2004 Peran

Pemda

difokuskan

pada

fungsi

regulasi

dan

fasilitasi

untuk

menciptakan struktur pasar dan persaingan yang sehat sebagai lapangan bermain bagi UKM-UKM, serta mengoreksi ketidaksempurnaan mekanisme pasar dengan menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif dan memberikan dukungan perkuatan bagi pengusaha kecil dan menengah. Dengan menilik kondisi seperti ini, maka di waktu mendatang, pemerintah perlu mengubah strategi agar UKM kita lebih bersemangat dan bangga sebagai pelaku usaha. Peran pemerintah dan civil society (misalnya melalui LSM dan juga perguruan tinggi) diperlukan untuk memberi fasilitas dan dukungan agar usaha kecil bisa menjadi kekuatan penyeimbang. Untuk mengoptimalkan upaya dalam rangka memberdayakan UKM diperlukan peran aktif seluruh pihak, seperti keterpaduan antara bantuan keuangan dari bank BUMN, bantuan teknis berupa program pendampingan melalui pelayanan Konsultan KKMB, sedangkan Pemda sebagai fasilitator dalam penyedia infrastruktur secara bersamaan (Full Pledge Service). Banyak orang yang mempunyai prinsip, bahwa jika mempunyai usaha sebaiknya hanya menggunakan modal sendiri. Hal ini tidak salah, tetapi perlu disadari bahwa keuangan perusahaan terbatas, dan pertumbuhan perusahaan tak bisa berlangsung pesat. Mengapa? Karena laba yang diperoleh perusahaan, pada umumnya sebagian besar diputar kembali dalam bentuk modal kerja , serta hanya sedikit yang dapat digunakan untuk investasi atau meningkatkan kapasitas produksi. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat, kredit Bank dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas usaha, selain mempunyai kegunaan lain, antara lain sebagai berikut: 1. Pembagian risiko

16

Dengan pembiayaan sebagian ditanggung oleh Bank ( umumnya sharing kredit Bank: untuk kredit investasi 65% dan kredit modal kerja 70%), maka apabila terjadi risiko maka pengusaha hanya menanggung risiko sebesar sharing dananya. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan memisahkan antara harta perusahaan dengan harta pribadi, sehingga kalau terjadi sesuatu, debitur bisa bangkit kembali.

2. Transparansi Dengan mendapatkan pembiayaan dari Bank, pengusaha dipaksa untuk secara rutin melaporkan posisi keuangan perusahaan, termasuk laporan piutang dan persediaan

minimal

setiap

triwulan.

Dengan

membuat

laporan

keuangan,

pengusaha dipaksa untuk belajar memahami kondisi perusahaan day to day, sehingga mengetahui secara persis jalannya perusahaan. Misalkan, mengapa perputaran

piutang

melambat,

berarti

ada

piutang

macet,

sehingga

perlu

digalakkan penagihan piutang agar uang dapat diputar kembali. Petugas Bank, umumnya diwakili oleh Account Officer, akan membantu pengusaha memahami laporan keuangan, mendiskusikan prospek usaha, karena Bank juga dituntut untuk melaporkan kolektibilitas kredit yang diberikan kepada Bank Indonesia. Dalam hal ini antara nasabah kredit dan Bank ibarat suami isteri, yang kalau perusahaan nasabah sakit, akan berakibat pada Bank. Oleh karena itu merupakan kewajiban Bank untuk memantau perkembangan usaha nasabah, agar baik nasabah maupun Bank sama-sama memperoleh keuntungan. 3. Meningkatkan disiplin Pengusaha/perusahaan dipaksa untuk disiplin membuat perencanaan, mengatur keuangan sesuai anggaran, menyisihkan sebagian uang untuk membayar angsuran, membuat laporan keuangan, mengasuransikan barang2 yang mempunyai risiko, terhadap kebakaran, kebanjiran, gempa serta risiko lainnya.

17

Pengusaha juga disiplin mengatur capex (Capital Expenditure) , merencanakan secara jangka menengah atau panjang, perbaikan/investasi yang diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi. Bank akan memantau kondisi nasabah minimal 3 (tiga) bulan sekali (yang dilihat adalah kemampuan cash flow untuk membayar, dan prospek perusahaan). Karena uang Bank digunakan untuk mengembangkan perusahaan, Bank bertindak sebagai pengawas, konsultan maupun sebagai dokter bila perusahaan menunjukkan tandatanda penurunan, agar dapat segera dilakukan penyelamatan.

4. Peluang untuk mendapatkan networking Bank memiliki nasabah yang bergerak diberbagai bidang usaha. Setiap periodik, Bank mengadakan “gathering” atau temu nasabah, yang dapat merupakan ajang saling kenal, dan mempertemukan antara supplier dan demand. 5. Peluang untuk meningkatkan pasar Selain melakukan pemantauan, Bank juga akan membantu nasabah yang dinilai layak untuk mengembangkan usahanya, misalkan meningkatkan pasar keluar negeri. Disini peran Bank adalah membantu nasabah untuk memahami seluk beluk transaksi devisa dan menjaga agar pengiriman barang keluar negeri melalui transaksi L/C ( Letter of credit) sehingga dijamin pembayarannya, karena dari Bank to Bank.

18

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Usaha mikro di Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi bangsa. Hal itu disebabkan karena usaha mikro terkonsentrasi pada soktor riil seperti, perhotelan, perdagangan, restoran dan lainlain. Apabila tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh para pelaku usaha mikro tersebut meningkat setiap tahunnya maka hal positif yang dapat terjadi juga semakin besar. Seperti penerimaan PDB yang bertambah dan penyerapan tenaga kerja yang tidak sedikit jumlahnya. Apalagi jika usaha mikro tersebut juga mampu menembus pasar internasional. Akan tetapi akses permodalan yang harus didapatkan oleh para pelaku usaha mikro kadang sangat sulit. Hal itu disebabkan oleh paradigm yang ada di perbankan kita bahwa dengan memberikan kredit modal kerja kepada UKM maka tidak akan terlalu menguntungkan dan menjanjikan bagi keuangan mereka. Padahal faktanya tingkat kredit macet oleh pelaku UKM jauh lebih kecil ketimbang kredit lainnya. 19

Mulai saat ini perbankan harus sadar bahwa pembiayaan ekonomi di sector mikro akan sangat menguntungkan tidak hanya bagi Bank itu sendiri tapi juga banyak pihak lainnya, seperti pelaku UKM, perekonomian makro dan pendapatan pemerintah pun turut menikmati hasil yang dicapai apabila UKM maju secara pesat. Peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UKM juga harus mengalami perubahan

paradigma,

namun

bukan

berarti

kebijakan

dan

strategi

untuk

mendukung UKM menjadi berkurang tetapi disesuaikan dengan perundanganundangan baru yang berlaku. Untuk itulah, kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan

dan

pemberdayaan

UKM

adalah

dalam

rangka

mendorong

peningkatan fungsi intermediasi perbankan serta untuk mendukung system perbankan yang sehat. Sehingga sekali lagi dapat membantu dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

3.2 Saran Saran yang dapat penulis berikan dalam makalah ini adalah, 1. Pemerintah harus memulai membuat peraturan-peraturan baru yang sifatnya mendukung perkembangan UKM di Indonesia, misalnya peraturan tentang pembuatan lembaga pendamping yang dapat membantu para pelaku UKM 2. Bank Indonesia yang dalam hal ini adalah pemimpin-pemimpin Bank umum juga harus memberikan kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendukung UKM yang baik. 3. Bank-Bank umum juga harus mengurangi paradigma tentang pemberian kredit bagi masyarakat. Mulai mengurangi yang bersifat konsumtif dan lebih mendukung pada yang produktif seperti UKM.

20

DAFTAR PUSTAKA Darwin (Penyunting), Model-model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, Pusat Penelitian Ekonomi – LIPI, Jakarta, 2003 Retnandi, Djoko, Menengok Kebijakan UKM di Malaysia, Kompas, Sabtu, 16 Oktober 2004 Marquerite,

S.

Robinson,

1993,

Beberapa

Strategi

yang

Berhasil

Untuk

Mengembangkan Bank Pedesaan : Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia 1970-1990, Institute Bankir Indonesia, Jakarta. Iskandar, Syamsu. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. 2002. Jakarta, Gramedia

21

22