Penyimpangan Di Bidang Kebijakan Dalam Negeri.docx

Penyimpangan di Bidang Kebijakan Dalam Negeri 1. Mengumumkan ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama, komunis) 2. Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang; hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dilaksanakan oleh Presiden. 3. MPRS menetapkan Oresiden menjadi Presiden seumur hidup; hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden. 4. Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri; dengan demikian , MPR dan DPR berada di bawah Presiden. 5. Pimpinan MA diberi status menteri;ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. 6. Presiden membuat penetapan yangisinya semestinya diatur dengan undang-undang (yang harus dibuat bersama DPR); dengan demikian Presiden melampaui kewenangannya. 7. Pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi, yaitu Front Nasional. 8. Presiden membubarkan DPR; padahal menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membubarkan DPRB.

Penyimpangan di Bidang Kebijakan Luar Negeri 1.Politik konfrontasi dengan pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo (Old Establishes

Forces/Negara-negara

kapitalis

imperialis)

dan

Nefo

(New

Emerging

Forces/Negara-negara progresif revolusioner) 2.Melaksanakan politik Mercu Suar (pembangunan proyek-proyek raksasa, komplek olahraga senayan, Jakarta by pass, Monumen Nasional, Jembatan Ampera) 3.Menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) yang sebagian besar pesertanya adalah Negara-negara komunis 4.Membentuk Poros Jakarta-Peking

1. Kekuasaan Presiden Tak Terbatas Pembentukan peraturan perundang-undangan yang semestinya dibentuk berdasarkan UU, namun diberi bentuk hukum Peraturan Presiden.

2. Pembentukan MPRS Ada yang janggal saat pembentukan MPRS. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang seharusnya dipilih melalui Pemilu (Pemilihan Umum) malah dibentuk oleh presiden sendiri melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. 3. Keterlibatan PKI dalam Nasakom (Nasio, Agama dan Komunis) Konsep Nasakom yang diusung Presiden Soekarno dimanfaatkan oleh PKI untuk menyebar luaskan pengaruhnya dalam kehidupan sosial dan politik bangsa Indonesia. 4. Adanya ajaran Resopim Adanya ajaran RESOPIM. Tujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno.

Lembaga-lembaga negara mempunya inti Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom)

2. Prosedur pembentukan MPRS, karena anggota MPRS diangkat oleh presiden. Seharusnya dipilih melalui pemilu. 3. Prosedur pembentukan DPAS, karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah. 4. Prosedur pembentukan DPRGR, karena anggota DPRGR ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden.

5. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR. 6. Pengangkatan presiden seumur hidup, karena tidak ada aturan tentang jabatan presiden seumur hidup. Menurut pasal 7 UUD 1945 (sebelum diamandemen), presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. 7. Pembentukan MPRS. Presiden Soekarno membentuk sendiri MPRS melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Padahal, seharusnya MPRS dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Masa Orde Baru: Pengertian, Latar Belakang, Tujuan, dan Kebijakan Orde Baru

Pengertian Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan presiden Soeharto di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Masa orde baru (ORBA) dimulai sejak tahun 1966 menggantikan orde lama yang merujuk pada era pemerintahan presiden Soekarno. Pengertian orde baru adalah suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut dilakukan karena adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila yaitu peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September (G30S/ PKI). Menurut sejarahnya, pada masa itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebarkan paham komunisme di Indonesia dan telah mengancam keberlangsungan ideologi Pancasila. Awal lahirnya orde baru adalah ketika presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jendral Suharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR).

Latar Belakang Orde Baru

Peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya Orde Baru adalah terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pada waktu itu. Bahkan pada 30 September 1965 beberapa Jendral TNI diculik, disiksa, dan dibunuh oleh para pemberontak tersebut yang sempat mengakibatkan kekacauan di Indonesia. Peristiwa pembunuhan para Jendral TNI tersebut mengakibatkan munculnya gelombang kebencian besar terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). Masyarakat dan TNI kemudian melakukan penangkapan dan pembantaian terhadap para anggota PKI di berbagai daerah di Indonesia. Pada masa itu, kerusuhan juga terjadi di berbagai lokasi sehinga keamanan negara sangat rentan. Hal tersebut membuat pengaruh dan kekuasaan presiden Soekarno menjadi melemah dan kehilangan kepercayaan dari sebagian rakyatnya. Selain kerusuhan, masyarakat juga kerap melakukan demonstrasi di berbagai tempat. Beberapa tuntutan demonstran kepada pemerintah pada waktu itu adalah: 

Membubarkan PKI dan organisasi-organisasi pendukungnya (Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan lain-lain).



Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI



Menurunkan harga sembako

Untuk menindaklanjuti tuntutan rakyat tersebut, presiden Soekarno kemudia melakukan

reshuffle

Kabinet

Dwikora.

Namun,

upaya

tersebut

mengecewakan karena masih terdapat unsur komunis di dalam kabinet baru.

dianggap

Pada masa genting tersebut akhirnya presiden Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai presiden. Tepat pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno menandatangani SUPERSEMAR, dimana isinya Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia. Pada 22 Februari 1967 akhirnya Soeharta diangkat menjadi presiden RI ke-2 secara resmi, yaitu melalui Ketetapan MPRS No. XV / MPRS / 1966 dan sidang istimewa MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada tanggal 7 – 12 Maret 1967. Baca juga: Lambang Garuda Pancasila

Kebijakan Orde Baru Pemerintahan di masa orde baru membuat beberapa kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dimana tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan stabilitas negara di berbaai bidang. Berikut adalah beberapa kebijakan di masa orde baru:

1. Kebijakan ekonomi Pada tahun 1969, pemerintah ORBA mencanangkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) untuk meningkatkan ekonomi nasional. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada besar. Menciptakan dan mewujudkan program trilogy pembangunan dimana tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia.

2. Kebijakan politik 

Pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi pendukungnya, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam kabinet pemerintahan.



Penyederhanaan partai politik yang awalnya ada 10 partai menjadi hanya 3 partai politik saja, yaitu Golkar, PDI, dan PPP.



Militer memiliki peran dalam pemerintahan atau yang disebut dengan dwifungsi ABRI.



Pemerintah mewajibkan pendidikan Penataan P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) di seluruh lapisan masyarakat.



Masuknya Irian Barat dan Timor Timur ke wilayah kesatuan Republik Indonesia.



Indonesia menggagas berdirian ASEAN dan beberapa kebijakan politik luar negeri, seperti: Pengakuan terhadap negara Singapura, Memperbaiki hubungan dengan negara Malaysia, Masuk Indonesia kembali menjadi anggota PBB.

3. Kebijakan Sosial Pemerintah orde baru mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada masa itu, diantaranya: 

Pencanangan program Keluarga Berencana (KB)



Program transmigrasi



Gerakan wajib belajar



Gerakan orang tua asuh

Baca juga: Pengertian Wawasan Nusantara

Kelebihan dan kekurangan Masa Orde Baru

Seperti yang dijelaskan pada pengertian orde baru di atas, masa orde baru berlangsung selama Soeharto menjabat sebagai presiden RI, yaitu 32 tahun lamanya. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan masa orde baru adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan Masa Orde Baru 

Pada tahun 1996 terjadi peningkatan Gros Domestic produk perkapita Indonesia dari $70 menjadi $100.



Berhasil mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB) yang sebelumnya tidak pernah ada.



Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis.



Anka pengangguran mengalami penurunan.



Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik.



Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia.



Mencanangkan program Wajib Belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.



Mencanangkan dan menyukseskan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).



Bekerjasama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari luar negeri.

2. Kekurangan Masa Orde Baru 

Terjadi korupsi besar-besara di semua lapisan masyarakat.



Pembangunan hanya terpusat di ibu kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan di desa.



Kekuasaan yang terus bekelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur.



Masyarakat di berbagai daerah, misalnya Papua dan Aceh, merasa tidak puas dengan pemerintah karena tidak tersentuh pembangunan.



Banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena pemerintah pada masa itu menganggap bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah.



Terjadi pengekangan kebebasan pers dan berpendapat, dimana banyak perusahaan koran dan majalah yang ditutup paksa karena tidak sepaham dengan pemerintah.



Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat, dimana orang kaya mendapat hak lebih baik dibanding orang yang tak mampu.