Peningkatan Mutu Pendidikan.pptx

Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan

dan Jejaring Mutu Pendidikan

Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan Badan PSDMPK dan PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MATERI ARAHAN A

EVALUASI PEMENUHAN SNP Pemenuhan SNP Kesiapan Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

B

URGENSI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

C

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN Sekolah Berbasis SNP & Jejaring Mutu Pendidikan Pergeseran Peran PPMP dan LPMP & Target Pembangunan ke Depan

A. EVALUASI PEMENUHAN SNP

Pemenuhan SNP

CAPAIAN PEMENUHAN SNP SD

SMP

STANDAR

NILAI

STANDAR

NILAI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

5.05

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

4.95

STANDAR ISI

5.81

STANDAR ISI

7.21

STANDAR PROSES

5.49

STANDAR PROSES

5.50

STANDAR PENILAIAN

6.65

STANDAR PENILAIAN

6.76

STANDAR PTK

6.44

STANDAR PTK

6.49

STANDAR PENGELOLAAN

6.67

STANDAR PENGELOLAAN

6.75

5.94

RATA-RATA

6.22

SNP

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

STANDAR PENGELOLAAN

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

STANDAR PTK

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

STANDAR ISI

STANDAR PENGELOLAAN

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

STANDAR ISI

STANDAR PROSES STANDAR PTK

STANDAR PROSES

STANDAR PENILAIAN STANDAR PENILAIAN

PENDEKATAN PENGELOMPOKAN SKL 10

> SNP MENUJU SNP 2

SNP

SKL : > 6,5 5 STD : < 6,5

SKL : > 9 5 STD : > 9

SKL : > 6,5 5 STD : > 6,5

STANDAR

5

MENUJU SNP 1

MENUJU SNP 3

SKL : < 6,5 5 STD : < 6,5

SKL : < 6,5 5 STD : > 6,5

BOBOT

Y

SKL

X1

ISI

20%

X2

PROSES

30%

X3

PENILAIAN

15%

X4

PTK

25%

X5

PENGELOLAAN

10%

KELOMPOK

5

10 5 STD

MENUJU SNP 1 MENUJU SNP 2 MENUJU SNP 3 SNP DI ATAS SNP

merupakan dua komponen terbesar yang berkontribusi terhadap capaian SKL

Y

X

Y < 65% ∑n.X/n < 65% Y > 65% ∑n.X/n < 65% Y < 65% ∑n.X/n > 65% Y > 65% ∑n.X/n > 65% Y > 85% ∑n.X/n > 85%

KELOMPOK CAPAIAN PEMENUHAN SNP SD

SMP

80000

14000

74624

70000

12000

60000

10000

50000

9800

8000

37845

40000

13255

6000

30000

4000

17020

20000 10000

2000

2547

334

0 MENUJU SNP 1

MENUJU SNP 2

2491

MENUJU SNP 3

SNP

DI ATAS SNP

220 MENUJU SNP 1

0.3%

MENUJU SNP 2

MENUJU SNP 1

SNP

DI ATAS SNP

MENUJU SNP 1

9.6%

MENUJU SNP 2 56.4%

MENUJU SNP 3

51.3%

38.0%

MENUJU SNP 2 MENUJU SNP 3

SNP

SNP

DI ATAS SNP

1.9%

MENUJU SNP 3

0.2%

12.9%

28.6%

54

0

DI ATAS SNP 0.9%

Sebagian besar Sekolah di Indonesia masih memiliki capaian “Menuju SNP 1” hanya kurang dari 15% SD dan SMP yang memiliki capaian SNP atau di atas SNP

CAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN SD Lulusan memiliki kemampuan mengamati dan bertanya untuk berpikir dan bertindak produktif serta kreatif

7.46

Lulusan menunjukkan karakter

6.26

Lulusan mampu berpikir logis dan sistematis

5.16

Lulusan mampu berkomunikasi efektif dan santun

4.76

Prestasi siswa/lulusan

1.60

BAIK

BAIK SEKALI

-

2

4

6

8

0

2

4

6

8

10

SMP Lulusan memiliki kemampuan mengamati dan bertanya untuk berpikir dan bertindak produktif serta kreatif

6.57

Lulusan menunjukkan karakter (jujur, disiplin, bertanggungjawab, dan menghargai orang lain)

5.61

Lulusan mampu berkomunikasi efektif dan santun

4.96

Lulusan memiliki pengetahuan faktual dan konseptual

4.95

Prestasi siswa/lulusan

2.67

Proses Pembelajaran di Sekolah belum menjamin capaian kompetensi lulusan/siswa sesuai dengan SNP

10

CAPAIAN 5 PROSES DAN PENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN SD

BAIK BAIK SEKALI

SMP

BAIK BAIK SEKALI

Sekolah memiliki dokumen perencanaan yang…

8.07

Kepala sekolah melakukan supervisi kualitas…

8.02

Penilaian dilakukan dengan menerapkan…

7.97

Penilaian dilakukan dengan menerapkan…

8.12

Kepala sekolah melaksanakan pengelolaan…

7.84

Kepala sekolah melakukan supervisi kualitas…

8.10 7.96

8.74

Materi ajar relevan dengan kebutuhan siswa

8.43

Sekolah memiliki dokumen perencanaan…

PBM mengembangkan karakter jujur, disiplin,…

7.27

Kepala sekolah melaksanakan pengelolaan…

Pelaksanaan perencanaan sekolah dievaluasi…

7.23

Penilaian dilakukan secara holistik dan…

Guru menganalisis hasil penilaian utk…

7.12

Guru dan tenaga pendidikan profesional…

Guru dan tenaga pendidikan profesional…

7.10

Materi ajar sesuai dengan SKL (membentuk…

7.33

Materi ajar sesuai dengan SKL (membentuk…

7.05

Guru menganalisis hasil penilaian utk…

7.31

7.75 7.43

6.83

RPP yang dikembangkan sesuai dengan SKL…

Pelaksanaan perencanaan sekolah dievaluasi… 7.21 Proses Pembelajaran dan Penilaiaan Pendidikan oleh sekolah masih memiliki kinerja Materiajar sesuai dengan kurikulum nasional 6.73 PBM mengembangkan karakter jujur,… 7.21 Penilaian dilakukan secara holistik dan… rendah dan merupakan faktor yang6.44mempengaruhi capaian kompetensi lulusan/siswa RPP yang dikembangkan sesuai dengan SKL… 7.05 Interaksi guru-siswa mendukung efektifitas PBM Sekolah memiliki rumusan visi dan misi yang…

6.42

Materiajar sesuai dengan kurikulum nasional

6.41

Sekolah memiliki rumusan visi dan misi yang…

6.89 6.60

6.14

Interaksi guru-siswa mendukung efektifitas…

6.37

Semua guru dan komponen sekolah ikut…

5.99

Suasana akademik di sekolah mendukung…

6.21

PBM mengembangkan budaya dan…

5.99

Evaluasi dilakukan berdasarkan penjaminan…

6.19

Semua guru dan komponen sekolah ikut…

6.05

Evaluasi dilakukan berdasarkan penjaminan…

Guru dan kepala sekolah dapat dijadikan…

5.78

Suasana akademik di sekolah mendukung…

5.64

Penilaian dilakukan sesuai dengan kompetensi…

5.60

4.39

-

2

4

3.13

PBM mengembangkan budaya dan…

2.88

Komite berkontribusi efektif terhadap…

3.09

PBM mengembangkan kreatifitas peserta didik

4.43

Penilaian dilakukan sesuai dengan…

3.11

Komite berkontribusi efektif terhadap…

5.39

PBM dilakukan secara efisien dan efektif…

3.95

PBM mengembangkan kemampuan…

5.56

Guru dan kepala sekolah dapat dijadikan…

4.70

Materi ajar relevan dengan kebutuhan siswa

5.74

PBM mengembangkan kemampuan…

5.09

Kurikulum disusun secara logis dan sistematis PBM dilakukan secara efisien dan efektif untuk…

5.88

Kurikulum disusun secara logis dan sistematis

2.87

PBM mengembangkan kreatifitas peserta didik

6

8

10

-

2

4

6

8

10

CAPAIAN 5 PROSES DAN PENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN SD

BAIK

Di Yogyakarta Bali Gorontalo Dki Jakarta Jawa Barat Kepulauan Bangka Belitung Jawa Tengah Sumatera Barat Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Banten Jawa Timur Riau Maluku Kepulauan Riau Sumatera Utara Aceh Sulawesi Tengah Maluku Utara Sulawesi Selatan Jambi Kalimantan Timur Sulawesi Tenggara Bengkulu Kalimantan Barat Lampung Kalimantan Selatan Sumatera Selatan Papua Barat Papua Sulawesi Barat Kalimantan Tengah

BAIK SEKALI

6.52 6.34 6.20 6.17 6.16 6.12 6.07 6.05 6.05 6.05 6.04 6.02 5.96 5.92 5.91 5.79 5.74 5.73 5.72 5.69 5.66 5.65 5.64 5.62 5.57 5.57 5.54 5.53 Nasional (5,94) 5.48 5.42 5.39 5.26

0

2

4

6

8

10

SMP

BAIK BAIK SEKALI DI Yogyakarta Bali DKI Jakarta Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Sumatera Barat Nusa Tenggara Barat Riau Kep. Bangka Belitung Gorontalo Sulawesi Utara Sumatera Utara Sulawesi Selatan Maluku Banten Sulawesi Tenggara Maluku Utara Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Kepulauan Riau Jambi Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Lampung Sulawesi Barat Sumatera Selatan Aceh Papua Barat Bengkulu Papua Kalimantan Tengah

6.76 6.69 6.58 6.44 6.41 6.39 6.34 6.31 6.22 6.19 6.17 6.15 6.14 6.11 6.11 6.09 6.06 5.99 5.97 5.96 5.94 5.94 5.92 5.90 5.87 5.86 5.84 Nasional (6,22) 5.83 5.79 5.71 5.64 5.57

s

0

2

4

6

8

10

Tidak terlalu signifikan rata-rata kualitas pemenuhan SNP di setiap provinsi

Rata-rata capain mutu pendidikan di Indonesia masih “sangat bervariasi dan berada dibawah Standar Nasional Pendidikan”. Perlu dilakukan “inovasi” dalam meningkatkan mutu yang “komprehensif” dengan melibatkan seluruh

pemangku kepentingan

11

Kesiapan Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Sumber: Badan PSDMPK dan PMP, Diolah oleh Bappenas

• Nilai uji kompetensi guru berpendidikan S1 dan S2/S3 tidak terlalu jauh bedanya dengan yang berpendidikan lebih rendah. • Rata-rata nilai yang berpendidikan S2/S3 juga masih di kisaran angka 50.

50

40

30

20

10

0







SD

SLB

SMA

SMK

SMP

TK

• Guru yang sudah S1 dan S2/S3 sekalipun masih banyak yang nilainya sangat rendah  isu komputerisasi menjadi tidak relevan 100

Nilai UKG

80

60

40

20

0 SD

SLB

SMA SM D3

SMK D1 S1

SMP D2 S2/S3

TK

Tidak tampak peningkatan nilai UKG pada guru yang baru disertifikasi dibanding guru-guru yang disertifikasi tahun-tahun sebelumnya 50

40

30

20

10

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

SMA

SMK

Nilai UKG guru-guru SMA dan SMK masih sangat rendah. Proporsi guru yang memperoleh nilai >=60 hanya sedikit, terlebih lagi yang memperoleh nilai >=80 SMA

SMK

Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Babel Kepri DKI Jabar Jateng Yogyakarta Jatim Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Maluku Malut Pabar Papua

Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Babel Kepri DKI Jabar Jateng Yogyakarta Jatim Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Maluku Malut Pabar Papua 0

.2 Nilai >=40

.4

.6

.8

Nilai >=60

Sumber: diolah dari data UKG 2012

1

Nilai>=80

0

.2 Nilai >=40

.4

.6 Nilai >=60

.8

1

Nilai >=80

Kemampuan guru saat ini masih membutuhkan dukungan langsung dari “tenaga-tenaga profesional, berkomitmen, dan peduli” untuk meningkatkan mutu pendidikan di setiap sekolah

17

B. URGENSI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

....Indonesia’s economy has enormous promise... .... Indonesia’s recent impressive economic performance is not widely understood ....

Perlu dipersiapkan social engineering Perlu peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan

Sumber: Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential (McKinsey Global Institute, 2012)

19

Perkembangan PDB dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2004-2014 1,200.0

1,063.1

6.2 5.8

6.0

5.0 5.5

946.4

800.0

PDB (US$ Miliar)

6.0

4.6

846.2

5.0

878.2

4.0 709.5

600.0

3.0 510.8

400.0

538.8

432.2

2.0

364.4 200.0

257.0

285.8

Pertumbuhan Ekonomi (%)

1,000.0

6.2

6.0

5.7

7.0

6.5

6.3

1.0

-

0.0 2004

2005

2006

2007

2008

PDB (US$ Miliar)

2009

2010

2011

2012

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2013

2014 *) 2014 : angka sasaran

Sumber : Menata Perubahan: Mewujudkan Indonesia yg sejahtera, demokratis dan berkeadilan, (Bappenas, 2013), dan Menko Perekonomian

20

Bonus Demografi: Mempersiapkan Generasi Emas 100 Tahun Indonesia Merdeka Jumlah Penduduk (000) 350 000

100.0 90.0

300 000 250 000

70.0 60.0

200 000

50.0 150 000

40.0 30.0

Window of opportunity

100 000 50 000

Dependency ratio

80.0

20.0 10.0

Penduduk

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

0 1950

0

Dependency Ratio

Indonesian median age < 30 years (2012) Indonesia has the demographic window of opportunity while Asia is aging .... Catatan: Dependency ratio: Jumlah penduduk usia 65 thn ke atas + usia 0-14 thn / Jumlah penduduk usia 15-64 tahun Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015 (Bappenas, BPS, UNFPA 2013), dan United Nations (2013)

21

Generasi Emas 100 Tahun Indonesia Merdeka Strukutur Penduduk Indonesia Tahun 2010 75 +

3,853

70-74

3,376

60-69

Kelompok umur

50-59

Periode Bonus Demografi 2010-2035

Generasi 100 thn Merdeka (Usia pada tahun 2045)

Jumlah Penduduk: 238,5 Juta orang

Pendidikan Menengah Universal (PMU) & Kurikulum 2013 Pendidikan Tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Pendidikan Dasar berkualitas dan merata Pendidikan karakter Memastikan semua penduduk usia sekolah bersekolah

10,808

20,026

45-54 tahun 40-49

30,730

35-44 tahun 30-39

20-29

10-19

0-9

38,501

41,529

43,724

45,972

Jumlah 2010-2015 Penduduk (juta) BPS, UNFPA Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia (Bappenas, 2013))

Paudisasi Pendidikan Dasar berkualitas dan merata Pendidikan karakter Memastikan semua penduduk usia sekolah bersekolah

22

Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

RPPNJP VISI 2025

INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF

PERIODE

2005-2009

TEMA

Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi

2010-2014 Penguatan Layanan

2015-2019

2020-2025

Daya Saing Regional

Daya Saing Internasional

KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

MASUKAN STAKEHOLDERS

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Ekonomi 3. Iptek 4. Sarana dan Prasarana 5. Politik 6. Hankam 7. Hukum dan Aparatur 8. Wilayah dan Tata Ruang 9. SDA dan LH

Tantangan & Kendala

SDM

9 Bidang:

IPTEK

Background Study

EVALUASI RPJMN 2

SDA

Pengarusutamaan

DAYA SAING EKONOMI

Inclusive Development

*Sumber UU 17/2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025

Peningkatan mutu pendidikan “sangat

mendesak” dalam menciptakan generasi emas dalam mendukung peningkatan daya saing masyarakat menuju bangsa Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur

25

C. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Sekolah Berbasis SNP & Jejaring Mutu Pendidikan

UPAYA PENINGKATAN & PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KOMPETENSI LULUSAN Sikap

Pengetahuan

Ketrampilan

PENERAPAN KURIKULUM 2013

KONDISI SATUAN PENDIDIKAN SAAT INI

ISI

PROSES

PENILAIAN

SEKOLAH BERBASIS SNP & JEJARING MUTU PENDIDIKAN PTK PENINGKATAN KOMPETENSI PTK

SARPRAS

PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN UPAYA-UPAYA LAINNYA

SATUAN PENDIDIKAN DENGAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN YANG UNGGUL, BERSTANDAR , DAN BERBUDAYA MUTU SERTA MENJAMIN LULUSAN YANG BERKUALITAS

SEKOLAH BERBASIS SNP Tujuan: Mempercepat peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan sistem manajemen mutu yang dapat menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. BADAN PSDMPK-PMP

Kerjasama akan mendorong upaya peningkatan dan penjaminan mutu yang:

PPMP PERGURUAN TINGGI

LPMP

PEMDA (Pengawas)

• • • • •

Komprehensif Inovatif Berkomitmen Spesifik Didukung dengan tenaga profesional

SPMP-SEKOLAH AUDIT MUTU INTERNAL

MASALAH MUTU

PERBAIKAN MUTU

DAMPAK MUTU

TERUS MENERUS

BUDAYA MUTU

TAHAPAN PENGEMBANGAN BUDAYA MUTU PADA SEKOLAH BERBASIS SNP PHASE I

PHASE II

PHASE III

EXTERNALLY DRIVEN INTERNALLY DRIVEN 30%

50%

B

FOKUS:

U D A Y A

100%

M

U T U

TAHUN I:

TAHUN II :

TAHUN III:

KONSOLIDASI

IMPLEMENTASI

PENGUATAN

1. Desain Sekolah Model 2. Penetapan Sekolah 3. Pengembangan Program Kerja 4. Pengembangan Unit dan Dokumen Mutu

1. Pemenuhan mutu 2. Pendampingan pemenuhan mutu 3. Evaluasi Eksternal

1. Peningkatan Standar Mutu 2. Pemenuhan mutu 3. Pendampingan pemenuhan mutu 4. Evaluasi Eksternal

TAHUN IV:

PENGIMBASAN

1. Sosialisasi Implementasi Sekolah model 2. Pengimbasan pada sekolah di sekitarnya

JEJARING MUTU PENDIDIKAN (JMP) KOLABORASI PENGUATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN YANG DIKEMBANGKAN DIANTARA SEKOLAH/ WILAYAH SASARAN DENGAN CARA BELAJAR BERSAMA MELALUI BERBAGI PENGALAMAN, PEMECAHAN MASALAH BERSAMA, PENYUSUNAN RENCANA MUTU BERSAMA, DAN PENGUATAN KEMAMPUAN SDM SEKOLAH

SATUAN PENDIDIKAN

ANTAR SATUAN PENDIDIKAN

ANTAR WILAYAH SEKOLAH SASARAN

FILOSOFI JMP: MUTU MILIK KITA BERSAMA

JEJARING MUTU PENDIDIKAN SP PROV 3

SP

SP LPMP BADAN

PEMDA LPTK

PROV 2

SP

SP PROV N SP

LPMP PEMDA

SP

LPTK koneksi pusat & daerah

SP

koneksi antar wilayah

PROV 1 SP

SP

koneksi LPMP,LPTK,PEMDA dan Sekolah koneksi antar sekolah

JEJARING MUTU BERBASIS TIK SP PROV 3

SP

SP LPMP PEMDA

VIRTUAL KNOWLEDGE CENTER

LPTK

PROV 2

SP

SP PROV N SP

LPMP PEMDA

SP

LPTK

SP

PROV 1 SP

SP

TIK sangat berperan dalam menjembatani komukasi antar pemangku kepentingan tanpa dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat

Pergeseran Peran PPMP dan LPMP Dan Target Pembangunan ke Depan

Pergeseran Peran PPMP dan LPMP PENYUSUNAN REGULASI & PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

REGULASI PMP

AUDIT MUTU

PEMETAAN PEMENUHAN SNP (EDS)

SEKOLAH BERBASIS SNP JEJARING MUTU PENERAPAN KURIKULUM 2013

Sistem penjaminan mutu, peta capaian, permasalahan pendidikan & rekomendasi perbaikan mutu pendidikan

STANDARISASI PROSES PEMBELAJARAN & PENILAIAN PENDIDIKAN

Sekolah SNP & berbudaya mutu

TAHAPAN PENGEMBANGAN BUDAYA MUTU PADA SATUAN PENDIDIKAN PHASE I 2011-2015

PHASE II 2016-2020

PHASE III 2021-2025

EXTERNALLY DRIVEN

INTERNALLY DRIVEN 30%

50%

B U DA Y A

100%

M U T U

TARGET JANGKA MENENGAH SEKOLAH BERBASIS SNP PHASE I

PHASE II

PHASE III

EXTERNALLY DRIVEN INTERNALLY DRIVEN 30%

50%

B

U D A Y A

100%

M

U T U

2013

2014

2015

2016

Terbentuknya sekolah berbasis SNP

Terbentuknya jejaring mutu di Seluruh provinsi

Terbentuknya jejaring mutu di Seluruh kab/kota

Terbentuknya jejaring mutu di Setiap Kecamatan untuk SD & SMP

40 SD/SMP di 9 Kab/kota dan 17 SMA/SMK di 17 kab/kota = 57 sekolah

1 provinsi memiliki di 3 kab/kota (@ 4 sekolah/kab) = 57 sekolah + 396 sekolah

@ 4 sekolah/kab = 2.000 sekolah

12.000 SD/SMP di 6000 kecamatan dan 1000 SMA/SMK di seluruh kab/kota

TERIMA KASIH